BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Diseminasi teknologi merupakan salah satu instrumen kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan terdapatnya sektor pembangunan yang kurang berkembang dan tidak dapat bersaing kerena lemahnya penerapan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Hasil penelitian dan pengembangan (litbang) yang dilakukan oleh Lembaga Litbang (Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK, Lembaga Pemerintah Kementerian/LPK dan Perguruan Tinggi) belum termanfaatkan secara optimal oleh Industri. Oleh karena itu, perlu upaya percepatan diseminasi teknologi hasil penelitian lembaga litbang yang sudah berkerjasama dengan industri kepada masyarakat. Dengan demikian akan diperoleh dua manfaat sekaligus yaitu nilai tambah di masyarakat dan nilai tambah bagi di industri yang mendayagunakan teknologi tersebut. Selain itu, melalui diseminasi produk teknologi ke masyarakat diharapkan masyarakat terpacu untuk meningkatkan budaya iptek serta berperan dalam aktivitas sosial ekonomi menuju Indonesia yang sejahtera. Selain hal-hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung program hilirisasi terhadap produk teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga Litbang tersebut, maka pada tahun anggaran 2015 kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat di Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek akan dilaksanakan oleh Lembaga Litbang bekerjasama dengan Industri maupun Pemerinah Daerah. 1.2. Dasar Hukum a.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (3) pemerintah berfungsi menumbuh-kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah berperan mengembangkan instrumen kebijakan yang berbentuk dukungan sumberdaya, dana, pemberian insentif, penyelenggaraan kegiatan iptek dan pembentukan lembaga;
b.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dukungan pemerintah untuk pembangunan Iptek dilakukan melalui pengembangan SDM iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, serta pengembangan mekanisme intermediasi iptek;
c.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sedangkan Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, 1
dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri. d.
Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan kegiatan prioritas nasional pengembangan pusat diseminasi iptek ke masyarakat;
e.
Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
f.
Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
g.
Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 287/M/Kp/XII/2013 tentang Perubahan Ketiga Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi;
h.
Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 379/M/Kp/VI/2015 tentang Program Insentif Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat;
1.3. Pengertian-pengertian Dalam rangka memberikan pemahaman secara garis besar kepada pembaca tentang pelaksanaan kegiatan diseminasi produk teknologi ke masyarakat, maka dalam bab ini juga disampaikan pengertian-pengertian yang terkait dengan kegiatan ini, antara lain sebagai berikut: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
:
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, merupakan lembaga pemerintah berkedudukan di pusat, yang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat.
Industri
:
Undang-Undang Nomor 3/2014 tentang Perindustrian. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri.
Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
:
Lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang), dalam kegiatan ini adalah lembaga penghasil teknologi yang akan di diseminasikan kepada masyarakat. Lembaga Litbang yang dimaksud meliputi: Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Ristek, Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Daerah. Dalam kegiatan diseminasi teknologi ini, lembaga litbang bekerjasama dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat bertanggung jawab atas keberhasilan kegiatan diseminasi teknologi di daerahnya.
Pengguna Iptek
:
Pihak yang membutuhkan iptek, yang terdiri atas pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat untuk memenuhi pelayanan dan kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan teknologi informasi dan komunikasi, serta industri untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya.
Pemerintah Daerah
:
Pemerintah daerah adalah lembaga pemerintah yang berada di daerah, sebagai lokus/tempat dilaksanakannya diseminasi teknologi kepada masyarakat. Pemerintah Daerah meliputi Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat II Kota/Kabupaten. Dalam
2
kegiatan diseminasi teknologi ini, pemerintah daerah bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan kegiatan diseminasi teknologi di daerahnya. Masyarakat
: Masyarakat yang dimaksud dalam kegiatan diseminasi teknologi ini, adalah masyarakat umum (misal: petani/kelompok tani, peternak/ kelompok ternak, dll.) yang di dalam pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan ekonomi di daerahnya dipandang akan dapat memberikan hasil yang lebih baik apabila diberikan dukungan teknologi. Di dalam masyarakat ini, kualitas teknologi yang di diseminasikan akan dapat dibuktikan, apakah teknologi itu layak memiliki nilai komersial.
Semi Top-down
:
Sifat kegiatan diseminasi teknologi yang dikompetisikan secara terbuka (competitive based) untuk mendukung produk target yang telah ditentukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Tim Pengarah
:
Tim yang memberikan arahan, kebijakan dan keputusan dalam kegiatan diseminasi teknologi yang beranggotakan pimpinan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Tim Penilai
:
Tim yang merupakan panel pakar dan praktisi yang memiliki anggota dengan kompetensi dan keahlian, khususnya tentang permasalahan, metodologi, pemanfaatan yang berkaitan dengan proposal. Tim ini bertugas melakukan seleksi dan bertindak sebagai juri penilai proposal yang diajukan, berasal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, LPNK Ristek, Perguruan Tinggi dan Anggota Dewan Riset Nasional.
Tim Monitoring
:
Tim yang ditugaskan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi, anggotanya dapat berasal dari Tim Penilai dan personil lain yang ditunjuk sesuai kompetensinya.
Tim Evaluasi
:
Tim yang melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan diseminasi teknologi pada akhir tahun berjalan, anggotanya dapat berasal dari Tim Penilai dan personil lain yang ditunjuk sesuai dengan kompetensinya.
Tim Pelaksana
:
Tim yang dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi terdiri dari personil yang sesuai bidangnya.
LPNK
:
Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
LPK
:
Lembaga Pemerintah Kementerian.
1.4. Tujuan a.
Khusus Mempercepat diseminasi dan pemanfaatan teknologi yang potensial dari hasil riset dan inovasi lembaga litbang ke industri melalui penerapan iptek di masyarakat.
b.
Umum 1) Memfasilitasi proses komersialisasi produk inovatif dan hasil riset ke industri, melalui usaha berbasis iptek di masyarakat; 2) Meningkatkan sinergi kelembagaan iptek pada berbagai tingkatan baik pusat maupun daerah; 3) Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk berbasis iptek; 3
4) Membentuk dan memperkuat jaringan antara penghasil teknologi dan pengguna iptek. 1.5. Sasaran a. b.
Meningkatkan komersialisasi produk inovatif ke industri; Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk berbasis iptek di masyarakat.
1.6. Karakteristik Kegiatan Diseminasi Teknologi a. b.
c. d.
e. f.
Kegiatan untuk memanfaatkan, menerapkan dan mendiseminasikan teknologi hasil Lembaga Litbang di masyarakat; Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, energi, teknologi informasi dan komunikasi, serta kesehatan dan obat, agar dapat memberikan nilai tambah, baik secara sosial maupun ekonomi; Dapat dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi daerah dalam upaya peningkatan produk unggulan dan daya saing. Jaringan kerjasama sinergi antara lembaga litbang, penemu iptek, pemerintah, lembaga usaha (industri) dan masyarakat yang mendukung diseminasi dan pemanfaatan iptek; Produk teknologi yang akan didiseminasikan ke masyarakat adalah teknologi dengan TRL 7-8 (Proven), serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Paket teknologi yang di diseminasikan kepada masyarakat merupakan aset Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Apabila aset itu berupa prototipe maka akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) (Lampiran 7 dan 8).
1.7. Jenis Paket Kegiatan Dalam upaya mencapai sasaran sebagaimana tersebut di atas, maka kegiatan ini terutama ditujukan untuk mempercepat tingkat pemanfaatan teknologi hasil Lembaga Litbang di masyarakat melalui industri, disamping dalam upaya menjawab kebutuhan teknologi masyarakat di daerah. Melalui program diseminasi produk teknologi ke masyarakat ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan litbang dan industri dalam memenuhi tuntutan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Pemanfaatan teknologi hasil litbang di industri berupa dukungan prototipe peralatan teknologi atau jenis teknologi lainnya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya daerah, dalam kerangka pengembangan Sistem Inovasi di Daerah (SIDa) dan Sistem Inovasi secara Nasional (SINas). 1.8. Keluaran Keluaran dari kegiatan ini adalah teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga Litbang atau Industri Nasional yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, yang dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.
4
BAB II PERSYARATAN DAN TAHAPAN KEGIATAN DISEMINASI TEKNOLOGI
Kegiatan diseminasi teknologi yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, akan melibatkan Industri yang berkerjasama dengan Lembaga Litbang (LPNK Ristek/LPK dan Perguruan Tinggi) dan Pemerintah Daerah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.
Gambar 1. Alur Kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat
Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melakukan koordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Usaha dalam hal ini Industri maupun Pemerintah Daerah. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ LPNK, Lembaga Pemerintah Kementerian/LPK dan Perguruan Tinggi) yang secara terus menerus melakukan penelitian pengembangan, dan sampai saat ini telah menghasilkan produk-produk teknologi berupa prototipe-prototipe. Produk teknologi ini akan dapat dirasakan manfaatnya baik oleh Lembaga Litbang sendiri maupun masyarakat dalam rangka memberikan nilai tambah secara ekonomi maupun sosial, apabila telah berhasil di diseminasikan kepada masyarakat dan memiliki nilai komersial. 5
Dalam upaya memberikan nilai komersial terhadap produk teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga Litbang, maka peran Lembaga Usaha yaitu Industri dalam kegiatan ini mutlak sangat diperlukan. Melalui industri diharapkan produk teknologi dapat dipasarkan dan diproduksi secara massal sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataupun pasar. Peran Pemerintah Daerah dalam kegiatan diseminasi produk teknologi ke masyarakat ini juga sangat penting. Masyarakat selaku penerima diseminasi produk teknologi berada di daerah atau wilayah yang secara administratif kedudukannya di bawah Pemerintah Daerah setempat. Produk teknologi berupa prototipe yang didiseminasikan kepada masyarakat, merupakan aset Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. 2.1. Persyaratan Persyaratan khusus dalam melaksanakan kegiatan “Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat”, ditetapkan sebagai berikut: a. Peserta yang dapat mengajukan proposal kegiatan adalah Lembaga Litbang atau Industri yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; b. Produk teknologi yang di diseminasikan ke masyarakat adalah produk teknologi berupa prototipe (alat) dan non prototipe (mis. benih, bibit, desain, model, dll.), hasil kerjasama lembaga litbang, industri dan Pemerintah Daerah; c. Keluaran kegiatan (output) adalah produk teknologi dari lembaga litbang atau industri yang dimanfaatkan oleh masyarakat; d. Manfaat kegiatan (outcome) adalah memberikan nilai tambah bagi masyarakat lembaga litbang dan industri, secara sosial maupun ekonomi; e. Komponen pelaksanaan kegiatan terdiri dari: a. Diseminasi dan bantuan produk teknologi ke masyarakat; b. Pendampingan/pelatihan penggunaan dan perawatan produk teknologi kepada masyarakat; c. Untuk diseminasi produk teknologi yang berbentuk prototipe akan dilakukan serah terima produk teknologi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada Pemerintah Daerah. f.
Jumlah dana yang diusulkan untuk dibiayai oleh Kemenristekdikti adalah maksimal Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap kegiatan;
g. Format proposal dan lembar pengesahan sebagaimana tersebut pada Lampiran 2 dan Lampiran 3; h. Lembaga industri yang melaksanakan kegiatan “Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat”, wajib membuat laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan, dengan format sebagaimana tersebut pada Lampiran 4; i.
Usulan proposal ditujukan kepada: Asisten Deputi Iptek Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Gedung II Ristek Lantai 22, Telp. (021) 310 2286 Fax. (021) 3101952, Jl. MH Thamrin No. 8, Jakarta Pusat. 6
2.2. Sosialisasi Guna memberikan informasi kegiatan diseminasi teknologi yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka dilakukan sosialisasi kegiatan dimaksud kepada Lembaga Usaha (Industri), Lembaga Litbang (LPNK Ristek, LPK dan Litbangda), Peguruan Tinggi serta Pemerintah Daerah. Sosialisasi antara lain dimaksudkan agar kegiatan diseminasi teknologi ini diketahui dan sekaligus mendapatkan dukungan dari mitra di daerah, sehingga kegiatan ini akan dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Sosialisasi antara lain dilakukan melalui: a.
b.
Pengumuman melalui situs (website) www.ristek.go.id. Dalam pengumuman dicantumkan undangan dan ketentuan-ketentuan untuk mengajukan proposal bagi pelaku iptek yang berminat mengikuti kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Buku Pedoman Kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat, yang dapat diunduh (download) dari situs Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Selain melalui situs (website) www.ristek.go.id dan buku panduan dalam memberikan informasi tentang kegiatan diseminasi teknologi, maka dalam kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi langsung kepada para stakeholder dengan tujuan antara lain: a.
Memperluas jangkauan informasi insentif kepada pelaku iptek: stakeholders, industri, lembaga-lembaga iptek. b. Menyampaikan pokok-pokok kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang kegiatan diseminasi teknologi. c. Menjelaskan tentang ketentuan penyusunan proposal aktivitas dan hal teknis yang berkaitan dengan pengajuan proposal. 2.3. Proses Seleksi Dalam menetapkan lembaga pengusul proposal sebagai lembaga pelaksana kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat akan dilakukan beberapa tahapan seleksi, yaitu diantaranya :
Pengumuman dan Pendaftaran
Lembaga pengusul (Lembaga Litbang atau Lembaga Industri) diperbolehkan mengajukan proposal usulan pelaksanaan kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, setelah ditetapkan hari dan tanggal pendaftaran oleh Panitia melalui pengumuman yang dapat diakses pada situs (website) www.ristek.go.id.
Seleksi Substansi Seleksi tahap pertama yang akan dilakukan Tim Penilai terhadap proposal yang diusulkan oleh Lembaga Pengusul adalah melakukan seleksi substansi. Materi dalam penilaian subtansi antara lain meliputi: 1. Produk teknologi yang akan didiseminasikan ke masyarakat memiliki TRL/Tingkat Kesiapan Teknologinya (TKT) 7 – 8 (prototipe); 2. Produk teknologi yang sudah proven lainnya (non prototipe), misal: benih, bibit, desain, metoda, dll., yang telah selesai diuji dalam lingkungan sebenarnya; 3. Kesiapan industri dalam memanfaatkan teknologi yang ditawarkan; 7
4. 5.
Dampak pemanfaatan teknologi (antara lain: kelayakan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan); Metodologi harus menguraikan tentang cara pendekatan masalah dan mencantumkan lingkup dan tahap kegiatan beserta alur yang akan dilaksanakan.
Proposal yang tidak memenuhi dalam seleksi substansi dinyatakan gugur, dan tidak dilakukan pemberitahuan kepada lembaga pengusulnya. Sedangkan proposal yang memenuhi seleksi secara substansi, selanjutnya akan dilakukan fact finding.
Fact Finding Fact finding atau klarifikasi data dan fakta, apabila diperlukan akan dilakukan terhadap lembaga pengusul yang setelah proposalnya dinyatakan memenuhi persyaratan substansi. Fact finding ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan pengusul dalam hal sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang akan digunakan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan. Lembaga pengusul yang telah dilakukan fact finding dan secara substansi tidak sesuai, dinyatakan gugur. Sedangkan yang memenuhi persyaratan secara substansi, selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi.
Seleksi Administrasi Seleksi administrasi sebagai klarifikasi kelengkapan dokumen proposal dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan penilaian kewajaran (jastifikasi) antara rencana kegiatan dengan dukungan anggaran yang dialokasikan. Materi yang diklarifikasi antara lain meliputi: 1. Penulisan proposal sesuai dengan format yang ditentukan dan harus berisikan pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang dari pelaksana kegiatan; 2. Jumlah proposal yang disampaikan 3 (tiga) rangkap (1 asli dan 2 fotocopy) beserta softcopynya; 3. Proposal dalam lingkup kegiatan yang sama tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan di tempat lain (dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai); 5. Pelaksana kegiatan tidak sebagai anggota Tim Penilai; 6. RAB dibuat sesuai format yang telah ditentukan dan dirinci (tidak dibenarkan dalam bentuk paket) dengan memperhatikan SBU edisi akhir yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI; 7. Dalam penyusunan RAB diwajibkan memperhitungkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Tidak diperbolehkan untuk membeli peralatan/barang modal (kecuali sewa peralatan) dan perjalanan dinas ke luar negeri.
Rekomendasi Industri atau Lembaga Litbang Rekomendasi Industri atau Lembaga Litbang yang akan dibiayai, melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan penetapan.
Penetapan Industri dan Lembaga Litbang Yang Dibiayai Industri atau Lembaga Litbang yang akan dibiayai dalam kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Diumumkan pada situs (website) www.ristek.go.id dan/atau melalui surat pemberitahuan. 8
Keseluruhan tahapan seleksi terhadap substansi maupun administrasi usulan proposal kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat tersebut secara garis besar dapat digambarkan berikut :
Gambar 2. Proses Seleksi Kegiatan Program Insentif Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat
2.4. Tim Penilai Tim Penilai Program Insentif Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat terdiri atas unsur pakar dan praktisi yang memiliki kompetensi dibidangnya, khususnya tentang permasalahan, metodologi, pemanfaatan yang berkaitan dengan proposal. Tim ini bertugas melakukan seleksi substansi dengan menilai proposal yang diajukan oleh industri atau lembaga litbang. Adapun tim ini juga berperan dalam proses fact finding dan seleksi administrasi. Tim ini terdiri dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, LPNK Ristek, Perguruan Tinggi dan Anggota Dewan Riset Nasional.
9
BAB III PEMBIAYAAN
Seluruh biaya untuk kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 3.1. Ketentuan Pembiayaan Ketentuan umum dalam pembiayaan kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat mengikuti peraturan yang berlaku, antara lain: a. b. c.
d.
e.
f.
Pencairan anggaran dengan kontrak kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan lembaga litbang atau industri sebagai lembaga pengusul proposal; Dana yang dipergunakan untuk kegiatan diseminasi teknologi memenuhi syarat kewajaran sesuai peraturan yang berlaku; Komponen biaya adalah seperti berikut (Lihat Proposal Biaya pada Lampiran 2): No. 1 2
Mata Anggaran Gaji/Upah Belanja Bahan
3
Belanja Perjalanan Lainnya
4
Belanja Lain-lain.
Uraian Honorarium untuk personil pelaksana kegiatan; Berupa komponen dan/atau material dasar untuk keperluan diseminasi teknologi. Belanja untuk perjalanan ke lokasi yang secara langsung berkaitan dengan objek diseminasi teknologi, termasuk dalam rangka persiapan kegiatan, dengan sistem pembiayaan lumpsum system. Bukan untuk perjalanan Luar Negeri. Belanja untuk jamuan rapat, seminar, sosialisasi/promosi/ pelatihan, pendampingan, pengolahan data, pencetakan laporan, dan operasional pendukung pelaksanaan diseminasi teknologi.
Standar Biaya Umum Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 53/PMK.02/1014 tanggal 17 Maret 2014, atau yang terbaru dilihat pada situs Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan). Dalam pembiayaan kegiatan diseminasi teknologi, tidak diperkenankan adanya belanja peralatan atau modal. Bila diperlukan, peralatan tersebut harus disewa atau merupakan bagian kontribusi dari pihak lain (mitra). Dalam penyusunan RAB termasuk perhitungan pajak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3.2. Pola Pencairan Anggaran Pencairan anggaran kegiatan diseminasi teknologi dilakukan dengan pola 2 (dua) termin, yaitu: Termin Pertama sebesar 50% (Lima puluh per seratus) dan Termin Kedua sebesar 50% (Lima puluh per seratus). Pencairan anggaran yang proposalnya disetujui dilakukan oleh lembaga pengusul. Dasar pencairan anggaran adalah surat perjanjian antara pejabat lembaga penerima atau yang mewakili dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan jumlah anggaran yang disetujui sesuai Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
10
3.3. Pertanggungjawaban Anggaran Lembaga penerima kegiatan diseminasi teknologi selain berkewajiban untuk mencairkan anggaran dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, juga bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang diterimanya. Pertanggungjawaban anggaran meliputi biaya pengeluaran yang sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) disetiap proposal, yang telah disetujui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam membelanjakan atau menggunakan anggaran tersebut agar disertakan anggaran pembayaran pajak. Berkas pertanggungjawaban sebagaimana tersebut di bawah, dibuat masing-masing 3 (tiga) rangkap, satu copy diserahkan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebagai lampiran saat penyampaian berkas pencairan termin berikutnya. Berkasberkas yang wajib dibuat untuk setiap mata anggaran adalah sbb: a. b. c.
Honor Pelaksana dilengkapi dengan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang; Honor Narasumber yang meliputi: Narasumber se tingkat Eselon I, II dan III ke bawah serta Narasumber Pakar; Perjalanan Dinas, dilengkapi Surat Tugas, Daftar Nama, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Bukti Sampai Tujuan, Kwitansi, Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Bukti Pengeluaran Riil (bila ada);
11
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dengan berkunjung di tempat penyelenggaraan kegiatan dan/atau berdasarkan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan penilaian atas kegiatan diseminasi Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat berdasarkan hasil monitoring. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sinergi antara tim dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bersama tim lembaga litbang dan industri serta Pemerintah Daerah. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi pada kegiatan diseminasi teknologi antara lain: a.
b. c.
Untuk mengetahui apakah kegiatannya sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apabila ditemukan permasalahan, hambatan atau kendala segera dapat dilakukan langkah-langkah penyelesaian; Mengukur keberhasilan dan kegagalan kegiatan diseminasi teknologi yang telah dilaksanakan; Sebagai bahan masukan kepada pimpinan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, serta para pemangku kepentingan (stakeholder), dalam mengambil keputusan terhadap pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi selanjutnya.
4.1. Monitoring a.
Pelaksanaan Monitoring
Monitoring kegiatan diseminasi teknologi ini dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Monitoring dilakukan secara substansi maupun administrasi. Selain itu, juga akan dilakukan uji petik monitoring, yaitu dengan paparan oleh Lembaga Pengusul terhadap kegiatan yang dianggap mempunyai nilai bagus, nilai rata-rata dan yang menghadapi banyak kendala. Apabila dianggap perlu, maka tim monitoring akan melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan diseminasi teknologi. b.
Waktu Monitoring
Pelaksanaan monitoring kegiatan diseminasi teknologi ini diperkirakan antara bulan ke7 dan/atau ke-8 dari alokasi rencana pelaksanaan kegiatan. 4.2. Evaluasi Evaluasi dilakukan di akhir tahun kegiatan, dilakukan oleh tim dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Agar hasil evaluasi dapat objektif, maka tim yang melaksanakan evaluasi sebaiknya tim yang melakukan seleksi/monitoring. Indikator keberhasilan dibuat secara kuantitatif. Hasil evaluasi (laporan hasil kegiatan) akan disampaikan kepada pimpinan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi sekitar bulan ke-9 dan/atau bulan ke-10 dari alokasi pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi.
12
Kerangka Waktu Pelaksanaan (tentative)
NO.
URAIAN
WAKTU TA. 2015
1.
Sosialisasi ke Lembaga Industri, Lembaga Litbang (LPNK Ristek, LPK, Perguruan Tinggi, Litbangda) dan Pemerintah Daerah.
Dapat dilihat di situs (website)
Pengumuman Pendaftaran Proposal.
Dapat dilihat di situs (website)
2.
www.ristek.go.id
www.ristek.go.id
3. 4.
Penerimaan Proposal dari Lembaga Pengusul.
Dapat dilihat di situs (website)
Seleksi Proposal.
Dapat dilihat di situs (website)
www.ristek.go.id www.ristek.go.id
5.
Pengumuman Proposal yang Dibiayai APBN 2015.
Dapat dilihat di situs (website) www.ristek.go.id
13
BAB V PENUTUP
Dokumen ini wajib dijadikan acuan oleh lembaga pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan diseminasi produk teknologi ke masyarakat. Penyempurnaan terhadap dokumen ini akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan keadaan, penyesuaian dengan peraturan yang berlaku, serta pengalaman-pengalaman yang akan diperoleh. Dengan kesediaan mengajukan proposal, maka lembaga pengusul sepenuhnya akan mematuhi seluruh prosedur seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban.
14
LAMPIRAN-LAMPIRAN
15
Lampiran 1
Format Cover
(Kop Lembaga)
PROPOSAL PROGARM INSENTIF DISEMINASI PRODUK TEKNOLOGI KE MASYARAKAT KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2015
........................................................................................................ (Diisi Judul Proposal/Huruf Kapital)
.................................................................. (Diisi Bidang Fokus)
......................................................................... (Nama Lembaga Industri)
......................................................................... (Alamat Lengkap)
16
Lampiran 2 Format Proposal “Program Insentif Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat” ........................................................................................................ (Judul Proposal/Huruf Kapital)
Daftar Isi Abstraksi Kegiatan. (Memuat gambaran singkat/garis besar tentang kegiatan yang dilakukan saat ini, yang akan didukung dengan kegiatan diseminasi produk teknologi ke masyarakat.) Pendahuluan Latar Belakang (Menjelaskan perlunya dilakukan kegiatan diseminasi produk teknologi ke masyarakat di daerah setempat.) Tujuan dan Sasaran (Menjelaskan tujuan dan sasaran dilaksanakannya kegiatan diseminasi produk teknologi ke masyarakat.) Metodologi Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat. (Menjelaskan cara kegiatan diseminasi produk teknologi ke masyarakat yang dilakukan, dan jenis teknologi yang akan di diseminasikan.), meliputi: Permasalahan. Solusi Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat. Tahapan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat. Target yang ingin Dicapai (Output) (Menjelaskan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai/jenis teknologi produk inovasi.) Manfaat (Outcome) (Menjelaskan manfaat dari hasil kegiatan diseminasi produk teknologi ke masyarakat, terhadap: peningkatan ekonomi dan sosial.), meliputi: Fungsi dan manfaat produk inovasi. Dampak Ekonomi dan Sosial. Kontribusi Terhadap Sektor Lain. Personil Pelaksana Kegiatan (Menjelaskan personil yang terlibat di kegiatan diseminasi produk teknologi ke masyarakat). Jadwal Kegiatan (Menjelaskan waktu dan rangkaian kegiatan yang diperlukan dalam menyelesaikan kegiatan diseminasi produk teknologi ke masyarakat.) Profil Lembaga (Memuat informasi data Lembaga Litbang, Lembaga Industri dan Pemerintah Daerah). Anggaran (Menjelaskan total anggaran yang dibutuhkan dan rincian peruntukannya. Anggaran yang 17
diusulkan sudah termasuk pajak.) Format proposal biaya sebagaiberikut: PROPOSAL BIAYA REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN No. 1. 2. 4. 5.
Uraian Gaji/Upah Belanja Bahan Belanja Perjalanan Lainnya Belanja Lain-lain
Jumlah (Rp)
Jumlah Biaya
A. BIAYA PERSONIL Gaji/Upah No.
Pelaksana Kegiatan
1. 2. 3. 4.
Koordinator Kegiatan Pelaksana Teknisi Tenaga Harian
Jumlah
Jumlah Jam/Minggu
Honor/ Jam
Biaya (Rp)
Jumlah Biaya
B. BIAYA NON PERSONIL 1) Belanja Bahan No. Bahan 1.
Volume
Biaya Satuan (Rp)
Biaya (Rp)
Biaya Satuan (Rp)
Biaya (Rp)
Biaya Satuan (Rp)
Biaya (Rp)
Jumlah Biaya 2) Belanja Perjalanan Lainnya No. Tujuan 1.
Volume Jumlah Biaya
3) Belanja Lain-lain No. Jenis 1.
Volume Jumlah Biaya
18
Lampiran 3 Format Lembar Pengesahan PROGRAM INSENTIF DISEMINASI PRODUK TEKNOLOGI KE MASYARAKAT ……………………………………………………………………………….. ( Judul Proposal/Huruf Kapital)
Lokasi Kegiatan : Fokus Bidang
: Data Lembaga Litbang
Nama Lembaga/Institusi Unit Organisasi Alamat Telepon/Hp/Faksimill/E-mail
: : : :
Nama Lembaga/Institusi Unit Organisasi Alamat Telepon/Hp/Faksimill/E-mail
: : : :
Nama Lembaga/Institusi Unit Organisasi Alamat Telepon/Hp/Faksimill/E-mail
: : : :
Data Lembaga Industri
Data Pemerintah Daerah
Rekapitulasi Biaya Jumlah Anggaran
No Uraian 1 Gaji dan Upah 2 Belanja Bahan 3 Belanjang Perjalanan Lainnya 4 Belanja Lain-Lain Jumlah
: : : :
................................., ........................................ 2015 Lembaga Litbang Jabatan
Lembaga Industri Jabatan
(Cap Lembaga)
(Cap Lembaga)
(……………Nama Lengkap.................) NIP. …………………………
(……………Nama Lengkap.................) NIP. …………………………
Pemerintah Daerah Jabatan (Cap Lembaga)
(……………Nama Lengkap.................)
19
NIP. …………………………
Lampiran 4
Format Laporan Kemajuan/Laporan Akhir PROGRAM INSENTIF DISEMINASI PRODUK TEKNOLOGI KE MASYARAKAT ……………………………………………………………………………….. ( Judul Proposal/Huruf Kapital)
Lembar Pengesahan Ringkasan/Abstraksi Kegiatan Kata Pengantar BAB 1. Pendahuluan BAB 2. Tujuan dan Sasaran 2.1. Tujuan 2.2. Sasaran BAB 3. Metodologi BAB 4. Keluaran Yang Dicapai (Output) BAB 5. Manfaat Yang Diperoleh (Outcome) 5.1. Fungsi dan Manfaat Produk Teknologi. 5.2. Dampak Ekonomi dan Sosial. 5.3. Kontribusi Terhadap Sektor Lain. BAB 6. Kendala/Hambatan dan Tindaklanjut 6.1. Kendala/Hambatan 6.2. Tindaklanjut BAB 7. Kesimpulan dan Saran 7.1. Kesimpulan 7.2. Saran Lampiran: Photo/Gambar (Kegiatan dan Hasil Kegiatan).
20
Lampiran 5
LOGO PIHAK KEDUA
PERJANJIAN KERJASAMA Antara SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI dengan ...................................................................... Tentang PROGRAM INSENTIF DISEMINASI PRODUK TEKNOLOGI KE MASYARAKAT Nomor : ................................................. Pada hari ini .............., tanggal........, bulan ................., tahun ......................., yang bertandatangan di bawah ini: I.
Nama :......................., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek, Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
II.
Nama :............................., Selaku …............…(jabatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ................................................, yang berkedudukan di ………(alamat lengkap), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. MENIMBANG
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama mengenai pelaksanaan kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut : PASAL 1 KETENTUAN UMUM Semua kata, definisi dan istilah dalam Perjanjian Kerjasama ini telah ditafsirkan sama oleh PARA PIHAK; Bantuan dana diberikan dalam bentuk block grant.
21
PASAL 2 DASAR DAN TUJUAN (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, yaitu : 1. Keputusan Presiden RI Nomor .......... Tahun .......... tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor ......... Tahun .......; 2. Surat Pengesahan DIPA Satuan Kerja Kedeputian Bidang Pendayagunaan Iptek .......; 3. Surat keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: ....../M/Kp/..../..... tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran .......; 4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kedeputian Bidang Pendayagunaan Iptek Nomor: ..../Kp/KPA/D-PSIPTN/.../.... tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja Kedeputian Bidang Pendayagunaan Iptek Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran .....; 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor ..../M/Kp/..../.... tentang Penetapan Proposal Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angaran 2015; 6. Pedoman Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat. (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah : 1. Mendorong percepatan dan perluasan komersialisasi produk iptek; 2. Mempercepat pertumbuhan inovasi iptek yang bernilai komersial tinggi; 3. Mendorong percepatan dan perluasan komersialisasi produk iptek; 4. Meningkatkan kinerja riset Lembaga Litbang sesuai tugas pokok dan fungsi masingmasing; 5. Memperkuat daya saing teknologi dan industri dalam negeri. PASAL 3 LINGKUP KEGIATAN (1) Anggaran yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan dan perluasan komersialisasi produk iptek dengan lingkup Kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat sebagai upaya meningkatkan kemampuan peneliti dan perekayasa sesuai fokus bidang prioritas dan atau tupoksi masing-masing lembaga. (2) Perincian kegiatan secara lengkap tercantum pada masing-masing setiap judul proposal terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. PASAL 4 PEMBIAYAAN Jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp............................... (...............................................................), dengan rincian sesuai pada Lampiran SK No. ...../M/Kp/...../..... sebesar Rp............................... PASAL 5 PERUNTUKAN DANA BANTUAN PIHAK KEDUA sebagai penerima bantuan akan mempergunakan dana bantuan yang diberikan PIHAK PERTAMA untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada proposal yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.
22
PASAL 6 MEKANISME PENYALURAN DANA Penyaluran dana oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilaksanakan dengan sistem Pembayaran Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jakarta, sesuai dengan DIPA Satuan Kerja Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Nomor. ....................... tanggal ........................; ditujukan kepada rekening ……. (PIHAK KEDUA) atas nama ……….. pada Bank ……… Jl. ………. dengan Nomor Rekening ……………. (disesuaikan). Penyaluran dana sejumlah tersebut pada Pasal 4 akan dilakukan secara berangsur per tahap kepada PIHAK KEDUA melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut : 1. Tahap I : Sebesar 50% dari nilai bantuan atau sebesar 50% x Rp. ...................... = Rp. ....................... (...................................), yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan menyerahkan proposal yang telah diperbaiki sebanyak 3 (tiga) eksemplar; 2. Tahap II : Sebesar 50% dari nilai bantuan atau sebesar 50% x Rp. ...................... = Rp. ........................ (..................................), yang akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan Pertama (Progres Report) sebanyak 3 (tiga) eksemplar buku laporan kemajuan dan Laporan Penggunaan Dana dan Bukti Transaksi (Kwitansi) Tahap I serta diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Berita Acara. PASAL 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100% ditetapkan selama .... (............) bulan kalender terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama pada tanggal ..... bulan .................. tahun 2015 dan berakhir sampai dengan tanggal ....... bulan ........... tahun 2015. PASAL 8 TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN (1) Pengelolaan dana bantuan dilakukan secara swakelola oleh lembaga penerima dana bantuan dan berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian block grant, yaitu: a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien; b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku; c. Pembukuan dana bantuan harus tersendiri dan tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lembaga secara umum; d. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara lembaga penerima dana bantuan; e. Pembukuan ditutup pada setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh pengelola yang ditunjuk (pimpinan dan bendahara lembaga); f. Menyusun rekapitulasi laporan penggunaan dana yang didukung dengan bukti-bukti transaksi (kwitansi); g. Seluruh pengeluaran dana harus dicatat sesuai peraturan pembukuan Negara. (2) Laporan penggunaan dana harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut: a. Disampaikan secara periodik sesuai tahapan penyaluran dana; b. Melampirkan copy bukti pembayaran (kwitansi) yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan bendahara yang ditunjuk. PASAL 9 SUMBER DANA BANTUAN Dana bantuan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Satuan Kerja Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran ............ dengan DIPA Nomor. ............................... tanggal .....................
23
PASAL 10 HAK DAN KEWAJIBAN Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: a. Hak PIHAK PERTAMA : 1. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, laporan penggunaan dana, hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi internal dari PIHAK KEDUA; 2. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; 3. Meminta dan menerima laporan – laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan dan hasil pemantauan serta evaluasi internal yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; b. Kewajiban PIHAK PERTAMA: 1. Menyalurkan bantuan dana kepada PIHAK KEDUA, berdasarkan hasil penilaian proposal teknis dan pembiayaan; 2. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA secara sampling dan observasi atau pengamatan langsung, studi dokumentasi untuk memvalidasi hasil pemantauan dan evaluasi internal lembaga penerima bantuan. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA : a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima bantuan dana dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan hasil kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ini; b. Kewajiban PIHAK KEDUA : 1. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi internal kepada PIHAK PERTAMA; 2. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini; 3. Bertanggungjawab terhadap penggunaan dana bantuan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini dan Peraturan perundangan yang berlaku; 4. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA; 5. Menyampaikan laporan penggunaan keuangan kepada PIHAK PERTAMA; 6. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA; 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lembaganya secara periodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen serta dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA; 8. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; PASAL 11 PELAPORAN (1) Laporan terdiri : a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; b. Laporan penggunaan dana bantuan; c. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal. (2) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan: a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan; b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan; c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disepakati; d. Laporan terdiri dari laporan kemajuan, laporan akhir (bila perlu didukung foto pelaksanaan), dan softcopy laporan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
24
e. PIHAK KEDUA dalam menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Tahapan pembayaran seperti yang terkandung pada Pasal 6 ayat (2) butir 2 dan 3 Perjanjian Kerjasama ini. (3) Laporan penggunaan bantuan dana : a. Disusun berdasarkan hasil pembukuan dan bukti-bukti pengeluaran (kwitansi); b. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan bantuan dana kepada PIHAK PERTAMA secara bertahap sesuai dengan Pasal 6 pada Perjanjian Kerjasama ini. (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal : a. Disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi secara internal oleh PIHAK KEDUA; b. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA dalam kurun jadual pelaksanaan kegiatan. PASAL 12 KEPEMILIKAN Kepemilikan fisik/aset hasil Kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah yang berada pada PIHAK PERTAMA. PASAL 13 PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS Peralatan dan/atau barang inventaris pengadaanya dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap kali pengadaan peralatan dan/atau barang inventaris oleh PIHAK KEDUA wajib dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang keberadaan maupun nilai peralatan dan/atau barang inventaris dimaksud. PASAL 14 MATERAI, PAJAK DAN BIAYA LAINNYA Bea materai, pajak dan biaya lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi beban PIHAK KEDUA dan disetor ke Kas Negara oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PASAL 15 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) (1) Keadaan kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi. (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang. Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
25
PASAL 16 SANKSI (1) Pemberian sanksi diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau melanggar ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. (2) Pemberian sanksi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah PIHAK PERTAMA akan menyampaikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi terbukti melakukan kekeliruan, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan Negara. (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran tertulis dari PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa : a. Meminta bantuan kepada instansi pemeriksa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada PIHAK KEDUA; b. Menghentikan program insentif berasarkan Perjanjian Kerjasama ini; c. Menarik kembali bantuan dana yang telah disalurkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini; d. Memasukkan PIHAK KEDUA ke dalam daftar sebagai lembaga yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dana block grant di masa mendatang. PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diselesaikan berdasarkan perundangundangan yang berlaku. PASAL 18 KORESPONDENSI (1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut: Untuk PIHAK PERTAMA: Asdep Iptek Masyarakat, Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek A.n.: Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat. Gedung II BPPT, Lantai 22, Jl. MH. Thamrin No.8, Jakarta Pusat (10340) Telp.: (021) 3169862; Fax.: (021) 3101952. Untuk PIHAK KEDUA: ………..................................(nama lembaga) A.n.: ………......................... Jl. ………………... Telp.: ……….........; Fax.: ………...........
(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis. PASAL 19 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN KONTRAK Dalam hal PIHAK KEDUA belum melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerjasama ini dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak; Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu yang diperjanjikan jika: a. Seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK telah selesai dilaksanakan; atau
26
b. c.
Terjadi force majeure lebih dari 1 (satu) bulan; atau PIHAK KEDUA dinyatakan secara sah menurut hukum tidak mampu untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini; Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) pada Pasal ini dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani PARA PIHAK; Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) butir 3 dinyatakan tertulis secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA. PASAL 20 AMANDEMEN Perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. PASAL 21 LAIN-LAIN Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-tangankan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA. PASAL 22 PENUTUP Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 6 (enam), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
........................................................... NIP. ...........................................
........................................................... NIP. ...........................................
27
Lampiran 6
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI Gedung II BPPT Lantai 22, Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
SURAT PERINTAH MULAI KERJA Nomor: ............................. Berdasarkan pada dokumen Perjanjian Kerjasama, Nomor: ........................tanggal .......................... 2015: Diperintahkan kepada : ............................................... Untuk segera melaksanakan pekerjaan: Nama Pekerjaan : “Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat sesuai fokus bidang prioritas dan atau tupoksi masing-masing lembaga.” Biaya total : Rp. .................... (..................................................) Sumber Anggaran DIPA Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2015 Program : Program Peningkatan Kemampuan Iptek 01.04.01 untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional Kegiatan : Produk Teknologi yang Didiseminasikan 2669.005 ke Masyarakat Komponen : Produk Teknologi yang Didiseminasikan 012 ke Masyarakat Mata Anggran : Belanja Modal Fisik Lainnya 536111 Peningkatan Kemampuan Litbang Perekayasa Dengan ketentuan sebagai berikut: A. Biaya, Perincian dan Pelaksanaan Pekerjaan 1.Biaya pekerjaan tersebut di atas adalah biaya pekerjaan secara keseluruhan yang sudah termasuk pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku, dan bersifat pasti dan tetap selama pelaksanaan. 2.Perincian pekerjaan tercantum pada Proposal. 3.Pekerjaan harus segera dilaksanakan terhitung mulai hari ........... tanggal ....... bulan ............... tahun ................ (.....-.....-......) sampai dengan hari ............. tanggal ............. bulan ............... tahun ....................... (.....-....-......). B. Cara Pembayaran 1. Pembayaran dana dilakukan secara berangsur per tahap kepada PIHAK KEDUA melalui 3 (tiga) termin sebagai berikut: a) Termin I: Sebesar 50% dari nilai bantuan atau sebesar 50% x Rp. .............. = Rp. ................. (............................), yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan menyerahkan proposal yang telah diperbaiki sebanyak 3 (tiga) eksemplar;;
28
b) Termin II: Sebesar 50% dari nilai bantuan atau sebesar 50% x Rp. ..................... = Rp. ..................... (......................................), yang akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan Pertama (Progres Report) sebanyak 3 (tiga) eksemplar buku laporan kemajuan dan Laporan Penggunaan Dana Tahap I serta diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Berita Acara; 2. Permintaan pembayaran ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek, Kegiatan Produk Teknologi yang di Diseminasikan ke Masyrakat, Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Gedung II BPPT, Lantai 22, Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340. 3. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Rekening atas nama ....................................... (PIHAK KEDUA) pada Bank ................................ dengan Nomor Rekening : ................................................. C. Denda dan Sanksi 1. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi terbukti melakukan kekeliruan baik dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolan keuangan yang dapat merugikan negara. 2. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran tertulis PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali, maka PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa: a) Meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung ke PIHAK KEDUA. b) Menghentikan kegiatan Produk Teknologi yang di Diseminasikan ke Masyrakat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor .........................., tanggal .........................; c) Memasukkan penerima bantuan yang terbukti melanggar ke dalam daftar sebagai lembaga yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dana block grant dimasa mendatang.
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
........................................................... NIP. ...........................................
........................................................... NIP. ...........................................
29
Lampiran 7
(Kop Surat Pemerinah Daerah) ……………………………………………………………………………………………… SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA
Nomor : ..................................... Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan Alamat Instansi
: ................................................................... : ................................................................... : ................................................................... : ...................................................................
Menyatakan bahwa kami bersedia menerima hibah Barang Milik Negara berupa ............................................dari Kementerian Riset dan Teknologi yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota ......................... Provinsi .........................yang menggunakan anggaran Kementerian Riset dan Teknologi Tahun Anggaran ............ sebesar Rp………..............,- (........................................) sesuai rincian terlampir. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ....................., .................................... 20… Yang Menyatakan,
............................................... NIP. .......................................
30
Lampiran Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Negara Nomor : .............................................. Tanggal : ..............................................
No.
Nama Barang (Type/Merk)
Tahun Perolehan
Kuantitas
Satuan
Harga Satuan (Rp.)
Total Harga (Rp.)
Jumlah Terbilang: ………………………………………………….. .............................., .............. 20… Yang Menerima,
............................................... NIP. ......................................
31
Lampiran 8
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA Nomor : …. /AD.IM/D-PI/BAST/...../20…. Pada hari ini ……. tanggal …… bulan ……………….. tahun …… di …….…….…….…….… telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan Program Insentif Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat, antara: I.
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Nama
: ……………………………………..
Jabatan
: ……………………………………..
Alamat : …………………………………….. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan II.
Pemerintah Daerah .…….…….…….…….…………... : Nama
: ……………………………………..
Jabatan
: ……………………………………..
Alamat : …………………………………….. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Negara berupa …….…….…….…….…….…….…….…….……. dengan rincian termuat dalam lampiran berita acara ini. Surat persetujuan penetapan stasus penggunaan Barang Milik Negara dan persetujuan hibah dalam proses Kementerian Keuangan, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ini sementara sebagai penggantinya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
Materai 6000
(…………………….)
(……………………….)
Tembusan Yth. : Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Sebagai laporan).
32
Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor : …. /AD.IM/D-PI/BAST/...../20.. Tanggal : ..............................................
No.
Nama Barang (Type/Merk)
Tahun Perolehan
Kuantitas
Satuan
Harga Satuan (Rp.)
Total Harga (Rp.)
Jumlah Terbilang: ………………………………………………….. .............................., .............. 20… Yang Menerima,
............................................... NIP. ......................................
33
