BAB I PENDAHULUAN. A. Dasar Hukum

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Kebijakan otonomi daerah dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat

daerah,

Camat

dalam

menjalankan

tugasnya

mendapat

pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat

dalam

menjalankan

tugasnya

dibantu

oleh

perangkat

kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung

1

Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang - undangan, pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan

desa,

serta

pelaksanaan

tugas

pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilainilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain mernberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari

aspek

sarana

kewenangan

bidang

prasarana,

sistem

pemerintahan

administrasi,

dalam

upaya

keuangan

dan

penyelenggaraan

pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan

kabupaten/kota

yang

dipimpin

oleh

bupati/wali

kota.

Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan

demikian,

peran

Camat

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah 2

kecamatan, Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati di wilayah kerjanya. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Tahunan SKPD : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah; 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Perwakilan

Daerah,

dan

Kepala

Informasi

Daerah

Laporan

kepada

Dewan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Npmor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan: B. Gambaran Umum 1. Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi SKPD 1.1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Pengasih Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, kedudukan Kecamatan adalah sebagai perangkat daerah 3

kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan; 6. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; 7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kalurahan. Selain

menyelenggarakan

tugas

umum

pemerintahan,

Camat

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang diatur oleh Bupati, yang meliputi aspek: 1.

Perizinan;

2.

Rekomendasi;

3.

Koordinasi;

4.

Pembinaan;

5.

Pengawasan;

6.

Fasilitasi;

7.

Penetapan;

8.

Penyelenggaraan; dan

9.

Kewenangan lain yang dilimpahkan. Di samping itu, Camat juga melaksanakan kewenangan lainnya atas

dasar kedudukannya sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi: 1. Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya. 2. Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan. 4

3. Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2008 tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat, pelaksanaan kewenangan Camat mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup

kecamatan

sesuai

ketentuan/peraturan

perundang-undangan.

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang : 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Lingkungan Hidup; 4. Pekerjaan Umum; 5. Penataan Ruang; 6. Perencanaan Pembangunan; 7. Pemuda dan Olahraga; 8. Penanaman Modal; 9. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 10. Kependudukan dan Catatan Sipil; 11. Ketenagakerjaan; 12. Ketahanan Pangan; 13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 14. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 15. Perhubungan; 16. Komunikasi dan Informatika; 17. Pertanahan; 18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; 20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 21. Sosial; 22. Kebudayaan; 23. Statistik; 24. Kearsipan; dan 25. Perpustakaan. 5

Adapun urusan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah Kecamatan. Urusan Pilihan meliputi: 1. Kelautan dan Perikanan; 2. Pertanian; 3. Kehutanan; 4, Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Pariwisata; 6. Industri; 7. Perdagangan; dan 8. Ketransmigrasian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan kecamatan, Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan yang terdiri dari Sekretariat, Seksi-seksi dan kelompok-kelompok jabatan fungsional tertentu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Seksi-seksi terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga serta Seksi Kesejahteraan Sosial. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional Tertentu senior. Tugas-tugas dari masing-masing Perangkat Kecamatan lebih rinci diatur diatur dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2008 tentang uraian tugas pada unsur organisasi terendah Kecamatan. Uraian tugas masing-masing seksi adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan progam kerja, urusan rumah tangga, ketatausahaan, penyajian data, kepustakaan, dokumentasi dan informasi, administrasi kepegawaian, koordinasi administrasi keuangan serta laporan. 2. Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi, dan melaksanakan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan desa, 6

administrasi kependudukan, pertanahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya. 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi

Ketentraman

dan

menyelenggaraakan,

Ketertiban

Umum

mempunyai

tugas

memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan

keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi

Perekonomian

menyelenggarakan,

dan

Pembangunan

memfasilitasi

dan

mempunyai

melaksanakan

tugas

pembinaan,

pembangunan, sarana dan prasarana fisik pertanian dan kelautan, perekonomian dan lingkungan hidup. 5. Seksi Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Seksi Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi, dan melaksanakan pembinaan pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, generasi muda dan olah raga. 6. Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Kesejahteraan Sosial

mempunyai tugas menyelenggarakan

memfasilitasi, dan melaksanakan pembinaan bidang kesehatan, keluarga berencana, ketenagakerjaan, sosial, dan pemberdayaan perempuan serta fasilitasi kegiatan keagamaan.

1.2.

Struktur Organisasi Kecamatan Pengasih Struktur Organisasi Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo

(berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008) adalah sebagai berikut :

7

Camat

Sekretaris Kecamatan


Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Sub Bag Umum

Kepala Sub Bag Keuangan

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Kesejahteraan Sosial

Perekonomian dan Pembangunan

Pemerintahan

Dikbudpora

Ketentraman dan Ketertiban Umum

UPTD

Desa

Kelurahan

1.3. Sumber Daya SKPD 1.3.1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Secara umum kondisi kepegawaian dan perlengkapan Kecamatan Pengasih dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Formasi Pegawai Formasi pegawai belum mencukupi oleh karena adanya pegawai yang memasuki masa pensiun dan adanya pegawai yang ditugaskan khusus menangani program SIAK On Line. Formasi kepegawaian sejumlah 39 orang, sementara buzettingnya hanya 32 orang sehingga masih kekurangan pegawai sejumlah 7 orang. Usulan penambahan pegawai sudah dilakukan namun belum ada realisasi. Formasi dan Buzetting Kecamatan Pengasih terlihat pada tabel berikut ini :

8

Tabel 1 Keadaan Formasi dan Buzetting Kecamatan Pengasih No

Unit

Formasi

Buzetting

Ket

1

Camat

1

1

2

Sekretariat

1

1

a. Sub Bagian Umum

5

4

-1

b. Sub Bagian Keuangan

4

3

-1

3

Seksi Pemerintahan

5

3

-2

4

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

4

2

-2

5

Seksi Kesejahteraan Sosial

4

3

-1

6

Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga

3

2

-1

7

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

5

4

-1

8

Sekretaris Desa

7

5

-2

39

28

11

Jumlah

Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013

2. Tingkat Pendidikan Aparat Tingkat pendidikan aparat kebanyakan adalah SLTA. Berikut ini data selengkapnya sebagai berikut : Tabel 2 Tingkat Pendidikan Aparatur Tingkat Pendidikan

No.

Banyaknya ( orang )

1.

SLTP

2

2.

SLTA

17

3.

D2

-

4.

D3

-

5.

D4

-

6.

S1

7

7.

S2

2 Jumlah

28 Sumber: Data Kecamatan Pengasih 2013

Dari jumlah pegawai tersebut diatas tidak ada yang mempunyai ijasah keahlian komputer. Keahlian bidang komputer ini berpengaruh pada cara kerja dan kultur kerja. Demikian juga dengan latar belakang pendidikan masing-masing pejabat struktural yang beragam tidak sesuai dengan jabatan yang diduduki saat ini. Pengalaman dan masa kerja yang cukup tinggi merupakan modal dasar yang sangat kondusif dalam peningkatan kinerja. 9

3. Penyebaran Pangkat dan Golongan PNS : Penyebaran pangkat dan golongan pegawai kebanyakan

didominasi oleh

pangkat dan golongan Penata Muda Tingkat I, III/b sebanyak 7 orang. Dari 7 orang tersebut, 6 diantaranya sudah tidak dapat naik pangkat lagi karena terkena aturan bahwa PNS dengan pendidikan SLTA pangkat paling tertinggi adalah III/b. Dari 28 orang pegawai, 3 orang golongan IV, 14 orang golongan III,13 orang golongan II. Sehingga dapat dikatakan bahwa PNS di Kecamatan Pengasih cukup berpengalaman karena sudah memiliki masa kerja yang cukup lama. Berikut ini data selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Penyebaran Pangkat dan Golongan PNS Kecamatan Pengasih

No

Pangkat

Banyaknya

Golongan Ruang

( orang )

1. 2. 3.

Pembina ; IV/a Penata Tingkat I ; III/d Penata ; III/c

3 2 3

4. 5. 6. 7.

Penata Muda Tingkat I ; III/b Penata Muda ; III/a Pengatur Tingkat I ; II/d Pengatur ; II/c

7 2 2 2

8. 9.

Pengatur Muda Tingkat I ; II/b Pengatur Muda ; II/a

5 2

Jumlah

28 Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013

4. Penyebaran Jabatan Struktural dan Pendidikan Dari segi pendidikan yang disandang pejabat struktural yang ada di Kecamatan Pengasih dapat dilihat bahwa semua pejabat struktural berlatar belakang pendidikan sarjana sesuai dengan analisis jabatan yang telah dibuat oleh Bupati. Bahkan dua orang telah menyelesaikan pendidikan pascasarjana (program studi ilmu pemerintahan). Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut :

10

Tabel 4 Penyebaran Jabatan Struktural dan Pendidikan Kecamatan Pengasih No

Jabatan

Tingkat Pendidikan

1

Camat

Sarjana (S2)

2


Sarjana (S1)

3

Ka Sub Bag Umum

Sarjana (S1)

4

Ka Sub Bag Keuangan

Sarjana (S1)

5

Kepala Seksi Pemerintahan

Sarjana (S1)

6

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Sarjana (S1)

7

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Sarjana (S1)

8

Kepala Seksi Pendidikan dan Kebudayaan Sarjana (S2)

9

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Sarjana (S1) Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013

Tabel 5 Jumlah Pegawai Kecamatan Pengasih No

Jabatan

Jumlah (orang)

1

Camat

1

2


1

3

Ka Sub Bag Umum

1

4

Staf Sub Bag Umum

3

5

Ka Sub Bag Keuangan

1

6

Staf Sub Bag Keuangan

2

7

Kepala Seksi Pemerintahan

1

8

Staf Seksi Pemerintahan

2

9

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1

10

Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban

3

11

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

1

12

Staf Seksi Perekonomian dan Pembangunan

1

13

Kepala Seksi Pendidikan dan Kebudayaan

1

14

Staf Seksi Pendidikan dan Kebudayaan

1

15

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

1

16

Staf Seksi Kesejahteraan Sosial

2

17

Sekretaris Desa

5

Jumlah


11

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Kecamatan Pengasih Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah proses peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Program ini terlaksana bergantung dari program-program yang ada di tingkat Kabupaten, dan juga dibatasi dengan kuota. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap kesempatan aparatur Kecamatan Pengasih untuk memperoleh pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bahkan beberapa program pendidikan pascasarjana dilaksanakan atas dasar swadana dengan ijin belajar sebagai bagian dari jalan keluar terhadap keterbatasan kedinasan ini. Pemerintah mendukung

upaya-upaya

kualitasnya.

Adapun

swadana

pegawai

diklat/bimtek/kursus

yang

terhadap telah

peningkatan

diikuti

aparatur

Kecamatan Pengasih sebagai berikut :

Tabel 6 Aparat Kecamatan yang mendapatkan Diklat/Bimtek/Kursus No

Jenis

Yang Pernah

Keadaan Yang Seharusnya

Mengikuti 1

DIKLATPIM III

2

2

2

DIKLATPIM IV

3

7

3

ADUM

2

2

4

JDI

1

2

5

Perpustakaan

-

1

6

Komputer

10

15

7

Bendaharawan

1

4

Kearsipan

-


12

6. Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pengasih berdiri di atas tanah Sultan Ground dengan luas tanah 12.194 m2, dan luas bangunan 1.255 m2. Pada dasarnya segi luas tanah dan bangunan sudah mencukupi, bangunan dan ruang perkantoran dan pelayanan umum sudah mencukupi. Namun untuk ruang rapat dan ruang khusus sidang dispensasi nikah belum tersedia, ruang untuk petugaspetugas pembantuan seperti PLKB, MTP, petugas Statistik dan PU belum memadai. Ruang parkir

pegawai belum memadai dan garasi kendaraan

dinas Camat belum tersedia. Demikian juga sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti interior yang standar untuk pelayanan satu pintu, perlengkapan meubeler di ruang tunggu, pengaman (trails) jendela dan boven ruang, komputer serta kelengkapan lain belum tersedia dengan baik. Data selengkapnya adalah sebagai berikut : Tabel 7 Data Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pengasih No.

Jenis Barang

Jumlah Barang

Harga Barang (Rp)

Keadaan Barang ( B, KB, RB )

1

Gedung Kantor

1

155.500.800 B

2

Gedung Joglo

1

190.395.920 B

3

Gedung Serbaguna

1

166.608.000 B

4

Gedung Rumah Dinas Camat

1

80.823.600 RB

5

Gedung Kantor UPK

1

96.725.200 KB

6

Ruang Rapat

-

-

Belum ada

7

Ruang Instansi Nivo

-

-

Belum ada

8

Mushola

-

-

Belum ada

9

Tempat Parkir

1

-

Kurang luas

10

Kendaraan Dinas Roda Empat

1

175.210.100 B

11

Kendaraan Dinas Roda Dua

3

33.470.000 B

12

Mesin Ketik

5

2.580.000 2 B, 3 KB

13

Rak Besi

2

1.500.000 1 B, 1 KB

14

Rak Kayu

7

8.100.000 6 B, 1 KB

15

Filing Besi

6

10.500.000 6 B

16

Filing Kayu

2

2.800.000 B

17

Kardek

1

200.000 B

13

18

Almari Sorok

1

2.000.000 B

19

Almari Kaca

3

2.550.000 1 KB, 2 RB

20

Papan Tulis

1

1.500.000 B

21

White Board

4

1.700.000 2 B, 2 KB

22

Peta Kecamatan

1

23

Almari Kayu

15

24

Kursi Besi

5

25

Kursi Kayu

30

2.810.000 24 B, 6 KB

26

Meja Rapat Besar

13

8.125.000 B

27

Meja Rapat Kecil

7

3.500.000 B

28

Meja Rapat Panjang

8

1.600.000 B

29

Meja Kecil

3

300.000 B

30

Meja Kursi Tamu

1

1.750.000 KB

31

Kursi Tangan

27

5.088.000 20 B, 7 KB

32

Kursi Putar

4

2.000.000 2 B, 2 KB

33

Kursi Lipat

55

6.280.000 55 B

34

Meja Komputer

3

2.250.000 2 B, 1 KB

35

Meja Setengah Biro

35

30.000.000 29 B, 6 KB

36

Kursi Tunggu

10

2.850.000 B

37

Jam Dinding

1

100.000 B

38

Potong Rumput

1

1.300.000 B

39

Kipas Angin

3

780.000 KB

40

Radio

1

200.000 B

41

Televisi

2

2.400.000 1 KB, 1 RB

42

Sound System

1

6.700.000 B

43

Wariles

2

11.946.000 KB

44

Genset

2

20.000.000 B

45

Kamera

1

2.000.000 RB

46

Lambang Garuda

1

200.000 B

47

Gambar Presiden dan Wapres

1

1.000 B

48

Mimbar

1

200.000 B

49

Podium

1

100.000 B

50

Tombak

1

150.000 RB

51

Payung

1

150.000 B

50.000 B 11.850.000 11 B, 4 KB 200.000 5 KB

14

52

Logo Kulon Progo

1

150.000 B

53

PC Unit

9

54

Laptop

2

9.675.000 B

55

Printer

4

4.893.475 3 B, 1 KB

56

Proyektor

1

5.600.000 B

57

Tripot/Kain Layar

1

1.000.000 B

58

Telephone

1

1.000.000 B

59

Lembar Daerah Prop. DIY

2

4.000 B

60

Lembaran Daerah

3

6.000 B

61

Proyek Penyuluhan Umat

2

4.000 B

62

Klasifikasi Desimal Universal

1

2.000 B

63

JDI Hukum

3

6.000 B

64

Kep. Bupati KP

1

2.000 B

65

Kemendagri No. 2376

6

12.000 B

66

UU HAM

1

2.000 B

67

Sidang Umum MPR

1

2.000 B

68

Himp. Pert. Per-UU-an

5

10.000 B

69

Kondifikasi Pert. Per-UU-an

1

2.000 B

70

Petunjuk Praktis ttg Peraturan Perundang-undangan

1

2.000 B

71

SJDI

4

8.000 B

72

SJDI

2

4.000 B

73

Himp. Pert

1

2.000 B

74

Pert. Pem RI

1

2.000 B

75

Manual Adm. Barang

1

3.000 B

76

JDI Hukum

3

6.000 B

77

Kep. Bupati KP No. 232/2011

1

2.000 B

78

UU Perhitungan Suara

1

2.000 B

79

SJDI

4

8.000 B

80

SJDI

1

2.000 B

81

JDI Hukum

2

3.000 B

82

Kep. Bupati KP No.647/2000

1

2.000 B

83

UU Pemilu

1

2.000 B

84

SJDI

2

4.000 B

36.172.065 5 B, 3 KB, 1 RB

15

85

JDI Hukum

1

2.000 B

86


1

2.000 B

87

UU Pemungutan Suara

1

2.000 B

88

SJDI

3

6.000 B

89

JDI Hukum

1

2.000 B

90


1

2.000 B

91

Pemilu Pres dan Wapres

1

2.000 B

92

SJDI

2

4.000 B

93

JDI Hukum

1

2.000 B

94


1

2.000 B

95

SJDI

4

8.000 B

96

JDI Hukum

1

2.000 B

97


1

2.000 B

98

SJDI

3

6.000 B

99

JDI Hukum

1

2.000 B

100

JDI Hukum

1

2.000 B

101


1

2.000 B

102

JDI Hukum

2

4.000 B

103


1

2.000 B

104

Pedoman Pengelolaan JDI

1

2.000 B

105


1

2.000 B

106

JDI Hukum

1

2.000 B

107

Kep. Bupati Kp ttg Kesehatan

1

2.000 B

108


1

2.000 B

109


1

2.000 B

110


1

2.000 B

111


1

2.000 B

112

Kep. Bupati KP ttg Kesehatan

1

2.000 B

113

Perda Kab. KP Th. 2007

1

2.000 B

114

Kep. Bupati KP No. 281

1

2.000 B

115

Buku Pembinaan dan Pengawasan Exs Napi No. 730.351

1

2.000 B

116

Buku Pembinaan dan Pengawasan Exs Napi No. 730.351/374

1

2.000 B

117

Standarisasi Harga Barang&Jasa

1

2.000 B

16

118

Standarisasi Harga

1

2.000 B

Jumlah Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013

C. Program Kerja Rencana Program Kerja dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD Tahun 2013 : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f. Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

k. Penyediaan Makanan dan Minuman l.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

m. Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah n. Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyelenggaraan SIMDA b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD b. Penyusunan RKA/DPA

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 17

6. Program Pengawasan dan Pengendalian Program a. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 7. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan b. Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan d. Penyusunan Database Kecamatan e. Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan f.

Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif

g. Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan h. Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga i.

Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan

j.

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

D. Sasaran Sasaran indikator yang akan dicapai dari pelaksanaan kerja/urusan Tahun 2013 Sasaran Uraian

Indikator

1

2

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Jasa surat menyurat

Program Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

3

4

5

Bulan

12

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Uraian

Indikator

6

7

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rencana Tingkat Capaian (Target )

Satuan

8

9

Masukan SDM

Orang

2

Dana

Rp.

600.000

Bulan

12

%

100

SDM

Orang

2

Dana

Rp.

18.000.000

Bulan

12

%

100

Keluaran Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Hasil Tersedianya jasa surat menyurat 2.Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bulan

12

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Masukan

Keluaran Terbayarnya biaya telepon, air serta belanja listrik/faksimili/internet Hasil Terciptanya kelancaran

18

pelaksanaan tugas 3.Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasio nal

Kali

1

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

Masukan SDM

Orang

2

Dana

Rp.

1.245.000

Bulan

12

%

100

SDM

Orang

8

Dana

Rp.

12.900.000

Bulan

12

%

100

SDM

Orang

4

Dana

Rp.

3.190.000

Bulan

12

%

100

SDM

Orang

4

Dana

Rp.

7.000.000

Keluaran Terbayarnya perizinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 3 unit Hasil Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional 4.Jasa Administrasi Keuangan

Bulan

12

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Masukan

Keluaran Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang sebanyak 8 orang Hasil Tertib administrasi 5.Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Bulan

12

5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Masukan

Keluaran Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas 6.ATK

Bulan

12

6. Penyediaan alat tulis kantor

Masukan

Keluaran Tersedianya kebutuhann Bulan ATK

12

Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas 7.Barang cetakan dan

Bulan

12

7. Penyediaan barang cetakan dan

%

100

Masukan

19

penggandaan

penggandaan

SDM

Orang

3

Dana

Rp.

6.906.000

Keluaran Tersedianya barang Bulan cetakan dan penggandaan keperluan kantor

12

Hasil Terciptanya kelancaran tugas 8.Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Bulan

12

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

%

100

SDM

Orang

3

Dana

Rp.

612.250

Bulan

12

%

100

SDM

Orang

2

Dana

Rp.

943.500

Bulan

12

%

100

SDM

Orang

3

Dana

Rp.

840.000

Bulan

12

%

100

Masukan

Keluaran Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/peneragan bangunan kantor Hasil Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas 9.Peralatan dan perlengkapan kantor

Bulan

12

9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Masukan

Keluaran Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas 10.Bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Bulan

12

10.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Masukan

Keluaran Tersedianya surat kabar/majalah bacaan referensi lainnya dan peraturan perundangundangan Hasil Peningkatan SDM

20

11. Makanan dan minuman

Bulan

12

11. Penyediaan makanan dan minuman

Masukan SDM

Orang

3

Dana

Rp.

10.540.000

Bulan

12

%

100

SDM

Orang

5

Dana

Perjal anan Rp.

2.040.000

Bulan

12

%

100

SDM

Orang

16

Dana

Perjal anan Rp.

2.900.000

Bulan

12

%

100

SDM

Orang

2

Dana

Rp.

7.800.000

Bulan

13

Keluaran Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas

12.Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bulan

12

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Masukan

Keluaran Tersedianya anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas 13. Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Bulan

12

13. Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Masukan

Keluaran Tersedianya anggaran koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas 14.Jasa tenaga PTT

Bulan

12

14.Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

Masukan

Keluaran Terbayarnya honor bagi 2 orang PTT Hasil Peningkatan

21

kesejahteraan 2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

1. Kendaraan Dinas/Operasio nal

Unit

1

2. Program peningkata n sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

%

100

Mobil

Unit

1

Dana

Rp.

181.075.100

Bulan

12

%

100

Filling Cabinet

Unit

1

Dana

Rp.

1.000.000

unit

1

%

100

PC

Unit

2

Notebook

Unit

1

Printer

Unit

1

Dana

Rp.

16.000.000

Bulan

12

%

100

Meja Kerja

unit

1

Dana

Rp.

2.000.000

unit

1

Masukan

Keluaran Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 Hasil Terciptanya kenyamanan kerja aparatur 2. Perlengkapan Gedung Kantor

Unit

1

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Masukan

Keluaran Tersedianya perlengkapan kantor berupa filling kabinet Hasil Kelancaran pelaksanaan tugas kantor 3.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Unit

4

3.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Masukan

Keluaran Tersedianya peralatan kantor berupa 2 unit PC, 1 unit printer dan 1 unit laptop Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas 4. Pengadaan Mebelair

unit

1

4. Pengadaan Mebeleur

Masukan

Keluaran Tersedianya mebeleur kantor berupa 1 unit meja biro

22

Hasil Kelancaran pelaksanaan tugas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Bulan

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

12

%

100

SDM

orang

2

Dana

Rp.

1.000.000

unit

1

%

100

SDM

Orang

2

Dana

Rp

1.000.000

Bulan

12

%

100

Mobil

Unit

1

Motor

Unit

3

Dana

Rp

29.112.550

Bulan

12

%

100

SDM

Orang

26

Dana

Rp.

1.500.000

Masukan

Keluaran Terpeliharanya rumah dinas

Hasil Terciptanya kenyamanan lingkungan rumah dinas 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Bulan

6. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

12

Masukan

Keluaran Terpeliharanya Gedung kantor Hasil Terciptanya kenyamanan lingkungan kerja 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal

Bulan

7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12

Masukan

Keluaran Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 3 unit meliputi service/ganti oli, BBM dan penggangtian suku cadang dinas/operasional Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas 3. Peningkatan 1. Penyusunan Pengembangan sistem laporan pelaporan capaian capaian kinerja dan ikhtisar kinerja dan keuangan realisasi kinerja SKPD

Bulan

12

Program peningkatan pengemban gan sistem pelaporan capaian

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Masukan

23

kinerja dan keuangan

Keluaran Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Bulan

12

%

100

SDM

Orang

28

Dana

Rp.

1.040.000

Bende l

3

%

100

SDM

Orang

6

Dana

Rp.

1.500.000

Keluaran

Bulan

12

%

100

SDM

Orang

90

Dana

Rp.

9.000.000

Keluaran

Kegiat an

5

%

100

Hasil Laporan capaian kinerja kegiatan dan acuan kegiatan tahun berikutnya 4.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1. Penyusunan rencana kerja SKPD

Bendel

3

1. Program penyusunan dokumen perencana-an SKPD

1. Penyusunan rencana kerja SKPD

Masukan

Keluaran Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD Hasil Rencana Kerja Tahunan 5.Pengawasan dan 1. Monitoring, Pengendalian Program evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan

Bulan

1. Program 1. Monitoring, pengawasan evaluasi, dan pengendalian dan pengendalian pelaksanaan program dan program kegiatan

12

Masukan

Tersusunnya laporan triwulan, laporan tahunan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan serta penerapan SPIP Hasil Terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah kecamatan 6. Peningkatan 1.Penyusunan Pelayanan Kecamatan Database Kecamatan

Kegiata n

5

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Penyusunan database kecamatan

Masukan

Tersusunnya buku profil desa, profil kecamatan, monografi kecamatan dan statistik daerah, terlaksananya diklat dan sistem informasi desa terpadu Hasil Meningkatnya kualitas data/informasi statistik daerah dan terwujudnya peltihan

24

sistem informasi desa 2.Pembinaan Sosial dan Kemasyarakata n

Kegiata n

6

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

Masukan SDM

Orang

1.450

Dana

Rp.

24.040.650

kegiat an

6

%

100

SDM

Orang

28

Dana

Rp.

7.500.250

Keluaran Terselenggaranya pengajian PNS, safari jum’at dan safari tarawih di kecamatan, terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan, terbinanya PMKS, PSKS dan permasalahan sosial lainnya, terselenggaranya penyuluhan pengarustamaan gender dan KDRT, pembinaan gizi keluarga, terwujudnya pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), fasilitasi dan monitoring kecamatan sehat Hasil Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

3. Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan

Kegiatan

4

Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan

Masukan

Keluaran Terlaksananya Kegiat monitoring dan an pembinaan PKBM, terlaksananya monitoring penyelenggaraan PAUD, termonitornya dan terdampinginya kegiatan PMTAS, terselenggaranya lomba UKS tingkat kecamatan

4

Hasil Meningkatnya kualitas pendidikan 4. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban lingkungan

Kegiata n

5

Pembinaan ketentraman dan ketertiban

%

100

SDM

Orang

133

Dana

Rp.

13.000.000

Keluaran

Kegiat an

5

Masukan

Terwujudnya patroli terpadu, terwujudnya diklat dan penerapan aspek-aspek

25

kebencanaan dan mitigasi, terwujudnya penyuluhan dan pencegahan peredaran/penggunaan miras, terwujudnya posko kewaspadaan bencana alam, terinventarisasinya permasalahan wilayah perbatasan Hasil Terciptanya rasa keamanan dan ketertiban masyarakat 5. Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan

Kegiata n

3

Pembinaan pelayanan umum kecamatan

%

100

SDM

Orang

100

Dana

Rp.

15.500.000

Keluaran

Kegiat an

3

%

100

SDM

Orang

120

Dana

Rp.

13.459.100

Kegiat an

9

%

100

Masukan

Tersosialisasinya standar operasional prosedur pelayanan,terkoordinasi nya pelayanan perijinan terpadu, terselenggaranya JDI hukum Hasil Terwujudnya sosialisasi SOP, perijinan terpadu dan JDI di Kecamatan 6. Pembinaan Penyelenggara an Pemerintahan Desa/Keluraha n

Kegiata n

9

Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa

Masukan

Keluaran Terbinanya standar adm desa, produk hukum 6 perdes wajib dan penyelenggaraan pemerintahan desa, termonitor dan terevaluasinya penggunaan DAD, tersosialisasikannya pelaksanaan pilkades dan pengisian perangkat desa, terpantaunya pemilihan BPD dan terlaksananya diklat tugas pokok dan fungsi BPD Hasil Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

26

7. Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olah raga

Kegiata n

3

Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olah raga

Masukan SDM

Orang

66

Dana

Rp.

7.500.000

kegiat an

3

%

100

SDM

Orang

106

Dana

Rp

7.000.000

Kegiat an

2

%

100

SDM

Orang

57

Dana

Rp

3.500.000

Kegiat an

2

%

100

SDM

Orang

137

Dana

Rp

21.000.000

Keluaran Terbinanya kegiatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olah raga Hasil Terbinanya kegiatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olah raga, terwujudnya partisipasi Nyadran Agung 8. Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan

Kegiata n

2

Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan

Masukan

Keluaran Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat, terselenggaranya peringatan HUT RI dan hari jadi Hasil Terciptanya kesadaran masyarakat 9. Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif

Kegiata n

2

Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif

Masukan

Keluaran Terbinanya LKM Binangun, terpromosikannya kelompok usaha mikro kecil dan menengah dalam Manunggal Fair Hasil Tercapainya pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif 10. Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan

Kegiata n

5

Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan

Masukan

Keluaran Tersusunnya hasil

Kegiat

27

musrenbang kecamatan, termonitor dan terevaluasi pelaksanaan renc pembangunan, terevaluasinya pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan, terselenggaranya bulan bhakti gotong royong masyarakat kecamatan, terwujudnya pembinaan lingkungan hidup, terbinanya lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan lembaga Posdaya

an

5

%

100

Hasil Tersusunnya bahan perencanaan pembangunan tahap berikutnya dan pembinaan Posdaya di 7 desa

28

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Urusan Desentralisasi 1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan (inputs) : Alokasi dana Rp. 600.000,- realisasi Rp. 600.000,SDM : 2 orang Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Hasil (outcomes) : Tersedianya jasa surat menyurat Manfaat (benefits) : Terlaksananya jasa surat menyurat Dampak (impacts) : Terpenuhinya jasa surat menyurat Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Cukup prasarana 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 18.000.000,- realisasi Rp.16.108.646,SDM : 2 orang Keluaran (outputs) : Terbayarnya biaya telepon, air serta belanja listrik/faksimili/internet Hasil (outcomes) : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Manfaat (benefits) : Terbayarnya sarana dan prasarana komunikasi,sumber daya air dan listrik Dampak (impacts) : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi sumber daya air dan listrik Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Cukup prasarana 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Masukan (inputs) : Alokasi dana Rp.1.245.000,- realisasi Rp.806.000,SDM : 2 orang Keluaran (outputs) : Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 3 unit Hasil (outcomes) : Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional Manfaat (benefits) : Terbayarnya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional Dampak (impacts) : Terpenuhinya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Cukup prasarana 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp.12.900.000,- realisasi Rp.12.900.000,SDM : 8 orang Keluaran (outputs) : Tersedianya jasa administrasi keuangan Hasil (outcomes) : Tertib administrasi Manfaat (benefits) : Tersedianya data keuangan dan barang Dampak (impacts) : Terpenuhinya kebutuhan data keuangan dan barang

29

5)

6)

7)

8)

Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 3.190.000,- realisasi Rp.3.190.000,SDM : 4 orang Keluaran (outputs) : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja berupa mesin ketik 3 unit dan komputer 4 unit Hasil (outcomes) : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Manfaat (benefits) : Terciptanya kelancaran tugas Dampak (impacts) : Hasil maksimal dalam pelaksanaan tugas Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 7.000.000,- realisasi Rp.7.000.000,SDM : 1 orang Keluaran (outputs) : Tersedianya kebutuhan ATK Hasil (outcomes) : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Dampak (impacts) : Pelaksanaan tugas optimal Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 6.906.000,- realisasi Rp.6.906.000,SDM : 1 orang Keluaran (outputs) : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor Hasil (outcomes) : Terpenuhinya kelengkapan administrasi kantor Manfaat (benefits) : Terlaksananya tugas dengan lancar Dampak (impacts) : Teroptimalisasi dalam pelaksanaan tugas Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Masukan (inputs)

9)

:

Alokasi Dana Rp. 612.250,realisasi Rp. 612.250,SDM : 5 orang Keluaran (outputs) : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil (outcomes) : Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas Manfaat (benefits) : Terpenuhinya kebutuhan penerangan di lingkungan kerja Dampak (impacts) : Terciptanya suasana nyaman di lingkungan kantor Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan prasarana : Kurang mencukupi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 943.500,realisasi Rp.943.500,SDM : 2 orang Keluaran (outputs) : Terciptanya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan Hasil (outcomes) : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas

30

Manfaat (benefits) Dampak (impacts)

10)

11)

12)

13)

14)

: :

Terpenuhinya kebutuhan peralatan Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran Usulan SKPD Kurang mencukupi

administrasi

Proses perencanaan : Kondisi sarana dan : prasarana Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 840.000,realisasi Rp. 840.000,SDM : 1 orang Keluaran (outputs) : Tersedianya biaya langganan 1 jenis surat kabar Hasil (outcomes) : Peningkatan SDM Manfaat (benefits) : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan Dampak (impacts) : Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Cukup prasarana Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp.10.540.000,realisasi Rp. 10.540.000,- SDM : 3 orang Keluaran (outputs) : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Hasil (outcomes) : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Manfaat (benefits) : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Dampak (impacts) : Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Cukup prasarana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 2.040.000,-realisasi Rp.2.040.000,SDM : 18 orang Keluaran (outputs) : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil (outcomes) : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Manfaat (benefits) : Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada instansi terkait Dampak (impacts) : Kelancaran dalam tugas Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 2.900.000,- realisasi Rp.2.900.000,SDM : 102 orang Keluaran (outputs) : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Hasil (outcomes) : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Manfaat (benefits) : Melaksanakan koordinasi dan konsultasi di desa/wilayah Dampak (impacts) : Kelancaran dalam tugas Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 7.800.000,- realisasi Rp.7.800.000,SDM : 3 orang Keluaran (outputs) : Terbayarnya jasa PTT Hasil (outcomes) : Peningkatan kesejahteraan Manfaat (benefits) : Peningkatan kesejahteraan

31

Dampak (impacts) : Proses perencanaan : Kondisi sarana dan : prasarana b.

Meningkatnya kesejahteraan PTT Usulan SKPD Cukup

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 16.000.000,realisasi Rp.15.835.000,- SDM : 7 orang Keluaran (outputs) : Tersedianya 2 unit komputer PC, 1 unit Notebook dan 1 unit printer Hasil (outcomes) : Kelancaran pelaksanaan Manfaat (benefits) : Peningkatan kelancaran tugas Dampak (impacts) : Meningkatnya sarana tugas Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 1.000.000,- realisasi Rp.1.000.000,SDM : 2 orang Keluaran (outputs) : Terpeliharanya gedung kantor Hasil (outcomes) : Terciptanya kenyamanan lingkungan kerja Manfaat (benefits) : Kelancaran pelaksanaan tugas Dampak (impacts) : Kelancaran tugas Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 29.112.550 realisasi Rp.29.095.050,Mobil :1 unit ; kendaraan roda 2 : 3 unit Keluaran (outputs) : Terpeliharanya kendaraan Hasil (outcomes) : Kelancaran pelaksanaan tugas Manfaat (benefits) : Kelancaran tugas Dampak (impacts) : Kelancaran pelaksanaan tugas Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Masukan (inputs) : Alokasi dana Rp 1.000.000,- realisasi Rp 1.000.000,SDM : 2 orang Keluaran (outputs) : Terpeliharanya rumah dinas Hasil (outcomes) Manfaat (benefits) Dampak (impacts) Proses perencanaan Kondisi sarana dan prasarana 5) Pengadaan mebeleur Masukan (inputs)

: : : : :

Terciptanya kenyamanan lingkungan rumah dinas Kenyamanan kerja Kenyamanan kerja Usulan SKPD Kurang mencukupi

: Alokasi dana Rp 2.000.000,- realisasi Rp 2.000.000,Meja kerja : 1 unit

32

c.

Keluaran (outputs) : Tersedianya mebeleur kantor Hasil (outcomes) : Kelancaran pelaksanaan kerja Manfaat (benefit) : Kelancaran kerja Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana 6) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan (inputs) : Sumber dana Rp 1.000.000,- realisasi Rp 1.000.000,Filling cabinet : 1 unit Keluaran (outputs) : Tersedianya perlrngkapan kantor Hasil (outcomes) : Kelancaran pelaksanaan kerja Manfaat (benefit) : Kelancaran kerja Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana 7) Pengadaan kendaraan dinas/operasional Masukan (inputs) : Dana Rp 181.075.100,- realisasi Rp 175.210.100,Mobil : 1 unit Keluaran (outputs) : Tersedianya mobil dinas/operasional Hasil (outcomes) : Kelancaran pelaksanaan tugas Manfaat (benefit) : Kelancaran tugas Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 1.500.000,- realisasi Rp.1.500.000,SDM : 26 orang Keluaran (outputs) : Tersusunnya LAKIP Hasil (outcomes) : Laporan capaian kinerja kegiatan dan acuan kegiatan tahunan berikutnya Manfaat (benefits) : Kelancaran pelaksanaan tugas Dampak (impacts) : Kelancaran tugas Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana

d.

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 1.040.000,- realisasi Rp.1.040.000,SDM : 28 orang Keluaran (outputs) : Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Kecamatan Hasil (outcomes) : Buku Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Manfaat (benefits) : Sebagai pedoman pelaksanaan kerja Kecamatan Dampak (impacts) : Pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana

e.

Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1) Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 1.500.000,- realisasi Rp.1.500.000,-

33

f.

Keluaran (outputs) Hasil (outcomes)

: :

Manfaat (benefits) Dampak (impacts) Proses perencanaan Kondisi sarana dan prasarana

: : : :

SDM : 6 orang Tersusunnya laporan evaluasi pengendalian intern Terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah kecamatan Peningkatan kualitas program dan kegiatan Terealisasinya Laporan kinerja kegiatan di Kecamatan Usulan SKPD Kurang mencukupi

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1) Penyusunan Database Kecamatan Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 9.000.000,- realisasi Rp.9.000.000,SDM : 90 orang Keluaran (outputs) : Tersusunnya Profil Desa, Profil Kecamatan, monografi kecamatan, statistik daerah, diklat sistem informasi desa terpadu Hasil (outcomes) : Tersedianya data dan informasi Kecamatan yang akurat Manfaat (benefits) : Sebagai data base Kecamatan Dampak (impacts) : Data Profil Desa dan Kecamatan dan tersedianya data dan informasi desa Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana 2) Pembinaan sosial kemasyarakatan Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 24.040.650,- realisasi Rp.23.800.650,SDM : 1.450 orang Keluaran (outputs) : Terselenggaranya pengajian, safari jum’at dan taraweh, penanggulangan kemiskinan, PMKS, PSKS, penyuluhan, PHBS, kecamatan sehat Hasil (outcomes) : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Manfaat (benefits) : Kesejahteraan masyarakat Dampak (impacts) : Kesejahteraan masyarakat meningkat Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana 3) Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 7.500.250,- realisasi Rp. 7.500.250,SDM : 28 orang Keluaran (outputs) : Monitoring PKBM, PAUD, PMTAS, lomba UKS Kecamatan Hasil (outcomes) : Meningkatnya kualitas pendidikan Manfaat (benefits) : Peningkatan kualitas pendidikan Dampak (impacts) : Kualitas pendidikan meningkat Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 13.000.000,- realisasi Rp.13.000.000,SDM : 133 orang Keluaran (outputs) : Terwujudnya patroli terpadu, penyuluhan-penyuluhan Hasil (outcomes) : Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Manfaat (benefits) : Masyarakat aman dan tertib

34

Dampak (impacts) : Keamanan dan ketertiban Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana 5) Pembinaan pelayanan umum kecamatan Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 15.500.000,- realisasi Rp.15.500.000,SDM : 100 orang Keluaran (outputs) : Tersosialisasinya SOP pelayanan, perijinan terpadu, JDI Hukum Hasil (outcomes) : Terwujudnya sosialisasi Manfaat (benefits) : Pemahaman SOP Dampak (impacts) : Peningkatan pelayanan Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana 7) Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 3.500.000,- realisasi Rp.3.100.000,SDM : 57 orang Keluaran (outputs) : Terbangunnya LKM Binangun, promoso UMKM Hasil (outcomes) : Pembinaan LKM dan UMKM Manfaat (benefits) : Peningkatan kemampuan Dampak (impacts) : Peningkatan kesejahteraan masyarakat Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana 14) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 7.000.000,- realisasi Rp.7.000.000,SDM : 106 orang Keluaran (outputs) : Meningkatnya wawasan kebangsaan Hasil (outcomes) : Tercapainya kesadaran masyarakat Manfaat (benefits) : Peningkatan wawasan masyarakat kebangsaan Dampak (impacts) : Terciptanya kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana 18) Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olah raga Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 7.500.000,- realisasi Rp.7.500.000,SDM : 66 orang Keluaran (outputs) : Terbinanya kegiatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata dan olah raga, nyadran agung Hasil (outcomes) : Terbinannya kegiatan seni budaya, pariwisata dan olah raga dan partisipasi Nyadran Agung Manfaat (benefits) : Peningkatan kualitas dan partisipasi Dampak (impacts) : peningkatan prestasi dan partisipasi Proses perencanaan : Usulan SKPD Kondisi sarana dan : Kurang mencukupi prasarana 19) Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 21.000.000,- realisasi Rp.21.000.000,SDM : 137 orang Keluaran (outputs) : Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan, lomba desa, bulan bakti gotong royong, pembinaan LKD dan

35

2.

Hasil (outcomes)

:

Manfaat (benefits) Dampak (impacts) Proses perencanaan Kondisi sarana dan prasarana

: : : :

POSDAYA Tersusunnya bahan perencanaan pembangunan tahap berikutnya, pembinaan POSDAYA di 7 desa Tertib administrasi Terciptanya peningkatan kegiatan Usulan SKPD Kurang mencukupi

Realisasi Program Pengukuran

kinerja

di

Kecamatan

Pengasih

dilakukan

dengan

menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Dalam mengevaluasi hasil kinerja, maka Kecamatan Pengasih menggunakan metode menghitung, mengukur nilai capaian kinerja realisasi pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diawali dengan pengukuran kinerja kegiatan dengan memuat indikator kinerja input, output, dan outcome. Hal ini dilakukan mengingat hasilnya sulit untuk diukur dengan benefit dan impact. Sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang diukur khusus adalah yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam mengevaluasi kinerja ini diupayakan untuk menilai aspek keuangan, hasil kegiatan dan harapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan mendekati kebenaran. Adapun

capaian

kinerja

dan realisasi

program Kecamatan Pengasih pada Tahun 2013 sebagai berikut: Pagu anggaran sebesar Rp. 432.244.400,- (termasuk perubahan) dengan 6 program dan

34 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar

Rp. 419.626.546,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,08 %.

3.

Realisasi Urusan a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2013 pada RPJMD Tahun 2011-2016

No A

Sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Indikator Kinerja

Tersedianya jasa surat menyurat Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

Satuan

Capaian Kinerja 2013 2012 Target Realisasi (%) (%) (%)

12 bulan

100

100

100

12 bulan

64,36

100

89,49

1 kali

84,48

100

64,74

36

Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

B

C

D

E

F

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.Penyediaan Bahan Bacaan dan Paraturan Perundang-undangan 11.Penyediaan Makanan dan Minuman 12.Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 13.Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 14.Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5. Pengadaan mebeleur 6. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1. Penyusunan Database Kecamatan 2. Pembinaan sosial kemasyarakatan 3. Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban 5. Pembinaan pelayanan umum

Tertib Administrasi

12 bulan

100

100

100

Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas

12 bulan

100

100

100

Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Terciptanya kelancaran tugas

12 bulan

100

100

100

12 bulan

100

100

100

Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas

12 bulan

100

100

100

Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kantor Peningkatan SDM

12 bulan

100

100

100

12 bulan

100

100

100

Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Peningkatan Kesejahteraan

12 bulan

100

100

100

12 bulan

100

100

100

12 bulan

100

100

100

13 bulan

100

100

100

Terciptanya kenyamanan lingkungan kerja Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Terpenuhinya kebutuhan kantor berupa 2 unit Komputer PC, 1 unit notebook, dan 1 unit Printer Terciptanya kenyamanan lingkungan rumah dinas Tersedianya mebeleur kantor Tersedianya perlengkapan kantor Tersedianya mobil dinas/operasional

12 bulan

100

100

100

12 bulan

99,98

100

99,94

Unit Orang/ bulan

98,45

100

98,97

12 bulan

100

100

100

1 set 12 bulan

100

100 100

100 100

-

100

96,76

Laporan capaian kinerja kegiatan dan acuan kegiatan tahunan berikutnya

4 bendel

100

100

100

Tersusunnya Renja SKPD

3 bendel

100

100

100

Terwujudnya SPIP Kecamatan

6 orang

100

100

100

Tersedianya data base kecamatan yang akurat Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Terwujudnya sosialisasi

8 buku

100

100

100

1.450 orang 28 orang

100

99

100

100

133 orang 100

100

100

100

100

1 unit

37

kecamatan 6. Pembinaan LKM dan Ekon. Prod. 7. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan 8. Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olah raga 9. Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan

Pembinaan LKM dan UMKM Tercapainya kesadaran masyarakat Terbinanya kegiatan seni budaya, pariwisata, dan olah raga, nyadran agung Tersusunnya bahan perencanaan pembangunan tahap berikutnya, pembinaan POSDAYA

orang 57 orang 106 orang

100

100 100

88,57 100

66 orang

100

100

100

137 orang

100

100

100

b. Prestasi Penyelenggaraan Urusan Prestasi yang diperoleh pada Tahun 2012 No 1

2

Urusan

Prestasi

Tingkat

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga - HATINYA PKK

Peringkat I

Kabupaten

- HATINYA PKK

Peringkat I

Propinsi

- HATINYA PKK

6 besar

Nasional

Juara I

Kabupaten

- Atletik

Emas, Perak

Kabupaten

- Bola Basket

Perak

Kabupaten

- Bola Voley

Emas, Perunggu

Kabupaten

- Bulu Tangkis

Emas, Perak

Kabupaten

- Catur

Emas, Perak, Perunggu

Kabupaten

- Gulat


Kabupaten

- Karate


Kabupaten

- Kempo


Kabupaten

- Pencak Silat

Perak, Perunggu

Kabupaten

- Sepak Takraw


Kabupaten

- Sepak Bola

Perunggu

Kabupaten

- Taekwondo

Perak

Kabupaten

- Tenis Meja


Kabupaten

Pemuda dan Olah Raga A. Bola Voley Kapolres Cup B. PORKAB

Kabupaten

c.

Permasalahan dan solusi Berdasarkan Visi, Misi, cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pengasih sebagai berikut:

38

1) Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan 2) Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan 3) Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan

rendahnya

keterpaduan

dalam

fungsi

perencanaan,

monitoring, dan evaluasi pembangunan 4) Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program

menjadi

outcome

kegiatan

yang

menunjang

efektivitas

program/kegiatan 5) Perlu peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan 6) Kurangnya kendaraan dinas/operasional roda dua yang saat ini baru berjumlah

3

lapangan/desa

(tiga)

unit,

diperlukan

padahal

untuk

minimal

6

mendukung (enam)

unit

mobilitas

ke

kendaraan

dinas/operasional roda dua 7) Masih kurangnya pegawai di Sub Bagian, Seksi, dan belum sesuai dengan formasi pegawai yang sudah ditetapkan 8) Kurangnya

komputer

dan

perlengkapannya

sehingga

menghambat

pelayanan terhadap masyarakat 9) Kurangnya almari penyimpan arsip sehingga penataan arsip tidak sesuai dengan tata kelola kearsipan 10) Terbatasnya anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang belum terdanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD) padahal kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu dengan solusi memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan : 1) Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa gedung,

ruang

kerja,

kendaraan

roda

dua,

komputer

dan

perlengkapannya 2) Penambahan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya 3) Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas 39

4) Penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terdanai B. Tugas Umum Pemerintahan 1. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Kecamatan Koordinasi dengan instansi vertikal di Kecamatan melalui mekanisme Rapat Muspika dan Rapat Koordinasi per bulan, serta pertemuan informal lainnya seperti : Pengajian Rutin per bulan, Safari Jum’at, Bedah Rumah. Melalui pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di Kecamatan, maka kondisi Kecamatan Pengasih tetap kondusif, aman dan terkendali. 2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan kondisi geografis di Kecamatan Pengasih maka selama tahun 2013 terjadi bencana sebagai berikut : No

Jenis

Jumlah Kejadian

1

Tanah Longsor

4 kali

2

Banjir

3 kali

3

Kebakaran

1 kali

4

Rumah Tertimpa Pohon

1 kali

.

40

BAB III PENUTUP

Penyusunan Laporan Tahunan Kecamatan Pengasih Tahun 2013 ini merupakan wujud dari rasa tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan Visi, Misi, cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pengasih sebagai berikut : 1. Keterbatasan

data

dan

informasi

yang

diperlukan

bagi

perencanaan

pembangunan 2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan 3. Belum

optimalnya

koordinasi

dalam

perencanaan

pembangunan

yang

menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan 4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan 5. Perlu peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan 6. Kurangnya kendaraan dinas/operasional roda dua yang saat ini baru berjumlah 3 (tiga) unit, padahal untuk mendukung mobilitas ke lapangan/desa diperlukan minimal 6 (enam) unit kendaraan dinas/operasional roda dua 7. Masih kurangnya pegawai di Sub Bagian, Seksi dan belum sesuai dengan formasi pegawai yang sudah ditetapkan 8. Kurangnya komputer dan perlengkapannya sehingga menghambat pelayanan terhadap masyarakat 9. Kurangnya almari penyimpan arsip sehingga penataan arsip tidak sesuai dengan tata kelola kearsipan

41

10. Terbatasnya anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang belum terdanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD) padahal kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan

Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu dengan solusi memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan : 1. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa gedung, ruang kerja, kendaraan roda dua, komputer dan perlengkapannya 2. Penambahan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya 3. Peningkatan

koordinasi,

pengawasan,

evaluasi

dan

pelaporan

dalam

pelaksanaan tugas 4. Penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terdanai

Demikian Laporan Tahunan Kecamatan Pengasih Tahun 2013 dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah Kecamatan Pengasih di tahun mendatang.

Pengasih, 10 Januari 2013 CAMAT PENGASIH

SANTOSO, SIP, M. Si. Pembina, IV/a NIP. 19661116 199403 1 002

42

Alamat : Jl. Purbowinoto No. 6, Pengasih, Kulon Progo Kode Pos 55652 e-mail:[email protected];website :www.pengasih.kulonprogokab.go.id

43

BAB I PENDAHULUAN. A. Dasar Hukum

Recommend Documents