BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM

Bahan LKPj Akhir Tahun Anggaran

2015

BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2015 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam bentuk perhitungan realisasi fisik dan keuangan berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Banten kepada Gubernur Banten. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2015 berupaya merespon masukan, saran dan pendapat stakeholders yang termuat dari usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Agar prinsip Good Governance dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah secara integral. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan managerial yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan penyusunan LKPj Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2015 berdasarkan pada Peraturan Perundangundangan sebagai berikut : 1) Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

1


2015

3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara pengendalian dan Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663); 4) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41); 10) Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 14). B. GAMBARAN UMUM 1. Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “Sekretariat Daerah merupakan unsur staf” yang mempunyai tugas pokok berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten adalah “membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan menggkoordinasikan perangkat daerah” yang pelaksanaannya dibantu oleh Asisten Daerah Tata Praja dalam melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai bidang tugas tugasnya.


2


2015

Berdasarkan hal tersebut, maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Satuan Kerja Unit Organisasi Internal yang melaksanakan fungsi staffing untuk melaksanakan fungsi di bidang urusan pemerintahan dalam rangka membantu Asisten Daerah Tata Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Daerah Tata Praja. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten Pasal 10, tugas pokok Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah membantu Asisten Daerah Tata Praja melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Merujuk kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dipimpin oleh Kepala Biro menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama serta kependudukan dan pencatatan sipil; 2) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama serta kependudukan dan pencatatan sipil; 3) Pengkoordinasian serta penyusunan petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama serta kependudukan dan pencatatan sipil; 4) Pelaksanaan monitoring, pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemeirntahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama serta kependudukan dan pencatatan sipil; 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 1) Merumuskan penyusunan program dan rencana kerja di lingkungan Biro Pemerintahan; 2) Merumuskan kebijakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama serta kependudukan dan pencatatan sipil;


3


2015

3) Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama, kependudukan dan pencatatan sipil; 4) Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan pembinaan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama, kependudukan dan pencatatan sipil; 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama, kependudukan dan pencatatan sipil; 6) Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah di lingkungan Biro Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) Membina pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Biro Pemerintahan; 8) Menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama, kependudukan dan pencatatan sipil; Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan. 3. Struktur Organisasi Struktur organisasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten tergambar sebagai berikut : Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten


4


2015

4. Kondisi SDM Aparatur Pada tahun 2015, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebanyak 59 orang dengan komposisi tergambarkan sebagai berikut : Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Ruang Penggajian

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2015

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



5


2015

Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang telah diikuti pegawai Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2015 sebagaimana Tabel berikut : Tabel 1.3 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2015 NO

JENIS DIKLAT

1 2

Diklat Ahli Pengadaan Nasional Diklat Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Diklat Manajemen Keprotokolan Diklat Untuk Pelatih Tingkat Dasar Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Diklat Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Manajemen Proyek Diklat Manajemen Kesekretariatan DPRD se-Provinsi Banten Diklat Manajemen Pekerjaan Sosial di Lingkungan Pemkab Serang Diklat Analisis Jabatan Lanjutan Diklat Diklat Struktural Administrasi Umum Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diklat PPTK Diklat Fungsional Bendaharawan Daerah Diklat Program Pengembangan Profesionalitas Kehumasan Diklat Teknis Bahasa Inggris Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Daerah Diklat Teknis Pengelolaan Barang Daerah Diklat Petugas Pengawas Barang dan Jasa Diklat Penyusunan APBD Angkatan II Diklat Teknis Bendaharawan Daerah Diklat Teknis Perpajakan Diklat Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja SKPD Diklat Peningkatan Mutu Pengelolan Sistem Informasi dan Telematika Diklat Internet, Intranet dan Peningkatan Mutu Sitel Diklat SAR IPDN Diklat Keprotokolan

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

JUMLAH APARATUR 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1


6


NO

JENIS DIKLAT

28

Diklat Ketahanan Penanganan Pasca Panen Hasil Perikanan Diklat Manajemen Aset Daerah Diklat Teknis Peningkatan Kemampuan Kinerja Staf Dikat Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Diklat Pelayanan Terpadu se-Provinsi Banten Diklat Tata Naskah Dinas Diklat Teknis Sistem Informasi Terapan di Lingkungan Pemerintah Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Registrasi Nasional Cagar Budaya Diklat Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Diklat Peningkatan Karya Prestatif Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bimtek Standarisasi Sistem dan Program Aplikasi Diklat Pencatatan dan Pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan Diklat Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah Diklat Pembinaan Pengelolaan Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Diklat Tata Laksana Pembangunan Daerah (LPTPD) Diklat Bendaharawan Bimtek Penatausahaan SIMDA Bimtek Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Diklat Arsiparis Diklat Penyusunan Bahan Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan Bimtek Kepatuhan Hukum Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2015

JUMLAH APARATUR 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1



7


2015

BAB II RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2012-2017 A. VISI DAN MISI Visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju di masa mendatang. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten merupakan Satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki otoritas di bidang pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi diarahkan untuk mendukung pencapaian visi daerah periode tahun 2012-2014 melalui Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK” Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada peningkatan pelayanan di bidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan serta Umum. Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut:  PENINGKATAN KUALITAS KINERJA, merupakan optimalisasi kualitas kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pemangku kepentingan.  TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipatif dan penegakan hukum. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.


8


2015

Berkaitan dengan Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut, maka perlu dirumuskan melalui upaya-upaya yang akan dilaksanakan melalui Misi yang secara komprehensif dan diekspresikan dalam bentuk pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2012-2017, Misi yang diusung meliputi : Misi Kesatu

:

Misi Kedua

:

Misi Ketiga

:

Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi Mewujudkan sekretariat daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang tata praja, ekonomi dan administrasi pembangunan serta umum Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum kepada semua pemangku kepentingan

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 3 (tiga) rumusan substansi Misi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, meliputi: 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi 2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang tata praja 3. Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja kepada semua pemangku kepentingan B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 20122017 adalah sebagai berikut: 1. Strategi untuk “Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi”, dicapai melalui upaya : a. membangun sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara menambah pengetahuan, keterampilan, keahlian dan keilmuan ditempuh melalui kebijakan : 1)meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 2)meningkatkan kapabilitas dan kualitas sumber daya aparatur Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

9


2015

b. membangun kepribadian sumber daya aparatur menuju profesionalisme,

jujur, kredibel dan akuntabel ditempuh melalui kebijakan : 1)meningkatkan kredibiltas aparatur 2)meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur 3)menerapkan reward dan punishment secara adil dan bijaksana 2. Strategi untuk “Mewujudkan sekretariat daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang tata praja, ekonomi dan administrasi pembangunan serta umum”, dicapai melalui upaya : a. menata struktur organisasi dan tata kerja sekretariat daerah yang mampu mengakomodir dan mengkoordinir semua pemangku kepentingan ditempuh melalui kebijakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sekretariat daerah b. memantapkan fungsi dan peran sekreatriat daerah dalam perumusan kebijakan ditempuh melalui kebijakan : 1)meningkatkan kapabilitas kelembagaan sekretariat daerah 2)memperkuat kapasitas kelembagaan sekretariat daerah 3. Strategi untuk ” Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum kepada semua pemangku kepentingan”, dicapai melalui upaya : a. membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan efisien ditempuh melalui kebijakan : 1)membangun sistem birokrasi yang efektif dan efisien 2)menyusun sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi b. memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan administrasi ditempuh melalui kebijakan menyusun peraturan perundang-undangan Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang telah ditetapkan untuk periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sebagaimana Tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Indikator Kinerja yang ditempuh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2015 MISI (1) Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum kepada semua pemangku kepentingan

TUJUAN (2) meningkatkan pelayanan yang prima kepada pimpinan, aparatut dan pemangku kepentingan

SASARAN (3) meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;

STRATEGI (4) membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan efisien

KEBIJAKAN (5) menyusun system perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi

meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan

memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan administrasi

menyusun peraturan perundang-undangan


10


MISI (1)

Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi

TUJUAN (2)

meningkatkan sumber aparatur profesional, kompeten akuntabel.

daya yang dan

SASARAN (3) mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

STRATEGI (4)

Meningkatnya pengawasan akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

membangun kepribadian sumber daya aparatur menuju profesionalisme, jujur, kredibel dan akuntabel

2015

KEBIJAKAN (5)

meningkatkan pengawasan akuntabilitas aparatur

dan

C. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian “bersifat indikatif” dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 menurut kebijakan yang ditetapkan melaksanakan 5 program dan 15 indikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh 12 Satuan Unit Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi : 1

Program Kegiatan

: :

2

Program Kegiatan Kegiatan Program

: : : :

Kegiatan

:

Kegiatan

:

3

Kerjasama Pembangunan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah Dan Luar Negeri Penataan Administrasi Kependudukan Pembinaan dan Penataan Kependudukan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan


11


4

5

Program

:

Kegiatan Kegiatan

: :

Kegiatan Kegiatan Kegiatan

: : :

Kegiatan

:

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Program Kegiatan

: : : : :

2015

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada Penataan Daerah Otonom Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah


12


2015

BAB III PENGELOLAAN BELANJA A. ALOKASI BELANJA Berpedoman kepada : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);


13


10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanhun Anggaran 2015;


14


19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

2015

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E); Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 28); Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 29); Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 54); Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 89) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 20); Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 59); Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/083-SK.PPKD/XI/2015 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 November 2015.

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2015 melaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 113 tolok ukur dengan Alokasi Belanja Tahun 2015 yang meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut : Tabel 3.1 Alokasi Belanja Tahun 2015 ALOKASI BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa JUMLAH

RENCANA 1,485,850,000 14,453,945,800 15,939,795,800

REALISASI 1,267,420,000 11,720,221,846 12,987,641,846


% 85.30 81.09 81.48

15


2015

Sedangkan untuk Rencana anggaran per Keluaran adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Alokasi Belanja per Keluaran Tahun 2015 NO (1) I 1

2

II 1

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Semester dan Prognosis Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi SPJ Belanja Fungsional Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan Penyusunan Bahan LAKIP Penyusunan Bahan LKPj Penyusunan Bahan LPPD Forum Renja SKPD Fasilitasi Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) SKPD Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Program Fisik dan Keuangan Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Biro Pemerintahan Penyusunan Laporan TEPPA Penyusunan DRPK Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Penyusunan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2016 Penyusunan Indokator Kinerja Utama, TAPKIN dan RKT SKPD Sensus Barang Milik Daerah Unit Kerja Biro Pemerintahan KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

RENCANA (RP) (4) 1,190,964,250 135,000,000 50,634,000 13,753,000 41,250,000 29,363,000 1,055,964,250 4,015,000 4,005,000 3,887,500 73,098,000 99,630,000 248,507,000 51,438,000 73,612,000 17,489,000 227,542,500 22,777,000 23,711,000 69,360,750 70,882,500 3,895,000 62,174,000 823,820,800 823,820,800 55,451,000 51,365,500 717,005,300


16


NO (1) III 1

2

IV 1

2

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembinaan dan Penataan Kependudukan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan di Provinsi Banten Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Bimbingan Teknis Administrator Database (ADB) dan Operator SIAK se-Provinsi Banten Bimbingan Teknis Pembersihan Data Kependudukan se-Provinsi Banten Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) *) Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil **) Sosialisasi Pengelolaan Dokumen **) Pencatatan Sipil PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rapat dan Fasilitasi Pembinaan NamaNama Rupabumi di Provinsi Banten Observasi Lapangan dalam rangka Pembakuan Toponimi Kepulauan Pembakuan Toponimi Kepulauan Banten Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan II (Kab. Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang

2015

RENCANA (RP) (4) 1,295,556,000 765,026,000 168,057,500

61,745,500 147,923,000 60,974,000 183,252,500

143,073,500 530,530,000 100,556,500 0,00 94,764,500 58,052,000 11,031,000 165,706,000 100,420,000 11,589,107,100 972,848,000 181,670,500

359,968,000 303,376,000 127,833,500 670,500,100 47,669,400 133,415,400

117,248,650


17


NO (1)

3

PROGRAM / KEGIATAN (2)

TOLOK UKUR

(3) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kab/Kota se-Provinsi Banten Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Evaluasi Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Serang *) Fasilitasi Penataan Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa seKabupaten Serang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa seKabupaten Serang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa seKabupaten Serang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa seKabupaten Serang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD seKabupaten Serang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD seKabupaten Serang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa seKabupaten Tangerang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa seKabupaten Tangerang Angkatan II

2015

RENCANA (RP) (4) 152,861,300

54,489,950

129,156,100 0,00 35,659,300 2,703,547,600 230,359,050

233,402,050

230,332,050

233,382,050

230,332,050

233,382,050

187,610,550

186,205,550


18


NO (1)

4

5


TOLOK UKUR

(3) Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa seKabupaten Tangerang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa seKabupaten Tangerang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD seKabupaten Tangerang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD seKabupaten Tangerang Angkatan II Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa seProvinsi Banten Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat Rapat Koordinasi Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Identifikasi Pilar Batas Provinsi Banten Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2015 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 Fasilitasi Tim Teknis Nasional EKPPD Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2015 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2014 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Daerah Bagi SKPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi Implementasi UU No. 23/2014 terkait Pengalihan Personil

2015

RENCANA (RP) (4) 184,800,550

184,800,550

184,800,550

184,800,550

199,340,000 597,971,750 282,255,950 62,015,000

61,710,550 191,990,250 1,311,208,000 45,641,000 31,035,000 36,760,000 51,767,000 114,049,500 229,742,500 239,900,500 9,307,500 51,471,000

192,666,000


19


NO (1)

6

7


TOLOK UKUR

(3) Rapat Koordinasi Implementasi UU No. 23/2014 terkait Pengalihan Sarana dan Prasarana Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Cilegon Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Serang Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilukada Kota Cilegon Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilukada Kabupaten Serang Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Kelurahan di Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Desa di Kabupaten Serang Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Desa di Kabupaten Pandeglang Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pandeglang Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan Rapat Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015 **) Penataan Daerah Otonom Rapat Koordinasi Penataan Daerah Evaluasi Penyelenggaraan DOB Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah Penyusunan Buku Daerah Otonom Baru Provinsi Banten Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPR RI Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan Kementerian Dalam Negeri Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2015 Fasilitasi dan Sosialisasi Rencana Pembentukan DOB bagi Camat

2015

RENCANA (RP) (4) 308,868,000

1,553,952,900 57,965,000

57,866,000

128,620,000 128,195,000 170,000,000

418,075,000

417,925,000

48,254,000

48,980,000

78,072,900 1,443,341,000 116,214,000 172,968,000 138,542,000 47,785,000 295,802,000 240,184,000 323,502,000 108,344,000


20


NO (1) 8

9

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat Negara dan Anggota DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Peresmian Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada se-Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada se-Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada se-Kabupaten Serang dan Kota Serang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada se-Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Bintek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan

2015

RENCANA (RP) (4) 1,156,095,000 24,515,000

53,308,000

25,650,000 25,870,000 75,952,000

173,453,000 215,007,000

197,404,000

174,554,000

190,382,000

856,623,000 96,757,500 51,680,000 235,313,000 202,828,000

125,064,000


21


NO (1)

V 1


TOLOK UKUR

(3) Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Fasilitasi PPID Pembantu SKPD Pengelola Website SKPD Penyusunan Buku Profil SKPD Publikasi Informasi Pembangunan Pada Event Pemerintah Daerah

2015

RENCANA (RP) (4) 144,981,000

1,363,367,400 1,363,367,400 748,678,900 109,195,000 66,110,000 93,258,700 346,124,800

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyusunan alokasi dan rencana Program, Kegiatan dan Keluaran meliputi : a. Permasalahan pengalokasian rencana program 1) Pengalokasian Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten terindikasi tidak memiliki output terhadap capaian kinerja program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, sebagaimana yang semestinya tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 b. Permasalahan pengalokasian rencana keluaran 1) Keluaran Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah tidak berdampak terhadap pencapaian kinerja Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan. 2) Nomenklatur keluaran Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) *) pada Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil tidak mengalokasikan anggaran namun tetap tercantum dalam indikator kerangka logis kinerja APBD Perubahan TA. 2015 yang mengindikasikan lemahnya penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran 3) Nomenklatur keluaran Evaluasi Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Serang*) pada kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan tidak mengalokasikan anggaran namun tetap tercantum dalam indikator kerangka logis kinerja APBD Perubahan TA. 2015 yang mengindikasikan lemahnya penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran


22


2015

4) Nomenklatur keluaran Rapat Koordinasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil **) pada Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil tidak tercantum dalam indikator kerangka logis kinerja APBD Perubahan TA. 2015 namun terdapat alokasi anggaran untuk keluaran berkenaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa anggaran tidak berkinerja terhadap kegiatan yang diakibatkan oleh lemahnya penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran 5) Nomenklatur keluaran Sosialisasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil **) pada Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil tidak tercantum dalam indikator kerangka logis kinerja APBD Perubahan TA. 2015 namun terdapat alokasi anggaran untuk keluaran berkenaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa anggaran tidak berkinerja terhadap kegiatan yang diakibatkan oleh lemahnya penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran 6) Nomenklatur keluaran Rapat Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015 **) pada Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada tidak tercantum dalam indikator kerangka logis kinerja APBD Perubahan TA. 2015 namun terdapat alokasi anggaran untuk keluaran berkenaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa anggaran tidak memiliki kinerja terhadap kegiatan yang diakibatkan oleh lemahnya penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran 2. Solusi a. Pengalokasian rencana program 1) Pada perencanaan tahun 2017, Pengalokasian Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten ditempatkan pada Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 b. Pengalokasian rencana keluaran 1) Nomenklatur Keluaran Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah tidak dialokasikan kembali pada Biro Pemerintahan 2) Penguatan kapasitas aparatur dalam menyusun rencana program kegiatan dan anggaran


23


2015

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH A.

PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan 4 Urusan Wajib yang meliputi : 1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 2. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 4. Urusan Wajib Statistik 1. Rencana Rencana Program, Kegiatan, Tolok Ukur dan Target Kinerja Urusan Wajib yang dilaksanakan sebagai berikut : Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Tolok Ukur dan Target Kinerja Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 NO (1) I 1

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

TARGET KINERJA (4)

1 dokumen 4 dokumen 5 dokumen


24


2015

Tabel 4.2 Program, Kegiatan, Tolok Ukur dan Target Kinerja Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015 NO (1) I 1

2

PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN (2) (3) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembinaan dan Penataan Kependudukan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan di Provinsi Banten Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Bimbingan Teknis Administrator Database (ADB) dan Operator SIAK se-Provinsi Banten Bimbingan Teknis Pembersihan Data Kependudukan se-Provinsi Banten Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) *) Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil **) Sosialisasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil **)

TARGET KINERJA (4)

1 kegiatan

1 kegiatan 1 dokumen 2 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan

2 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan -

Tabel 4.3 Program, Kegiatan, Tolok Ukur dan Target Kinerja Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2015 NO (1) I 1

PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN (2) (3) PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Semester dan Prognosis Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi SPJ Belanja Fungsional

TARGET KINERJA (4)

4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 4 dokumen


25


NO (1) 2

II 1

2

PROGRAM / KEGIATAN (2) Perencanaan, Pemerintahan

TARGET KINERJA (4)

KELUARAN Evaluasi

dan

(3) Pelaporan

2015

pada

Biro

Penyusunan Bahan LAKIP Penyusunan Bahan LKPj Penyusunan Bahan LPPD Forum Renja SKPD Fasilitasi Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) SKPD Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Program Fisik dan Keuangan Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Biro Pemerintahan Penyusunan Laporan TEPPA Penyusunan DRPK Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Penyusunan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2016 Penyusunan Indokator Kinerja Utama, TAPKIN dan RKT SKPD Sensus Barang Milik Daerah Unit Kerja Biro Pemerintahan PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rapat dan Fasilitasi Pembinaan Nama-Nama Rupabumi di Provinsi Banten Observasi Lapangan dalam rangka Pembakuan Toponimi Kepulauan Pembakuan Toponimi Kepulauan Banten Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan II (Kab. Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50 orang 2 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 4 kali 1 kegiatan 4 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen

163 orang 64 pulau/kegiatan

1 dokumen

200 dokumen 98 orang

86 orang


26


NO (1)

3


KELUARAN

(3) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kab/Kota se-Provinsi Banten Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Evaluasi Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Serang *) Fasilitasi Penataan Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Serang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Serang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Serang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Serang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan II

2015

TARGET KINERJA (4) 126 orang

1 dokumen


163 orang

163 orang

163 orang

163 orang

163 orang

163 orang

123 orang

123 orang


27


NO (1)

4

5


KELUARAN (3) Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan I

Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Tangerang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Tangerang Angkatan II Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa seProvinsi Banten Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat Rapat Koordinasi Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Identifikasi Pilar Batas Provinsi Banten Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2015 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 Fasilitasi Tim Teknis Nasional EKPPD Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2015 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2014 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Daerah Bagi SKPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

2015


123 orang

123 orang

123 orang

1 kegiatan

1 kegiatan, 20 orang 1 kegiatan, 45 orang

1 kegiatan, 40 orang 4 kegiatan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan 58 orang 24 kali 1 kegiatan 100 orang


28


NO (1)

6

7


KELUARAN

(3) Rapat Koordinasi Implementasi UU No. 23/2014 terkait Pengalihan Personil Rapat Koordinasi Implementasi UU No. 23/2014 terkait Pengalihan Sarana dan Prasarana Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Cilegon Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Serang Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilukada Kota Cilegon Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilukada Kabupaten Serang Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Kelurahan di Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Desa di Kabupaten Serang Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Desa di Kabupaten Pandeglang Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pandeglang Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan Rapat Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015 *) Penataan Daerah Otonom Rapat Koordinasi Penataan Daerah Evaluasi Penyelenggaraan DOB Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah Penyusunan Buku Daerah Otonom Baru Provinsi Banten Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPR RI Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan Kementerian Dalam Negeri Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2015 Fasilitasi dan Sosialisasi Rencana Pembentukan DOB bagi Camat

2015

TARGET KINERJA (4) 72 orang 144 orang

1 dokumen

1 dokumen

40 orang 40 orang 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 90 buku 3 dokumen 3 dokumen 400 orang 60 orang


29


NO (1) 8

9

PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN (2) (3) Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat Negara dan Anggota DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Peresmian Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada se-Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada se-Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada se-Kabupaten Serang dan Kota Serang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada se-Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Bintek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan

2015

TARGET KINERJA (4) 1 dokumen

1 dokumen


1 dokumen 116 orang

102 orang

102 orang

118 orang

50 orang 8 kali 4 kali 4 kali

1 dokumen


30


NO (1)


KELUARAN (3) Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

2015


Tabel 4.4 Program, Kegiatan, Tolok Ukur dan Target Kinerja Urusan Wajib Statistik Tahun 2015 NO (1) I 1

PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN (2) (3) PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Fasilitasi PPID Pembantu SKPD Pengelola Website SKPD Penyusunan Buku Profil SKPD Publikasi Informasi Pembangunan Pada Event Pemerintah Daerah

TARGET KINERJA (4)

13 dokumen 4 dokumen 12 dokumen 3 dokumen 1 kali

2. Realisasi Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015, realisasi program kegiatan yang dicapai adalah sebagai berikut : Tabel 4.5 Program, Kegiatan, Tolok Ukur dan Target Kinerja Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 NO (1) I 1


RENCANA

REALISASI

(4)

(1)

1 dokumen

1 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

5 dokumen

7 dokumen


31


2015

Tabel 4.6 Program, Kegiatan, Tolok Ukur dan Target Kinerja Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015 NO (1) I 1

2

PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN (2) (3) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembinaan dan Penataan Kependudukan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan di Provinsi Banten Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Bimbingan Teknis Administrator Database (ADB) dan Operator SIAK se-Provinsi Banten Bimbingan Teknis Pembersihan Data Kependudukan seProvinsi Banten Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) *) Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil**) Sosialisasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan **) Sipil

RENCANA

REALISASI

(4)

(5)

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 dokumen

1 dokumen

2 kegiatan

2 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

3 kegiatan

-

2 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

-


32


2015

Tabel 4.7 Program, Kegiatan, Tolok Ukur dan Target Kinerja Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2015 PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN (1) (2) (3) I PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah NO

RENCANA

REALISASI

(4)

(5)

4 dokumen

4 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

Penyusunan Bahan LAKIP

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Bahan LKPj

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Bahan LPPD

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Semester dan Prognosis Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi SPJ Belanja Fungsional

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan

Forum Renja SKPD Fasilitasi Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) SKPD Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Program Fisik dan Keuangan Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Biro Pemerintahan Penyusunan Laporan TEPPA Penyusunan DRPK Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

50 orang

50 orang

2 dokumen

2 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

4 kali

4 kali

1 kegiatan

1 kegiatan

4 dokumen

4 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

4 dokumen

4 dokumen


33


Penyusunan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2016 Penyusunan Indokator Kinerja Utama, TAPKIN dan RKT SKPD Sensus Barang Milik Daerah Unit Kerja Biro Pemerintahan

II

2015

3 dokumen

3 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

163 orang

163 orang

PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rapat dan Fasilitasi Pembinaan Nama-Nama Rupabumi di Provinsi Banten Observasi Lapangan dalam rangka Pembakuan Toponimi Kepulauan Pembakuan Toponimi Kepulauan Banten

64

67

pulau/kegiatan

pulau/kegiatan

1 dokumen

1 dokumen

200 dokumen

1 dokumen

98 orang

92 orang

86 orang

81 orang

126 orang

123 orang

2 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan II (Kab. Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak)


34


Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kab/Kota se-Provinsi Banten Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Evaluasi Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Serang*) Fasilitasi Penataan Kecamatan dan Kelurahan

3 Fasilitasi Pemerintahan Desa

2015

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

163 orang

163 orang

163 orang

163 orang

163 orang

163 orang

163 orang

163 orang

163 orang

163 orang

Penyelenggaraan

Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Serang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Serang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Serang Angkatan I


35


Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Serang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Tangerang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Tangerang Angkatan II

2015

163 orang

163 orang

123 orang

123 orang

123 orang

123 orang

123 orang

123 orang

123 orang

123 orang

123 orang

123 orang

123 orang

123 orang


36


Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa seProvinsi Banten

2015

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan, 20 orang






4 kegiatan

4 kegiatan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 kegiatan

1 kegiatan

58 orang

58 orang

24 kali

11 kali

1 kegiatan

1 kegiatan

100 orang

100 orang

72 orang

72 orang

4 Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat Rapat Koordinasi Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota seProvinsi Banten Identifikasi Pilar Batas Provinsi Banten

5 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2015 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 Fasilitasi Tim Teknis Nasional EKPPD Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2015 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2014 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Daerah Bagi SKPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi Implementasi UU No. 23/2014 terkait Pengalihan Personil


37


Rapat Koordinasi Implementasi UU No. 23/2014 terkait Pengalihan Sarana dan Prasarana

2015

144 orang

166 orang

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

6 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Cilegon Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Serang Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilukada Kota Cilegon Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilukada Kabupaten Serang Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Kelurahan di Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Desa di Kabupaten Serang Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Desa di Kabupaten Pandeglang Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pandeglang


38


Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan Rapat Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015*)

2015

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

90 buku

90 buku

3 dokumen

-

3 dokumen

-

400 orang

300 orang

60 orang

60 orang

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

7 Penataan Daerah Otonom Rapat Koordinasi Penataan Daerah Evaluasi Penyelenggaraan DOB Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah Penyusunan Buku Daerah Otonom Baru Provinsi Banten Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPR RI Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan Kementerian Dalam Negeri Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2015 Fasilitasi dan Sosialisasi Rencana Pembentukan DOB bagi Camat

8 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat Negara dan Anggota DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara


39


Koordinasi dan Fasilitasi Peresmian Pemberhentian/Pengangk atan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada seKabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada seKota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada seKabupaten Serang dan Kota Serang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada seKabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon

2015

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

116 orang

116 orang

102 orang

102 orang

102 orang

102 orang

118 orang

118 orang

50 orang

50 orang

9 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Bintek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum


40


Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

2015

8 kali

8 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

1 dokumen

1 dokumen

206 orang

206 orang

Tabel 4.8 Program, Kegiatan, Tolok Ukur dan Target Kinerja Urusan Wajib Statistik Tahun 2014 NO (1) I 1

PROGRAM / KEGIATAN (2) PENYEDIAAN DAERAH Penyediaan Pembangunan

KELUARAN DATA Data

(3) PEMBANGUNAN dan

RENCANA

REALISASI

(4)

(5)

13 dokumen

2 dokumen

4 dokumen

2 dokumen

12 dokumen 3 dokumen

12 dokumen 3 dokumen

1 kali

1 kali

Informasi

Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Fasilitasi PPID Pembantu SKPD Pengelola Website SKPD Penyusunan Buku Profil SKPD Publikasi Informasi Pembangunan Pada Event Pemerintah Daerah


41


B.

2015

TARGET DAN REALISASI BELANJA Tabel 4.9 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input ALOKASI BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa JUMLAH

RENCANA

REALISASI

%

SISA ANGGARAN

%

1,485,850,000 14,453,945,800

1,267,420,000 11,722,701,846

85.30 81.10

218,430,000 2,731,243,954

14.70 18.90

15,939,795,800

12,990,121,846

81.49

2,949,673,954

18.51

Tabel 4.10 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input Tolok Ukur Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 NO (1) I 1


RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

(4) 823,820,800 823,820,800

(5) 539,848,212 539,848,212

6 65.53 65.53

55,451,000

41,375,000

74.62

51,365,500

40,958,000

79.74

717,005,300

457,515,212

63.81

Tabel 4.11 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input Tolok Ukur Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015 NO (1) I 1

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembinaan dan Penataan Kependudukan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan di Provinsi Banten Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Bimbingan Teknis Administrator Database (ADB) dan Operator SIAK seProvinsi Banten

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

(4) 1,295,556,000 765,026,000 168,057,500

(5) 1,114,648,290 620,713,100 91,278,100

6 86.04 81.14 54.31

61,745,500

50,844,000

82.34

147,923,000

121,471,000

82.12

60,974,000

59,274,000

97.21

183,252,500

159,380,000

86.97


42


NO (1)

2


TOLOK UKUR

(3) Bimbingan Teknis Pembersihan Data Kependudukan se-Provinsi Banten Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) *) Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil **) Sosialisasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil **)

RENCANA (RP)

2015

REALISASI (RP)

%

(4) 143,073,500

(5) 138,466,000

6 96.78

530,530,000 100,556,500

493,935,190 94,193,764

93.10 93.67

0,00

0,00

0.00

94,764,500

93,714,500

98.89

58,052,000

55,572,000

95.73

11,031,000

11,031,000

100

165,706,000

152,038,426

91.75

100,420,000

87,385,500

87.02

Tabel 4.12 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input Tolok Ukur Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2015 NO (1) I 1

2

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Semester dan Prognosis Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi SPJ Belanja Fungsional Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan Penyusunan Bahan LAKIP Penyusunan Bahan LKPj Penyusunan Bahan LPPD Forum Renja SKPD Fasilitasi Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) SKPD Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Program Fisik dan Keuangan Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

(4) 1,190,964,250

(5) 915,905,188

6 76.90

135,040,000

102,240,656

75.73

50,634,000

48,630,000

96.04

13,753,000

7,705,000

56.02

41,290,000

25,652,656

62.13

29,363,000

20,253,000

69.11

1,055,964,250

813,664,532

77.05

4,015,000 4,005,000 3,887,500 73,098,000 99,630,000

4,015,00 4,005,00 3,887,500 52,520,000 79,642,936

100 100 100 71.85 79.94

248,507,000

216,151,000

86.98

51,438,000

39,880,000

77.53

73,612,000

30,858,500

41.92

17,489,000

15,799,500

90.34


43


NO (1)

II 1

2


TOLOK UKUR

(3) Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Biro Pemerintahan Penyusunan Laporan TEPPA Penyusunan DRPK Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Penyusunan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2016 Penyusunan Indokator Kinerja Utama, TAPKIN dan RKT SKPD Sensus Barang Milik Daerah Unit Kerja Biro Pemerintahan PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rapat dan Fasilitasi Pembinaan Nama-Nama Rupabumi di Provinsi Banten Observasi Lapangan dalam rangka Pembakuan Toponimi Kepulauan Pembakuan Toponimi Kepulauan Banten Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan II (Kab. Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kab/Kota se-Provinsi Banten Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Evaluasi Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Serang *)

RENCANA (RP)

2015

REALISASI (RP)

%

(4) 227,542,500

(5) 198,709,000

6 87.33

22,777,000 23,711,000 69,360,750

16,624,000 10,565,000 41,664,600

72.99 44.56 60.07

70,882,500

48,184,600

68.04

3,895,000

3,782,500

97.11

62,174,000

47,375,396

76.20

11,266,087,350

9,237,479,156

81.99

972,848,000

791,469,300

81.36

181,670,500

162,081,800

89.22

359,968,000

288,888,000

80.25

303,376,000

243,576,000

80.29

127,833,500

96,923,500

75.82

670,500,100

628,508,100

93.74

47,669,400

44,419,400

93.18

133,415,400

133,415,400

100

117,248,650

117,248,650

100

152,861,300

150,748,300

98.62

54,489,950

51,497,950

94.51

129,156,100

113,859,100

88.16

0,00

0,00

0.00


44


NO (1)

3


TOLOK UKUR

(3) Fasilitasi Penataan Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa seKabupaten Serang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa seKabupaten Serang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Serang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Serang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan II

RENCANA (RP)

2015

REALISASI (RP)

%

(4) 35,659,300

(5) 17,319,300

6 48.57

2,703,547,600 230,359,050

2,595,892,600 228,594,050

96.02 99.23

233,402,050

219,837,050

94.19

230,332,050

226,702,050

98.42

233,382,050

220,582,050

94.52

230,332,050

222,702,050

96.69

233,382,050

220,817,050

94.62

187,610,550

185,845,550

99.06

186,205,550

178,840,550

96.04


45


NO (1)

4

5


TOLOK UKUR

(3) Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa seKabupaten Tangerang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa seKabupaten Tangerang Angkatan II Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Tangerang Angkatan I Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Tangerang Angkatan II Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa se-Provinsi Banten Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat Rapat Koordinasi Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Identifikasi Pilar Batas Provinsi Banten Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2015 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 Fasilitasi Tim Teknis Nasional EKPPD Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2015 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2014

RENCANA (RP)

2015

REALISASI (RP)

%

(4) 184,800,550

(5) 182,200,550

6 98.59

184,800,550

178,200,550

96.43

184,800,550

178,200,550

96.43

184,800,550

173,935,550

94.12

199,340,000

179,435,000

90.01

597,971,750 282,255,950

513,028,508 234,376,208

85.79 83.04

62,015,000

55,165,650

88.96

61,710,550

51,993,650

84.25

191,990,250

171,493,000

89.32

1,311,208,000

1,072,148,300

81.77

45,641,000

45,641,000

100

31,035,000

31,035,000

100

36,760,000

36,760,000

100

51,767,000

50,917,000

98.36

114,049,500

52,534,400

46.06

229,742,500

192,282,500

83.69

239,900,500

166,355,900

69.23

9,307,500

9,307,500

100


46


NO (1)

6


TOLOK UKUR

(3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Daerah Bagi SKPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi Implementasi UU No. 23/2014 terkait Pengalihan Personil Rapat Koordinasi Implementasi UU No. 23/2014 terkait Pengalihan Sarana dan Prasarana Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Cilegon Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Serang Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilukada Kota Cilegon Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilukada Kabupaten Serang Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Kelurahan di Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Desa di Kabupaten Serang Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Desa di Kabupaten Pandeglang Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pandeglang Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan Rapat Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015 **)

RENCANA (RP)

2015

REALISASI (RP)

%

(4) 51,471,000

(5) 50,771,000

6 98.64

192,666,000

169,891,000

88.18

308,868,000

266,653,000

86.33

1,553,952,900

1,336,240,900

85.99

57,965,000

38,105,000

65.74

57,866,000

34,686,000

59.94

128,620,000

103,290,000

80.31

128,195,000

102,590,000

80.03

170,000,000

147,816,000

86.95

418,075,000

397,782,000

95.15

417,925,000

397,432,000

95.10

48,254,000

19,314,000

40.03

48,980,000

20,918,000

42.71

78,072,900

74,307,900

95.18


47


NO (1) 7

8

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) Penataan Daerah Otonom Rapat Koordinasi Penataan Daerah Evaluasi Penyelenggaraan DOB Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah Penyusunan Buku Daerah Otonom Baru Provinsi Banten Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPR RI Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan Kementerian Dalam Negeri Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2015 Fasilitasi dan Sosialisasi Rencana Pembentukan DOB bagi Camat Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat Negara dan Anggota DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Peresmian Pemberhentian/ Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada seKabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada seKota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak

RENCANA (RP)

2015

REALISASI (RP)

%

(4) 1,443,341,000 116,214,000

(5) 734,281,900 94,153,000

6 50.87 81.02

172,968,000

99,254,000

57.38

138,542,000

77,615,900

56.02

47,785,000

39,812,000

83.31

295,802,000

4,230,000

1.43

240,184,000

4,230,000

1.76

323,502,000

316,243,000

97.76

108,344,000

98,744,000

91.14

1,156,095,000

951,946,600

82.34

24,515,000

13,500,000

55.07

53,308,000

30,683,000

57.56

25,650,000

9,403,000

36.66

25,870,000

0,00

0.00

75,952,000

37,195,000

48.97

173,453,000

165,163,600

95.22

215,007,000

183,047,000

85.14

197,404,000

167,184,000

84.69


48


NO (1)

9


Fasilitasi Pertanahan

TOLOK UKUR

(3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada seKabupaten Serang dan Kota Serang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada seKabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon Penyelenggaraan Administrasi Bintek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

RENCANA (RP)

2015

REALISASI (RP)

%

(4) 174,554,000

(5) 164,394,000

6 94.18

190,382,000

181,377,000

95.27

856,623,000

613,962,948

71.67

96,757,500

83,605,536

86.41

51,680,000

30,079,750

58.20

235,313,000

163,696,754

69.97

202,828,000

141,926,782

69.97

125,064,000

88.524.896

70.78

144,981,000

106,129,230

73.20

Tabel 4.13 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input Tolok Ukur Urusan Wajib Statistik Tahun 2015 NO (1) I 1

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Fasilitasi PPID Pembantu SKPD Pengelola Website SKPD Penyusunan Buku Profil SKPD Publikasi Informasi Pembangunan Pada Event Pemerintah Daerah

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

(4) 1,363,367,400 1,363,367,400 748,678,900

(5) 1,179,761,000 1,179,761,000 661,318,300

6 86.53 86.53 88.33

109,195,000

99,900,000

91.49

66,110,000 93,258,700

66,085,000 88,508,700

99.96 94.91

346,124,800

263,949,000

76.26


49


2015

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015, realisasi kinerja output yang dicapai adalah sebagai berikut : Tabel 4.14 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Output Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2)

% (3) 100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4)

100

Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dengan target kinerja 1 dokumen

100

Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan target kinerja 4 dokumen

100

% (5) 96.67 96.67

Terlaksananya rapat koordinasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri dengan peserta sebanyak 36 orang aparatur, wakil SKPD Provinsi Banten dan Kab/Kota yang menangani fungsi kerjasama yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Banten tanggal 12 Oktober 2015 dengan agenda berupa arah kebijakan kerjasama dalam negeri serta mekanisme kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri yang menghasilkan kesimpulan meliputi : 1. Kebijakan dan mekanisme kerjasama dalam negeri maupun luar negeri tetap mempedomani PP No. 50 Tahun 2007, Permendagri No. 22 Tahun 2009 dan Permendagri No. 23 Tahun 2009 2. Mekanisme rencana kerjasama luar negeri agar disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur 3. Kerjasama luar negeri hanya bisa dilakukan dengan pihak-pihak yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia Terfasilitasinya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada : 1. Tanggal 1 Desember 2015 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan membahas agenda berupa : Draft Perjanjian kerjasama pembangunan pusat


100

50

50


PROGRAM DAN KEGIATAN (1)


% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) distribusi agrobisnis di wilayah Jabodetabekjur Draft Kesepakatan bersama pembangunan perluasan jaringan jalan lintas batas wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi dan Kota Tangerang Draft Addendum kesepakatan bersama penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan Jabodetabekjur Draft Perjanjian kerjasama peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah Jabodetabekjur Draft Kesepakatan bersama pembangunan pilar batas wilayah antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten

2.

% (5)

Dengan hasil berupa : Untuk segera menindak lanjut Draft perjanjian kerjasama menjadai Kesepakatan Bersaman Menunda perikatan perjanjian kerjasama pembangunan pusat distrubusi agrobisnis dan perjanjian kerjasama peningkatan pelayanan kesehatan ibu dn anak di wilayah Jabodetabekjur karena masih diperlukan penyempurnaan materi, ruang lingkup, mekanisme pembiayaan dan waktu pelaksanaan kerjasama Tanggal 29 Desember 2015 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan membahas agenda berupa : Tindak lanjut nota Kesepahaman antara pemerintah Provinsi Banten dengan IAIN


51




Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri dengan target kinerja 5 dokumen

% (3)

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) SMHB tentang pemberdayaan dan peningkatan SDM serta pengembangan potensi daerah Provinsi Banten, dengan hasil berupa kesepakatan pembaharuan dan penyempurnaan Nota Kesepahaman yang difokuskan terhadap bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat. Terfasilitasinya kerjasama antar daerah pada acara : 1. Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2015 yang dilaksanakan di Ambon Provinsi Maluku tanggal 26 s.d 28 Pebruari 2015 dengan agenda : Sidang Pembahasan Evaluasi Kegiatan APPSI Tahun 2014 Pembahasan Program Kerja APPSI Tahun 2015 Pembahasan dan Pengesahan Penyempurnaan SKB tenteng Iuran APPSI Pembahasan Rekomendasi APPSI Tahun 2015 Yang menghasilkan rekomendasi berupa : Penguatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Peningkatan kapasitas dan wibawa Gubernur dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota. Sinkronisasi Peraturan Perundangundangan Penguatan Tugas Pembantuan dalam bidang Pertanahan Pengalokasian biaya operasional Gubernur disesuaikan secara proporsional berdasarkan PAD yang diterima. Perlu dilakukan dialog antara Gubernur dengan


% (5)

140

52




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) stakeholder terkait implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014. Penegasan peran Pemerintah di daerah perbatasan. Penguatan kebijakan Pemerintah Daerah didasarkan kepada potensi lokal daerah,khususnya yang bercirikan Kepulauan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan agar dipedomani dan dikoordinasikan dengan penegak hukum untuk tidak menjadikan hasil pemeriksaan sebagai objek pemeriksaan. Perlu diterbitkan Keputusan Menteri tentang pelaksanaan tugas bagi Bupati/Walikota yang berakhir masa jabatannya. 2. Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang dilaksanakan di Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 5 s.d 6 Maret 2015 dengan agenda : Penyusunan Program Forum Kerjasama Daerah (FKD-MPU) Tahun 2016 Serah terima jabatan Ketua Sekber MPU. Problematika pengembangan Gedung TIC-MPU oleh PT. BhismaChakti Pertanggungjawaban iuran Tahun 2014. Dengan hasil : Penyusunan program mengacu pada prioritas Tahun 2016-2020. Penyusunan program ditujukan untuk mensinergikan potensi SDA antar daerah, peluang ekonomi, SDM dan Sumber daya Non Alami, penelitian, pengembangan, pemeliharaan, pemenfaatan dan pemecahan masalah prioritas. Perencanaan program agar memperhatikan


% (5)

53




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) hasil evaluasi Tahun sebelumnya. Penyusunan program berorientasi dan difokuskan kepada pencapaian outcame. Setiap anggota MPU agar memperhatika roadmap tahunan MPU. Permasalahan pengelolaan Gedung TIC seperti kurangnya aktivitas promosi yang menarik, kinerja staf yang bertugas di counter MPU menurun, Handycraft belum memiliki daya saing agar mendapat fokus peningkatan pengembangan. Sekber MPU periode 2015 dijabat oleh Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Iuran tahunan anggota MPU sebesar Rp. 30.000.000,- agar dilakukan tapat waktu. 3. Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama FKDMPU yang dilaksanakan di Serang Provinsi Banten tanggal 16 s.d 17 April 2015 dengan agenda : Pembahasan tata cara penyusunan program MPU Tahun 2016 sbagai bahan rapat gabungan MPU di Provinsi NTT. Keesiapan Provinsi NTT sebagai tuan rumah Rapat Gabungan MPU Tahun 2016. Laporan progres pengelolaan Gedung TIC Dengan hasil : Program prioritas MPU Tahun 2016 terdiri dari empat program, meliputi : Pemberdayaan UKM/IKM dalam menghadapi MEA. Pengembangan industri pariwisata melalui penguatan TIC. Pembentukan pusat logistik pangan daerah untuk mewujudkan kedaulatan pangan


% (5)

54




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Nasional. Koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah sosial berdampak nasional. Pelaksanaan Brew & Drip Festival 2015 disinkronksn dengan pelaksanaan RakerGub MPU di Bali bulan Agustus tahun 2015. Rapat Gabungan MPU bertempat di Swiss Bell Inn Crystal Hotel NTT tanggal 11 – 13 Mei 2015 yang mengakomodir peserta sebanyak 175 orang. 4. Rapat Gabungan FKDMPU XV yang dilaksanakan di Kupang Provinsi NTT tanggal 29 s.d 31 Juli 2015 dengan agenda : Pemantapan Program Prioritas MPU Tahun 2016 terdiri dari empat program, meliputi : Pemberdayaan UKM / IKM dalam menghadapi MEA Peningkatan pengembangan industri pariwisata melalui penguatan TIC. Penyiapan pembentukan pusat logistik pangan daerah untuk mewujudkan kedaulatan pangan Nasional. Penguatan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah sosial berdampak nasional. Dengan hasil : Tersusunnya Keputusan Bersama Gubernur Anggota MPU tentang : Program Prioritas MPU Tahun 20162020, Program dan kegiatan kerjasama pembangunan tahun 2016, kenaikan iuran keanggotaan MPU yang semula Rp. 30.000.000 menjadi Rp. 50.000.000,5. Pra Musyawarah Nasional APPSI Tahun 2015 yang dilaksanakan di Gedung Wiswasabha Utama


% (5)

55




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Kantor Gubernur Provinsi Bali tanggal 11 September 2015 dengan agenda : Membangun komunikasi melalui forum konsultasi dengan Presiden, Kementerian dan Lembaga Pemerintahan di tingkat Nasional. Menyelenggarkan seminar minimal dua kali dalam satu tahun. Menyelenggarakan Pra Rakernas. Membuka Forum Konsultatif secara reguler tiga kali setiap tahun. Melakukan Kunjungan Kerja sekali setahun ke Negara lain dengan peserta Provinsi secara bergantian. Dengan hasil : Disepakati 12 program kerja dengan jadwal waktu pelaksanaan secara tentatif. Pemerintah perlu mempertimbsngksn kembali pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sampai menunggu PP terbit. Agar dilakukan koordinasi yang lebih efektif dalam hal pembuatan kebijakan dan regulasi. Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Efektivitas pengawasan Provinsi terhadap Kab/Kota. Akselerasi Juklak UU No. 23 tahun 2014. 6. Musyawarah Nasional APPSI Tahun 2015 yang dilaksanakan di Hotel Grand Clarion Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 25 s.d 27 November 2015 dengan agenda : Tindak lanjut Pra Musyawarah Nasional APPSI tahun 2015. Pembahasan


% (5)

56




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perlakuan khusus bagi daerah yang memiliki komoditas unggulan yang berpotensi menghasilkan penerimaan negara Dengan hasil : Sebagai upaya merespon perlambatan ekonomi Kejagung membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat. 7. Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama FKDMPU XV Tahun 2015 yang dilaksanakan di Kuta Provinsi Bali tanggal 1 s.d Oktober 2015 dengan agenda : Penandatanganan SKB Gubernur anggota MPU. Diskusi panel ”Strategi Pengembangan Trade, Tourism and Investment dalam rangka Peningkatan kesejahteraan Masyarakat” Verifikasi alokasi Anggaran Program Kegiatan MPU Tahun 2016. Dengan hasil : Program Prioritas Tahun 2016-2020 fokus kepada : Pemberdayaan UKM / IKM dalam menghadapi MEA, Peningkatan pengembangan industri pariwisata melalui penguatan TIC, Penyiapan pembentukan pusat logistik pangan daerah untuk mewujudkan kedaulatan pangan Nasional serta Penguatan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah sosial berdampak nasional. RakerGub dilanjutkan dengan acara Colour of Culture Festival


% (5)

57




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) yang dilaksanakan di TIC.

% (5)

Tabel 4.15 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Output Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembinaan dan Penataan Kependudukan


% (3) 85.72


100 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten dengan target kinerja 1 kegiatan

100

Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten dengan target kinerja 1 kegiatan

100

% (5) 78.57

100 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten yang membahas agenda tentang peningkatan sinergitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan hasil bahwa informasi tentang data kependudukan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dapat diwujudkan dengan memperkuat sinergi antara penyelenggara administrai kependudukan di kab/kota seProvinsi Banten yang dilaksanakan di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten pada tanggal 15 Juni 2015 dengan peserta dari unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sebanyak 32 orang Terselenggaranya Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten yang dilaksanakan di Samabar Resto Serang pada tanggal 2 November 2015 dengan peserta dari unsur Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten sebanyak 32 orang orang dengan hasil : 1. penyelenggaraan administrasi kependudukan memerlukan sinergi antar instansi penyelenggaran 2. selalu berkoordinasi dengan kementerian dalan negeri terkait regulasi penyelenggaraan kependudukan 3. data kependudukan agar selalu terbarukan dengan menggunakan SIAK


100

100

58




% (3)

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan di Provinsi Banten dengan target kinerja 1 kegiatan

100

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan target kinerja 2 kegiatan

100

Bimbingan Teknis Administrator Database (ADB) dan Operator SIAK seProvinsi Banten dengan target kinerja 3 kegiatan

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) 4. meningkatkan sosialsasi kepada mayarakat dalam rangka optimalisasi pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan Tersusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten dengan ruang lingkup penyediaan data perkembangan kependudukan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten pada tanggal 26 Mei 2015 yang melibatkan peserta sebanyak 32 orang orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten dengan hasil bahwa penyusunan profil kependudukan disusun berdasarkan data kuantitatif serta memperhatikan segmentasi data dengan memotret : 1. Kuantitas penduduk 2. Kualitas penduduk 3. Mobilitas penduduk 4. Kepemilikan dokumen Terkelolanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui pelaksanaan : 1. Bimbingan Teknis Semester I yang dilaksanakan di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten pada tanggal 21 Oktober 2015 yang dihadiri oleh 32 orang orang dari unsur Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan hasil meningkatkan kualitas ketersediaan data kependudukan Semester I melalui SIAK 2. Bimbingan Teknis Semester II yang dilaksanakan di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten pada tanggal 21 Oktober 2015 yang dihadiri oleh 32 orang orang dari unsur Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan hasil meningkatkan kualitas ketersediaan data kependudukan Semester II melalui SIAK Terlaksananya Bimbingan Teknis Administrator Database (ADB) dan Operator SIAK seProvinsi Banten dalam hal : 1. Peningkatan kapasitas


% (5)

100

100

100

59




Bimbingan Teknis Pembersihan Data Kependudukan se-Provinsi Banten dengan target kinerja 1 kegiatan

Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil

% (3)

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) administrator dan operator SIAK yang diikuti oleh 49 peserta dari unsur Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten yang dilaksanakan di Hotel Abadi Serang tanggal 18 Mei 2015 dengan hasil dalam melakukan input data kependudukan berdasarkan SIAK versi 5 2. Peningkatan kapasitas administrator dan operator SIAK yang diikuti oleh 43 peserta dari unsur Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten yang dilaksanakan di Hotel Abadi Serang tanggal 19 Mei 2015 dengan hasil dalam melakukan input data kependudukan berdasarkan SIAK versi 5 3. Peningkatan kapasitas administrator dan operator SIAK yang diikuti oleh 63 peserta dari unsur Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten yang dilaksanakan di Hotel Abadi Serang tanggal 20 Mei 2015 dengan hasil dalam melakukan input data kependudukan berdasarkan SIAK versi 5 Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembersihan Data Kependudukan se-Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diikuti oleh 40 peserta dari unsur Pemerintah Kab/Kota seProvinsi Banten yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta Puncak Jawa Barat tanggal 17-19 November 2015 dengan hasil berupa pembersihan data ganda kependudukan untuk mewujudkan tertib administrasi.

71.43 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan target kinerja 2 kegiatan

100

% (5)

100

57.14 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan dengan agenda berupa : 1. Sinergitas penyelenggaraan pencatatan sipil dalam rangka penguatan data catatan sipil melakui aplikasi SIAK yang


100

60




% (3)

Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) dengan target kinerja 3 kegiatan*)

100

Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan target kinerja 2 kegiatan

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) dipergunakan sebagai bahan informasi publik dengan mempedomani peraturan perundangan di bidang pemerintahan daerah yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten tanggal 25 Maret 2015 yang dihadiri peserta sebanyak 32 orang dari kab/kota dengan hasil berupa kesiapan kabupaten/kota dalam rangka menyediakan data pencatatan sipil yang akan selalu terbaharukan 2. Peningkatan cakupan dan penguatan data kepemilikan akta kelahiran dan kematian yang dilaksanakan di Diva Resto Serang tanggal 25 Agustus 2015 yang dihadiri peserta sebanyak 48 orang dari kab/kota, SKPD Provinsi Banten dan Instansi Vertikal terkait data dengan hasil berupa data pencatatan sipil agar tetap memperhatikan 3 perspektif yaitu Hak Azasi Manusia, Keperdataan dan Database -- Tolok ukur tidak didukung ketersediaan anggaran namun tercantum dalam indikator capaian kinerja DPPA TA. 2015 -Terselenggaranya Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan agenda : 1. Tinjauan atas status Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 serta Kependudukan, Pencatatan Perkawinan dan Perceraian ditinjau dari perspektif UU No. 23 Tahun 2006 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Banten tanggal 28 Mei 2015 dan dihadiri oleh peserta Aparatur unsur Pemerintah Kab/Kota dan Instansi Vertikal di Provinsi Banten sebanyak 48 orang dalam rangka meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pencatatan sipil di Provinsi Banten 2. Tinjauan atas status Pencatatan Kelahiran menurut UUD 1945 serta Spesifikasi Blanko dan Formulasi Kalimat dalam


% (5)

0.00

100

61




% (3)

Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil dengan target kinerja 1 kegiatan

100

Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan target kinerja 1 kegiatan

100

Rapat Koordinasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil dengan target kinerja 0 kegiatan**)

0.00

Sosialisasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil dengan target kinerja 0

0.00

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akat Pengesahan Anak berdasarkan Permendagri No. 57 Tahun 2015 dan Strategi Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak yang dilaksanakan di Flamengo Hotel Serang tanggal 20 Oktober 2015 dan dihadiri oleh peserta Aparatur unsur Pemerintah Kab/Kota dan Instansi Vertikal di Provinsi Banten sebanyak 48 orang dalam rangka meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pencatatan sipil di Provinsi Banten Terselenggaranya Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan agenda berupa kebijakan umum pemerintah di bidang pencatatan sipil dan kebijakan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Hotel Great Western Resort Serpong Kota Tangerang pada tanggal 11 – 12 November 2015 yang dihadiri oleh 56 peserta dari kab/kota se-Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan pengelolaan data pencatatan sipil dengan hasil disepakati untuk melakukan konversi data rekaman catatan sipil dari system yang lama ke dalam sistem SIAK Terselenggaranya Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil melalui pelaksanaan monitoring ke pemerintah kab/kota seProvinsi Banten yang dilaksanakan pada periode November – Desember 2015 dengan hasil berupa meningkatnya kualitas pelayanan di bidang pencatatan sipil dan meningkatnya ketersediaan data di bidang pencatatan sipil -Tolok ukur didukung ketersediaan anggaran namun tidak tercantum dalam indikator capaian kinerja DPPA TA. 2015 sehingga tidak dapat diperhitungan sebagai capaian kinerja kegiatan --Tolok ukur didukung ketersediaan anggaran namun tidak tercantum dalam


% (5)

100

100

0,00

0.00

62



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) kegiatan**)

% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) indikator capaian kinerja DPPA TA. 2015 sehingga tidak dapat diperhitungan sebagai capaian kinerja kegiatan --

% (5)

Tabel 4.16 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Output Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2015 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah


% (3) 100


100

Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan dengan target kinerja 4 dokumen

100

Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Semester dan Prognosis dengan target kinerja 2 dokumen

100

% (5) 102.35

100

Tersusunnya Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulan Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten tahun 2015 yang memotret Realisasi Fisik Instansi Triwulan I sebesar 29.60 %, Triwulan II sebesar 20.71%, Triwulan III 17.77% dan Triwulan IV 25.52% dengan Realisasi Keuangan Instansi Triwulan I sebesar 7.47%, Triwulan II sebesar 22.16%, Triwulan III 14.51% dan Triwulan IV 37.34% . Sehingga pada akhir tahun anggaran 2015 Realisasi Fisik Instansi mencapai 93.60% dari target 100% yang ditetapkan sehingga terdapat deviasi target sebesar -6.40% 1. Tersusunnya Laporan Keuangan Semester Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten yang memotret Realisasi Fisik Instansi Semester I sebesar 50.31% dan Semester II sebesar 43.29% dengan Realisasi Keuangan Instansi Semester I sebesar 29.63% dan Semester II sebesar 51.85% 2. Tersusunnya Prognosis untuk Semester II Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten yang memotret tentang target realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp10,072,453,232.00


100

100

63



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan target kinerja 1 dokumen

Penyusunan Laporan Rekonsiliasi SPJ Belanja Fungsional dengan target kinerja 4 dokumen

% (3) 100

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Tersusunnya Laporan Keuangan Tahun 2015 Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten yang memotret Realisasi Fisik Instansi sebesar 93.60% dengan Realisasi Keuangan Instansi sebesar 81.48% dari pagu anggaran yang tercantum dalam DPPA TA. 2015 sebesar Rp15,939,795,800.00 Peningkatan kualitas pelaporan keuangan tahun 2015 didukung dengan pelaksanaan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 13-15 Desember 2015 dengan hasil : Penyusunan laporan keuangan tahun 2015 berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA yang dikeluarkan oleh Kemendagri RI Untuk memperolah opibi WTP dari BPK harus membenahi sistem pelaporan aset dan keuangan yang transparan, akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan Memerlukan komitmen dalam pengelolaan keuangan secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundangan Terlaksananya penyusunan laporan rekonsiliasi SPJ Fungsional sebagai bahan pertanggungjawaban Fungsional Pengelola Keuangan Biro Pemerintahan dengan hasil berupa capaian kinerja keuangan triwulanan yang menggambarkan tentang : 1. Realisasi keuangan triwulan I sebesar Rp 1,168,338,275.00 atau 7.47% 2. Realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp3,466,174,293.00 atau 22.16% 3. Realisasi keuangan triwulan III sebesar Rp2,268,174,392.00 atau 14.51% 4. Realisasi keuangan triwulan IV sebesar Rp6,084,954,886.00 atau 37.34%

% (5) 100

100

Sehingga pada akhir tahun anggaran 2015 Realisasi Fisik Instansi mencapai 93.60% dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

64




Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan

% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) target 100% yang ditetapkan dengan realisasi keuangan sebesar Rp12,987,641,846.00 atau 81.48%

100

Penyusunan Bahan LAKIP dengan target kinerja 1 dokumen

100

% (5)

104.69

Tersusunnya Bahan LKPj Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten sebagai bahan laporan kinerja pemerintah daerah akhir tahun anggaran 2015 dari Gubernur Banten kepada Menpan RI yang dilaksanakan pada bulan Januari 2016 dengan hasil meliputi : a. Sumber dana APBD-P TA. 2015 1. Capaian kinerja input urusan : - wajib perencanaan sebesar Rp539,848,212.00 atau 65.53% dari rencana sebesar Rp823,820,800 - wajib kependudukan dan pencatatan sipil sebesar Rp1,114,648,290.0 0 atau 86.04% dari rencana sebesar Rp1,295,556,000.0 0 - wajib otonomi daerah sebesar Rp10,153,384,344. 00 atau 81.51% dari rencana sebesar Rp12,457,051,600. 00 - wajib statistik sebesar Rp1,179,761,000.0 0 atau 86.53% dari rencana sebesar Rp1,363,367,400.0 0 2. Capaian kinerja output urusan : - wajib perencanaan sebesar 96.67% dari pelaksanaan 1 kegiatan dan 4 tolok ukur - wajib kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 78.57 % dari pelaksanaan 2 kegiatan dan 11 tolok ukur - wajib otonomi daerah sebesar 100.09% dari


100

65




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) pelaksanaan 8 kegiatan dan 91 tolok ukur - wajib statistik sebesar 88% dari pelaksanaan 1 kegiatan dan 5 tolok ukur 3. Capaian kinerja outcome urusan : - wajib perencanaan sebesar 100% dari pelaksanaan 1 program 1kegiatan dan 3 tolok ukur - wajib kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 71.93% dari pelaksanaan 2 program 2 kegiatan dan 9 tolok ukur - wajib otonomi daerah sebesar 90.63% dari pelaksanaan 2 program 10 kegiatan dan 61 tolok ukur - wajib statistik sebesar 100% dari pelaksanaan 1 program 1 kegiatan dan 5 tolok ukur 4. Capaian kinerja program urusan : - wajib perencanaan sebesar 100%, - wajib kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 100%, - wajib otonomi daerah sebesar 97.22% - wajib statistik sebesar 100% b.

% (5)

Sumber dana APBN TA. 2015 1. Capaian kinerja input program : - ......... sebesar Rp. .... atau ..... % dari rencana sebesar Rp. ........ - ........ sebesar Rp. .... atau ..... % dari rencana sebesar Rp. ........ 2. Capaian kinerja output program : - ....... sebesar .... % dari pelaksanaan ...... kegiatan dan


66




Penyusunan Bahan LKPj dengan target kinerja 1 dokumen

% (3)

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) ..... aktivitas ....... sebesar .... % dari pelaksanaan ...... kegiatan dan ..... aktivitas Tersusunnya Bahan LKPj Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten sebagai bahan laporan kinerja pemerintah daerah akhir tahun anggaran 2015 dari Gubernur Banten kepada Menpan RI yang dilaksanakan pada bulan Januari 2016 dengan hasil meliputi : a. Sumber dana APBD-P TA. 2015 1. Capaian kinerja input urusan : - wajib perencanaan sebesar Rp539,848,212.00 atau 65.53% dari rencana sebesar Rp823,820,800 - wajib kependudukan dan pencatatan sipil sebesar Rp1,114,648,290.0 0 atau 86.04% dari rencana sebesar Rp1,295,556,000.0 0 - wajib otonomi daerah sebesar Rp10,153,384,344. 00 atau 81.51% dari rencana sebesar Rp12,457,051,600. 00 - wajib statistik sebesar Rp1,179,761,000.0 0 atau 86.53% dari rencana sebesar Rp1,363,367,400.0 0 2. Capaian kinerja output urusan : - wajib perencanaan sebesar 96.67% dari pelaksanaan 1 kegiatan dan 4 tolok ukur - wajib kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 78.57 % dari pelaksanaan 2 kegiatan dan 11 tolok ukur - wajib otonomi daerah sebesar 100.98% dari pelaksanaan 9 kegiatan dan 91


% (5)

100

67




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) tolok ukur - wajib statistik sebesar 88% dari pelaksanaan 1 kegiatan dan 5 tolok ukur 3. Capaian kinerja outcome urusan : - wajib perencanaan sebesar 100% dari pelaksanaan 1 program 1kegiatan dan 3 tolok ukur - wajib kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 71.43% dari pelaksanaan 2 program 2 kegiatan dan 9 tolok ukur - wajib otonomi daerah sebesar 75.73% dari pelaksanaan 2 program 11 kegiatan dan 61 tolok ukur - wajib statistik sebesar 100% dari pelaksanaan 1 program 1 kegiatan dan 5 tolok ukur 4. Capaian kinerja program urusan : - wajib perencanaan sebesar 100%, - wajib kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 100%, - wajib otonomi daerah sebesar 100% - wajib statistik sebesar 100% b.

% (5)

Sumber dana APBN TA. 2015 1. Capaian kinerja input program : - ......... sebesar Rp. .... atau ..... % dari rencana sebesar Rp. ........ - ........ sebesar Rp. .... atau ..... % dari rencana sebesar Rp. ........ 2. Capaian kinerja output program : - ....... sebesar .... % dari pelaksanaan ...... kegiatan dan ..... aktivitas - ....... sebesar .... %


68




Penyusunan Bahan LPPD dengan target kinerja 1 dokumen

% (3)

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) dari pelaksanaan ...... kegiatan dan ..... aktivitas Tersusunnya Bahan LKPj Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten sebagai bahan laporan kinerja pemerintah daerah akhir tahun anggaran 2015 dari Gubernur Banten kepada Menpan RI yang dilaksanakan pada bulan Januari 2016 dengan hasil meliputi : a. Sumber dana APBD-P TA. 2015 1. Capaian kinerja input urusan : - wajib perencanaan sebesar Rp539,848,212.00 atau 65.53% dari rencana sebesar Rp823,820,800 - wajib kependudukan dan pencatatan sipil sebesar Rp1,114,648,290.0 0 atau 86.04% dari rencana sebesar Rp1,295,556,000.0 0 - wajib otonomi daerah sebesar Rp10,153,384,344. 00 atau 81.51% dari rencana sebesar Rp12,457,051,600. 00 - wajib statistik sebesar Rp1,179,761,000.0 0 atau 86.53% dari rencana sebesar Rp1,363,367,400.0 0 2. Capaian kinerja output urusan : - wajib perencanaan sebesar 96.67% dari pelaksanaan 1 kegiatan dan 4 tolok ukur - wajib kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 78.57 % dari pelaksanaan 2 kegiatan dan 11 tolok ukur - wajib otonomi daerah sebesar 100.98% dari pelaksanaan 9 kegiatan dan 91 tolok ukur


% (5)

100

69




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) - wajib statistik sebesar 88% dari pelaksanaan 1 kegiatan dan 5 tolok ukur 3. Capaian kinerja outcome urusan : - wajib perencanaan sebesar 100% dari pelaksanaan 1 program 1kegiatan dan 3 tolok ukur - wajib kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 71.43% dari pelaksanaan 2 program 2 kegiatan dan 9 tolok ukur - wajib otonomi daerah sebesar 75.73% dari pelaksanaan 2 program 11 kegiatan dan 61 tolok ukur - wajib statistik sebesar 100% dari pelaksanaan 1 program 1 kegiatan dan 5 tolok ukur 4. Capaian kinerja program urusan : - wajib perencanaan sebesar 100%, - wajib kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 100%, - wajib otonomi daerah sebesar 100% - wajib statistik sebesar 100% b.

% (5)

Sumber dana APBN TA. 2015 1. Capaian kinerja input program : - ......... sebesar Rp. .... atau ..... % dari rencana sebesar Rp. ........ - ........ sebesar Rp. .... atau ..... % dari rencana sebesar Rp. ........ 2. Capaian kinerja output program : - ....... sebesar .... % dari pelaksanaan ...... kegiatan dan ..... aktivitas ....... sebesar .... % dari pelaksanaan ......


70




% (3)

Forum Renja SKPD dengan target kinerja 50 orang

100

Fasilitasi Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) SKPD dengan target kinerja 2 dokumen

100

Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Program Fisik dan Keuangan dengan target kinerja 12 dokumen

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) kegiatan dan ..... aktivitas Terlaksananya Forum Renja SKPD yang diikuti oleh peserta dari unsur stakeholder, pemerintah kab/kota yang membidangi fungsi pencatatan sipil dan dari bagian pemerintahan setda kab/kota sebanyak 50 orang yang menghasilkan dokumen berupa Berita Acara Forum Renja SKPD yang berisi usulan program kegiatan prioritas pada Rancangan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2016 yang dilaksanakan di Ruang rapat LPTQ Provinsi Banten pada tanggal 4 Maret 2015 Terfasilitasinya Tim SPIP Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten dalam rangka : 1. Penyusunan juknis pengendalian intern Biro Pemerintahan sebagai acuan pengendalian 2. pengendalian intern pada 5 unsur meliputi : - Lingkungan Pengendalian dengan skoring sebesar 14.44 point - Penilaian Resiko dengan skoring sebesar 14.00 point - Kegiatan Pengendalian dengan skoring sebesar 17.89 point - Informasi dan Komunikasi dengan skoring sebesar 10.00 point - Pemantauan dengan skoring sebesar 6.67 point Sehingga penilaian akhir skor sebesar 63.01 dengan kriteria Cukup Tersusunnya Laporan Evaluasi Fisik dan Keuangan Bulanan Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten yang memotret Realisasi Fisik Instansi bulan Januari sebesar 0.26%, Februari sebesar 2.75%, Maret sebesar 26.59%, April sebesar 4.58%, Mei sebesar 4.60%, Juni sebesar 11.53%, Juli sebesar 11.30%, Agustus sebesar 2.36%, September sebesar 4.11% dengan realisasi keuangan Instansi bulan Januari sebesar 0.00%, Februari sebesar 1.15%, Maret sebesar 6.32%, April sebesar 10.25%, Mei sebesar 6.30%, Juni sebesar 5.61%, Juli


% (5)

100

100

100

71




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) sebesar 8.83%, Agustus sebesar 1.32%, September sebesar 4.36%

% (5)

Seiring dengan adanya perubahan anggaran pada kegiatan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten yang mengalami penambahan target kinerja output dan pagu anggaran sebesar Rp. 300,000,000.00 atau bertambah sebesar 1.88% dari anggaran yang tercantum sebelunya dalam DPA, sehingga mengakibatkan Realisasi Fisik dan Keuangan Instansi pun mengalami perubahan mulai bulan November 2015, Realisasi Fisik Instansi sebesar 3.76%, dan Desember sebesar 18.60%, dengan Capaian Realisasi Keuangan Instansi bulan November sebesar 5.80% dan Desember sebesar 27.23%

Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD dengan target kinerja 4 dokumen

100

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan target kinerja 2 dokumen

100

Sehingga pada akhir tahun anggaran 2015, Realisasi Fisik Instansi sebesar 93.60% dengan Capaian Realisasi Keuangan Instansi sebesar 81.48% dari pagu anggaran yang tercantum dalam DPPA TA. 2015 sebesar Rp15,939,795,800.00 1. Tersusunnya RKA SKPD Tahun 2016 Pagu Indikatif yang memuat 5 program 16 kegiatan dan 109 tolok ukur dengan pagu anggaran sebesar Rp13,000,000,000.00 2. Tersusunnya RKA SKPD Tahun 2016 Pagu Definitif yang memuat 5 program, 16 kegiatan dan 110 tolok ukur dengan pagu anggaran sebesar Rp12,000,000,000.00 3. Tersusunnya DPA SKPD Tahun 2016 yang memuat 5 program 16 kegiatan dan 110 tolok ukur dengan pagu anggaran sebesar Rp12,000,000,000.00 4. Tersusunnya DPPA SKPD Tahun 2015 yang memuat 5 program 15 kegiatan dan 112 tolok ukur dengan pagu anggaran sebesar Rp15,939,795,800.00 1. Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang dilakukan oleh IRBANWIL IV


100

100

72




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Inspektorat Provinsi Banten tanggal 20 Agustus 2015 terhadap pelaksanaan Pengelolaan Belanja Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten TA. 2014 periode Oktober s/d Desember TA. 2014 pada kegiatan : - Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Administrasi Pertanhan berupa kelebihan pembayaran honorrium sebesar Rp1,540,000.00 - Kegiatan Penataan Daerah Otonom berupa terdapat Perjalanan Dinas Rangkap sebesar Rp3,592,000.00 - Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan berupa terdapat Perjalanan Dinas Rangkap sebesar Rp692,000.00 - Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha Derah Provinsi Banten (LPPD) berupa terdapat kelebihan pembayaran sewa penginapan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp908,000.00 - Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan berupa terdapat Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Tidak Dilengkapi Dengan Bukti Yang Lengkap Dan Sah sebesar Rp28,920,000.00 - Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa terdapat Realisasi Belanja sebesar Rp1,128,234,200.00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap Kemudian ditindaklanjuti oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten melalui rencana aksi sebagaimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Banten 2.

% (5)

Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan


73




Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah dengan target kinerja 4 kali

% (3)

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) (TLHP) yang dilakukan oleh IRBANWIL IV Inspektorat Provinsi Banten tanggal 20 April 2015 terhadap pelaksanaan Pengelolaan Belanja Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten TA. 2015 periode Maret s/d April 2015 pada kegiatan : - Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD berupa terdapat Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tidak Dilengkapi Dengan Bukti Yang Lengkap Dan Sah sebesar Rp70,800,000.00 - Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah berupa terdapat Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tidak Dilengkapi Dengan Bukti Yang Lengkap Dan Sah sebesar Rp16,990,000.00 - Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD berupa terdapat Bukti Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tidak Lengkap sebesar Rp100,000.00 - Kegiatan Penataan Daerah Otonom berupa terdapat Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp460,000.00 - Kegiatan Penataan Daerah Otonom berupa terdapat Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp2,020,000.00 tidak memberikan keyakonan/fiktif Kemudian ditindaklanjuti oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten melalui rencana aksi sebagaimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Banten Terfasilitasinya Kunjungan / Tamu Daerah dari : 1. Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 20 orang pada


% (5)

175

74




% (3)

Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Biro Pemerintahan dengan target kinerja 1 kegiatan

100

Penyusunan Laporan TEPPA dengan target kinerja 4 dokumen

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) tanggal 22 Desember 2015 terkait masalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pemuda olahraga 2. Komisi IV DPR RI sebanyak 20 orang pada tanggal 8 Desember 2015 dalam rangka meninjau pencemaran laut akibat limbah pabrik di Provinsi Banten 3. Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Jawa Barat sebanyak 25 orang pada tanggal 23 Oktober 2015 dalam rangka pembahasan Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin 4. DPR RI sebanyak 20 orang pada tanggal 9 September 2015 dalam rangka meninjau keberadaan tenaga kerja asing di Provinsi Banten 5. Komisi VI DPR RI sebanyak 20 orang pada tanggal 11 Juni 2015 dalam rangka kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Banten (meninjau KS Posco) 6. Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 20 orang pada tanggal 22 Desember 2015 dalam rangka studi banding terkait kebijakan dan program pengelolaan aset daerah Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Biro Pemerintahan dalam hal pengendalian internal dan penyusunan SKP yang dilaksanakan di Jimmers Mountain Resort Cisarua Bogor Jawa Barat tanggal 1416 Oktober 2015 Tersusunnya laporan Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran yang memotret realisasi penyerapan anggaran belanja di : 1. Triwulan I untuk belanja pegawai sebesar Rp212,450,000.00 atau 14.58% dari pagu anggaran belanja pegawai serta untuk belanja barang jasa sebesar Rp955,888,275.00 atau 6.74% dari pagu belanja barang jasa 2. Triwulan II untuk belanja pegawai sebesar Rp311,650,000.00 atau


% (5)

100

100

75




Penyusunan DRPK dengan target kinerja 2 dokumen

% (3)

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) 21.39% dari pagu anggaran belanja pegawai serta untuk belanja barang jasa sebesar Rp3,154,524,293.00 atau 22.24% dari pagu belanja barang jasa 3. Triwulan III untuk belanja pegawai sebesar Rp235,690,000.00 atau 16.18% dari pagu anggaran belanja pegawai serta untuk belanja barang jasa sebesar Rp2,032,084,392.00 atau 14.33% dari pagu belanja barang jasa 4. Triwulan IV untuk belanja pegawai sebesar Rp507,630,000.00 atau 34.16% dari pagu anggaran belanja pegawai serta untuk belanja barang jasa sebesar Rp5,577,724,886.00 atau 38.59% dari pagu belanja barang jasa Secara akumulatif, realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1,267,420,000.00 atau 85.30% dari pagu belanja pegawai serta realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp11,720,221,846.00 atau 81.09% dari pagu belanja pegawai di Tahun Anggaran 2015 Tersusunnya Daftar Rencana Program Kegiatan Tahun 2016 sebagai bahan bagi penyusunan pagu indikatif Biro Pemerintahan pada KUAPPAS yang memotret tentang alokasi belanja administrasi, pelaksanaan dan pelaporan yang mengacu kepada Analisa Standar Belanja sebagai upaya mewujudkan perencanaan program yang berbasis kinerja yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2015 dengan hasil berupa : 1. Dokumen Rancangan DRPK untuk bahan verifikasi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Banten yang memuat 5 program dan 16 kegiatan dengan pagu sebesar Rp16,300,000,000.00 2. Dokumen DRPK penyempurnaan hasil verifikasi Bappeda Provinsi Banten sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran


% (5)

100

76




% (3)

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan target kinerja 4 dokumen

100

Penyusunan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2016 dengan target kinerja 3 dokumen

100

Penyusunan Indikator Kinerja Utama, TAPKIN dan RKT SKPD dengan target kinerja 1 dokumen

100

Sensus Barang Milik Daerah Unit Kerja Biro Pemerintahan dengan target kinerja 1 dokumen

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) yang memuat 5 program dan 16 kegiatan dengan pagu sebesar Rp16,300,000,000.00 Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang menggambarkan realisasi tingkat capaian kinerja fisik dan keuangan triwulanan tahun 2015 serta untuk mengukur terhadap tingkat capaian kinerja fisik dan keuangan jangka menengah Unit SKPD Biro Pemerintahan Tersusunnya Renja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 dengan hasil berupa tersedianya 3 set dokumen renja meliputi : 1. Dokumen Rancangan Awal Renja Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten Tahun 2015 yang memuat 5 program 16 kegiatan 109 tolok ukur dengan anggaran sebesar Rp16,724,477,000.00 2. Dokumen Rancangan Renja Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten Tahun 2016 hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten yang mengacu kepada Rancangan RKPD Tahun 2016 yang memuat 5 program 16 kegiatan 104 tolok ukur dengan anggaran sebesar Rp16,360,000,000.00 3. Dokumen Renja TA. 2015 yang telah ditetapkan memuat 5 program 16 kegiatan 107 tolok ukur dengan anggaran sebesar Rp13,000,000,000.00 Tersusunnya IKU, TAPKIN dan RKT SKPD sebagai dokumen perjanjian kinerja antara Kepala Unit SKPD Biro Pemerintahan dengan Gubernur Banten untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pembangunan sebagaimana DPA Tahun 2015 Terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah Unit Kerja Biro Pemerintahan berupa Pilar Batas antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 40 buah pilar batas yang dilaksanakan periode bulan November - Desember tahun 2015 terhadap 40 pilar acuan batas utama (PABU)


% (5)

100

100

100

100

77




PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) antara Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat yang terletak antara : 1. Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Bogor 2. Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi 3. Kota Tangerang Selatan dengam Kota Depok Dengan hail : 1. 9 PABU dalam kondisi kurang baik secara konstruksi namun terpelihara dalam aspek kebersihan dengan nilai aset Rp.11,177,100.00 2. 26 PABU dalam kondisi rusak berat secara konstruksi nilai aset Rp.32,289,400.00 3. 5 PABU dalam kondisi fisik hilang dengan nilai aset Rp.6,209,500.00

% (5)

100

99.82

100

101.5

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 1 dokumen

100

Rapat dan Fasilitasi Pembinaan Nama-Nama Rupabumi di Provinsi Banten

100

Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang membahas tentang isu-isu strategis di wilayah Provinsi Banten bagi 65 orang aparatur kab/kota se-Provinsi Banten dan SKPD Provinsi Banten yang dilaksanakan tanggal 11-12 November 2015 di Hotel Nuansa Bali Anyer dengan hasil : 1. Harmonisasi dan kesamaan pandangan tentang wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan, kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan 2. Penanganan konflik 3. Koordinasi penyelesaian permasalahan di daerah 4. Pengembangan demokrasi 5. Penangan urusan lain yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal Terselenggaranya Rapat dan Fasilitasi Pembinaan NamaNama Rupabumi di Provinsi


100

100

78



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) dengan target kinerja 163 orang

Observasi Lapangan dalam rangka Pembakuan Toponimi Kepulauan dengan target kinerja 64 Pulau/Kegiatan

Pembakuan Toponimi Kepulauan Banten dengan target kinerja 1 dokumen

% (3)

100

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Banten bagi 163 orang aparatur bagian pemerintahan kab/kota se-Provinsi Banten dan Camat se-Provinsi Banten, dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dalam hal penamaan rupa bumi unsur buatan dan alam yang dilaksanakan di Hotel Niansa Bali Anyer tanggal 1214 November 2015 Terlaksanaya Observasi Lapangan dalam rangka Pembakuan Toponimi Kepulauan di Provinsi Banten yang dilaksanakan periode Mei – Juni 2015 dan Juli – Agustus 2015 dengan hasil sebagai berikut : 1. Tahun 2014 di Kabupaten Lebak dan Pandeglang terdapat 41 pulau, setelah observasi terdapat : 8 pulau yang belum terdata yaitu Pulau Kalong, Pulau Panggarangan, Pulau Reungit, Pulau Karangmasjid, Pulau Batugoong, Pulau Karangsongsong, Pulau Gede, Pulau Karangkabua Gede dan Pulau Karangkabua Leutik 2 pulau yang hilang karena nasiknya permukaan air laut yaitu Pulau Karanggundul dan Pulau Waton 2 pulau yang menyatu dengan daratan yaitu Pulau Batuquran dan Pulau Karangpocong Besar 2. Tahun 2014 di Kabupatn Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang terdapat 23 pulau, setelah observasi terdapat : 1 pulau yang sudah menyatu dengan daratan karena aktivitas pengurugan tanah yaitu Pulau Kemanisan Dari hasil observasi lapangan, yang semula jumlah pulau di Provinsi Banten sebanyak 64 menjadi 67 pulau Terselenggaranya Pembakuan Toponimi Kepulauan Banten sebagai tindak lanjut pelaksanaan observasi lapangan terhadap pulaupulau yang ada di Provinsi


% (5)

106

100

79




Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan

% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Banten yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer tanggal 14-15 September 2015 dihadiri oleh aparatur kabupaten/kota se-Provinsi Banten dengan hasil berupa Berita Acara Pemutakhiran Nama Rupabumi Pulau di Provinsi Banten

100

Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dengan target kinerja 200 dokumen

100

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel dengan target kinerja 98 orang

100

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan II (Kab. Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang dengan target kinerja 86 orang

100

% (5)

73.29

Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan periode Mei–Juni 2015 yang menghasilkan dokumen berupa Dokumen Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen dan digandakan sebanyak 200 eksemplar Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel yang dilaksanakan di Hotel Grand Serpong Tangerang tanggal 25-26 Mei 2015 yang diikuti oleh 92 orang dari unsur kecamatan dengan hasil : 1. optimalisasi penyelenggaraan PATEN bagi kecamatan di Kabupaten Tangerang yang telah melaksanakan PATEN 2. mendorong pelaksanaan PATEN bagi kecamatan di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan mengingat PP No. 19 Tahun 2010 tentang PATEN mengamanatkan bahwa penyelenggaraan PATEN selambatlambatnya dilaksanakan 15 Januari 2015 Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan II (Kab. Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang) yang dilaksanakan di Hotel Yasmin Karawaci Tangerang tanggal 45 Juni 2015 yang diikuti oleh 81 orang dari unsur kecamatan dengan hasil optimalissi penyelenggaraan


0.5

93.88

94.19

80




% (3)

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak) dengan target kinerja 126 orang

100

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan target kinerja 1 dokumen

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) PATEN bagi kecamatan di Kabupaten Tangerang yang telah melaksanakan PATEN Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak) yang dilaksanakan di Hotel Yasmin Karawaci Tangerang tanggal 10 - 11 Juni 2015 yang diikuti oleh 123 orang dari unsur kecamatan dengan hasil optimalissi penyelenggaraan PATEN bagi kecamatan di Kabupaten Tangerang yang telah melaksanakan PATEN 1. Terlaksananya monitoring Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan ke Bagian Pemerintahan Setda Kab/Kota seProvinsi Banten yang dilaksanakan periode Maret – Desember 2015 dengan hasil : Kab. Tangerang : 29 kecamatan telah melaksanakan PATEN Kota Tangerang : 13 kecamatan belum melaksanakan PATEN Kota Tangsel : 7 kecamatan belum melaksanakan PATEN Kab. Serang : 29 kecamatan telah melaksanakan PATEN Kab. Pandeglang : 35 kecamatan telah melaksanakan PATEN Kab. Lebak : 28 kecamatan telah melaksanakan PATEN Kota Cilegon : 8 kecamatan telah melaksanakan PATEN Kota Serang : 6 kecamatan telah melaksanakan PATEN 2. Tindak lanjut monitoring pelaksanaan PATEN dievaluasi dengan hasil : Kab. Tangerang : 29 kecamatan belum optimal melaksanakan PATEN disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang berupa alat perlengkapan kerja Kota Tangerang : 13 kecamatan belum melaksanakan PATEN disebabkan belum


% (5)

97.62

100

81




Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

% (3)

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) adanya pelimpahan kewenangan dari Walikota dan masih ditangani masingmasing SKPD yang terkait dengan PATEN Kota Tangsel : 7 kecamatan belum melaksanakan PATEN disebabkan belum adanya pelimpahan kewenangan dari Walikota dan masih ditangani masingmasing SKPD yang terkait dengan PATEN Kab. Serang : 29 kecamatan belum optimal melaksanakan PATEN disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang berupa alat perlengkapan kerja Kab. Pandeglang : 35 kecamatan belum optimal melaksanakan PATEN disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang berupa alat perlengkapan kerja Kab. Lebak : 28 kecamatan belum optimal melaksanakan PATEN disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang berupa alat perlengkapan kerja Kota Cilegon : 8 kecamatan belum optimal melaksanakan PATEN disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang berupa alat perlengkapan kerja Kota Serang : 6 kecamatan belum optimal melaksanakan PATEN disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang berupa alat perlengkapan kerja Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan


% (5)

100

82



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) dan Kelurahan dengan target kinerja 1 dokumen

% (3)

Evaluasi Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Serang dengan target kinerja 1 dokumen*)

100

Fasilitasi Penataan Kecamatan dan Kelurahan dengan target kinerja 1 dokumen

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka penguatan informasi tentang pelaksanaan kebijakan percepatan pelaksanaan PATEN melalui : 1. Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8–10 April 2015 dengan hasil : telah diterbitkan SK. Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina dn Pemantau PATEN di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan telah diterbitkan SK. Gubernur tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan 2. Provinsi NTB tanggal 1719 September 2015 dengan hasil : telah diterbitkan SK. Gubernur tentang Bantuan Keuangan kepada Kecamatan untuk peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan PATEN 3. Provinsi Sulawesi Utara tanggal 28-30 Oktober 2015 dengan hasil : Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara belum seluruhnya menyerahkan sebagian kewenangan kepada perijinan kepada kecamatan 4. Provinsi Sumatera Utara tanggal 17-19 November 2015 dengan hasil : Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara belum seluruhnya menyerahkan sebagian kewenangan kepada perijinan kepada kecamatan -- Tolok ukur tidak didukung ketersediaan anggaran namun tercantum dalam indikator capaian kinerja DPPA Biro Pemerintahan TA. 2015 -Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka identifikasi informasi tentang pemekaran dan penggabungan wilayah kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan


% (5)

0.00

100

83




Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) periode Maret – November 2015

100

Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan I dengan target kinerja 163 orang

100

Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan II dengan target kinerja 163 orang

100

Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa seKabupaten Serang Angkatan I dengan target kinerja 163 orang

100

Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa seKabupaten Serang Angkatan II dengan target kinerja 163

100

% (5)

100

Terselenggaranya Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan I yang dilaksanakan tanggal 4 - 5 Maret 2015 di Hotel Nuansa Bali Anyer dengan peserta sebanyak 163 orang kepala desa sebagi upaya untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku kepala desa dalam bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa Terselenggaranya Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan II yang dilaksanakan tanggal 10 - 11 Maret 2015 di Hotel Nuansa Bali Anyer dengan peserta sebanyak 163 orang kepala desa sebagi upaya untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku kepala desa dalam bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa Terselenggaranya Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan I yang dilaksanakan tanggal 5 – 6 Maret 2015 di Nuansa Bali Anyer dengan peserta sebanyak 163 orang sekretaris desa sebagi upaya untuk meningkatkan kapasitas sekretaris desa dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku pengelola keuangan desa Terselenggaranya Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan II yang dilaksanakan tanggal 11 – 12


100

100

100

100

84



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) orang

% (3)

Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Serang Angkatan I dengan target kinerja 163 orang

100

Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Serang Angkatan II dengan target kinerja 163 orang

100

Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan I dengan target kinerja 123 orang

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Maret 2015 di Nuansa Bali Anyer dengan peserta sebanyak 163 orang sekretaris desa sebagi upaya untuk meningkatkan kapasitas sekretaris desa dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku pengelola keuangan desa Terselenggaranya Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan I yang dilaksanakan tanggal 9 – 10 Maret 2015 di Hotel Nuansa Bali Anyer dengan peserta sebanyak 163 orang Ketua BPD sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Ketua BPD dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku mitra kerja pemerintahan desa dalam hal pengawasan dan pelaksanaan musyawarah desa Terselenggaranya Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan II yang dilaksanakan tanggal 12 – 13 Maret 2015 di Hotel Nuansa Bali Anyer dengan peserta sebanyak 163 orang Ketua BPD sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Ketua BPD dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku mitra kerja pemerintahan desa dalam hal pengawasan dan pelaksanaan musyawarah desa Terselenggaranya Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan I yang dilaksanakan tanggal 17 - 18 Maret 2015 di Hotel Grand Serpong Tangerang dengan peserta sebanyak 123 orang kepala desa sebagi upaya untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku kepala desa dalam bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa


% (5)

100

100

100

85



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan II dengan target kinerja 123 orang

% (3) 100

Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa seKabupaten Tangerang Angkatan I dengan target kinerja 123 orang

100

Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa seKabupaten Tangerang Angkatan II dengan target kinerja 123 orang

100

Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Tangerang Angkatan I dengan target kinerja 123 orang

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Terselenggaranya Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan II yang dilaksanakan tanggal 24 - 25 Maret 2015 di Hotel Grand Serpong Tangerang dengan peserta sebanyak 123 orang kepala desa sebagi upaya untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku kepala desa dalam bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa Terselenggaranya Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan I yang dilaksanakan tanggal 18 – 19 Maret 2015 di Hotel Grand Serpong Tangerang dengan peserta sebanyak 123 orang sekretaris desa sebagi upaya untuk meningkatkan kapasitas sekretaris desa dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku pengelola keuangan desa Terselenggaranya Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan II yang dilaksanakan tanggal 25 – 26 Maret 2015 di Hotel Grand Serpong Tangerang dengan peserta sebanyak 123 orang sekretaris desa sebagi upaya untuk meningkatkan kapasitas sekretaris desa dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku pengelola keuangan desa Terselenggaranya Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan I yang dilaksanakan tanggal 19 – 20 Maret 2015 di Hotel Grand Serpong Tangerang dengan peserta sebanyak 123 orang Ketua BPD sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Ketua BPD dalam hal melaksanakan tugas dan


% (5) 100

100

100

100

86




% (3)

Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Tangerang Angkatan II dengan target kinerja 123 orang

100

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa se-Provinsi Banten dengan target kinerja 1 kegiatan

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) tanggungjawab selaku mitra kerja pemerintahan desa dalam hal pengawasan dan pelaksanaan musyawarah desa Terselenggaranya Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan II yang dilaksanakan tanggal 26 – 27 Maret 2015 di Hotel Grand Serpong Tangerang dengan peserta sebanyak 123 orang Ketua BPD sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Ketua BPD dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku mitra kerja pemerintahan desa dalam hal pengawasan dan pelaksanaan musyawarah desa Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa se-Provinsi Banten di 32 desa yang dilaksanakan periode November – Desember 2015 dalam rangka meningkatkan pemahaman perangkat desa dalam pengelolaan keuangan yang disebabkan oleh regulasi pemerintah terkait pengelolan dana desa beberapa kali mengalami perubahan sehingga diarahkan untuk mengikuti regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten diikuti dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Provinsi DI Yogyakarta tanggal 5 – 7 November 2015 dengan hasil : 1. Di Provinsi DI Yogyakarta telah disalurkan dana desa Tahap I sebesar 98% dan Tahap II 73,5% bagi 392 desa 2. Provinsi DI Yogyakarta telah menyusun Pedoman Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa 3. Provinsi DI Yogyakarta memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi perangkat desa 4. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta melalui Biro Tata Pemerintahan memiliki peran dalam hal pembinaan dan bimbingan teknis bagi apartur, sedangkan Badan Pemberdayaan masyarakat berperan dalam hal pembangunan infrastruktur dan


% (5)

100

100

87




Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah

% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) pemberdayaan masyarakat desa 5. Provinsi DI Yogyakarta menyalurkan DAK bagi pembangunan kantor desa berdasarkan usulan pemerintah desa

100 Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah dengan target kinerja 1 kegiatan, 20 orang

100

% (5)

175 Terlaksananya Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah yang dilaksanakan di : 1. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 10 Februari 2015 dalam rangka penegasan batas Bandara Soeta di Tangerang dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui survey lapangan terkait keberadaan pilar batas di Bandara Soeta 2. Ruang Rapat PT. AP II tanggal 4 Juni 2015 dalam rangka penegasan batas daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang dengan hasil berdasarkan Berita Acara Survey Lapangan didapati bahwa : - Dari 10 titik pilar batas, yang dapat dipasang pilar sebanyak 4 - 7 titik lainnya tidak dapat dipasang pilar karena berada pada area apron bandara dan landasan pacu 3. Pendopo Gubernur Banten tanggal 29 Oktober 2015 dalam rangka pembahasan draft perjanjian kerjasama batas daerah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang dengan hasil : 1. Kab. Tangerang telah menyiapkan anggaran untuk pemasangan pilar batas antara Kab. Tangerang dengan Kota Tangerang di kawasan Bandara Soeta 2. Diperlukan pembahasan lebih lanjut tentang draft perjanjian kerjasama sehingga apabila tidak tercapai kesepakatan tentang pembangunan dan pemeliharaan pilar batas, akan dilaksanakan oleh


400

88




Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan target kinerja 1 kegiatan, 40 orang

% (3)

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Pemerintah Provinsi Banten 4. Modern Land Tangerang tanggal 11 November 2015 dalam rangka pembahasan lanjutan atas draft perjanjian kerjasama batas daerah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang dengan hasil : Mendukung upaya bersama antara Kab. Tangerang dengan Kota Tangerang untuk menerbitkan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kota Tangerang diberi tenggat waktu sampai dengan 18 November 2015 terkait persetujuan rencana PKS, apabila melampaui tenggat waktu yang telah ditetapkan maka pembangunan dan pemeliharaan pilar batas menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Banten Upaya penguatan penegasan batas daerah yang dilakukan Provinsi Banten didukung melalui Kunjungan Kerja yang dilaksanakan ke Provinsi DI Yogyakarta tanggal 19-21 November 2015 dengan hasil : 1. Provinsi DI Yogyakarta bersama dengan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dlam rangka koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan pembangunan pilar batas 2. Telah melaksanakan perapatan pilar sebanyak 15 pilar 3. Telah disusun database pilar batas antar kabupaten dan antar provinsi Terselenggaranya rapat koordinasi sinkronisasi penegasan batas daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten pada tanggal 19 Maret 2015 dengan peserta sebanyak 40 orang fokus kepada penyelesaian batas


% (5)

100

89




% (3)

Rapat Koordinasi Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dengan target kinerja 1 kegiatan,40 orang

100

Identifikasi Pilar Batas Provinsi Banten dengan target kinerja 4 kegiatan

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) wilayah laut antara Kab. Tangerang Prov. Banten dengan Kab. Kepulauan Seribu Prov. DKI Jakarta terkait perbedaan luas wilayah laut. Terselenggaranya rapat koordinasi batas daerah antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten pada tanggal 27 Mei 2015 dengan peserta sebanyak 40 orang dengan hasil : 1. Kab/Kota yang telah melaksanakan penegasan batas daerah kecamatan dan desa agar melaporkan hasilnya ke Pemerintah Provinsi Banten 2. Untuk Kab/Kota yang belum melaksanakan penegasan batas daerah kecamatan dan desa agar segera melaksanakan kegiatan penegasan batas daerah 3. Percepatan penyelesaian batas daerah antara Kab. Tangerang dengan Kota Tangerang pada segmen Bandara Soeta akan ditindaklanjuti melalui rapat antara Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Banten dengan Kab. Tangerang dan Kota Tangerang serta PT. AP II. Terlaksananya Identifikasi Pilar Batas Provinsi Banten yang dilaksanakan pada periode November – Desember 2015 terhadap : 1. 14 pilar batas terdiri dari : - 6 pilar batas antara Kota Tangerang Selatan Prov. Banten dengan Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta - 3 pilar batas antara Kota Tangerang Selatan Prov. Banten dengan Kab. Bogor Prov. Jawa Barat - 5 pilar batas antara Kota Tangerang Selatan Prov. Banten dengan Kota Depok Prov. Jawa Barat

% (5)

100

100

Dengan hasil identifikasi : - 10 pilar dalam kondisi baik dan utuh secara konstruksi serta terpelihara - 1 pilar dalam kondisi baik dan utuh secara konstruksi namun tidak terpelihara dalam aspek kebersihan - 3 pilar dalam kondisi kurang baik secara Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

90




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) konstruksi dan tidak terpelihara dalam aspek kebersihan

% (5)

2. 60 pilar batas terdiri dari : - 41 pilar batas antara Kab. Lebak Prov Banten dengan Kab. Bogor Prov. Jawa Barat - 19 pilar batas antara Kab. Lebak Prov Banten dengan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat Dengan hasil identifikasi : - 31 pilar dalam kondisi baik dan utuh secara konstruksi serta terpelihara - 8 pilar dalam kondisi baik dan utuh secara konstruksi namun tidak terpelihara dalam aspek kebersihan - 9 pilar dalam kondisi kurang baik secara konstruksi namun terpelihara dalam aspek kebersihan - 5 pilar dalam kondisi rusak secara konstruksi namun dan tidak terpelihara - 5 pilar dalam kondisi baik dan utuh secara konstruksi namun tidak terpelihara dalam aspek kebersihan - 7 pilar secara konstruksi telah hilang 3. 22 pilar batas terdiri dari : - 2 pilar batas antara Kab. Tangerang Prov. Banten dengan Jakarta Barat Prov. Jakarta - 2 pilar batas antara Kab. Tangerang Prov. Banten dengan Jakarta Utara Prov. Jakarta - 18 pilar batas antara Kab. Tangerang Prov. Banten dengan Kab. Bogor Prov. Jawa Barat Dengan hasil identifikasi : - 17 pilar dalam kondisi baik dan utuh secara konstruksi serta terpelihara - 4 pilar dalam kondisi baik dan utuh secara konstruksi namun tidak terpelihara dalam aspek kebersihan - 1 pilar dalam kondisi rusak dan tidak terpelihara Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

91




% (3)

2015


% (5)

4. 14 pilar batas terdiri dari : - 12 pilar batas antara Kota. Tangerang Prov. Banten dengan Jakarta Barat Prov. Jakarta - 2 pilar batas antara Kota. Tangerang Prov. Banten dengan Jakarta Selatan Prov. Jakarta Dengan hasil identifikasi : - 9 pilar dalam kondisi baik dan utuh secara konstruksi serta terpelihara - 5 pilar dalam kondisi baik secara konstruksi namun tidak terpelihara secara optimal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten

100

Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 dengan target kinerja 1 dokumen

100

Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 dengan target kinerja 1 dokumen

100

Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2015 dengan target kinerja 1 dokumen

100

97.85

Tersusunnya Draft Awal Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 sebagai dokumen awal pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah dari Gubernur Banten kepada Mendagri RI yang dilaksanakan di Kantor Biro Pemerintahan Provinsi Banten pada periode Januari 2015 yang dihadiri oleh 42 SKPD Provinsi Banten Tersusunnya Draft Revisi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 sebagai dokumen pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah dari Gubernur Banten kepada Mendagri RI yang dilaksanakan di Kantor Biro Pemerintahan Provinsi Banten periode Februari 2015 sebagai upaya penyempurnaan data terhadap draft awal LPPD Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Final Provinsi Banten Tahun 2015 sebagai dokumen pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah dari Gubernur Banten kepada Mendagri RI yang dilaksanakan di Kantor Biro Pemerintahan Provinsi Banten periode Maret 2015 dengan menghasilkan dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang tranparan dan akuntabel


100

100

100

92



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 dengan target kinerja 1 dokumen

% (3) 100

Fasilitasi Tim Teknis Nasional EKPPD dengan target kinerja 1 dokumen

100

Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2015 dengan target kinerja 58 orang

100

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan target kinerja 24 kali

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Tersusunnya IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 sebagai dokumen Indikator Kinerja Kunci capaian kinerja pemerintah daerah dari Gubernur Banten kepada Mendagri RI yang dilaksanakan bulan Maret 2015 yang mencakup tataran kebijakan, tataran pelaksanaan kebijakan dan capaian kebijakan. Terlaksananya fasilitasi bagi 15 orang Tim Teknis Nasional EKPPD dari Kemendagri RI dalam melakukan pemeriksaaan dan penilaian data awal Dokumen LPPD Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 12– 17 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Hotel Ratu Bidakara Serang dengan hasil diharapkan peringkat nasional LPPD Provinsi Banten dapat meningkat. Terselenggaranya Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2015 bagi 42 orang aparatur SKPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Hotel Mrbella Anyer tanggal 16-18 November 2015 dalam rangka meningkatkan kapasitas pengisian suplemen LPPD pelaporan tahun 2015 Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan ke : 1. Kab. Lebak dalam rangka inventarisasi pelaksanaaan P3D yang dilaksanakan tanggal 17 Juni 2015 dengan hasil terdistribusikannya formulir yang digunakan dalam inventarisasi data yang akan dilimpahkan 2. Kota Cilegon dalam rangka inventarisasi pelaksanaaan P3D yang dilaksanakan tanggal 19 Juni 2015 dengan hasil terdistribusikannya formulir yang digunakan dalam inventarisasi data yang akan dilimpahkan 3. Kabupaten Tangerang dalam inventarisasi pelaksanaaan P3D yang dilaksanakan tanggal 23 Juni 2015 dengan hasil terdistribusikannya formulir yang digunakan dalam inventarisasi data yang akan dilimpahkan 4. Kota Tangerang dalam rangka inventarisasi


% (5) 100

100

100

45.83

93




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) pelaksanaaan P3D yang dilaksanakan tanggal 24 Juni 2015 dengan hasil terdistribusikannya formulir yang digunakan dalam inventarisasi data yang akan dilimpahkan 5. Kota Tangerang dalam rangka inventarisasi pelaksanaaan P3D yang dilaksanakan tanggal 29 Juni 2015 dengan hasil terdistribusikannya formulir yang digunakan dalam inventarisasi data yang akan dilimpahkan 6. Kemendagri RI dalam rangka workshop penguatan peran DPOD yang dilaksanakan tanggal 22-24 Oktober 2015 di Hotel Arwana Bogor Jawa Barat dengan hasil Presiden RI menginginkan peran DPOD lebih ditingkatkan 7. Kemendagri RI dalam rangka penyusunan teknis kinerja kelembagaan desa dan kelurahan yang dilaksanakan tanggal 1214 November 2015 di Puncak Bogor Jwa Barat dengan hasil pembangunan difokuskan ke perdesaan melalui penguatan peran lembaga yang ada di desa 8. Kemendagri RI dalam rangka workshop identifikasi data seribu desa yang dilaksanakan tanggal 23-25 November 2015 di Bekasi Jawa Barat dengan hasil perlunya identifikasi potensi yang dimiliki oleh desa 9. Kemendagri RI dalam rangka konsultasi dan koordinasi penyusunan LPPD tahun 2015 yang dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2015 dengan hasil bahwa penyusunan LPPD Tahun 2015 harus sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri 10. Provinsi DI Yogyakarta dalam rangka Kunjungan Kerja penyusunan LPPD yang dilaksanakan tanggal 2-4 Desember 2015 dengan hasil perlunya meningkatkan sinergi dengan SKPD sebagai upaya menyajikan data yang terukur dan


% (5)

94




% (3)

Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2014 dengan target kinerja 1 kegiatan

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Daerah Bagi SKPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100 orang

100

Rapat Koordinasi Implementasi UU No. 23/2014 terkait Pengalihan Personil dengan target kinerja 72 orang

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) akuntabel. 11. Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Kunjungan Kerja penyusunan LPPD yang dilaksanakan tanggal 17-19 Desember 2015 dengan hasil perlunya meningkatkan sinergi dengan SKPD sebagai upaya menyajikan data yang terukur dan akuntabel. Terlaksananya evaluasi mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2014 untuk memperoleh pengumpulan data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan yang objektif, akurat dan akuntabel dari seluruh SKPD yang dilaksanakan pada bulan Juli 2015 dengan hasil bahwa penyusunan LPPD harus berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Tentang Pemerintahan Daerah Bagi SKPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan tanggal 13 April 2015 di Pendopo Gubernur Banten bagi 100 orang aparatur dengan hasil untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap implementsi UU Nomor 23 tahun 2014 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Implementasi UU No. 23/2014 terkait Pengalihan Personil yang dilaksanakan tanggal 4-5 November 2015 di Hotel Marbella Anyer dengan peserta sebanyak 83 orang dalam rangka tindak lanjut atas Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 120/5372Pem/2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten terhadap urusan Pendidikan Menengah, Terminal Tipe A dan Tipe B, Rehabilitasi Diluar Hutan Negara, Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Penyuluhan Kehutanan Provinsi, Metrologi Legal berup Tera, Tera Ulang dan Pengawasan, Tenaga


% (5)

100

100

115.28

95




Rapat Koordinasi Implementasi UU No. 23/2014 terkait Pengalihan Sarana dan Prasarana dengan target kinerja 144 orang

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/ Pemilukada

% (3)

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyuluhan Perikanan Nasional dengan hasil Kabupaten/Kota harus mematuhi surat edaran dengan mengisi formulir terkait pengalihan personil yang harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2015 dengan bats akhir penyerahan personil paling lambat tanggal 2 Oktober 2016 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Implementasi UU No. 23/2014 terkait Pengalihan Sarana Prasarana yang dilaksanakan tanggal : 1. 25-26 November 2015 di Hotel Marbella Anyer dengan peserta sebanyak 83 orang dalam rangka tindak lanjut atas Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 120/5372Pem/2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten dengan hasil penyampaian progres report pelaksanaan inventarisasi P3D terkait pengalihan aset 2. 15-16 Desember 2015 di Hotel Marbella Anyer dengan peserta sebanyak 83 orang dalam rangka tindak lanjut atas Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 120/5372Pem/2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten dengan hasil penyampaian progres lanjutan report pelaksanaan inventarisasi P3D terkait pengalihan aset

90

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Cilegon dengan target kinerja 1 dokumen

100

% (5)

115.28

90

Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan : 1. Kampanye Pemilukada Kota Cilegon yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus – 5 Desember 2015 2. Distribusi Logistik


100

96




% (3)

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Serang dengan target kinerja 1 dokumen

100

Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilukada Kota Cilegon dengan target kinerja 40 orang

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Pemilukada Kota Cilegon yang dilaksanakan tanggal 5 Oktober – 8 Desember 2015 3. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Cilegon yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 Yang diikuti oleh 2 pasangan calon walikota yaitu pasangan H. Sudarma dan H. Marfi Fahzan Sinungan, SH serta pasangan DR. H. Tb. Iman Ariyadi, M.Si dan Drs. H. Edi Ariadi, M.Si. dengan hasil telah berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwl yang telah ditentukan oleh KPU Kota Cilegon Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan : 1. Kampanye Pemilukada Kabupaten Serang yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus – 5 Desember 2015 2. Distribusi Logistik Pemilukada Kabupaten Serang yang dilaksanakan tanggal 5 Oktober – 8 Desember 2015 3. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Serang yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 Yang diikuti oleh 2 pasangan calon bupati yaitu pasangan Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE, M.Ak dan Drs. Pandji Tirtayasa, M.Si. serta pasangan Ahmad Syarif Madzrukulloh, SH dan Aep Saepulloh dengan hasil telah berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwl yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Serang Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilukada Kota Cilegon yng dilaksanakan di Hotel Yasmin Karawaci Tangerang tanggal 25-26 Agustus 2015 dengan peserta sebanyak 40 orang dari unsur KPU, Bawaslu, Panwaslu dan Bagian Pemerintahan serta Kesbangpol Kota Cilegon bahwa hasil dari pelaksanaan pemilukada telah terlaksana dengan baik karena didukung dengan adanya data pemilih yang termutakhiran sehingga tidak terjadi penggelembungan suara atau pemilih ganda.


% (5)

100

100

97



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilukada Kabupaten Serang dengan target kinerja 40 orang

% (3) 100

Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Kelurahan di Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan dengan target kinerja 1 kegiatan

100

Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Desa di Kabupaten Serang dengan target kinerja 1 kegiatan

100

Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Desa di Kabupaten Pandeglang dengan target kinerja 1 kegiatan

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilukada Kabupaten Serang yng dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer Serang tanggal 29-30 Oktober 2015 dengan peserta sebanyak 40 orang dari unsur KPU, Bawaslu, Panwaslu dan Bagian Pemerintahan serta Kesbangpol Kota Cilegon bahwa hasil dari pelaksanaan pemilukada telah terlaksana dengan baik karena didukung dengan adanya data pemilih yang termutakhiran sehingga tidak terjadi penggelembungan suara atau pemilih ganda. Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Kelurahan di Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer Serang tanggal 12-13 November 2015 dengan hasil meningkatkan pemahaman bagi aparatur kelurahan terkait tahapantahapan pemilukada yang harus dilalui serta terkait netralitas aparatur sehingga pemilukada dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan aman. Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Desa di Kabupaten Serang yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer Serang tanggal 29-30 November 2015 dengan hasil meningkatkan pemahaman bagi aparatur desa terkait tahapan-tahapan pemilukada yang harus dilalui serta terkait netralitas aparatur sehingga pemilukada dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan aman. Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Desa di Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer Serang tanggal 30 November – 1 Desember 2015 dengan hasil meningkatkan pemahaman bagi aparatur desa terkait tahapan-tahapan pemilukada yang harus dilalui serta terkait netralitas aparatur sehingga pemilukada dapat dilaksanakan dengan jujur,


% (5) 100

100

100

100

98




% (3)

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pandeglang dengan target kinerja 1 kegiatan

100

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan dengan target kinerja 1 kegiatan

100

Rapat Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015

0.00

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) adil dan aman. Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan : 1. Kampanye Pemilukada Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus – 5 Desember 2015 2. Distribusi Logistik Pemilukada Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan tanggal 5 Oktober – 8 Desember 2015 3. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 Yang diikuti oleh 3 pasangan calon bupati yaitu pasangan Hj. Siti Romlah dan Yan Riadi, pasangan Hj. Irna Narulita, SE, MM dan H. Tanto Warsono A, SE, ME serta pasangan H. Aap Aptadi dan Drs. H. Dodo Djuanda dengan hasil telah berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwl yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan : 1. Kampanye Pemilukada Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus – 5 Desember 2015 2. Distribusi Logistik Pemilukada Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan tanggal 5 Oktober – 8 Desember 2015 3. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 Yang diikuti oleh 3 pasangan calon bupati yaitu pasangan Dr. Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra, pasangan Drs. H. Arsid M.Si dan dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri Mars serta pasangan Hj. Airin Rachmi Diany, SH dan Drs. H. Benyamin Davnie dengan hasil telah berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwl yang telah ditentukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan -Tolok ukur didukung ketersediaan anggaran namun tidak tercantum dalam


% (5) 100

100

0.00

99



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) dengan target kinerja 0 kegiatan**)

Penataan Daerah Otonom

% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) indikator capaian kinerja DPPA TA. 2015 sehingga tidak dapat diperhitungan sebagai capaian kinerja kegiatan --

100 Rapat Koordinasi Penataan Daerah dengan target kinerja 1 dokumen

100

Evaluasi Penyelenggaraan DOB dengan target kinerja 1 dokumen

100

% (5)

75 Terlaksananya rapat koordinasi penataan daerah yang dilaksanakan di Hotel Horison Serang tanggal 15 – 16 September 2015 dengan peserta sebanyak 54 orang peserta dari kab/kota seProvinsi Banten dalam rangka penataan aset daerah yang mengalami pemekaran wilayah meliputi Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang dengan Kota Serang dengan hasil berupa Berita Acara Penyelesaian Aset Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan DOB dalam bentuk Rapat Evaluasi yang dilaksanakan di Hotel Marbella Anyer Serang tanggal 2-3 November 2015 dengan peserta sebanyak 54 orang dari pemerintah Kab/Kota seProvinsi Banten dan Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan, Caringin dan Cibaliung dengan agenda : 1. Penyerahan data aset tahap I dan II Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang dengan Kota Serang 2. Audiensi Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan, Caringin dan Cibaliung Dengan hasil : 1. Aset tetap yang akan diserahkan Kabupaten Serang kepada Kota Serang sebanyak 369 unit senilai Rp. 104 milyar dan yang siap diterima oleh Kota Serang sebanyak 68 unit senilai Rp. 54 milyar 2. Bakor mengharapkan : - Pemerintah Provinsi Banten bersama dengan DPRD Provinsi Banten agar pro aktif dalam rangka proses percepatan pembentukan 3 DOB - Pemerintah Provinsi Banten agar memfasilitasi dilaksanakannya audisensi dengan DPR RI dan Kemendagri serta


100

100

100




% (3)

Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 1 dokumen

100

Penyusunan Buku Daerah Otonom Baru Provinsi Banten dengan target kinerja 90 buku

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Kunker DPR RI ke calon DOB - Kemendagri menindaklanjuti Amanat Presiden No. R13/Pres/02/2014 perihal 22 RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang penataan daerah yang dilaksanakan ke : 1. Provinsi NTB tanggal 1719 September 2015 dalam rangka penataan daerah dengan hasil : - Serah terima aset harus disepakati bersama antara calon DOB dengn Kabupaten/Kota Induk untuk meminimalisir potensi konflik - Pemerintah provinsi melakukan mediasi dan fasilitasi proses serah terima P3D 2. Provinsi Jawa Tengah tanggal 4-6 November 2015 dalam rangka penataan daerah dengan hasil Pemerintah provinsi melakukan mediasi dan fasilitasi proses serah terima P3D 3. Provinsi Kalimantan Barat tanggal 10-12 Desember 2015 dalam rangka penataan daerah dengan hasil : - Pemekaran daerah merupakan solusi percepatan pembangunan - Terdapat 9 kabupaten yang sedang melakukan tahapan persiapan pemekaran wilayah - Calon DOB melalui kabupaten induk bersama dengan Bakor pro aktif melakukan koordinasi serta konsultasi ke pemerintah pusat dan DPR RI Terlaksananya Penyusunan Buku Daerah Otonom Baru Provinsi Banten sebanyak 90 buku yang berisi tentang : - Sejarah Banten - Gambaran Umum Provinsi Banten melalui Banten Dalam Angka Tahun 2014 - Pelaksanaan Demokrasi di


% (5)

100

100

101




% (3)

Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPR RI dengan target kinerja 3 dokumen Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan Kementerian Dalam Negeri dengan target kinerja 3 dokumen

100

Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2015 dengan target kinerja 400 orang

100

Fasilitasi dan Sosialisasi Rencana Pembentukan DOB bagi Camat dengan target kinerja 60 orang

100

Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Provinsi Banten - Visi dan Misi Provinsi Banten - Perkembangan Calon DOB di Provinsi Banten dengan hasil untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah -Tidak terlaksana dikarenakan masih menunggu RPP pengganti PP No. 78 Tahun 2007 --Tidak terlaksana dikarenakan masih menunggu RPP pengganti PP No. 78 Tahun 2007 yang masih dalam proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif -Terlaksananya Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2015 melalui pelaksanaan Seminar yang dilaksanakan di Hotel Le Dian Serang tanggal 25 Mei 2015 dengan menghadirkan peserta sebanyak 300 orang dari aparatur Pemerintah Provinsi Banten dan Kab/Kota, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi dan LSM dalam rangka refleksi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan hasil untuk menghadirkan pemerintah daerah yang demokratis dan melayani masyarakat dalam mendorong daya saing, inovasi, kreatifitas berbasis kekhasan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Terlaksananya Fasilitasi dan Sosialisasi Rencana Pembentukan DOB bagi Camat yang dilaksanakan di Hotel Marbella Anyer Serang tanggal 30-31 Maret 2015 dengan peserta sebanyak 60 orang aparatur Kab. Pandeglang dan Lebak melalui agenda implementasi UU No. 23 Thun 2014 dalam rangka rencana pembentukan daerah otonom baru dengan hasil untuk meningkatkan dukungan penyelenggaraan kecamatan terkait pembentukan DOB

100 Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan target kinerja 1 dokumen

100

% (5)

0.00

0.00

75

100

90 Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terkait PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai


100

102




% (3)

Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat Negara dan Anggota DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan target kinerja 1 dokumen

100

Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara dengan target kinerja 1 dokumen

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) berikut : 1. Partai Golkar Kota Serang - pemberhentian H. Tb. Ali Rochman HS (Alm) dan pengangkatan Imron Latief 2. Partai PAN Kota Cilegon - pemberhentian Drs. H. Bahri Syamsu Arief, MM dan pengangkatan Sofyan Marzuki, SH 3. Partai Golkar Kab. Lebak - pemberhentian Encup Suproni (Alm) dan pengangkatan Rusdan Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat Negara dan Anggota DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap : 1. Pejabat Negara/Daerah - H. Rano Karno, dalam rangka pelaksanaan ibadah umroh - Drs. Erwan Kurtubi, MM, dalam rangka pelaksanaan ibadah umroh - H. Arief Wismansyah, dalam rangka pelaksanaan ibadah umroh - Hj. Airin Rachmi Diany, dalam rangka pelaksanaan ibadah umroh - Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM , Bupati Lebak dalam rangka keperluan medis ke luar negeri 2. Anggota DPRD - Rochmatulloh, SE dalam rangka pelaksanaan ibadah umroh - Nurotul Uyun, SE, M.Ak. dalam rangka pelaksanaan ibadah umroh - H. Udin Alimudin, M.Pd, dalam rangka pelaksanaan ibadah umroh Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap : 1. Drs. H.A. Taufik Nuriman, MM, MBA dari jabatannya sebagai Bupati Serang periode 2010-2015 2. Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Serang


% (5)

100

100

103




% (3)

Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara dengan target kinerja 1 dokumen 1 dokumen

100

Koordinasi dan Fasilitasi Peresmian Pemberhentian/ Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan target kinerja 1 dokumen

100

Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dengan target kinerja 1 dokumen

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) periode 2010-2015 3. H. TB Iman Ariyadi dari jabatannya sebagai Walikota Cilegon periode 2010-2015 4. H. Edi Ariadi dari jabatannya sebagai Wakil Walikota Cilegon periode 2010-2015 Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap : 3. Hj. Airin Rachmi Diany dari jabatannya sebagai Walikota Tangerang Selatan 4. Benyamin Davnie dari jabatannya sebagai Wakil Walikota Tangerang Selatan Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Peresmian Pemberhentian/ Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka penguatan tugas pokok dan fungsi dalam hal Peresmian Pemberhentian/ Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui pelaksanaan Kunjungan Kerja ke : 1. Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan tanggal 17-19 September 2015 dengan hasil proses Peresmian Pemberhentian/ Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah memiliki kesamaan disebabkan mendasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan tanggal 2-4 Desember 2015 dengan hasil Proses Peresmian Pemberhentian/ Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah memiliki kesamaan disebabkan mendasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku Terselenggaranya Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer Serang tanggal 1-2 April 2015 dengan peserta sebanyak 80 orang dengan hasil bahwa pelaksanaan administrasi bagi kepala daerah dan DPRD agar senantiasa berpedoman kepada peraturan perundangan untuk tertib administrasi pemerintahan


% (5)

100

0.00

100

104



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada seKabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dengan target kinerja 116 orang

% (3) 100

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada seKota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak dengan target kinerja 102 orang

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada seKabupaten Serang dan Kota Serang dengan target kinerja 102 orang

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Terselenggarnya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada se-Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan di Anyer Cottage Serang tanggal 8-9 September 2015 dihadiri oleh 116 orang dengan hasil : 1. Meningkatkan pemahaman tentang implementasi UU No. 23 tahun 2014 2. Meningkatkan pemahaman bagi terkait tahapan-tahapan pemilukada yang harus dilalui serta terkait netralitas aparatur sehingga pemilukada dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan aman Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada se-Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak yang dilaksanakan di Anyer Cottage Serang tanggal 9-10 September 2015 dihadiri oleh 102 orang dengan hasil : 1. Meningkatkan pemahaman tentang implementasi UU No. 23 tahun 2014 2. Meningkatkan pemahaman bagi terkait tahapan-tahapan pemilukada yang harus dilalui serta terkait netralitas aparatur sehingga pemilukada dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan aman Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada se-Kabupaten Serang dan Kota Serang yang dilaksanakan di Anyer Cottage Serang tanggal 9-10 Juni 2015 dihadiri oleh 102 orang dengan hasil : 1. Meningkatkan pemahaman tentang implementasi UU No. 23


% (5) 100

100

100

105




Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada seKabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon dengan target kinerja 118 orang

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan

% (3)

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) tahun 2014 2. Meningkatkan pemahaman bagi terkait tahapan-tahapan pemilukada yang harus dilalui serta terkait netralitas aparatur sehingga pemilukada dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan aman Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Aparatur Kecamatan dan Penyelenggara Pilkada se-Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon yang dilaksanakan di Anyer Cottage Serang tanggal 11-12 Juni 2015 dihadiri oleh 118 orang dengan hasil : 1. Meningkatkan pemahaman tentang implementasi UU No. 23 tahun 2014 2. Meningkatkan pemahaman bagi terkait tahapantahapan pemilukada yang harus dilalui serta terkait netralitas aparatur sehingga pemilukada dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan aman

100

Bintek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan target kinerja 50 orang

100

% (5)

100

93.75

Terlaksananya Bintek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan di : 1. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 16 Juni 2015 yang dihadiri oleh 30 orang dalam rangka : - pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus mengacu kepada Perpres No. 71 Tahun 2012 dan Pergub No. 93 Tahun 2014 - membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum - Pendampingan hukum dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum - menyajikan data subjek dan objek pengadaan tanah dengan baik - merumuskan kebijakan strategis penyelesaian


100

106




Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum dengan target kinerja 8 kali

% (3)

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) kasus pertanahan 2. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 16 April 2015 yang dihadiri oleh 24 orang peserta dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus mengacu kepada Perpres No. 71 Tahun 2012 dan Pergub No. 93 Tahun 2014 - membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum - Pendampingan hukum dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum - menyajikan data subjek dan objek pengadaan tanah dengan baik - merumuskan kebijakan strategis penyelesaian kasus pertanahan Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum yang dilaksanakan di : 1. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 11 Juni 2015 dengan peserta sebanyak 8 orang dalam rangka Pembahasan dokumen perencanaan pengadaan tanah pembangunan Runway 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan hasil : Dokumen harus dilakukan perbaikan dan dilengkapi sesuai dengan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pergub No. 93 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum menyempurnakan dokumen perencanaan berdasarkan studi kelayakan yang mencakup survai sosial ekonomi,


% (5)

62.50

107




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial serta studi lain yang diperlukan Aset Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang dikoordinasikan lebih lanjut oleh PT. Angkasa Pura II 2. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 16 April 2015 dengan peserta sebanyak 24 orang dalam rangka Pengadaan tanah Daerah Irigasi (DI) Cikadueun dan Ciseukeut Kabupaten Pandeglang dengan hasil : Dokumen harus dilakukan perbaikan dan dilengkapi sesuai dengan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pergub No. 93 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum menyempurnakan dokumen perencanaan berdasarkan studi kelayakan yang mencakup survai sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial serta studi lain yang diperlukan 3. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 16 Maret 2015 dengan peserta sebanyak 26 orang dalam rangka Pembahasan usulan dokumen perencanaan pengadaan tanah kegiatan quarry baru di Gunung


% (5)

108




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Geblegan dan peningkatan jalan akses baru dari gunung geblegan ke bendungan karian dengan hasil : Dokumen harus dilakukan perbaikan dan dilengkapi sesuai dengan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pergub No. 93 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum menyempurnakan dokumen perencanaan berdasarkan studi kelayakan yang mencakup survai sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial serta studi lain yang diperlukan Perijinan lain yang terkait agar ditempuh dan diselesaikan oleh instansi yang memerlukan tanah 4. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 7 Mei 2015 dengan peserta sebanyak 24 orang dalam rangka Pembahasan Pembaharuan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi (SP2LP) menjadi Penetapan Lokasi (Penlok) Pembangunan dengan Masa Berlaku 2 (dua) Tahun Ruas-ruas Jalan Tol di Provinsi Banten dengan hasil : Dokumen harus dilakukan perbaikan dan dilengkapi sesuai dengan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan


% (5)

109




Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan dengan target kinerja 4 kali

% (3)

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Umum dan Pergub No. 93 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum Perijinan lain yang terkait agar ditempuh dan diselesaikan oleh instansi yang memerlukan tanah 5. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 25 Februari 2015 dengan peserta sebanyak 30 orang dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk Sindangheula dikabupaten Serang dan Pembangunan Waduk Karian di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan hasil : melakukan verifikasi atas data subjek dan objek bidang tanah waduk Sindangheula menindaklanjutinya dengan pengukuran dan identifikasi proses pengadaan tanah selanjutnya harus dilaksanakan dengan ketentuan yang mengacu kepada Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaab Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah Waduk karian sesuai dengan regulasi yang baru melakukan percepatan dalam rangka penyelesaian pengadaan tanah baik rencana pembangunan Waduk Sindangheula dan Waduk Karian Terselenggaranya Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan yang dilaksanakan di : 1. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 23 April 2015 dengan peserta sebanyak 30 orang dalam rangka Pembangunan Jalur Ganda Serpong-Rangkas


% (5)

100

110




Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan target kinerja 4 kali

% (3)

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Merak 2. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 5 Agustus 2015 dengan peserta sebanyak 28 orang dalam rangka Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Cengkareng-BatuceperKunciran, Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Kunciran-Serpong dan Pengadaan tanah Jalan Tol Ruas Serpong-Cinere 3. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2015 dengan peserta sebanyak 29 orang dalam rangka Pembangunan Jalur Ganda SerpongRangkasbitung-Merak dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol SerangPanimbang 4. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 17 November 2015 dengan peserta sebanyak 33 orang dalam rangka Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Cengkareng-BatuCeperKunciran, Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Kunciran-Serpong dan Pengadaan tanah Jalan Tol Ruas Serpong-Cinere Dengan hasil meliputi : - melakukan percepatan pembebasan tanah untuk pembangunan Bendungan Sindangheula dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait - permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi pembangunan kepada Gubernur Banten dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan di : 1. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 29 Juni 2015 dengan peserta sebanyak 20 orang 2. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 30 Juni 2015 dengan peserta sebanyak 20 orang 3. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 6 Agustus 2015 dengan


% (5)

100

111




% (3)

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan dengan target kinerja 1 dokumen

100

Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan target kinerja 206 orang

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) peserta sebanyak 24 orang 4. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 19 November 2015 dengan peserta sebanyak 35 orang Dengan hasil : melakukan percepatan pembebasan tanah untuk pembangunan Bendungan Sindangheula dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. Memperkuat proses koordinasi dalam perbaikan kelengkapan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan oleh PT. Angkasa Pura II Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 25 Februari 2015 yang dihadiri oleh 30 orang peserta dengan agenda pembangunan bendungan sindangheula dengan hasil melakukan percepatan pembebasan tanah dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait Terlaksananya Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan di : 1. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 29 April 2015 yang dihadiri oleh 61 orang dari unsur SKPD Provinsi Banten, Instansi Vertikal, BUMN dan Kabupaten/Kota dengan hasil meningkatkan pemahaman tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2. Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 30 April 2015 yang dihadiri oleh 50 orang dari unsur SKPD Provinsi Banten, Instansi Vertikal, BUMN dan Kabupaten/Kota dengan hasil meningkatkan pemahaman tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan


% (5)

100

100

112




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Umum

% (5)

Tabel 4.17 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Output Urusan Wajib Statistik Tahun 2015 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan


% (3) 100


100 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan target kinerja 13 dokumen

100

Fasilitasi PPID Pembantu SKPD dengan target kinerja 4 dokumen

100

% (5) 88 88

Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan hasil : 1. tersusunnya data di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kerjasama dan pertanahan serta kependudukan dan catatan sipil semester I 2. tersusunnya data di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kerjasama dan pertanahan serta kependudukan dan catatan sipil semester II Terlaksananya fasilitasi PPID Pembantu SKPD dalam rangka : 1. Jawaban atas permohonan informasi publik Triwulan I yang diajukan oleh : Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B) tanggal 6 Januari 2015 perihal permohonan : a. Informasi KTP, Kuitansi, Bukti Pembelian, Surat Perjanjian, RAB dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, Dokumen Perencanaan, Dokumentasi (foto berwarna) pada masingmasing paket kegiatan, BA. Serah Terima Pekerjaan, SPK, Laporan Hasil


2.00

50

113




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Kegitan Konsultan Pengawas b. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 20132014, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Cetk dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas c. Meminta salinan dokumen dan dokumentasi foto berwarna d. Meminta salinan realisasi fisik dan keuangan LSM Galaxy tanggal 19 Maret 2014 tentang permohonan silahturahmi dan audensi, pengawasan dan supervisi 2. Jawaban atas permohonan informasi publik Triwulan II yang diajukan oleh : LKRI tanggal 5 Mei 2015 tentang permohonan bantuan nama dan alamat Bupati, Camat di Provinsi Banten Maskur Sidik tanggal 25 Juni 2015 perihal permohonan mendapat salinan informasi kejelasan dan kepastian tentang rencana proyek jalan toll Serpong – Balaraja, gambar rencana jalur jalan toll Serpong – Balaraja yang melintasi Kelurahan Cilenggang LSM Galaxy Banten tanggal 10 April 2015 tentang permohonan informasi dan data laporan pertanggungjawaban lengkap pelaksanaan swakelola TA. 2013 dan 2014, mengisi daftar isian swakelola TA. 2013 dan 2014


% (5)

114



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) Pengelola Website SKPD dengan target kinerja 12 dokumen

% (3) 100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Terlaksananya fasilitasi pengelola Website SKPD dalam menyampaikan informasi hasil pembangunan dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan kepada publik pada : 1. Bulan Januari, dengan judul berita : - program paten membawa perubahan - optimalisasi penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi - struktur organisasi 2015 - peraturan menteri dalam negeri RI nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah - jumlah kecamatan dan desa sampai semester II tahun 2014 - rekapitulasi jumlah desa dan kelurahan sampai dengan desember 2014 - daerah otonom baru - kebijakan penegasan batas daerah di provinsi banten 2. Bulan Februari, dengan judul berita : - Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang masa jabatan 20092014 yang diresmikan pemberhentiannya - Agenda kegiatan kepala biro pemerintahan mendampingi Plt. Gubernur Banten audiensi dengan KPU Banten - Rapat koordinasi penegasan batas daerah - Data KDH Banten - Data HUT Kabupaten/Kota - Aturan pelaksanaan tupoksi per subbag/bagian biro pemerintahan - Launching paten di Kabupaten Pandeglang - Rapat peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam koordinasi pembinaan dan pengawasan (korbinwas) penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Banten - Pembahasan daerah otonom baru - Serah terima jabatan


% (5) 100

115




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) eselon III dan eselon IV biro pemerintahan - Buku profil biro pemerintahan tahun 2014 - Pengesahan DPRD Banten 2014-2019 - PP 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah - Peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota - Peraturan Gubernur Banten nomor 14 tahun 2013 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Provinsi Banten 3. Bulan Februari, dengan judul berita : - Implementasi undangundang no. 6 tahun 2014 tentang desa kepada kepala desa seKabupaten Tangerang tahun 2015 - Rakernas APPSI tahun 2015 tanggal 26-28 Februari 2015 tentang Konsolidasi pemerintah daerah menyongsong implementasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - Rapat pra persiapan usulan dokumen perencanaan pengadaan tanah - Forum renja SKPD Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten - Rapat Fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pertanahan pembahasan rencana waduk sindangheula - Rapat koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil seprovinsi banten tahun 2015 - Rapat koordinasi penegasan batas daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat - Rapat fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pertanahan pembahasan rencana pembangunan waduk sindangheula dan waduk karian


% (5)

116




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) - Mekanisme tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Banten - Sosialisasi implementasi UU No. 23/2014 bagi SKPD Provinsi Banten - Rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota - Bintek perencanaan pengelolaan keuangan desa Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang 4. Bulan April, dengan judul berita : - Fasilitasi dan sosialisasi rencana pembentukn DOB bagi camat - Rapat koordinasi pembahasan persiapan pemilukada serentak tahun 2015 di Provinsi Banten - Rano Karno ingin pelabuhan bojonegara gantikan cilamaya - Ribuan orang Suku Baduy geruduk kantor Rano Karno - Rano Karno sambut baik pembangunan PLTU Jawa 7 - Rano Karno waspadai program siluman di Banten - Kunjungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah - Rapat Sekber MPU - Rapat koordinasi inventarisasi penyelenggaraan urusan pemda TA. 2015 - Sosialisasi Pergub No. 93 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanan tahapan persiapan pengadaan tanah - Rapat fasilitasi penegasan batas daerah - Program dan kegiatan MPU tahun 2016 - Rapat khusus sekretariat bersama MPU - Rapat koordinasi pembahasan persiapan pemilukada serentak di Provinsi Banten - Informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD) Tahun 2014


% (5)

117




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) - Pelaksanaan tentang UU No. 6 tahun 2015 tentang Desa - Rekapitulasi data kependudukan per kabupaten/kota - Data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) Kabupaten Serang - Data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) Kota Cilegon - Data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) Kota Tangsel - Rapat fasilitasi penegasan batas derah antara kabupaten lebak dengan kabupaten pandeglang dengan kabupaten serang dan kota cilegon - Sosialisasi persiapan pengadaan tanah query dan jalan akses ke bendungan karian - Kemendagri keluarkan payung hukum pilkada 2015 5. Bulan Mei, dengan judul berita : - Hari Otonomi Daerah yang ke-19 Tahun 2015 - Presiden Jokowi luncurkan Inpres Aksi Pemberantasan Korupsi - BNPP : Pecandu narkoba, pelajar SMA di Banten terjangkit HIV - Rano Karno siap periksa ijazah PNS Banten - 3 BUMN tangani proyek jalan di Bnaten senilai Rp 640 Miliar - Pemprov Banten fasilitasi pelaku usaha buka gerai pangan lokal di Mall - Pengurus Kadin Banten dikukuhkan, Plt ajak Kadin Banten ikut berkontribusi membangun Banten - Revisi UU Pilkada disebut ganggu kinerja DPR - Provinsi Banten kucurkan dana bansos Rp 130,25 Miliar - Panitia Pilkada langgar kode etik, KPUD Banten siap ambil alih - Jangan pangkas anggaran pendidikan demi Pilkada


% (5)

118




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) - Terpilih jadi ketua ADPSI, Asep bentuk kepengurusan - Ketua DPRD dukung kerjasama Turki dengan Banten - Alhamdullilah, PNS otomtis naik pangkat tiap 4 tahun - Presiden minta pemda kembangkan identitas daerah - Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang teken MoU dengan perguruan tinggi - Hasil EKPPD terhadap LPPD tahun 2013 dalam rangka memperingati Hari OTDA ke-XIX tanggal 27 April 2015 - Kementerian agraria dan tata ruang serahkan sertifikat tanah UMKM - Pangdam Jaya minta Tiga Pilar Pemerintahan bangun sinergitas - Pengesahan kode etik DPRD Provinsi Banten - Seba Baduy 2015, menjaga lingkungan dengan budaya - Pemprov Banten anggarakan Rp 2,26 miliar untuk bantuan parpol - Pemerintah gelar rakornas matangkan Pilkada serentak - BKKBN mulai data keluarga di Banten - DPRD Banten sahkan Perda Penanggulangan Bencana - Batas Daerah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang di Kawasan Bandara Soekarno Hatta - Sosialisasi penyelenggaraan pencatatan sipil di Provinsi Banten - Rapat koordinasi penyusunan profile perkembangan kependudukan di Provinsi Banten - Bimbingan Teknis administrator database (ADB) Angkatan III - Bimbingan Teknis administrator database (ADB) Angkatan II - Bimbingan Teknis administrator database (ADB) Angkatan I - Rapat tim persiapan


% (5)

119




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) pendataan awal pengadaan tanah - Pembahasan hibah tanah untuk kantor perwkilan BPKP Provinsi Banten - Pembahasan perpanjangan penetpan lokasi ruas jalan tol - Koordinasi penegasan batas daerah kabupaten/kota se Prov. Banten - Rapat pembahasan perpanjangan penetapan lokasi 3 ruas jalan tol - Kegiatan pe1rtanahan 6. Bulan Juni, dengan judul berita : - Rapat kawasan ekonomi eksklusif - Rapat harmonisasi Gunung Geblegan dan Tanggul Banjir Ciujung - Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah - Bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur kecamatan - Keluarga besar Biro Pemerintahan - Rapat koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat Provinsi Banten - Penerimaan praja IPDN bakal diserentakan dengan SNMPTN - Bimbingan teknis peningkatan kapasita aparatur kecamatan wilayah kerja pembangunan I (kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) - Presiden Jokowi lantik 1.974 praja muda IPDN - Dua pulau di Banten tenggelam - Laporan rekapitulasi kemajuan pelaksanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2015 - Laporan jumlah penduduk berdsarkan pendidikan di Provinsi Banten semester II tahun 2014 - Kecamatan, desa/kelurahan dan jumlah penduduk tahun


% (5)

120




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) 2014 tingka provinsi dan kabupaten/kota semester II tahun 2014 - Rekapitulasi realisasi belanja daerah per kegiatan Biro Pemerintahan tahun anggaran 2013 - LAKIP Biro Pemerintahan 2013 7. Bulan Juli, dengan judul berita : - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa - UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah - Rekomendasi Rakernas APPSI tahun 2015 - Laporan kegiatan pembinaan dan penataan pencatatan sipil tolok ukur sosialisasi pencatatan sipil tentang perkawinan - Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam bingkai negara kesatuan RI - Pelantikan Penjabat Walikota Cilegon - Fasilitasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik negara - Rampungkan pelantikan 2 Pjs tepat waktu, kinerja Biro Pemerintahan diapresiasi Gubernur - LAKIP Biro Pemerintahan 2014 - Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas aparatur kecamatan - Laporan jumlah penduduk berdsarkan struktur usia - Laporan jumlah penduduk berdsarkan usia produksi - Laporan jumlah penduduk berdsarkan pendidikan - Data kependudukan semester I tahun 2015 8. Bulan Agustus, dengan judul berita : - Rapat koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil - Tugas fungsi Biro


% (5)

121




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Pemerintahan Banten hingga potensi daerah - Jumlah kecamatan, desa/kelurahn dan jumlah penduduk Provinsi Banten semester I tahun 2015 - Study banding komisi III DPRD Kalimantan Barat - Pendayagunaan aplikasi SIAK 9. Bulan September, dengan judul berita : - Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan pemilihan gubernur, bupati, walikota se-Provinsi Banten - Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 - Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa - Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa - Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pngadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum - Fasilitasi pemerintah kabupaten dan kota dalam pelayanan penerbitan administrasi kependudukan - Pemprov Banten tingkatkan kemampuan aparat desa - Data pilkada serentak tahun 2015 di Provinsi Banten - Penerimaan bintara Polri khusus penyidik pembantu di Polda Banten - Kunjungan kerja DPR RI di Provinsi Banten pada tanggal 9 September 2015 - Persiapan penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2015 di Provinsi Banten - Pemprov tingkatkan kemampuan aparat desa - Kepala biro pemerintahan


% (5)

122




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) sekretariat daerah Provinsi Banten sinergikan hubungan pemerintah daerah 10. Bulan Oktober, dengan judul berita : - Publikasi logo HUT ke15 Provinsi Banten - 15 tahun Banten terus membangun - FKD-MPU fokus peningkatan daya tarik wisata - Hari Santri Nasional penegasan jati diri Banten yang agamis dan religius - Tahun Baru Hijriah, semangat hijrah untuk perbaikan diri - Peningkatan kapasitas kinerja aparatur Biro Pemerintahan - Focus Group Discussion kerjasama pembangunan berwawasan kependudukan - Rapat pengelolaan SIAK - Rapat koordinasi sinkronisasi data antara pusat dan daerah bidang pengendalian penduduk - Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 - Pembakuan rupabumi 11. Bulan November, dengan judul berita : - Sebanyak 149 stand ramaikan Banten Expo 2015 - Rapat evaluasi kependudukan seProvinsi Banten - Rapat koordinasi pengelolaan dokumen pencatatan sipil seProvinsi Banten - Workshop forum koordinasi PPID di Provinsi Banten - Bimbingan teknis pembersihan data kependudukan seProvinsi Banten - Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2012 - Permendagri Nomor 18 tahun 2013 tentang kode dan data wilayah


% (5)

123




% (3)

Penyusunan Buku Profil SKPD dengan target kinerja 3 dokumen

100

Publikasi Informasi Pembangunan Pada Event Pemerintah Daerah dengan target kinerja 1 kali

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) administrasi pemerintahan 12. Bulan Desember, dengan judul berita : - Rakor bidang pertanahan - Rekapitulasi realisasi belanja daerah per kegiatan biro pemerintahan tahu anggaran 2015 (laporan bulan oktober 2015) - Sosialisasi pengelolaan dokumen pencatatan sipil - Penggelaran launching sim online - Peringatan hari ibu di Provinsi Banten - Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sudah penetapan lokasi Dari berita yang diunggah sampai dengan 23 Desember 2015, kinerja Website Biro Pemerintahan sebagai sarana penyampaian informasi dapat diukur sebagai berikut : Visit Today : 41 Total Visit : 154.374 Hits today : 529 Total Hits :314.198 Tersusunnya Buku Profil SKPD berupa Draft Awal, Draft Revisi dan Final yang memotret tentang : 1. Sumber Daya Organisasi 2. Tugas Pokok dan Fungsi 3. Rencana Strategis 4. Data dan Informasi Pembangunan Sebagai bahan informasi bagi publik terkait penyelengaraan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan Terlaksananya publikasi Informasi Pembangunan Pada Event Pemerintah Daerah pada : 1. Banten Expo yang dilaksanakan di Mall Balekota tanggal 20-24 November 2015 di Kota Tangeang 2. Launching SIM Online dan KPT Online yang dilaksanakan di Alun-Alun Kota Serang tanggal 5 Desember 2015


% (5)

100

200

124


2015

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015, realisasi kinerja outcome yang dicapai adalah sebagai berikut : Tabel 4.18 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcome Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (2)

Koordinasi dan Fasilitasi kerjasama antar daerah dan luar negeri dengan target kinerja 100%

% (3) 100 100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (4)

Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerjasama antar daerah dan luar negeri melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 2. Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 3. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

% (5) 100 100

Tabel 4.19 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcome Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembinaan dan Penataan Kependudukan


Cakupan peningkatan tata kelola administrasi kependudukan dengan target kinerja 100%

% (3) 100

100


Meningkatnya Cakupan peningkatan tata kelola administrasi kependudukan melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten 2. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten 3. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan di Provinsi Banten 4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 5. Bimbingan Teknis Administrator Database (ADB) dan Operator SIAK se-Provinsi Banten


% (5) 71.43

100

125



Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil


Terselenggaranya pembinaan dan penataan pencatatan sipil dengan target kinerja 100%

% (3)

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (4) 6. Bimbingan Teknis Pembersihan Data Kependudukan se-Provinsi Banten Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan dan penataan pencatatan sipil melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 2. Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 3. Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

% (5)

42.86

Tabel 4.20 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcome Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2015 PROGRAM DAN KEGIATAN


%

(1) PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah

(3) 100

Cakupan tersedianya dokumen laporan keuangan dan neraca asset dengan target 100%

100

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan

Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan target 100%

100


Meningkatnya Cakupan ketersediaan dokumen laporan keuangan dan neraca asset melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan 2. Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Semester dan Prognosis 3. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 4. Penyusunan Laporan Rekonsiliasi SPJ Belanja Fungsional Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Bahan LAKIP 2. Penyusunan Bahan LKPj 3. Penyusunan Bahan LPPD 4. Forum Renja SKPD 5. Fasilitasi Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) SKPD 6. Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Program Fisik dan Keuangan 7. Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD 8. Penyusunan Laporan TEPPA 9. Penyusunan DRPK 10. Pengendalian dan Evaluasi


% (5) 90.63

100

81.25

126




PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pembinaan Administrasi Kelurahan

dan

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (4) Rencana Kerja Pembangunan Daerah 11. Penyusunan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2016 12. Penyusunan Indikator Kinerja Utama, TAPKIN dan RKT SKPD 13. Sensus Barang Milik Daerah Unit Kerja Biro Pemerintahan

100

Rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum dengan target kinerja 100%

100


100


100

% (5)

60.83

Rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Meningkatnya Rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui pelaksanaan : 1. Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan I 3. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan II 4. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan III 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kab/Kota se-Provinsi Banten 6. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan 7. Fasilitasi Penataan Kecamatan dan Kelurahan Meningkatnya Rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui pelaksanaan : 1. Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Serang Angkatan I dn II 2. Bintek Perencanaan dan


25

87.50

100

127




% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (4) Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Serang Angkatan I dan II 3. Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Serang Angkatan I dan II 4. Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan I dan II 5. Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Tangerang Angkatan I dan II 6. Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Implementasi UndangUndang No. 06 Tahun 2014 kepada Ketua BPD se-Kabupaten Tangerang Angkatan I dan II 7. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa seProvinsi Banten

% (5)

-- Target Kinerja outcome tidak mendukung terhadap target capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa --

Fasilitasi Penegasan Wilayah

Batas

Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan dengan target kinerja 100% Terkoordinasi dan terfasilitasinya penyelesaian batas daerah dengan target kinerja 100%

100

100

0.00

Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelesaian batas daerah melalui pelaksanaan : 1. Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah 2. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat


100

128




% (3)

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten


100

Monitoring Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/ Pemilukada


100

dan

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (4) 3. Rapat Koordinasi Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota seProvinsi Banten 4. Identifikasi Pilar Batas Provinsi Banten -Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten tidak mendukung terhadap capaian kinerja outcome -Meningkatnya rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui pelaksanaan : 1. Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Cilegon 2. Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Serang 3. Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilukada Kota Cilegon 4. Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilukada Kabupaten Serang 5. Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Kelurahan di Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan 6. Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Desa di Kabupaten Serang 7. Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pemilukada Serentak bagi Aparatur Desa di Kabupaten Pandeglang 8. Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pandeglang 9. Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan


% (5)

0.00

90

129


PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Penataan Otonom

Daerah

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (2) Rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum dengan target kinerja 100%

% (3) 100

Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD


100

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan

Terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi pertanahan dengan target kiner 100%

100

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (4) Meningkatnya rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Penataan Daerah 2. Evaluasi Penyelenggaraan DOB 3. Penyusunan Buku Daerah Otonom Baru Provinsi Banten 4. Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2015 5. Fasilitasi dan Sosialisasi Rencana Pembentukan DOB bagi Camat Meningkatnya rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui pelaksanaan : 1. Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota 2. Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat Negara dan Anggota DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 3. Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara 4. Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara 5. Koordinasi dan Fasilitasi Peresmian Pemberhentian/ Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 6. Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan melalui pelaksanaan : 1. Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum 2. Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan 3. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 4. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan 5. Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum


% (5) 62.50

60

83.33

130


2015

Tabel 4.21 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcome Urusan Wajib Statistik Tahun 2015 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan


Cakupan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah dengan target kinerja 100%

% (3) 100 100


Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 2. Fasilitasi PPID Pembantu SKPD 3. Pengelola Website SKPD 4. Penyusunan Buku Profil SKPD 5. Publikasi Informasi Pembangunan Pada Event Pemerintah Daerah

% (5) 100 100

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015, realisasi kinerja capaian program yang dicapai adalah sebagai berikut : Tabel 4.22 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 PROGRAM (1) Kerjasama Pembangunan Daerah

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (2) Rasio kerjasama pembangunan daerah dengan target kinerja 100%

% (3) 100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (4) Meningatnya Rasio kerjasama pembangunan daerah melalui pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

% (5) 100

Tabel 4.23 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015 PROGRAM (1) Penataan Administrasi Kependudukan

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (2) Jumlah kegiatan peningkatan tata kelola administrasi kependudukan dengan target kinerja 100%

% (3) 100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (4) Meningkatnya Jumlah kegiatan peningkatan tata kelola administrasi kependudukan melalui :


% (5) 100

131


PROGRAM (1)

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (2)

% (3)

2015

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (4) 1. Pembinaan dan Penataan Kependudukan 2. Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil

% (5)

Tabel 4.24 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2015 PROGRAM (1) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (2) Rasio dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan target kinerja 100%

% (3) 100

Rasio peningkatan ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan dengan target kinerja 100%

100


100

Rasio Fasilitasi adminsitrasi pertanahan dengan target kinerja 100%

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (4) Meningkatnya rasio dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan melalui Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan Meningkatnya rasio peningkatan ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan melalui Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum melalui : 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 4. Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah 5. Desk Pemilukada Provinsi Banten 6. Penataan Daerah Otonom 7. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 8. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 Meningkanya Rasio Fasilitasi adminsitrasi pertanahan melalui Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan


% (5) 100

100

88.89

100

132


2015

Tabel 4.25 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program Urusan Wajib Statistik Tahun 2015 PROGRAM (1) Penyediaan Data Pembangunan Daerah

C.

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (2) Rasio ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah dengan target kinerja 100%

% (3) 100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (4) Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan melalui : Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

% (5) 100

Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan 1. Indikator Kinerja Input 1.1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Kinerja input Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan hanya tercapai 65.53% disebabkan karena :  Terdapat target kinerja output yang tidak tercapai pada tolok ukur Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten  Efisiensi dari belanja perjalanan dinas 1.2 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja input Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil hanya tercapai 86.04% disebabkan karena :  Terdapat output yang tidak memiliki dukungan anggaran namun tetap tercantum dalam indikator kinerja input yakni Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) sehingga tetap diperhitungkan dalam pengukuran kinerja input  Efisiensi anggaran dari komponen belanja  Terdapat anggaran sisa kontrak 1.3 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kinerja input Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian hanya tercapai 79.45% disebabkan karena :  Terdapat output yang tidak memiliki dukungan anggaran namun tetap tercantum dalam indikator kinerja input yakni Evaluasi Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Serang sehingga tetap diperhitungkan dalam pengukuran kinerja input  Terdapat output yang tidak terlaksana yakni Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPR RI dan Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

133


1.4

2015

Kementerian Dalam Negeri sehingga tetap diperhitungkan dalam pengukuran kinerja input  Terdapat output yang tidak direalisasikan anggarannya namun secara kinerja output telah menghasilkan kinerja yakni Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara  Efisiensi anggaran dari komponen belanja  Terdapat anggaran sisa kontrak Urusan Wajib Statistik Kinerja input Urusan Wajib Statistik hanya tercapai 86.63% disebabkan karena :  Efisiensi anggaran dari komponen belanja  Terdapat anggaran sisa kontrak Secara umum, rendahnya capaian kinerja input disebabkan oleh : 1. Efisiensi Kontrak sebesar Rp. 357,768,600.00 dari pelaksanaan 44 paket pekerjaan periode September s/d Desember 2015 (untuk periode Januari s/d Agustus 2015 telah dipergunakan kembali di APBD-P TA. 2015 2. Tolok Ukur yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 527,526,000.00 dari pelaksanaan Uji Petik DOB dengan Kemendagri dan DPR RI yang semula terjadwal di tahun 2015, namun sampai dengan November 2015 berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemendagri dan DPR RI bahwa agenda uji petik DOB di Provinsi Banten ditunda karena menunggu diterbitkannya RPP pengganti PP No. 78 Tahun 2007 yang masih dalam proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif 3. Efisiensi anggaran sebesar Rp. 2,064,379,354.00 dari kode rekening penggandaan, makan minum kegiatan, perjalanan dinas, narasumber, tenaga ahli dan dokumentasi disebabkan target kinerja tolok ukur telah tercapai

2. Indikator Kinerja Output 2.1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Kinerja Output Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan hanya mencapai 96.67% disebabkan oleh :  Terdapat target kinerja tolok ukur Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang hanya tercapai 50% dari target yang ditetapkan sebanyak 4 dokumen 2.2 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja Output Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil hanya mencapai 78.57% disebabkan oleh :  Terdapat target kinerja tolok ukur Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) dengan target kinerja 3 kegiatan tidak didukung ketersediaan anggaran namun tercantum dalam Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

134


2.3

2015

indikator capaian kinerja DPPA TA. 2015 namun tetap diperhitungkan dalam kinerja output  Terdapat target kinerja tolok ukur Rapat Koordinasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil dan Sosialisasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil yang didukung ketersediaan anggaran namun tidak tercantum dalam indikator capaian kinerja DPPA TA. 2015 sehingga tidak dapat diperhitungan sebagai capaian kinerja kegiatan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kinerja Output Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian mencapai 100.91%. Realisasi output sebesar 100.91% merupakan akumulatif dari pencapaian target kinerja :  Tolok ukur yang melebihi target yang telah ditetapkan, meliputi : - Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah mencapai 6 kunjungan dari target yang ditetapkan sebanyak 4 kunjungan - Observasi Lapangan dalam rangka Pembakuan Toponimi Kepulauan teridentifikasi 67 pulau dari target awal 64 pulau - Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah terlaksana 4 kali kegiatan rapat koordinasi dari target sebanyak 1 kegiatan rapat  Tolok ukur yang tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, meliputi : - Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dengan target kinerja 200 dokumen hanya tercapai 1 dokumen - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel dengan target kinerja 98 orang hanya tercapai 92 orang - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan II (Kab. Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang dengan target kinerja 86 orang hanya tercapai 81 orang - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di Wilayah Kerja Pembangunan III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak) dengan target kinerja 126 orang hanya tercapai 123 orang - Evaluasi Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Serang dengan target kinerja 1 dokumen tidak didukung ketersediaan anggaran namun tercantum dalam indikator capaian kinerja DPPA Biro Pemerintahan TA. 2015 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

135


2015

-

2.4

Rapat Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015 dengan target kinerja 0 kegiatan didukung ketersediaan anggaran namun tidak tercantum dalam indikator capaian kinerja DPPA TA. 2015 sehingga tidak dapat diperhitungan sebagai capaian kinerja kegiatan - Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPR RI dengan target kinerja 3 dokumen Tidak terlaksana dikarenakan masih menunggu RPP pengganti PP No. 78 Tahun 2007 - Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan Kementerian Dalam Negeri dengan target kinerja 3 dokumen Tidak terlaksana dikarenakan masih menunggu RPP pengganti PP No. 78 Tahun 2007 yang masih dalam proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif - Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2015 dengan target kinerja 400 orang hanya tercapai 300 orang - Koordinasi dan Fasilitasi Peresmian Pemberhentian/ Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan target kinerja 1 dokumen namun output yang dihasilkan tidak mendukung terhadap capaian kinerja yang ditetapkan - Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum dengan target kinerja 8 kali hanya tercapai 5 kali - Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan target kinerja 206 orang hanya tercapai 101 orang  Kegiatan yang tidak mendukung terhadap capaian kinerja output yaitu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Banten disebabkan karena Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten sebagaimana RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 diarahkan untuk mencapai indikator kinerja Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, namun dalam DPA/DPPA TA. 2014 kegiatan dimaksud diarahkan mencapai indikator kinerja Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum Urusan Wajib Statistik Kinerja Output Urusan Wajib Statistik hanya mencapai 88%. Realisasi output sebesar 88% merupakan akumulatif dari pencapaian target kinerja :  Tolok ukur yang melebihi target yang telah ditetapkan, meliputi : - Publikasi Informasi Pembangunan Pada Event Pemerintah Daerah dengan target kinerja 1 kali terealisasi 2 kali Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

136




2015

Tolok ukur yang tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, meliputi : - Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan target kinerja 13 dokumen hanya tercapai 2 dokumen - Fasilitasi PPID Pembantu SKPD dengan target kinerja 4 dokumen hanya tercapai 2 dokumen

3. Indikator Kinerja Outcomes 3.1 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja Outcome Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil hanya mencapai 71.43% disebabkan oleh capaian kinerja outcome terselenggaranya pembinaan dan penataan pencatatan sipil hanya didukung oleh pelaksanaan 3 tolok ukur dari 5 tolok ukur 3.2 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kinerja Outcome Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian hanya mencapai 90.63% disebabkan oleh : - Capaian outcome Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan hanya didukung oleh pelaksanaan 13 tolok ukur kinerja dari 16 tolok ukur yang dilaksanakan - Capaian outcome fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum hanya didukung oleh pelaksanaan 44 tolok ukur dari 72 tolok ukur yang dilaksanakan - Outcomes Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten yang telah ditetapkan sebagaimana RPJMD Provinsi Banten Tahun 20122017 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 adalah Rasio Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten, namun dalam DPA/DPPA TA. 2015 adalah Rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum sebesar 100% tahun 2015 sehingga tidak mendukung capaian kinerja outcome 4. Indikator Kinerja Capaian Program 4.1 Urusan Wajib Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten sebagaimana RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 diarahkan untuk mencapai indikator kinerja Program Peningkatan Kualitas Tata Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

137


2015

Kelola Pemerintahan, namun dalam DPA/DPPA TA. 2014 kegiatan dimaksud diarahkan mencapai indikator kinerja Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum. Hal ini menyebabkan Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan tidak tercapai. b) Solusi Secara umum, tindak lanjut dalam memperbaiki Kinerja Output, Outcome dan Capaian Program, Personil pelaksanan kegiatan harus :  Memahami mekanisme penyusunan anggaran  Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA  Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan  Memahami dan melaksanakan ketentuan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku  Meningkatkan sinergitas dengan Stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan


138


2015

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan dengan pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Mempedomani hal tersebut, meskipun pada tahun 2015 pada Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Banten tidak terdapat Tugas Pembantuan dari Pemerintah, namun terdapat pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri RI sebagai berikut : I.

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil A. Dasar Hukum Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA010.08.3.299/2015; B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya 1) Program Kegiatan Program : Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kegiatan : Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 2) Pelaksanaan Program Kegiatan a. Rencana dan Realisasi Input Realisasi Kinerja Input Pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar Rp. 10,153,043,000 atau mencapai 70,14% b. Rencana dan Realisasi Output Realisasi Kinerja Output Pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) mencapai 100% dengan rincian sebagaimana Tabel 5.1 berikut :


139


2015

Tabel 5.1 Rencana dan Realisasi Kinerja Output Dekonsentrasi NO (1) 1

RENCANA (2) Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

REALISASI (4) Terselenggaranya Penyusunan Laporan Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi Terselenggaranya Koordinasi/Konsultasi Administrasi Kependudukan

(3) 100

Terselenggaranya Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Terselenggaranya Pengelolaan Akuntansi Administrasi Kependudukan Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terselenggaranya Pembinaan Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kependudukan Terselenggaranya Penyusunan Data Kependudukan Provinsi Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota

(5) 100 100 100 100 100 100 100 100

D. Sumber dan Jumlah Anggaran Pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) bersumber dari APBN TA. 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10,153,043,000,00 E. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Pencapaian Kinerja Input dan Output Keterbatasan personil pengelola kegiatan APBN pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. 2. Solusi Diperlukan personil yang cukup, baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pengelolaan APBN sehingga realisasi kinerja input dan output dapat lebih meningkat II. Program Bina Administrasi Kewilayahan A. Dasar Hukum Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA010.04.3.299348/2015; B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri C. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya 1) Program Kegiatan Program :Bina Administrasi Kewilayahan Kegiatan :  Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah.


140


2015

Penataan Wilayah Administrasi Toponimi dan Batas Daerah 2) Pelaksanaan Program Kegiatan a. Rencana dan Realisasi Input Realisasi Kinerja Input Pelaksanaan Program Bina Administrasi Kewilayahan adalah sebesar Rp atau mencapai % dengan rincian sebagaimana Tabel 5.2 berikut : 

Tabel 5.2 Rencana dan Realisasi Kinerja Input Dekonsentrasi NO

OUTPUT

AKTIVITAS

(1) 1

(2) Laporan Provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Base Line)

(3) Laporan Fsilitasi Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

2

Daerah Difasilitasi penegasan Daerah Pembakuan Rupa Bumi

yang dalam batas dan nama

Penataan Administrasi Pemerintah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi Kesekretariatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Koordinasi Penyelenggaraan DKTP Provinsi Penyelenggaraan Dekonsenterasi Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota

RENCANA (RP) (4) 99,105,000

REALISASI (RP) (5)

% (6)

49,976,000 42,792,000

39,192,000

91.704,000 147,873,000

c. Rencana dan Realisasi Output Realisasi Kinerja Output Pelaksanaan Program Bina Administrasi Kewilayahan kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Toponimi dan Batas Daerah mencapai % dengan rincian sebagaimana Tabel 5.2 berikut : Tabel 5.3 Rencana dan Realisasi Kinerja Output Dekonsentrasi NO (1) 1

RENCANA (2) Laporan Provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Base Line)

(3) 100

REALISASI (4) Terselenggaranya Laporan Fsilitasi Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten yag dilaksanakan tanggal 2 Juli


(5) 100

141


NO (1)

2

RENCANA (2)

Daerah yang Difasilitasi penegasan batas Daerah Pembakuan nama Rupa Bumi

(3)

dalam dan

100

2015

REALISASI (4) 2015 di Pendopo Gubernur Banten yang dihadiri oleh 50 peserta dengan hasil adanya koordinasi antar pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten serta antara Instansi/lembaga dalam kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1436 H/2015 M Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi Banten yang dilaksanakan di Hotel Nuansa Bali – Anyer tanggal 10-11 November 2015 dan dihadiri oleh 24 orang peserta yang membahas tentang isu-isu strategis di Wilayah Provinsi Banten dengan hasil adanya harmonisasi dan kesamaan pandang tentang wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan, kerukunan antar/intra suku, umat beragama, ras, golongan, penanganan konflik, koordinasi penyelesaian permasalahan di daerah, pengembangan demokrasi serta urusan lain yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal Terselenggaranya Kesekretariatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang dilaksanakan di Hotel Arisu – Cilegon tanggal 16-17 Desember 2015 yang dihadiri oleh 23 orang peserta dengan haisl mewujudkan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleg Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan dibantu oleh instansi vertikal Terselenggaraan Penyelenggaraan Dekonsenterasi Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Hotel Arisu – Cilegon tanggal 17-19 Desember 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang dengan hasil terwujudnya kesamaan pandangan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Banten serta Rapat koordinasi penegasan batas daerah antar provinsi dan antar kabupaten/kota tanggal 22-24 Oktober 2015 di Hotel Great Western Serpong Tangerang yangdihadiri oleh 43 orang peserta dengan hasil adanya sinergitas dan sinkronisasi antara instansi provinsi, instansi vertikal, kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat terkait upaya percepatan penyelesaian penegasan batas daerah

(5)

100

100

100

D. Sumber dan Jumlah Anggaran Pelaksanaan Program Program Bina Administrasi Kewilayahan kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Toponimi dan Batas Daerah Bersumber dari APBN TA. 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 731,938,000,-


142


2015

E. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Pencapaian Kinerja Input dan Output Keterbatasan personil pengelola kegiatan APBN pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. 2. Solusi Diperlukan personil yang cukup, baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pengelolaan APBN sehingga realisasi kinerja input dan output dapat lebih meningkat


143


2015

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah Tugas umum pemerintahan bidang kerjasama antar daerah telah terfasilitasi dalam APBD/APBD-P TA. 2015 melalui kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Tugas umum pemerintahan bidang Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah telah terfasilitasi dalam APBN TA. 2015 melalui kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Toponimi dan Batas Daerah dengan tolok ukur berupa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam C. Pembinaan Batas Wilayah Tugas umum pemerintahan bidang kerjasama antar daerah telah terfasilitasi dalam APBD/APBD-P TA. 2015 melalui kegiatan Penegasan Batas Daerah


144


2015

BAB VII PENUTUP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten akhir tahun anggaran 2015 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban menyajikan informasi capaian indikator kinerja input, output, outcome dan capaian program tahunan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015. Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten difokuskan kepada upaya pencapaian kinerja berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017.

Serang, 28 Januari 2016 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Drs. H. E. KUSMAYADI, M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19610323 198903 1 009


145

BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM

Recommend Documents