BAB I PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah disempurnakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang lama , berkaitan dengan kewenangan daerah, aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1-5 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah memberikan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan
laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
kepada
Masyarakat. Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 , Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya pemerintah Daerah melaksanakan prinsip “good governence” yang meliputi transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif,
melakukan efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan
fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintah. Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program/kegiatan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan, penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon progo ini secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tertuang dalam
1 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2014, selain itu juga disajikan Laporan Tahunan SKPD dan sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor : 120/313/OTDA tertanggal 24 Januari 2011, dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal, akurat dan akuntabel akan dilaksanakan evaluasi pengukuran kinerja mandiri (self assessment) terhadap Laporan Tahunan SKPD.
B. GAMBARAN SKPD 1. Susunan Organisasi Tata Kerja Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut: a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat I.
Subbag Umum dan kepegawaian
II.
Subbag Perencanaan dan Keuangan
c.
Bidang Kelembagaan I.
Seksi Lembaga
II.
Seksi Data dan Informasi
d.
Bidang Permodalan I.
Seksi Pengembangan Permodalan
II.
Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam
e.
Bidang Pemberdayaan
I.
Seksi Pemberdayaan SDM
II.
Seksi Pemberdayaan Usaha
2 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
Bagan 1 Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM
2. Keadaan Pegawai Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 30 orang, terdiri dari Jabatan Struktural : 13 Orang dan Staf/fungsional umum: 17 Orang.
a. Jumlah Pegawai berdasar pendidikan
3 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
Tabel 1.1 No
Uraian
1
Sekretariat
-
-
5
Diplo ma I/II/III -
2
Bid. Pemberdayaan
-
-
1
1
3
1
6
3
Bid. Permodalan
-
-
3
2
2
-
7
4
Bid. Kelembagaan
-
-
-
5
1
7
3
13
Jumlah
SD
SMP
SMA
D IV/S1
S2 /S3
jml
3
2
10
1 -
-
10
4
30
b. Jumlah pegawai menurut Golongan : Tabel 1.2 N o
Uraian
Golongan I
II
Jumlah
III
IV
1
Sekretariat
-
1
7
2
10
2
Bid. Pemberdayaan
-
1
5
-
6
3
Bid. Permodalan
-
-
6
1
7
4
Bid. Kelembagaan
-
-
6
1
7
24
4
30
Jumlah
2
c. Jumlah pegawai menurut Jabatan struktural dan fungsional : Tabel 1.3 N o
Uraian
JFU
JFT
Eselon I
II
III
IV
1
2
4
1
2
3
1
Sekretariat
-
2
Bid. Pemberdayaan
-
3
Bid. Permodalan
-
-
1
2
3
4
Bid. Kelembagaan
-
-
1
2
3
4
8
13
Jumlah
-
4 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
1
Jumlah
1
d. Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan; Tabel 1.4 N o
Uraian
Pejabat memenuhi syarat kepangkatan
Jumlah jabatan yang ada
1
Sekretariat
4
4
2
Bid. Pemberdayaan
3
3
3
Bid. Permodalan
3
3
4
Bid. Kelembagaan
3
3
13
13
Jumlah
e. Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim: Tabel 1.5 N o
Uraian
Pejabat memenuhi syarat Diklatpim
Jabatan yang ada
1
Sekretariat
4
4
2
Bid. Pemberdayaan
3
3
3
Bid. Permodalan
3
3
4
Bid. Kelembagaan
3
3
13
13
Jumlah
f.
Jumlah pejabat yang ada dan harus ada : Tabel 1.6 N o
Uraian
Nama Jabatan
Nama Pejabat
1
Sekretariat
4
4
2
Bid. Pemberdayaan
3
3
3
Bid. Permodalan
3
3
4
Bid. Kelembagaan
3
3
13
13
Jumlah
3. Sarana dan Prasarana Jenis
sarana
prasarana
yang
berpengaruh
langsung
terhadap
operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi
5 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja walaupun ada beberapa sarana prasarana yang mengalami kerusakan. Selain itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui wifi dan sudah memiliki alamat website serta email resmi.
Gambar 1.1 Website resmi Dinkop UMKM
3.1 Sarana dan Prasarana (Aset) Tabel 1.7 Sarana Prasarana (Aset) Dinkop UMKM Tahun 2014 No
I 1 2 II 1
2014
Nama Barang/Alat
Jml
Tanah dan Bangunan Tanah 1.000 m Ruangan 4 unit Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Komputer (PC) 3 unit
Kondisi
%
1000 m 4 Unit
100 100
3 Unit
100
2 3
Laptop Meja kerja
5 unit 46 bh
5 Unit 39 Unit
100 84,78
4 5 6 7 8 9
Meja rapat Meja panjang Meja ketik Meja computer Meja kursi tamu Kursi kayu
2 bh 1 bh 2 bh 3 bh 2 set 45 bh
0 0 0 3 Unit 2 set 41 bh
0 0 0 100 100 91,11
6 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
No
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 III 1 2
2014
Nama Barang/Alat
Kursi besi Kursi putar Almari kayu Almari besi Filling cabinet kayu Filling cabinet besi Wereles Kipas Angin AC LCD Projector Layar LCD Mesin tik Faximile Fingerscan Layar LCD Kursi lipat Meja LCD Brankas Elatase Printer Alat-alat angkutan Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Jumlah
Jml
Kondisi
%
2 bh 0 9 bh 1 bh 3 bh 5 bh 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
2 bh 0 1 bh 0 3 bh 1 bh 0 0 1 unit 1 unit
100 0 11,11 0 100 20 0 0 100 100
3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 20 bh 1 buah 1 buah 1 buah 0
0 1 unit 1 unit 1 unit 20 bh 1 buah 1 buah 1 buah 0
0 100 100 100 100 100 100 100 0
3 unit 9 unit
2 unit 6 unit
66,67 66,67
Gambar 1.2 Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo
7 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 Tabel 1.8 Rencana Program dan Kegiatan 2014 No Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
Indikator Kinerja Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi
Satuan
Target
Juta Rp. %
454.16 40.65
Anggaran 556,266,230
Kegiatan
Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
660,000 16,200,000 2,606,300 14,100,000 984,775 2,500,000 6,052,050 6,272,000 601,000
8 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Anggaran
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran 610,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5,064,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
42,600,000 1,920,000 21,506,407
Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15,748,550 1,850,000 55,374,348 1,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
1,985,850
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Anggaran
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Anggaran 3,309,600
Penyusunan pelaporan keuangan
3,000,000
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2,338,450
Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD
0 2,151,600
Program Pengawasan dan Pengendalian Program Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM Peningkatan Kerjasama Di Bidang HAKI Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha bagi KUMKM
10 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
34,285,550
9,635,350 15,026,950 155,000,000
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Anggaran
Kegiatan Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau
Anggaran 12,954,400
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KUMKM
44,145,250
Revitalisasi/pendataan KUMKM
30,178,700
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
30,285,700
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
15,319,400
Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha dan Keuangan Koperasi Penyuluhan, Pelayanan Perijinan Akta Pendirian, Perubahan AD dan Pembubaran Koperasi
11 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
D. SASARAN
Tabel 1.9 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Visi
:
Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Berdaya saing menuju Kemandirian, Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat.
Misi
:
Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat
Tujuan
Sasaran
Strategi
Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM
Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pembinaan secara efektif dan efisien
Peningkatan building UMKM.
Kebijakan Menumbuhkan Koperasi yang dapat melayani kebutuhan anggota, konsisten pada prinsip Koperasi dan memenuhi standar aspek pemeringkatan capacity Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi
Sedangkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 dan juga dituangkan dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM maka indikator pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut ;
Tabel I.10 Indikator Program dan target yang akan dicapai tahun 2014
N o
Indikator
Satuan
1 1
2 Capaian Jumlah Koperasi Aktif
3
2
Capaian Peningkatan Kualitas UMKM
Persen Persen
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja Tahunpada akhir Awal RPJMD 2014 periode RPJMD Tahun 2011 Tahun 2016 4 5 6 91,96 79,68
12 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
92,56
96.50
93,82
100
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Urusan Desentralisasi 1. Urusan Koperasi dan UKM a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1)
2)
Penyediaan jasa surat menyurat Masukan (inputs)
:
dana alokasi Rp. 660.000,- realisasi Rp. 660.000,SDM: 4 orang
Keluaran (outputs)
:
terpenuhinya jasa persuratan berupa meterai 6000 sebanyak 65 buah, meterai 3000 sebanyak 65 buah dan perangko sebanyak 30 buah
Hasil (outcomes)
:
terkelolanya administrasi keuangan dan persuratan secara tertib selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
:
meningkatnya kelancaran pekerjaan administrasi
Dampak (impacts)
:
meningkatnya perkantoran
kualitas
pelayanan
administrasi
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 16.200.000,- realisasi Rp. 11.845.417,SDM: 4 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
Hasil (outcomes)
: tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
Dampak (impacts)
: meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat
3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 2.606.300,- realisasi Rp. 2.251.700,- SDM: 4 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya biaya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 9 unit
Hasil (outcomes)
: tertibnya administrasi kendaraan operasional yang digunakan dalam pelaksanaan tugas
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan tugas
13 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
Dampak (impacts)
4)
: meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan (inputs) : dana alokasi Rp. 14.100.000,- realisasi Rp. 14.100.000,- SDM: 9 orang Keluaran (outputs) : terbayarnya hononarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pengurus barang dan Penyimpan Barang selama 12 bulan Hasil (outcomes) : tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang selama 1 tahun Manfaat (benefits) : meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas Dampak (impacts) : terwujudnya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang perkantoran
5) Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 984.775,- realisasi Rp. 984.500,- SDM: 4 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor sebanyak 8 jenis berupa : sulak bulu 4 buah, sapu cemoro 8 buah, keranjang sampah 6 buah, pengharum mobil 5 botol, prostek 12 botol, glass cleaner 3 botol, glade spray 14 botol, keset 5 buah
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
: terciptanya kenyamanan kerja
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 2.500.000,- realisasi Rp. 2.500.000,- SDM: 12 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja berupa 6 komputer dan printer serta 2 mesin ketik.
Hasil (outcomes)
: berfungsinya alat kerja yang optimal selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran kerja
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran
7) Penyediaan alat tulis kantor Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp.6.052.050,- realisasi Rp. 5.920.850,- SDM: 4 orang
14 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
Keluaran (outputs)
: tersedianya alat tulis kantor sebanyak 24 jenis yaitu:
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran kerja SKPD
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja SKPD
8) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 7.895.850,- realisasi Rp. 7.422.550,SDM: 4 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya barang cetakan dan keperluan kantor berupa 5 jenis yaitu ;
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya kebutuhan barang penggandaan selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran kerja
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja SKPD
penggandaan
cetakan
9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 601.000,- realisasi Rp. 601.000,SDM: 4 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya komponen instalasi penerangan ruangan 25 buah berupa :
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya kebutuhan komponen perkantoran selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran dan kenyamanan kerja
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja SKPD
15 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
listrik
dan
kelistrikan
dan
10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 610.000,- realisasi Rp. 610.000,SDM: 4 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 2 jenis berupa 10 buah bendera dan umbulumbul 2 buah
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kenyamanan dan kelancaran kerja
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja SKPD
11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 1.000.000,- realisasi Rp.1.000.000,SDM: 4 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya bahan bacaan berupa langganan surat kabar selama 12 bulan dan buku perundangundangan sebanyak 4 buku
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
: terwujudnya tambahan pengetahuan bagi pegawai
Dampak (impacts)
: meningkatnya kinerja pegawai
wawasan
dan
ilmu
12) Penyediaan makanan dan minuman Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 5.064.000,5.062.000,- SDM: 30 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya makan dan minum jamuan tamu serta rapat koordinasi sebanyak 27 orang
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kualitas koordinasi dan kinerja SKPD
16 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
realisasi
Rp.
13) Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 28.720.000,28.405.000,-SDM: 30 orang
realisasi Rp.
Keluaran (outputs)
: terlaksananya penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ditingkat Pusat/Luar Provinsi 8 kali dan tingkat Provinsi 19 kali
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kualitas pengambilan kebijakan dalam pembinaan KUMKM di daerah dan peningkatan kinerja SKPD
14) Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 1.920.000,1.920.000,-SDM: 12 orang
realisasi
Rp.
Keluaran (outputs)
: tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi sera konsultasi ke dalam daerah sebanyak 48 kali
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja SKPD dalam pembinaan KUMKM
15) Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 21.506.407,17.689.051,- SDM: 3 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya pembayaran jasa pegawai tidak tetap, penjaga malam, staf sekretariat dan staf bidang pemberdayaan sebanyak 3 orang selama 13 bulan.
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya kebutuhan pegawai tidak tetap
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya keamanan lingkungan dinas
17 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
realisasi Rp.
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja SKPD
b). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 15.748.550,14.897.050,- SDM: 16 orang
realisasi
Rp.
Keluaran (outputs)
: terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 1 unit
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya 1 kendaraan untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas kantor selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan tugas
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja
2) Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 1.850.000,1.850.000,- SDM: 4 orang
realisasi
Rp.
Keluaran (outputs)
: terlaksananya pengadaan printer sebanyak 2 unit
Hasil (outcomes)
: Tersedianya printer untuk menunjang pelaksanaan tugas kantor selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kenyamanan tugas kantor
Dampak (impacts)
: meningkatnya sarana dan prasarana kerja
3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 55.374.348,54.215.456,- SDM: 12 orang
Keluaran (outputs)
: terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 9 unit meliputi service, ganti oli, ganti ban, penggantian suku cadang dan BBM.
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya jasa servis, ganti oli, ganti ban, penggantian suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 9 unit
18 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
realisasi
Rp.
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan tugas
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja SKPD
4) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 1.000.000,1.000.000,- SDM: 4 orang
Keluaran (outputs)
: terlaksananya perbaikan sebanyak 5 unit
Hasil (outcomes)
: terpeliharanya barang mebeleur meja kursi selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kenyamanan kerja aparatur
Dampak (impacts)
: terwujudnya kelancaran tugas kantor
mebeleur
realisasi
Rp.
meja
kursi
c). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp 1.985.850,1.895.150,- SDM: 8 orang
realisasi
Rp.
Keluaran (outputs)
: tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen
Hasil (outcomes)
: tersedianya laporan kinerja sebanyak 1 dokumen
Manfaat (benefits)
: terwujudnya pengendalian dan evaluasi kegiatan
Dampak (impacts)
: meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran
2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 3.309.600,3.166.025,- SDM: 8 orang
Keluaran (outputs)
: tersusunnya laporan sebanyak 1 dokumen
Hasil (outcomes)
: tersedianya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen
Manfaat (benefits)
: terwujudnya bahan pengendalian dan evaluasi kegiatan
19 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
keuangan
realisasi
Rp.
akhir
tahun
Dampak (impacts)
: meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran
d). Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1) Penyusunan Renstra SKPD Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 3.000.000,2.999.750,- SDM: 12 orang
realisasi
Rp.
Keluaran (outputs)
: tersusunnya Renstra Perubahan SKPD sebanyak 1 dokumen
Hasil (outcomes)
: tersedianya pedoman penyusunan program kerja SKPD sebanyak 1 dokumen
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja SKPD
2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 2.338.450,2.338.450,- SDM: 7 orang
realisasi
Rp.
Keluaran (outputs)
: tersusunnya rencana kerja tahun tahun 2015 sebanyak 1 dokumen
Hasil (outcomes)
: tersedianya pedoman perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 sebanyak 1 dokumen
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja SKPD
e). Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1) Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 2.151.600,2.071.500,- SDM: 15 orang
Keluaran (outputs)
: tersusunnya laporan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan selama 12 bulan dan terkoordinasinya penerapan SPIP sebanyak 1 dokumen
20 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
realisasi
Rp.
Hasil (outcomes)
: terlaporkannya hasil identifikasi kemajuan serta permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja SKPD
f). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1) Peningkatan Kerjasama Di Bidang HAKI Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 36.385.550,33.489.788,- SDM: 8 orang
realisasi Rp.
Keluaran (outputs)
: tersosialisasikannya HaKI bagi 25 UMKM dan terfasilitasinya pendaftaran HKI sebanyak 9 produk UMKM, biaya pemeliharaan dan pendaftaran paten 2 produk
Hasil (outcomes)
: terpahaminya materi HKI dan terbitnya HKI serta hak paten
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kreativitas dan inovasi dalam berusaha serta adanya legalitas dan jaminan hukum bagi produk UMKM
Dampak (impacts)
: meningkatnya pendapatan UMKM, penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan perekonomian masyarakat
2) Pengembangan Usaha KUMKM Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 50.746.750,49.348.500,- SDM: 5 orang
Keluaran (outputs)
: magang perajin tenun ATBM sebanyak 10 orang dan bantuan peralatan produksi ATBM untuk Koperasi Tenun Mumbul Kalibawang 1 unit
Hasil (outcomes)
: terpahaminya materi magang bagi perajin tenun dan terpenuhinya kebutuhan peralatan produksi ATBM
Manfaat (benefits)
: pendapatan meningkat
Dampak (impacts)
: perekonomian masyarakat sekitar meningkat
21 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
realisasi Rp.
g). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Masukan (inputs)
:
dana alokasi Rp. 9.635.350,9.635.175,- SDM: 8 orang
realisasi
Rp.
Keluaran (outputs)
:
terpantaunya dan terbinanya pengelolaan penggunaan dana pemerintah yang telah diterima 30 KUMKM
Hasil (outcomes)
:
tertibnya pengelolaan penggunaan dana pemerintah yang telah diterima KUMKM
Manfaat (benefits)
:
meningkatnya efektivitas penggunaan dana dari pemerintah dan tertagihnya angsuran-angsuran pinjaman perkuatan modal dari KUMKM.
Dampak (impacts)
:
meningkatnya usaha, pelayanan KUMKM dan naiknya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari bunga pinjaman.
2) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha bagi KUMKM Masukan (inputs)
:
dana alokasi Rp. 15.026.950,14.876.375,- SDM: 9 orang
realisasi
Rp.
Keluaran (outputs)
:
terinformasikannya peluang kerjasama/kemitraan KUMKM dengan lembaga lain sebanyak 90 KUMKM
Hasil (outcomes)
:
terjalinnya kerjasama /kemtraan 90 KUMKM dengan lembaga lain
Manfaat (benefits)
:
Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk UMKM serta pangsa pasar yang semakin luas
Dampak (impacts)
:
Meningkatnya pendapatan UMKM serta tumbuhnya ekonomi masyarakat
3) Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Masukan (inputs)
:
dana alokasi Rp. 155.000.000,153.000.775,- SDM: 8 orang
Keluaran (outputs)
:
Terlatihnya pengembangan bisnis KUMKM dan tersalurkannya bantuan sarana prasarana produksidan pemasaran 50 KUMKM
Hasil (outcomes)
:
Terpahaminya materi pengembangan bisnis KUMKM dan terpenuhinya kebutuhan peralatan sarana prasarana produksi dan pemasaran 50 KUMKM
Manfaat (benefits)
:
meningkatnya pendapatan KUMKM
Dampak (impacts)
:
meningkatnya perekonomian masyarakat
22 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
realisasi
Rp.
h). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1) Revitalisasi / Pendataan Koperasi Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 12.954.400,12.706.850,- SDM: 7 orang
realisasi
Keluaran (outputs)
: tersusunnya data sebanyak 75 Koperasi
Hasil (outcomes)
: terupdatenya data sebanyak 75 Koperasi
Manfaat (benefits)
: tersedianya bahan dasar pembinaan KUMKM
Dampak (impacts)
: meningkatnya kelancaran dalam kegiatan pemberdayaan KUMKM
Rp.
pelaksanaan
2) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 44.145.250,- realisasi Rp. 41.193.575,SDM: 14 orang
Keluaran (outputs) : tersosialisasinya pronsip-prinsip perkoperasian melalui tangkas terampil , sarasehan dan sosialisasi UU No. 17 tahun 2012 untuk 130 Koperasi Hasil (outcomes)
: Terpahaminya prinsip-prinsip perkoperasian melalui tangkas terampil, sarasehan dan sosialisasi undangundang untuk 130 Koperasi
Manfaat (benefits)
: meningkatnya pemahaman perkoperasian sejak dini
Dampak (impacts)
: Koperasi lebih maju, berkembang dan berprestasi dalam rangka perwujudan ekonomi masyarakt yang lebih baik dan merata
3) Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 30.178.700,- realisasi Rp. 29.797.700,SDM: 15 orang
Keluaran (outputs)
: ternilainya kesehatan KSP/USP dan terbinanya KSP/USP sebanya 250 unit
Hasil (outcomes)
: terevaluasinya kesehatan KSP/USP dan terpahaminya prinsip-prinsip KSP/USP sebanyak 250 unit
Manfaat (benefits)
: Terwujudnya KSP/USP yang mampu menjaga kewajaran aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuaditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri Koperasi.
23 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
Dampak (impacts)
4)
5)
: meningkatnya kualitas kesehatan terwujudnya Koperasi yang genuine.
koperasi
dan
realisasi
Rp.
Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha Keuangan Koperasi Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 30.285.700,30.285.525,- ,- SDM: 8 orang
Keluaran (outputs)
: Terlatihnya auditing dan akuntansi serta manajemen pengelolaan 50 Koperasi
Hasil (outcomes)
: Terpahaminya materi auditing dan akuntansi serta manajemen pengelolaan Koperasi
Manfaat (benefits)
kinerja : meningkatnya pengurus/bendahara koperasi keuangan Koperasi.
Dampak (impacts)
: terwujudnya keteraturan dalam pelaporan keuangan Koperasi yang komprehensif dan akuntabel
pengawas dan dalam mengelola
Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 15.755.800,14.665.800,- SDM: 8 orang
realisasi
Rp.
Keluaran (outputs) : terlaksananya penyuluhan terhadap 26 kelompok pra Koperasi, proses pelayanan perijinan akta pendirian sejumlah 13 koperasi, pembubaran 1 Koperasi dan perubahan anggaran dasar untuk 1 Koperasi Hasil (outcomes)
: meningkatnya jumlah koperasi yang berbadan hukum sebanyak 14 Koperasi
Manfaat (benefits)
: terwujudnya pengakuan dan legalitas keberadaan usaha koperasi dan tersedianya data yang kekinian
Dampak (impacts)
: terwujudnya koperasi yang dapat menjalankan usahanya secara legal
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran RPJMD 2011-2016 yaitu; meningkatnya produktivitas, efisiensi, jumlah dan daya saing usaha kecil, rumah tangga, kecil/menengah dan koperasi. Beberapa indikator kinerja meliputi : Peningkatan
24 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
jumlah UMKM, KUMKM yang
melaksanakan kemitraan, Jumlah Koperasi, Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat, jumlah Koperasi aktif dan peningkatan kuantitas modal KUMKM.
a). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu peningkatan kerjasama di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Pengembangan Usaha KUMKM. Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah terlaksana dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu pertama, Sosialisasi HaKI diikuti 25 peserta,
dilaksanakan
untuk
memberikan
wawasan,
pengetahuan
tentang
pentingnya HKI dan tata cara pengajuan HaKI. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak hukum yang diberikan atas hasil kreasi intelektual (kekayaan intelektual) yang telah diwujudkan secara nyata. Hak hukum ini menimbulkan hak monopoli berupa; hak untuk menggunakan sendiri, hak untuk memberikan izin dan mengalihkan hak tersebut kepada orang lain, dan hak untuk melarang orang lain menggunakan hak tersebut. Hak kekayaan intelektual sendiri sebagai hak hukum terbagi menjadi dua bagian, yakni; hak cipta (copyrights) dan hak milik perindustrian (industrial property rights). Khusus untuk hak milik perindustrian terbagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. Beberapa regulasi yang mengatur HaKI untuk bidang bisnis dan industri, yaitu: kekayaan intelektual berupa seni, sastra dan ilmu pengetahuan diberikan hak hukum berupa hak cipta (UU No. 19 Tahun 2002); untuk kekayaan intelektual berupa temuan di bidang teknologi baik berupa produk atau proses atau pengembangan atau penyempurnaan produk atau proses diberikan hak hukum berupa paten (UU No. 14 Tahun 2001); untuk logo/symbol dagang sebagai kekayaan intelektual diberikan hak hukum berupa merek (UU No. 15 Tahun 2001); untuk kekayaan intelektual berupa kreasi bentuk, konfigurasi dan komposisi dua dimensi atau tiga dimensi yang mempunyai nilai estetika diberikan hak hukum berupa desain industri (UU No. 31 Tahun 2000), sedangkan kekayaan intelektual berupa informasi bisnis/teknologi yang mempunyai nilai ekonomi diberikan hak hukum berupa rahasia dagang (UU No. 30 Tahun 2000).
25 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
Dengan terealisasinya kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian HKI ini memiliki manfaat
bagi penguatan UKM yaitu:
Pertama, mendorong
UKM
menghasilkan produk dan proses yang sifatnya kreatif dan inovatif; Kedua, untuk meningkatkan income generate UKM dalam melakukan kegiatan usahanya; Ketiga, untuk keberlanjutan UKM sendiri dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Sedangkan Pengembangan Usaha KUMKM dilaksanakan dengan kegiatan magang perajin tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) sebanyak
10 orang di
kabupaten Jepara dan pemberian bantuan peralatan produksi ATBM untuk Koperasi Tenun Mumbul Kalibawang sebanyak 1 unit. Setelah mendapatkan pelatihan magang diharapkan dalam pengembangan motif tenun
kabupaten Kulon Progo
semakin baik dan tidak monoton.
b). Program pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM Program ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Pemantauan pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM, Peningkatan dan Pengembangan jaringan Kerjasama usaha bagi KUMKM dan Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau. Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi UMKM yang berhasil memperoleh penerimaan bunga penguatan modal/PAD sebesar Rp.195.200.000,dari target sebesar Rp. 195.275.000,- atau 100,03 %. Kegiatan ini dilaksanakan dengan monitoring dana perkuatan modal dari berbagai sumber baik APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, BUMN maupun lembaga yang lain. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UKM dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi perkembangan dana pemerintah pada KUMKM. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari dana pemerintah yang telah dilaksanakan dan juga sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta meningkatkan akuntabilitas dana pemerintah. Pemantuan pengelolaan dana juga untuk memberikan jaminan terlaksananya kegiatan yang menggunakan dana pemerintah sesuai rencana dengan melakukan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan, mencatat kemajuankemajuan sesuai dengan rencana serta menemukenali kekuatan-kekuatan dan masalah yang timbul, sehingga keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang menggunakan dana pemerintah ini dapat terlihat dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.
26 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
Selain kegiatan pemantauan pengelolaan dana Pemerintah juga dilaksanakan kegiatn peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha bagi KUMKM yang dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu : pertama Sosialisasi kemitraan Bank Mandiri program Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang permodalan yang dapat diakses melalui Bank Mandiri khususnya PKBL, kedua Konsultasi Bisnis Usaha KUMKM melalui PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan usaha UMKM baik dari sisi struktural maupun akses permodalan, ketiga Sosialisasi kemitraan BUMD dengan implementasi penyaluran dana LPDB melalui PD Bank Pasar untuk 30 Koperasi dan 100 UMKM. Sedangkan dalam rangka optimalisasi usaha UMKM di wilayah penghasil tembakau maka dilaksanakan kegiatan Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri
Hasil
Tembakau
dengan
implementasi
kegiatan
melalui
Bintek
pengembangan bisnis bagi 50 UMKM di wilayah industri penghasil tembakau dan pemberian peralatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. 1. KSU Mandiri Kalibiru, Hargowilis Kokap untuk anggota Koperasi (PKL) 2. KSU AL Amin, Jetis, Gerbosari Samigaluh untuk anggota Koperasi (PKL) 3. Kelompok Usaha Maju, Duwet, Banjarharjo, Kalibawang (Usaha Slondok) 4. Kelompok Kobarsari, Jangkang Lor, Sentolo (Tukang Kayu) 5. Kelompok Ngudi Lestari, Balong, Kaligintung, Temon (Makanan Olahan) 6. Kelompok
Permata,
Kopat,
Karangsari,
Pengasih
(Kelompok
perbengkelan) 7.
Kelompok Mekarsari, Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo (Kelompok Usaha Gula Semut)
Pada tahun 2014 telah berhasil diperoleh bantuan perkuatan permodalan, bantuan sarana prasana dan peralatan, untuk pengembangan dan peningkatan kualitas
Koperasi
dan
UMKM
sebesar
total
Rp. 11.986.000.000,-.
Potensi
perkembangan Koperasi dan UMKM sangat baik apabila dilihat dari realisasi perkuatan permodalan yang diperoleh, sedangkan pemetaan (mapping) persebaran dana dan sarana yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
27 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
Tabel 2.1 Perkuatan Modal dan Bantuan Sarana bagi Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014 NO
1
2
3
Nama Program
Penerima
Alamat
Revitalisasi Pasar Tradisional Bantuan Peralatan Kakao Bansos Permodalan
KUD Gangsar
Sentolo, Kulon Progo Kalibawang, Kulon Progo Temon, Kulon Progo Temon, Kulon Progo Wates, Kulon Progo Gendu Jatimulyo Girimulyo Kalibawang, Kulon Progo Galur Kulon Progo
KSU Hapsari
KSU Permata KSU Mekar Jaya KJKS BMT Bangun KSU BMT Giri Makmur
4
Pendampingan KSU Hapsari KUR KSU BMT Amanah
Nominal
900,000,000
300,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
22,000,000
22,000,000
Sumber dana APBN Kemenkop UKM APBN Kemenkop UKM APBN Kemenkop UKM APBN Kemenkop UKM APBN Kemenkop UKM APBN Kemenkop UKM APBN Kemenkop UKM APBN Kemenkop UKM
1,444,000,000 5
Dana Bergulir
30 Koperasi
100 UKM
6
PKBL
8 UMKM
7 UMKM
7
Bantuan Peralatan
2 KOP
Wates Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo
28 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
LPDB 5,000,000,000
5,000,000,000 10.000.000.000 ASEI 230,000,000
180,000,000 410.000.000
Bank Mandiri APBD KAB
132,000,000
8
KUR
7 UMKM Jumlah 45 UMKM 10.960 UMKM Jumlah
Kulon Progo Kulon Progo
11,986,000,000 4.241.000.000 BPD Wates 77.174.225.000 BRI 81.415.225.000
Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulonprogo, 2014
Implementasi penyelenggaraan program ini dapat mewujudkan capaian kinerja di RPJMD yaitu UMKM yang melaksanakan kemitraan dengan target 375 KUMKM terealisasi sebesar 515 KUMKM dan Peningkatan kuantitas modal KUMKM dengan target 8,5 M terealisasi sebesar 11, 9 M meliputi kemitraan dan penguatan modal yang dilakukan KUMKM dengan BUMN melalui Program kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, penguatan modal dari Badan Layanan Umum-Lembaga Pengelolaan Dana Bergulr (BLU-LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM RI. Implementasi penyelenggaraan Program ini mewujudkan capaian Indikator kinerja RPJMD yaitu; Jumlah UMKM sebesar 33.496 unit apabila dibandingkan dengan target pada RPJMD tahun 2014 sebesar 33.491 unit yang meliputi sektor pertanian dan non pertanian yang meliputi Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan dan Jasajasa tersebar di 12 Kecamatan dengan kriteria UMKM sesuai UU No. 20 tahun 2008.
c). Program peningkatan kelembagaan Koperasi Program ini dilaksanakan dengan kegiatan revitalisasi pendataan KUMKM, sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Koperasi, Pelayanan Perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran Koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP dan Diklat organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan Koperasi. Melalui program ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat bagi masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan Koperasi secara modern serta kuat secara kelembagaan. Selain itu dengan program ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas terhadap Koperasi secara utuh sehingga dapat membuka wacana yang positif terhadap Koperasi khususnya bagi generasi muda. Kegiatan Revitalisasi/pendataan dilaksanakan dengan sasaran 75 Koperasi dengan tujuan untuk mendapatkan data yang up to date sehingga dapat memberikan informasi yang akurat bagi pengambil keputusan, masyarakat luas atau pihak yang
29 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
berkepentingan terhadap data koperasi di kabupaten Kulonprogo. Selain itu dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota koperasi dan masyarakat terhadap koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo sehingga Koperasi dapat berkembang dengan lebih maju dan berkualitas. Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip Perkoperasian dimulai dengan kegiatankegiatan menyambut Hari Koperasi ke 67 tahun 2014. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu Tangkas Terampil Perkoperasian, diikuti oleh siswa dari 27 SMP dan 15 SMA/SMK se-Kulon Progo dengan hasil kejuaraan sebagai berikut : Untuk Tingkat SMP dengan hasil sebagai berikut : Juara 1 SMP N 2 Sentolo, Juara 2 SMP N 1 Nanggulan, Juara 3 SMP N 1 Panjatan. Untuk Tingkat SMA/SMK dengan hasil sebagai berikut : peringkat pertama SMK Maarif I Temon, peringkat kedua SMA N I Lendah dan peringkat ketiga SMK N I Girimulyo. Dari hasil kejuaraan tingkat Kabupaten ini para juara 1 akan diajukan ke tingkat DIY. Kemudian dilaksanakan kegiatan Sarasehan dalam rangka memperingati hari Koperasi tingkat kabupaten Kulon Progo yang terpusat di KSU PRI Pepadang Kalibawang dengan peserta kurang lebih 110 orang pengurus Koperasi di wilayah Kulon Progo. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama kemitraan antara Gerakan Koperasi dengan Alfamart serta kemitraan KUMKM dengan PT SGM Yogyakarta. Selain Rangkaian kegiatan ini, bertepatan dengan Hari Koperasi setiap Tahun disampaikan penghargaan tingkat Nasional kepada Koperasi dan Tokoh Koperasi yang berprestasi oleh Presiden RI dan Menteri Koperasi dan UKM RI. Untuk tahun 2014 Bapak Bupati Kulon Progo dr. H. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) dan Ketua Puskopsyah
Kabupaten
Kulon
Progo
Bapak
Haniffudin
masing-masing
mendapatkan Penghargaan Satya Lancana Pembangunan bidang Koperasi dari Presiden RI dan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI sebagai wujud kepeduliannya terhadap pemberdayan dan pembinaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Koperasi Primkop Kartika B.09 Pengasih juga mendapatkan penghargaan Koperasi Berprestasi tingkat nasional untuk kategori Koperasi konsumen. Semua Penghargaan ini diserahkan pada Puncak acara Hari Koperasi tingkat Nasional pada di Medan Sumatra Utara. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan pelayanan perizinan Akta Pendirian, Perubahan AD dan pembubaran Koperasi. Dengan dilaksanakannya Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi maka akan terwujud kepastian hukum bagi koperasi dalam menjalankan usahanya. Dalam
30 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
memperoleh Badan Hukum ada beberapa proses yang harus dilalui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yaitu : sebelum mendirikan koperasi, didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian kemudian dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan Koperasi yang membahas mengenai AD/ART Koperasi, setelah itu dilakukan pembuatan dan penyusunan akta pendirian Koperasi oleh
Notaris
pembuat Akta Koperasi.
Selanjutnya Notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yang akan ditindak lanjuti dengan penelitian dan pengecekan terhadap keberadaan Koperasi, dan terakhir apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap, jika permohonan ditolak maka keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah :
a. Penyuluhan dilakukan pada kelompok : 1. Paguyuban Pedagang Pasar Sentolo, Komplek Pasar Sentolo 2. Paguyuban Lestari Budaya Jawa “Perbowo”, Gunung gempal Rt25/11 Giripeni, Wates 3. Pra Koperasi Mekar, Jogahan, Temon Wetan, Temon 4. Paguyuban Pengusaha Kecil, Karangsari, Pengasih 5. Kelompok Tani Melon “Karya Tani” (Legowo), Pedukuhan X, Patuk, Tirtorahayu, Galur 6. Kelompok Usaha Mandiri Rejo Lestari, Mendiro, Gulurejo, Lendah 7. Pra Koperasi Mitra Usaha Sejahtera, Karang, Jatisarono, Nanggulan 8. LKM Kube Sejahtera 16, Giripurwo, Girimulyo 9. Koppaneka, Jl. Khudori, Wates 10. Masjid Muhammad Wonobroto, Tuksono, Sentolo 11. Pra Koperasi “Agung Mandiri Podomoro”, Dumpoh, Kebonrejo, Temon 12. KAKB (Kelompok Asuh Keluarga Binangun), Wates 13. Forum Rembug Warga Transparansi, Glagah, Temon 14. Pra Koperasi Gilang, Gemilang, Wates 15. LKM Agribisnis Rojokoyo Sembodo, Wates 16. KAKB “ Ngudi Raharjo”, Wates 17. LKM Kube Sejahtera 21, Mendiro, Gulurejo, Lendah 18. LKM “Rojokoyo Sembodo”, Toyan , Triharjo, Wates 19. Subur Manunggal, Tanjungharjo, Nanggulan
31 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
20. Pra Koperasi Aneka Usaha, Bendungan, Wates 21. Kelompok Tani “Manunggal Karyo”, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo 22. Kelompok Tani Prasojo II, Ngentakrejo, Lendah 23. Pra Koperasi Wijaya, Jatingarang Kidul, Nanggulan 24. Paguyuban Air Minnum Masyarakat Yogyakarta (Pam Maskarta), Kaligintung, Temon 25. KSU MPM, JL. Raya Wates Purworejo Km 12 Temon 26. Pim Ranting Muhammadiyah Kokap, Tlogolelo, Hargomulyo, Kokap
b.
Koperasi yang berbadan hukum : 1. KSP “Legowo” No BH: 82/BH/XV.3/IV/2014 tanggal 7 April 2014, beralamat di Pedukuhan X, Patuk, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo 2. Koperasi “Perbowo” No BH: 83/BH/XV.3/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 beralamat di Jl. Sutijab (Driyan), Wates, Kulon Progo 3. KSP “ Mitra Usaha Sejahtera” No BH: 84/BH/XV.3/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 beralamat di Karang, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo 4. KSP “Kube Sejahtera 16” Girimulyo No BH: 85/BH/XV.3/VII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 beralamat di Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo. 5. KSU “Agung Makmur Podomoro”, No BH: 86/BH/XV.3/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 beralamat di Dumpoh, Kebonrejo, Temon, Kulon Progo. 6. KJKS “Kube Sejahtera 21”, No BH: 87/BH/XV.3/X/2014 tanggal
1
Oktober 2014 beralamat di Mendiro, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo. 7.
KOPPANEKA, No. BH: 88/BH/XV.3/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 beralamat di Jl. Khudori No.51 Wates , Kulon Progo.
8. Koperasi “Binangun Sejati”, No BH: 89/BH/XV.3/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 beralamat di Jl. Jogja-Wates Km. 2 Durungan, Wates, Kulon Progo. 9. KSP “Mekar Indah”, No BH : 90/BH/XV.3/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014, beralamat di Temon Wetan, Temon, Kulon Progo. 10. KSU “Mitra Prima Daya”, No BH : 91/BH/XV.3/XI/2014 tanggal 20 November 2014, beralamat di Driyan, Wates, Kulon Progo. 11. KSU “Rojokoyo Sembodo”, No. BH: 92/BH/XV.3/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 beralamat di Sogan, Wates, Kulon Progo. 12. KSU “Tirto Menoreh”, No.BH:93/BH/XV.3/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 beralamat di Siwates,Kaligintung,Temon,Kulon Progo. 13. KSP “Wijaya”, No BH: 94/BH/XV.3/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 beralamat di Jatingarang Kidul, Nanggulan, Kulon Progo.
32 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
c.
Koperasi yang melakukan Perubahan Anggaran Dasar : Nama Koperasi
:
PRIMKOPTI
Alamat
:
Jl. Purworejo Km 1 Wates,, Kulon Progo
No BH, tanggal
:
1257/BH/XI, tanggal 12 Oktober 1982
No PAD
:
11/PAD/XV.3/XII//2014 tanggal 11 Desember 2014
d. Koperasi dalam proses pembubaran : Nama Koperasi
:
KSU “BMT Dana Mandiri”
Alamat
:
Jl. Sutijab No.5, Wates, Kulon Progo
No BH, tanggal
:
518/37/BH/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005
No Pembubaran, tgl
:
04/Pemb.BH/XV.3/II/2014 tanggal 3 Februari 2014
Realisasi dari Pelayanan pengesahan badan hukum Koperasi tahun 2014 ini adalah berdirinya Koperasi baru sebanyak 13 Koperasi atau meningkat sebesar 3,3 % apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Untuk menilai kinerja Koperasi khususnya KSP/USP maka dilaksanakan penilaian Kesehatan Koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menekan jumlah koperasi tidak sehat yang ada di Kabupaten Kulonprogo. Program ini diselenggarakan dengan beberapa kegiatan antara lain : Pelaksanaan penilaian kesehatan didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan berbagai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang menyertainya. Penilaian ini bertujuan untuk memacu dan memicu pengelolaan koperasi simpan pinjam baik yang berpola konvensional maupun syariah agar dapat dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu kewajaran aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi. Adapun data kesehatan sebagian KSP/USP yang dinilai seperti terlihat dalam tabel berikut
Tabel 2.2 Status Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014 Jumla No
Tahun
h yang dinilai
Predikat Kesehatan Sehat Jml
%
Cukup Sehat Jml
%
33 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
Kurang sehat Jml
%
Tidak sehat Jml
%
1
2011
273
123
45,05
130
47,61
20
7,32
0
0
2.
2012
275
125
45,45
132
48
18
6,54
0
0
3.
2013
275
136
49,45
127
46,18
12
4,36
0
0
4.
2014
250
133
53,20
107
42,80
10
4,00
0
0
Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulonprogo, 2014 Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan organisasi Koperasi maka dilaksanakan kegiatan Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha dan keuangan Koperasi. Terselenggaranya Diklat sebanyak 2 kali meliputi Diklat Akuntansi Simpan Pinjam untuk Bendahara/Juru Buku/Pengelola KSP/USP sebanyak 2 angkatan dengan peserta 30 orang dan Diklat audit bagi Pengawas Koperasi sebanyak 1 angkatan dengan peserta 30 orang Pengawas. Diharapkan dengan pelaksanaan diklat ini dapat mengatasi beberapa permasalahan yang sering dihadapi Koperasi yaitu terkait administrasi keuangan / pembukuan yang kurang baik dan pengawasan yang kurang akuntabel. Dampak dari keikutsertaan dalam diklat ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas para pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tercipta laporan keuangan yang baik dan akhirnya berdampak pada kualitas Koperasi yang terpercaya dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Selain itu juga bagi pengawas sangat bermanfaat untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan
dan
pengelolaan
Koperasi
melalui
langkah-langkah
pemeriksaan yang meliputi: analisis, pengecekan, komparasi, konfirmasi, footing, inspeksi, verifikasi, rekonsiliasi, testing, penelusuran dan vouching (memeriksa dokumen dasar). Implementasi program diatas dapat mewujudkan beberapa capaian kinerja di RPJMD yaitu: Jumlah Koperasi target 363 unit, realisasi capaian 365 unit, Ini menunjukkan pengembangan dan pembinaan kelembagaan serta organisasi Koperasi tahun 2014 berjalan baik dengan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah pusat, Perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan usaha Milik Daerah (BUMD), Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda), Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia (Hipmikindo) dan lembaga lainnya. Selain itu Implementasi program peningkatan kelembagaan Koperasi dapat mewujudkan capaian kinerja di RPJMD yaitu ; Koperasi aktif target 92,56% dengan realisasi capaian 93,15% atau 340 Unit.
34 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
3. INOVASI Inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi dan UMKM khususnya menghadapi dinamika perekonomian global serta mengoptimalkan produk unggulan Kulon Progo dengan melakukan Take Over Toko Modern Alfamart oleh 3 Koperasi yaitu Koppaneka Wates, Bima Wates dan KSU BMT Giri Makmur Girimulyo.
4. Prestasi Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UMKM Prestasi untuk tingkat nasional selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1). Bapak Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memperoleh Penghargaan Satya Lancana Pembangunan Bidang Koperasi dari Presiden RI 2). Bapak Haniffudin, Ketua Puskopsyah Kabupaten Kulon Progo memperoleh Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI 3). Koperasi Primkopkartika B-09 memperoleh penghargaan Koperasi Berprestasi untuk kategori Koperasi konsumen
5. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi dan UMKM saat ini adalah: 1) Pembatalan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 2) Ada beberapa Koperasi yang belum melaksanakan RAT 3) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen Koperasi. 4) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agribisnis) yang dikelola oleh Koperasi masih sangat terbatas dan belum optimal. 5) Wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan entrepreneur mentality yang masih kurang 6) Beberapa LKM atau Kelompok Pra Koperasi belum mengajukan Badan Hukum 7) Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin
kemitraan,
mengembangkan
jaringan
usaha,
pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen
35 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
penguasaan
dan
Solusi 1) Pembinaan yang berkesinambungan dan bersinergi telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi, antara lain dengan pelaksanaan program yang terarah dan tepat sasaran dengan implementasi kegiatan–kegiatan yang terfokus. Di bidang organisasi, manajemen, usaha dan keuangan Koperasi, serta pelayanan badan hukum Koperasi. 2) Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. 3) Perlu Diklat Kewirausahaan yang komprehensif berkelanjutan. 4) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap LKM maupun Kelompok Pra Koperasi yang belum berbadan hukum untuk segera beralih menjadi Koperasi sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM dan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan UKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A
tahun
2009,
Nomor
01/SKB/M.KUKM/IX/2009
dan
Nomor
11/43A/KEP.GB/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.
B. Realisasi Pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya.
1. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2014 pada Perubahan RPJMD Tahun 2011-2016 1) Indikator Kinerja Daerah
36 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Daerah Capaian KInerja No
1
Sa Tuan
Indikator Sasaran
2 Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi
3
Tahun 2013 4
Rp (jt)
2014 Target
Realisasi
5
6
476.33
454.16
458.38
40
40.65
41.21
%
2). Indikator Kinerja SKPD Tabel 2.4 Indikator Kinerja SKPD
Capaian KInerja No
1
Indikator Program
Sa Tuan
2 Capaian Jumlah Koperasi Aktif Capaian Peningkatan Kualitas UMKM
Tahun 2013
2014 Target
Realisasi
5
6
3
4
%
92,35
92,56
93,15
109,79
93,82
110,67
%
2. Koperasi Secara umum jumlah perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2013 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan sebagai berikut : Tabel 2.5 Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014 No.
Uraian
1
Jumlah koperasi
Satuan
2013
Unit
37 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
2014 353
365
No.
Uraian
Satuan
2
Jumlah anggota
Orang
3
Jumlah simpanan
4
Jumlah modal sendiri
5
Jumlah modal luar
2013
2014 80.109
82.343
Rp.
76.795.982.000
84.685.727.126
Rp.
67.548.123.000
75.241.108.049
Rp.
124.627.195.000
142.791.702.938
6
Volume usaha
Rp.
154.030.027.000
164.159.722.253
7
Jumlah SHU
Rp.
4.363.854.000
4.586.280.254
8 Jumlah asset Rp. 196.539.173.000 Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulonprogo, 2014
218.424.600.335
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam` proses pembinaan selama ini ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian yaitu terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM, antara lain : 1. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM pada sumber-sumber informasi 2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar 3. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi 4. Kurangnya kemampuan UMKM dalam mengembangkan manajemen 5. Kurangnya kemampuan UMKM dalam menjalin kemitraan dan mengembangkan jaringan usaha.
Oleh karena itu pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.
Berikut data UMKM kabupaten Kulonprogo yang diperoleh dari Kompilasi berbagai sumber : Tabel 2.6 Data Perkembangan UMKM Tahun 2013-2014 No
Sektor Ekonomi
38 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
Th 2013
Th 2014
dari
1 Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan 2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Bangunan 5 Perdagangan, Hotel dan Restoran a. Hotel dan Restoran b. Pedagang Pasar c. Pedagang di luar pasar d. Pedaki 6 Pengangkutan dan Komunikasi 7 Jasa-jasa
1,654 33 20,498 207
1,691 53 20.105 211
59 1,321 9,336 113 95 75 33.391
59 2,000 9.336 113 98 77 33.743
Sumber data: Kompilasi Data SKPD Kab. Kulonprogo, 2014
39 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
BAB III PENUTUP
A.
KESIMPULAN Urusan Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo adalah Dinas Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sesuai Perda No. 3 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah. Pada Tahun 2014 fungsi tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2014. Realisasi anggaran dapat dirinci sebagai berikut: 1. Total Anggaran SKPD : Rp. 2.359.388.605,2. Realisasi Belanja SKPD : Rp. 2.319.588.195,3. Realisasi Belanja Modal SKPD : Rp. 73.972.898,4. Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD : Rp. 481.872.311,5. Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD : Rp. 57.715.456,-
B. HAMBATAN/PERMASALAHAN Dalam melaksanakan urusan wajib Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo menghadapi hambatan dan permasalahan, sebagai berikut : 1. Kurangnya kemampuan aparatur dibidang teknis fungsional karena terbatasnya kegiatan diklat teknis baik di tingkat daerah maupun dari tingkat Pusat. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja dan prasarana penunjang kegiatan khususnya dalam pengembangan informasi pasar, informasi investasi dsb; 3. Keterbatasan ketersediaan anggaran, 4. Kondisi Koperasi dan UMKM yang pada umumnya masih terbatas baik dalam aspek motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, tekhnologi, permodalan, dll; 5. Kurangnya jaminan pasar yang akan menyerap hasil produksi, termasuk jaringan distribusi bagi jalur pemasaran yang efisien; 6. Kemitraan usaha antar koperasi dan non Koperasi belum terjalin sebagaimana mestinya 7. Kurangnya koordinasi dengan institusi pengampu di tingkat pusat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.
40 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014
C. SARAN Berbagai permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan program/kegiatan pada
Tahun
2013
hendaknya
menjadi
bahan
evaluasi
bagi
pelaksanaan
program/kegiatan pada masa yang akan datang. Untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa yang akan datang, perlu ditingkatkan koordinasi dengan stakeholder maupun instansi yang lain, khususnya dalam hal : 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat formal/non formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga Dinas Koperasi dan UMKM dapat berperan secara optimal dalam menjalankan tugas sebagai pembina sektor perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Kulon Progo. 3. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap usaha kecil menengah perlu ditingkatkan terutama dalam hal realisasi anggaran karena sektor tersebut merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Kulon Progo dan terbukti memberikan sumbangan pendapatan daerah dan PDRB yang cukup besar.
Wates, 12 Januari 2014 Kadinas Koperasi dan UMKM
Dra. Sri Harmintarti, Pembina Tk I/IVb NIP. 19620729 199403 2 005
41 Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014