BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom
Kabupaten
dalam
Lingkungan
Daerah
Provinsi
Sumatera Tengah, Kabupaten Merangin yang semula ibukotanya berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo. Selanjutnya Dalam perkembangannya Daerah Tingkat I Jambi yang dibentuk berdasarkan
Undang-undang
Nomor
81
Tahun
1957
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Jambi dirubah menjadi UU No. 81 Tahun 1958 yang wilayahnya terdiri dari Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Pada Tahun 1958 rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD Peralihan dan DPRDGR bertempat di Muara Bungo dan Bangko mengambil keputusan antara lain: 1. Mendesak
Pemerintah
Pusat melalui
Menteri
Dalam
Negeri
untukmemekarkan Kabupaten Merangin menjadi 2 (dua) kabupaten antara lain: a. Kewedanaan
Muara
Bungo
dan Kewedanaan
Muara Tebo
menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo dengan Ibukotanya Muara Bungo. b. Kewedanaan
Sarolangun
dan Kewedanaan
Bangko menjadi
Kabupaten Bangko dengan Ibukotanya Bangko. 2. Mengirim
delegasi
ke
Jakarta untuk menghadap Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur Propinsi Jambi guna memperjuangkan keputusan tersebut. Sebagai perwujudan dari tuntutan rakyat tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II yang mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagai Pemekaran Daerah:
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
1
1. Kabupaten Merangin menjadi: 1. Pemerintah
Daerah
Tingkat
II
Sarolangun
Bangko
berkedudukan di Bangko. 2. Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara Bungo. 2. Kabupaten Batanghari menjadi: 1. Pemerintah Daerah Tingkat II Tanjung Jabung berkedudukan di Kuala Tungkal. 2. Pemerintah Daerah Tingkat II Batanghari berkedudukan di Kenali Asam.
Pada Tanggal 12 September 1965 dilakukan pelantikan Bapak M. Saidi (almarhum) sebagai Pejabat Bupati Kepala daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan diadakan penurunan papan nama Kantor Bupati Merangin dan diganti dengan papan nama Kantor Bupati Muara Bungo Tebo. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tanggal 19 Oktober 1965 dinyatakan sebagai Hari Jadi Kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkan penyebutannya dan dengan tidak mengurangi makna keputusan dan jiwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 dan Keputusan DPRDGR Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, ditetapkan dengan sebutan Kabupaten Bungo Tebo. Seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan pembangunan, maka paska reformasi Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.
Sehubungan dengan itu
tanggal 19 Oktober dinyatakan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bungo saja, dengan motto: Langkah Serentak Limbai Seayun. Secara garis besar, pembentukan Kabupaten Bungo didasarkan kepada: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
2
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Adapun penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD didasarkan atas: 1.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
3
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
kepada
Pemerintah,
Laporan Keterangan PertanggungJawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Keputusan
Kepala
Lembaga
Administrasi
Negara
Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 17);.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban
kepada
DPRD,
sesuai
dengan
dokumen perencanaan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
4
Kepala
Daerah
wajib
menyampaikan
Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Daerah
(DPRD).
Secara
prinsip
LKPJ
Laporan
Keterangan
Perwakilan
Rakyat
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat yang direpresentasikan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD setelah pemberitahuan oleh DPRD terkait masa jabatannya. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai: (i) Kebijakan Umum Anggaran (KUA); (ii) pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; (iii) penyelenggaraan urusan desentralisasi;(iv)
penyelenggaraan
tugas
pembantuan;
dan
(v)
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
B. Gambaran Umum Daerah
a). Kondisi Geografis
Secara geografis Kabupaten Bungo berada pada posisi antara 01008’ sampai 01055’ Lintang Selatan dan antara 101027’ sampai 102030’ Bujur Timur.
Sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya (Sumbar), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin, sebelah barat berbatasan
dengan
Kabupaten
Dharmasraya
(Sumbar)
dan
Kabupaten Kerinci serta sebelah timur dengan Kabupaten Tebo.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
5
Posisi
demikian
menempatkan
Bungo
sebagai
daerah
perlintasan dari Provinsi Jambi ke Sumatera Barat juga sebagai penghubung antara kabupaten-kabupaten di wilayah Jambi bagian timur (Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Batanghari), dengan bagian barat (Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo,
Kabupaten
Sarolangun,
Kabupaten
Merangin
dan
Kabupaten Kerinci). Di masa mendatang aksesibilitas ini harus termanfaatkan secara lebih baik sehingga dapat mendorong pusat pertumbuhan wilayah yang nyata, khususnya di Sumatera Bagian Tengah. Keberadaan pusat pertumbuhan ini ke depan menjadi penting, mengingat
keunggulan
bersaing
Kabupaten
Bungo
dalam
menyediakan sarana transportasi berupa transportasi udara lebih baik dibanding dengan kabupaten lain. Luas Kabupaten Bungo adalah 4.659 km2 dengan topografi datar, berbukit-bukit hingga curam dengan ketinggian antara 100 hingga lebih dari 1.000 m dpl. Kabupaten Bungo merupakan daerah beriklim tropis dengan curah hujan 2.577mm/tahun (138 hari/tahun) dengan jenis tanah yang mendominasi adalah latosol, podsolik, komplek latosol, dan andosol. Kondisi lahan di Kabupaten Bungo secara umum adalah morfologi datar, bertekstur agak kasar, dengan ketersediaan air yang cukup karena dilalui 4 buah sungai besar.
Lahan
bergelombang dengan kemiringan tanah kurang dari 40% yang mencapai 80% dari luas wilayah. Kondisi ini sangat cocok untuk pengembangan
tanaman
perkebunan.
Sedangkan
sisanya
sebanyak 20% luas wilayah dengan kemiringan lebih dari 40% termasuk dalam kawasan lindung.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
6
b). Gambaran Umum Demografis
Berdasarkan
data
demografis
hasil
proyeksi
Sensus
Penduduk Tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Bungo sebanyak 320.300 orang yang terdiri dari 163.899 orang laki-laki dan 156.401 perempuan dengan sex ratio sebesar 104,79. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 sebesar 310.737 orang, maka pertumbuhan penduduk Kabupaten Bungo sebesar 3,08%. Komposisi umur merupakan faktor yang sangat penting dalam demografi,
terutama
dalam
berbagai
analisis
kependudukan.
Menurut komposisi umur penduduk, yang dimaksud dengan penduduk tua adalah bila penduduk berumur kurang dari 15 tahun maksimal 30 persen dan penduduk umur 65 tahun keatas minimal 10 persen dari penduduk pada suatu wilayah. Sementara, penduduk muda adalah bila penduduk berumur kurang dari 15 tahun maksimal 40 persen dan penduduk umur 65 tahun keatas maksimal 5 persen. Komposisi penduduk Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa 31 persen penduduk berusia muda (umur 0-14 tahun), 63 persen berusia produktif (umur 15-60 tahun), dan hanya 5 persen yang berumur 60 tahun lebih, sehingga berdasarkan angka mutlaknya diperoleh angka ketergantungan sebesar 57,93. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 57 orang penduduk usia tidak produktif. Semakin besar angka ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, berarti semakin besar hambatan atas upaya perkembangan daerah. Secara umum penduduk Kabupaten Bungo masih bergantung kepada sektor pertanian dalam arti luas.
Berdasarkan data yang
diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bungo terlihat bahwa 27,49% dari jumlah penduduk bekerja dibidang pertanian.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
7
Gejala lain yang teramati adalah adanya konsentrasi atau pertambahan kelompok penduduk di usia semakin tua. Hal ini dikarenakan bertambahnya kualitas kependudukan berkat perbaikan kualitas gizi sehingga membuat meningkatnya angka harapan hidup. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Bungo masih berkisar pada usia 67 tahun. Pada Tahun 2014, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan secara nasional untuk menggunakan data online berbasis sistem Data Pokok Pendidikan yang diinput oleh masing-masing sekolah ke dalam aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk jenjang sekolah dasar wajib menggunakan data online berbasis sistem Data Pokok Pendidikan yang diinput oleh masing-masing sekolah kedalam aplikasi dan jenjang pendidikan menengah menggunakan Pemerintah
sistem
Kabupaten
Data Bungo
Pokok telah
Pendidikan
Menengah.
melaksanakan
program
database tersebut secara menyeluruh sehingga validasi data dapat sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bungo
dalam
meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana, peralatan, dan fasilitas pendidikan yang nantinya akan membawa konsekuensi pada perkembangan APK dan APM disemua jenjang pendidikan. APK pada Tahun 2014, untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 112,76%, APK jenjang SMP/MTS sebesar 98,65% dan APK untuk jenjang pendidikan SMA/MA sederajat 81,11%. Nilai APM pada Tahun 2014 untuk jenjang SD sederajat sebesar 99,33%, untuk jenjang SMP/MTS sebesar 88,14%
dan
untuk jenjang pendidikan SMA sederajat sebesar 63,92%.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
8
c). Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Daerah
Potensi daerah yang menjadi andalan dan merupakan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Kabupaten Bungo adalah sumber daya pertanian dan perkebunan. Komoditi tanaman pangan berupa padi dan palawija telah dikenal sejak lama dan terus berkembang dengan baik.
Pada Tahun 2014
produksi padi mencapai 53.646 ton, kedelai 1.009 ton dan jagung 5.820 ton. Dengan penambahan lahan dan penerapan teknologi pertanian, maka produksi masing-masing komoditas tersebut masih dapat ditingkatkan. Tanaman
perkebunan
yang
menjadi
primadona
di
Kabupaten Bungo adalah karet dan kelapa sawit yang sudah sejak lama menjadi salah satu sektor penghasilan utama masyarakat.
Kurang lebih sebesar 55% penggunaan wilayah
Kabupaten Bungo merupakan wilayah perkebunan. Luas hutan menempati urutan kedua dalam penggunaan jenis lahan. Kurang lebih 30% luas wilayah Kabupaten Bungo merupakan kawasan hutan. Hal ini telah sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 18 yang berbunyi ”minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional”. Hasil hutan berupa kayu dan non kayu menjadi kontributor terhadap perekonomian secara umum, baik terhadap penerimaan pembangunan dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta pembukaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan Data Profil Investasi Kabupaten Bungo Tahun 2009,
Kabupaten
Bungo
memiliki
potensi
sumberdaya
pertambangan yang meliputi batu bara, emas, minyak bumi, bijih
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
9
besi, granit dan pasir kuarsa. Kabupaten
Bungo
memiliki
Bahan tambang batu bara di kualitas
cukup
baik
dengan
kandungan kalori antara 5.000-7.300 kalori.
Saat ini bahan
tambang
oleh
batu
bara
sudah
diusahakan
beberapa
perusahaan, selain itu masih ada perusahaan lainnya yang tengah dalam proses perizinan. Selanjutnya, potensi emas di Kabupaten Bungo terdiri dari dua sumber yaitu emas primer dan emas sekunder. Potensi ini tersebar di beberapa lokasi antara lain Kecamatan Rantau Pandan yang memiliki cadangan emas sebesar 14.400 kg, Kecamatan Pelepat (87.000 kg), Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang (25.000 kg), Kecamatan Tanah Sepenggal (10.000 kg), Kecamatan Pelepat Ilir (13.000 kg) serta Kecamatan Jujuhan (11.000 kg). Kabupaten Bungo memiliki indikasi adanya cadangan minyak bumi yang tersimpan di kedalaman 500–800 meter di beberapa kecamatan.
Kecamatan-kecamatan tersebut antara
lain Kecamatan Jujuhan dengan 4 titik bor, Kecamatan Rantau Pandan (4 titik bor), Kecamatan Tanah Sepenggal (2 titik bor), Kecamatan Tanah Tumbuh (3 titik bor) dan Kecamatan Pasar Muara Bungo (2 titik bor). Sebaran ini merupakan potensi untuk dieksploitasi menjadi sumber pendapatan asli daerah. Keberadaan potensi bahan tambang dan sumber daya mineral memang memberikan manfaat ekonomis cukup berarti bagi masyarakat dan daerah. Akan tetapi perlu diwaspadai kemungkinan timbulnya kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
Bidang
ekonomi
menjadi
bidang
krusial
dalam
merencanakan dan mengevaluasi pembangunan, termasuk
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
10
dalam mengukur keberhasilan otonomi daerah. Karena salah satu ukuran keberhasilan otonomi daerah adalah adanya peningkatan pendapatan masyarakat. PDRB selama lima tahun terakhir menunjukkan trend yang cenderung meningkat setiap tahunnya yang diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bungo. Namun,
bila dibandingkan dengan Standar Bank Dunia,
perekonomian di Kabupaten Bungo masih di bawah standar. Dalam kaitan ini, struktur perekonomian, pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder bahkan tersier menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Hasil evaluasi kinerja perekonomian biasanya didukung oleh peran dan kontribusi Usaha Mikro, Industri Kecil dan Koperasi. Peran bidang ini pada perekonomian menjadi penting karena digerakkan dan menggerakkan masyarakat yang ternyata dapat menopang kehidupan masyarakat dalam menghadapi krisis yang pernah terjadi. Hasil pembangunan Kabupaten Bungo juga melihat kondisi pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita serta tingkat inflasi sebagai indikator makronya. Berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo pada Tahun 2013 bahwa perekonomian di Kabupaten Bungo masih didominasi oleh sektor pertanian yang dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bungo yakni sebesar 26,85 persen.
Sektor kedua yang cukup berperan adalah sektor
perdagangan, hotel dan restauran sebesar 17,98 persen, sektor lainnya yakni sektor pertambangan dan penggalian sebesar 15,67 persen. Adapun kontribusi jenis lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bungo Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
11
Tabel 1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun Data 2012 2013* 2 4 5 PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha* Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan 1,497,162.27 1,673,325.85 Pertambangan dan Galian 898,276.97 976,558.57 Industri pengolahan 212,145.15 250,360.10 Listrik, gas, air bersih 36,092.86 42,035.73 Bangunan 559,077.27 645,342.90 Perdagangan, hotel dan restoran 958,713.01 1,120,374.03 Pengangkutan dan komunikasi 322,975.65 393,328.35 Keuangan, persewaan, jasa 255,690.27 303,726.35 Jasa-jasa 706,065.88 827,724.72 URAIAN DATA
Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo Tahun 2013
Grafik 1.3. PDRB per Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku 1,800,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 -
2012 2013*
Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Bungo juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2012 pendapatan per
kapita
masyarakat
sebesar
Rp.
17.003.432,22
dan
meningkat mencapai Rp. 18.787.000 pada Tahun 2013. Pada Tahun 2014 pendapatan perkapita diproyeksikan sebesar Rp. 20.757.654,36. Grafik peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Bungo dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
12
Grafik 1.4. Pendapatan per Kapita atas dasar Harga Berlaku
19,000,000.00 18,500,000.00 18,000,000.00 Pendapatan Perkapita
17,500,000.00 17,000,000.00 16,500,000.00 16,000,000.00 2012
2013
Prestasi pembangunan Kabupaten Bungo juga dapat dilihat dari stabilnya pertumbuhan ekonomi yaitu mencapai 7,48 persen pada Tahun 2013, angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Nasional yang hanya mencapai 5,78 persen. Pada Tahun 2014 diharapkan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo konsisten atau minimal mencapai kisaran antara 7,5-8 persen.
C. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bungo adalah untuk memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Tujuan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bungo adalah untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
13
D. Sistematika Penulisan
Sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bungo kepada DPRD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014 didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah,
Dan
Informasi
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Bungo, terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN;
Berisi tentang Dasar Hukum, Gambaran Umum Daerah, Gambaran Umum Demografis dan Kondisi Ekonomi meliputi Potensi Unggulan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi/PDRB, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH;
Berisi tentang Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD) dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
Berisi tentang Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi Kebijakan Umum, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Target dan Realisasi Pendapatan serta Permasalahan dan Solusi.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
14
BAB IV
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH;
Berisi
tentang
Urusan
Wajib
dan
Urusan
Pilihan
yang
dilaksanakan,meliputi program dan kegiatan, realisasi, permasalahan dan solusi.
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN;
Menguraikan tentang Tugas Pembantuan yang diterima, terdiri dari Dasar Hukum, Instansi Pemberi Tugas Pembantuan, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan, Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya, Sumber dan Jumlah Anggaran, serta Permasalahan dan Solusi.
PENUTUP;
Menguraikan tentang hal-hal pokok, sebagai ringkasan eksekutif atas rangkaian kegiatan dan hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bungo.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
15
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
A. VISI DAN MISI
1. Visi Kabupaten Bungo
Pelaksanaan pembangunan Tahun 2014 merupakan tahun keempat RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2011–2016, dan setiap tahunnya menunjukkan keberhasilan dan kemajuan dalam rangka mewujudkan visi “BUNGO MANDIRI, AMAN, DAN SEJAHTERA (MAS) TAHUN 2016”.
Mandiri
: Kondisi
yang
kemandirian
menggambarkan
masyarakat
dan
terwujudnya
pemerintah
dalam
bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik, sehingga menjadikan masyarakat dan pemerintah yang tangguh dan mandiri. Aman
: Kondisi yang memperlihatkan perwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia yang tinggi.
Sejahtera : Kondisi semua lapisan masyarakat dapat terpenuhi hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang, dan perumahan secara merata.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
16
2. Misi Kabupaten Bungo
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut : 1. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa ke hadirat Allah SWT, serta meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan. 2.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan
udara
yang
mendorong
sekaligus
mendukung
kemajuan perekonomian daerah. 3.
Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah, efisien, efektif, bersih dandemokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara prima.
4. Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian
rakyat
dengan
mendorong
pengembangan
simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri kecil, perdagangan dan jasa, serta koperasi. 5. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara cerdas dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan hidup. 6. Meningkatkan pembangunan
sumber-sumber melalui
pendanaan
penciptaan
iklim
dan
investasi
kondusif
untuk
pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. 7. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya melalui partisipasi aktif masyarakat. 8. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan beragama, adat istiadat dan budaya guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
17
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
Dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bungo, maka perlu disusun
strategi
dan
arah
kebijakan
pembangunan,
guna
mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal secara efektif dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kompetitif dan kondisi sosial yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai dalam mencapai sasaran pembangunan secara berkelanjutan.
1. Strategi Pertumbuhan
Pemerintahan menaikkan
Kabupaten
pertumbuhan
Bungo
ekonomi,
optimis
terutama
untuk
diharapkan
terus dari
sumbangan beberapa sektor dominan seperti perdagangan, hotel dan
restoran,
industri
pengolahan
serta
pengangkutan
dan
komunikasi yang menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini karena komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo sangat kuat untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, sehingga menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bungo. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo pada Tahun 2013 mencapai
7,48%.
Pertumbuhan
ini
sedikit
melambat
jika
dibandingkan dengan Tahun 2012, hal ini dikarenakan menurunnya harga beberapa komoditi perkebunan seperti karet dan sawit pada Tahun 2013. Sedangkan dari sisi struktur perekonomian dan sektor pertanian, terutama dari komoditi dan potensi unggulan berperan dalam
memberikan
pembentukan
kontribusi
PDRB
Kabupaten
yang
cukup
Bungo
besar
disusul
terhadap
oleh
sektor
pertambangan, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
18
2. Strategi Koordinasi
Dalam rangka menggerakkan seluruh potensi yang dimemiliki daerah untuk percepatan pembangunan daerah, maka dibutuhkan koordinasi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Koordinasi internal dibutuhkan untuk menggerakkan potensi dan sinergi antar program dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas sumberdaya yang dimiliki, upaya ini diikuti oleh koordinasi eksternal guna mendorong permintaan produk dari luar Kabupaten Bungo, termasuk koordinasi dalam rangka membuka kesempatan bagi penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang dampaknya akan bernuansa pada perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Koordinasi dilakukan secara horisontal dan vertikal.
3. Strategi Pelayanan
Strategi pelayanan merupakan faktor penting dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dan swasta untuk berusaha. Pelayanan tidak hanya mendorong munculnya investasi, akan tetapi faktor-faktor percepatan pembangunan lainnya diberi porsi yang sama seperti pelayanan dibidang pendidikan untuk meningkatkan
kecerdasan
masyarakat,
pelayanan
kesehatan
masyarakat dan pelayanan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang merupakan kunci keberhasilan sektor-sektor lain.
4. Strategi Evaluasi Kinerja
Strategi ini merupakan penilaian terhadap berbagai komponen seperti inidikator kinerja dan rencana kinerja yang berkaitan dengan indikator keluaran dan hasil.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
19
Program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPD dan dilaksanakan oleh SKPD teknis dengan sasaran dan indikator keluaran serta hasil dan target kinerja yang telah ditetapkan, digunakan untuk mengukur keberhasilan SKPD, sehingga asas manfaat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.
C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bungo selama 5 (lima)
tahun
mendatang.
Untuk
mempertegas
arah
kebijakan
pembangunan dengan target tercapainya Visi Bungo MAS 2016, maka disusunlah 8 (delapan) misi dengan penjabarannya berupa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.
Adapun strategi dan arah
kebijakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bungo tahun 2011– 2016 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia melalui peningkatan masyarakat yang beragama dan berbudaya, dengan fokus kepada : a. Peningkatan Layanan Kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. b. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya. c. Peningkatan
Jaminan
Kesejahteraan
Sosial
bagi
seluruh
masyarakat
2. Peningkatan penguatan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah, dengan fokus kepada : a. Peningkatan aktivitas usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam perekonomian daerah. b. Peningkatan daya saing dari produk unggulan daerah melalui agroindustri.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
20
3. Peningkatan infrastruktur pelayanan masyarakat yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih luas a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, listrik dan air bersih. b. Peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan untuk rakyat.
4. Peningkatan penerapan tata pemerintahan yang baik a. Peningkatan tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum b. Peningkatan kualias layanan birokrasi, ketentraman dan ketertiban masyarakat
D. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
Berdasarkan visi, misi dan sasaran yang harus dicapai dalam Tahun 2014, serta dengan memperhatikan berbagai masalah dan tantangan yang harus diatasi, serta sinergi antar program dan kegiatan yang saling terkait cukup tinggi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bungo pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Prioritas pembangunan Sumberdaya Manusia, dengan titik berat pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Sektor ini diharapkan dapat
menciptakan sumberdaya manusia yang mampu mengelola potensi yang ada di Kabupaten Bungo.
Fokus dan kegiatan prioritas sektor pendidikan pada Tahun 2014, antara lain : 1) Pembangunan gedung sekolah 2) Penambahan ruang kelas dan laboratorium
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
21
3) Pengadaan meubeler sekolah 4) Pengadaan alat peraga 5) Rehabilitasi sedang dan berat bangunan sekolah 6) Penyelenggaraan pendidikan alternatif untuk memberi pelayanan bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal melalui penyetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA. 7) Pembangunan mutu program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 8) Pembangunan
prasarana
pendukung
yang
mencakup
perpustakaan, laboratorium, dan komputer. 9) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan usia dini. 10) Peningkatan mutu pendidikan non formal 11) Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. 12) Pengembangan budaya baca
Pada Tahun 2014, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan secara nasional untuk menggunakan data online berbasis sistem Data Pokok Pendidikan yang diinput oleh masing-masing sekolah ke dalam aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk jenjang sekolah dasar wajib menggunakan data online berbasis sistem Data Pokok Pendidikan yang diinput oleh masing-masing sekolah kedalam aplikasi dan jenjang pendidikan menengah menggunakan Pemerintah
sistem
Kabupaten
Data Bungo
Pokok telah
Pendidikan
Menengah.
melaksanakan
program
database tersebut secara menyeluruh sehingga validasi data dapat sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bungo
dalam
meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana, peralatan, dan fasilitas pendidikan yang nantinya akan membawa konsekuensi pada perkembangan APK dan APM disemua jenjang pendidikan. APK pada Tahun 2014, untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
22
112,76%, APK jenjang SMP/MTS sebesar 98,65% dan APK untuk jenjang pendidikan SMA/MA sederajat 81,11%. Nilai APM pada Tahun 2014 untuk jenjang SD sederajat sebesar 99,33%, untuk jenjang SMP/MTS sebesar 88,14% dan untuk jenjang pendidikan SMA sederajat sebesar 63,92%. Persentase angka kelulusan peserta didik juga menunjukan hasil yang baik. Target angka kelulusan SD/MI sebesar 98 persen pada tahun 2014 dilampaui menjadi 100 persen. Target angka kelulusan SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 98 persen berhasil dilampaui menjadi 99,96 persen. Terakhir target angka kelulusan SMA/SMK/MA yang dipatok 98 persen, berhasil dilampaui menjadi 98,51 persen. Sedangkan untuk peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan keterjangkauan serta kualitas pelayanan kesehatan difokuskan pada kegiatan prioritas antara lain:
1) Peningkatan kesehatan masyarakat 2) Penanggulangan KEP, anemi gizi besi dan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY). 3) Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 4) Peningkatan Imunisasi. 5) Peningkatan
Surveilance
Epidemilogi
dan
penanggulangan
wabah. 6) Pembangunan puskesmas. 7) Rehabilitasi sedang dan berat puskesmas pembantu. 8) Peningkatan sarana rumah sakit. 9) Pengadaan obat–obatan untuk pelayanan kesehatan dasar. 10) Pengadaan alat-alat rumah sakit. 11) Pengadaan obat dan perlengkapan rumah sakit. 12) Pengawasan obat dan makanan. 13) Pembinaan pola hidup sehat. 14) Perbaikan gizi masyarakat.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
23
15) Pengadaan asuransi kesehatan. Di Bidang Kesehatan, Pada Tahun 2014, AKB ditargetkan 36 orang per 1000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2013 dilihat dari jumlah kematian bayi sebesar 26 kematian bayi dari 6.431 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan estimasi angka kematian bayi berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2013 untuk Provinsi Jambi sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup dan nasional 23 per 1000 kelahiran hidup. Selain
menjamin
kesehatan
masyarakat
secara
umum,
Pemerintah Kabupaten Bungo turut peduli terhadap aturan hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam sektor-sektor lain seperti pertambangan, konstruksi, pertanian, industri manufaktur (pabrik),
perikanan,
dan
lain-lain.
Saat
ini,
pembangunan
di
Kabupaten Bungo sangat erat dengan perkembangan isu-isu global seperti hak-hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan buruh. Banyak perusahaan yang akan berinvestasi di Kabupaten Bungo jika pemerintah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup dan kepekaan terhadap kaum pekerja serta masyarakat miskin. Karena itu bukan mustahil jika ada perusahaan yang peduli terhadap K3, menempatkan ini pada urutan pertama sebagai syarat investasi. Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan K3, pada Tahun 2014 Kabupaten
Bungo
mendapatkan
Prestasi
Sebagai
Pembina
Terbaik Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K-3) Tingkat Nasional Pada Penganugerahan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Tingkat Nasional Tahun 2014, Tanggal 26 Mei 2014.
2. Prioritas pembangunan prasarana dan sarana
Dengan meningkatnya aksesibilitas pelayanan transportasi, maka tercipta iklim yang kondusif bagi investasi dan peran masyarakat dalam meningkatkan produksi yang didukung oleh
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
24
kelancaran dan efisiensi distribusi barang dan jasa ke wilayah pemasaran. Hal ini sekaligus dapat memicu percepatan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah, dan akan semakin terbuka peluang pemasaran bagi potensi atau produksi Kabupaten Bungo termasuk peluang investasi dengan akan dilaksanakannya pembangunan arus transportasi udara.
Kegiatan prioritas pada Tahun 2014 antara lain: 1) Pembangunan jalan dan jembatan 2) Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan 3) Peningkatan jalan 4) Pembangunan sarana transportasi udara 5) Rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi 6) Pembangunan jalan perdesaan dan perkotaan 7) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan perdesaan 8) Pembangunan pasar perdesaan
Sektor perhubungan dijadikan sebagai salah satu prioritas pembangunan
di
Kabupaten
Bungo
dengan
memperlancar mobilitas barang, penumpang
tujuan
untuk
dan jasa termasuk
informasi antar kecamatan maupun antar daerah. Penyelenggaraan sistem perhubungan di Kabupaten Bungo lebih didominasi oleh transportasi darat. Sistem transportasi ini haruslah dikembangkan dan dikelola secara terpadu untuk mewujudkan sistem distribusi yang mantap dan mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Selain membangun jalan dalam kondisi baik dan
sarana dan prasarana perhubungan
lainnya, Pemerintah Kabupaten Bungo juga memiliki andil yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas yang dilakukan dengan melaksakan beberapa kegiatan berupa pemasangan rambu-rambu, portal, papan nama jalan, marka jalan,
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
25
pemeliharaan terminal type A dan C, pembuatan trotoar dan pembuatan pos pengawasan. Pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bungo mendapatkan Penghargaan Wahana Tata Negara Kota Tertib Lalu Lintas untuk Kategori Kota Kecil Tahun 2014 dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Berbicara mengenai sarana perhubungan, tentunya Bandar Udara Muara Bungo yang dijadikan sebagai salah satu sarana perhubungan di Kabupaten Bungo belum bisa dikatkan memadai. Sejak mulai beroperasi sampai dengan sekarang, pembangunan Bandara Muara Bungo masih terus dilaksanakan. Pembangunan yang dilaksankan sangatlah membutuhkan investasi dana yang cukup besar sehingga pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus
melainkan
dilaksanakan
secara
bertahap.
Dalam
perjalanannya, pendanaan pembangunan Bandara Muara Bungo ini tidak hanya disokong oleh APBD Kabupaten Bungo saja, juga dibantu dengan sumber pendanaan lainnya seperti APBD Provinsi Jambi dan APBN. Sedangkan melalui sumber dana APBN Tahun Anggaran 2014 telah dialokasikan dana untuk melaksanakan pekerjaan perpanjangan landasan pacu 150 x 30 M sampai dengan aspal HOTMIX tebal 5 cm termasuk marking dan pengawasan, pembuatan akses road PKP-PK termasuk pengawasan, pemotongan bukit tahap 1 di daerah transisi termasuk pengawasan, pekerjaan sub drainase dengan bronjong termasuk pengawasan, pengadaan dan pemasangan AFL termasuk MALS, dan lain-lain. Selain itu dari APBD Kabupaten Bungo dianggarkan untuk pekerjaan landscap dan pintu gerbang, pekerjaan box culvert (lanjutan) dan pekerjaan pengawasan serta pekerjaan review plan. Berdasarkan data manifest dari pihak Bandara Udara Muara Bungo, jumlah penumpang perbulan mencapai sekitar 1.250 orang untuk rute Jakarta-Muara Bungo, begitu juga sebaliknya. Total penumpang datang dan berangkat melalui Bandara Muara Bungo
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
26
sejak penerbangan perdana Tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan Bulan April 2014 adalah sebanyak 28.636 orang.
3. Prioritas pembangunan bidang ekonomi, dengan titik berat pada sektor pertanian, perkebunan, industri dan koperasi, sektor ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan fokus kegiatan prioritas antara lain:
1) Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produksi pertanian dan perkebunan. 2) Pengembangan perbenihan atau pembibitan. 3) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil. 4) Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija. 5) Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan lahan tidur. 6) Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan. 7) Pengembangan agribisnis peternakan. 8) Peremajaan kebun karet rakyat. 9) Pembinaan dan pengembangan perikanan. 10) Pembangunan jalan produksi perkebunan rakyat. 11) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM. 12) Peningkatan kesejahteraan petani. 13) Pengembangan sentra-sentra produksi potensial. 14) Pembinaan dan pengawasan pertambangan. 15) Pengembangan pasar dan distribusi barang dan produk. 16) Peningkatan produk dalam negeri.
Keberhasilan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bungo dapat dilihat dari menurunnya jumlah Desa Rawan Pangan di Kabupaten Bungo yakni pada Tahun 2012 berjumlah 37 Dusun menurun menjadi 30 Dusun Pada Tahun 2013. Keberhasilan
tersebut
merupakan
bentuk
konsistensi
dan
keseriusan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mengentaskan dan
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
27
meminimalisir kerawanan pangan di Kabupaten Bungo, selama Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bungo berusaha mengurangi jumlah tingkat rawan pangan tersebut melalui beberapa kegiatan seperti: 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan 2. Kegiatan Desa Mandiri Pangan 3. Pengembangan Lumbung Pangan
Menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2004, konsumsi pangan sudah terpenuhi apabila konsumsi energi dan protein
penduduk
Indonesia
masing-masing
mencapai
2000
kkal/Kap/hari dan 52 gram/kap/hari. Jumlah konsumsi energi dan protein tersebut merupakan jumlah yang diperlukan agar manusia dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Berdasarkan analisa, konsumsi energi penduduk Kabupaten Bungo sebesar 1.817 kkal atau 96,4 persen. Menurut kreteria Permentan Nomor 65/Permentan/OT. 140/12/2011, konsumsi energi tersebut berada pada kreteria tahan pangan serta menunjukan
bahwa
konsumsi
energi
di
Kabupaten Bungo termasuk kreteria normal. Atas keberhasilannya dalam bidang ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Bungo diberikan apresiasi berupa Penghargaan Satya Lencana Wira Karya Bidang Ketahanan Pangan Dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pada Acara Pembukaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan Ke XIV Tahun 2014, Tanggal 7 Juni 2014. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terjadi di Kabupaten Bungo adalah yang mampu menggerakan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bungo dengan berbagai program berupaya meningkatkan produktivitas UMKM melalui berbagai program, diantaranya: a. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif b. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional c. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
28
menengah d. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Pembangunan Koperasi di Kabupaten Bungo juga terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan sektor lain.
Peranan
koperasi
dalam
kegiatan
perekonomian
terus
meningkat, ditandai dengan semakin besarnya peran koperasi diberbagai jenis usaha. Sebagai salah satu bukti keberhasilan di Bidang UMKM dan Koperasi Pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bungo meraih Penghargaan Bhakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menegah. Pengembangan pasar, distribusi barang dan produk juga menjadi
salah satu sasaran utama bagi Pemerintah Kabupaten
Bungo dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta mampu mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung sasaran tersebut diantaranya adalah pembangunan rumah toko, kios dan los di pasar yang ada di dalam Kabupaten Bungo. Pada
Tahun
2014,
Pemerintah
Kabupaten
Bungo
melaksanakan pembangunan pasar tradisional modern Tahap I yang direncanakan akan menampung sebanyak 558 (lima ratus lima puluh delapan) kios pasar basah dan 840 (delapan ratus empat puluh) kios pasar kering. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan pasar lelang karet terus diupayakan penambahannya, karena dengan adanya pasar lelang karet, secara langsung telah memberikan kebebasan kepada petani karet untuk menjual hasil karetnya serta dapat meminimalisir praktek monopoli pasar hasil perkebunan yang dilakukan oleh tengkulak-tengkulak selama ini. Adapun data jumlah Pasar Lelang Karet (PLK) di Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2014 adalah sebanyak 13 lokasi PLK.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
29
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Daerah mempunyai kewenangan otonomi yang didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Selain itu, daerah juga diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bungo bersama DPRD Kabupaten Bungo melaksanakan penetapan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. APBD Tahun 2014 dimaksud selain disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta
perubahan-perubahannya, juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
30
A. Struktur Perekonomian dan Kerangka Pendanaan
Berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo pada Tahun 2013 bahwa perekonomian di Kabupaten Bungo masih didominasi oleh sektor pertanian yang dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bungo yakni sebesar 26,85 persen.
Sektor kedua yang
cukup berperan adalah sektor perdagangan, hotel dan restauran sebesar 17,98 persen, sektor lainnya yakni sektor pertambangan dan penggalian sebesar 15,67 persen. Selanjutnya kerangka pendanaan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah terutama untuk pelaksanaan otonomi daerah.Pendanaan yang lebih dikenal dengan konsep keuangan menjadi salah satu alat ukur untuk menentukan penyelenggaraan pemerintahan yang otonom. Sehingga apabila tersedia sumber pendanaan ataupun potensi pendanaan yang besar, maka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat terlaksana dengan lebih baik. Secara umum kebijakan keuangan daerah didefinisikan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, arah kebijakan keuangan daerah secara konseptual meliputi dua hal yaitu, Pertama menyangkut upaya pemerintah daerah menyediakan dana guna penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan lainnya, dan Kedua menyangkut upaya efisiensi dan efektifitas segala bentuk pengeluaran pemerintah. Titik pandang kebijakan keuangan daerah berbeda dengan kebijakan dalam satu perusahaan ataupun organisasi. Keuangan pemerintahan diawali penyusunan ragam dan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan atas satu perencanaan yang disusun bersama.
Dengan demikian
dikenal istilah dana mengikuti urusan (money follows function), intinya
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
31
bahwa danalah yang akan mengikuti berbagai kebutuhan fungsi penyelenggaraan satu Pemerintah Daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah mengalami kekurangan dana atas urusan-urusan yang diusulkan, maka pemerintah daerah mempunyai berbagai alternatif penyediaan dana sesuai kewenangan menurut peraturan perundang-undangan,termasuk melakukan pinjaman daerah. Oleh karena itu, prinsip keuangan daerah harus dapat memenuhi tujuan 1). akuntabilitas, 2). kewajiban keuangan,3). Kejujuran, 4). hasil guna dan daya guna (efficiency and effectiveness),dan 5). pengendalian. Dengan demikian untuk dapat memastikan agar seluruh program dan aktivitas yang diusulkan dalam perencanaan dapat terlaksana di masa depan, maka dibutuhkan satu kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan ini bagaimanapun juga harus memperhatikan lingkungan makro, sasaran pembangunan,
kinerja penerimaan dan pengeluaran
sehingga dapat dirumuskan kebijakan keuangan daerah.
1. Lingkungan Makro
Sebagaimana diketahui, lingkungan makro suatu organisasi yang umum dikenal adalah politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Keempat unsur makro tersebut diyakini bersifat dinamis tergantung derajat keterbukaan suatu wilayah terhadap lingkungan luarnya. Kabupaten Bungo sebagai wilayah yang dilalui jalan lintas Sumatera, bagaimanapun juga mempunyai berbagai keuntungan karena
tingginya aksesibilitas. Hal ini tidak terbatas Kabupaten
Bungo dengan wilayah lain di Sumatera, akan tetapi juga dengan wilayah di luar Sumatera khususnya Pulau Jawa. Variabel lingkungan satu wilayah umumnya terdiri dari politik, ekonomi, sosial dan teknologi dimana keempatnya akan menentukan pola penerimaan dan besarnya pembiayaan yang akan dihasilkan oleh satu daerah. Variabel politik menyangkut dinamika hubungan wewenang
antara
legislatif
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
dan
eksekutif,
khususnya
dalam
32
merencanakan
dan
mengendalikan
APBD
setiap
tahunnya.
Sementara variabel ekonomi menyangkut sumber penerimaan yang potensial dan efektif di satu daerah. Sumber penerimaan dari pemerintah yang lebih tinggi berupa dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih bersifat tetap dibanding dengan penerimaan asli daerah. Lagi pula penentuan besarannya ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip bagi hasil yang dianggap adil. Variabel ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam pertimbangan kebijakan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan agar pengeluaran dapat menciptakan dan mempercepat proses efek pengganda (multiplier effect) yang maksimal. Oleh karena
itu, semakin tinggi intesitas pergerakan
masyarakat dan swasta dalam bidang ekonomi maka semakin tinggi pula
kemungkinan
pemerintah
daerah
akan
memperoleh
penerimaan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan berbagai retribusi yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Selain empat variabel di atas, sesuai dengan keberadaan dan situasi politik dan tuntutan khususnya pada masa otonomi daerah, terdapat pula aspek lain meliputi pelayanan, informasi dan pemantauan, kapasitas teknis manajerial Pemda, akuntabilitas dan transparansi. Sebagaimana sifat daripada pengeluaran pemerintah yang tidak hanya dimaksudkan sebagai penggerak utama pembangunan, akan tetapi juga sebagai modal awal yang dapat merangsang munculnya berbagai bentuk investasi baik yang bersifat domestik maupun
luar.
masyarakat
Disamping
dan
swasta
itu dapat
diharapkan optimal
keterlibatan dalam
unsur
pelaksanaan
pembangunan.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
33
Kondisi penyelenggaraan
sosial
pada
hakikatnya
pemerintahan yang baik.
akan
menjamin
Hubungan harmonis,
iklim usaha yang kondusif dan dapat menerima kehadiran para investor khususnya menjadi modal dalam pembangunan. Modal ini tidak bersifat pasif karena menjadi komplemen yang membuat tergerakkannya
kekuatan
sosial
guna
mencapai
tujuan
pembangunan. Kondisi seperti ini dikenal dengan modal sosial. Kondisi sosial yang kondusif pada akhirnya mendorong terlibatnya para investor untuk mengembangkan usahanya di satu daerah. Modal sosial yang sering diabaikan dalam pengalaman pembangunan yang lalu pada akhirnya diakui sebagai satu kelalaian karena terlalu memberi perhatian kepada modal ekonomi berupa kapital. Ketersediaan
teknologi
menjadi
faktor
percepatan
pembangunan yang
kuat. Dengan adanya teknologi yang sesuai
dengan
akan
kebutuhan
sementara
sumberdaya
dapat yang
meningkatkan digunakan
tidak
produktivitas, mengalami
perubahan. Ketersediaan lahan yang memadai akan tetapi tidak didukung oleh ketersediaan teknologi yang sesuai pada akhirnya kurang memberikan manfaat yang maksimal. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah
adalah sasaran pembangunan
yang telah disusun berdasarkan kesepakatan antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah.
2. Kinerja Penerimaan dan pengeluaran
a. Penerimaan Sebagaimana diketahui, komponen sumber penerimaan suatu daerah terdiri dari 1). Pendapatan Asli Daerah,2). Dana perimbangan, dan 3). Lain-lain pendapatan yang sah, termasuk penerimaan pembiayaan berupa Pinjaman Daerah. Masing-
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
34
masing komponen ini mempunyai peran, fungsi dan perkembangannya
dalam
membiayai
dan
pelaksanaan
pembangunan daerah. Kinerja penerimaan daerah Kabupaten Bungo selama Tahun Anggaran 2014 secara umum tidak mencapai target. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 unaudited
(data
sebelum
audit
BPK-RI),
tercatat
bahwa
pendapatan daerah terealisasi sebesar 96,16 persen atau Rp 1,034 trilyun dari anggaran sebesar Rp 1,075 trilyun. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:
a) PAD terealisasi sebesar 90,27 persen atau Rp. 105,30 milyar dari anggaran sebesar Rp 116,65 milyar. Tidak tercapainya target PAD dimaksud dikarenakan rata-rata komponen PAD capaian targetnya berada di bawah 100 persen yakni meliputi pajak daerah capaian targetnya 85,95 persen, retribusi daerah capaian targetnya 70,41 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan
modal
pada
perusahaan
daerah
capaian
targetnya 48,04 persen dan Lain-lain PAD capaian targetnya 100,79 persen. b) Dana Perimbangan terealisasi sebesar 96,07 persen atau Rp. 768,95 milyar dari anggaran sebesar Rp. 800,36 milyar. Komponen Dana Perimbangan yang memberikan kontribusi pelampauan
target
dimaksud
berasal
dari
bagi
hasil
pajak/bagi hasil bukan pajak dengan capaian target sebesar 80,32 persen. Sementara itu DAU dan DAK dapat terealisasi 100 persen dari target yang ditetapkan. c) Selanjutnya,
Lain-lain
pendapatan
daerah
yang
sah
terealisasi sebesar 100,79 persen atau Rp. 71,03 milyar dari anggaran sebesar Rp. 70,47 milyar.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
35
b. Pengeluaran.
Pengeluaran menjadi salah satu alat kebijakan keuangan untuk mencapai sasaran pembangunan. Selama Tahun 2014, secara garis besar perbandingan penyerapan pagu Belanja Tidak Langsung sebesar 52,06 persen dan Belanja Langsung sebesar 47,94 persen dari total realisasi belanja. Meskipun komponen Belanja Tidak Langsung tersebut di atas relatif lebih kecil dibandingkan Tahun 2013 yakni sebesar 47,98 persen namun penurunan jumlah tersebut masih belum signifikan dikarenakan belanja tidak langsung masih menjadi belanja yang bersifat wajib. Dimana kebijakan kenaikan gaji dan pemberian gaji ke-13 masih dipertahankan oleh Pemerintah di Tahun Anggaran 2014. Di samping itu, juga terdapat kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
berupa
pemberian
tunjangan
sertifikasi
guru
dan
tunjangan non sertifikasi guru yang wajib dianggarkan dalam Belanja Tidak Langsung. Pada sisi lain, sesuai kewenangan yang diberikan oleh PP No 58 Tahun 2005, Pemerintah Daerah telah menerapkan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS yang cakupannya lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 unaudited (data sebelum audit BPK-RI), dapat disampaikan bahwa belanja daerah terealisasi sebesar
91,40 persen atau Rp. 1,030
trilyun dari anggaran sebesar Rp. 1,127 triliun. Rincian lebih lanjut sebagai berikut : a)
Belanja Tidak Langsung Dianggarkan sebesar Rp. 562,89 milyar terealisasi sebesar Rp. 536,46 milyar atau sebesar 95,31
persen.
Tidak
terserapnya anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 4,69 persen terutama berasal dari Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp.501,92 milyar terealisasi sebesar Rp. 479,01 milyar atau sebesar 95,4 persen. Tidak terserapnya anggaran belanja
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
36
pegawai secara keseluruhan realisasi pembayaran gaji akibat adanya kenaikan gaji masih di bawah perhitungan estimasi kebutuhan. Belanja lainnya yang tidak mencapai target yang telah ditentukan adalah Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa berupa ADD dan Belanja Subsidi. b)
Belanja Langsung Dianggarkan sebesar Rp.564,62 milyar terealisasi sebesar Rp. 494,07 milyar atau sebesar 87,50 persen. Tidak terserapnya anggaran Belanja Langsung tersebut di atas sebesar 12,5 persen terutama berasal dari Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan sebesar Rp. 267,90 milyar terealisasi sebesar Rp. 234,01 milyar atau sebesar 87,35 persen, Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 220,40 milyar sebesar Rp.195,17 milyar
terealisasi
atau sebesar 88,55 persen dan
Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 76,31 milyar terealisasi sebesar Rp. 64,88 milyar atau sebesar 85,02%. 3. Sasaran Pembangunan
Sasaran
pembangunan
menyangkut
capaian yang terukur yang akan dicapai
penentuan
berbagai
selama masa waktu
pembangunan, dalam RPJM waktu yang dibutuhkan adalah 5 tahun. Sasaran
bersifat kompleks, sesuai dengan substansi
daripada
pembangunan itu sendiri yang memang kompleks. Sasaran utama menyangkut
bidang
ekonomi,
seperti
pertumbuhan,
dan
pemerataaan yang diharapkan dapat menarik bidang pembangunan lainnya. Selanjutnya diakui adanya sasaran pendukung yang diharapkan terealisir guna mencapai sasaran utama dimana sasaran pendukung ini menjadi sasaran bidang pembangunan lainnya. Hal tersebut di atas diharapkan tidak saja terjadi antar pusat pertumbuhan di Kabupaten Bungo, akan tetapi juga dapat
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
37
mengakomodasi pusat pertumbuhan antara Kabupaten di sekitar Bungo, antara lain Kabupaten Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci dan Dharmas Raya. Untuk itu, upaya penyediaan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, listrik, telefon dan air minum terus dilakukan secara seimbang dan terfokus termasuk pembangunan bandar udara yang diharapkan dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sasaran seperti di atas bagaimana pun harus didukung oleh sasaran lain seperti upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih dari itu, efisiensi juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder pemerintah daerah secara umum. Hal demikian dilaksanakan agar dapat membuat Kabupaten Bungo menjadi lebih kompetitif terhadap pilihan investasi.
4. Kebijakan Mengamati sumber penerimaan keuangan pemerintah daerah, maka kebijakan lebih banyak terfokus kepada
kapasitas dan
tatakelola pemerintah dalam mengelola seluruh potensi daerah. Sebagaimana diketahui, wewenang daerah dalam mengelola penerimaan meliputi berbagai pajak yaitu Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame,
Penerangan
Jalan,
Pengembailan
Bahan
Galian
Golongan C dan Parkir. Selanjutnya harus disadari pula bahwa basis sumber penerimaan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah juga perlu diperluas yang bersifat retribusi. Kebijakan keuangan
dapat dilihat dari dua sisi yaitu
penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi penerimaan, kebijakan secara umum didasarkan pada prinsip bahwa setiap retribusi yang menjadi
wewenang
pemerintah
daerah
khususnya
tidak
mengakibatkan kegiatan perekonomian menjadi terganggu (distortif), yang menjadikan para pengusaha dan masyarakat melakukan investasi. Akibatnya
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
terhambat
harapan untuk meningkatkan
38
penerimaan dari retribusi akhirnya menjadikan hambatan kepada pengusaha
yang
berakibat
kepada
tidak
berkembangnya
perekonomian di daerah itu sendiri. Kebijakan di bidang penerimaan Tahun 2014 adalah sebagai berikut : a) Peningkatan jenis dan besaran berbagai pajak dan retribusi daerah dengan prinsip tidak mengakibatkan distorsi terhadap pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. b) Penyusunan
perencanaan dan dasar
penerimaan
jangka
panjang baik yang berasal dari retribusi, pajak daerah, dan penerimaan lain yang sah. c) Peningkatan kesadaran masyarakat dan pengusaha
dalam
pembayaran pajak dan retribusi daerah yang lebih sesuai. d) Penyusunan program pembiayaan sesuai dengan dan prioritas pembangunan
kebutuhan
khususnya dalam memanfaatkan
pinjaman daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang. e) Koordinasi dan pendekatan dengan Pemerintah Pusat dalam memformulasi
metode penentuan dan besaran yang akan
diterima
pemerintah
oleh
daerah
dari
berbagai
sumber
penerimaan.
Dari sisi pengeluaran maka arah kebijakan adalah sebagai berikut : a) Menyusun prioritas pembangunan sesuai dengan kemampuan pembiayaan. Untuk itu diharapkan seluruh perencanaan SKPD dapat memberikan gambaran utuh kepentingannya baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. b) Mengutamakan pencapaian sasaran dengan prinsip capaian yang
dapat
diukur
dan
berdampak
lebih
luas
terhadap
tumbuhnya kegiatan masyarakat dan swasta. Dengan demikian diharapkan dapat menggerakkan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
39
c) Memfasilitasi tumbuhnya investasi swasta melalui kerangka regulasi yang terencana sehingga setiap regulasi
selain
dimaksudkan untuk memberikan manfaat terhadap pemerintah daerah juga memberi manfaat untuk swasta dan masyarakat.
5. Target dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 unaudited (angka sebelum diaudit oleh BPK), rincian anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
40
Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 URAIAN
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
ANGGARAN
REALISASI
1,075,888,213,097.36 1,034,627,421,240.63
%
96.16
116,657,374,212.36
105,307,038,795.63
90.27
Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
24,257,528,200.00 12,925,959,537.50 9,000,000,000.00
20,848,539,107.00 9,101,052,002.00 4,323,526,826.00
85.95 70.41 48.04
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
70,473,886,474.86
71,033,920,860.63 100.79
DANA PERIMBANGAN
800,368,701,912.00
768,953,280,145.00
96.07
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum
159,629,193,912.00
128,213,772,145.00
80.32
579,600,648,000.00
579,600,648,000.00 100.00
61,138,860,000.00
61,138,860,000.00 100.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
158,862,136,973.00
160,367,102,300.00 100.95
Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
7,500,000,000.00 41,123,737,973.00
4,963,508,711.00 66.18 46,685,211,119.00 113.52
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
88,238,399,000.00
86,048,399,000.00
22,000,000,000.00
22,000,000,000.00 100.00
Dana Alokasi Khusus
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Lainnya Total Pendapatan
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
0.00
97.52
669,983,470.00
1,075,888,213,097.36 1,034,627,421,240.63
96.16
41
Tabel 3. Anggaran dan Realiasasi Belanja Daerah Tahun 2014 URAIAN
ANGGARAN REALISASI % BELANJA 1,127,522,738,725.96 1,030,543,849,697.43 91.40 BELANJA TIDAK LANGSUNG 562,897,587,994.18 536,469,782,231.00 95.31 Belanja Pegawai 501,920,378,365.03 479,011,114,201.00 95.44 Belanja Bunga 0.00 0.00 Belanja Subsidi 606,744,000.00 606,744,000.00 100.00 Belanja Hibah 28,608,433,000.00 27,355,522,700.00 95.62 Belanja Bantuan Sosial 8,148,167,000.00 6,916,635,000.00 84.89 Belanja Bagi Hasil Kepada 1,041,337,000.00 1,041,247,000.00 99.99 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
21,634,581,207.00
21,538,519,330.00
99.56
Belanja Tidak Terduga
937,947,422.15
0.00
0.00
BELANJA LANGSUNG
564,625,150,731.78
494,074,067,466.43
87.50
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
76,311,909,260.00 267,908,789,381.14 220,404,452,090.64
64,881,897,869.00 234,014,751,287.00 195,177,418,310.43
85.02 87.35 88.55
1,127,522,738,725.96 1,030,543,849,697.43 (51,634,525,628.60) 4,083,571,543.20
91.40 -7.91
JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
58,134,525,628.60 56,927,391,319.60
1,059,691,248.29 0.00
1.82 0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1,207,134,309.00
1,059,691,248.29
87.79
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
6,500,000,000.00
6,500,000,000.00 100.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6,500,000,000.00
6,500,000,000.00 100.00
PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
51,634,525,628.60
(5,440,308,751.71)
0.00
(1,356,737,208.51)
42
Berdasarkan Laporan Posisi Kas Harian Kas Daerah Kabupaten Bungo
per
31
Desember
2014
terdapat
sisa
kas
sebesar
Rp 34.614.723.520,87. Saldo dana tersebut merupakan saldo dari dana mengikat yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang sudah ditetapkan peruntukannya, seperti DAK, DPDF, DPIPD dan tunjangan profesi guru termasuk bantuan keuangan pemerintah provinsi bersifat khusus.
Konsekuensi
dari
saldo
dana
mengikat
tersebut
adalah
penganggaran kembali di tahun berikutnya sesuai peruntukkan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, atau disetorkan ke rekening kas negara. Sementara itu saldo dana tidak mengikat dapat diartikan bahwa saldo dana tersebut tidak terikat peruntukkannya yakni saldo kas daerah yang berasal dari penerimaan PAD, DAU, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Saldo dana tidak mengikat tersebut bersifat fleksibel yang peangalokasiannya dalam APBD tahun berikutnya tergantung kebijakan Pemerintah Daerah.
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
a. Permasalahan : 1). Belum seluruhnya masyarakat wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak daerah. 2). Belum tergalinya potensi pajak daerah secara optimal 3). Masih banyaknya usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat yang belum sepenuhnya bisa diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan anggaran
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
43
b. Solusi : 1). Melakukan pengkajian dan penyusunan aspek legalitas pemungutan pendapatan
daerah
dengan
melaksanakan
perubahan
atau
penyusunan Perda baru serta penerapan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2). Melakukan penggalian dan pengembangan sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang sudah ada maupun mencari sumbersumber pendapatan baru untuk menunjang pembiayaan pemerintahan dan pembangunan 3). Kebijakan yang diambil untuk mengurangi sebagian atau efisiensi rencana kegiatan yang dirasakan masih dapat ditangguhkan, disisi lain juga mengambil kebijakan untuk melakukan efisiensi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2014
44