BAB I PENDAHULUAN. A. Dasar Hukum

BAB I PENDAHULUAN A.

Dasar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 ayat (2) bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemer intah, dan memberikan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

kepada

DPRD,

serta

menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Penyelenggaraan

Pemerintahan

Pertanggungjawaban Kepala

Daerah

Kepada

Daerah Kepada

3 Tahun 2007 tentang Laporan

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Adapun ruang lingkup LKPJ adalah mencakup penyelenggaraan: urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. LKPJ itu sendiri terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan. LKPJ Dinas perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2015 merupakan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Perkebunan sebagai

bagian

dari

OPD

Pemerintah

Provinsi

Jawa

Barat

terhadap

pelaksanaan

pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan. Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Dinas

Perkebunan

ini

dimaksudkan sebagai salah satu bahan penyusunan LKPJ Gubernur pada akhir Tahun Anggaran 2015, untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pelaksanaan pembangunan sub sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada TA. 2015, baik yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBN Tahun 2015. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: 1.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

1

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5.

Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

7.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;

9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

11.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

12.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.;

13.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

14.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (lembaran

Pokok-pokok

Daerah Tahun 2008

Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 15.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);


2

16.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018;

17.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 111 Seri D);

18.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 53 Seri D)

B.

Gambaran Umum 1.

Kondisi Geografis Sumber Daya Perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 3.710.061,32 hektar dengan garis pantai

sepanjang 755,829 km. Secara geografis terletak pada posisi 5o50’ - 7o50’ Lintang Selatan dan 104o48’ - 108o48’ Bujur Timur, dengan batas wilayah: sebelah Utara (Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta); sebelah Timur (Provinsi Jawa Tengah); sebelah Selatan (Samudra Indonesia); dan sebelah Barat (Provinsi Banten). Kondisi topografi wilayah Provinsi Jawa Barat berupa pegunungan curam (9,5%) dengan ketinggian lebih dari 1.500 m DPL terletak di bagian Selatan; lereng perbukitan yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 100-1.500 m dpl; dan wilayah dataran luas (54,03%) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0 – 100 m dpl. Provinsi Jawa Barat beriklim tropis dengan curah hujan cenderung merata sepanjang tahun, suhu rata-rata berkisar antara 17,4–30,7°C dan kelembaban udara antara 73–84%. Provinsi Jawa Barat memiliki lahan yang subur, yang berasal dari endapan vulkanis serta banyaknya aliran sungai yang merata diberbagai sudut wilayah, yang kesemuanya itu menyebabkan sebagian besar lahan di wilayah Jawa Barat banyak digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan sepanjang tahun. Penggunaan lahan di wilayah Provinsi Jawa Barat berupa lahan sawah, tegalan, ladang, hutan, perkebunan, kolam, pertambakan serta kawasan permukiman/perkotaan. Dari luas Provinsi Jawa Barat sebesar 3.710.061,32 Ha, terdapat Luas lahan Perkebunan (tahun 2014) sebesar 492.901 Ha

(atau 13 % dari luas Jawa Barat). Areal perkebunan

Jawa Barat tersebar di 21 Kabupaten/Kota, yaitu di: Bogor, Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur, Subang, Bandung Barat, Bandung, Purwakarta, Garut, Tasikmalaya, Kota Tasik, Ciamis, Kota Banjar, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Karawang, Bekasi dan Pangandaran. Setiap wilayah tersebut memiliki keragaman luas dan jenis


3

komoditas

perkebunan,

yang

disebabkan

perbedaaan

potensi

wilayah

dan

budaya

masyarakatnya di setiap Kabupaten/Kota. Berdasarkan jenis pengelolaannya, dari total luas perkebunan di Jawa Barat seluas 492.901 Ha, terdiri dari Perkebunan Rakyat (PR) seluas 365.491 Ha (74,15%), Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 54.764 Ha (11,11%) terbagi menjadi 156 kebun, serta Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 72.646

Ha (14,74%) terdiri dari 37 kebun PTPN

VIII dan 2 kebun PTRNI. Seluruh kawasan perkebunan tersebut melibatkan 1.478.406 KK pelaku usaha perkebunan rakyat. Berdasarkan

Surat

Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor:

3599/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 bahwa komoditi binaan Direktorat Jenderal Perkebunan berjumlah 127 jenis tanaman perkebunan. Adapun jenis komoditas yang dapat dikembangkan dan tumbuh dengan baik, dan menjadi komoditas binaan Dinas Perkebunan Jawa Barat adalah sebanyak 33 jenis, yaitu: Aren, Cengkeh, Guttapercha, Jambu Mete, Jarak, Kakao, Kapok, Karet, Kayu Manis, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kemiri, Kemiri Sunan, Kenanga, Kina, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Kumis Kucing, Lada, Pala, Pandan, Panili, Pinang, Teh, Akarwangi, Mendong, Nilam, Serehwangi, Tebu, dan Tembakau.

Tabel 1.1 Sebaran Luas Perkebunan Per Kab/Kota Se Jawa Barat Tahun 2014 NO

KAB/KOTA

LUAS PERKEBUNAN (Ha) PR

1

Kab. Bandung

2

Kab. Bandung Barat

3

PBS

PBN

LUAS

JUMLAH

TOTAL (Ha)

KOMODITAS

14.707

5.712

11.777

32.197

17

8.321

2.037

4.077

14.436

17

Kab. Bogor

14.325

3.528

4.582

22.434

16

4

Kab. Bekasi

2.935

0

0

2.935

6

5

Kab. Cianjur

36.602

9.772

4.237

50.610

19

6

Kab. Ciamis

41.757

752

3.624

46.133

16

7

Kab. Cirebon

10.140

0

0

10.140

5

8

Kab. Garut

30.307

7.387

8.105

45.799

24

9

Kab. Indramayu

8.575

0

3.631

12.206

6

10

Kab. Karawang

3.812

0

0

3.812

4

11

Kab. Kuningan

15.550

129

0

15.679

19

12

Kab. Majalengka

10.102

0

3.419

13.521

19

13

Kab. Purwakarta

9.663

695

2.449

12.807

12

14

Kab. Pangandaran

38.819

0

0

38.819

17

15

Kab. Subang

8.995

0

12.740

21.735

21

16

Kab. Sukabumi

35.756

21.012

12.161

68.929

21

17

Kab. Sumedang

18.072

0

0

18.072

20

18

Kab. Tasikmalaya

51.599

3.739

1.845

57.182

21


4

NO

KAB/KOTA

LUAS PERKEBUNAN (Ha) PR

19

Kota Banjar

20

PBS

PBN

LUAS

JUMLAH

TOTAL (Ha)

KOMODITAS

3.594

0

0

3.594

11

Kota Bandung

0

0

0

0

0

21

Kota Bekasi

0

0

0

0

0

22

Kota Bogor

0

0

0

0

0

23

Kota Cimahi

0

0

0

0

0

24

Kota Cirebon

0

0

0

0

0

25

Kota Depok

26

Kota Sukabumi

27

Kota Tasikmalaya TOTAL

0

0

0

0

0

32

0

0

32

2

1.830

0

0

1.830

12

365.491

54.764

72.646

492.901

33

Sumber: Statistik Dinas Perkebunan Jawa Barat Tahun 2014

2.

Perkembangan Pembangunan Perkebunan Sektor perkebunan tidak dapat dipisahkan dari sejarah Indonesia sejak masa

kolonial sampai sekarang, karena sektor ini memiliki arti yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di banyak wilayah di Indonesia termasuk di Jawa Barat. Dalam konteks masa lalu banyak yang berpendapat bahwa sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia merupakan sejarah perkebunan itu sendiri. Provinsi Jawa Barat yang dulu dikenal sebagai wilayah priangan, dikenal sebagai wilayah subur yang cocok untuk pengembangan komoditas perkebunan. Sehingga pada masa kolonial di wilayah priangan ini telah banyak dikembangkan areal perkebunan yang bernilai ekonomis, seperti perkebunan kopi, teh, kina, karet dan tebu. Demikian halnya dengan pengembangan industri pengolahan dari beberapa komoditas tersebut juga turut dikembangkan sejalan dengan peningkatan produksi dan permintaan pasar yang terus meluas. Jaman terus berubah, kemajuan ilmu pengetahuan terus berkembang, masyarakat priangan terus berinovasi untuk mengembangkan berbagai komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan laku dipasaran. Sehingga usaha perkebunan aneka macam komoditas terus berkembang di bumi parahiyangan hingga saat ini. Sampai sejauh ini, pengembangan ke-30 komoditas perkebunan binaan Jawa Barat ada yang masih dalam tahap perintisan (seperti: Kemiri Sunan, Guttapercha, Jarak,

Kapok, Pinang, Kumis Kucing, Kenanga ), tahap pengembangan skala kecil (seperti: Pala, Nilam, Akar Wangi, Kemiri, Pandan, Mendong, Panili, Aren, Sereh Wangi, Panili, Lada, Kayu Manis), serta tahap pengembangan industrialisasi (seperti: Teh, Kopi, Karet, Kakao, Tebu, Kelapa Sawit, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Tembakau, Kina, Cengkeh ). Dalam proses pengembangan pembangunan perkebunan di Jawa Barat hingga saat ini tentu saja masih menemui berbagai kendala, antara lain: permasalahan degradasi


5

lahan, alih fungsi lahan, alih komoditas ke non perkebunan, stagnasi produksi dan produktivitas (karena permasalahan teknik budidaya, penggunaan bibit unggul, sarana prasarana pendukung, perubahan cuaca serta gangguan usaha perkebunan baik gangguan OPT maupun non OPT).

Tabel 1.2 Perkembangan Luas, Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Jawa Barat tahun 2010-2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

KOMODITAS Akarw angi Aren Cengkeh Guttapercha Jambu Mete Jarak Kakao Kapok Karet Kayu manis Kelapa dalam Kelapa hibrida Kelapa saw it Kemiri Kemiri Sunan Kenanga Kina Kopi Arabika Kopi Robusta Kumis kucing Lada Mendong Nilam Pala Pandan Panili Pinang Sereh w angi Teh Tebu Tembakau TOTAL

Luas (Ha) 2.325 13.921 33.353 417 240 3.801 12.217 3.429 55.762 120 176.244 10.173 12.323 1.763 918 133 2.800 15.699 14.295 292 2.694 618 1.537 4.849 692 1.597 706 1.051 95.990 23.627 9.002 502.588

TAHUN 2010 Produksi (Ton) 74 8.184 6.447 1 51 458 3.939 860 38.391 60 140.289 3.810 118.936 284 2 29 464 7.745 5.987 95 993 4.572 546 608 438 170 252 224 110.355 110.139 7.658 571.987

Prositas (Ton/Ha) 0,032 0,588 0,193 0,002 0,213 0,120 0,322 0,251 0,688 0,500 0,796 0,375 9,652 0,161 0,002 0,218 0,166 0,493 0,419 0,325 0,369 7,398 0,355 0,125 0,633 0,106 0,357 0,213 1,150 4,662 0,851

Luas (Ha) 2.348 14.205 33.649 417 211 1.614 9.343 2.888 64.523 124 170.177 8.001 13.562 1.887 1.062 79 1.155 16.771 15.715 217 2.453 388 1.011 6.067 619 1.104 673 1.478 89.978 22.055 9.126 492.901

TAHUN 2014 Produksi (Ton) 71 23.211 6.714 0 26 406 2.721 558 31.691 9 123.013 4.361 162.682 233 3 10 401 9.673 12.883 60 842 2.006 245 1.019 340 216 164 414 107.005 79.321 8.126 578.424

Prositas (Ton/Ha) 0,030 1,634 0,199 0 0,123 0,252 0,291 0,193 0,491 0,073 0,723 0,545 11,995 0,123 0,003 0,127 0,347 0,577 0,820 0,276 0,343 5,170 0,242 0,168 0,549 0,196 0,244 0,280 1,189 3,597 0,890

Sumber: Statistik Dinas Perkebunan Jawa Barat Tahun 2014

Pelaksanaan pembangunan di bidang perkebunan di Jawa Barat pada Tahun 2015 telah menunjukan kontribusi yang cukup baik dalam hal pertumbuhan ekonomi regional, sumber penghasilan masyarakat perkebunan, penghasil devisa negara, penyedia bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, serta melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam perekonomian di Jawa Barat, Sub sektor perkebunan mempunyai peranan cukup besar baik secara langsung maupun tidak langsung, Secara langsung sub sektor perkebunan memiliki peranan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, yaitu dalam aspek daya beli masyarakat. Perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa


6

Barat pada sektor perkebunan dan Nilai Tukar Petani (NTP) pada sub sektor Perkebunan Tahun 2009 sd 2013, adalah sebagaimana ditunjukan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2013

a.

b. c. d. e.

LAPANGAN USAHA (1) PERTANIA N Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan

2009

2010

2011

2012

2013

(2) 85,149,263 60,571,646

(3) 97,194,393 71,150,089

(4) 103,131,444 75,707,280

(5) 109,094,870 79,604,929

(6) 127.884.693 94,705,648

4,338,444

5,725,375

6,127,547

6,393,011

6,860,039

11,902,686 798,531 6,934,102

11,985,226 921,610 7,412,093

12,130,634 944,341 8,221,642

13,073,930 979,709 9,043,291

15,429,300 1,018,849 9,870,857

Sumber: BPS Jawa Barat tahun 2014

Tabel 1.4 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2013 LAPANGAN USAHA (1) PERTANIA N a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan

2009 (2) 41,722,076 31,607,820

2010 (3) 42,137,486 31,947,247

2011 (4) 42,101,054 31,764,028

2012 (5) 41,801,727 31,175,920

2013 (6) 43,292,316 32,342,031

2,258,606

2,163,253

2,255,301

2,360,133

2,442,247

5,457,797 359,747 2,038,104

5,555,841 377,535 2,093,610

5,532,920 364,606 2,184,199

5,607,607 360,231 2,297,836

5,713,491 349,810 2,444,737

Sumber: BPS Jawa Barat tahun 2014


7

Tabel 1.5 Indeks Harga Yang Diterima, Indeks Harga Yang Dibayar dan Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Sub Sektor Di Jawa Barat Tahun 2010 - 2014

No

Tahun/ Kelompok

Tanaman Pangan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Perkebunan Rakyat

Peternakan

Perikanan

RATA-RATA

Sub Sektor

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Indeks Harga yang diterima Petani Tahun 2010, rata-rata

121.10

144.70

147.64

129.06

139.33

129.77

Tahun 2011, rata-rata

139.61

154.26

161.98

132.73

150.54

144.18


154.72

166.96

169.55

138.50

153.71

156.01


167.41

180.86

174.24

147.32

161.49

167.02


117.33

121.73

111.98

115.72

112.99

117.74

140.03

153.70

153.08

132.67

143.61

142.94

Rata-rata (2010-2014) 2

Indeks Harga yang dibayar Petani Tahun 2010, rata-rata

131.87

130.27

131.54

129.89

126.78

130.67


139.18

136.80

138.87

135.80

132.03

137.42


145.41

142.50

144.50

140.95

136.63

143.20


155.76

152.15

154.86

149.72

144.46

152.53


113.44

119.40

111.91

109.10

111.47

112.74

137.13

136.22

136.34

133.09

130.27

135.31


91.79

111.04

112.24

99.37

109.88

99.28


100.29

112.76

116.63

97.74

114.02

104.90


106.38

117.15

117.33

98.26

112.50

108.93


107.48

118.86

112.60

98.38

111.80

109.51


103.44

112.42

100.06

106.05

101.37

104.43

101.88

114.45

111.77

99.96

109.91

105.41

Rata-rata (2010-2014) 3

Nilai Tukar Petani

Rata-rata (2010-2014)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014.


8

3.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembangunan Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2015 tentunya tidak terlepas dari kondisi SDM dan Sarana Prasarana Aparatur yang dimiliki, sebagaimana diuraikan berikut ini: a.

Organisasi Dinas Perkebunan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat

perkebunan

mempunyai yang

tugas

merupakan

pokok

merumuskan

sebagian

kewenangan

kebijakan

operasional

desentralisasi

dibidang

Provinsi,

serta

kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun

2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan T ata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Daerah

bidang

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan

perkebunan,

berdasarkan

asas

otonomi,

dekonsentrasi

dan

tugas

pembantuan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut: 1)

Merumuskan kebijakan operasional di bidang perkebunan;

2)

Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perkebunan;

3)

Fasilitasi di bidang perkebunan;

4)

Penyelenggaraan ketatausahaan. Sedangkan

dalam

menyelenggarakan

tugas

pokoknya,

Dinas

Perkebunan

mempunyai fungsi sebagai berikut: 1)

Penyelenggaraan perumusan

dan

penetapan kebijakan teknis urusan perkebunan

meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan. 2)

Penyelenggaraan

urusan perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan

SDM, kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan. 3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM, kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan. Pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat tentunya tidak

hanya dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat saja, tetapi melibatkan berbagai organisasi terkait baik kelembagaan tingkat pusat maupun OPD di Kabupaten/Kota. LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

9

b.

Kondisi SDM Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan yang menjalankan pembangunan sub

sektor perkebunan di Jawa Barat terdiri dari: Petani Pekebun, Pengusaha Perkebunan, Tenaga Penyuluh, Aparatur Pemerintah, Peneliti serta berbagai pihak yang berstatus sebagai pemerhati dunia perkebunan. Semua komponen SDM pembangunan perkebunan Jawa Barat tersebut sejauh ini

selalu menjalin kerjasama

secara

terpadu dalam

mewujudkan

keberhasilan pembangunan perkebunan di Jawa Barat sebagaimana diharapkan bersama. Sebagai gambaran keberadaan potensi SDM perkebunan Jawa Barat berdasarkan data 2014 di Jawa Barat terdapat 1.478.406 orang pemilik lahan usaha perkebunan rakyat, sejumlah pemilik, pengelola serta karyawan PBS dan PTPN, yang keberadaannya terw ujud dalam

bentuk

Kelompok

Tani

(Poktan)

/Gapoktan/asosiasi/persatuan/ikatan,

seperti:

Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APKI), Asosiasi Petani Kelapa, Asosiasi Petani Cengkeh, Asosiasi Petani Tembakau, Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo), Asosiasi Teh Indonesia (ATI), Gabungan Perusahaan Karet Indonesi (GAPKINDO), dlsb. Disamping itu terdapat sekitar 500 orang Aparatur Pemerintah yang tersebar pada OPD/SKPD Provinsi dan Kabupaten Kota, 1 orang penyuluh, 11 org tenaga pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT) dan 6 orang tenaga pengawas benih tanaman (PBT). c.

Kondisi Sarana dan Prasarana Pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat sejauh ini juga telah ditunjang

oleh keberadaan sarana prasarana usaha perkebunan yang tersebar di seluruh bagian wilayah Jawa Barat, antara lain berupa: benih unggul, pupuk, berbagai alat pengolahan (traktor, Alat Pembuatan Pupuk Organik (APPO), alat/mesin pengolah hasil perkebunan), prasarana budidaya (saluran irigasi, embung, pompa air, jalan produksi). Upaya penyediaan sarana prasarana perkebunan tersebut telah dilakukan melalui dukungan

anggaran APBD maupun APBN yang

bersifat stimulan untuk mendorong

masyarakat/petani dalam memfasilitasi kebutuhannya secara swadaya. Disamping itu dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja secara optimal, maka Dinas Perkebunan juga dilengkapi dengan sarana-prasarana aparatur, seperti unit pembenihan, unit laboratorium, peralatan pengendalian hama penyakit, termasuk keberadaan UPTD dan instalasinya sebagai unit kerja yang menangani hal-hal yang bersifat teknis. d.

Teknologi Disamping teknologi budidaya aneka jenis tanaman perkebunan yang sejauh ini

terus dikembangkan, juga dikembangkan teknologi pengolahan hasil perkebunan. Karakter produk perkebunan pada umumnya memerlukan pengolahan ter lebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan untuk menujang kebutuhan manusia, dengan demikian LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

10

pengolahan produk perkebunan baik melalui pengolahan sederhana maupun usaha industri pengolahan mutlak diperlukan. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dilakuka n untuk memperoleh nilai tambah melalui penerapan sistem dan usaha agribisnis perkebunan. Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk memberikan nilai tambah yang maksi mal. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan di dalam atau di luar kawasan pengembangan perkebunan, dan dilakukan secara terpadu dengan usaha budi daya tanaman perkebunan. Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang berdaya saing, Pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tentang penerapan, pembinaan, dan pengawasan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan serta pedoman industri pengolahan hasil perkebunan ditetapkan oleh Pemerintah. Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat bekerja sama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha perkebunan,

asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau

masyarakat.


11

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A.

Visi dan Misi Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Tahun

2013-2018, yaitu “Jawa Barat Maju Untuk Semua”, dan kemudian dijabarkan kedalam Misi-2 RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan”, yang memiliki Tujuan: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah, dengan Sasaran: (1) Memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan dan regional; (2) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi; (3) Memperkuat UMKM dan meningkatkan daya saing usaha; maka Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Dinas

Perkebunan

Provinsi

Jawa

Barat

Tahun 2013–2018 yaitu “Akselerator

Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing”. Dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perkebunan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) Misi, sebagai berikut: Misi I

:

Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan

Misi II

:

Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan

Misi III

:

Meningkatkan Mutu hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan

Dari ke-tiga Misi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1)

Meningkatnya ketersediaan produk perkebunan secara optimal dan berkualitas;

2)

Meningkatnya kinerja sumber daya perkebunan secara berkelanjutan;

3)

Meningkatnya Daya Saing Produk Perkebunan Adapun dari ke-tiga tujuan pembangunan Sub Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018 tersebut memiliki sasaran dan indikator sasaran strategis sebagai berikut: 1)

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan, dengan indikator sasaran strategis : 1. Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5% selama 5 tahun) 2. Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5% selama 5 tahun)

2)

Meningkatnya ketersediaan benih unggul bersertifikat, dengan indikator sasaran strategis :


12

3. Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis (2,1-2,5% selama 5 tahun) 4. Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi (2,1-2,5% selama 5 tahun), 3)

Terjaganya proporsi luas minimum eksisting lahan perkebunan, dengan indikator sasaran strategis : 5. Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (13% selama 5 tahun)

4)

Meningkatnya kinerja usaha tani perkebunan, dengan indikator sasaran strategis : 6. Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (1% selama 5 tahun),

5)

Menurunnya intensitas serangan OPT perkebunan, dengan indikator sasaran strategis : 7. Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1% selama 5 tahun),

6)

Meningkatnya penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI, dengan indikator sasaran strategis : 8. Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI ( 2,1-2,5% selama 5 tahun)

7)

Meningkatnya volume ekspor produk perkebunan, dengan indikator sasaran strategis : 9. Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (2,1-2,5% selama 5 tahun)

B.

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana tersebut diatas,

maka diperlukan suatu strategi pembangunan serta arah kebijakan pembangunan yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2013-2018. Berdasarkan pertimbangan perkembangan lingkungan strategis, maka telah dirumuskan 9 (sembilan) strategi pelaksanaan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1.

Optimalisasi

pemanfaatan

faktor-faktor

produksi

dan

fokus

pengembangan komoditas

perkebunan 2.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan

3.

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman perkebunan

4.

Optimalisasi

pelayanan

sertifikasi

benih

dan

pengawasan

peredaran

benih

tanaman

perkebunan 5.

Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan

6.

Meningkatkan indeks NTP perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan kinerja pelaku dan kelembagaan usaha perkebunan

7.

Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT

8.

Meningkatkan jumlah pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI


13

9.

Meningkatkan penguasaan pasar ekspor dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan Adapun kebijakan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018,

dengan memperhatikan aspek urusan dan kewenangan Bidang Perkebunan, dirumuskan dalam 9 (sembilan) kebijakan berikut ini: 1.

Peningkatan

pemanfaatan

faktor-faktor

produksi

melalui

intensifikasi,

rehabilitasi

dan

peremajaan komoditas strategis 2.

Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana produksi secara berkelanjutan

3.

Peningkatan

produktivitas

balai

benih

dan

pemberdayaan

penangkar

benih tanaman

perkebunan 4.

Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan peningkatan pengawasan jaringan peredaran benih

5.

Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan

6.

Peningkatan kompetensi pekebun, kelembagaan dan akses permodalan usaha perkebunan

7.

Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta ramah lingkungan

8.

Peningkatan kemampuan dalam penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI

9.

Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan Secara terstruktur, untuk mewujudkan Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang

dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi, 3 (tiga) Tujuan, 7 (tujuh) Sasaran, 9 (sembilan) indikator, 9 (sembilan)

Strategi

dan

9

(sembilan)

arah

kebijakan

pembangunan

daerah

di

bidang

pembangunan Sub Sektor Perkebunan, adalah sebagaimana digambarkan dalam skema berikut ini:


14

Tabel 2.1. Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 Visi Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, sejahtera dan Berdaya Saing Misi 1 Misi 2 Misi 3 Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Berkelanjutan Produk Usaha Perkebunan Tujuan 1 Tujuan 2 Tujuan 3 Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara Meningkatnya Daya Saing Produk Perkebunan berkelanjutan Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6 Sasaran 7 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Terjaganya Proporsi Meningkatnya Menurunnya Meningkatnya Meningkatnya Volume Komoditas Perkebunan Bersertifikat Luas Minimum Kinerja Usaha Tani intensitas serangan Penerapkan Sistem Ekspor Produk Eksisting Lahan Perkebunan OPT Perkebunan Jaminan Mutu produk Perkebunan Perkebunan perkebunan sesuai SNI Indikator 1 Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5%) Strategi 1 Optimalisasi pemanfaatan faktorfaktor produksi dan fokus pengembangan komoditas perkebunan

Indikator 2 Prosentase Peningkatan Produktivitas ratarata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5%) Strategi 2 Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan

Indikator 3 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis (2,1-2,5%) Strategi 3 Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman Perkebunan

Kebijakan 1 Peningkatan pemanfaatan faktorfaktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan komoditas strategis

Kebijakan 2 Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana produksi secara berkelanjutan

Kebijakan 3 Peningkatan produktivitas balai benih dan pemberdayaan penangkar benih tanaman perkebunan


Indikator 4 Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (2,1-2,5%)

Indikator 5 Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (13%)

Strategi 4 Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

Strategi 5 Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan Kebijakan 5 Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan

Kebijakan 4 Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Peningkatan Pengawasan Jaringan Peredaran Benih

Indikator 6 Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (1%) Strategi 6 Meningkatkan indeks NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja pelaku dan kelembagaan usaha Perkebunan

Indikator 7 Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1%)

Kebijakan 6 Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha Perkebunan

Kebijakan 7 Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta ramah lingkungan

15

Strategi 7 Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT

Indikator 8 Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (2,1-2,5%) Strategi 8 Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI

Kebijakan 8 Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI

Indikator 9 Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (2,1-2,5%) Strategi 9 Meningkatkan penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha Perkebunan

Kebijakan 7 Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan

gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan Program Program Program Program Program Program Program 1. Peningkatan 1. Peningkatan 1. Peningkatan 1. Peningkatan 1. Pemberdayaan 1. Pemberdayaan 1. Pencegahan dan Produksi Produksi Produksi Produksi Sumber Daya Sumber Daya Penanggulangan Pertanian (APBD) Pertanian (APBD) Pertanian (APBD) Pertanian (APBD) Pertanian (APBD) Pertanian (APBD) Hama Penyakit 2. Program 2. Program 2. Program 2. Program 2. Program 2. Program Tanaman, Hewan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Penyediaan dan Peningkatan dan Ikan (APBD) Produksi, Produksi, Produksi, Produksi, Pengembangan Produksi, 2. Program Produktivitas dan Produktivitas dan Produktivitas dan Produktivitas dan Prasarana dan Produktivitas dan Peningkatan Mutu Tanaman Mutu Tanaman Mutu Tanaman Mutu Tanaman Sarana Pertanian Mutu Tanaman Produksi, Perkebunan Perkebunan Perkebunan Perkebunan (PSP) Perkebunan Produktivitas dan Berkelanjutan Berkelanjutan Berkelanjutan Berkelanjutan 3. Program Berkelanjutan Mutu Tanaman (APBN) (APBN) (APBN) (APBN) Peningkatan (APBN) Perkebunan Produksi, Berkelanjutan Produktivitas dan (APBN) Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)

Program Penunjang Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Sumber Daya Aparatur; 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan 7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah. 1.

6.


16

Program Program 1. Pemasaran dan 1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pengolahan Hasil Pertanian, Pertanian, Perkebunan, Perkebunan, Peternakan dan Peternakan dan Perikanan (APBD) Perikanan (APBD 2. Program 2. Program Peningkatan Nilai Peningkatan Nilai Tambah, Daya Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Pemasaran dan Ekspor Hasil Ekspor Hasil Pertanian (APBN) Pertanian (APBN) 3. Program 3. Program Peningkatan Peningkatan Produksi, Produksi, Produktivitas dan Produktivitas dan Mutu Tanaman Mutu Tanaman Perkebunan Perkebunan Berkelanjutan Berkelanjutan (APBN) (APBN)

Beberapa kebijakan teknis yang merupakan penjabarkan kebijakan umum pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat yang selama ini dijalankan, meliputi : 1.

Kebijakan Pengembangan Komoditi Perkebunan Kebijakan yang ditempuh adalah penerapan paket teknologi budidaya, melalui intensifikasi, eksentifikasi,

rehabilitasi,

pengendalian

gangguan

diversifikasi, usaha,

serta

optimalisasi penyediaan

pemanfaatan sarana

dan

sumberdaya prasarana

lahan,

pendukung

pengembangan usaha perkebunan. 2.

Kebijakan Pengembangan Sumber Daya manusia Kebijakan yang diarahkan adalah untuk pengembangan SDM perkebunan sebagai pelaku usaha, bukan hanya sebagai faktor produksi, agar tejadi pertumbuhan dan perkembangan proses perubahan guna mewujudkan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha perkebunan.

3.

Kebijakan Investasi Usaha Perkebunan Kebijakan yang mendorong iklim investasi yang kondusif dalam pengembangan agribisnis perkebunan pada sentra-sentra perkebunan dengan mengutamakan peran serta petani, UKM, dan masyarakat secara luas, sehingga SDM perkebunan yang tersedia bermanfaat secara optimal.

4.

Kebijakan Peningkatan Dukungan terhadap Pembangunan Sistem Ketahanan Pangan Pengembangan

sistem

ketahanan pangan di

wilayah perkebunan dimaksudkan untuk

mendukung ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan nasional. 5.

Kebijakan

Pengembangan

Dukungan

terhadap

Pengelolaan

Sumber

Daya

Alam

dan

Lingkungan Hidup. Kebijakan pengembangan perkebunan yang dilaksanakan secara harmonis, ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi yang memanfaatkan sumberdaya perkebunan secara optimal sesuai dengan daya dukung sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. 6.

Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Kebijakan pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan agribisnis perkebunan dalam memanfaatkan peluang. Kebijakan pengembangan kemitraan untuk memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan agribisnis perkebunan.

C.

Prioritas Daerah Kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan sub sektor perkebunan Tahun

2013-2018 tersebut dalam tahun 2015 memiliki prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut: LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

17

1.

Program dan Kegiatan yang didanai APBD: a.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 1)

b.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2)

c.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3)

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

4)

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)

5)

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)

6)

Kegiatan

Penyelenggaraan

Administrasi

Perkantoran

Balai

Pengawasan

dan

Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan d.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7)

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

8)

Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) (Rev3)

9)

Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) (Rev-3)

10) Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih (BSPMB) (Rev-3) 11) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) (DAK) 12) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) (DAK) 13) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih (BSPMB) (DAK) e.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 14) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 15) Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) 16) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) 17) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih (BSPMB)

f.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan

g.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah


18

19) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan h.

Program Peningkatan Produksi Pertanian 20) Kegiatan Pengujian Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan 21) Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan 22) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengujian Peredaran Benih Tanaman Perkebunan 23) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan 24) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim (RAM IP) 25) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan 26) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan 27) Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBHCHT) 28) Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBHCHT) 29) Kegiatan

Sertifikasi

dan

Pengawasan

Peredaran

Benih

Tanaman

Tembakau

(DBHCHT) i.

Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian 30) Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan 31) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan 32) Kegiatan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan 33) Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan (RAM IP) 34) Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan 35) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan 36) Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya Perkebunan dan Gangguan Usaha Perkebunan 37) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT) 38) Kegiatan Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau (DBHCHT)

j.

Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan 39) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu 40) Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu 41) Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau (DBHCHT)

k.

Program

Pemasaran dan Pengolahan Hasil

Pertanian,

Perkebunan,

Peternakan ,

Perikanan dan Kehutanan 42) Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan 43) Kegiatan Pemasaran Hasil Perkebunan 44) Kegiatan Pembinaan Pengembangan Usaha Perkebunan 45) Kegiatan Pengembangan Mutu Hasil Tanaman Tembakau (DBHCHT)


19

2.

Program dan Kegiatan yang didanai APBN TUGAS PEMBA NTUA N

a.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 1)

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (TP)

2)

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (TP)

3)

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (TP)

4)

Kegiatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha (TP)

5)

Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)

6)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP)

b.

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian 1)

Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik (TP)

2)

Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (TP)

3)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2HP

DANA DEKONSENTRASI a.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 1)

Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK)

2)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (DK)

b.

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

c.

1)

Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik (DK)

2)

Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional (DK)

3)

Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi (DK)

4)

Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (DK)

5)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2HP (DK)

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 1)

Kegiatan Pengelolaan Air irigasi untuk Pertanian (DK)

2)

Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (DK)

3)

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Perta nian (DK)


20

4)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (DK)

5)

Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (DK)

6)

Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

3.

Fokus Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 ; a.

Gerakan Penyelamatan Agribisnis Teh Nasional (GPATN) yang dilakukan melalui upaya intensifikasi, peremajaan, recovery, dan rehabilitasi tanaman. Sumber pendanaan berasal dari APBN dan APBD.

b.

Lanjutan

Akselerasi

Peningkatan

Produktivitas

Tebu

dalam

rangka

memenuhi

kebutuhan swasembada gula, khususnya untuk kebutuhan gula rumah tangga. c.

Pengembangan Komoditi Ekspor Unggulan Nasional di luar Revitalisasi Perkebunan, dalam rangka mempertahankan pasar yang sudah ada seperti Kopi dan Kakao.

d.

Pengembangan Komoditas unggulan Spesifik lokal yang sudah dikenal di pasar internasional, dikembangkan untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada, seperti Akar Wangi dan Nilam.

e.

Revitalisasi Perbenihan, ditempuh melalui pembangunan, penetapan, pemeliharaan, dan pemurnian kebun entres, kebun induk, pohon terpilih, penguatan kelembagaan perbenihan, laboratorium dan sarananya serta pengawasan terhadap mutu dan peredarannya.

f.

Revitalisasi perlindungan membangun

Perlindungan

Perkebunan,

perkebunan, sistem

ditempuh

laboratorium

peringatan

dini

dan

untuk

melalui

penguatan kelembagaan

sarananya

termasuk

pengendalian OPT

SDM-nya;

dan pencegahan

kebakaran kebun dan lahan, anomali iklim dan gangguan usaha perkebunan. g.

Penyediaan 2 (dua) juta benih kopi arabica Java Preanger sebagai bagian dari janji Gubernur yaitu pemberian bantuan benih kopi sebanyak 5 (lima) juta pohon yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2018.


21

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A.

Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari Sub Sektor Perkebunan Provinsi Jawa

Barat berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, adalah berupa: -

Retribusi Penjualan Produk Usaha Kebun Dinas, yang dikelola oleh Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, yaitu berupa hasil penjualan produk perkebunan dari 13 kebun dinas yang tersebar di Jawa Barat (berupa produk: Teh, Kopi, Kelapa, dan Cengkeh);

-

Retribusi

Penjualan

Produk Dinas,

yang dikelola

oleh Balai

Proteksi

Tanaman

Perkebunan, yaitu berupa Penjualan Bibit Tanaman Pestisida Nabati (Nimba); -

Retribusi Sertifikasi Bibit Tanaman Perkebunan, yang dikelola oleh Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan, yaitu berupa jasa Sertifikasi Bibit Tanaman Perkebunan.

2.

Target dan Realisasi Pendapatan Pada tahun 2015, realisasi pencapaian PAD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

dari Retribusi Penjualan Hasil Kebun Dinas adalah sebesar Rp. 203.304.606,-, melampaui target (103,99%) yang telah direncanakan yaitu sebesar Rp.195.500.000,-. Adapun rincian target dan realisasi PAD tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini : Tabel 3.1 Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

No

1 2 3 4

Jenis Penerimaan Retribusi Penjualan Produk Usaha Kebun Dinas Kebun Dinas Gekbrong (Cianjur) Kebun Dinas Citiis (Cianjur) Kebun Dinas Pangkalan (Karawang) Kebun Dinas Cipeo (Subang)

Komoditas

Jumlah penerimaan Target Realisasi (Rp) (Rp)

%

Teh

5.850.000

5.850.000

100,00

Teh Kelapa

3.990.000 2.425.000

3.990.000 2.425.000

100,00 100,00

39.670.000

39.670.000

100,00

Tebu


22

No 5

Kebun Dinas Sukajadi (Sumedang)

6

Kebun Dinas Cimungkal (Sumedang) Kebun Dinas Cisarungga (Garut) Kebun Dinas Ciheulang (Garut) Kebun Dinas Sukahurip (Ciamis) Kebun Dinas Sindanglaya (Kota Bandung) Kebun Dinas Lengkong (Sukabumi) Jumlah A Retribusi Penjualan Produk Dinas Retribusi Penjualan Bibit Tanaman Pestisida Nabati Jumlah B Retribusi Jasa Pelayanan Dinas Retribusi Sertifikasi Bibit Tanaman Perkebunan Jumlah C J u m l a h A + B+C

7 8 9 10 11

14

15

3.

Jenis Penerimaan

Komoditas Teh Kopi Produksi Kopi Benih Teh Kopi Teh

Jumlah penerimaan Target Realisasi (Rp) (Rp) 6.079.000 6.079.000 1.000.000 1.000.000 18.498.000 18.498.000 5.030.000 5.030.000 1.680.000 1.680.000 9.202.500 9.202.500

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kelapa

7.245.500

7.245.500

100,00

Kelapa

3.720.000

3.720.000

100,00

1.125.000 2.150.000 2.910.000 2.100.000 113.500.000

1.125.000 2.150.000 2.910.000 2.100.000 113.500.000

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

17.000.000

17.000.000

100,00

17.000.000

17.000.000

100,00

65.000.000

72.804.606

112,01

Kopi Cengkeh Teh Kelapa

Nimba

SMB/SKMB -----

65.000.000

72.804.606

112,01

195.500.000

203.304.606

103,99

Permasalahan dan Solusi Dalam

upaya

peningkatan

Pendapatan

Asli

Daerah (PAD)

tersebut diatas

kenyataannya masih memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut: a.

Komoditas Teh kondisinya sudah kurang produktif (kurang menghasilkan pucuk) sehingga berpengaruh terhadap perolehan pendapatan.

b.

Hampir seluruh tanaman mengalami masa penurunan produksi terutama pada saat musim kemarau.

c.

Pada beberapa komoditi di beberapa kebun dinas sudah berumur tua dan produksinya sudah menurun.

d.

Pada kondisi Tahun 2015 harga jual produksi rata-rata mengalami penurunan yang cukup tajam tidak sebanding dengan kenaikan biaya produksi pada masing-masing komoditi yang bersangkutan. Beberapa solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada, antara

lain adalah: a.

Untuk memperkecil penurunan perolehan pendapatan yang tajam pada ta naman teh telah dilaksanakan pemangkasan secara bergilir berdasar blok kebun dan pada


23

tanaman tersebut dilakukan pemupukan berimbang baik pupuk organik (bokasi) maupun menggunakan pupuk anorganik (NPK Mutiara) b.

Diupayakan dilakukan peremajaan pada beberapa komoditas yang sudah berumur tua dengan komoditas yang sesuai agroklimat dan bernilai ekonomi tinggi.

c.

Pada komoditi kelapa yang harga jual butirannya mengalami penurunan dilakukan diversifikasi produk menjadi kopra yang harga jualnya relatif lebih tinggi.

B.

Pengelolaan Belanja Daerah 1.

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan umum

keuangan daerah tentang belanja daerah antara lain untuk

memfasilitasi setiap program/kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan mekanisme perencanaan yang terstruktur

sebagaimana

yang sudah dituangkan dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah, yaitu mulai dari RPJMD, RKPD, RESTRA OPD dan Renja OPD. Didalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut sudah mencakup kebijakan belanja untuk memfasilitasi: Janji Gubernur, Program Prioritas dan Unggulan Daerah, Tematik Kewilayahan serta Rencana Aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM IP). Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan sub sektor perkebunan tahun 2015,

maka

kebijakan umum keuangan daerah diarahkan untuk

mendukung: -

Pengembangan Fokus Komoditas yang sudah diklasifikasikan menjadi: Komoditas Strategis, Komoditas Prospektif dan Komoditas Unggulan Spesifik Lokal;

-

Pengembangan Fokus Budidaya, mencakup: Peningkatan produksi dan produktivitas melalui: intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi; Peningkatan Teknologi Tepat

Guna

Budidaya

Tanaman

Perkebunan yang Efektif,

Efisien dan Ramah

Lingkungan; serta Pengendalian pemanfaatan sumber daya perkebunan (Lahan & Plasma Nutfah) yang berkesinambungan. -

Pengembangan Fokus Perbenihan, mencakup: Pengembangan UPTD Perbenihan Di Tingkat Provinsi Dan Kab/Kota; Peningkatan Koordinasi Peran Dan Fungsi Penangkarpenangkar Benih Berkualitas; Pengembangan Teknologi Perbenihan Yang Modern Dan Berdaya

Saing;

Peningkatan

Pengawasan

Mutu

Dan

Peredaran

Benih;

serta

Peningkatan Pelayanan Sertifikasi Benih -

Pengembangan

Fokus

Sarana

&

Prasarana,

mencakup:

Fasilitasi

Pendukungan

Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana-prasarana Budidaya Tanaman Perkebunan; serta Mendorong Tumbuhnya Peran Dunia Usaha Dalam Mendukung Penyediaan Sarana Prasarana Perkebunan


24

-

Pengembangan Fokus Pengendalian GUP, mencakup: Pengembangan Pestisida & Agens Hayati Alami; Pengembangan Teknologi PHT Yang Efektif, Efisien Dan Berwawasan Lingkungan;

serta

Mendorong Tumbuhnya

Kelompok

Atau Petandu PHT Yang

Profesional dan Mandiri. -

Pengembangan Fokus SDM, Kelembagaan dan Permodalan, mencakup: Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan Rakyat, Baik Pada Aspek Pembenihan, Teknis Budidaya, Pengendalian Hama Penyakit, Maupun Pengolahan Produk; Peningkatan Pemantapan

Kelembagaan

Pelaku

Usaha

Yang

Profesional

dan

Mandiri;

serta

Peningkatan Akses Permodalan Yang Memiliki Keberpihakan Terhadap Pelaku Usaha Perkebunan Rakyat -

Pengembangan Fokus Pasca Panen & Pemasaran, mencakup: Perlu Upaya Terobosan Dalam Pengembangan Mutu Produk Yang Berdaya Saing Dan Bernilai Tambah, Dengan Prioritas Keberpihakan Pada Produk Usaha Perkebunan Rakyat; serta Peningkatan Akses Pasar Yang Lebih Luas, Yang Manfaatnya Dirasakan Oleh Pelaku Usaha Perkebunan di Tingkat On Farm.

2.

Target dan Realisasi Belanja APBD

Dinas

Perkebunan

Tahun

Anggaran

2015

adalah

sebesar

Rp.

60.186.742.841,- (Enam Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus

Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yaitu terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 18.741.796.916,- (Delapan

Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 41.444.945.925,(Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). a.

Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.741.796.916,- (Delapan Belas Milyar

Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah), merupakan Belanja Pegawai yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan (Tunjangan Keluarga,

Tunjangan Jabatan,

Tunjangan Fungsional,

Tunjangan Umum,

Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, dan Tambahan Penghasilan

PNS,

Tambahan

Penghasilan

berdasarkan

pertimbangan,

serta

Insentif

Pemungutan Retribusi). Realisasi

dari

Belanja

Tidak

Langsung

tersebut

adalah

sebesar

Rp.

16.010.469.521,- (Terbilang : enam belas milyar sepuluh juta empat ratus enam puluh

sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah ) atau sekitar 85,43 %.


25

b.

Belanja Langsung Belanja Langsung sebesar Rp. 41.444.945.925,- (Terbilang : Empat Puluh Satu

Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 6.117.440.750,-, Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 29.027.416.375,-, dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.300.088.800,-. Realisasi dari Belanja Langsung tersebut adalah sebasar Rp 40.161.233.472,(Terbilang : Empat Puluh Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga

Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 96,90%. Terdiri dari: Belanja Pegawai

sebesar

Rp

5.990.251.000,-

(97,92%),

Belanja

Barang/Jasa

sebesar

Rp

27.957.176.722,- (96,31%), dan Belanja Modal sebesar Rp 6.213.805.750,- (98,63%). Adapun rincian target dan realisasi belanja daerah berdasarkan program/kegiatan, adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3.2 Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Tahun 2015 Realisasi Keuangan (Rp) 4

Realisasi Fisk (%) 6

No.

Kegiatan

Anggaran

1

2

3

TOTAL APBD 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji + Tunj) TOTAL ANGGARAN (WAJIB + PILIHAN) TOTAL URUSAN WAJIB Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah Kegiatan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkant oran Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)

60.186.742.841

56.171.702.993

93,33

99,63

18.741.796.916

16.010.469.521

85,43

100,00

41.444.945.925

40.161.233.472

96,90

99,25

16.966.776.800

16.323.563.165

96,21

99,09

521.795.000

519.047.500

99,47

100,00

521.795.000

519.047.500

99,47

100,00

797.222.000

718.102.800

90,08

90,18

797.222.000

718.102.800

90,08

90,18

3.524.766.000

3.282.874.012

93,14

99,71

2.266.426.000

2.125.671.514

93,79

100,00

393.500.000

349.476.896

88,81

100,00

a.

1)

b.

2)

c. 3) 4)


(%) 5

26

No.

Kegiatan

Anggaran

1

2

3

5)

6)

d.

7) 8)

9)

10)

11)

12)

13)

e.

14) 15)

16)

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (Rev3) Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (Rev-3) Kegiatan Revitalisasi Kantor Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (Rev3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) DAK Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) DAK Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BP2MB) DAK Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)

Realisasi Keuangan (Rp) 4

(%) 5


464.840.000

433.129.849

93,18

100,00

400.000.000

374.595.753

93,65

97,44

8.238.890.800

8.075.986.750

98,02

99,97

1.138.338.900

1.131.212.900

99,37

100,00

1.020.000.000

979.842.000

96,06

100,00

1.100.000.000

1.093.310.100

99,39

100,00

499.600.000

456.027.800

91,28

99,54

1.500.000.000

1.456.751.000

97,12

100,00

1.980.951.900

1.966.143.950

99,25

100,00

1.000.000.000

992.699.000

99,27

100,00

2.916.413.000

2.769.251.103

94,95

97,85

1.116.413.000

1.082.409.439

96.95

96.95

700.000.000

627.288.000

89,61

95,89

600.000.000

587.137.081

97,86

100,00


27

No. 1 17)

f.

18)

g.

19)

a. 1)

2)

3)

4) 5)

6) 7)

8)

9) 10)

b. 11)

Kegiatan

Anggaran

2

3

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengaw asan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BP2MB) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan


(%) 5


500.000.000

472.416.583

94,48

100,00

250.000.000

248.429.000

99,37

100,00

250.000.000

248.429.000

99,37

100,00

717.690.000

709.872.000

98,91

100,00

717.690.000

709.872.000

98,91

100,00

TOTAL URUSAN PILIHAN

24.478.169.125

23.837.670.307

97,38

99,36

Program Peningkatan Produksi Pertanian

13.328.267.550

12.962.452.650

97,26

99,91

Kegiatan Pengujian Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengujian Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim (RAM IP) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan

7.289.202.550

7.197.667.200

98,74

100,00

294.350.000

285.420.000

96,97

98,91

280.700.000

267.140.000

95,17

100,00

1.071.810.000

1.034.483.700

96,52

99,42

679.700.000

639.868.900

94,14

100,00

1.940.680.000

1.848.258.200

95,24

100,00

Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau Kegiatan Pembinaan Penangkar Benih Tembakau

360.625.000

356.121.000

98,75

100,00

350.650.000

347.460.000

99,09

100,00

608.750.000

563.241.950

92,52

99,69

Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Tembakau Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

451.800.000

422.791.700

93,58

99,99

5.628.909.000

5.460.019.750

97,00

97,95

491.400.000

490.955.000

99,91

100,00

Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan


28

No. 1 12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

c.

20)

21) 22)

d.

23)

24) 25)

26)

Kegiatan

Anggaran

2

3

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan Kegiatan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan (RAM IP) Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya Perkebunan dan Gangguan Usaha Perkebunan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT) Kegiatan Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau (DBHCHT) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan Kegiatan Pemasaran Hasil Perkebunan


(%) 5


513.920.000

498.181.000

96,94

100,00

267.615.000

265.680.000

99,28

100,00

952.152.000

933.012.000

97,99

99,69

566.292.000

566.292.000

100,00

100,00

321.750.000

321.750.000

100,00

100,00

616.450.000

607.147.750

98,49

98,62

939.680.000

817.532.000

87,00

88,94

959.650.000

959.470.000

99,98

100,00

2.110.785.600

2.079.987.621

98,54

98,60

633.675.600

632.371.551

99,79

100,00

951.510.000

947.744.070

99,60

99,60

525.600.000

499.872.000

95,11

95,11

3.410.206.975

3.335.210.286

97,80

100,00

322.550.000

318.040.000

98,60

100,00

1.687.881.000

1.625.929.286

96,33

100,00

317.220.000

316.966.000

99,92

100,00

1.082.555.975

1.074.275.000

99,24

100,00

Kegiatan Pembinaan Pengembangan Usaha Perkebunan Kegiatan Pengembangan Mutu Hasil Tanaman Tembakau


29

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2015 juga ditunjang dengan dana APBN, yaitu berupa Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi, dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut APBN TUGAS PEMBANTUA N (TP) Tabel 3.3 Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik Tugas Pembantuan (APBN) Tahun 2015 PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN

Jumlah Anggaran

1

Realisasi Keuangan

Realisasi

(Rp)

(%)

(Fisik)

2

3

4

5

TOTAL SATKER DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT Barat (05) DITJEN PERKEBUNAN

111.411.350.000 109.571.450.000

76.855.329.021 75.130.631.621

68,98 68,57

92,33 92,20

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

109.571.450.000

75.130.631.621

68,57

92,20

1

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (TP)

41.151.410.000

36.448.895.190

88,57

100,00

2

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (TP) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (TP) Kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha (TP)

54.167.370.000

26.309.720.300

48,57

98,16

3.303.497.000

2.929.026.350

88,66

100,00

2.614.724.000

2.343.840.181

89,64

100,00

7.548.310.000

6.484.600.600

85,91

100,00

786.139.000

614.549.000

78,17

100,00

1.839.900.000

1.724.697.400

93,74

100,00

1.839.900.000

1.724.697.400

93,74

100,00

371.400.000

359.746.000

96,86

100,00

1.410.000.000

1.312.582.400

93,09

100,00

58.500.000

52.369.000

89,52

100,00

3

4

5

Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)

6

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP) SATKER DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT (07) DITJEN PPHP PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN 1 Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik (TP) 2 3

Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (TP) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2HP


30

APBN DEKONSENTRASI (DK) Tabel 3.4 Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik Dekonsentrasi (APBN) Tahun 2015 PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN 1 TOTAL

Jumlah Anggaran 2

Realisasi Keuangan

Realisasi

(Rp)

(%)

(Fisik)

3

4

5

5.035.977.000

4.755.388.800

94,43

98,64

Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Perkebunan

2.667.790.000

2.557.271.435

95,86

100,00

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

3.334.352.000

3.277.674.000

98,30

100,00

444.643.000

443.945.500

99,84

100,00

2.889.709.000

2.833.728.500

98,06

100,00

1.201.625.000

978.160.000

81,40

93,41

1.201.625.000

978.160.000

81,40

93,41

202.000.000

136.153.700

67,40

90,00

50.000.000

44.308.000

88,62

100,00

471.325.000

438.371.050

93,01

100,00

254.800.000

213.825.000

83,92

88,47

223.500.000

145.502.250

65,10

85,00

500.000.000

499.554.800

99,91

99,91

500.000.000

499.554.800

99,91

99,91

Kegiatan Pengelolaan Air irigasi untuk Pertanian DK) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (DK)

72.340.000

72.340.000

100,00

100,00

68.000.000

67.880.000

99,82

99,82

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (DK)

22.000.000

22.000.000

100,00

100,00

1


2

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (DK) Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (07) Ditjen PPHP Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 1 Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik (DK) 2 Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional (DK) 3 Kegiatan Pengembangan usaha dan Investasi (DK) 4

Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (DK) 5 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2HP Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (08) Ditjen PSP Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 1 2

3


31

4.

5. 6.

PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN

Jumlah Anggaran

1

2

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (DK) Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Realisasi Keuangan

Realisasi

(Rp)

(%)

(Fisik)

3

4

5

303.660.000

303.334.800

99,89

99,89

22.000.000

22.000.000

100,00

100,00

22.000.000

22.000.000

100,00

100,00


32

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh Dinas Perkebunan selama TA. 2015, merupakan penjabaran dari Misi-2 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan”, yang memiliki Tujuan: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah, dengan Sasaran: (1) Memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan dan regional; (2) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi; (3) Memperkuat UMKM dan meningkatkan daya saing usaha. Misi-2 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Visi dan Misi Dinas Perkebunan yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 sebagai berikut: VISI

:

”Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing ”

MISI

:

1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan, 2. Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Berkelanjutan, 3. Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Perkebunan Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari visi-misi tersebut, didanai melalui APBD Tahun Anggaran 2015, baik APBD Murni maupun APBD Perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

No

1 2

Tabel 4.1 REKAPITULASI APBD DINAS PERKEBUNA N TA. 2015 APBD TAHUN 2015 REALISASI RINCIA N APBD APBD MURNI KEUA NGA N PERUBAHA N TOTAL 53.407.902.952 60.186.742.841 56.171.702.993 93,33 Belanja Tidak Langsung (Gaji) Belanja Langsung a. Urusan Wajib b. Urusan Pilihan

FISIK 99,79

17.123.950.977

18.741.796.916

16.010.469.521

85,43

100,00

36.283.951.975 15.569.296.000 20.714.655.975

41.444.945.925 16.966.776.800 24.478.169.125

40.161.233.472 16.323.563.165 23.837.670.307

96,90 96,21 97,38

99,25 99,09 99,36

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh Dinas Perkebunan selama TA. 2015 ini dilakukan melalui pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Sub Sektor Perkebunan, berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan, sebagaimana diuraikan berikut ini:


33

A.

Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1.

Program dan Kegiatan Penyelenggaraan

urusan

Pemerintah

Daerah

yang

dijalankan

oleh

Dinas

Perkebunan selama TA. 2015 berdasarkan Urusan Wajib, terdiri dari 7 Program dan 19 Kegiatan, sebagai berikut: a.

Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan: 1)

b.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, sebanyak 1 Kegiatan, terdiri dari kegiatan: 2)

c.

d.

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan: 3)

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perkebunan

4)

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPTP.

5)

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPBTP.

6)

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BSPMB.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan: 7)

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perkebunan.

8)

Kegiatan Revitalisasi UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (Rev-3).

9)

Kegiatan Revitalisasi UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (Rev-3).

10)

Kegiatan Revitalisasi UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (Rev-3).

11)

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perkebunan UPTD BPTP (DAK).

12)

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perkebunan UPTD BPBTP (DAK).

13)

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perkebunan UPTD BSPMB (DAK).

e.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan: 14)

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan.

15)

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan UPTD BPTP.

16)

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan UPTD BPBTP.

17)

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan UPTD BSPMB.


34

f.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, terdiri dari kegiatan: 18)

g.

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah, terdiri dari kegiatan: 19)

2.

Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan.

Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rekapitulasi alokasi dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib pada APBD Dinas Perkebunan TA. 2015, adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini: Tabel 4.2. Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik Urusan Wajib pada APBD Dinas Perkebunan Tahun 2015 No.

Kegiatan

Anggaran

1

2

3 16.966.776.800

a.

1)

b.

2)

c. 3) 4)

5)

6)

d.

TOTAL URUSAN WAJIB Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah Kegiatan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi Keuangan (Rp) 4 16.323.563.165

(%) 5 96,21

Realisasi Fisik (%) 6 99,09

521.795.000

519.047.500

99,47

100,00

521.795.000

519.047.500

99,47

100,00

797.222.000

718.102.800

90,08

90,18

797.222.000

718.102.800

90,08

90,18

3.524.766.000

3.282.874.012

93,14

99,71

2.266.426.000

2.125.671.514

93,79

100,00

393.500.000

349.476.896

88,81

100,00

464.840.000

433.129.849

93,18

100,00

400.000.000

374.595.753

93,65

97,44

8.238.890.800

8.075.986.750

98,02

99,97


35

No.

Kegiatan

Anggaran

1 7)

2

3

8)

9)

10)

11)

12)

13)

e.

14) 15)

16)

17)

f.

18)

g.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (Rev2) Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (Rev-2) Kegiatan Revitalisasi Kantor Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (Rev2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) DAK Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) DAK Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB) DAK Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik


(%) 5

Realisasi Fisik (%) 6

1.138.338.900

1.131.212.900

99,37

100,00

1.020.000.000

979.842.000

96,06

100,00

1.100.000.000

1.093.310.100

99,39

100,00

499.600.000

456.027.800

91,28

99,54

1.500.000.000

1.456.751.000

97,12

100,00

1.980.951.900

1.966.143.950

99,25

100,00

1.000.000.000

992.699.000

99,27

100,00

2.916.413.000

2.769.251.103

94,95

97,85

1.116.413.000

1.082.409.439

96,95

96,95

700.000.000

627.288.000

89,61

95,89

600.000.000

587.137.081

97,86

100,00

500.000.000

472.416.583

94,48

100,00

250.000.000

248.429.000

99,37

100,00

250.000.000

248.429.000

99,37

100,00

717.690.000

709.872.000

98,91

100,00


36

No.

Kegiatan

Anggaran

1

2

3


(%) 5

Realisasi Fisik (%) 6

Daerah 19)

Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan

717.690.000

709.872.000

98,91

100,00

Secara terperinci alokasi dan realisasi pelaksanaan seluruh kegiatan urusan wajib pada APBD Dinas Perkebunan TA. 2015, adalah sebagaimana diuraikan berikut ini: 1) Program

Perencanaan

Pengendalian

dan

Pengawasan

Pembangunan

Daerah a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 521.795.000,- (terbilang : lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan

puluh lima ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 519.047.500,(terbilang: lima ratus sembilan belas juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 99,47 %, dan realisasi fisik sekitar 100 %. Output kegiatan adalah terwujudnya 4 dokumen Perencanaan (Dokumen Rakor 2015, Renja 2016, RKA Perubahan 2015, dan RKA 2016). Outcome kegiatan adalah tersediaanya dokumen arah kebijakan pembangunan perkebunan Jawa Barat untuk tahun 2016. Permasalahan yang terjadi, sejauh ini tidak ada masalah yang berarti yang menghambat pelaksanaan kegiatan. Solusi yang diambil adalah melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2015 untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik di tahun 2016.

Forum OPD Dinas Perkebunan Tahun 2015


FGD Penyusunan Renja 2016 Dinas Perkebunan Prov Jawa Barat

37

Renstra dan DPA

Pra RKA dan e-proposal 2016

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan

Peningkatan

Kesejahteraan

dan

Kualitas

Sumber

Daya

Aparatur, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 797.222.000,- (terbilang : tujuh ratus sembilan

puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah ) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 718.102.800,- (terbilang : tujuh ratus delapan belas juta

seratus dua ribu delapan ratus rupiah) atau 90,08% dengan realisasi fisik sebesar 90,18%. Output kegiatan adalah pembinaan kerohanian 12 Bulan, pembinaan kerohanian, ihsan tahsin Al Qur’an, instruktur senam dan kesenian 12 Bulan, bantuan resep dan bantuan kacamata, sewa lapangan bulutangkis dan futsal 12 Bulan,

belanja

pakaian

dinas

harian

(PDH)

150

orang,

belanja

jasa

penyelenggaraan acara/event organizer 1 paket, belanja pakaian olahraga 150 orang, bantuan diklat PIM, belanja bimbingan teknis 12 bulan. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan/kualitas sumber daya aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Permasalahan yang terjadi, untuk Diklat PIM dianggarkan untuk 5 orang tetapi sampai dengan akhir anggaran tahun 2015 hanya

terserap untuk 2 orang karena

pemanggilan dari

untuk Diklat PIM

tergantung dari

BKD. Solusi yang diambil adalah melaksanakan evaluasi

pelaksanaan kegiatan di tahun 2015 untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik di tahun 2016.

Pengajian Rutin


Pelaksanaan Jiwa Korsa di Pangandaran

38

Pelaksanaan Medical Check Up

Pelaksanaan Senam Rutin

3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.266.426.000,- (terbilang : dua milyar dua ratus enam puluh enam juta empat

ratus dua puluh dua enam ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.125.671.514,- (terbilang : dua milyar seratus dua puluh lima juta enam ratus

tujuh puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) atau 93,79% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah tersedianya honorarium PNS Provinsi 1 paket, uang lembur 12 bulan, belanja bahan pakai habis ATK 2 paket, pengadaan cetakan 1 paket, belanja alat listrik dan elektronik 12 bulan, belanja prangko dan benda pos 12 bulan, belanja plakat/vandal/piala/cenderamata/ karangan

bunga

internet 12 bulan,

1

paket, belanja

langganan jasa

telepon/air/listrik/suratkabar/majalah/

paket/pengiriman

12 bulan, belanja jasa

penerangan/iklan/reklame/film 12 bulan, belanja jasa kebersihan 12 bulan, belanja jasa profesi 12 bulan, belanja foto copy/penjilidan 12 bulan, belanja makan dan minum rapat/tamu/air galon 12 bulan, belanja makan minum halal bihalal 1 paket, belanja perjalanan dinas dalam dan luar provinsi 12 bulan. Outcome kegiatan adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.


39

Pengadaan ATK

Pengadaan Cetakan

Fasilitasi Mamin Rapat/Pertemuan

Halal Bihalal

b. Kegiatan

Penyelenggaraan

Administrasi

Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP), Perkebunan

Provinsi

Jawa

Barat

dengan

Perkantoran

UPTD

Balai

yang dilaksanakan oleh Dinas alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

393.500.000,- (terbilang : tiga ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu

rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 349.476.896,- (terbilang : tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 88,81%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah tersedianya ATK keperluan Kantor UPTD BPTP; tersedianya alat listrik dan elektronik UPTD BPTP; tersedianya Materai 3000 dan Materai 6000, terfasilitasinya pengisian tabung gas dan Air Galon, tersedianya surat kabar dan majalah pertanian, tersedianya Belanja Cetak Map, Kartu Disposisi, cetak amplop kabinet, cetak amplop semi kabinet dan cetak BKU, Tersedianya

belanja

Fotocopy naskah dinas,

tersedianya belanja Penjilidan

Dokumen BPTP, Tersedianya Belanja makan minum pegawai BPTP, Tersedianya belanja Air Mineral, Terfasilitasinya Perjalanan Dinas PNS dalam dan Luar daerah, Tersedianya langganan Telepon, Listrik BPTP dan Sub Unit, Langganan Air Bersih dan Langganan Internet, tersedianya honorarium tenaga administrasi non PNS


40

selama 9 bulan.

Outcome dari seluruh kegiatan ini adalah terselenggaranya

administrasi perkantoran UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP).

Belanja Surat Kabar

Pengadaan ATK

Air Galon dan Pengisian Tabung Gas

c. Kegiatan

Penyelenggaraan

Administrasi

Pembelian Materai

Perkantoran

UPTD

Balai

Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 464.840.000,- (terbilang : empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus

empat puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 433.129.849,(terbilang : empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu

delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah ) atau 93,18%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah fasilitasi pembelian ATK untuk 4 triwulan, fasilitasi materai dan perangko untuk 4 triwulan, fasilitasi pengisian tabung gas sebanyak 18 tabung, fasilitasi langganan surat kabar/majalah sebanyak 2 jenis selama 12 bulan, fasilitasi cetak amplop dinas, form sppd, map balai untuk 4 triwulan, fasilitasi fotocopy surat dan dokumen selama 9 bulan, fasilitasi penjilidan ROK/laporan balai selama 12 bulan, fasilitasi pembelian makan dan minum rapat rutin selama 9 bulan, fasilitasi pengisian air mineral/galon sebanyak 108 galon, fasilitasi monitoring dan evaluasi asset pemerintah daerah lingkup BPBTP, fasilitasi konsultasi penataan aset ke pusat, fasilitasi belanja telepon, listrik dan internet LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

41

selama 12 bulan. Outcome dari Kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi perkantoran UPTD BPBTP. Permasalahan yang terjadi adalah kecilnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini jika dibandingkan dengan banyaknya bangunan kantor dan rumah dinas yang tersebar di 13 kebun dinas serta kualitas pelayanan yang dituntut untuk maksimal walaupun dengan sarana dan prasarana yang masih dalam tahap pembangunan. Solusi yang diambil adalah memaksimalkan seluruh potensi dari aparatur yang ada serta sarana dan prasarana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

d. Kegiatan

Belanja ATK

Pembelian Majalah

Pengadaan Cetakan

Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Aset dan Kegiatan BPBTP

Penyelenggaraan

Administrasi

Perkantoran

UPTD

Balai

Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih (BSPMB), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (terbilang : empat ratus juta rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 374.595.753,- (terbilang : tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus

sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) atau 93,65 %, dan realisasi fisik sebesar 97,44 %. Output kegiatan adalah Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Sebanyak 5 Kali; Tersedianya Perangko dan Materai Sebanyak 12 paket; Tersedianya Isi Ulang/ Refil Tabung Gas Selama 12 Bulan; Terlaksananya LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

42

Langganan Telepon kantor, Air, Internet, dan TV berbayar Selama 12 Bulan; Terlaksananya Langganan Surat Kabar/ Koran Selama 12 Bulan; Tersedianya Tenaga Administrasi sebanyak 24 Org selama 12 bulan; Terlaksananya Cetak Spanduk Hari-hari Besar Tertentu selama 12 Bulan; Tersedianya Cetakan Kantor sebanyak 1 Paket; Terlaksananya Fotocopy sebanyak 60.000 Lembar; Tersedianya Penjilidan sebanyak 120 Buah; Terlaksananya Penyediaan Makanan & Minuman Rapat Internal/Eksternal/Event Tertentu Sebanyak 240 Orang;Tersedianya Belanja Hidangan Tamu sebanyak 100 Orang; Tersedianya Isi Ulang Air Mineral Galon Sebanyak 240 Galon; Terlaksananya Perjalanan Dinas PNS Dalam Daerah dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi dan Undangan selama 1 tahun; Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Prov Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi, Undangan, dll sebanyak 49 OH. Outcome kegiatan adalah tercapainya pelayanan admistrasi perkantoran UPTD BSPMB.

Pembelian ATK

Pembelian Materai

Penyediaan Makan Minum Rapat

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.138.338.900,- (terbilang : satu milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus

tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.131.212.900,- (terbilang : satu milyar seratus tiga puluh satu juta


43

dua ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah ) atau 99,37%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya penataan ruang audio visual dan operation room sebanyak 2 kegiatan, tersedianya accesoris kendaraan operasional

sebanyak

1

paket,

terlaksananya

pengadaan

visual

elektronik

sebanyak 1 paket, mesin tik sebanyak 4 unit, mesin penghancur kertas sebanyak 5 unit, tersedianya TV 8 unit, tersedianya computer PC 16 unit, tersedianya notebook/laptop 7 unit, tersedianya printer 15 unit, tersedianya scanner A3 sebanyak

1

unit,

terlaksananya

peningkatan

jaringan

WAN/LAN

1

paket,

tersedianya perangkat serat optic sebanyak 1 paket, tersedianya meja kerja sebanyak 30 buah, tersedianya LCD Projector sebanyak 3 unit, tersedianya peralatan sound system sebanyak 2 paket, tersedianya billboard sebanyak 1 paket,

tersedianya

software

computer 1 paket. Outcome kegiatan adalah

meningkatnya kelancaran dan kualitas pelayanan umum pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Permasalahan yang terjadi adalah terhambatnya pencairan pengajuan. Solusi yang diambil adalah percepatan pelaksanaan kegiatan.

Pengadaan Komputer PC

Pengadaan Printer

Pengadaan Scanner

Meja Komputer

b. Kegiatan Revitalisasi UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (Rev -3), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.020.000.000,- (terbilang : satu milyar dua puluh juta

rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 979.842.000 (terbilang : LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

44

sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau 96,06%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya renovasi kantor, ruang pertemuan dan ruang kantor; terlaksananya pembangunan kirmir dan taman kantor; terlaksananya pembangunan pagar kantor sub unit Kab. Subang dan Kab. Garut; tersedianya computer PC 10 unit; tersedianya UPS/Stabilizer 10 unit; tersedianya meja kerja 10 unit; tersedianya kursi sice 3 set; tersedianya perlengkapan mess 15 paket; tersedianya kulkas 3 unit; tersedianya sound system 1 paket. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dan kualitas pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP).

renovasi kantor

Pembuatan Kirmir dan Taman

Pengadaan computer pc, ups, meja kerja dan perlengkapan mess

c. Kegiatan

Revitalisasi

UPTD

Balai

Pembuatan pagar kantor sub unit Kab. Subang dan Kab. Garut

Pengembangan

Benih

Tanaman

Perkebunan (Rev-3), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,- (terbilang : satu

milyar seratus juta rupiah) sedangkan realisasi anggaran Rp. 1.093.310.100,(terbilang : satu milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu seratus


45

rupiah) atau 99,39%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Peningkatan Jalan Produksi Kebun Dinas Sukajadi; Terlaksananya Pembuatan Benteng Pemisah dengan Tanah Warga di Kebun Dinas Cisarungga; Terlaksananya Pembuatan Sumur Rumah Penjaga Kebun Dinas Sindanglaya dan Tegalharendong; Terlaksananya Pembuatan Kirmir Batas Samping Kebun Dinas Gekbrong;

Terlaksananya

Pembuatan

Saluran

Irigasi/Drainase

Kebun Dinas

Gekbrong; Terlaksananya Pemasangan Pavin Block Halaman Rumah Penjaga Kebun Dinas, Gudang Sarana Produksi dan Gudang Penyimpanan Benih Kebun Dinas

Sindanglaya;

Terlaksananya

Pemagaran

Kebun

Dinas

Lengkong;

Terlaksananya Pembuatan Benteng Pemisah dengan Tanah Warga di Kebun Dinas Cisarungga. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dan kualitas pelayanan UPTD BPBTP. Permasalahan yang terjadi adalah belum seluruhnya jalan produksi dapat dibuat; Masih kurangnya penyediaan air; Lahan Berbatasan dengan PT Cibadak Farm dan Apabila Musim Hujan Air Deras Turun Kencang ke Kebun Dinas Gekbrong; Terdapatnya pembuangan air ke tanah warga; Belum seluruh lingkungan di tata sehingga kenyamanan dan keindahan masih terganggu; Belum dapat dilakukannya pemagaran seluruh kebun; Belum dapat

dibuatnya

seluruh benteng pemisah dengan tanah warga. Solusi yang diambil adalah menggunakan jalan yang ada dengan penuh kehati-hatian; Pembagian air secara minimal dan usulan kegiatan pembuatan sumur artesis tahun 2016 di kebun dinas Sindanglaya serta air dalam tanah di kebun dinas Tegal Harendong; Membuat kesepakatan dengan perusahaan PT Cibadak Farm Untuk menata ulang saluran airnya; Melakukan musyawarah dengan pemilik tanah; mengusulkan anggaran di tahun 2016; pemagaran dilakukan secara bertahap dan atau ditanami dengan tanaman yang bersifat tanaman pagar/ciri; pembuatan benteng dilakukan secara bertahap dan atau ditanami dengan tanaman yang bersifat tanaman pagar/ciri.

Pembangunan benteng pemisah dengan tanah warga di kebun dinas cisarungga


Pembangunan jalan produksi di kebun dinas sukajadi

46

Pembuatan saluran drainase di kebun dinas gekbrong

Pemagaran kebun dinas lengkong

d. Kegiatan Revitalisasi UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih (Rev-3), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 499.600.000,- (terbilang : empat ratus sembilan

puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 456.027.800,- (terbilang : empat ratus lima puluh enam juta dua puluh tujuh

ribu delapan ratus rupiah) atau 91,28%, dan realisasi fisik sebesar 99,54%. Output

kegiatan

adalah

Tersalurkannya

Pengadaan

barang

dan

jasa

(perlengkapan kantor, komputer, Meubelair,dan Alat studio) sebanyak 1 Kegiatan; Tersedianya alat tulis kantor Sebanyak 1 Kali; Terlaksananya penambahan daya listrik di tiga kantor korwil kab. Cianjur, Majalengka, dan Tasikmalaya Sebanyak 2 Paket; Terlaksananya Penataan Ulang / Jaringan Listrik di tiga Kantor Korwil Kab. Cianjur,

Majalengka

dan

Tasikmalaya

Sebanyak

3

Paket;

Tersalurkannya

Pengadaan dan Pemasangan Pompa Air di tiga Kantor Korwil Kab. Cianjur, Majalengka dan Tasikmalaya Sebanyak 3 Paket; Tersedianya Laptop/ Notebook Sebanyak 3 Unit; Tersedianya Printer Sebanyak 3 Unit; Tersedianya kursi lipat di tiga kantor korwil kab. Cianjur, Majalengka dan Tasikmalaya Sebanyak 30 Buah; Tersedianya Sofa/Zice

Sebanyak 3 Set; Tersedianya Tempat Tidur untuk di tiga

Kantor Korwil Kab. Cianjur, Majalengka dan Tasikmalaya Sebanyak 3 Set; Tersedianya Kursi Tunggu di tiga Kantor Korwil Kab. Cianjur, Majalengka dan Tasikmalaya Sebanyak 3 Set; Tersedianya Wireless Sebanyak 3 unit; Tersedianya belanja peralatan laboratorium sebanyak 1 paket; Terlaksananya pemasangan billboard sebanyak 1 paket. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Kelancaran Pelayanan

Pada

Permasalahan

UPTD yang

BSPMB

terjadi

Sampai

adalah

dengan

adanya

Bulan

September

keterlambatan

dalam

2015. proses

administrasi pengadaan barang dan jasa sehingga serapan kegiatan masih di bawah target. Solusi yang diambil adalah percepatan proses pengadaan barang dan jasa.


47

Pengadaan Printer untuk 3 Korwil

Pengadaan Laptop untuk 3 Korwil

Pengadaan Sound System untuk 3 Korwil

e. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPTP (DAK), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 1.500.000.000,- (terbilang : satu milyar lima ratus juta

rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.456.751.000,- (terbilang : satu milyar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) atau 97,12%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan laboratorium BPTP atas dan Aula BPTP; terlaksananya pembangunan kirmir saluran air; tersedianya partisi ruang kantor dan ruang pertemuan; terlaksananya pembuatan taman halaman belakang kantor BPTP; tersedianya tabung pemadam kebakaran 6 unit; tersedianya AC 1 PK 4 unit; tersedianya alat pembersih lantai 1 unit; tersedianya laptop 5 unit; terseduanya kamera digital 3 unit; tersedianya CCTV 1 paket; tersedianya mesin fax 2 unit; tersedianya alat timbangan lab 1 paket; tersedianya perlengkapan OPT 1 paket; tersedianya lampu hias taman 1 paket; tersedianya jaringan telepon dan internet 1 paket. Outcome kegiatan adalah bertambahnya sarana dan prasarana UPTD untuk meningkatkan kelancaran pelayanan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP).


48

Renovasi Lab BPTP atas dan Aula BPTP

Pembangunan Kimir Saluran Air

Pembuatan partisi ruangan

Pengadaan tabung pemadam, AC, Alat pembersih lantai dan perlengkapan OPT

f. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPBTP (DAK), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.980.951.900,- (terbilang : satu milyar sembilan ratus

delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah ) sedangan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.966.143.950,- (terbilang : satu milyar

sembilan ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau 99,25%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa; Terfasilitasinya Dekorasi Ruang Pelayanan Publik; Terfasilitasinya Renovasi Kantor Sub Unit Gekbrong Kab. Cianjur;

Tefasilitasinya

Pengadaan

Mesin

Babad

Rumput;

Terfasilitasinya

Pengadaan Lemari Arsip untuk kebun dinas; Terfasilitasinya Pengadaan Papan Informasi Kebun Dinas; Terfasilitasinya Pengadaan Papan Informasi Kebun Dinas; tersedianya Pompa Air di rumah dinas BPBTP; tersedianya Komputer PC di rumah dinas BPBTP; Terfasilitasinya Pengadaan Meja Kerja; Terfasilitasinya Pengadaan Kursi Kerja; Terfasilitasinya Pengadaan Tempat Tidur; Terfasilitasinya Pengadaan Gordyn; tersedianya Kamera pengawas (CCTV) di lingkungan kantor BPBTP; LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

49

tersedianya audio ruang pelayanan publik; Tersedianya Instalasi Listrik untuk Rumah Penjaga Kebun Tegalharendong dan meningkatnya daya listrik di ruang Pelayanan Publik dan Laboratorium BPBTP; Tersedianya Rumah Dinas bagi Penjaga Kebun Dinas Tegalharendong; Tersedianya Gudang Sarana Produksi Kebun Dinas Cisarungga dan Citiis serta Pembuatan Bangunan Tempat Alat Pengolah Pupuk Organik, Mushola dan Kamar Mandi di Kebun Dinas Pangkalan; Terfasilitasinya Pembuatan Tempat Pembenihan di Kebun Dinas Sindanglaya dan Pembuatan Naungan Jalan Kebun Dinas Sindanglaya. Outcome kegiatan adalah bertambahnya pelayanan

sarana

Balai

dan prasarana UPTD untuk meningkatkan kelancaran

Pengembangan

Benih

Tanaman

Perkebunan

(BPBTP).

Permasalahan yang terjadi adalah pelaksanaan kegiatan secara fisik berjalan dengan lancar namun terhambat pada pelaksanaan administrasi. Solusi yang diambil adalah memaksimalkan seluruh potensi dari aparatur yang ada serta sarana dan prasarana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Pembangunan Gudang Sarana Produksi Kebun Dinas Cisarungga dan Citiis

Pembangunan Naungan Pembenihan Kebun Dinas Sindanglaya

Pembuatan Partisi / Desain Interior/DekorasiRuang Pelayanan Publik

Pengadaan meubelair, papan informasi kebun dinas, mesin pompa air, dan audio ruang pertemuan


50

Renovasi/Rehabilitasi Kantor Sub Unit Gekbrong (sebelum)

g. Kegiatan

Peningkatan

Sarana

Renovasi/Rehabilitasi Kantor Sub Unit Gekbrong (sesudah)

dan

Prasarana

Kantor

UPTD BSPMB

(DAK), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (terbilang : satu milyar rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 992.699.000 atau 99,27%, dan realisasi fisik

sebesar

100%.

Output

kegiatan

adalah

Tersalurkannya

Honorarium

Pengadaan Barang dan Jasa Renovasi Kantor Korwil BSPMB di Kabupaten Cianjur Sebanyak 1 Kegiatan; Tersalurkannya Honararium Pengadaan Barang dan Jasa Renovasi Kantor Korwil BSPMB di Kabupaten Majalengka Sebanyak 1 Kegiatan; Tersalurkannya Honararium Pengadaan Barang dan Jasa BSPMB

di

Kabupaten

Tasikmalaya

Sebanyak

Honararium Pengadaan Barang dan Jasa

1

Renovasi Kantor Korwil

Kegiatan;

Tersalurkannya

Penggantian Lantai Kantor BSPMB

Sebanyak 1 Kegiatan; Tersalurkannya Honararium Pengadaan Barang dan Jasa Penggantian

Plafon

Kantor

Honararium

Pengadaan

BSPMB

Barang

dan

Sebanyak Jasa

1

Kegiatan;

Pembangunan

Tersalurkannya Ruang

Satuan

Pengamanan BSPMB Sebanyak 1 Kegiatan; Terlaksananya ATK Kegiatan dan Pengadaan Sebanyak 1 Kali; Terlaksananya

Renovasi Kantor Korwil BSPMB di

Kabupaten Cianjur Sebanyak 1 Paket; Terlaksananya Renovasi Kantor Korwil BSPMB di

Kabupaten Majalengka Sebanyak 1 Paket; Terlaksananya

Renovasi

Kantor Korwil BSPMB di Kabupaten Tasikmalaya Sebanyak 1 Paket; Terlaksananya Penggantian lantai Kantor BSPMB Sebanyak 1 Paket; Terlaksananya Penggantian plafon Kantor BSPMB Sebanyak 1 Paket; Terlaksananya Pemagaran kantor korwil BSPMB di Kabupaten Tasikmalaya Sebanyak 1 Paket. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Pada UPTD BSPMB. Permasalahan yang terjadi adalah status Kepemilikan Aset Tanah dan Bangunan di akui oleh Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Solusi yang diambil adalah adanya surat keterangan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa aset tanah dan bangunan telah mempunyai rekomendasi dari Direktorat Jendral Perkebunan dan akan di hibahkan Ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

51

Kantor Korwil Majalengka Sebelum Renovasi

Kantor Korwil Majalengka Setelah Renovasi

Kantor Korwil Cianjur Sebelum Renovasi

Kantor Korwil Cianjur Setelah Renovasi

Kantor Korwil Tasikmalaya Sebelum Renovasi

Kantor Korwil Tasikmalaya Setelah Renovasi


52

5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.116.413.000,- (terbilang : satu milyar seratus enam belas juta empat ratus tiga

belas ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.082.409.439,(terbilang : satu milyar delapan puluh dua juta empat ratus sembilan ribu empat

ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 96,95%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output

kegiatan

adalah

tersedianya

honorarium

panitia/pejabat/pemeriksa

pengadaan barang dan jasa sebanyak 3 OK; tersedianya belanja jasa kebersihan selama 12 bulan; tersedianya perawatan kendaraan dinas roda 4 selama 12 bulan; tersedianya

pelumasan

terselenggaranya

kendaraan

pemeliharaan

dinas

gedung

dan

roda

4

selama

bangunan

sebanyak

12

bulan;

1 paket;

terselenggaranya pemeliharaan jaringan air sebanyak 2 kali; terselenggaranya pemeliharaan jaringan listrik sebanyak 2 kali, terselenggaranya pemeliharaan computer sebanyak 3 kali; terselenggaranya pemeliharaan laptop sebanyak 3 kali; terselanggaranya

pemeliharaan

printer

sebanyak

3

kali;

terselenggaranya

pemeliharaan meubelair sebanyak 1 paket; terselenggaranya pemeliharaan mesin tik sebanyak 3 kali; terselenggaranya pemeliharaan AC sebanyak 3 kali. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Permasalahan yang terjadi adalah adanya keterlambatan pencairan pada triwulan pertama. Solusi yang diambil adalah diadakan upaya percepatan penyerapan kegiatan.

Pemeliharaan Kendaraan


Pemeliharaan Gedung Kantor

53

Pemeliharaan AC

b. Kegiatan Proteksi

Pemeliharaan Tanaman

Perkebunan

Provinsi

Pemeliharaan Instalasi Listrik

Sarana

dan

Prasarana

Kantor

UPTD

Balai Dinas

Perkebunan

(BPTP),

yang

dilaksanakan

oleh

Jawa

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Barat

Rp.

700.000.000,- (terbilang : tujuh ratus juta rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 627.288.000 (terbilang : enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus

delapan puluh delapan ribu rupiah) atau 89,61%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor BPTP selama

12

terfasilitasinya

bulan;

tersedianya

perpanjangan

jasa

STNK

keamanan kantor

kendaraan

roda

4

selama

12 bulan;

selama

12

bulan;

tersedianya honor pengemudi sebanyak 12 OB; terfasilitasinya jasa service kendaraan bermotor selama 12 bulan; terfasilitasinya penggantian suku cadang selama 12 bulan; terfasilitasinya penggantian pelumas kendaraan operasional roda 2 selama 12 bulan; terfasilitasinya pemeliharaan computer, laptop dan printer selama 12 bulan; terfasilitasinya pemeliharaan AC selama 12 bulan; terfasilitasinya pemeliharaan alat laboratorium selama 12 bulan; terfasilitasinya instalasi jaringan telepon, internet, air dan listrik selama 2 kali. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya

sarana

dan

prasarana

pada

UPTD Balai

Proteksi

Tanaman

Perkebunan (BPTP) dan kantor Sub Unit Perlintanbun.

Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Kantor


Pemeliharaan Alat Laboratorium

54

Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4

c. Kegiatan

Pemeliharaan

Sarana

dan

Pemeliharaan Instalasi Telepon

Prasarana

Kantor

UPTD

Balai

Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- (terbilang : enam ratus juta rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 587.137.081,- (terbilang : lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus

tiga puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah ) atau 97,86%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah tersedianya honorarium pengadaan barang dan jasa;

Tersedianya

Alat Listrik;

Terfasilitasinya Pembelian Alat

Kebersihan; terfasilitasinya jasa kebersihan kantor BPBTP; Terfasilitasinya Jasa Keamanan Kantor BPBTP; Terfasilitasinya Perpanjangan STNK dan KIR Kendaraan Operasional BPBTP; Terpeliharanya Kendaraan Operasional BPBTP; terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang; terfasilitasinya penggantian pelumas; Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer;

Terpeliharanya

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BPBTP dan mebeulair; terpeliharanya peralatan

Studio dan Alat Komunikasi

BPBTP;

Outcome

terpeliharanya

gedung

kantor

BPBTP.

kegiatan

adalah

terpeliharanya sarana dan prasarana pada UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP).

Pemeliharaan Instalasi Listrik LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

Pembelian Alat Kebersihan 55

Pembelian Pelumas

d. Kegiatan

Pemeliharaan

Perawatan Kendaraan Bermotor

Sarana

dan

Prasarana

Kantor

UPTD

Balai

Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih (BSPMB), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (terbilang : lima ratus juta rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 472.416.583,- (terbilang : empat ratus tujuh puluh dua juta empat

ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah ) atau 94,48%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah Tersalurkannya Honorarium pengadaan barang dan jasa (Cleaning Service) Sebanyak 1 Paket; Tersalurkannya Honorarium pengadaan barang dan jasa (Pengamanan Kantor) Sebanyak 1 Paket; Terlaksananya Pembelian Alat Listrik, Elektronika & Penerangan Sebanyak 5 Paket; Tersedianya Bahan-bahan dan Alat Kebersihan Sebanyak 4 Paket; Tersedianya Jasa

Kebersihan

(Cleaning

Service)

Sebanyak

4 Paket;

Tersedianya

Jasa

Pengamanan Kantor (KAMDAL) Sebanyak 4 Paket; Tersedianya STNK Roda 4 (3 Unit) Sebanyak 1 Paket; Tersedianya STNK Roda 2 (12 Unit) Sebanyak 2 Paket; Terlaksananya

Servis

Kendaraan

Operasional

BP2MB

Sebanyak

Terlaksananya Penggantian Suku Cadang Roda 4 (4 Unit) Terlaksananya

12

Kali;

Sebanyak 8 Kali;

Penggantian Suku Cadang Roda 2 (12 Unit) Sebanyak 24 Kali;

Terlaksananya Penggantian Oli / Pelumasan Kendaraan Roda 4 (4 Unit) Selama 4 Bulan; Terlaksananya

Penggantian Oli / Pelumasan Kendaraan Roda 2 (12 Unit)

Selama 4 Bulan; Terlaksananya

Biaya Pemeliharaan Komputer / Laptop, Printer,

Mesin Tik Sebanyak 7 Kali; Terlaksananya Biaya Pemeliharaan Meubelair, Lemari Besi / Kardek / Filling Kabinet, AC Mounting, AC Split

Sebanyak 1 Kali;

Terlaksananya Biaya Pemeliharaan (Camera / Handycamera, PABX / Faximile / Telepon, Sound System) Sebanyak 1 Kali; Terlaksananya

Perawatan Gedung

Kantor sebanyak 4 Kali. Outcome kegiatan adalah Tercapainya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional pada Kantor UPTD BSPMB selama tahun 2015.


56

Penyediaan Jasa Keamanan

Penyediaan Jasa Cleaning Service

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Kegiatan

Evaluasi

dan

Pelaporan

Internal

Dinas

Perkebunan,

yang

dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (terbilang : dua ratus lima puluh juta rupiah ) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 248.429.000,- (terbilang : dua ratus

empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah ) atau 99,37%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah tersedianya 6 dokumen pelaporan dan evaluasi (LKPJ, LPPD, LKIP, Laporan Tahunan, Laporan Sismontep, Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan), terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan selama tahun 2015, terselenggaranya

Rapat Evaluasi

dan Akselerasi

Kegiatan Semester

I dan

Semester II Tahun 2015, dan tersedianya aplikasi sistem informasi evaluasi dan pelaporan pembangunan perkebunan sebanyak 1 paket. adalah tersedianya

pelaporan kegiatan sebagai

Outcome kegiatan ini

bahan evaluasi

perumusan

perbaikan kinerja program/kegiatan pada tahun selanjutnya. Permasalahan yang terjadi, sejauh ini tidak ada masalah yang berarti yang menghambat pelaksanaan

kegiatan.

Solusi


yang

diambil

adalah

melaksanakan evaluasi

57

pelaksanaan kegiatan di tahun 2015 untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik di tahun 2016.

Rapat Evaluasi dan Akselerasi Kegiatan Sem I Thn 2015

LKIP, LKPJ, LPPD dan Laptah 2014

Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

7) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah a. Kegiatan

Pengembangan

Data

dan

Informasi

Perkebunan,

yang

dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 717.690.000,- (terbilang : tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus

sembilan

puluh

ribu

rupiah)

sedangkan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

709.872.000,- (terbilang : tujuh ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua

ribu rupiah) atau 98,91% dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah

tersedianya

Honorarium

petugas

pengumpul

dan

pengolah

data,

tersedianya 1 paket bahan data/informasi statistik Tahun 2014, terselenggaranya Validasi Data/Statistik 1 keg, terselenggaranya Workshop Data/Statistik 1 keg, tersedianya 1 paket Buku Statistik Angka Tetap Tahun 2014 dan Buku Statistik LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

58

Angka Sementara Tahun 2015, tersedianya Buku Sejarah Perkebunan, tersedianya Aplikasi

Pengelolaan Data

Statistik Perkebunan, tersedianya Aplikasi Sistem

Informasi Kelompok Tani Perkebunan, tersedianya Pengembangan Peta Tematik Berbasis GIS, dan terpeliharanya website Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Outcome dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Data/Statistik Spatial dan A Spatial untuk

bahan

perumusan

kebijakan

pembangunan perkebunan Jawa

Barat.

Permasalahan yang terjadi, sejauh ini tidak ada masalah yang berarti yang menghambat pelaksanaan kegiatan. Solusi yang diambil adalah melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2015 untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik di tahun 2016.

3.

Kegiatan Workshop dan Validasi Data ATAP 2014

Aplikasi Simpoktanbun

Aplikasi e-Statistik Perkebunan

Buku Statistik dan Peta Tematik

Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan urusan wajib ini, adalah: -

Kendala yang bersifat koordinatif antar pihak terkait, baik dengan instansi pusat maupun

kabupaten

kota,

khususnya

dalam

hal

sinkronisasi

rencana

program/kegiatan berdasarkan kewenangan masing-masing pihak terkait. -

Kendala administratif, seperti perubahan pengelola kegiatan, kendala waktu pelaksanaan, keterbatasan sarana serta ketersediaan SDM pendukung yang memadai.


59

-

Terlambatnya penyelesaian proses pengadaan barang jasa (Lelang) karena kendala mekanisme, prosedur serta padatnya jadwal lelang di ULP, sehingga menyebabkan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan fisik bangunan

-

Keterbatasan anggaran untuk menyelesaikan beberapa kendala kekurangan jumlah dan kualitas sarana-prasarana yang masih ada

-

Keterlambatan penyampaian laporan dari sub unit kerja, yang menyebabkan sering terlambatnya penyampaian laporan ke beberapa instansi terkait.

-

Sering terlambatnya penyampaian bahan data/statistik dari kab/kota sebagai bahan penyusunan angka sementara maupun angka tetap data statistik.

-

Sering

bergantinya

petugas

data/statistik

pada

OPD Kab/Kota

sehingga

mengganggu kontinuitas penyampaian laporan data/statistik dari kab/kota yang bersangkutan. b.

Solusi Solusi atas berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan urusan w ajib ini, adalah: -

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pihak;

-

Peningkatan kualitas ketertiban administrasi kegiatan;

-

Peningkatan

akselerasi

kegiatan

yang

mengacu kepada

ketentuan yang

berlaku; -

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki;

-

Memaksimalkan sarana prasarana yang ada;

-

Meningkatkan koordinasi antar unit kerja terkait;

-

Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan para petugas data/statistik kab/kota, melakukan jemput bola, serta melanjutkan insentif bagi petugas kab/kota terkait pada tahun anggaran mendatang.

B.

Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan 1.

Program dan Kegiatan Penyelenggaraan

urusan

Pemerintah

Daerah

yang

dijalankan

oleh

Dinas

Perkebunan selama TA. 2015 berdasarkan Urusan Pilihan, terdiri dari 4 Program dan 26 Kegiatan, sebagai berikut : a.

Program Peningkatan Produksi Pertanian, terdiri dari kegiatan: 1) Kegiatan Pengujian Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan. 2) Kegiatan

Aplikasi

Teknologi

Perbenihan

dan

Pemasaran

Benih

Tanaman

Perkebunan 3) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengujian Peredaran Benih Tanaman Perkebunan. 4) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

60

5) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim (RAM IP). 6) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan 7) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan 8) Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBHCHT). 9) Kegiatan Penangkar Benih Tanaman Tembakau (DBHCHT) 10) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau (DBHCHT). b. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, terdiri dari kegiatan: 11) Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan 12) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan 13) Kegiatan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan 14) Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan (RAM IP) 15) Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan 16) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan 17) Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya Perkebunan dan Gangguan Usaha Perkebunan 18) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tanaman Tembakau (DBHCHT) 19) Kegiatan Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau (DBHCHT) c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan, terdiri dari kegiatan: 20) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu 21) Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu 22) Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau (DBHCHT) d. Program

Pemasaran dan Pengolahan Hasil

Pertanian, Perkebunan, Peternakan,

Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari kegiatan: 23) Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan 24) Kegiatan Pemasaran Hasil Perkebunan 25) Kegiatan Pembinaan Pengembangan Usaha Perkebunan 26) Kegiatan Pengembangan Mutu Hasil Tanaman Tembakau (DBHCHT)

2.

Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rekapitulasi alokasi dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pilihan pada APBD Dinas Perkebunan TA. 2015, adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3 berikut ini:


61

Tabel 4.3. Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik Urusan Pilihan pada APBD Dinas Perkebunan Tahun 2015 No.

Kegiatan

Anggaran

1

2

3

a. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) b. 11) 12) 13) 14) 15) 16)


(%) 5


TOTAL URUSAN PILIHAN

24.478.169.125

23.837.670.307

97,38

99,36

Program Peningkatan Produksi Pertanian

13.328.267.550

12.962.452.650

97,26

99,91

7.289.202.550

7.197.667.200

98,74

100,00

294.350.000

285.420.000

96,97

98,91

280.700.000

267.140.000

95,17

100,00

1.071.810.000

1.034.483.700

96,52

99,42

679.700.000

639.868.900

94,14

100,00

1.940.680.000

1.848.258.200

95,24

100,00

360.625.000

356.121.000

98,75

100,00

350.650.000

347.460.000

99,09

100,00

608.750.000

563.241.950

92,52

99,69

451.800.000

422.791.700

93,58

99,99

5.628.909.000

5.460.019.750

97,00

97,95

491.400.000

490.955.000

99,91

100,00

513.920.000

498.181.000

96,94

100,00

267.615.000

265.680.000

99,28

100,00

952.152.000

933.012.000

97,99

99,69

566.292.000

566.292.000

100,00

100,00

321.750.000

321.750.000

100,00

100,00

Kegiatan Pengujian Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengujian Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim (RAM IP) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBHCHT) Kegiatan Penangkar Benih Tanaman Tembakau (DBHCHT) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau (DBHCHT) Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan Kegiatan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru bidang Perkebunan (RAM IP) Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan


62

No.

Kegiatan

Anggaran

1

2

3

17)

18) 19) c.

20)

21) 22) d.

23) 24) 25) 26)

Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya Perkebunan dan Gangguan Usaha Perkebunan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT) Kegiatan Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan Kegiatan Pemasaran Hasil Perkebunan


(%) 5


616.450.000

607.147.750

98.49

98.62

939.680.000

817.532.000

87,00

88.94

959.650.000

959.470.000

99,98

100,00

2.110.785.600

2.079.987.621

98,54

98,60

633.675.600

632.371.551

99,79

100,00

951.510.000

947.744.070

99,60

99,60

525.600.000

499.872.000

95,11

95,11

3.410.206.975

3.335.210.286

97,80

100,00

322.550.000

318.040.000

98,60

100,00

1.687.881.000

1.625.929.286

96,33

100,00

317.220.000

316.966.000

99,92

100,00

1.082.555.975

1.074.275.000

99,24

100,00

Kegiatan Pembinaan Pengembangan Usaha Perkebunan Kegiatan Pengembangan Mutu Hasil Tanaman Tembakau

Secara terperinci alokasi dan realisasi pelaksanaan seluruh kegiatan urusan pilihan pada APBD Dinas Perkebunan TA. 2015, adalah sebagaimana diuraikan berikut ini: 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian a. Kegiatan Pengujian Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.289.202.550,- (terbilang : tujuh milyar dua ratus delapan puluh

sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.197.667.200,- (terbilang : tujuh milyar seratus sembilan

puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah ) atau


63

98,74%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terpeliharanya 13 kebun dinas, terpeliharanya kebun sumber benih dan calon kebun sumber benih tanaman perkebunan, terfasilitasinya pembangunan kebun koleksi teh di Kebun Dinas Sindanglaya,

terfasilitasinya penanaman kopi buhun hasil identifikasi

di Sindanglaya, terfasilitasinya rehabilitasi tanaman teh di kebun Dinas Cisarungga dan Gekbrong, terfasilitasinya penanaman kakao di Kebun Dinas Pangkalan, terfasilitasinya pembenihan tanaman perkebunan di kebun Dinas Sindanglaya, terfasilitasinya pembenihan tanaman perkebunan di kabupaten, terfasilitasinya penanaman aren di Kebun Dinas Pangkalan, terfasilitasinya pembuatan miniatur kebun tebu serta

terfasilitasinya

Pembenihan Kopi Arabika Java Preanger.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi, produktivitas, dan kualitas tanaman perkebunan di Jawa Barat. Permasalahan yang terjadi adalah masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan di 13 kebun dinas yang disebabkan oleh (Masih banyaknya tanaman belum menghasilkan (TBM), Alokasi pupuk belum sesuai dengan kebutuhan tanaman (15 %), Alokasi Upah kerja harian lepas belum sesuai dengan kebutuhan (15%), Populasi tanaman di masing-masing kebun dinas belum seluruhnya sesuai dengan standar populasi, Masih banyaknya tanaman Tua dan Tanaman Rusak (TT/TR) yang memerlukan rehabilitasi; Menurunnya produksi benih kopi arabika varietas LS -795 di Kebun Dinas Sukajadi sebagai dampak kurangnya pupuk yang dialokasikan pada tahun sebelumnya (25%) dari kebutuhan; Beberapa tanaman pada calon-calon kebun sumber

benih

evapotranspirasi

mengalami

kelayuan

yang

diakibatkan

oleh

tingginya

dan kemarau yang panjang; Untuk pembenihan kopi java

preanger terdapat masalah kemarau panjang, suhu tinggi, kelembaban rendah, dan debit air menurun; terbatasnya SDM yang mempunyai kualifikasi di bidang teknis pembenihan dan budidaya tanaman perkebunan. Solusi yang diambil adalah Peningkatan kinerja pegawai di masing-masing kebun dinas dan skala prioritas

tanaman dan kebun yang harus

dipelihara;

Pemenuhan populasi

tanaman; Peremajaan tanaman yang tua dan rusak dengan tanaman baru menggunakan

benih yang unggul,

bermutu dan bersertifikat;

Pemanfaatan

serasah daun untuk meningkatkan kesuburan biologi dan kimia tanah; Alokasi pupuk pada tahun anggaran 2015 disesuaikan dengan kebutuhan tanaman (1 kg Pupuk NPK/pohon); Penyiraman lebih diintensifkan dan mulching menggunakan serasah daun dan gulma hasil penyiangan untuk mengurangi evapotranspirasi; Naungan kolektif diperapat untuk menurunkan intensitas matahari dan suhu serta meningkatkan kelembaban; Pembuatan sumur air; Perbaikan selokan dan saluran air; mencari sumber air baru. alokasi sarana produksi terutama pupuk disesuaikan


64

dengan kebutuhan tanaman, penambahan pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang teknis pembenihan dan budidaya tanaman perkebunan, peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan dan magang.

Pembenihan Kopi Java Preanger

Pembenihan Kopi Java Preanger

Eksplorasi Kopi Buhun

Pertemuan Teknis Pembenihan Kopi Java Preanger

b. Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 294.350.000,- (terbilang : dua ratus

sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 285.420.000,- (terbilang : dua ratus delapan puluh lima juta

empat ratus dua puluh ribu rupiah) atau 96,97%, dan realisasi fisik sebesar 98,91%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pembinaan Teknis Penangkar Benih Tanaman Perkebunan di 4 WKPP. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemampuan teknis para penangkar benih tanaman perkebunan di 4 WKPP Jawa Barat tentang Adopsi dan Inovasi baru di bidang teknologi pembenihan tanaman perkebunan. Permasalahan yang terjadi adalah masih belum terwujudnya sistem informasi pemasaran benih tanaman perkebunan di Jawa Barat sehingga benihbenih yang dikembangkan oleh para penangkar benih di Jawa Barat belum bisa dipasarkan secara lebih luas. Solusi yang diambil adalah pada tahun anggaran 2016 telah diusulkan alokasi

anggaran untuk pembuatan sistem informasi

pemasaran benih tanaman perkebunan. LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

65

Pembinaan Teknis Penangkar Benih di WKPP I

Pembinaan Teknis Penangkar Benih di WKPP II

Pembinaan Teknis Penangkar Benih di WKPP III

Pembinaan Teknis Penangkar Benih di WKPP IV

c. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengujian Peredaran Benih Tanaman Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 280.700.000,- (terbilang: dua ratus delapan puluh juta tujuh

ratus ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 267.140.000,(terbilang : dua ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah ) atau 95,17%, dan realisasi fisiknya sebesar 100%. Output kegiatan adalah Tersalurkannya Uang Pengganti transport peserta PNS Kab./Kota dalam rangka Bimbingan Teknis Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan Sebanyak 40 PP; Tersalurkannya

Uang Pengganti transport Peserta Penangkar Benih/ Petani/

Produsen Benih/ Assosiasi Petani Komoditi Perkebunan dalam rangka Bimbingan Teknis

Pengawasan

Mutu

Benih

Tanaman

Perkebunan

Sebanyak

40

PP;

Tersedianya ATK Penunjang Kegiatan Sebanyak 1 Kali; Terlaksananya Kit Peserta Bimbingan Teknis Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan Sebanyak 80 Paket;

Terlaksananya

Honorarium

dan

Pengganti

Transport

Narasumber

Bimbingan Teknis Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan Sebanyak 2 Kegiatan; Terlaksananya

Cetak Leaflet Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih

Tanaman Perkebunan sebanyak 100 buah; Tersedianya Penggandaan / Fotocopy sebanyak 10.000 lembar; Tersedianya Makan sebanyak 180 Orang; Tersedianya Snack sebanyak 180 Orang; Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka


66

Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan sebanyak 450 OH; Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi

Pengawasan

Mutu

dan

Peredaran

Benih

Tanaman

Perkebunan

sebanyak 30 OH. Outcome kegiatan adalah Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Kualitas Tanaman Perkebunan di Jawa Barat selama tahun 2015.

Pengawasan Peredaran Benih Teh

Evaluasi kebun entres karet di Balitri

Bintek Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan

Bintek Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan

d. Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.071.810.000,- (terbilang : satu milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus

sepuluh ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.034.483.700,(terbilang : satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu

tujuh ratus rupiah) atau 96,52%, dan realisasi fisik sebesar 99,42%. Output kegiatan adalah Tersalurkannya Uang Pengganti transport peserta PNS Kab./Kota dalam rangka Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Tahunan Sebanyak 18 PP; Tersalurkannya Uang Pengganti transport peserta PNS Kab./Kota dalam rangka Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Rempah dan Penyegar Sebanyak 18 PP; Tersalurkannya Uang Pengganti transport peserta PNS Kab./Kota dalam rangka Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Semusim Sebanyak


67

7 PP; Tersalurkannya Uang Pengganti transport Peserta Penangkar Benih/ Petani/ Produsen Benih/ Assosiasi Petani Komoditi Perkebunandalam rangka Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Tahunan Sebanyak 20 PP; Tersalurkannya Uang Pengganti transport Peserta Penangkar Benih/ Petani/ Produsen Benih/ Assosiasi Petani Komoditi Perkebunandalam rangka Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Rempah dan Penyegar Sebanyak 20 PP; Tersa lurkannya Uang Pengganti transport Peserta Penangkar Benih/ Petani/ Produsen Benih/ Assosiasi Petani Komoditi Perkebunandalam rangka Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Semusim Sebanyak 15 PP; Tersedianya ATK Penunjang Kegiatan Sebanyak 1 Kali; Terlaksananya Pembelian bahan-bahan kimia/Obatobatan u/Uji Laboratorium Sebanyak 1 Paket; Tersalurkannya Pengganti Transport Narasumber Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Tahunan Sebanyak 3 Paket; Tersalurkannya orang/bulan;

Tersalurkannya

Operator Penguji Benih Laboratorium Sebanyak 9 Tenaga

Administrasi

Laboratorium Sebanyak 9

orang/bulan; Tersalurkannya Petugas Pengelola Sertifikasi On-line Laboratorium Sebanyak 16 orang/bulan; Terlaksananya Cetak Leaflet Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan Sebanyak 1.500 Eksemplar; Terlaksananya Cetak Blanko Sertifikasi

Sebanyak

3.000

Lembar;

Tersedianya

Penggandaan /

Fotocopy

Sebanyak 18.975 lembar; Tersedianya Makan dan Snack dalam rangka Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Tahunan Sebanyak 86 OH; Ter sedianya Makan dan Snack dalam rangka Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Rempah dan Penyegar Sebanyak 86 OH; Tersedianya Makan dan Snack dalam rangka Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman

Semusim Sebanyak 54

OH; Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Sebanyak 496 OH; Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Sebanyak 293 OH; Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka Kerjasama Teknologi Pengujian Laboratorium

Mutu

Benih

ke

P3GI

Pasuruan

(Akomodasi,

Tiket Pesawat,

tranportasi lokal, Boarding pass sebanyak 8 org); Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Sebanyak 3 Kegiatan; Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka membantu pelayanan sertifikasi benih tanaman perkebunan Sebanyak 3 Kegiatan; Terlaksananya Jasa Pembuatan Sistem Aplikasi Sertifikasi Online Sebanyak 1 Paket; Terlaksananya Belanja Jasa Kerjasama Teknologi Pengujian Laboratorium Mutu Benih Ke P3GI Pasuruan Sebanyak 1 Kegiatan. Outcome kegiatan adalah Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan selama tahun 2015.


68

Aplikasi Sertifikasi Online

Pembelian Bahan Kimia/Obat untuk Uji Laboratorium

Sertifikasi Benih Tebu di Kab. Cirebon

Sertifikasi Cutting Teh di Kp. Pasir Sarongge PPTK Gambung

Kerjasama Teknologi Pengujian Laboratorium Mutu Benih ke P3GI Pasuruan d. Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim (RAM IP), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 679.700.000,- (terbilang : enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

69

ratus ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 639.868.900,(terbilang : enam ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh

delapan ribu sembilan ratus rupiah) atau 94,14%, dan realisasi fisik sebesar 100%.

Output

kegiatan

adalah

terlaksananya

pembinaan teknis

budidaya

tanaman semusim berupa pertemuan teknis budidaya tanaman tebu di Kabupate n Subang, Kuningan, dan Cirebon, serta pertemuan teknis budidaya tanaman akarwangi

di

Kabupaten

Garut,

kemudian terlaksananya

demplot budidaya

tanaman tebu seluas 6 ha di Kabupaten Subang, Kuningan dan Cirebon, terlaksananya

pertemuan koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten dan

terlaksananya kegiatan antisipasi kebakaran tebu di 4 wilayah PG (Kabupaten Subang, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Indramayu, dan Cirebon). Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal teknis budidaya tanaman tebu dan akarwangi sesuai anjuran; adanya kebun percontohan teknis budidaya tanaman tebu sesuai anjuran seluas 6 ha di 3 kabupaten; diperoleh data informasi tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu di Jawa Barat tahun 2015; menurunnya tingkat kebakaran tebu di 4 wilayah PG.

Pertemuan Teknis Demplot Tebu


Sosialisasi dan Pembinaan Petani dalam Antisipasi Kebakaran Tebu

70

Demplot Tebu

Demplot Tebu

e. Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.940.680.000,- (terbilang : satu milyar Sembilan ratus empat puluh juta enam

ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.848.258.200,- (terbilang : satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta

dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah ) atau 95,24%, dan realisasi fisik sebesar 100%. tanaman rempah,

Output kegiatan adalah terlaksananya pengembangan

penyegar

dan tahunan di 13 Kabupaten/Kota (Bandung,

Bandung Barat, Cianjur, Garut, Purwakarta, Majalengka, Kota Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, demonstrasi

Pangandaran,

Purwakarta,

Subang,

dan

Sumedang)

melalui

plot (demplot) intensifikasi, rehabilitasi, dan peremajaan untuk

komoditas teh, kopi, kelapa, kakao dan karet dalam rangka pembinaan untuk peningkatan produksi dan produktivitas (demplot Intensifikasi kelapa 20 Ha, demplot intensifikasi kopi 20 Ha, demplot intensifikasi t e h pola recovery 10 Ha, demplot rehabilitasi cengkeh 20 ha, demplot rehabilitasi kakao 10 ha, demplot peremajaan karet 12 ha), terlaksananya Pertemuan Koordinasi Tanaman Tahunan dan Rempah Penyegar sebanyak 2 kali, terlaksananya Pertemuan Teknis Tanaman Tahunan dan Rempah Penyegar sebanyak 2 kali, Terfasilitasinya Pengawalan, Monev Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan, Terfasilitasinyan Koordinasi, Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Nasional.

Outcome kegiatan ini

adalah diterapkannya teknis budidaya tanaman rempah, penyegar dan tahunan sesuai dengan anjuran teknis. Permasalahan yang terjadi adalah pemeliharaan kebun yang belum sesuai anjuran teknis oleh petani; kegiatan demplot (Karet, Kakao,

dan Cengkeh)

yang terkendala

karena

faktor

cuaca

yang kurang

mendukung. Solusi yang diambil adalah pembinaan yang berkelanjutan dengan memberdayakan penyuluh yang ada di lokasi, membuat irigasi tetes (istana cacing).


71

f.

Pertemuan Teknis Demplot Peremajaan Karet Dan Calon Lokasi

Pertemuan Teknis Demplot Intensifikasi Teh Pola Recovery Serta Persiapan Pemangkasan Kebun Teh

Pertemuan Teknis Demplot Rehabilitasi Cengkeh dan Kunjungan Ke Lokasi Kebun Cengkeh

Pertemuan Teknis Demplot Rehabilitasi Kakao Dan Calon Lokasi

Kegiatan

Pengujian

dan

Pengembangan

Sarana

Produksi

Tanaman

Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 360.625.000,- (terbilang : tiga ratus enam

puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah ) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 356.121.000,- (terbilang : tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua

puluh satu ribu rupiah) atau 98,75%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

dan

Pengembangan

kebutuhan Sarana

alsinbun;

Produksi

Terlaksananya

Perkebunan

serta

Desimenasi Pembinaan

Teknologi Pengawalan

Penyaluran melalui Sosialisasi Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk pupuk bersubsidi di 15 Kabupaten di Jawa Barat serta inventarisasi kebutuhan alat mesin perkebunan. Outcome kegiatan adalah ketersediaan sarana produksi perkebunan semakin terpenuhi sesuai ketentuan; Tersusunnya rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dan alsinbun sesuai prosedur penyusunan dan aturan yang berlaku. Permasalahan yang terjadi adalah belum semua kelompok tani LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

72

perkebunan mengetahui aturan dan tata cara mekanisme penyaluran pupuk dan penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi dikarenakan kurangnya pembinaan dari penyuluh yang membidangi perkebunan; anggaran yang terbatas pada Kegiatan Desimenasi Teknologi Sarana Budidaya Tanaman Perkebunan sehingga hanya dapat dilaksanakan di satu kelompok tani di satu kabupaten. Padahal kegiatan ini cukup bermanfaat karena menambah wawasan petani dalam menyerap inovasi teknologi yang baru untuk diterapkan dalam pengolahan usaha taninya. Solusi yang diambil adalah pemberdayaan penyuluh yang membidangi

perkebunan

untuk membina petani; diharapkan untuk kegiatan di tahun yang akan datang dapat dilaksanakan di kelompok tani lain di beberapa kabupaten.

Pertemuan Pengawalan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi

Pertemuan Diseminasi Teknologi Sarana Budidaya Tanaman Perkebunan

Pertemuan Pengawalan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten

Pertemuan Pengawalan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten

g. Kegiatan

Pengembangan

Budidaya

Tanaman

Tembakau,

yang

dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.650.000,- (terbilang : tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima

puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 347.460.000,(terbilang : tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah ) atau 99,09%,

dan realisasi

fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah

Terlaksananya rapat koordinasi di Tingkat Provinsi; Terlaksananya Pembinaan


73

Pengembangan

Budidaya

Tembakau

di

5

kabupaten

(Garut,

Sumedang,

Majalengka, Bandung dan Kuningan); Terlaksananya Demplot Uji Pemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau Unggul Lokal di 4 kabupaten (Sumedang, Majalengka,

Bandung dan Kuningan); Terlaksananya koordinasi/konsultasi ke

Pusat. Outcome kegiatan adalah Adanya persamaan persepsi dan pemahaman bersama dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan DBHCHT baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, tidak tumpang tindih tetapi saling mendukung;

Meningkatnya

pengetahuan,

wawasan

petani

tembakau dalam

budidaya tembakau di kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, Bandung dan Kuningan, sehingga pendapatannya akan meningkat; Petani akan mengetahui teknologi penggunaan pupuk dalam budidaya tanaman tembakau dari hasil Demplot Uji Pemupukan Berimbang. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan Demplot Uji Pemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau Unggul Lokal, ketersediaan air sangat kurang dikarenakan musim kemarau yang panjang, pupuk yang tidak dapat larut ke dalam tanah berakibat langsung kepada pertumbuhan tanaman sehingga produksi kurang optimal. Solusi yang diambil adalah untuk tahun yang akan datang demplot tanaman tembakau agar dapat dilaksanakan lebih awal dibandingkan tahun ini.

Pertemuan Pembinaan DBHCHT

Bimtek Budidaya Pengembangan Tembakau di Kab. Kuningan

Lahan Demplot Uji Pemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau di Kab. Kuningan

Monitoring Demplot Uji Pemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau Unggul Lokal


74

h. Kegiatan Pembinaan Penangkar Benih Tembakau, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 608.750.000,- (terbilang : enam ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 563.241.950,- (terbilang : lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau 92,52%, dan realisasi fisik sebesar 99,69%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pembinaan Teknis Penangkar Benih Tembakau di Jawa Barat; Terlaksananya Demplot Penanaman Tembakau Unggul Lokal (2 Lokasi); Terlaksananya

perjalanan dinas

dalam rangka Pembinaan Penangkar Benih

Tembakau di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi, produktivitas, dan kualitas tanaman tembakau lokal. Permasalahan yang terjadi adalah adanya pertemuan yang belum dapat dilaksanakan sehubungan jadwal alokasi anggaran belum sesuai dengan target yang diinginkan; Masih ada pemanenan yang kurang teliti dan dilakukan oleh petani lain sehingga tidak terjamin

kemurniannya;

Masih

sedikitnya

penangkar

benih

yang

termonitor/terbina (baru 2 kabupaten dari 13 Kabupaten). Solusi yang diambil adalah

Penjadwalan

Pengawasan

secara

ulang intensif;

dalam Usulan

kegiatan

perubahan;

Anggaran

Tambahan

Pembinaan pada

dan

kegiatan

perubahan.

Demplot penanaman tembakau



75


i.

Kegiatan

Sertifikasi

dan


Pengawasan

Peredaran

Benih

Tanaman

Tembakau, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 451.800.000,- (terbilang : empat ratus lima

puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah ) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 422.791.700,- (terbilang : empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus

sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau 93,58%, dan realisasi fisik sebesar 99,99%. Output kegiatan adalah Tersalurkannya uang saku peserta kunjungan ke Balitas Malang sebanyak 56 OH; Tersalurkannya Uang Pengganti Transport Peserta PNS Non Provinsi Sebanyak 12 Orang; Tersalurkannya Uang Pengganti Transport Peserta Non PNS Sebanyak 56 Orang; Tersedianya ATK Penunjang kegiatan Sebanyak 1 Kali; Tersedianya KIT Peserta Pertemuan penunjang kegiatan Sebanyak 40 Set; Tersedianya Spanduk Pertemuan Sebanyak 80 set; Tersalurkannya Honorarium Jasa Profesi / Narasumber kegiatan Teknis Mutu Benih Tembakau Sebanyak 2 Kegiatan; Tersalurkannya Cetak Leaflet Tembakau Sebanyak 500 Lembar;

Terlaksanakannya

Penggandaan fotocopy

Sebanyak 9.875 lembar; Terlaksananya Penjilidan Sebanyak 20 Eksemplar; Tersedianya Makan Sebanyak 180 Orang; Tersedianya Snack Sebanyak 180 Orang; Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka Sertifikasi Benih Tembakau Sebanyak 146 OH; Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Mutu

dan

Peredaran

Benih

Tembakau

Sebanyak 126 OH;

Terlaksananya

Perjalanan Dinas Luar Provinsi ke DKI Sebanyak 30 OH; Terlaksananya Perjalanan Dinas

dalam

rangka

Sertifikasi

Benih

Tembakau

Sebanyak

4

Kegiatan;

Terlaksananya perjalanan dinas peserta kunjungan ke Balitas Malang dalam rangka pengujian mutu dan pengawasan benih tembakau sebanyak 1 kegiatan; Terlaksananya kerjasama pengujian mutu dan pengawasan benih tembakau ke Balitas Malang sebanyak 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah Maksimalisasi Produksi dan Produktivitas Serta Kualitas Tanaman Tembakau di Jawa Barat LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

76

Melalui Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan selama tahun 2015.

Uji Laboratorium Biji Tembakau

Kunjungan dalam rangka pengujian mutu dan pengawasan benih tembakau ke Balitas Malang

Pertemuan Teknis Mutu Benih Tembakau

Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau

2) Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian a. Kegiatan

Pemberdayaan

SDM

Pelaku

Usaha

Perkebunan,

yang

dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 491.400.000,- (terbilang : empat ratus sembilan puluh satu juta

empat ratus ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 490.955.000,(terbilang : empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu

rupiah) atau 99,91%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan SDM Pelaku Usaha Perkebunan sebanyak 400 orang. Outcome kegiatan adalah Tercapainya Kemantapan Kompetensi SDM Perkebunan sebesar 30%. Permasalahan yang terjadi adalah perubahan calon peserta dikarenakan calon perserta berhalangan hadir. Solusi yang diambil adalah berkoordinasi dengan kabupaten/kota terkait dengan perubahan calon peserta.


77

Proses Pendampingan Ke 1 Dalam Rangka Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan di Kelompok Tani Tunas Karya Pelaku Usaha Pekebun Kakao, Kota Banjar

Kegiatan Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Kelompok Tani Makmur III Pelaku Usaha Cengkeh Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

Kegiatan Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Kelompok Tani Mekar Saluyu Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung

Kegiatan Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Kelompok Tani Mekar Rahayu Desa Cibodas Kec. Pasir Jambu Kab.Bandung

b. Kegiatan

Penguatan

Kelembagaan

Pelaku

Usaha

Perkebunan,

yang

dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 513.920.000,- (terbilang : lima ratus tiga belas juta sembilan ratus

dua puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 498.181.000,(terbilang : empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh satu

ribu rupiah) atau 96,94%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya penguatan kelembagaan pelaku usaha perkebunan sebanyak 10 asosiasi kab/kota

perkebunan;

(180

kel

terlaksananya

tani);

pengembangan kelembagaan di

terlaksananya

koordinasi

pengembangan

18 SDM

kelembagaan di 18 kab/kota; terlaksananya koordinasi / konsultasi / monitoring / evaluasi / pelaporan kegiatan selama 12 bulan. Outcome kegiatan adalah menguatnya koordinasi

kelembagaan pengembangan


pelaku SDM

usaha

perkebunan

kelembagaan.

dan

meningkatnya

Permasalahan yang terjadi

78

adalah kesulitan dalam

menindaklanjuti

rencana kerja karena keterbatasan

anggaran; perlu adanya bantuan fasilitasi untuk pembentukan DPC. Solusi yang diambil

adalah

adanya

koordinasi

dan

dukungan

antara

asosiasi

dengan

pemegang keputusan anggaran, perlu difasilitasi pembentukan DPC melalui rapat kerja asosiasi.

Pembinaan dan Verifikasi Data Kelompok Tani di Kab. Cirebon dan Kab. Tasikmalaya

Fasilitasi Pertemuan Asosiasi Perkebunan

Pelatihan Penguatan Kelembagaan di Kab. Bandung dan Kab. Bdg Barat

Menghadiri Hari Pangan Sedunia di Palembang, Sumatera Selatan

c. Kegiatan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 267.615.000,- (terbilang : dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas

ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 265.680.000,- (terbilang : dua ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah ) atau 99,28%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya penguatan akses permodalan petani / kelompok tani perkebunan di 15 kab/kota selama 12 bulan. Outcome kegiatan adalah terwujudnya akses permodalan petani / kelompok tani perkebunan. Permasalahan yang terjadi adalah Petani


79

masih kesulitan dalam mengakses modal ke pihak perbankan karena persyaratan pengajuan modal / kredit yang dirasakan masih berat bagi petani; Jaminan dan besaran bunga pinjaman masih merupakan kendala bagi para petani untuk mengakses permodalan; Butuh waktu yang cukup dalam mengakses modal pada lembaga pertanian. Solusi yang diambil adalah perlu adanya skim kredit yang bunga pinjaman disubsidi oleh pemerintah dan petani yang mempunyai tanah girik (tidak bersertifikat) perlu difasilitasi untuk membuat sertifikat ha katas tanah (SHAT) yang dapat dijadikan jaminan/agunan. Pertemuan Akses Permodalan di Kab. Subang tanggal 25 Agustus 2015

Pertemuan Akses Permodalan di Kab. Cianjur tanggal 25 Agustus 2015

Pertemuan Akses Permodalan di Kab. Subang tanggal 25 Agustus 2015

Rapat Evaluasi Akses Permodalan tanggal 21 Oktober 2015

d. Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan (RAM IP), yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 952.152.000,- (terbilang : sembilan ratus lima puluh dua

juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 933.012.000,- (terbilang : sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua belas ribu

rupiah) atau 97,99%, dan realisasi fisik sebesar 99,69%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan sebanyak 350 orang.


80

Outcome kegiatan adalah Terwujudnya Wirausaha Baru Bidang Per kebunan. Permasalahan yang terjadi adalah adanya perubahan calon peserta dikarenakan calon perserta berhalangan hadir Solusi yang diambil adalah berkoordinasi dengan kabupaten/kota terkait dengan perubahan calon peserta.

Pembukaan Wirausaha Baru Angkatan Pertama Tgl 19 Maret 2015

Berbagai aktivitas dalam Pelatihan Wirausaha Baru bidang Perkebunan

e.

Pengantar Motivasi dan Kewirausahaan oleh Tim Pengajar

Benchmarking peserta WUB ke Floating Market Lembang

Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 566.292.000,- (terbilang : lima ratus enam puluh enam juta

dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 566.292.000,- (terbilang : lima ratus enam puluh enam juta dua ratus

sembilan puluh dua ribu rupiah) atau 100%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah tersedianya dokumen neraca sumber daya kebun (1 dokumen), tersedianya dokumen baku teknis penetapan dan pengawasan tata guna lahan perkebunan (1 dokumen), terlaksananya Demplot Penataan dan Penerapan

Teknologi

Pelestarian


Lahan

Perkebunan

di

Kab.

Tasikmalaya.

81

Outcome

kegiatan

adalah

tersedianya

dokumen

acuan

pengendalian

pemanfaatan sumber daya perkebunan sebanyak 2 dokumen dan percontohan penerapan teknologi pelestarian lahan perkebunan sebanyak 1 unit (lokasi) di Kabupaten Tasikmalaya.

f.

Pembahasan Neraca Sumber Daya Kebun (NSDK)

Konsolidasi Penyusunan Baku Teknis Penetapan dan Pengawasan Tata Guna Lahan

Lokasi Demplot Penerapan Teknologi Pelestarian Lahan Kopi di Kab. Tasikmalaya

Praktek Demplot Penerapan Teknologi Pelestarian Lahan Kopi di Kab. Tasikmalaya

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 321.750.000,- (terbilang : tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 321.750.000,(terbilang : tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) atau 100%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah tersedianya dokumen analisis dan visualisasi prasarana perkebunan sebanyak 1 dokumen serta terlaksananya

pembangunan

demplot

pengembangan

teknologi

prasarana

perkebunan berwawasan lingkungan sebanyak 10 unit. Outcome kegiatan adalah tersedianya

database

prasarana

perkebunan

dan

percontohan

prasarana

berwawasan lingkungan. Permasalahan yang dihadapi adalah kesulitan dalam menganalisis dan memvisualisasikan prasarana yang telah dibangun dikarenakan kesulitan dalam penelusuran arsip dokumen pembangunan prasarana terdahulu. LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

82

Solusi yang diambil bekerja sama dengan petugas pembina kabupaten maupun stake holders perkebunan.

Pertemuan Koordinasi Pengembangan Teknologi Prasarana Perkebunan berwawasan lingkungan

Demplot Pengembangan Sumur Resapan

Pertemuan Penyusunan Dokumen Analisis Dan Visualisasi Prasarana Perkebunan

Peta Sebaran Prasarana Perkebunan dan Visualisasi Prasarana Perkebunan

g. Kegiatan

Pengendalian

Degradasi

Sumber

Daya

Perkebunan

dan

Gangguan Usaha Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 616.450.000,- (terbilang

: enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 607.147.750,- (terbilang : enam ratus tujuh juta

seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 98,49%, dan realisasi fisik sebesar 98,62%. Output kegiatan adalah terlaksananya 3 kali rapat LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

83

penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Konflik Perkebunan di tingkat Provinsi dan 3 kali Pertemuan Bedah Kasus Penanganan GUP di Kabupaten; terlaksananya

Antisipasi

Pangandaran,

Ciamis,

Penanganan

DAS

Dampak

Perubahan

Tasikmalaya,

Cimanuk,

Ciliwung

Kuningan

Iklim dan

dan Citarum

di

5

Kabupaten

Subang); di

(Kab.

Terlaksananya

3 Kabupaten (Kab.

Sumedang, Bogor, dan Bandung); serta terlaksananya penanaman kelapa di pesisir pantai di Kabupaten Pangandaran dalam rangka coconut day. Outcome kegiatan adalah Terfasilitasinya penanganan gangguan usaha perkebunan di 3 Perkebunan Besar Swasta dan terlaksananya penanaman komoditas perkebunan (cengkeh) untuk antisipasi dampak perubahan iklim seluas 30 Ha dan Penanganan Daerah Aliran Sungai seluas 30 Ha, serta terlaksananya penanaman komoditas kelapa seluas 10 Ha.

Pertemuan Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan Tingkat Provinsi yang dihadiri Oleh Stakeholder terkait, Petugas Kab/Kota dan Peserta dari Perkebunan Besar Swasta. Yang dilaksanakan pada tanggal 3 maret 2015

Bedah Kasus pada Pertemuan Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan yang dilaksanakan Perkebunan Bojong Asih Kab. Sukabumi . Peserta Pertemuan adalah Masyarakat dan Pihak Perusahaan Perkebunan yang berkonflik, Petugas Kab/Kota dan Provinsi. Dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015


84

Kegiatan Sosialisasi dan CP/CL Antisipasi dan Teknologi Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim di Kelompok Tani Giri Jaya Panumbangan Ciamis

h. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 939.680.000,- (terbilang : sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus

delapan

puluh

ribu

rupiah)

sedangkan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

817.532.000,- (terbilang : delapan ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh dua

ribu rupiah) atau 87,00%, dan realisasi fisik sebesar 88,94%. Output kegiatan adalah terlaksananya penguatan kelembagaan sebanyak 475 orang, terlaksananya pertemuan koordinasi

petani

tembakau sebanyak 120 orang, terlaksananya

desiminasi budidaya tanaman tembakau sebanyak 150 orang dan terfasilitasinya rakerda

APTI sebanyak 75 orang.

Outcome kegiatan adalah menguatnya

kelembagaan petani sebanyak 25 kelompok tani dan terkoordinasinya asosiasi tembakau di 16 kab/kota. Permasalahan yang terjadi adalah masih banyak kelompok tani yang mengusulkan desiminasi pengolahan (proses perajangan) karena selama ini masih menjual dalam bentuk daun sehingga pendapatan rendah, perlu pelatihan lanjutan setelah pelatihan dinamika kelompok, kesulitan waktu

dalam

pelaksanaan

pelatihan

apabila

petani

sedang

melaksanakan

penanaman tembakau; Solusi yang di ambil adalah akan diusahakan untuk diusulkan dalam anggaran tahun 2016 untuk desiminasi pengolahan, pelatihan lanjutan

setelah

dinamika

kelompok,

jadwal

pelaksanaan

pelatihan

akan

disesuaikan dengan kondisi petani di lapangan.


85

Desiminasi teknologi budidaya tembakau tgl. 14 April 2015 di Kab. Sumedang

Mukerda APTI di Pasar Tembakau Kab. Sumedang tgl. 25 Pebruari 2015

Pertemuan Koordinasi tgl. 18 Pebruari

Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau di Kab. Sumedang tanggal 18 sd 20 Mei 2015

2015

i.

Kegiatan

Pengendalian

Sumber

Daya

Tanaman

Tembakau,

yang

dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 959.650.000,- (terbilang : sembilan ratus lima puluh sembilan juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 959.470.000,- (terbilang : sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus

tujuh puluh ribu rupiah) atau 99,98%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan

adalah

tersedianya

dokumen

Pedoman

Teknis

Konservasi

Lahan

Tembakau sebanyak 1 dokumen; tersedianya dokumen peta kesesuaian lahan actual tanaman tembakau sebanyak 1 dokumen; tersedianya dokumen baku teknis penetapan dan pengawasan tata guna lahan tembakau sebanyak 2 dokumen; tersedianya dokumen kajian sistem informasi lahan tembakau sebanyak 1 dokumen;

terlaksananya Demplot Peningkatan efektivitas penggunaan lahan

tembakau sebanyak 12 lokasi.

Outcome kegiatan adalah Dokumen Acuan

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Tembakau sebanyak 6 dokumen


86

dan percontohan peningkatan efektivitas penggunaan lahan tembakau sebanyak 12 lokasi pada 2 Kabupaten (Sumedang dan Majalengka).

Konsolidasi Pengendalian Area Tanam Tembakau Berdasarkan Kesesuaian Lahan

Perumusan bahan kebijakan penetapan dan pengawasan tata guna lahan tembakau

Identifikasi Kawasan Konservasi Lahan Budidaya Tembakau

Demplot Peningkatan Efektivitas Penggunaan Lahan Tembakau di Kabupaten Sumedang

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan a. Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 633.675.600,- (terbilang : enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus

tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 632.371.551,- (terbilang : enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh

puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah ) atau 99,79%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pertemuan teknis dengan dinas terkait di 14 Kab/Kota

dan 1 kali pertemuan tingkat nasional dan 1 kali

pertemuan tingkat regional; terlaksananya 1 kegiatan open house BPTP dan LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

87

tersampaikannya teknologi inovasi teknologi PHT kepada pelaku usaha agribisnis perkebunan; terselenggaranya Ekpslorasi MA dan Identifikasi OPT di 2 Kabupaten; terlaksananya Pengembangan 5 jenis APH di BPTP sebanyak 4.000 Kg APH siap aplikasi dan 1.000 Kg APH oleh petani di 5 Kabupaten; tersedianya Bibit tanaman pestisida nabati jenis Nimba sebanyak 5.000 batang siap salur ; tersedianya APH sebanyak 1.500 Kg di 3 kabupaten; terlaksananya Uji coba pengendalian OPT secara PHT tepat guna di 1 kabupaten; tersedianya Bahan informasi teknologi PHT berupa neon box sebanyak 3 buah; tersedianya leaflet sebanyak

3.125 lembar

atau 6,25 rim dan 350 eksemplar buku saku/booklet; Terserapnya inovasi teknologi

pengem-bangan

APH

metoda

metabolit

Sudirman

Purwokerto oleh 8 orang petugas

Sekunder

BPTP;

di

Universitas

tersedianya

Kebijakan

perlindungan tanaman perkebunan dan data informasi pelaksanaan kegiatan. Outcome

kegiatan

adalah

terwujudnya

koordinasi

kegiatan

perlindungan

tanaman perkebunan di BPTP dengan Dinas Kabupaten/Kota dan atau stake holders perkebunan lainnya, pertemuan teknis BPTP maupun pertemuan nasional perlindungan tanaman perkebunan, pengembangan Agens Pengendali Hayati (APH),

pengembangan bahan Pestisida nabati. Permasalahan yang terjadi

adalah beragamnya

kemampuan SDM

petani

dalam

perlindungan tanaman

perkebunan, sehingga masih diperlukannya pembinaan dan penyampaian inovasi teknologi perlindungan tanaman perkebunan; Kesulitan memprediksi karakteristik daerah sasaran pengendalian serta karakter alam, iklim, sehingga menyulitkan dalam menentukan kebijakan teknis perlindungan tanaman perkebunan dan teknis pengendalian; sifat dan jenis OPT serta inang OPT banyak kesamaan dengan tanaman pangan sedangkan proses pengendalian dan pola usaha budidaya tidak terkoordinasi sehingga terjadi keaadaan dimana tidak terputusnya siklus makanan sehingga OPT tetap berkembang biak dalam satu kawasan. Solusi yang dilakukan antara lain mendekatkan dan terus menerus menyampaikan informasi inovasi teknologi pengendalian ke lokasi sentra produksi dan atau sentra komoditas perkebunan, melalui pembentukan dan operasionalnya klinik perkebunan yang baru dibentuk di

3 kabupaten, pembentukan Brigade Proteksi Perkebunan,

penyaluran bahan dan alat pengendalian yang inovatif dan aplikatif baik melalui Dinas Kabupaten/Kota maupun langsung ke Kelompok Tani, sehingga petani lebih cepat

dan

mudah

untuk

melakukan

tindakan

pengendalian OPT

dibawah

bimbingan dan arahan BPTP; Menyampaikan dan menginformasikan keberadaan lembaga pengendalian OPT perkebunan di daerah, agar petani bisa lebih cepat melaporkan adanya serangan OPT baik serangan reguler maupun eksplosif; dilakukan upaya-upaya pengembangan bahan dan alat pengendalian yang aplikatif dan spesifik lokasi serta spesifik sasaran baik pengembangan di BPTP, tingkat LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

88

klinik (sub Unit Pelayanan) maupun di tingkat petani, sehingga pengendalian OPT dapat

berhasil

guna,

efektif

dan

efisien;

melakukan

koordinasi

untuk

menyelaraskan pemahaman dan kesepahaman waktu, biaya dan kebijakan dalam pengendalian

OPT

tanaman

perkebunan

dengan

tanaman/komoditas

non

perkebunan melalui instansi/lembaga terkait.

Pertemuan Teknis BPTP (24 Feb 2015)

Eksplorasi musuh alami dan identifikasi OPT pada tanaman kopi dan kakao di Kab. Bandung dan Kab. Ciamis

Pengembangan Agen Hayati

Open House BPTP

b. Kegiatan

Aplikasi

Teknologi

Pengendalian

Hama

Terpadu,

yang

dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 951.510.000,- (terbilang : sembilan ratus lima puluh satu juta lima

ratus

sepuluh

ribu

rupiah)

sedangkan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

947.744.070,- (terbilang : Sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus

empat puluh empat ribu tujuh puluh rupiah ) atau 99,60%, dan realisasi fisik sebesar 99,60%. Output kegiatan adalah terkendalinya serangan OPT pada tanaman teh,

kopi,

karet di


Kabupaten Bandung,

Sumedang,

Purwakarta,

89

Sukabumi dan Bogor; terserapnya metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT) tepat guna oleh petani kopi di Kabupaten Bandung Barat; tersedianya data hama dan penyakit pada tanaman perkebunan di 15 Kab/Kota. Outcome kegiatan adalah

petani

mampu dan mau menerapkan teknologi

perkebunan yang ramah lingkungan;

menurunnya

pengendalian OPT

intensitas

serangan OPT

perkebunan sampai di bawah ambang toleransi (intensitas serangan < 5%) sehingga secara ekonomis tidak merugikan petani; tersedianya paket kebijakan perlindungan tanaman perkebunan berdasarkan data hama dan penyakit yang ada.


adalah adanya

keterlambatan pencairan

anggaran, mengakibatkan mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan di lapangan. Solusi yang diambil adalah efisiensi anggaran yang tersedia.

Pemeriksaan pada daerah perakaran tanaman karet yang mati diduga terkena JAP di kebun milik Pak Alijam di Desa Jugalajaya Kec. Jasinga Kab. Bogor

Aplikasi agensia hayati pada pengendalian OPT Kopi di Kabupaten Sumedang

Pembahasan Hasil Pengamatan OPT Kopi pada penerapan metode PHT tepat guna di Kabupaten Bandung Barat

Survey Lokasi Kebun Teh untuk Pengendalian OPT Teh di Kec. Pusaka Mulya, Kab. Purwakarta

c. Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 525.600.000,- (terbilang : lima ratus dua puluh lima juta enam ratus

ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 499.872.000,- (terbilang : LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

90

empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau 95,11%, dan realisasi fisik sebesar 95,11%. Output kegiatan adalah terserapnya informasi teknologi pengendalian OPT tembakau oleh petani yang tersebar di 5 kabupaten; terkendalinya OPT tembakau di 5 kabupaten. Outcome kegiatan adalah petani mampu dan mau menerapkan teknologi pengendalian OPT tembakau yang ramah lingkungan; menurunnya intensitas serangan OPT tembaku sampai di bawah ambang toleransi (intensitas serangan < 5%) sehingga secara ekonomis tidak merugikan petani. Permasalahan yang terjadi adalah DPPA terlambat sehingga berdampak terhadap mundurnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Solusi yang diambil adalah efisiensi waktu yang tersedia.

Pembukaan Acara Diseminasi Pengendalian OPT Tembakau di Desa Jembarwangi Kec. Tomo Kab. Sumedang

Praktek Pengamatan OPT Tembakau bersama narasumber dari Balittas di Ds. Cikawao, Kec. Pacet, Kab. Bandung

Pengamatan OPT oleh petani di Kab. Garut dan Kab. Bandung

Aplikasi Pestisida Nabati Jenis Nimba di Kab. Garut dan Kab. Majalengka

4) Program

Pemasaran

dan

Pengolahan

Hasil

Pertanian,

Perkebunan,

Peternakan, Perikanan dan Kehutanan a. Kegiatan

Pengembangan

Teknologi

Pengolahan

Hasil

Tanaman

Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 322.550.000,- (terbilang : tiga ratus dua LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

91

puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 318.040.000,- (terbilang : tiga ratus delapan belas juta empat puluh

ribu rupiah) atau 98,60%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengujian mutu produk tanaman perkebunan sesuai SNI (Kopi, Kakao, Teh, Karet, Pala dan Cengkeh). Outcome kegiatan ini adalah Terwujudnya peningkatan mutu dan nilai tambah komoditas strategis perkebunan.

Permasalahan yang terjadi belum semua daerah dan komoditi perkebunan di lakukan uji mutu. Solusi yang diambil adalah pada tahun anggaran 2016 akan dilaksanakan pengujian mutu produk komoditi perkebunan (Kopi, Kakao, Teh, Karet, Pala, Atsiri, Aren, Kelapa, dan Tembakau).

Rapat Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau

Pertemuan Kesesuaian Mutu Produk Ditingkat Pelaku Usaha Terhadap Persyaratan SNI

Sample Uji Mutu Sesuai SNI Produk Kopi Kelompok Tani Tugu Kab. Sukabumi

Sample Uji Mutu Sesuai SNI Produk Kakao Kelompok Tani Sukahati Kota Tasikmalaya

b. Kegiatan Perkebunan

Pemasaran Provinsi

Hasil

Jawa

Perkebunan,

Barat

dengan

yang dilaksanakan oleh Dinas alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.687.881.000,- (terbilang : satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta

delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.625.929.286,- (terbilang : satu milyar enam ratus dua puluh lima

juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau 96,33%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah tersedianya

data

informasi

pasar

produk

perkebunan

dari

20

kab/kota;

terlaksananya promosi dan pemasaran produk perkebunan melalui pameranLKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

92

pameran (HPS, de Syukron, HKP, dan Batam Expo); terlaksananya Bandung International Tea Festival; Terlaksananya Coconut Day dan Hari Perkebunan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Pemasaran Produk Perkebunan di Pasar Domestik dan Internasional.

Monev ke Pelaku Usaha Aren dan Akar Wangi di Kab. Garut

Pameran HKP, HPS, Batam Expo dan Coconut Day

Kunjungan Ke Korea Selatan

Kunjungan Ke Kazakhstan

(26-29 November 2015)

(20-23 Desember 2015)

c. Kegiatan

Pembinaan

Pengembangan

Usaha

Perkebunan,

yang

dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 317.220.000,- (terbilang : tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua

puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 316.966.000,(terbilang : tiga ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu

rupiah) atau 99,92%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi perkebunan besar, pertemuan penilaian kelas kebun, dan pertemuan kemitraan usaha perkebunan. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya

penilaian

kinerja

usaha

perkebunan

dan

kepatuhan

usaha

perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi baku teknis usaha perkebunan guna memaksimalkan kinerja dan mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang terjadi adalah permohonan data mengenai Izin Usaha Perkebunan Besar dari dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten maupun pelaku usaha perkebunan LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

93

besar belum disampaikan kembali ke Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Solusi yang diambil adalah akan melakukan pengambilan data langsung melalui kunjungan ke dinas kabupaten dan pelaku usaha perkebunan besar.

Rapat Koordinasi Perkebunan Besar Tgl 27 Februari 2015

Pertemuan Kemitraan Usaha Perkebunan Komoditas Teh dan Kopi Tanggal 26 Agustus 2015

d. Kegiatan

Pengembangan

Mutu

Peninjauan Lapangan Untuk bahan rekomendasi teknis ke Perkebunan Teh Patuahwattee PT MP Indorub Sumber Wadung

Tinjauan Lapangan untuk pertimbangan teknis perpanjangan HGU ke Kebun Citambur PT Bukit Sari Kabupaten Cianjur

Hasil

Tanaman

Tembakau,

yang

dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.082.555.975,- (terbilang : satu milyar delapan puluh dua juta lima

ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah ) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.074.275.000,- (terbilang : satu milyar tujuh puluh

empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) atau 99,24%, dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengujian mutu produk tanaman Tembakau sesuai SNI, terlaksananya penerapan teknologi pengolahan tembakau dalam meningkatkan daya saing, dan terlaksananya pertemuan aplikasi peningkatan

industri

hasil

tembakau

Mutu

(IHT).

Meningkatnya

Pengakuan

Internasional.



Outcome

Produk Tembakau di belum

kegiatan

Pasar

semua

adalah

Domestik dan

daerah diadakan 94

pertemuan aplikasi peningkatan industri hasil tembakau, Solusi yang diambil adalah pada tahun anggaran 2016 akan dilaksanakan kembali pertemuan aplikasi peningkatan industri hasil tembakau.

3.

Rapat penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu

Rapat Kesesuaian Mutu Produk di Tingkat Pelaku Usaha

Pertemuan Teknis Peningkatan Industri Hasil Tembakau di Kab. Bandung

Pertemuan Teknis Peningkatan Industri Hasil Tembakau di Kab. Pangandaran

Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan -

Jumlah petugas fungsional Pengawas Benih Tanaman masih kurang dari kebutuhan, khususnya dalam hal operasional pemeriksaan di lapangan, minimal 10 orang;

-

Ketersedian kebun sumber benih bina dan non bina bina untuk para pengguna benih masih terbatas di Jawa Barat;

-

Sarana laboratorium pengujian mutu benih masih kurang memadai dan tenaga penguji laboratorium masih kurang;

-

Kultur pola tanam budidaya tembakau di sebagian daerah Kab/Kota di Jawa Barat berbeda dengan pola tanam pada umumnya sehingga mempengaruhi pengawasan peredaran benih


95

-

Sebagian besar

kelembagaan petani

belum

tertata

dengan baik dalam

melaksanakan fungsi dan perannya sebagai kelembagaan asosiasi petani ataupun kelembagaan usaha tani (kelompoktani) -

Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki BPTP dalam rangka pelaksanaan pengendalian OPT, antara lain alat-alat pengendalian OPT untuk mengendalikan OPT pada tanaman produktif dengan ketinggian pohon di atas 5 meter, alat untuk pemangkasan cabang/ranting dan lain-lain sehingga dalam proses pengendalian OPT pada hamparan kebun memerlukan waktu yang cukup lama.

-

Keterbatasan SDM berdampak terhadap terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan karena OPT yang berkembang lebih spesifik lokasi dan endemik lokasi, sehingga diperlukan ketelitian pengamatan awal untuk menentukan jenis, bahan dan dosis pengendalian.

-

Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) belum sepenuhnya dapat diselesaikan secara menyeluruh, hal ini karena penyelesaiannya melibatkan beberapa Instansi terkait lainnya atau tidak dapat diselesaikan

sendiri oleh

Dinas Perkebunan. -

Pada lahan perkebunan rakyat masih banyak dijumpai pengelolaan komoditi perkebunan

yang

belum

sepenuhnya

memperhatikan

kaidah-kaidah

lingkungan. -

Pengusahaan komoditi perkebunan di lahan rakyat pada bagian wilayah tertentu di Jawa Barat masih dijumpai penanaman yang belum sepenuhnya sesuai dengan Agroklimat setempat.

-

Kemampuan pelaku usaha perkebunan sangat beragam, hal ini disebabkan belum optimalnya pembinaan, dan penyampaian informasi teknologi PHT sehingga berdampak terhadap lemahnya penerapan PHT dalam mengendalikan OPT pada tanaman perkebunan.

-

Penerapan aspek teknologi budidaya secara baik dan benar belum optimal.

-

Pemanfaatan lahan HGU di

Jawa

Barat belum

teratasi secara optimal

disebabkan adanya regulasi pada pertanahan yang kurang mendukung untuk melaksanakan optimalisasi lahan HGU dengan komoditi yang prospektif selain tanaman yang disesuaikan dengan peruntukan haknya. b.

Solusi -

Mengoptimalkan petugas PBT dan fungsional umum untuk aplikasi dilapangan dan mengusulkan penambahan calon fungsional PBT;

-

Melakukan kerjasama dengan Puslit/Balit dalam penyediaan kebun sumber benih untuk kebutuhan para penangkar benih;


96

-

Mengoptimalkan para petugas teknis fungsional PBT dan fungsional umum untuk operasional dilapangan dan mengajukan penambahan baru petugas PBT.

-

Memanfaatkan

laboratorium

yang

sudah

ada

dan

mengusulkan

sarana

bangunan laboratorium sesuai standar teknis dan mengusulkan SDM tenaga laboratorium -

Melaksanakan penjadwalan ulang pola pengawasan (sertifikasi benih tembakau dan peredaran benih tembakau).

-

Pembinaan berjenjang dan berkala dari seluruh instansi terkait di tingkat Provinsi maupun kabupaten secara berkesinambungan.

-

Penguatan modal kelembagaan petani (asosiasi maupun kelompok) dalam rangka menunjang aktivitas kelembagaan yang dikelolanya

-

Penataan kesekretariatan/kepengurusan kelembagaan petani baik secara fisik maupun administrasi

-

Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan SDM Perkebunan melalui program pelatihan, magang atau peningkatan wawasan.

-

Perlu dilakukan adanya koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan dan penanganan Gangguan Usaha perkebunan di Jawa Barat.

-

Dalam pengembangan komoditi perkebunan maupun perluasan areal serta pengembangan perkebunan berwawasan lingkungan perlu adanya pembinaan teknis secara berkelanjutan dan intensif terhadap para pelaku perkebunan di Jawa Barat.

-

Mengupayakan pengusulan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan untuk terlaksananya pengendalian OPT pada tanaman perkebunan secara maksimal.

-

Meningkatkan pengamatan dini agar diperoleh data dan informasi yang lebih akurat

untuk

penyiapan

bahan

pengendalian,

sarana

dan

prasarana

pengendalian lebih tepat guna dan benar belum optimal. -

Melaksanakan pembinaan dengan pola interaktif disertai demplot, uji coba atau penerapan teknologi supaya pelaku usaha perkebunan lebih mudah memahami, menguasai teknologi PHT dan lebih terinspirasi untuk menerapkan teknologi PHT secara baik dan benar.

-

Melakukan rasionalisasi antara tenaga ahli calon narasumber dengan lembaga tempat bernaung narasumber.

-

Melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam DPA agar alokasi anggaran yang sudah disediakan dapat dimanfaatkan

-

Untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan lahan HGU perlu adanya regulasi untuk memayungi kegiatan masyarakat yang dapat diintegrasikan pada lahan HGU


97

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A.

Tugas Pembantuan Yang Diterima Penyelenggaraan asas

tugas

pembantuan merupakan cermin dari sistem dan

prosedur penugasan: (i) Pemerintah kepada daerah dan atau desa, (ii) dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta (iii) pemerintah kabupaten/kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

1.

Dasar Hukum Dasar hukum dari pelaksanaan tugas pembantuan ini adalah mengacu kepada

beberapa ketentuan hukum sebagai berikut: -

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

-

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

-

Peraturan

Pemerintah

Nomor

7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas

Pembantuan; -

PMK

Nomor

171/PMK.02/2013

Tahun

2013

Tentang

Petunjuk

Penyusunan

dan

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran -

PMK Nomor

136/PMK.02/2014 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Penyusunan Dan

Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

2.

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Pada

Tahun

Anggaran 2015,

dana

Tugas

Pembantuan yang diterima

Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat berasal dari Kementerian Pertanian Repulik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Perkebunan danDirektorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil. 3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pada Tahun Anggaran 2015, Satuan Kerja yang melaksanakan Tugas Pembantuan

tersebut adalah: -

Satker 05 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berasal Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05); dan

-

Satker 07 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berasal Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil (Satker 07).


98

4.

Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya Pada Tahun Anggaran 2015, alokasi Dana Tugas Pembantuan yang diterima Dinas

Perkebunan adalah sebesar Rp 111.411.350.000,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 76.855.329.021,- atau sekitar 68,98%, dan realisasi fisik sebesar 81,21%, yang terdiri dari: -

Program

Peningkatan

Berkelanjutan

Produksi,

(Satker

Dinas

Produktivitas Perkebunan

dan

Jawa

Mutu

Tanaman

Barat-05:

Perkebunan

Direktorat

Jenderal

Perkebunan), pagu sebesar Rp 109.571.450.000,-, Realisasi sebesar Rp 75.130.631.621,atau sekitar 68,57% dengan realisasi fisik 92,20%. -

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (Satker Dinas Perkebunan Jawa Barat-07: Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil),

pagu sebesar

Rp

1.839.900.000,-, Realisasi sebesar Rp

1.724.697.400,- atau sekitar 93,74% dengan realisasi fisik 100%. Adapun rincian realisasi

dari

masing-masing Program dan Kegiatan tersebut, adalah

sebagaimana diuraikan berikut ini: a.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. 1)

Kegiatan

Peningkatan

Produksi,

Rempah dan Penyegar (TP) anggaran

sebesar

Rp.

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman

yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan alokasi

41.151.410.000,-

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

36.448.895.190,- (88,57%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan adalah terlaksananya intensifikasi tanaman kopi di Kabupaten Bandung seluas 600 ha, Bandung Barat 100 ha, dan Sumedang 100; perluasan tanaman kopi di Kabupaten Majalengka 100 ha; intensifikasi tanaman teh di kabupaten Bandung seluas 450 ha, Tasikmalaya 250 ha dan Sukabumi 450 ha; rehabilitasi tanaman teh di Kabupaten Bandung seluas 150 ha, Sukabumi 150 ha, Tasikmalaya 175 ha, Purwakarta 150 ha dan Bandung Barat 240 ha; intensifikasi tanaman kakao di Kabupaten Ciamis seluas 200 ha; rehabilitasi tanaman cengkeh di Kabupaten Tasikmalaya

seluas

200

ha;

intensifikasi

tanaman

cengkeh

di

kabupaten

Tasikmalaya 300 ha; Terselenggaranya pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Majalengka dan Tasikmalaya sebanyak 944 orang; Terlaksananya pemeliharaan Kebun Induk teh di Kabupaten Cianjur seluas 2 ha; Terlaksananya inisiasi pengembangan kawasan tanaman

rempah

dan

penyegar,

Indikasi

Geografis

(IG)

teh dan fasilitasi

peningkatan mutu kopi di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan Majalengka. Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah Teraplikasikannya pupuk organik sebanyak 416.000 kg dan Attractant/ Feromone 20.000 set pada tanaman LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

99

kopi di Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Sumedang; Tertanamnya benih kopi arabika sebanyak 200.000 pohon

di Kabupaten Majalengka; Tertanamnya

benih teh sebanyak 4.325.000 pohon serta teraplikasikannya pupuk NPK teh sebanyak 572.500 kg di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sukabumi, Purwakarta dan Tasikmlaya; Teraplikasikannya pupuk NPK Kakao sebanyak 70.000 kg da n Feromone sebanyak 1.200 set di Kabupaten Ciamis; Tertanamnya benih cengkeh sebanyak 13.000 pohon dan teraplikasikannya pupuk NPK cengkeh sebanyak 170.400

kg

di

Kabupaten

Tasikmalaya;

Meningkatnya

pengetahuan

dan

keterampilan pada 944 orang petani tanaman rempah dan penyegar di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Majalengka dan Tasikmalaya; peningkatan produksi teh dan tersedianya sumber benih teh seluas 2 ha; Tersajinya data kebutuhan pengembangan kawasan rempah penyegar; peningkatan harga jual te h dengan terbitnya sertifikasi IG Teh. Permasalahan yang terjadi terdapat kegiatan intensifikasi tanaman kakao yang tidak terlaksana seluas 50 ha akibat data CP CL yang berubah. Solusi yang diambil dana dikembalikan ke kas negara.

Tanaman teh pada kegiatan intensifikasi di Kabupaten Bandung

Pemangkasan teh pada kegiatan rehabilitasi teh di Kabupaten Bandung Barat

Benih cengkeh siap tanam pada kegiatan rehabilitasi di Kabupaten Tasikmalaya milik kelompok tani Gemah Ripah III

Penanaman cengkeh pola tumpang sari dengan palawija pada kegiatan rehabilitasi di Kabupaten Tasikmalaya


100

2)

Kegiatan

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman

Semusim (TP) yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.167.370.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 26.309.720.300,(48,57%) dan realisasi fisik sebesar 98,16%. Output dari kegiatan adalah: Terlaksananya perluasan tanaman tebu di Kabupaten Subang seluas 100 ha; Bongkar ratoon seluas 300 ha di Kabupaten Subang, Cirebon dan Kuningan; Rawat ratoon seluas 1.600 ha; Terfasilitasinya Operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) 22 orang; Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan petani tebu melalui orientasi

dan sosialisasi

program,

Manajemen Pelatihan dan Pendampingan,

Pelatihan Petani, Pelatihan Ketua dan Pengurus Kelompok Tani sebanyak 90 orang di Kabupaten Subang, Cirebon dan Kuningan; bantuan peralatan tebu sebanyak 56 unit; terlaksananya pengembangan Data Base Tebu Sistem On Line; Terlaksananya penanaman nilam seluas 10 ha di Kabupaten Kuningan; serta fasilitasi pemberian penghargaan kepada petani/kelompok tani berprestasi. Adapun Outcome dari kegiatan ini

adalah tertanamnya

benih tebu sebanyak

3.200 kuintal

dan

teraplikasikannya pupuk NPK sebanyak 448.000 kg di Kabupaten Subang, Cirebon dan

Kuningan;

fasilitasi

operasional

TKP

dan

PLP-TKP

Tebu;

peningkatan

pengetahuan dan keterampilan pada petani tebu sebanyak 90 orang; tersedianya peralatan tebu sebanyak 34 unit; tersedianya sarana pendukung data base tebu sistem online sebanyak 45 unit; tertanamnya benih nilam sebanyak 100.000 pohon di Kabupaten Kuningan; pemberian penghargaan kepada petani/kelompok tani berprestasi. Permasalahan yang terjadi terdapat kegiatan pemeliharaan bongkar ratoon dan rawat ratoon yang tidak dilaksanakan seluas 970 ha karena tidak ada serangan OPT Tebu yang melewati ambang batas ekonomi; pengadaan peralatan tebu antara lain grab loader sebanyak 13 unit, Fertilizer Aplicator sebanyak 5 unit, dan harvester sebanyak 5 unit tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan topografi lahan tebu di Jawa Barat yang bergelombang dan belum cocok dengan teknologi budidaya tebu di Jawa Barat; pengembangan tembakau rajangan seluas 60 ha tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya benih bina tembakau di Jawa Barat karena sesuai Pedum Teknis dari Ditjenbun harus dengan benih bina. Solusi yang diambil untuk pengembangan tanaman tembakau rajangan telah mengajukan revisi Pedum ke pusat akan tetapi mengalami penolakan; dana bansos dan lainnya yang tidak diserap dikembalikan ke kas negara;


101

Calon lahan bongkar ratoon tebu di Kabupaten Kuningan

Kegiatan pemupukan tebu di Kabupaten Subang

Calon lahan kegiatan rawat ratoon tebu di Kabupaten Cirebon

Calon lahan kegiatan bongkar ratoon tebu di Kabupaten Cirebon

3)

Kegiatan

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman

Tahunan (TP) yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

3.303.497.000,-

realisasi

anggaran sebesar Rp. 2.929.026.350,-

(88,66%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah: terlaksananya Peremajaan Karet seluas 100 ha di Kabupaten Bandung Barat; Peremajaan Kelapa seluas 500 ha di Kabupaten Pangandaran; terfasilitasinya Operasional

TKP/PLP-TKP

Revitalisasi

Perkebunan

sebanyak

1

orang;

terselenggaranya pemberdayaan pekebun tanaman tahunan sebanyak 550 orang di Kabupaten Bandung Barat, Sumedang dan Pangandaran; terlaksananya Perluasan Kemiri Sunan seluas 5 ha di Kabupaten Subang; pembangunan Kebun Induk (KI) kelapa seluas 5 ha di Karawang; pengadaan GPS tanaman tahunan sebanyak 78 unit. Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah Tertanamnya benih karet sebanyak 55.000 pohon dan teraplikasikannya pupuk NPK Karet sebanyak 12.500 kg di Kabupaten Bandung Barat; tertanamnya benih kelapa sebanyak 65.000 pohon dan teraplikasikannya

sebanyak

17.500

kg;

fasilitasi

operasional

TKP

Revitbun;

peningkatan pengetahuan dan keterampilan pekebun tanaman tahunan sebanyak 550

orang

di

di

Kabupaten Bandung Barat,


Sumedang dan Pangandaran; 102

tertanamnya benih kemiri sunan sebanyak 800 pohon di Kabupaten Subang; tertanamnya benih kelapa sebanyak 800 pohon pada Kebun Dinas di Kabupaten Cianjur.

4)

Lokasi peremajaan karet di Kabupaten Bandung Barat

Lokasi peremajaan karet di Kabupaten Bandung Barat

Lokasi peremajaan kelapa di kabupaten Pangandaran

Benih kelapa siap tanam pada kegiatan peremajaan kelapa di Kabupaten Pangandaran

Kegiatan

Pengembangan

Penanganan

Pasca

Panen

Komoditas

Perkebunan (TP) yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

2.614.724.000,-

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

2.343.840.181,- (89,64%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini

adalah:

Terlaksananya

penyediaan

penanganan

pasca

panen

tanaman

perkebunan sebanyak 18 Poktan; Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Usaha Perkebunan sebanyak 1 kasus; Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan pada 10 kabupaten. Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan penanganan pasca panen tanaman perkebunan pada 18 Poktan; terselenggaranya pertemuan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Usaha Perkebunan 1 kali; terbinanya pelaku usaha perkebunan di 10 kabupaten.


103

5)

Pengadaan alat pasca panen karet (Hand mangel) di Kabupaten Pangandaran

Pengadaan alat pasca panen karet (pisau sadap) di kabupaten Pangandaran

Pengadaan alat pasca panen kelapa (pongkor) di kabupaten Ciamis

Pengadaan alat pasca panen kelapa (wajan) di kabupaten Ciamis

Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP) yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.548.310.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 6.484.600.600,- (85,91%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah: terselenggaranya Sekolah Lapang

Pengendalian

Hama Terpadu (SL-PHT) di Kabupaten Indramayu, Bandung Barat, Kuningan, Subang, Majalengka, Purwakarta dan Sukabumi; Antisipasi Dampak Perubahan Iklim tanaman kopi seluas 2 ha. Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan di Kabupaten Indramayu, Bandung Barat, Kuningan, Subang, Majalengka,

Purwakarta

dan

Sukabumi;

adopsi

teknologi

Antisipasi

Dampak

Perubahan Iklim.


104

6)

Pengendalian OPT Penggerek Batang di Kabupaten Kuningan

Petani mendengarkan arahan petugas Teknis BPTP sebelum melaksanakan kegiatan gropyokan tikus di kabupaten Indramayu

Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) di Kabupaten Indramayu

Pengendalian JAP karet di Kabupaten Garut

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP) yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 786.139.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 614.549.000,(78,17%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah: terfasilitasinya Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan

selama 12 bulan,

operasional Tim Teknis 5 bulan, operasional ULP 15 orang; pemantapan Sistem Akuntansi dan Verifikasi selama 12 bulan. Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah tertibnya

administrasi

kegiatan

Dana

Tugas

Pembantuan selama

12 bulan;

pengawalan dan pembinaan kegiatan oleh tim teknis di kabupaten, tersedia data hasil sistem akuntansi yang valid selama 12 bulan. b.

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil 1)

Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik (TP) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 371.400.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 359.746.000,- (96,86%) dan realisasi fisiknya sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya


105

fasilitasi pemasaran komoditi perkebunan. Outcome dari kegiatan ini adalah terwujudnya fasilitasi pemasaran komoditi perkebunan.

AGRIBUSINESS MATCHING & EXPO 2015 DI GRAND CITY CONVEX – SURABAYA (3-6 SEPTEMBER 2015)

AGRO & FOOD EXPO KE 15, JAKARTA CONVENTION CENTRE JAKARTA (14-17 MEI 2015)

FESTIVAL PRODUK PERTANIAN UNGGULAN NUSANTARA POTENSIAL EKSPOR 2015 DI SP4N JAKARTA (14-15 AGUSTUS 2015)

GELAR POTENSI DAN PENGEMBANGAN AGROWISATA DI YOGYAKARTA (28-31 MEI 2015)

2)

Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (TP) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.410.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.312.582.400,(93,09%) dengan realisasi fisiknya sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya alat pengolahan kopi, tersedianya alat pengolahan kopi bubuk, dan tersedianya alat pengolahan aren menjadi gula semut. Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah terpenuhinya alat pengolahan beserta bangunannya dalam rangka meningkatkan kualitas hasil olahan tanaman perkebunan. Permasalahan yang terjadi adanya pergeseran mata anggaran sehingga terjadi keterlambatan di beberapa pengadaan barang dan jasa. Solusi yang diambil adalah melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.


106

Alat Pengepres Sabut Kelapa di Tasikmalaya

Alat Roasting Kopi di Kab. Bandung

Bangunan Pengolahan Gula Semut Aren di Kab.Sukabumi

Alat Pengolahan Gula Semut Aren di Kab. Sukabumi

3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

P2HP (TP) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.500.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 52.369.000,- (89,52%) dengan realisasi fisiknya sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya dukungan manajemen terhadap program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian. Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi di kabupaten. 5.

Sumber dan Jumlah Anggaran Rincian jumlah anggaran dan sumbernya dari dana Tugas Pembantuan yang diterima

tahun 2015, adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.1 berikut ini:


107

Tabel 5.1 Tabel Sumber dan Jumlah Anggaran Dana Tugas Pembantuan yang Diterima Tahun 2015 PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN

Jumlah Anggaran

1

Realisasi Keuangan

Realisasi

(Rp)

(%)

(Fisik)

2

3

4

5

TOTAL SATKER DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT Barat (05) DITJEN PERKEBUNAN

111.411.350.000

76.855.329.021

68,98

81,21

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR 1 Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (TP)

109.571.450.000

75.130.631.621

68,57

92,20

41.151.410.000

36.448.895.190

88,57

100

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (TP) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (TP) Kegiatan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan (TP) (TP) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)

54.167.370.000

26.309.720.300

48,57

98,16

3.303.497.000

2.929.026.350

88,66

100,00

2.614.724.000

2.343.840.181

89,64

100,00

7.548.310.000

6.484.600.600

85,91

100,00

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP) SATKER DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT (07) DITJEN PPHP PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN 1 Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik (TP)

786.139.000

614.549.000

78,17

100,00

1.839.900.000

1.724.697.400

93,74

100,00

371.400.000

359.746.000

96,86

100,00

1.410.000.000

1.312.582.400

93,09

100,00

58.500.000

52.369.000

89,52

100,00

2

3

4

5

6

2 3

6.

Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (TP) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan umum dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan ini adalah diantaranya Penanaman tembakau seluas 60 Ha di Kabupaten Bandung, Sumedang, dan Majalengka tidak bisa dilaksanakan karena varietas benih bina yang ada tidak cocok di


108

tanam di lokasi tersebut dan tidak diminati petani setempat sedangkan varietas local yang ada belum dilepas menjadi benih bina; Pengadaan peralatan tebu (grab loader, vertilizer applicator dan cultivator) juga tidak dapat dilaksanakan karena topografi kebun tebu di Jawa Barat tidak memungkinkan untuk penggunaan alat tersebut; Pemeliharaan rawat ratoon tebu tidak dapat dilaksanakan karena alokasinya untuk pembelian agens hayati pengendali opt tebu (penggerek batang/pucuk) yang telah teralokasi pada kegiatan perlindungan perkebunan sehingga akan mengakibatkan overlap kegiatan, disamping itu serangan opt tersebut masih di bawah ambang ekonomi. Adapun solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dan konsultasi lebih intensif dengan berbagai pihak terkait, serta alokasi anggaran untuk sub-sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disetor kembali ke KAS Negara dan dianggarkan kembali di tahun 2016 yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. B.

Tugas Pembantuan Yang Diberikan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantukan kepada Kabupaten/Kota dan Desa TA 2014, yang merupakan bagian dari sub sektor perkebunan, sejauh ini tidak ada.

C.

Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan asas dekonsentrasi merupakan cermin dari sistem dan prosedur penugasan: (i) Pemerintah kepada daerah dan atau desa, (ii) dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta (iii) pemerintah kabupaten/kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan

pelaksanaannya

dan

mempertanggungjawabkan

kepada

yang

memberi

penugasan. 1.

Dasar Hukum Dasar hukum dari pelaksanaan asas Dekonsentrasi ini adalah mengacu kepada

beberapa ketentuan hukum sebagai berikut: -

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

-

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

-

Peraturan

Pemerintah

Nomor

7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas

Pembantuan; -

PMK Nomor 160/PMK.02 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

-

PMK

Nomor

112/PMK.02/2012

Tahun

2013

Tentang

Petunjuk

Penyusunan

Dan

Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga


109

2.

Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi Pada Tahun Anggaran 2015, dana dekonsentrasi yang diterima Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat berasal dari Kementerian Pertanian Repulik Indonesia, mel alui Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan Direktorat Jenderal Sarana Prasarana. 3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pada Tahun Anggaran 2015, Satuan Kerja yang melaksanakan asas Dekonsentrasi

tersebut adalah: -

Satker 05 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berasal Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05);

-

Satker 07 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berasal Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil (Satker 07); dan

-

Satker 08 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berasal Direktorat Jenderal Sarana Prasarana (Satker 08).

4.

Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya Pada Tahun Anggaran 2015, alokasi Dana Dekonsentrasi APBN yang diterima Dinas

Perkebunan adalah sebesar Rp 5.035.977.000,-, dengan realisasi sebesar Rp 4.755.388.800,atau sekitar 94,43% dengan realisasi fisik sebesar 98,43%, terdiri dari: -

Program

Peningkatan

Berkelanjutan

Produksi,

(Satker

Dinas

Produktivitas Perkebunan

dan

Jawa

Mutu Barat-05:

Tanaman

Perkebunan

Direktorat

Jenderal

Perkebunan), pagu sebesar Rp. 3.334.352.000,-, Realisasi sebesar Rp 3.277.674.000,atau sekitar 98,30% dengan realisasi fisik sebesar 100%. -

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (Satker Dinas Perkebunan Jawa Barat-07: Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil),

pagu sebesar

Rp

1.201.625.000,-, Realisasi sebesar Rp

978.160.000,- atau sekitar 81,40% dengan realisasi fisik sebesar 93,41% -

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Satker Dinas Perkebunan Jawa Barat-08: Direktorat Jenderal Sarana Prasarana), pagu sebesar Rp 500.000.000,- Realisasi sebesar Rp 499.554.800,- atau sekitar 99,91% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Adapun rincian realisasi

dari

masing-masing Program dan Kegiatan tersebut, adalah

sebagaimana diuraikan berikut ini:


110

a.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (05) 1)

Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK) yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 444.643.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 443.945.500,- (99,84 %) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terfasilitasinya operasional laboratorium lapangan selama 12 bulan; operasional brigade proteksi selama 12 bulan. Adapun Outcome dari kegiatan ini

adalah terkendalinya serangan OPT pada tanaman perkebunan;

tersedianya data sebaran OPT pada 20 kabupaten/kota. 2)

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (DK) yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.889.709.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.833.728.500,- (98,06%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terfasilitasinya Administrasi

Kegiatan

Dana

Dekonsentrasi

selama

12

bulan,

pertemuan

perencanaan sebanyak 1 kali; terselenggaranya pertemuan RKA-KL Anggaran 2016 sebanyak 1 kali; pengelolaan aset dan penataan BMN selama 12 bulan; fasilitasi Data Informasi dan Statistik, fasilitasi Mantri statistik perkebunan sebanyak 560 kecamatan; monitoring dan evaluasi kegiatan selama 12 bulan serta terlaksananya pembinaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah tertibnya administrasi kegiatan Dana Dekonsentrasi selama 12 bulan; tersajinya dokumen perencanaan tahun 2016; tertibnya pengelolaan dan penataan BMN selama 12 bulan; tersajinya data informasi dan statistik; data hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; terkendalinya pelaksanaan kegiatan dan antisipasi resiko penyimpangan. Permasalahan yang terjadi masih banyak aset tanah yang belum bersertifikat, peralatan dan mesin yang belum dihapuskan, tanah

dan

bangunan

yang

belum

dihibahkan.

Solusi yang diambil

adalah

pengalokasian biaya sertifikat pada tahun anggaran berikutnya serta berkoordinasi dengan KPKNL setempat terkait proses penghapusan dan hibah.

b.

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (07) 1)

Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 202.000.000,-. realisasi anggaran sebesar Rp. 136.153.700,- atau 67,40% dengan realisasi fisik sebesar 90%. Output kegiatan ini adalah Output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pengembangan pelayanan informasi pasar agribisnis. Outcome kegiatan adalah tersedianya data informasi pasar produk perkebunan.

Permasalahan


yang

terjadi

adalah

belum

semua

kegiatan 111

dilaksanakan dikarenakan kurangnya sosialisasi teknis pelaksanaan. Solusi yang diambil adalah konsultasi dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan kegiatan.

2)

Petugas PIP Penerima Fasilitas Motor

Pertemuan Evaluasi PIP

Pengelolaan Informasi Pasar

Fasilitasi Transportasi Pengumpulan Data Informasi Pasar

Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. realisasi anggaran sebesar Rp. 44.308.000,- atau 88,62% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan bagi kelompok tani/gapoktan untuk penetrasi ke pasar ekspor , adapun Outcome

dari

kegiatan

ini

adalah meningkatnya

wawasan petani/kelompok

tani/gapoktan.

3)

Kegiatan Pengembangan Usaha Dan Investasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 471.325.000,-. realisasi anggaran sebesar Rp. 438.371.050,- atau 93,01%

dengan

realisasi

fisik sebesar

100%.

Output

kegiatan ini

adalah

terlaksananya pameran, promosi, eksibisi dan perlombaan dalam negeri, adapun Outcome dari kegiatan ini adalah terjalinnya kerjasama kemitraan antara kelompok tani dengan pihak pembeli.


112

4)

Kegiatan

Pengembangan

Pengolahan

Hasil

Pertanian,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp. 254.800.000,-. realisasi anggaran sebesar Rp. 213.825.000,atau 83,92% dengan realisasi fisik sebesar 90%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya

pembinaan,

pengawalan,

terlaksananya

pemutakhiran

database

dan pendampingan pengolahan hasil; pengolahan;

terlaksananya

optimalisasi

pengolahan hasil perkebunan; terlaksananya perencanaan kegiatan PPHP tahun 2015 dan 2016, konsultasi perencanaan ke pusat, koordinasi perencanaan ke kab/kota; terlaksananya pelaporan SAI dan BMN; terlaksananya pertemuan evaluasi ke pusat dan nasional serta workshop SIMONEV dan pelaporan; terlaksananya pengembangan pengolahan hasil

pertanian berupa fasilitasi pengolahan hasil

perkebunan komoditi kelapa di Kabupaten Tasikmalaya dan Pengolahan Gula Aren Semut di Kab Sukabumi;

adapun Outcome dari kegiatan ini adalah terpenuhinya

alat pengolahan beserta bangunannya dalam rangka meningkatkan kualitas hasil olahan tanaman perkebunan.

5)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PPHP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 145.502.250,- atau 65,10% dengan realisasi fisik sebesar 85%. Output kegiatan ini adalah terfasilitasinya Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi selama 12 bulan; terfasilitasinya pertemuan perencanaan sebanyak 1 kali; terfasilitasinya pelaporan SAI dan BMN selama 12 bulan; monitoring dan evaluasi kegiatan selama 12 bulan. Outcome dari kegiatan ini adalah tertibnya administrasi kegiatan Dana Dekonsentrasi selama 12 bulan; tersajinya dokumen perencanaan tahun 2016; tersajinya data hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

c.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (08) 1)

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (DK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.340.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 72.220.000,(99,83%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah Kegiatan ini adalah inventarisasi data pengelolaan air di lahan perkebunan di 15 Kabupaten/Kota (Kabupaten Bandung Barat, Bandung, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Subang, Purwakarta, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Garut, Ciamis, Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya). Outcome dari kegiatan ini adalah terbinanya pengelolaan air di lahan perkebunan di 15 Kabupaten/Kota. Permasalahan yang dihadapi

adalah

masih rendahnya

kesadaran masyarakat perkebunan dalam

pengelolaan dan pengembangan air dalam upaya melestarikan pembangunan


113

berwawasan lingkungan. Solusi yang diambil adalah melaksanakan pertemuan koordinasi dan pendampingan secara berkala.

Prasarana Pengembangan Sumberdaya Air berupa bak penampungan dan pipanisasi di KT Karyatani, Ds. Pager Alam, Kec. Taraju Kabupaten Tasikmalaya. Komoditas Teh

Prasarana Pengembangan Sumberdaya Air berupa bak penampungan dan pipanisasi di KT Giritani Ds. Sukawangi, Kec. Singajaya, Kabupaten Garut, Komoditas Teh

2)

Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (DK) dengan alokasi

anggaran sebesar

Rp.

68.000.000,-

realisasi

anggaran sebesar

Rp.

68.000.000 (100 %),- dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah inventarisasi data pengelolaan lahan perkebunan di 10 Kabupaten/Kota (Kabupaten Bandung Barat, Sumedang,

Garut,

pengelolaan

lahan

Bandung,

Bogor, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta,

Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya). Outcome terbinanya perkebunan

di

10

Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang

dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat perkebunan dalam upaya mengantisipasi

perubahan/anomali

iklim.

Solusi

yang

diambil

melaksanakan

pertemuan koordinasi dan pendampingan secara berkala.


114

3)

Monev Kelompoktani Barokah Tani, Ds. Mekarjaya, Kec, Sukaresmi Kabupaten Garut. Kegiatan Pengembangan Kopi Tahun 2014

Monev Kelompoktani Giriharja, Desa Pada Asih, Kec. Conggeang, Kabupaten Sumedang. Kegiatan Perluasan Tanaman Karet Tahun 2014

Monev Kelompoktani di Desa Cihurip Kabupaten Garut. Kegiatan pengerasan Jalan Produksi

Monev Kelompoktani Rahayu Desa, Mekar Rahayu Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Kegiatan Perluasan Tanaman Karet Tahun 2014

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (DK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 22.000.000 (100,00 %),- dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah inventarisasi data pengadaan alat mesin perkebunan di 15 Kabupaten/Kota (Kabupaten Bandung Barat, Bandung, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Subang, Purwakarta, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Garut, Ciamis, Tasikmalaya

dan

Kota

Tasikmalaya).

Outcome

tersedianya

data

dan

pemanfaatannya bantuan alat mesin perkebunan melalui pengadaan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya

ketersediaan

alat

mesin

perkebunan

dalam

rangka

menunjang

peningkatan produksi perkebunan. Solusi yang diambil pertemuan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait.


115

Pertemuan Evaluasi Pembinaan Pengawalan Pupuk Bersubsidi Dan Penyusunan Data Inventarisasi Alsintan Perkebunan Bandung, 27 Oktober 2015 4)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 303.660.000,- dengan realisasi Rp 303.334.800

(99,89%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah pertemuan koordinasi

meliputi: pertemuan perencanaan, pertemuan sinkronisasi

penertiban asset, pertemuan penyusunan SAI, pertemuan monitoring dan evaluasi, pertemuan percepatan pelaksanaan kegiatan. Outcome terwujudnya koordinasi baik dengan tingkat pusat maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan

teknis,

pengawasan,

pendampingan,

pembinaan,

perencanaan

dan

pelaporan kegiatan lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Permasalahan yang dihadapi adalah para pelaku usaha perkebunan belum sepenuhnya memahami tentang mekanisme perencanaan dan pengajuan proposal secara on line. Solusi yang diambil pertemuan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait.

Menghadiri Pertemuan Percepatan Kegiatan T.A. 2015 dan Persiapan Kegiatan T.A 2016 Ditjen PSP, ICC-Bogor 4-5 September 2015


Mengikuti Rapat Finalisasi RKA-K/L Ditjen PSP T.A. 2016 tanggal 3-5 November 2015, Tempat The Royal Surakarta Heritage Solo

116

Rapat Pertemuan Sinkronisasi Penertiban Aset Nara Sumber dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

5)

Rapat Pertemuan Sistem Akuntansi Instansi Nara Sumber dari KPPN Bandung I (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)

Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (DK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- (100%),- dengan realisasi kebutuhan

fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah inventarisasi data pupuk

bersubsidi

untuk

sektor

perkebunan

tahun

2016

di

15

Kabupaten/Kota (Kabupaten Bandung Barat, Bandung, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Subang, Purwakarta, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Garut, Ciamis, Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya). Outcome tersedianya data alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di 15 Kabupaten/Kota. Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat perkebunan dalam menyusun rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK). Solusi yang diambil pertemuan koordinasi dan pendampingan secara berkala.

Pertemuan Diseminasi Teknologi Sarana Budidaya Narasumber dari PPTK Gambung, Bandung 17 Maret 2015


117

Pembinaan Penyusunan rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK) di Kabupaten Kuningan 6)

Kegiatan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) (DK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.000.000,realisasi anggaran sebesar Rp. 22.000.000 (100,00 %),- dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah supervisi dan Pembinaan Aspek Pembiayaan melalui PUAP di 10 Kabupaten. Outcome adalah terbinanya gapoktan peserta PUAP di 10 Kabupaten/Kota. Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya akses permodalan bagi pelaku usaha perkebunan. Solusi yang diambil meningkatkan akses permodalan bagi petani dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Pembahasan PUAP Perkebunan bertempat di Sekretariat PUAP Jabar, Kantor BPTP, pada tanggal 29 September 2015

Inventarisasi dan Pendataan Peserta PUAP di Kabupaten Garut bersama Ibu Kepala Dinas dan Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Garut 15 Oktober 2015

Pembinaan terhadap Gapoktan Mekar Asih (Komoditas Teh), Desa Banyuasih Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya 16 Oktober 2015

Pembinaan terhadap Gapoktan Pancer Mekar (Komoditas Teh), Desa Cipancar Kab Sumedang 4 Desember 2015


118

5.

Sumber dan Jumlah Anggaran Rincian jumlah anggaran dan sumbernya dari dana Dekonsentrasi yang diterima

tahun 2015, adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.2 berikut ini: Tabel 5.2 Tabel Sumber dan Jumlah Anggaran Dana Dekonsentrasi yang Diterima Tahun 2015 PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN 1

Jumlah Anggaran

Realisasi

(Rp)

(%)

(Fisik)

3

4

5

TOTAL Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Perkebunan

5.035.977.000

4.755.388.800

94,43

98,43

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

3.334.352.000

3.277.674.000

98,30

100,00

444.643.000

443.945.500

99,84

100,00

2.889.709.000

2.833.728.500

98,06

100,00

1.201.625.000

978.160.000

81,40

93,41

202.000.000

136.153.700

67,40

90,00

50.000.000

44.308.000

88,62

100,00

471.325.000

438.371.050

93,01

100,00

254.800.000

213.825.000

83,92

90,00

223.500.000

145.502.250

65,10

85,00

500.000.000

499.554.800

99,91

100,00

Kegiatan Pengelolaan Air irigasi untuk Pertanian (DK) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (DK)

72.340.000

72.220.000

99,83

100,00

68.000.000

68.000.000

100,00

100,00

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin

22.000.000

22.000.000

100,00

100,00

1


2

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (DK) Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (07) Ditjen PPHP Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 1 Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik (DK) 2 Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional (DK) 3 Kegoiatan Pengembangan usaha dan Investasi (DK) 4 Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (DK) 5 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2HP (DK) Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (08) Ditjen PSP Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 1 2

3

2

Realisasi Keuangan


119

PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN

Jumlah Anggaran

1

2

Realisasi Keuangan

Realisasi

(Rp)

(%)

(Fisik)

3

4

5

Pertanian (DK)

4.

5.

6.

6.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (DK) Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

303.660.000

303.334.800

99,89

100,00

12.000.000

12.000.000

100,00

100,00

Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

22.000.000

22.000.000

100,00

100,00

Permasalahan dan Solusi Bantuan APBN yang bersifat stimulan tidak ditindak lanjuti pada tahun berikutnya oleh

Kab/Kota melalui dana APBD II, hal ini terjadi secara terus menerus setiap tahun akibatnya program pengembangan agribisnis di perdesaan untuk dana monev sangat minim. Solusi yang dilakukan antara lain adalah setiap bantuan APBN yang bersifat stimulan perlu ditindaklanjuti melalui kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh dana APBD II sehingga

perkembangan kegiatan dapat diikuti perkembangannya; kemudian dukungan

anggaran Dekonsentrasi seyogyanya dikoordinasikan dengan tingkat Provinsi; Perlu adanya pengawalan

dan

evaluasi

dalam

proses

pelaksanaan

kegiatan baik ketika

kegiatan

berlangsung maupun setelah melewati tahun berjalan.


120

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A.

Kerjasama Antar Daerah Kerjasama

antar

daerah

dilakukan

melalui

Forum

MPU

dan

koordinasi

program/kegiatan lintas OPD Provinsi. Adapun beberapa kegiatan kerjasama antar daerah yang dilakukan selama tahun 2015, antara lain adalah: -

Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Bersertifikat;

-

Kunjungan kerja dalam rangka adopsi teknologi budidaya tanaman perkebunan ke beberapa daerah, antara lain: Jawa Timur, Bali dan NTB

B.

Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Kerjasama

Daerah dengan Pihak Ketiga dalam pengertian substansi teknis

perkebunan selama kurun waktu 2015 tidak dilakukan secara khusus, kecuali terkait dengan urusan

administrasi

dan

pemeliharaan

sarana-prasarana

aparatur,

khususnya

jasa

kebersihan dan keamanan. C.

Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah Pelaksanaan kebijakan program pembangunan sub sektor perkebunan setiap tahunnya dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan yang melibatkan banyak pihak,

baik masyarakat,

kabupaten/kota

hingga

lembaga

pemerintah sejak pemerintahan desa, kecamatan,

pemerintah provinsi,

serta

lembaga

non pemerintah seperti

perusahaan, perguruan tinggi dlsb. Rumusan kebijakan pembangunan yang dihasilkan dari mekanisme perencanaan yang sistematis tersebut dalam pelaksanaannya perlu dikawal melalui koordinasi sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi, sehingga indikator kinerja yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan dapat terus dikawal tolok ukur pencapaiannya secara optimal, guna mewujudkan proses pembangunan perkebunan yang berkualitas secara berkesinambungan. Berbagai upaya pengawalan pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan selama tahun 2015 tersebut telah dilakukan antara lain melalui: Koordinasi monitoring antar lembaga terkait baik pusat maupun daerah (provinsi dan Kab/Kota), pelaksanaan evaluasi capaian kinerja secara bertahap (Bulanan, triwulanan, semester dan tahunan), pemantauan melalu sistem pelaporan kegiatan, yang diakhiri dengan penyusunan dokumen pelaporan (LKPJ, LPPD, LKIP, Laporan Tahunan, Laporan Sismontep, Laporan Bulanan).


121

D.

Pembinaan Batas Wilayah Pembinaan batas wilayah Jawa Barat, khususnya dengan wilayah Jawa Tengah, Banten dan DKI Jakarta, memiliki beberapa keterkaitan dengan kepentingan pembangunan sub sektor perkebunan, antara lain: -

Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (Penjarahan, Kebakaran, Kerusakan Lahan, Serangan Hama Penyakit)

-

Pengawasan peredaran benih bersertifikat antar wilayah;

-

Distribusi dan pemasaran hasil produk perkebunan antar wilayah. Upaya

pembinaan batas wilayah tersebut sejauh ini dikooordinasikan oleh

sekretariat daerah, melalui panduan beberapa fokus kegiatan yang dilaksanakan lintas OPD terkait. E.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Berbagai kasus bencana yang bersifat gangguan usaha perkebunan (GUP) sejauh ini adalah berupa (Penjarahan, Kebakaran, Keruksakan Lahan, longsor, banjir, dan Serangan Hama Penyakit). Adapun upaya penanganan kasus bencana serupa itu telah dilakukan melalui pendekatan: sosialisasi penanganan bencana secara swadaya, penegakan peraturan dan penerapan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran, pemberlakukan peringatan dini untuk beberapa kasus yang diperkirakan akan terjadinya bencana, serta pencegahan akibat dampak anomali iklim.

F.

Pengelolaan Kawasan Khusus Beberapa

aktivitas

pengelolaan

kawasan

khusus

yang

melibatkan

Dinas

Perkebunan selama tahun 2015, antara lain: -

Partisipasi dalam pengendalian pada DAS Citarum, DAS Cimanuk, dan DAS Ciliwung, untuk mengurangi banjir dan sedimentasi, yaitu dengan melakukan penanaman komoditas

perkebunan pada

beberapa

lokasi yang rawan bencana dan rawan

sedimentasi di sepanjang DAS-DAS tersebut. -

Persiapan pengelolaan kawasan Geopark di daerah Ciletuh Sukabumi, sebagai kawasan uji

coba

pengembangan daerah terpencil

sekaligus

penanggulangan kemiskinan

masyarakat. G.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Beberapa

upaya

yang

dilakukan

oleh

Dinas

Perkebunan

terkait

dengan

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain adalah dalam hal penanganan perselisihan pengelolaan lahan HGU oleh masyarakat sekitar perkebunan.


122

Penanganan ketertiban umum lainnya yang dilakukan adalah berupa partisipasi dalam

berbagai

dikoordinasikan

acara oleh

penyelenggaraan

Sekretariat

Daerah

ketentraman Provinsi

Jawa

dan

ketertiban

Barat,

umum

yang

maupun keterlibatan

spontanitas dalam aktivitas masyarakat sekitar, terutama di lokasi UPTD yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Barat.


123

BAB VII PENGHARGAAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA Selama kurun waktu tahun 2015 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berikut stakeholder perkebunan di Jawa Barat, telah menerima beberapa penghargaan sebagai berikut: No 1.

Nama Penghargaan Kelompok

Tani

Berprestasi

Dari Direktur

Jenderal

Perkebunan

Penerima Kel

Tani

Cucuk

Dalam Rangka

Subur

Manis

Goong,

Ds.

Susukanlebak,

Kec.

Susukanlebak,

Kab.

Hari

Perkebunan

Tingkat Nasional

Cirebon 2.

Kelompok

Tani

Berprestasi

Direktur Jenderal Perkebunan

Kel

Tani

Sindang

Huludayeuh,

Ds.

Sindanglaut,

Kec.

Lemahabang,

Kab.

Hari Perkebunan Tingkat Nasional

Cirebon 3.

LKIP mendapat nilai AA

Kementerian PAN RB


Dinas

Perkebunan

Provinsi Jawa Barat

124

BAB VIII PENUTUP Pelaksanaan Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018, Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tahun 2015, serta berbagai dokumen perencanaan terkait lainnya yang berlaku menurut ketentuan yang ada. Penyelenggaraan

Pembangunan Sub Sektor

Perkebunan Jawa Barat Tahun 2015

dilakukan sesuai dengan tugas pokok Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perkebunan, berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan fungsi: 1.

Penyelenggaraan perumusan

dan

penetapan kebijakan teknis urusan perke bunan meliputi

produksi perkebunan, pengembangan SDM kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan. 2.

Penyelenggaraan kelembagaan

urusan

dan

perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM ,

permodalan,

pengembangan

dan

pengendalian

perkebunan

serta

pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan. 3.

Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas-tugas

perkebunan

meliputi

produksi

perkebunan,

pengembangan SDM, kelembagaan dan permodalan, pengembanga n dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan. Dasar kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan dilaksanakan sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018, yaitu yaitu “Jawa Barat Maju Untuk Semua”, dan kemudian dijabarkan kedalam Misi-2 RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan”, yang memiliki Tujuan: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah, dengan Sasaran: (1) Memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan dan regional; (2) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi; (3) Memperkuat UMKM dan meningkatkan daya saing usaha; maka Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi

yang dituangkan dalam

Rencana

Strategis (Renstra) Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018 yaitu “Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing”. Dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perkebunan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) Misi, sebagai berikut: Misi I

:

Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan


125

Misi II

:

Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan

Misi III

:

Meningkatkan Mutu hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan

Dari ke-tiga Misi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 4)

Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan Secara Optimal Dan Berkualitas;

5)

Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara Berkelanjutan;

6)

Meningkatkan Daya Saing Produk Perkebunan; Adapun dari ke-tiga tujuan pembangunan Sub Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018 tersebut memiliki sasaran sebagai berikut: 8)

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan;

9)

Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat;

10) Terjaganya Proporsi Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan; 11) Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan; 12) Menurunnya Intensitas Serangan OPT Perkebunan; 13) Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Perkebunan sesuai SNI; 14) Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan. B.

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana tersebut diatas,

maka diperlukan suatu strategi pembangunan serta arah kebijakan pembangunan yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2013-2018. Berdasarkan pertimbangan perkembangan lingkungan strategis, maka telah dirumuskan 7 (tujuh) strategi pelaksanaan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat selama tahun 20132018 sebagai berikut : 10. Optimalisasi

pemanfaatan

faktor-faktor

produksi

dan

fokus

pengembangan komoditas

perkebunan; 11. Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan; 12. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman perkebunan; 13. Optimalisasi

pelayanan

sertifikasi

benih

dan

pengawasan

peredaran

benih

tanaman

perkebunan; 14. Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan; 15. Meningkatkan indeks NTP perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan kinerja pelaku dan kelembagaan usaha perkebunan; 16. Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT ; 17. Meningkatkan jumlah pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI; LKPJ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

126

18. Meningkatkan penguasaan pasar ekspor dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan Adapun kebijakan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, dengan memperhatikan aspek urusan dan kewenangan Bidang Perkebunan, dirumuskan dalam 11 (sebelas) kebijakan berikut ini: 10. Peningkatan

pemanfaatan

faktor-faktor

produksi

melalui

intensifikasi.

Rehabilitasi

dan

peremajaan komoditas strategis 11. Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana produksi secara berkelanjutan 12. Peningkatan

produktivitas

balai

benih

dan

pemberdayaan

penangkar

benih tanaman

perkebunan 13. Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan peningkatan pengawasan jaringan peredaran benih 14. Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan 15. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengolahan 16. Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta ramah lingkungan 17. Peningkatan kemampuan dalam penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI 18. Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan Dalam tahun 2015, dasar kebijakan pembangunan perkebunan tersebut dijabarkan kedalam: 11 program dan 45 kegiatan yang difasilitasi dengan anggaran APBD 2015, serta 3 program dan 22 kegiatan yang difasilitasi oleh anggaran APBN tahun 2015. APBD Tahun Anggaran 2015 untuk pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat adalah sebesar Rp. 60.186.742.841,-, yaitu terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 18.741.796.916,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 41.444.945.925,Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dari Retribusi Penjualan Hasil Kebun Dinas, yaitu sebesar Rp. 195.500.000,- Adapun untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 41.444.945.925,- tersebut terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.117.440.750,- ; Belanja Barang/Jasa sebesar Rp 29.027.416.375,-; dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.300.088.800,-. Pada Tahun Anggaran 2015, terdapat alokasi Dana Tugas Pembantuan APBN yang diterima Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp 111.411.350.000,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 76.855.329.021,- atau sekitar 68,98%, dan realisasi fisik sebesar 81,21%. Sedangkan alokasi

Dana

Dekonsentrasi

APBN

yang


diterima

Dinas

Perkebunan adalah sebesar

Rp

127

5.035.977.000,-, dengan realisasi sebesar Rp 4.755.388.800,- atau sekitar 94,43% dengan realisasi fisik sebesar 98,43%. Upaya pencapaian target pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat tahun 2015 telah dilakukan secara optimal, namun berbagai kendala pelaksanaan masih ditemukan, baik bersifat teknis maupun administratif. Kondisi-kondisi serupa itu terus diupayakan perbaikannya secara berkelanjutan.

Bandung,

Januari 2016

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT,

H. ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc. Pembina Utama Muda NIP. 19580516 198603 1 003


128

BAB I PENDAHULUAN. A. Dasar Hukum

Recommend Documents