BAB I PENDAHULUAN. 3. LANDASAN HUKUM Dasar hukum pembuatan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun mengacu kepada :

BAB I PENDAHULUAN

I.

LATAR BELAKANG Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah dan keuangan daerah, sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas pemerintah daerah saat ini dan di masa yang akan datang dituntut untuk memiliki prakarsa kemandirian dan inisiatif mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan kewenangan. Dalam

mendukung fungsi pemerintahan di atas, maka merujuk pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka perlu disusun dokumen perencanaan lima tahunan dalam bentuk perencanaan strategis yang dalam hal ini dibuat untuk kurun waktu 2015 – 2014 yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, program dan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Atas dasar tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam rangka mewujudkan sinkronisasi sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2011 sampai dengan 2014 menyusun Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2011 – 2014 dengan mengacu kepada prinsip mudah, sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2011 – 2014 ini merupakan perubahan terhadap Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2010 – 2014 sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang tertuang dalam Perda No 3 tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

2.

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2011 sampai

dengan 2014 dengan maksud mewujudkan sinkronisasi sinergi dan berkelanjutan perencanaan Dinas Pendapatan

Daerah Kota Bogor tahun 2011 – 2014, adapun

tujuannya adalah tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor.

3.

LANDASAN HUKUM Dasar hukum pembuatan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

tahun 2011 – 2014 mengacu kepada :

1

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

2

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2009 Nomor 7 seri E) 16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2010 Nomor 1 Seri D). 17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 20102014 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2010 Nomor 3 Seri E).

4.

HUBUNGAN RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor disusun berdasarkan

Renstra Kota Bogor dan Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010 – 2014, artinya bahwa penyusunan Renstra ini sejalan dengan dokumen perencanaan di atas dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronitas perencanaan. Secara umum hubungan antara rencana strategis Dinas Pendapatan Daerah digambarkan dalam bagan berikut : Gambar 1.1.Diagram Alur Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJM

Nasional

Bogor

Pedoman

RPJMD Kota

Diperhatikan

Bogor

RKPD Kota

RENSTRA SKPD

Pedoman

RAPBD

Pedoman

RKASKPD

APBD

Bogor Diacu bahan

RPJP Kota

Pedoman bahan

Diacu

Diperhatikan

RPJP

Nasional

Pedoman

RENJA SKPD

3

RINCIAN APBD

5.

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2011 –

2014, terdiri dari : Bab I

:

Pendahuluan Latar Belakang Maksud dan Tujuan Landasan Hukum Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sistematika Penulisan

Bab II

:

Gambaran Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor 2.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor 2.3. Kondisi Organisasi

Bab III

:

Isu-Isu Strategis 3.1. Isu Strategis 3.2. Evaluasi dan Analisis 3.3. Prediksi Pelaksanaan Tupoksi 5 Tahun ke Depan

Bab IV

:

Visi, Misi, Tujuan, Stategis dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor Visi dan Misi Kota Bogor Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor Tujuan, Sasaran, Strategis

Bab V

:

Rencana Kinerja Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendataan Indikatif 5.1. Program dan Kegiatan Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor 5.2. Perencanaan Pembiayaan 5.3. Indikator Kinerja Program

Bab VI

:

Penutup

4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR

1.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor Sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kota Bogor telah menjabarkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Atas dasar ketentuan tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor dipecah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Mengingat beban tugas yang semakin berat dengan pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum maka Organisasi Perangkat Dinas Pendapatan Daerah perlu ditunjang dengan jabatan struktural yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga beban tugas kedinasan dapat dilaksanakan secara merata oleh pejabat struktural yang mengemban. Adapun struktur organisasi perangkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor terdiri atas : 1.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor.

2.

Sekretaris, membawahi : a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b) Kepala Sub Bagian Keuangan c) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3.

Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahi : a) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data b) Kepala Seksi Pendataan c) Kepala Seksi Penilaian

4. Kepala Bidang Penetapan, membawahi: a) Kepala Seksi Penghitungan b) Kepala Seksi Pembukuan c) Kepala Seksi Penagihan 5.

Kepala Bidang Pengendalian, membawahi : a) Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penertiban b) Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi c) Kepala Seksi Penyuluhan dan Keberatan

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Bogor digambarkan sebagai berikut :

5

Daerah Kota

6

2.

Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sebagaimana mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Otonomi Daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan

Daerah Kota Bogor mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian urusan di bidang Pendapatan Daerah. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah sbb : 1. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah. 2. Fungsi Pokok : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pendapatan Daerah : a. Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi Sekretariat, Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Bidang Penetapan, serta Bidang Pengendalian.

7

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pajak Daerah. c. Merumuskan kebijakan rencana pengelolaan dan program kerja Dinas Pendapatan Daerah. d. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan. f. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja. g. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pajak Daerah. h. Merumuskan petunjuk teknis pembinaan bidang Pajak Daerah. i.

Merumuskan perencanan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, dan bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

j.

Mengkaji bahan penetapan kebijakan pengawasan melekat di Bidang Pajak Daerah.

k. Melaksanakan

pengawasan,

pengendalian,

pembinaan

dan

mengevaluasi di bidang Pajak Daerah. l.

Melaksanakan kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga dan luar negeri yang berkaitan dengan bidang pajak dearah seizin Walikota.

m. Memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannnya. n. Mengarahkan RKA dan DPA serta mengendalikan DPA. o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. q. Menyususn laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan. r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Sekretaris : a. Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. b. Menyusun rencana dan program kerja sekretariat. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 8

d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan. e. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja. f. Mengkoordinasikan penyusunan progran kerja, penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan Dinas. g. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi

perencanaan

kepegawaian,

dan

pengelolaan

perlengkapan,

keuangan,

administrasi kearsipan,

umum,

aset

dan

kerumahtanggaan. h. Memfasilitasi pelayanan di bidang kesekretariatan lingkup Dinas. i.

Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk / keluar maupun naskah Dinas.

j.

Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan.

k. Mengkoordinasi penyusunan naskah rancangan produk hukum daerah di bidang pajak daerah. l.

Memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak / elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan bidang kewenangannya.

m. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas secara periodik dan insidentil. n. Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). o. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) beserta indikator kinerja Dinas Pendapatan Daerah. p. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA lingkup dinas. q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. r. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. s. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat. t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 9

b. Menyusun rencana dan Program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. d. Membimbing, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja. e. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. f. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset dan kerumahtanggaan. g. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU), pengadaan barang dan aset lingkup Dinas. h. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan aset dinas. i.

Melaksanakan SDM meliputi usulan kebutuhan, pemanfaaatan dan pendayagunaan pegawai.

j.

Melaksanakan usulan pengembangan SDM melalui Diklat atau pelatihan teknis, tugas belajar, izin belajar dan lainnya.

k. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusuna DUK, Nominatif pegawai, penyiapan DP3, pembuatan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUM PTK), pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pengurusan pembuatan Karis / Karsu, Karpeg, Askes, pembuatan absen pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya. l.

Melaksanakan urusan protokol, pengaturan penerimaan tamu, rapat dan perjalanan pimpinan serta akomodasi.

m. Membuat laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil kepada atasan langsung. n. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA. 10

o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. q. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Kepala Sub Bagian Keuangan : a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan. b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan dan tugas kepada bawahan. d. Membimbing, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja. e. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Keuangan. f. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran. g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

yang meliputi

penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran, dan penyetoran pendapatan. h. Melaksanakan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. i.

Melaksanakan akuntansi pelaksanaan anggaran belanja dan evaluasi serta penyusunan laporan keuangan dinas.

j.

Mengelola gaji dan tunjangan pegawai.

k. Menerima, menghimpun, dan melaporkan penerimaan Pajak Daerah.

11

l.

Membantu pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD.

m. Mengkoordinir penyusunan RKA dan DPA lingkup dinas. n. Membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan / Neraca Dinas dan insidentil kepada atasan langsung. o. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA. p. Melaksanakan koordinasi dengan onstansi terkait. q. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. r. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan. s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan : a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan dan tugas kepada bawahan. d. Membimbing, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja e. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. f. Menyusun rencana dan program kerja serta anggaran Dinas. g. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( ILPPD ) dan laporan lainnya di lingkup Dinas. 12

h. Melaksanakan penyusunan draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ), Rencana Kerja ( Renja ) dan Rencana Strategis (Renstra) lingkup Dinas. i.

Melaksanakan koordinasi dengan dengan lintas program dan lintas sektor dalam perencanaan kegiatan.

j.

Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan Dinas.

k. Melaksanakan pemutakhiran dan validasi data lingkup dinas. l.

Melaksanakan evaluasi dan monitoring hasil kegiatan program kerja lingkup Dinas.

m. Membuat laporan kegiatan Bulanan, triwulanan, tahunan dan insidentil kepada atasan langsung. n. Menyususn rencana pendapatan daerah dari sektor pajak. o. Menghimpun bahan koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dan retribusi daerah dengan SKPD penghasil. p. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) beserta indikator kinerja Dinas Pendapatan Daerah. q. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA. r. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. s. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. t. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

13

Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan : a. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran dan Pendataan yang meliputi Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data, Seksi Pendataan serta Seksi Penilaian. b. Menyusun rencana dan program kerja bidang pendaftaran dan pendataan. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan. e. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasill kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja. f. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pendaftaran dan Pendataan. g. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang pendaftaran dan Pendataan. h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendataan, pendaftaran dan pengolahan dta serta penilaian Wajib Pajak Daerah. i.

Melaksanakan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan pendataan, pendaftaran dan pengolahan data serta penilaian.

j.

Mengkoordinasikan penyusunan Standar Opersional Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) beserta indikator kinerja Bidang Pendaftaran dan Pendataan.

k. Mengkoordimasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). l.

Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya.

m. Merumuskan penyusunan RKA dan DPA serta mengendalikan DPA.

14

n. Melaksanakan koordinasi dengan dengan instansi terkait. o. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. p. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pendaftaran dan Pendataan. q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data : a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data. b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasill kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja. e. Menyusun konsep kebijakan teknis di Bidang Pendaftaran dan Pengolahan Data. f. Mengumpulkan bahan dan menyusun konsep pedoman serta petunjuk teknis di bidang Pendaftaran dan Pengolahan Data. g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data. h. Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pengolahan data Wajib Pajak. i.

Melaksanakan pemutakhiran data Wajib Pajak.

j.

Melaksanakan kegiatan pengukuhan dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ( NPWPD ) serta penghapusan Wajib Pajak Daerah.

15

k. Melaksanakan perencanaan,

pengembangan, pengelolaan sistem

informasi pajak daerah. l.

Melaksanakan penghimpunan, penyusunan dan pengolahan, serta penyajian informasi dan data Pajak Daerah.

m. Melaksanakan pencatatan terhadap formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak Daerah. n. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang sudah diterima maupun yang belum dari Wajib Pajak Dearah. o. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kepada Wajib Pajak. p. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) beserta indikator kinerja Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data. q. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA. r. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. s. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. t. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data. u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Kepala Seksi Pendataan : a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pendataan. b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendataan. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya menungkatkan produktivitas kerja. 16

e. Menyusun konsep kebijakan teknis di Bidang Pendataan. f. Mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pendataan. g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Pendataan. h. Melaksanakan pendataan potensi Wajib Pajak Daerah. i.

Melaksanakan peneguran terhadap wajib pajak daerah yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD ) dan wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

j.

Melaksanakan pemantauan dan penjaringan potensi pajka daerah.

k. Melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran data potensi pajak daerah. l.

Mengumpulkan bahan, data, dan informasi tentang kepatuhan pepajakan daerah.

m. Menyusun dan mengumpulkan informasi untuk bahan kebijakan penertiban potensi pajak daerah. n. Menyampaikan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD ). o. Mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk penyusunan rencana pendapatan dari sektor pajak daerah. p. Melaksanakan pengecekan dan uji potensi Pajak Daerah. q. Melaksanakan pembinaan terhadap para tugas pendataan. r. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) beserta indikator kinerja Seksi Pendataan. s. Menyususn RKA dan DPA serta melaksanakan DPA. t. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. 17

u. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. v. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan. w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Kepala Seksi Penilaian : a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Penilaian. b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penilaian. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya menungkatkan produktivitas kerja. e. Menyusun konsep kebijakan teknis di Bidang Penilaian. f. Mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis penilaian. g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Penilaian. h. Membantu

melaksanakan

pengelolaan

dan

pengendalian

atas

penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ( SPPT PBB ) beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ( DHKP ) Pajak Bumi dan Bangunan. i.

Melaksanakan pencatatan mengenai pembayaran / penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) ke Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran

j.

( DHKP ).

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) yang menggunakan Tanda Terima Sementara ( TTS ) oleh Petugas Pemungut ( kolektor ) PBB. 18

k. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan pemungutan PBB dengan instansi terkait. l.

Melaksanakan pengelolaan sistem pembayaran

( Payment Online

System ) PBB. m. Menghimpun administrasi pengelolaan PBB untuk bahan evaluasi dan penilaian kinerja PBB Kelurahan dan Kecamatan. n. Melaksanakan analisa dan penilaian pembayaran Pajak Daerah. o. Menyusun bahan untuk Penetapan Pajak secara jabatan. p. Menyususn RKA dan DPA serta melaksanakan DPA. q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. r. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. s. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Penilaian. t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Kepala Bidang Penetapan : a. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Penetapan yang meliputi Seksi Penghitungan, Seksi Pembukuan dan Seksi Penagihan. b. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Penetapan. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. d. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan bawahan. e. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. f. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penetapan. 19

g. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di Bidang Penetapan. h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penghitungan, pembukuan dan penagihan. i.

Melaksanakan

pembinaan

teknis

terhadap

penyelenggaraan

perhitungan, pembukuan dan penagihan. j.

Melaksanakan verifikasi dan menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ), Surat Tagihan Pajak Daerah, kurang bayar, kurang bayar tambahan, lebih bayar atau jumlah nilhil pajak daerah.

k. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya. l.

Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) beserta indikator kinerja Bidang Penetapan.

m. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA. n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. o. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. p. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan. q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Kepala Seksi Penghitungan : a. Memimpin pelaksanakan tugas Seksi Penghitungan. b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penghitungan. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasiln kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 20

e. Menyusun konsep kebijakan teknis di Bidang Perhitungan. f. Mengumpulkan bahan dan menyusun konsep pedoman serta petunjuk teknis pembinaan di Bidang penghitungan. g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Penghitungan. h. Melaksanakan penelitian dan penghitungan Pajak Daerah. i.

Menyusun konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah / Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar / Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan / Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar / Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

j.

Menyiapkan bahan dan membantu persiapan penilain dan / atau pemeriksaan.

k. Membuat dan menghimpun Nota Perhitungan Pajak Daerah. l.

Melaksanakan verifikasi pembayaran pajak daerah.

m. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) beserta indikator kinerja Seksi Penghitungan. n. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA. o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. q. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Penghitungan. r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Kepala Seksi Pembukuan : a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pembukuan. b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembukuan. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

21

d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya menungkatkan produktivitas kerja. e. Menyusun konsep kebijakan teknis di Bidang Pembukuan. f. Mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan di Bidang Pembukuan. g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Pembukuan. h. Menghimpun dan membukukan realisasi penerimaan Pajak Daerah. i.

Menyusun laporan realisasi dan piutang Pajak Daerah.

j.

Melaksanakan penyajian bahan penagihan piutang Pajak Daerah.

k. Membuat dan menghimpun kartu data dan administrasi realisasi Pajak Daerah. l.

Melaksanakan koordinasi pemantauan realisasi dan pembukuan penagihan pajak daerah.

m. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) beserta indikator kinerja Seksi Pembukuan. n. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA. o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. q. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pembukuan. r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Kepala Seksi Penagihan : a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Penagihan. b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penagihan. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 22

d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya menungkatkan produktivitas kerja. e. Menyusun konsep kebijakan teknis di Bidang Penagihan. f. Mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan di Bidang Penagihan. g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Penagihan. h. Menyampaikan Surat Tagihan Piutang Pajak Daerah. i.

Menyampaikan Surat Teguran atas keterlambatan pajak daerah.

j.

Melaksanakan penagihan pajak daerah.

k. Menyiapkan bahan penertiban. l.

Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) beserta indikator kinerja Seksi Penagihan.

m. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA. n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. o. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. p. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Penagihan. q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penertiban : a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan dan Penagihan. b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemeriksaan dan Penagihan. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya menungkatkan produktivitas kerja. 23

e. Menyusun konsep kebijakan teknis di Bidang Pemeriksaan dan Penagihan. f. Mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan di Bidang Pemeriksaan dan Penagihan. g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Pemeriksaan dan Penagihan. h. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atau penertiban Pajak Daerah. i.

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeriksaan atau penertiban Pajak Daerah.

j.

Melaksanakan pengendalian reklame insedentil.

k. Memproses penyerahan barang hasil pembongkaran atau penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku. l.

Melaksanakan pengumpulan data dan informasi tentang adanya pelanggaran peraturan perundang – undangan perpajakan.

m. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) beserta indikator kinerja Seksi Pemeriksaan dan Penertiban. n. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA. o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. q. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeriksaan dan Penertiban. r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Kepala Bidang Pengendalian : a. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian yang meliputi Seksi Pemeriksaan dan Penertiban, Seksi Analisa dan Evaluasi serta Seksi Penyuluhan dan Keberatan.

24

b. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengendalian. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. d. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan bawahan. e. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. f. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian. g. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di Bidang Pengendalian. h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, analisa, dan evaluasi, serta penyuluhan keberatan. i.

Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi kepatuhan wajib pajak daerah.

j.

Memantau dan merumuskan identifikasi pelanggaran perpajakan daerah.

k. Merumuskan kebijakan pengendalian penerimaan pajak daerah. l.

Merumuskan rancangan dasar kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

m. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan reklame. n. Merumuskan kebijakan pengendalian penerimaan pajak daerah. o. Merumuskan kebijakan atas surat permohonan keberatan ketetapan Pajak Daerah. p. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya. q. Mengkoordinasi

penyusunan

standar

RKA

dan

DPA

serta

mengendalikan DPA. r. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. s. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

25

t. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian. u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi : a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Analisa dan Evaluasi. b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Analisa dan Evaluasi. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya menungkatkan produktivitas kerja. e. Menyusun konsep kebijakan teknis di Bidang Analisa dan Evaluasi. f. Mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan di Bidang Analisa dan Evaluasi. g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Analisa dan Evaluasi. h. Melaksanakan analisa dan evaluasi pajak daerah. i.

Mengumpulkan bahan, mengkaji, dan menyusun konsep rancangan produk hukum pajak daerah.

j.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak daerah.

k. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi serta penyusunan konsep rancangan dasar pelaksanaan pemungutan pajak daerah. l.

Melaksanakan penelitian dan analisa terhadap kepatuhan pembayaran pajak daearah.

m. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan reklame. n. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) beserta indikator kinerja Seksi Analisa dan Evaluasi. o. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

26

p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. q. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. r. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Analisa dan Evaluasi. s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Keberatan : a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Keberatan. b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan dan Keberatan.. c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya menungkatkan produktivitas kerja. e. Menyusun konsep kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan dan Keberatan. f. Mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan di Bidang Penyuluhan dan Keberatan. g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Penyuluhan dan Keberatan. h. Melaksanakan penyuluhan tentang pajak daerah. i.

Menyiapkan jawaban atas pertanyaan dan pengaduan masyarakat, riset ilmiah, konsultasi perpajakan dan tugas pelayanan penyuluhan lainnya di bidang pajak daerah.

j.

Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas petugas pajak daerah.

k. Melaksanakan urusan dokumentasi peraturan perpajakan ataupun non perpajakan. l.

Menerima, melayani dan memproses surat permohonan keberatan ketetapan Pajak Daerah.

27

m. Mengumpulkan bahan, menganalisa, dan menyusun kebijakan terhadap pengajuan keberatan. n. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) beserta indikator kinerja Seksi Analisa dan Evaluasi. o. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA. p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. q. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. r. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Keberatan. s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

4.

Kondisi Organisasi Dinas Pendapatan Daerah didukung oleh jumlah pegawai, dengan kwantitas pegawai Dinas Pendapatan

Daerah Kota Bogor berjumlah 103

(seratus tiga) orang, yang terdiri dari : PNS

:

97 Orang

TKK :

6 Orang

Baik buruknya

suatu organisasi tidak terlepas dari Sumber daya

manusia, untuk itu dalam rangka menjalankan visi dan misinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor didukung oleh pegawai yang terdiri atas PNS (Gol I s/d IV) , dan Tenaga Kontrak Kerja. Sebagaimana tabel berikut :

28

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT NO UNIT KERJA JUMLAH PANGKAT / GOL (Orang) 1 Dispenda Kota Bogor PNS 1 Pembina Utama Muda / IVc Pembina Tk I / IV b 4 Pembina / IVa 5 Penata Tk I / III d 5 Penata / III c 3 Penata Muda Tk I / III b 15 Penata Muda / III a 21 Pengatur Tk I / II d 2 Pengatur / II c 8 Pengatur Muda Tk I / II b 3 Pengatur Muda / II a 28 Juru Tk I / Id Juru / I c Juru Muda Tk I / Ib 2 TKK Juru Muda / Ia 5 Jumlah 96 Sumber : Sekretariat Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2011 JUMLAH PEGAWAI

Dalam

rangka menunjang kompetensi dalam pelaksanaan tugas,

Sumber Daya Manusia Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor didukung oleh Pegawai dengan latar belakang pendidikan yang terdiri atas :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO

1

Unit Kerja

Dispenda

JUMLAH

JUMLAH PEGAWAI

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN S S S S D D D D S M M 2 1 4 3 2 1 D A P

PNS

8

37

0

4

0

0

39

4

7

TKK

0

1

0

0

0

0

1

0

4

4

0

0

40

4

11

103

8

38

0

Sumber : Sekretariat Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2011

29

Selain sumber daya manusia Dinas Pendapatan

Daerah Kota Bogor

ditunjang pula oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti gedung yang cukup representatif, tersedianya kendaraan operasional dinas baik roda 4 baik roda 2, serta peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup memadai.

5.

Sarana dan Prasarana Kantor

Secara umum gambaran sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor bidang

didistribusikan sesuai dengan kebutuhuan ruangan masing-masing

pada Dinas Pendapatan

Daerah

Kota Bogor, hal ini dapat terlihat

sebagaimana di bawah ini.

Tabel 2.3 Sarana Prasarana pada ruang Kepala Dinas

Tahun

Jumlah

Pembuatan/

Barang/

Pembelian

Register

5

6

7

8

Biro

Kayu/Kaca

1996

1 Buah

Baik

-

S. Tinggi

Jok/Besi

2005

9 Buah

Baik

Kursi Tamu ( Zice )

-

-

Jok/Kayu

1996

1 Set

Baik

4

Brand Kas

Gallath

Sedang

Besi

1996

1 Buah

Baik

5

Brand Kas

Lohiban

Sedang

Besi

1996

1 Buah

Baik

6

Pesawat Telepon

-

-

Metal

-

1 Buah

Baik

7

Meja Telepon

-

Kecil

Kayu

1996

1 Buah

Baik

8

Lemari Kayu

-

Besar

Kayu

1996

1 Buah

Baik

9

AC

Toshiba

-

Metal

2004

1 Buah

Baik

10

Lemari Es

Toshiba

Kecil

Metal

1999

1 Buah

Baik

11

Foto Walikota

-

-

-

2004

1 Buah

Baik

12

Foto Wakil Walikota

-

-

-

2004

1 Buah

Baik

13

Meja Rapat

-

Biro

Kayu

2004

1 Buah

Baik

14

TV

Polytron

20 inch

Metal

2004

1 Buah

Baik

15

Dispenser

Sanken

-

Metal

-

1 Buah

Baik

16

Jam Dinding

-

-

Metal

2004

1 Buah

Baik

17

Mesin Fax

Sharp

Buah

Metal

2009

1 Buah

Baik

No.

Nama

Barang/jenis

Merk

/

Urut

Barang

Model

1

2

3

4

1

Meja Tulis

-

2

Kursi Roda

3

Ukuran

Bahan

Keadaan Barang

30

UX - 73

Tabel 2.4 Sarana Prasarana pada Ruang Sekretaris

No.

Nama

Urut

Barang

1

Barang/jenis

Merk

/

Model 2

Ukuran

3

Bahan

4

Tahun

Jumlah

Pembuatan/

Barang/

Pembelian

Register

5

6

Keadaan Barang

7

8

1

Meja Tulis

-

Biro

Kayu/Kaca

2005

1 Buah

Baik

2

Kursi Tamu ( Sice )

-

-

Jok/kayu

2005

1 Set

Baik

3

Papan Struktur

-

Besar

Fornika

2005

1 Buah

Baik

4

Kursi Roda

Isebel

-

Jok/Besi

2007

1 Buah

Baik

5

Lemari

-

-

Kayu/Kaca

2008

1 Buah

Baik

6

AC

Fuji

-

Metal

2008

1 Buah

Baik

7

Kursi Lipat

Chitose

-

Metal

2008

3 Buah

Baik

8

TV

Polytron

20 inch

Metal

2008

1 Buah

Baik

9

Mesin Fax

-

Metal

2009

1 Buah

Baik

Tahun

Jumlah

Pembuatan/

Barang/

Pembelian

Register

Sharp

Tabel 2.5 Sarana Prasarana Ruang Rapat

No.

Nama

Urut

Barang

1

Barang/jenis

Merk

/

Model 2

Ukuran

3

Bahan

5

6

7

Keadaan Barang

9

11

1

Meja Rapat

-

1/2 Biro

Kayu/Kaca

1994

10 Buah

Baik

2

White Board

-

Besar

Pornica

1995

1 Buah

Baik

3

Kursi Roda

Uchinho

S. Tinggi

Jok/Besi

1995

10 Buah

Baik

4

AC

Nasional

-

Metal

1996

2 Buah

Baik

5

Kursi Lipat

Chitose

-

Metal

2005

30 Buah

Baik

6

Garuda

-

Sedang

-

2005

1 Buah

Baik

7

Foto Presiden

-

Sedang

-

2005

1 Buah

Baik

8

Foto Wakil Presiden

-

Sedang

-

2005

1 Buah

Baik

9

Piagam

-

-

-

2007

13 Buah

Baik

31

10

Foto-Foto Kepala

-

-

-

2007

9 Buah

Baik

11

Sound System

Kevin

-

Metal

2006

1 Set

Baik

Tabel 2.5 Sarana Prasarana Ruang Tata Usaha Kepala Dinas Tahun

Jumlah

Pembuatan/

Barang/

Pembelian

Register X)

5

6

7

8

1/2 Biro

Kayu/Kaca

2001

2 Buah

Baik

Uchinho

S. Tinggi

Jok/Besi

1995

1 Buah

Baik

Kursi Lipat

Chitose

-

Metal

1995

3 Buah

Baik

Komputer

HP

-

Metal

1995

1 Set

Baik

-

Metal

2009

1 Buah

Baik

-

Metal

2009

1 Buah

Baik

No.

Nam a

Urut

Barang

Model

1

2

3

4

1

Meja Tulis

-

2

Kursi Roda

3 4

5

6

Barang/jenis

Printer

Mesin Fotokopi

Merk

/

Epson LX 300+ Cannon IR 2022N

Ukuran

Bahan

Keadaan Barang

7

I Phone

-

-

Metal

1995

1 Buah

Baik

8

White Board

-

-

Pornika

1995

1 Buah

Baik

9

Kipas Angin Dinding

-

-

Metal

1995

1 Buah

Baik

10

Jam Dinding

-

-

Metal

1995

1 Buah

Baik

11

Lemari

-

-

Kayu/Kaca

1995

1 Buah

Baik

12

Filling Kabinet

Brother

4 Laci

Metal

2005

2 Buah

Baik

Kecil

Metal

2004

1 Set

Baik

13

Sab Wofer

Simbada 7100

14

Mesin Fax

Panasonic

-

Metal

2003

1 Buah

Baik

15

Dispenser

Sanken

-

Metal

2004

1 Buah

Baik

Tabel 2.5 Sarana Prasarana Ruang Staf Sekretariat 32

No.

Nama

Urut

Barang

Barang/jenis

Merk

/

Model

Tahun Ukuran

Bahan

Pembuatan/ Pembelian

Jumlah Barang/

Keadaan

Register

Barang

X)

1

2

3

4

5

6

7

1

Mesin Tik

Olyvetty

17 Inc

Metal

1989

1 Buah

2

Mesin Tik

Olimpia

17 Inc

Metal

1988

1 Buah

3

Filling Kabinet

Bostinco

5 Laci

Metal

1998

2 Buah

4

Filling Kabinet

Goodray

4 Laci

Metal

1997

1 Buah

Kurang Baik

5

Filling Kabinet

Yunika

4 Laci

Metal

1986

1 Buah

Kurang Baik

6

Filling Kabinet

Brother

4 Laci

Metal

1993

1 Buah

Kurang Baik

7

Filling Kabinet

Bostinco

4 Laci

Metal

1999

1 Buah

Kurang Baik

8

Rool Opack

Bostinco

6 Lemari

Metal

1982

2 Buah

Kurang Baik

9

Rool Opack

Lion

6 Lemari

Metal

1993

1 Buah

Kurang Baik

10

Meja Tulis

-

Biro

Kayu

1982

1 Buah

Kurang Baik

11

Meja Tulis

-

Biro

Kayu/Kaca

1983

1 Buah

Kurang Baik

12

Meja Tulis

-

Biro

Kayu/Kaca

2005

1 Buah

Kurang Baik

13

Meja Tulis

-

Biro

Kayu/Kaca

2006

1 Buah

14

Meja Tulis

-

1/2 Biro

Kayu

-

2 Buah

Baik

15

Meja Tulis

-

1/2 Biro

Kayu/Kaca

2005

5 Buah

Baik

16

Kursi Tamu ( Zice )

-

-

Jok/Kayu

2005

1 Set

Baik

17

Kursi Lipat

Chitose

-

Metal

-

10 Buah

Baik

18

Kursi Roda

-

S Tinggi

Jok/Besi

-

1 Buah

Baik

19

Lemari Kayu/Kaca

-

Besar

Kayu/Kaca

-

1 Buah

Baik

20

Meja Komputer

-

1/2 Biro

Kayu

-

4 Buah

Baik

21

Kursi Roda

-

-

Jok/Besi

-

1 Buah

Kurang Baik

22

Meja Tulis

-

1/2 Biro

Kayu/Kaca

2004

2 Buah

Baik

23

Kursi Roda

-

S Tinggi

Jok/Besi

2006

1 Buah

Baik

24

Kursi Roda

-

S Pendek

Metal

2006

1 Buah

Baik

25

Kipas Angin Gantung

Uchida

-

Metal

2006

2 Buah

Baik

26

Meja Komputer

Kristal

1/2 Biro

Kayu

2006

1 Buah

Baik

27

Kursi Roda

Isebel

S Tinggi

Jok/Besi

2007

4 Buah

Baik

28

Komputer

DEL

-

Metal

2008

1 Unit

Baik

29

Komputer

Samsung

-

Metal

-

2 Unit

Baik

30

Printer

Canon IP 1980

-

Metal

-

2 Buah

Baik

31

Printer

-

Metal

-

1 Buah

Baik

32

Alat Pemadam Api

Gunnebo

-

Metal

-

1 Buah

Baik

33

Lemari Sorok

-

-

Kayu

-

1 Buah

Kurang Baik

Epson 2180

LQ

8

Kurang Baik

33

34

Komputer

35

Printer

Acer

Aspira

M5641 Canon Pixma iP1980

-

Metal

2009

1 Unit

Baik

-

Metal

2009

3 Buah

Baik

Tabel 2.6 Sarana Prasarana Ruang Kas

Barang/jenis

Merk

Jumlah

Nama

Urut

Barang

Model

1

2

3

4

5

6

7

1

Mesin Tik

Olivetty

16 Inc

Metal

1980

1 Buah

2

Mesin Register

Sharp

-

Metal

1990

1 Buah

Baik

3

Lemari

-

2 Pintu

Kayu

-

1 Buah

Baik

4

Meja Tulis

-

1/2 Biro

Kayu

-

4 Buah

Baik

5

Kursi Lipat

Chitose

-

Metal

1997

4 Buah

Baik

6

Kursi Roda

CD. 102

-

Metal

1997

2 Buah

Baik

7

Rak Arsip (Krotase)

-

Panjang

Kayu/Kaca

-

3 Buah

Baik

8

Meja Komputer

-

1/2 Biro

Kayu

1997

1 Buah

Baik

9

Filling Kabinet

Goodray

4 Laci

Metal

1997

1 Buah

Baik

10

Filling Kabinet

Brother

4 Laci

Metal

2005

2 Buah

Baik

11

Filling Kabinet

Brother

4 Laci

Metal

-

1 Buah

Baik

12

Kipas Angin

-

-

Metal

-

1 Buah

Baik

13

Lemari Besi

Brother

2 Pintu

Besi

-

2 Buah

Baik

14

Komputer

HP. L 1506

-

Metal

2006

1 Unit

Baik

15

Meja Komputer

-

1/2 Biro

Kayu

2006

1 Buah

Baik

16

Mesin Hitung Uang

-

Metal

2009

1 Buah

Baik

17

Mesin Register

Posiplex

-

Metal

-

1 Buah

Baik

18

Printer

Epson LQ. 2180

-

Metal

2008

1 Buah

Baik

19

Printer

Epson LX 300+

-

Metal

-

1 Buah

Baik

20

Komputer

GTS Melinia

-

Metal

-

1 Buah

Baik

21

Stempel Spanduk

-

-

-

1 Buah

Baik

22

Komputer

2009

1 Unit

Baik

Top

/

Tahun

No.

M5641

Bahan

Pembuatan/ Pembelian

Counter

9600

Acer

Ukuran

Aspira

-

Metal

Barang/

Keadaan

Register

Barang

X) 8

34

23

Canon Pixma iP

Printer

1980

-

Metal

2009

1 Buah

Baik

Tabel 2.7 Sarana Prasarana Ruang Penyimpan Barang /Benda Berharga

No. Urut

Nama Barang/jenis Barang

Merk

/

Model

Ukuran

Bahan

Tahun

Jumlah

Pembuatan/

Barang/

Pembelian

Register X)

Keadaan Barang

1

2

3

5

6

7

9

11

1

Meja Tulis

-

1/2 Biro

Kayu

1996

2 Buah

Baik

2

Kursi Lipat

Chitose

-

Metal

1996

5 Buah

Baik

3

Kursi Tangan

-

-

Jok/Besi

2001

1 Buah

Baik

4

Rak Besi

-

-

Besi

-

9 Buah

Baik

5

Mesin Tik

Remington

-

Metal

1982

1 Buah

Baik

-

-

Besi

1982

4 Buah

Rusak

Fernuma

-

Besi

1991

1 Buah

Baik

Fernuma

-

Besi

1991

3 Buah

kurang Baik

Fernuma

-

Besi

2001

2 Buah

Baik

Bravo

-

Besi

2007

1 Buah

Baik

-

-

Kayu/Besi

-

3 Buah

Baik

Mesin 6

Perporasi Manual Mesin

7

Perporasi Manual Mesin

8

Perporasi Listrik Mesin

9

Perporasi Manual Mesin

10

Perporasi Manual

11

Meja Perporasi

12

Kursi Roda

-

S Pendek

Metal

2001

1 Buah

Baik

13

Komputer

HP

-

Metal

2006

1 Unit

Baik

-

1/2 Biro

Kayu

2006

1 Buah

Baik

1/2 Biro

Kayu

2007

1 Buah

Baik

-

Metal

2008

1 Buah

Baik

14

Meja komputer

15

Meja Tulis

-

16

Printer

Epson

LQ

35

2180 Kurang

17

TV

Detron

14 Inc

Metal

2008

1 Buah

18

Jam Dinding

-

-

Metal

2008

1 Buah

Baik

19

Kipas Angin

Panasonix

-

Metal

2008

1 Buah

Baik

20

Exhause Fan

Panasonix

-

Metal

2010

1 Buah

Baik

Baik

Tabel 2.8 Sarana Prasarana Ruang Penyimpan Barang /Benda ATK

No. Urut

Nama Barang/jenis Barang

Merk

/

Ukuran

Model

Bahan

Tahun

Jumlah

Pembuatan/

Barang/

Pembelian

Register X)

Keadaan Barang

1

2

3

5

6

7

9

11

1

Meja Tulis

-

1/2 Biro

Kayu

2008

3 Buah

Baik

2

Lemari

-

2 Pintu

Kayu

2008

1 Buah

Baik

3

Rak Besi

-

Pendek

Besi/Kayu

2008

3 Buah

Baik

4

Kursi Roda

-

S. Pendek

Metal

2008

1 Buah

Baik

5

Kursi Lipat

Chitose

-

Metal

2008

3 Buah

Baik

6

Mesin Tik

Brother

-

Metal

2008

1 Buah

Baik

7

Computer

-

Metal

2008

1 Unit

Baik

8

Printer

Canon I 255

-

Metal

2008

1 Buah

Baik

9

Exhause Fan

Panasonic

-

Metal

2009

1 Buah

Baik

Acer

Aspire

M 3641

Tabel 2.9 Sarana Prasarana Ruang Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan

No. Urut

Nama Barang/jenis Barang

Merk Model

/

Ukuran

Bahan

Tahun

Jumlah

Pembuatan/

Barang/

Pembelian

Register X)

Keadaan Barang

1

2

3

5

6

7

9

11

1

Meja Tulis

-

Biro

Kayu/Kaca

2005

1 Buah

Baik

Meja 2

Komputer

-

1/2 Biro

Kayu

-

2 Buah

Baik

3

Kursi Roda

-

-

Jok/Besi

2005

1 Buah

Baik

4

Kursi Tamu (

-

-

Jok/Kayu

2005

1 Set

Baik

36

Size ) 5

Kursi Lipat

Chitose

-

Metal

-

3 Buah

Baik

6

Filling Kabinet

Goodray

4 Laci

Metal

-

2 Buah

Baik

7

Papan Struktur

-

Besar

Fornika

-

1 Buah

Baik

8

AC

Panasonix

-

Metal

2005

1 Buah

Baik

Serper ( Rak 9

Pendingin )

-

1 Pintu

Metal

2005

1 Buah

Baik

10

Komputer

HP. 5502

-

Metal

2006

1 Buah

Baik

11

Jam Dinding

-

-

Metal

-

1 Buah

Baik

Tabel 2.9 Sarana Prasarana Ruang Staf Pendaftaran dan Pendataan No. Urut

Nama Barang/jenis Barang

Merk Model

/

Ukuran

Bahan

Tahun

Jumlah

Pembuatan/

Barang/

Pembelian

Register X)

Keadaan Barang

1

2

3

5

6

7

9

1

Meja Tulis

-

½ Biro

Kayu/Kaca

2005

29 Buah

Baik

Meja 2

Komputer

-

-

-

2007

1 Buah

Baik

3

Kursi Lipat

Chitose

-

Metal

-

15 Buah

Baik

4

Rool Opack

Alba

4 Lemari

Metal

1997

3 Buah

Kurang Baik

5

Rool Opack

Lion

6 lemari

Metal

1993

1 Buah

Kurang Baik

Alat Pemadam 6

Api

Gunnebo

Kecil

Metal

2005

1 Buah

Baik

7

Lemari Sorok

Bostinco

-

Metal

-

3 Buah

Kurang Baik

8

Televisi

Sharp

2008

1 Buah

9

Appar

Gunnebo

12

Filling Kabinet

Goodray

-

Metal

-

4 Buah

Kurang Baik

13

Filling Kabinet

Brother

-

Metal

-

4 Buah

Kurang Baik

14

Rak Arsip

-

Sedang

Kayu

-

1 Buah

Kurang Baik

15

Mesin Tik

-

Metal

-

4 Buah

Kurang Baik

16

Lemari

Goodray

-

Metal

-

1 Buah

Kurang Baik

17

Kursi Roda

-

S Tinggi

Jok/Besi

2005

2 Buah

2 Buah

10 11

37

18

Komputer

Acer

2008

2 Unit

19

Komputer

Rakitan

2008

1 Unit

20

Komputer

Samsung

2008

1 Unit

21

Komputer

HP

2008

1 Unit

22

Komputer

HP

2008

2 Unit

23

Printer

LQ 300

-

Metal

2008

1 Buah

Baik

24

Printer

Epson

-

Metal

2008

1 Buah

Baik

25

Printer

HP 1020

-

Metal

2008

2 Buah

Baik

26

Mesin Tik

Olivetty

-

Metal

1980

4 Buah

Sharp

-

Metal

1990

1 Buah

Mesin 27

Resgister

28

Lemari

29

Kursi Roda

1 Buah CD 102

1997

2 Buah

Tabel 2.9 Sarana Prasarana Ruang Kepala Bidang Pengendalian

Tahun No. Urut

Nama Barang/jenis Barang

Merk

/

Model

Ukuran

Bahan

Pembuata

Jumlah

Harga

n/

Barang/

Beli/

Pembelia

Register X)

Perolehan

n 1

2

3

5

6

7

9

10

1

Meja Tulis

-

Biro

Kayu/Kaca

2005

1 Buah

Baik

Kursi Tamu ( 2

Size )

-

-

Jok/Kayu

2004

1 Set

Baik

3

Kursi Roda

-

-

Jok/Besi

-

1 Buah

Baik

4

AC

Toshiba

-

Metal

2004

1 Buah

Baik

5

Kursi Lipat

Chitose

Metal

Metal

-

2 Buah

Baik

Filling 6

Cabinet

Goodray

4 Laci

Metal

-

2 Buah

Baik

7

Lemari

-

-

Kayu/Kaca

-

1 Buah

Baik

8

Papan Data

-

-

Pornica

-

1 Buah

Baik

9

Tape

Sanken

-

Metal

-

1 Buah

Baik

Tabel 2.10 Sarana Prasarana Ruang Staf Bidang Pengendalian No.

Nama

Merk

/

Ukuran

Bahan

Tahun

Jumlah

Keadaan

38

Urut

Barang/jenis

Model

Barang

Pembuatan/

Barang/

Pembelian

Register X)

Barang

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Meja Tulis

-

Biro

Kayu/Kaca

1984

1 Buah

Kurang Baik

2

Meja Tulis

-

Biro

Kayu/Kaca

2005

1 Buah

Baik

3

Meja Tulis

-

Biro

Kayu/Kaca

2006

1 Buah

Baik

4

Meja Tulis

-

Biro

Kayu/Kaca

2004

1 Buah

Baik

5

Meja Tulis

-

1/2 Biro

Kayu/Kaca

2004

10 Buah

Baik

6

Meja Tulis

-

1/2 Biro

Kayu

-

5 Buah

Baik

7

Filling Kabinet

Goodray

4 Laci

Metal

-

2 Buah

Kurang Baik

8

Filling Kabinet

Brother

4 Laci

Metal

-

2 Buah

Kurang Baik

9

Kursi Roda

-

-

Metal

-

4 Buah

Baik

10

Kursi Lipat

Chitose

-

Metal

-

10 Buah

Baik

Meja 11

Komputer

-

1/2 Biro

Kayu

-

4 Buah

Kurang Baik

12

Lemari Sorok

-

Sedang

Kayu

-

1 Buah

Kurang Baik

13

Rool Opack

Lion

6 Lemari

Metal

-

2 Buah

Baik

14

Lemari

-

4 Pintu

Kayu

2004

1 Buah

Kurang Baik

15

Lemari

Bostinco

2 Pintu

Besi

-

1 Buah

Kurang Baik

16

Lemari

Elite

2 Pintu

Besi

-

2 Buah

Kurang Baik

Simbada 17

Subwoofer

7100

Kecil

Metal

2004

1 Set

Baik

18

Computer

HP

-

Metal

2010

1 Buah

Baik

39

BAB III ISUE STRATEGIS

A. ISUE STRATEGIS 1. GAMBARAN UMUM PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2006 – 2010 Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bogor diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. b. Dana Perimbangan, yang meliputi Bagian Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian. c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan penerimaan daerah lainnya yang sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut: Tabel 3.2 Realisasi PAD Kota Bogor Tahun 2006-2010 KOMPONEN PENDAPATAN

ASLI

2006

2007

2008

2009

2010

Pendapatan Pajak Daerah

32.238.371.776,00

37.504.974.251,00

45.988.776.968,00

53.901.052.900,00

66.824.987.247,00

Pendapatan Retribusi Daerah

27.284.334.197,00

28.319.579.760,00

34.117.572.049,00

56.027.944.313,00

35.307.018.445,00

4.266.517.062,00

5.391.229.337,00

7,752,926,796,00

11.773.311.932,00

15.137.968.088,00

5.510.786.999,00

8.603.386.197,00

9.908.858.778,00

11.041.752.298,00

10.278.042.157,00

69.300.010.034,00

79.819.169.545,00

97.768.134.591.00

115,921.660.827,00

127.227.790.043,00

DAERAH

Pendapatan

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah yg Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Sumber Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Audited)

40

Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2006 sampai tahun 2010 dari tahun ke tahunnya

mengalami kenaikan berturut-turut sebesar

15.18% ,22,49%,18,56%, 9,75%.

Gambar 3.3 70.000.000.000,00 60.000.000.000,00 50.000.000.000,00 40.000.000.000,00 30.000.000.000,00 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 2006

2007

2008

2009

2010

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah

a. Realisasi PAD Salah satu indikator kinerja optimalisasi penerimaan daerah adalah peningkatan PAD. Berikut disajikan tabel yang menggambarkan target dan realisasi PAD Kota Bogor selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 :

Tabel 3.3 Target Dan Realisasi PAD Tahun 2006-2010

No.

Tahun

Target

Realisasi

%

1.

2006

63.353.915.442,00

69.300.010.034,00

109,39%

2.

2007

71.687.047.669,00

79.819.169.545,00

111,34%

3.

2008

83.098.271.499,00

97.768.134.591,00

117,65%

4.

2009

102.447.491.431,00

115,921.660.827,00

113,15%

5.

2010

125.766.337.107,00

127.227.790.043,00

101,16%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Audited)

41

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi PAD dari tahun 2006-2010 selalu melebihi target, untuk tahun 2006 tercapai 109,39%, tahun 2007 tercapai 111,34%, tahun 2008 tercapai 117,65%, tahun 2009 tercapai 113,15%, dan tahun 2010 tercapai 101,16%.

b. Kontribusi PAD terhadap APBD Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor penting bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bogor telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD dari tahun ke tahun guna mendukung belanja daerah yang tertuang pada APBD Kota Bogor. Untuk melihat kontribusi PAD terhadap APBD, berikut disajikan tabel rasio realisasi PAD terhadap APBD Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 :

Tabel 3.4 Rasio PAD terhadap Total pendapatan Tahun 2006-2010

No.

Tahun

Pendapatan

PAD

%

1.

2006

536.012.125.796,00

69.300.010.034,00

12,93%

2.

2007

635.463.458.463,00

79.819.169.545,00

12,56%

3.

2008

718.083.397.253,00

97.768.134.591,00

13,62%

4.

2009

828.024.788.987,00

115.921.660.827,00

14.00%

5.

2010

894.635.970.577,00

127.227.790.043,00

14.22%

Rata-Rata

Ket

13.47%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Audited

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata 13,47%. Hal ini menunjukan bahwa dana perimbangan dan penerimaan lainnya yang berasal dari pusat masih dominan dalam APBD Kota Bogor.

42

c. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Untuk mengetahui kemampuan pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bogor dari tahun anggaran 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.5 Rasio Realisasi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2006 - 2010 No.

Tahun

PAD

Pajak Daerah

%

1.

2006

69.300.010.034,00

32.238.371.776,00

46,52%

2.

2007

79.819.169.545,00

37.504.974.251,00

46,99%

3.

2008

97.768.134.591,00

45.988.776.968,00

47,04%

4.

2009

115.9213660.827,00

53.901.052.900,00

46.50%

5.

2010

127.227.790.043,00

66.824.987.247,00

52.52%

Rata-Rata

Ket

47.91%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Audited

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu tahun 2006 – 2010 pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD Kota Bogor dengan rata-rata kontribusi sebesar 47.91 %. Pajak daerah yang paling banyak memberikan kontribusi adalah Pajak Restoran dan

Pajak Penerangan Jalan Umum. Dengan

masuknya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah sesuai amanat Undang- Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan PAD.

d. Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD Sumber lain yang membentuk struktur pendapatan daerah adalah retribusi daerah. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut ini :

43

Tabel 3.6 Rasio Realisasi Retribusi Daerah Terhadap PAD Tahun 2006-2010

No.

Tahun

1.

2006

2.

PAD

Retribusi Daerah

%

69.300.010.034,00

27.284.334.197,00

39,37%

2007

79.819.169.545,00

28.319.579.760,00

35,48%

3.

2008

97.768.134.591,00

34.117.572.049,00

34,90%

4.

2009

115.921.660.827,00

37.078.652.284,00

31,98%

5.

2010

127.227.790.043,00

35.307.018.445,00

27,75%

Rata-Rata

Ket

33,89%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Audited

Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sektor retribusi daerah memberikan kontribusi yang cukup tinggi bahkan hampir berimbang dengan sektor pajak daerah. Rata-rata kontribusi retribusi daerah selama kurun waktu 2006-2010 adalah sebesar 33,89 %.

e. Rasio Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah terhadap PAD Perusahaan

milik

daerah

yang

memberikan

kontribusi

terhadap

penerimaan asli daerah (PAD) di Kota Bogor adalah PDAM Tirta Pakuan, Bank Pasar dan Bank Pembangunan Daerah (Bank Jabar) Bogor. Adapun besaran kontribusi dapat digambarkan pada tabel berikut ini : Tabel 3.7 Rasio Bagian laba Perusahaan Milik Daerah terhadap PAD TA 2006 – 2010 No.

Tahun

PAD

Bagian Laba PMD

1.

2006

69.300.010.034,00

4.266.517.062,00

6,16%

2.

2007

79.819.169.545,00

5.391.229.337,00

6,75%

3.

2008

97.768.134.591,00

7.752.926.796,00

7,93%

4.

2009

115.921.660.827,00

11.773.311.932,00

10,15%

5.

2010

127.227.790.043,00

15.137.968.088,00

11,89%

Rata-Rata

%

Ket

23,42%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Audited)

44

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata kontribusi bagian laba perusahaan milik daerah Kota Bogor selama kurun waktu 2006 – 2010 sebesar 23,42% dari total PAD.

f. Rasio Lain-lain PAD terhadap PAD Komponen lain yang termasuk dalam PAD adalah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Komponen ini berasal dari penerimaan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, Jasa pihak ketiga dan pendapatan lain-lain yang sah lainnya.

Tabel 3.8 Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Tahun 2006-2010 No.

Tahun

PAD

Lain-lain PAD

1.

2006

69.300.010.034,00

5.510.786.999,00

7,95%

2.

2007

79.819.169.545,00

8.603.386.197,00

10,78%

3.

2008

97.768.134.591,00

9.908.858.778,00

10,14%

4.

2009

115.921.660.827,00

11.041.752.298,00

9,52%

5.

2010

127.227.790.043,00

10.278.042.157,00

8,07%

Rata-Rata

%

Ket

23,50%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Audited

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi lain-lain PAD yang sah rata-rata selama kurun waktu 2006 – 2010 sebesar 23,50 % dari total PAD.

g. Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) Dana perimbangan merupakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk proses penyelenggaraan pemerintah di daerah. Adapun dana perimbangan tersebut meliputi Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak, bagi hasil pajak propinsi, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam struktur APBD Kota Bogor pada tahun 2007 mengalami perubahan dimana sektor Bantuan Keuangan dari Provinsi dimasukkan ke dalam Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah. 45

Realisasi Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Realisasi Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) Tahun 2006 -2010 PENDAPATAN TRANSFER

2006

2007

2008

2009

2010

69.628.032.871,00

85.173.148.478,00

101.97.019.056,00

110.362.460.382,00

129.983.594.372,00

10.855.146.776,00

5.062.827.090,00

7.545.286.763,00

19.947.993.607,00

18.704.027.015,00

Dana Alokasi Umum

302.515.000.000,00

359.576.513.600,00

397.366.563.000,00

439.246.948.000,00

449.212.042.600,00

Dana Alokasi Khusus

7.620.000.000,00

7.587.700.000,00

14.056.000.000,00

21.019.000.000,00

390.618.179.647,00

457.400.189.168,00

520.164.868.769,00

590.576.401.989,00

-

-

-

-

-

-

-

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

9.756.700.000,00

607.656.363.987,00

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

9.500.000.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

-

9.500.000.000,00

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak

35.542.403.398,00

41.537.023.022,00

56.299.436.115,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

10.789.460.000,00

14.352.733.000,00

16.794.500.000,00

46.331.863.398,00

55.889.756.022,00

323.087.621.468,00

344.999.629.989,00

Bantuan

Keuangan

50.973.714.815,00

64.320.494.083,00

73.093.936.115,00

50.973.714.815,00

64.362.192.572,00

463.712.115.762,00

517.873.903.983,00

-

dari

Propinsi Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi TOTAL TRANSFER

PENDAPATAN

584.527.061.341,00

Dana Perimbangan dari tahun 2006 sampai tahun 2010 dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 6.78%, 34.41%, 11.68%

46

dan 12.87%. Adapun rasio dana perimbangan terhadap APBD dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10 Rasio Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan No.

Tahun

Pendapatan

Dana Perimbangan

%

1.

2006

536.012.125.796,00

463.712.115.762,00

86,51%

2.

2007

635.463.458.463,00

517.873.903.983,00

81,50%

3.

2008

718.083.397.253,00

584.527.061.341,00

81,40%

4.

2009

115.921.660.827,00

590.575.801.989,00

509,46%

5.

2010

127.227.790.043,00

607.656.363.987,00

447,61%

Rata-Rata

241,29%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Audited)

Dana perimbangan memberikan kontribusi yang paling besar dalam struktur APBD Kota Bogor, selama tahun 2006-2010 rata-rata kontribusi dana perimbangan sebesar 241,29 % dari total pendapatan. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan Pemda Kota Bogor terhadap Pemerintah pusat dan Provinsi khususnya dalam sektor keuangan masih sangat dominan.

h. Realisasi Pendapatan Transfer 1. Rasio Bagi Hasil Pajak terhadap Total Dana Perimbangan Salah satu komponen dana perimbangan dalam struktur APBD Kota Bogor adalah Bagi Hasil Pajak dari pemerintah pusat yang meliputi bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun rasio bagi hasil pajak terhadap total dana perimbangan dapat terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.11 RASIO BAGI HASIL PAJAK TERHADAP TOTAL DANA PERIMBANGAN TA 2006 - 2010 NO TAHUN

DANA PERIMBANGAN

BAGI HASIL PAJAK

%

KET

1.

2006

463.712.115.762,00

69.628.032.871,00 15,02

2.

2007

517.873.903.983,00

85.173.148.478,00 16,45

3.

2008

584.527.061.341,00

101.197.019.056,00 17,31

47

4.

2009

590.575.801.989,00

110.362.460.382,00 18,68

5.

2010

607.656.363.987,00

129.983.594.372,00 21,39

RATA2

17,77

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa bagi hasil pajak pusat memberikan kontribusi rata-rata sebesar 17,77 % dari total dana perimbangan selama tahun 2006-2010.

2.

Rasio Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Total Dana Perimbangan Dalam penerimaan Dana Perimbangan terdapat komponen Bagi Hasil bukan pajak yang meliputi penerimaan sektor minyak bumi, gas alam, peredaran hasil hutan, hasil pertambangan umum dan sektor perikanan. Rasio bagi hasil bukan pajak terhadap total dana perimbangan dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12

Rasio Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Total Dana Perimbangan TA 2006 - 2010 No 1 2 3

Tahun 2006 2007 2008

4

2009

Dana Perimbangan 463,712,115,762.00 517,873,903,983.00 584,527,061,341.00 590,575,801,989.00

5

2010

607,656,363,987.00

Bagi Hasil Bukan Pajak

%

10,855,146,776.00 5,062,827,090.00 7,545,286,763.00 19,947,993,607.00 18,704,027,015.00

Ket 2.34 0.98 1.29 3.37 3.07

Rata2 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Audited)

2.21

Dalam tabel diatas dapat dijelaskan bahwa bagi hasil bukan pajak hanya memberikan kontribusi yang kecil terhadap total Dana Perimbangan, bahkan rata-rata kontribusi yang diberikan selama 2006 – 2010 hanya 2,21 % dari total Dana Perimbangan.

3. Rasio Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Total Dana Perimbangan 48

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. DAU memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap total Dana Perimbangan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.13 Rasio DAU dan DAK terhadap Total Dana Perimbangan TA 2006 - 2010 No Tahun 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 Rata2

Dana Perimbangan

463,712,115,762.00 517,873,903,983.00 584,527,061,341.00 590.575.801.989,00 607.656.363.987,00

DAU 302,515,000,000.00 359,576,513,600.00 397,366,560,000.00 439,246,348,000.00 449,212,042,600.00

% 65.24 69.43 67.98 74,37 73,92 70,18

DAK 7,620,000,000.00 7,587,700,000.00 14,056,000,000.00 21,019,000,000.00 9,756,700,000.00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Audited)

Rata-rata rasio DAU dan DAK selama kurun waktu tahun 2006 – 2010 menunjukan hasil yang sangat dominan khususnya untuk DAU yaitu sebesar 70,18% dari total Dana Perimbangan. Hal ini menunjukan bahwa tingkat ketergantungan pemda Kota Bogor terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

4.

Bagi Hasil Pajak Propinsi Bagi Hasil Pajak Propinsi merupakan salah satu komponen yang membentuk dana perimbangan. Bagi hasil pajak propinsi merupakan pendapatan pajak yang dipungut langsung oleh propinsi sedangkan daerah kabupaten/kota mendapatkan persentase bagi hasil dari pendapatan pajak tersebut, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan. Mulai tahun 2011 sesuai amanat Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pajak air bawah tanah menjadi Pajak Daerah. Untuk mengetahui kontribusi bagi hasil pajak terhadap dana perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

49

% 1.64 1.47 2.40 3,55 1,60 2,13

Tabel 3.14 Rasio Bagi Hasil Pajak Propinsi terhadap Total Dana Perimbangan TA 2006 - 2010 No 1 2 3

Tahun 2006 2007 2008*

4

2009

Dana Perimbangan 463,712,115,762.00 517,873,903,983.00 584,527,061,341.00 590.575.801.989,00

5

2010

607.656.363.987,00

Bagi Hasil Pajak Propinsi

% 12.14 9.84 11.01

56,299,436,115.00 50,973,714,815.00 64,362,192,572.00 69,820,845,541.00 159,751,816,547.00

Ket

11,82 26,28

Rata2 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Audited)

14,21

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi bagi hasil pajak propinsi selama tahun 2006-2010 memberikan rata-rata sebesar 14,21% dari total dana perimbangan. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.15 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2006 -2010 Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

Pendapatan Hibah

-

10.000.000.000,00

3.913.621.400

-

2.999.965.000,00

Pendapatan Dana Darurat

-

-

-

-

-

3.000.000.000,00

27.770.384.935,00

31.874.579.921,00

11.041.752.298,00

10.278.042.157,00

3.000.000.000,00

37.770.384.935,00

35.788.201.321

121.527.326.141,00

159.751.816.547,00

Pendapatan Lainnya Jumlah

Lain-lain

Pendapatan yang Sah

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Audited)

Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami fluktuatif mengingat keberadaannya dan jumlahnya diprediksikan

atau

dipastikan.

Tahun

2006

tidak dapat sebesar

Rp.

3,000,000,000.00- mulai tahun 2007 terjadi pengalihan pos Bantuan Keuangan dari Provinsi yang semula masuk ke komponen Transfer dari Pemerintah Provinsi menjadi komponen Pendapatan Lainnya pada Lainlain Pendapatan yang Sah. Hal tersebut mengakibatkan Pos Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun naik sebesar 1159,01% dari tahun sebelumnya, untuk tahun 2008 realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah 50

turun sebesar 5,25% dari tahun 2007. Lalu di tahun 2009 tidak terdapat Pendapatan Hibah dan Pendapatan Darurat. Tapi di tahun 2010 Pendapatan Hibah sebesar Rp. 2.999.965.000,00- dan Jumlah Lain- lain Pendapatan yang Sah adalah sejumlah Rp 159.751.816.547,00

Gambar 3.4 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2006-2010 450.000.000.000,00 400.000.000.000,00 350.000.000.000,00 300.000.000.000,00 250.000.000.000,00 200.000.000.000,00 150.000.000.000,00 100.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00

2006

2007

Dana Bagi Hasil Pajak Dana Penyesuaian Dana Alokasi khusus

2008

2009

2010

Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi

Dari gambaran umum APBD diatas, terlihat bahwa kemampuan APBD Kota Bogor masih sangat tergantung pada Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat (DAU dan DAK) dimana Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 5 tahun hanya memberikan rata-rata kontribusi sebesar 13,62 %. Adapun Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bogor dalam upaya meningkatkan PAD adalah : a. Intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan asli daerah. b. Peningkatan basis data potensi pendapatan. c. Penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD . d. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana pelayanan.

Kebijakan umum untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut : 51

a. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB dan PPh Pasal 21. b. Peningkatan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. c. Mendorong

peningkatan

penerimaan

dari

Provinsi

meliputi

PKB/BBNKB, dan PBBKB.

PERMASALAHAN PENDAPATAN DAERAH : Dinas Pendapatan Daerah selaku Satuan kerja yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pendapatan daerah, dalam merealisasikan target pendapatan daerah dan melaksanakan kebijakan diatas masih menghadapi berbagai kendala dan permasalahan diantaranya :

A. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 1. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di Dinas Pendapatan Daerah sehingga berpengaruh terhadap pelayanan baik kepada masyarakat maupun instansi terkait. 2. Dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, penerapan sanksi belum optimal, pada umumnya masih bersifat administratif. 3. Sarana dan prasarana dalam hal pemungutan pajak daerah masih perlu ditingkatkan. 4. Koordinasi antar unit kerja incomer masih perlu ditingkatkan 5. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah yang disebabkan pengetahuan masyarakat terhadap penerapan pajak masih belum memadai.

B. DANA PERIMBANGAN : 1. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di Dinas Pendapatan Daerah maupun ditingkat wilayah sehingga berpengaruh terhadap pelayanan baik kepada masyarakat maupun instansi terkait. 52

2. Dalam hal dana perimbangan khususnya yang bersumber dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerapan sanksi belum optimal, pada umumnya masih bersifat administratif. 3. Sarana dan prasarana dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih perlu ditingkatkan. 4. Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait baik ditingkat pusat maupun tingkat propinsi. 5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak pusat dan propinsi.

53

B. EVALUASI DAN ANALISA Untuk mengetahui bagaimana posisi instansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, perlu dilakukan Analisa Lingkungan Strategis dan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan yang akan diuraikan sebagai berikut: 1. Analisis Lingkungan Internal Analisis Lingkungan Internal (ALI) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor yaitu berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) terdiri dari : a.

Kekuatan (strengths) -

Mempunyai kewenangan di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor, Peraturan Walikota Bogor Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, sebagai koordinator unit pemungut dalam menghimpun Pendapatan Daerah.

-

Suasana kerja cukup kondusif, terjalinnya hubungan yang erat antara atasan dan bawahan.

-

Sarana dan prasarana cukup memadai dengan dukungan gedung yang representatif, sarana kantor dan mobilitas mencukupi.

-

Dukungan dana cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan operasional Tupoksi.

-

Adanya insentif pemungutan pajak untuk meningkatkan kinerja

-

Memiliki pendapatan yang berasal dari bagi hasil pendapatan Propinsi dan Pemerintah Pusat (dana perimbangan).

b.

Kelemahan (Weaknesses) -

Profesionalisme SDM belum memadai, secara kuantitatif memadai dan secara kualitatif perlu ditingkatkan.

-

Pelaksanaan sanksi masih belum maksimal (hanya bersifat administrasi).

-

Belum optimalnya sistem informasi pendapatan daerah.

-

Mekanisme proses perijinan kurang efektif dan efisien.

2. Analisi Lingkungan Eksternal Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor yaitu berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) terdiri dari : a.

Peluang (opportunities) -

Sebagai Kota yang dekat dengan ibukota Jakarta, potensi bertambahnya Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi (WR) cukup terbuka.

-

Berkembangnya

investasi dan kunjungan wisata ke Kota Bogor

memungkinkan peningkatan penghimpunan Pendapatan Daerah. 54

b.

Ancaman (threats) -

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi

-

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan pajak dan retribusi daerah

-

Belum meratanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga.

-

Sering berubahnya Peraturan Pusat/Daerah menyulitkan aparat dalam melaksanakan tugas.

-

Kurang koordinasi dengan instansi terkait dan mendorong partisipasi masyarakatn serta dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.

-

Pendapatan dana perimbangan sangat tergantung pada Pemerintah Propinsi dan pemerintah Pusat

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, maka faktor-faktor penentu keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor dirumuskan sebagai berikut : 1.

Adanya

peningkatan

profesionalisme

SDM

aparat

lembaga

untuk

meningkatkan pelayanan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2.

Adanya optimalisasi sistem informasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.

3.

Adanya pemberdayaan SDM dan optimalisasi koordinasi internal untuk memupuk kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.

4.

Adanya optimalisasi penggunaan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan

pendapatan

daerah

melalui

intensifikasi

pemungutan

pajak/retribusi daerah dari WP/WR yang sudah ada. 5.

Adanya kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui ekstensifikasi pemungutan Pajak/Retribusi Daerah terhadap WP/WR baru.

3.3 PREDIKSI PELAKSANAAN TUPOKSI 3.3.1 Prediksi Pendapatan Daerah 3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Memperhatikan kecenderungan tingkat perolehan sedemikian serta potensi optimasi dari masing-masing sub-komponen, diperkirakan bahwa pendapatan yang berasal dari sumber PAD masih berpeluang untuk ditingkatkan pada tahuntahun berikutnya. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pendapatan (dari 55

sumber PAD), diperkirakan bahwa dalam kurun waktu sampai tahun 2014, potensi pendapatan masih dapat dioptimalkan. Apalagi dengan masuknya BPHTB dan Pajak air bawah tanah menjadi pajak daerah pada tahun 2011 dan PBB sektor Perkotaan menjadi pajak daerah paling lambat tahun 2014. Rata-rata realisasi pertumbuhan dari masing-masing sub komponen PAD selama 5 tahun kedepan diprediksi sekitar 5.01% pertahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1 Proyeksi Pendapatan Dari Pajak Daerah Lima Tahun Kedepan

Tahun Anggaran No

Rencana Pendapatan Daerah

1

2011

2012

2013

2014

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

3

4

5

6

Pajak Daerah - Pajak Hotel

8.300.000.000

9.130.000.000

10.043.000.000

11.047.300.000

- Pajak Restoran

23.000.000.000

25.300.000.000

27.830.000.000

30.613.000.000

- Pajak Hiburan

8.250.000.000

9.075.000.000

9.982.500.000

10.980.750.000

- Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Air Bawah Tanah - BPHTB

Jumlah

8.250.000.000

9.075.000.000

9.982.500.000

10.980.750.000

15.000.000.000

16.500.000.000

18.150.000.000

19.965.000.000

350.000.000

385.000.000

423.000.000

465.850.000

56.500.000.000

62.150.000.000

68.365.000.000

75.201.500.000

119.650.000.000

131.615.000.000

139.776.000.000

159.254.150.000

3.3.1.2 Dana Perimbangan Rata-rata realisasi pertumbuhan dari komponen PBB sebesar 1.4% pertahun dan untuk bagian dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum diprediksikan selama 5 tahun kedepan rata-rata sekitar 7.1% pertahunnya. Sedangkan untuk Sub Komponen lainnya setiap tahunnya diperkirakan sama, lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

56

Tabel 3.19 Prediksi Dana Perimbangan Keuangan Tahun 2011-2014 Tahun Anggaran No

Rencana Pendapatan Daerah

1

2

2011

2012

2013

2014

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

3

4

5

6

BAGI PAJAK HASIL 1. 2.

Pajak Bumi dan Bangunan

47.945.281.522

50.342.545.981

52.859.673.260

60.788.624.249

PPh Perseorangan / PPN Pasal 21

25.471.190.000

25.471.190.000

25.471.190.000

25.471.190.000

479.120.000

479.120.000

479.120.000

479.120.000

BAGI HASIL BUKAN PAJAK 1.

Peredaran Hasil Hutan

2.

Perikanan

248.450.000

248.450.000

248.450.000

248.450.000

7.426.500.000

7.426.500.000

7.426.500.000

3.

Penerimaan Sektor Minyak Bumi

7.426.500.000

4.

Penerimaan Sektor Gas Alam

1.942.870.000

1.942.870.000

1.942.870.000

1.942.870.000

209.766.238

209.766.238

209.766.238

5.

Hasil Pertambangan Umum

209.766.238

6.

Dana Alokasi Cukai

814.174.038

814.174.038

814.174.038

814.174.038

BAGIAN DANA PERIMBANGAN 1.

Dana Alokasi Umum

468.702.967.700

501.894.816.085

526.501.721.889

552.338.972.983

2.

Dana Alokasi Khusus

9.756.700.000

9.756.700.000

9.756.700.000

9.756.700.000

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI 1.

Pajak Kendaraan Bermotor

21.838.125.000

21.838.125.000

21.838.125.000

21.838.125.000

2.

Bea Balik Nama Kend. Bermotor

20.445.330.000

20.445.330.000

20.445.330.000

20.445.330.000

3.

PBB KB

24.626.280.000

24.626.280.000

24.626.280.000

24.626.280.000

4.

Pajak Pemanfaatan Air Permukaan

293.321.530

293.321.530

293.321.530

293.321.530

-

Peningkatan Dana Perimbangan Keuangan dilakukan melalui optimasi perolehan pada: 

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak



Dana Alokasi Umum (DAU) dengan asumsi alokasi penerimaan rata-rata pertahun sekitar 7.76 %



Dana Alokasi Khusus (DAK) perkiraan alokasi dana tetap yang langsung disalurkan kepada SKPD (seperti Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain).



Rata-rata realisasi pertumbuhan dari masing-masing sub komponen Dana Perimbangan Keuangan selama 5 tahun kedepan sekitar 5.4% pertahunnya.

57

Tabel 3.20 PREDIKSI PENDAPATAN DARI LAIN-LAIN PENDAPATAN Tahun Anggaran No

Rencana Pendapatan Daerah

1

1.

Bantuan Provinsi Jawa Barat

2.

Bantuan Provinsi DKI (BKSP)

3.

Pengelolaan Kekayaan Daerah

2010

2011

2012

2013

2014

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

2

3

4

5

6

19.000.000.000

19.000.000.000

19.000.000.000

19.000.000.000

19.000.000.000

-

-

-

-

-

12.532.000.000

13.910.000.000

14.348.000.000

15.353.000.000

16.438.000.000

5.795.391.482

5.795.391.482

5.795.391.482

5.795.391.482

5.795.391.482

yang dipisahkan 4.

Jasa Giro Kas Daerah

Jumlah

46.735.175.000

49.052.368.382

51.505.596.213

54.104.073.845

56.857.325.849

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR

Dalam penyusunan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor tidak terlepas dari Visi dan Misi Kota Bogor, adapun Visi, Misi Kota Bogor di jadikan rujukan adalah sebagai berikut : 4.1. Visi dan Misi Kota Bogor Kota Bogor memliki Visi : Kota perdagangan dengan sumberdaya manusia produktif dan pelayanan prima. Untuk mewujudkan visi tersebut, di rumuskan misi-misi Kota Bogor sebagai berikut: Misi I

: Mengembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada kegiatan jasa perdagangan.

Misi ini mengandung makna bahwa pembangunan diarahkan kepada peningkatan kemampuan ekonomi rakyat yang memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam rangka penaggulangan kemiskinan. Selain itu juga, diarahkan untuk pengembangan sektor jasa agar lebih efesien, produktif dan berdaya saing. Sektor jasa yang perlu diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Bogor kedepan terutama sektor tersier pada jasa perdagangan, hotel dan restoran; jasa angkutan dan komunikasi; jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa lainnya. Misi II

: Mewujudkan kota yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas.

Misi ini mengandung makna bahwa kedepan Kota Bogor akan menjadi kota yang bersih dari sampah, memiliki ruang terbuka hijau yang tertata, serta penataan ruang yang

berwawasan

lingkungan.

Sedangkan

transportasi

yang

berkualitas 58

mengandung makna bahwa kedepan diharapkan transportasi di Kota Bogor menjadi teratur, mengurangi kemacetan, kualitas dan kuantitas jaringan jalan meningkat, seta sarana dan prasarana angkutan yang handal, sehingga memberi dukungan dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota yang nyaman. Misi III

: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penekanan pada penuntasan wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan kesehatan dan keterampilan masyarakat.

Misi ini mengandung makna bahwa pembangunan akan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Kota Bogor memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan disertai keterampilan yang memadai agar mampu menjadi masyarakat yang mandiri. Misi IV

: Peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat

Misi ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance (transparan, akuntabel, dan partisipatif) dan clean goverment (sistem pemerintahan yang tertib, bersih, dan berwibawa), sehingga mampu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif dengan hasil maksimal kepada masyarakat dengan disertai penegakkan supremasi hukum. Misi ini juga mengandung arti bahwa dalam proses pembangunan di Kota Bogor memerlukan peran serta masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan.

4.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor 1. Visi Penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan instansi, karena dengan visi inilah suatu instansi bergerak dan diarahkan. Terdapat beberapa pengertian mengenai visi, antara lain : -

Visi adalah pedoman dan pendorong instansi untuk mencapai tujuan.

-

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi.

-

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inofatif serta produktif. 59

Atas uraian diatas Visi Dinas Pendapatan Daerah dirumuskan sebagi berikut : “MENJADI LEMBAGA YANG AMANAH DALAM MENGHIMPUN DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH” Adapun kriteria rumusan visi tersebut yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun mendatang adalah : Menjadi Lembaga Yang Amanah -

Lembaga yang mampu memegang kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan.

-

Lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.

-

Lembaga yang Profesional, Jujur, Bertanggung Jawab dan Keterbukaan / Transparan kepada pihak manapun.

-

Lembaga yang memberikan Pelayanan Prima kepada Wajib Pajak / Wajib Retribusi.

Menghimpun dan Meningkatkan Pendapatan Daerah -

Sebagai penhimpun dan koordinator dalam pemungutan Pajak / Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya yang sah.

-

Sebagai perencana dan penggali Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan instansi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik, serta merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Berdasarkan visi dan uraian tersebut diatas maka misi Dinas Pendapatan Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Lembaga di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah. 2. Merumuskan kebijakan teknis dalam rangka menghimpun dan meningkatkan Pendapatan Daerah. 3. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait dan mendorong partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam memenuhi kewajiban Pajak dan Retribusi Daerah. 4. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Sistem Informasi yang handal, penghimpunan dan pelayanan prima Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

60

Adapun kriteria rumusan Misi yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah : 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur di bidang

Perpajakan

dan

Retribusi Daerah -

Menjadi aparatur yang mampu dan menguasai di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah.

-

Menjadi aparatur jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.

-

Sebagai pelayan masyarakat di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah.

2. Merumuskan

kebijakan

teknis

dalam

rangka

menghimpun

dan

meningkatkan Pendapatan Daerah -

Merumuskan kebijakan penetapan target Pendapatan Daerah

-

Peningkatan prosedur dan mekanisme pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

-

Melakukan pengaturan

kebijakan

teknis

pemungutan fasilitas bagi

penghimpunan Pajak / Retribusi Daerah.

3. Meningkatkan

Koordinasi

dengan

instansi

terkait

dan

mendorong

partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam memenuhi kewajiban Pajak dan Retribusi Daerah. -

Menyamakan persepsi dengan Dinas Badfan Lembaga lain dalam meningkatkan Pendapatan Daerah melalui komunikasi yang lebih intensif.

-

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) melalui pendekatan persuasif

terhadap masyarakat, dunia usaha dan promosi kepada

masyarakat. -

Sosialisasi mengenai program yang berkaitan dengan Pajak / Retribusi Daerah.

4. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Sistem Informasi yang handal, penghimpunan dan pelayanan prima Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). -

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dengan penggalian, penjaringan, penghimpunan dan pengamanan target Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) melalui sistem informasi dan pelayanan prima.\

-

Meningkatkan penghimpunan Pendapatan Daerah yang bersumber dari dana perimbangan.

-

Penyempurnaan

prosedur

pemungutan

dan

pelaporan

dengan

menggunakan sistem informasi Pajak dan Retribusi Daerah. 61

6. Nilai – nilai Instansi Nilai merupakan ukuran abstrak ( kode etik ) yang mengandung keyakinan dan kebenaran guna dijadikan sebagai acuan bersikap dan bertindak dalam menjalankan Misi. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

sebagai Instansi pelayanan

masyarakat dan penggali Pendapatan Daerah, mempunyai beberapa nilai-nilai organisasi yang relevan dalam upaya menjalankan Misi, yaitu :

1. Profesionalisme Bahwa semua aparat harus mampu menghimpun dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 2. Kejujuran Bahwa semua aparat harus tulus dan tidak menyalahgunakan wewenang dalam menghimpun dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 3. Tanggung Jawab Bahwa semua aparat harus sanggup menyelesaikan pekerjaan dengan baik 4. Keterbukaan Terciptanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi

dan menjamin kemudahan di dalam

memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Nilai-nilai diatas dijadikan moto kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

4.3.

Tujuan, Sasaran dan Strategis Di dalam Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor yang telah dirumuskan pada bahasan terdahulu isu-isu strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor yang harus diselesaikan dalam kurun 4 tahun ke depan, yang meliputi peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian untuk mengarahkan Visi dan Misi maka secara operasional perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran serta strategisnya yang meliputi kebijakan dan program. Tujuan adalan suatu hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang menggambarkan arah strategis

dan

meletakkan

kerangka

prioritas

pencapaian

misi.

Tujuan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi berdasarkan analisis lingkungan serta faktorfaktor penentu keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor.

62

Sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam waktu tahunan. Pada kondisi ideal penetapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, jangka waktu pencapaiannya jelas. Beroreantasi pada hasil (outcome) nyata, serta mengandung prinsip efektif dan efisien dari isu strategis. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan kemudian dirumuskan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategis) berupa serangkaian kebijakan dan program. Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya. Dari uraian tersebut di atas, maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapainya (kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, diuraikan sebagai berikut : Misi pertama : Meningkatkan profesionalisme aparatur di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah Tujuan : 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM lembaga di bidang perpajakan dan retribusi daerah. 2. Meningkatkan etika dan moral SDM lembaga. Sasaran: Meningkatkan SDM yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan standar di bidang perpajakan dan retribusi daerah Kebijakan : Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur lembaga untuk meningkatkan profesionalisme Program : 1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia 2. Pembinaan mental sumber daya manusia

Misi kedua

: Merumuskan kebijakan teknis dalam rangka menghimpun dan meningkatkan pendapatan daerah

Tujuan

: 1. Merumuskan kebijakan penetapan target Pendapatan Daerah.

63

2. Merumuskan kebijakan teknis insentif finansial bagi Dinas Badan

Lembaga dan biaya operasional lembaga dalam

pengamanan penghimpunan pajak dan retribusi daerah.

Sasaran

: Terumuskannya dan ditetapkannya Perda dan Keputusan Walikota sebagai pedoman pemungutan PAD Terumuskannya revisi Keputusan Walikota tentang insentif

Kebijakan

: Melakukan pengaturan kebijakan teknis pemungutan dan fasilitas bagi penghimpunan pajak/retribusi daerah bagi aparatur lembaga serta memberi dorongan bagi penambahan fasilitas pemungutan bagi dinas badan lembaga lain

Misi ketiga

: Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah

Tujuan

: 1. Menyamakan persepsi dengan dinas badan lembaga lain dalam

meningkatkan

pendapatan

daerah

melalui

komunikasi yang lebih intensif. 2. Mensosialisasikan mengenai program yang berkaitan dengan pajak/retribusi daerah. Sasaran

: 1. Terciptanya

pemahaman

yang

sama

di

seluruh

dinas/badan/lembaga dalam meningkatkan pendapatan daerah . 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat/dunia usaha dalam pembayaran pajak/retribusi daerah. 3. Terpahaminya

peraturan

perundang-undangan

yang

berkaitan dengan pajak/retribusi daerah.

Kebijakan

: 1. Merumuskan penetapan pengelolaan pajak pusat, pajak daerah dan retribusi daerah 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.

64

3. Meningkatkan

pelaksanaan

penagihan

PBB

secara

intensif.

Misi keempat

: Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Sistem Informasi yang handal, penghimpunan dan pelayanan prima Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan

: 1. Meningkatkan PAD dengan penggalian, penjaringan, penghimpunan dan pengamanan target PAD melalui sistem informasi dan pelayanan prima. 2. Meningkatkan penghimpunan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan.

Sasaran

: 1. Tercapainya target dan pengamanan semua jenis PAD 100% setiap tahun 2. Membuat dan Merivisi Perda sesuai Undang undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah -

Revisi Pajak daerah 6 perda pada tahun 2011, ....pada tahun...

Kebijakan

Retribusi daerah

: Memanfaatkan sistem informasi dan memberikan fasilitas kepada aparatur untuk melaksanakan penggalian, penjaringan dan penghimpunan pajak/retribusi daerah melalui pelayanan prima kepada WP/WR dan Dinas, Badan, Lembaga.

65

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. PROGRAM DAN KEGIATAN KEWENANGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH A. PROGRAM Dalam upaya mencapai visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam bab sebelumnya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki beberapa program, yaitu : - Misi pertama, memiliki program sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas sumberdaya aparatur 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Misi kedua, ketiga dan keempat memiliki program yang sama yaitu : 1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. B. KEGIATAN Dari penjabaran program pada tiap misi diatas, dapat dilaksanakan dalam kegiatan yang memiliki sasaran sebagai berikut. 1. Misi Pertama, Program pertama : Sasarannya adalah : meningkatkan pengetahuan dan wawasan petugas dalam hal pajak dan retribusi daerah. Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah Bimbingan Teknis Aparatur Pemungut Pajak Daerah. 2. Misi Pertama, program kedua dan ketiga: Sasarannya adalah : a. Terpenuhinya gaji PNS dan Biaya pemungutan pajak. Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah : Belanja Tidak Langsung. 66

b. Terbiayainya jasa TKK. Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah : -. Pengelolaan gaji TKK c. Terpenuhinya Kebutuhan Dinas Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah : -. Pengelolaan Rumah Tangga SKPD -. Penyediaan Barang Cetakan -. Penyediaan ATK Gaji Pegawai. 3. Misi pertama, program ketiga : a. Tersedianya dan terpeliharanya gedung, alat – alat kantor dan kendaraan dinas. Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah : -

. Pengadaan Pemeliharan Rutin / Berkala Inventaris Kantor b. Tersedianya sarana penunjang dalam menjalankan tugas - Pengadaan Inventaris Kantor 4. Misi kedua, ketiga dan keempat, program pertama : Sasaran program adalah : a. Tercapainya kelancaran pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak / retribusi Daerah. Kegiatan yang termasukdalam sasaran ini adalah : -. Optimalisasi PAD -. Pendataan pajak daerah - Uji potensi pajak daerah - Pemeliharaan dan pengembangan sistem pajak daerah - Penelitian/verifikasi laporan pajak daerah -Rekonsiliasi pajak daerah. -Intensifikasi penagihan piutang pajak daerah - Pemeriksaan dan penertiban pajak daerah

67

b. Terwujudnya kelancaran pembayaran PBB dan BPHTB Kegiatan yang termasuk sasaran ini adalah : -. Pembayaran PBB dan BPHTB secara On Line -. Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB.

c. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak Kegiatan yang temasuk dalam sasaran ini adalah : -. Sosialisasi Pajak Daerah. -. Pembuatan dan Pemeliharaan Papan Himbauan Pajak Daerah.

d. Meningkatnya potensi pendapatan daerah Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah : - Pendataan pajak daerah - Uji potensi pajak daerah -. Analisa/kajian dan Evaluasi pajak daerah

5. Misi kedua, ketiga dan keempat, program kedua Sasaran program adalah : Sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan/kinerja dan keuangan. Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah : -

Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

-

Perencanaan pengembangan pendapatan

68

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah kota Bogor sebagai pengatur arah perkembangan instansi dalam meraih kebaerhasilan di masa yang akan datang dengan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah. Kebaerhasilan dalam merealisasi Rencana Strategis ini tidak hanya tergantung kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sendiri, melainkan tergantung pada seluruh komponen yang ada, baik dari komponen masyarakat ataupun Pemerintah. Semoga hasil dari upaya mewujudkan rencana strategis ini dapat kami pertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalannya ( seandainya ada kegagalan ).

------------

69