BAB I PENDAHULUAN. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

BAB I PENDAHULUAN A.

DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah : a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 1973

tentang Susunan Organisasi

Dan Tata

Kerja Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SD.19/14/44 Tanggal 09 Desember 1972. b. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Penetapan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.69 tahun 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas

Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah. c.

Surat

Keputusan

Nomor 360

Gubernur

Kepala

Daerah

Kalimantan Timur Tingkat I

Tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Perubahan nama yang semula

pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur

Menjadi Dinas Pendapatan

Kalimantan Timur yang ada sekarang Keputusan Menteri

Dalam Negeri

disesuaikan

Nomor

Daerah

Provinsi

dengan

Surat

KPUD .7/7/39-26

Tanggal

31 Maret 1978. ____________________________________________________________________________________________

Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016

1

d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 ; Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kalimantan

Timur

(Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 08). Sesuai dinamika dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur Bagian ketujuh belas pasal 69 menyebutkan bahwa tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah, dibidang Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, Dana Perimbangan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kewenangan desentralisasi adalah dalam bentuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang

Republik

Indonesia

Nomor

18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. Dasar

hukum

pelaksanaan

Program Pendapatan Daerah adalah sebagai

berikut :

1. Pajak Daerah 1.1.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

____________________________________________________________________________________________


2

1.2.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah di ubah dengan peraturan Daerah nomor 08 tahun 2014 tentang perubahan atas perda 01 tahun 2011

1.3.

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Pemungutan

Pajak

Kendaraan

Bermotor 1.4.

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1.5.

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

1.6.

Peraturan

Gubernur

Nomor

10

Tahun

2011

Tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan 1.7.

Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Nomor : 973 /06 /Penda –IV / 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor.

1.8.

Peraturan Gubernur Kaltim No. 56 Tahun 2012

tentang tata cara

penghapusan piutang pajak daerah.

2. Retribusi Daerah 2.1.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (Lembar Negara Republik

____________________________________________________________________________________________


3

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan

Lembar

Negara

Republik Indonesian nomor 5049); 2.2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

66

Tahun

2001

tentang Retribusi Daerah; 2.3.

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Nomor

02 Tahun 1994

tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah; 2.4.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05

Tahun

1996

tentang pembentukan perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya; 2.5.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 1997 tentang

pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah Provinsi

Kalimantan Timur; 2.6.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 1999 tentang retribusi izin trayek;

2.7.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 1999 Tentang

Penetapan

Rumah

Sakit

Umum

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan Timur Menjadi Unit Swadana Daerah; 2.8.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2000 tentang Perusda Pertambangan;

2.9.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 06 Tahun 2000

menjadi Perda 19 Tahun 2008 tentang Perusda Perkebunan; 2.10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2000 tentang Perusda Kehutanan;

____________________________________________________________________________________________


4

2.11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor

08 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Perusda Ketenaga Listrikan; 2.12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur; 2.13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Jasa Pelayanan Tera / Tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, Timbangan dan Perlengkapan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur; 2.14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Retribusi 2.15. Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur ; 2.16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor

11 Tahun

2004

Tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah; 2.17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan di Balai

Laboratorium

Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur; 2.18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Retribusi Penjualan Usaha Daerah;

____________________________________________________________________________________________


5

2.19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2008 tentang biaya administrasi pembuatan kartu anggota perpustakaan dan denda pengembalian buku terlambat; 2.20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03

Tahun 2009

tentang retribusi pelayanan jasa teknis pengujian dan kalibrasi pada unit pelaksana teknis dinas dan sertifikasi mutu barang; 2.21. Peraturan

Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang pedoman teknis

RSUD Provinsi Kalimantan

Timur sebagai Badan

Layanan Umum

Daerah ( BLUD ); 2.22. Surat Keputusan

Gubernur

penyempurnaan Keputusan

Nomor

30

Gubernur

Tahun

2003

Kalimantan

tentang

Timur

nomor

23. Tahun 2001 tentang pungutan penerimaan negara bukan pajak yang ditangani oleh Dinas / lembaga teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 2.23. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tentang Perubahan Kedua Diktum Pertama Surat Gubernur

Kepala

Daerah

Tingkat

I

Kalimantan

970/K.362/2009 Keputusan Timur

Nomor

970/SK.128.A/1996 tentang besar sumbangan pihak ketiga kepada Daerah untuk kendaraan bermotor; 2.24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum; 2.25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha;

____________________________________________________________________________________________


6

2.26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi perijinan tertentu; 2.27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 tahun 2009 tentang PT.Migas Mandiri Pratama; 2.28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 tahun 1964 menjadi

Perda

02

Tahun

2002

tentang

Deviden

dan

Dana

Pembangunan; 2.29. Peraturan Daerah Provinsi Tentang Pembentukan

Kalimantan Timur Nomor No. 2 Tahun 2010 BPD ( dengan modal dasar 3 T ) tentang

Jasa Giro dan Bunga Deposito; 2.30. Perjanjian Samarinda

Dasar

Kerjasama

serta

beberapa

Pembangunan

Komp.

Lembuswana

Fasilitas Penunjang Lainnya ( BOT 30

Tahun dari tgl 26 Juli 1996 s/d Juli 2026)

tentang parkir Mall

Lembuswana; 2.31. Addendum

Perjanjian

Dasar

Kerja

Sama

Pembangunan

Komp.Lembuswana Samarinda, tanggal 23 Januari 2003 tentang Denda keterlambatan Pembangunan Kios Makanan Souvenir dan Tempat Bermain; 2.32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Penyertaraan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pada PT. Asuransi Bangun Askrida.

3. Bidang Dana Perimbangan

____________________________________________________________________________________________


7

3.1.

Undang - Undang R.I No. 12 tahun 1994

tentang Perubahan Atas

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; 3.2.

Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 Perubahan Ke Tiga Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Pajak Penghasilan ;

3.3.

Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang -Undang RI Nomor 21 tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;

3.4.

Undang - Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3.5.

Undang - Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara ;

3.6.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

3.7.

Peraturan Pemerintah Nomor Penghasilan yang

47

Tahun

2003

Ditanggung oleh Pemerintah

Tentang

Pajak

Atas Penghasilan

Pekerja dari pekerjaan ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 3.8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

____________________________________________________________________________________________


8

3.9.

Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 06/KMK.04/2001 Tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3.10. Keputusan Bersama Direktur

Jendral

Gubernur

Provinsi

Kalimantan

Timur

dan

Pajak Nomor : Kep-162/PJ/2002 Tentang Koordinasi

Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ; 3.11. Keputusan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral Nomor :

1454.K/30/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi ; 3.12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Pembagian Hasil Penerimaan PBB

82/KMK.04/2000

Tentang

Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Dalam

rangka

melaksanakan

kegiatan

perioritas

,maka

perlu

diperhatikan beberapa aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi yaitu : 1. Stabilisasi kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi pendapatan. 2. Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam penyelesaian Tunggakan pajak. 3. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi. ____________________________________________________________________________________________


9

4. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antara Dispenda Provinsi Kalimantan Timur dan

Mitra

5. Terpenuhinya

Kerja Intansi / SKPD pemungut

sumber

pendapatan

sebagai

pendukung

pembiayaan

pembangunan. 6. Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah 7. Menurunya jumlah tunggakan piutang pajak daerah 8. Tercapainya target penerimaan PAD 9. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan 10. Tersedianya aturan/dasar hukum sebagai pendukung intensifikasi pendapatan daerah.

C. ISU STRATEGIS Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tanggung jawab mengoptimalkan kinerja peningkatan Pendapatan Daerah dan Pelayanan Publik. Fungsi

utamanya dalam melaksanakan urusan pemerintah

Daerah terdapat permasalahan sebagai berikut : 1.

Tuntutan penyedian dan belanja daerah yang semakin besar

2.

Sumber – sumber pendapatan yang belum tergali

3.

Masih terbatasnya dumber daya manusia

4.

Masih lemahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak

5.

Belum optimalnya intensifikasi dan ektensifikasi pajak daerah

6.

Tuntutan Penyedian dan belanja daerah yang semakin besar

____________________________________________________________________________________________


10

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai

dinamika dalam

pelaksanaan

tugas-tugas

Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Kalimantan

Timur

bahwa, tugas pokok Dinas adalah Retribusi

melaksanakan

Bagian Ketujuh Pendapatan

urusan Pemerintah

dan Pendapatan

Lain –Lain,

Belas

pasal

69 menyebutkan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Daerah dibidang Pajak

Dana

Daerah,

Perimbangan, Perencanaan,

Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan. Dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya

Dinas

Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

mempunyai

fungsi

struktur sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah. b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah. c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Retribusi dan Pendapatan Lain - Lain. d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan pendapatan. e. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

____________________________________________________________________________________________


11

E. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan 08 Tahun 2008,

Peraturan

tentang Organisasi

Kalimantan Timur

dan

Tahun 2008 tentang

Daerah dan

Peraturan Penjabaran

Provinsi

Tata

Kerja

Gubernur Tugas

Kalimantan

Dinas

Kalimantan

Daerah Provinsi

Dinas

Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Nomor 45

Pokok, fungsi

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Pendapatan

Kalimantan Timur Nomor

Timur

dan

Tata Kerja

bahwa Organisasi

Timur dalam

menjalankan

tugas pokok dan fungsinya dengan komposisi struktur sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sekretaris : 

Sub Bagian Umum



Sub Bagian Keuangan



Sub Bagian Perencanaan Program

c. Kepala Bidang Pajak : 

Seksi PKB / BBNKB



Seksi Pembukuan dan Keberatan Pajak



Seksi Pajak Daerah Lainnya

d. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain – Lain : 

Seksi Retribusi



Seksi Pendapatan



Seksi Badan Umum Milik Daerah, Penyertaan Modal dan Pinjaman Daerah

e. Kepala Bidang Dana Perimbangan :

____________________________________________________________________________________________


12

f.



Seksi Bagi Hasil Pajak



Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak



Seksi Dana Perimbangan Lainnya

Kepala Bidang Peningkatan Pendapatan Daerah : 

Seksi Analisis Kebijakan Pendapatan



Seksi Evaluasi dan Pelaporan



Seksi Kajian Peraturan Perundang – Undangan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )

h.



Kepala UPTD



Sub. Bagian Tata Usaha



Seksi Pembukuan dan Penagihan



Seksi Pendataan dan Penetapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

____________________________________________________________________________________________


13

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM

Kepala Dinas Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Umum

Kasubag Keuangan

Kasubag Perencanaan Program

Bidang Pajak Daerah

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Bidang Dana Perimbangan

Bidang Peningkatan Pendapatan Daerah

Seksi PKB dan BBNKB

Seksi Retribusi

Seksi Bagi Hasil Pajak

Seksi Analisis Kebijakan Pendapatan

Seksi Pembukuan dan Keberatan

Seksi Pendapatan Lain-lain

Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Pajak Daerah lainnya

Seksi BUMD, Penyertaan Modal dan Pinjaman

Seksi Dana Perimbangan

Seksi Kajian Peraturan Perundang – Undangan

9 UPTD

____________________________________________________________________________________________


14

F.

SUMBER DAYA MANUSIA Dalam Pendapatan

rangka

Daerah

Provinsi

( dua ratus enam puluh lima ) dan

tersebar

Komposisi

di

Pegawai

yang terdiri

melaksanakan Kalimantan

orang

yang

kegiatan Timur

organisasi

Dinas

didukung oleh 265

bertugas

baik

di

Provinsi

9 UPTD Se-Kalimantan Timur. terdiri

dari 55 ( lima puluh lima)

Pejabat Struktural,

dari Eselon II , III dan IV Beserta 210 ( dua ratus sepuluh ) orang

staf Komposisi

jabatan

dalam

struktur

organisasi Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan

Daerah tersebut diatas

adalah :  1 orang Eselon II  13 orang Eselon III,  41 orang Eselon IV .

____________________________________________________________________________________________


15

SARANA DAN PRASARANA KANTOR Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

RINCIAN BARANG KE NERACA TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DAN UPTD SE-KALIMANTAN TIMUR Bidang Pemerintahan

: 13

Bidang Pendapatan

Unit Organisasi

: 13.1

Dinas Pendapatan

Sub. Unit Organisasi

: 13.1.1

Dinas Pendapatan

Unit Pengguna Barang

: 13.1.1.1 Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

Kode

Nama barang

Nilai

(Berdasarkan Bidang barang )

Rp.

1

Tanah

52.457.600.319.91

2

Peralatan dan mesin

81.691.850.135.00

3

Gedung dan Bangunan gedung

175.124.312.389.45

4

Jalan, Irigasi dan jaringan

5

Aset Tetap lainnya

203.923.328.00

6

Kontruksi Dalam Pengerjaan

525.991.400,00

7

Aset lainnya Jumlah Aset

2.403.024.875.00

6.743.717.000.00 172.626.072.577,00

____________________________________________________________________________________________


16

Dan untuk Fasilitas Penunjang operasional kerja Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur didukung fasilitas perkantoran Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

dan

Koordinator

Penerimaan

pendapatan

Daerah

(SAMSAT)

yang

melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pungutan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di seluruh Kabupaten / Kota antara lain : UPTD / SAMSAT SE- KALIMANTAN TIMUR

UPTD Samarinda

 Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu ) unit  Samsat Pembantu Terdiri dari 6 (enam ) unit  Samsat Coner 1 (satu ) unit  Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 1 (satu ) unit  Samsat Mobile 2 (dua) unit ____________________________________________________________________________________________


17

UPTD Balikpapan

 Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu ) unit  Samsat Pembantu Terdiri dari 4 (empat ) unit  Samsat Coner 1 (satu ) unit  Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 1 (satu ) unit  Samsat Mobile 1 (satu) unit UPTD Bontang

 Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu ) unit  Samsat Coner 1 (satu ) unit ____________________________________________________________________________________________


18

UPTD Kutai Kartanegara

 Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu) unit  Samsat Pembantu Terdiri dari 10 (sepuluh) unit  Samsat Mobile 2 (dua) unit

UPTD Kutai Timur

 Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu) unit  Samsat Pembantu Terdiri dari 3 (tiga) unit  Samsat Coner 1 (satu ) unit  Samsat Mobile 1 (satu) unit ____________________________________________________________________________________________


19

UPTD Kutai Barat

 Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu) unit  Samsat Pembantu Terdiri dari 3 (tiga) unit  Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 2 (dua ) unit  Samsat Mobile 1 (satu) unit UPTD Penajam

 Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu) unit  Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 2 (dua ) unit  Samsat Mobile 1 (satu) unit

____________________________________________________________________________________________


20

UPTD Paser

 Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu) unit  Samsat Pembantu Terdiri dari 1 (satu) unit  Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 4 (empat ) unit

UPTD Berau

 Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu) unit  Samsat Pembantu Terdiri dari 2 (dua) unit

____________________________________________________________________________________________


21

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS Penetapan merupakan

suatu

visi

sebagai

langkah

bagian

penting dalam

dari

perencanaan

strategi,

perjalanan suatu organisasi. Visi

tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi

itu

selanjutnya. Didalam

konteks

kehidupan

bernegara,

visi

memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi atau organisasi pemerintah.

I. Visi : “ Tewujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal “

II. M i s i : Untuk Mewujudkan Visi tersebut maka diupayakan perwujudannya melalui Misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai

____________________________________________________________________________________________


22

2.

Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain

3.

Meningkatkan mutu pelayanan prima kepada masyarakat

4.

Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi pembiayaan daerah

Misi 1 :

Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Pegawai Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah peningkatan kualitas SDM, hal ini sangat penting, dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai. Peningkatan kualitas SDM merupakan

Investasi

untuk

kelangsungan

kemajuan

Provinsi

kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Misi 2 :

Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain Provinsi Kalimantan Timur merupakan Daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi disadari bahwa kekayaan alam tersebut suatu saat akan habis. Untuk itu sumber penerimaan lain yang di harapkan

untuk

menambah

pembiayaan

daerah

adalah

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainlain, hal itu dapat terwujud apabila ada kesadaran masyarakat untuk berpatisipasi dalam membayar kewajibannya, hal tersebut bukanlah hal yang mudah tetapi perlu di bina secara berkesinambungan

____________________________________________________________________________________________


23

sehingga nantinya akan mengurangi kasus-kasus pelanggaran yang tidak di harapkan. Misi 3 : Meningkatkan mutu pelayanan prima kepada masyarakat Untuk

lebih

meningkatkan

mutu

pelayanan

kepada

masyarakat perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana

pendukung.

Misi 4 : Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi pembiayaan daerah Dalam rangka meningkatkan aktivitas pemerintah daerah di bidang pembagunan, maka dana yang di butuhkan akan meningkat pula,

dana tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber

pendanaan. Sumber Pendanaan yang telah di tetapkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004 adalah dana perimbangan yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bagunan (PBB), Bea Perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan, Pajak Penambahan

nilai

penerimaan sumber daya alam , Dana Alokasi khusus serta pungutan lainya, pungutan – pungutan tersebut dikenakan warga negara atau orang-orang dan badan-badan yang memperoleh manfaat dan pelaksanaan pembagunan.

III. T u j u a n : Salah satu komponen dari perencanaan strategik tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan

yang diinginkan oleh

____________________________________________________________________________________________


24

Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya mendukung pencapaian pembagunan pemerintah Daerah. Adapun tujuan Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut : 1.

Tersedianya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional

2.

Menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya Pendapatan Daerah bagi pembangunan

3.

Tersedianya pelayanan prima yang mudah terjangkau oleh masyarakat serta cepat, efektif dan efisien

4.

Meningkatkan penerimaan daerah dari hasil Ektensifikasi Penerimaan Daerah

IV. Sasaran Sasaran Merupakan Penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dan di hasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1)

Berkurangnya

tunggakan

pajak

dan

meningkatnya

pemenuhan

kewajiban pajak oleh masyarakat setiap tahunnya; 2)

Peningkatan percepatan waktu pelayanan kepada masyarakat

3)

Tercapainya target penerimaan dari berbagai sumber penerimaan

4)

Terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung operasional kantor

____________________________________________________________________________________________


25

5)

Bertambahnya unit pelayanan (kantor samsat) pada daerah yang pontensial

Untuk

tercapainya

telah di laksanakan

sasaran dan tujuan,

beberapa

inovasi

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan

meningkatkan pelayanan

prima bagi wajib pajak

dengan membuka

beberapa gerai layanan di antaranya samsat mall, samsat pembantu di beberapa

kecamatan

yang

potensial, samsat keliling, samsat kampus,

samsat air serta samsat delivery bagian dari pengemban samsat online.

Jenis Pelayanan Beragam : 1.

Samsat Corner/Samsat Mall

2.

Samsat Drive Thru

3.

Samsat Payment Point

4.

Samsat keliling

5.

Samsat Delivery (antar jemput)

6.

Samsat Jelajah

7.

Pemugutan Pajak secara door to door

8.

Samsat kampus

9.

Samsat air

10. Layanan SMS ( 08115857070 ) 11. Layanan E-Samsat pembayaran melalui sistem Bank ( ATM / Mobile Bangking)

____________________________________________________________________________________________


26

V. Indikator Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2016

No

Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

Meningkatnya Penerimaan Daerah : a. Penerimaan PAD :  Pajak daerah  Retribusi Daerah Tercapainya Daerah

Pendapatan

 Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

b. Penerimaan dana Perimbangan

c. Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

____________________________________________________________________________________________


27

VI. Strategi Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan beberapa strategi sebagai berikut: a. Secara berkala melakukan sosialisasi atas Perda / peraturan terbaru dan pemberian penghargaan pada masyarakat

taat pajak

sehingga

menumbuhkan dukungan masyarakat; b. Memaksimalkan koordinasi dengan mitra kerja lain dalam hal intensifikasi / ekstensifikasi penerimaan; c. Intensifikasi sumber penerimaan yang ada (PAD) d. Pembangunan kantor baru di UPTD potensial e. Mengevaluasi

kembali

system

pengawasan

yang

ada

untuk

meningkatkan penerimaan keuangan daerah; f.

Penggalian sumber potensi baru dengan penelaahan kembali Peraturan/ Perda yang ada dan membuat konsep Perda baru;

g. Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada terutama bagi UPTD baru

VII.

Kebijakan Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai RPJMD tahun 2013 - 2018 diarahkan untuk mengoptimalisasi penerimaan daerah, baik yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ),

maupun Dana Perimbangan serta lain – lain pendapatan daerah yang sah. ____________________________________________________________________________________________


28

VIII.

Program Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah dan kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi sumbersumber Pendapatan Daerah sebagai berikut : 1.

Pajak Daerah : - Koordinasi dan evaluasi pajak daerah dengan intansi vertikal dan UPTD Se-Kaltim - Koordinasi dan evaluasi penyedian bahan bakar dan Intansi Vertikal - Penyusunan perhitungan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) - Koordinasi Kesamsatan - Pendataan

dan

monitoring

obyek

dan

subyek

PBBKB

Rekonsiliasi

2.

Retribusi Daerah : - Koordinasi /Evaluasi pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan lainlain dan BUMD dengan mitra kerja dan intansi terkait - Koordinasi/Konsultasi teknis masalah pelaksanaan Retribusi Daerah, Pendapatan lain-lain dan BUMD dengan Kementrian Dalam Negeri/Kementrian Keuangan dan SKPD di Provinsi lainnya - Koordinasi

dan

Konsultasi

tentang

Peraturan-peraturan

yang

berhubungan dengan Retribusi Daerah, Pendapatan lain-lain & BUMD dengan

Mitra Kerja / Intansi

terkait

dan UPTD Dispenda

Se-Kaltim

____________________________________________________________________________________________


29

- Koordinasi Penaganan TP/TGR dengan Tim TP/TGR Prov. Kaltim dan Intansi terkait 3.

Dana Perimbangan : - Peningkatan penerimaan dana Perimbangan

____________________________________________________________________________________________


30

B.

RENCANA KINERJA TAHUN Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Anggaran 2016

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Meningkatnya Penerimaan Daerah : a. Penerimaan PAD :

Satuan

Target Tahun 2016

Rupiah

7.762.674.455.112.16

3.921.364.868.076.59

 Pajak daerah  Retribusi Daerah  Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan  Lain-lain

1.

Tercapainya Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang sah

b. Penerimaan dana

3.813.127.539.435.57

Perimbangan

c. Penerimaan lain-

28.182.047.600.00

lain Pendapatan Daerah yang sah

____________________________________________________________________________________________


31

C PERJANJIAN KINERJA Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahunan Anggaran 2016

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya Penerimaan Daerah :

a. Penerimaan PAD :

Target Tahun 2016

Satuan

7.762.674.455.112.16

Rupiah

Program/ Kegiatan

Anggaran

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

15.964.080.550.00

3.921.364.868.076.59

 Pajak daerah  Retribusi Daerah  Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1.


 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

b. Penerimaan dana

3.813.127.539.435.57

Perimbangan

c. Penerimaan lain-

28.182.047 .600.00

lain Pendapatan Daerah yang sah

____________________________________________________________________________________________


32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran kuantitatif proses

setiap

penilaian

pelaksanaan

kinerja

adalah

indikator

kinerja

dan

kegiatan

evaluasi sesuai

untuk

menilai

sebagai atas

dengan

pencapaian

bahan

keberhasilan program,

kontribusi

secara bagi

dan kegagalan

kegiatan, kebijakan,

tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indicator output tetapi juga outcome, manfaat pengukuran dan

dan

saja,

dampak serta memberikan dasar

evaluasi kinerja yang lebih sistematis , terukur dan dapat

diterapkan. Adapun Capaian kinerja tahun 2016 sebagai berikut :

____________________________________________________________________________________________


33

Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2016

No

Sasaran Strategis

Tahun 2016 Indikator Kinerja

Satuan Target

Meningkatnya Penerimaan Daerah : a. Penerimaan PAD :

Rupiah

Realisasi

7.762.674.455.112.16

7.941.551.395.866.70

Capaian % 102.30 %

3.921.364.868.076.59

3.985.409.939.501.70

101.63 %

3.813.127.539.435.57

3.941.626.961.365.00

103.37 %

28.182.047.600.00

14.514.495.000.00

51.50 %

 Pajak daerah  Retribusi Daerah  Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1.

Tercapainya Target Pendapatan Daerah b. Penerimaan dana Perimbangan

c. Penerimaan lainlain Pendapatan Daerah yang sah

____________________________________________________________________________________________


34

B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis pengukuran

capaian kinerja adalah hasil

kinerja

yang

ditetapkan

– hasil

berbanding

perhitungan dari dengan

realisasi

pelaksanaannya, dimana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal

yang dapat mendukung

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahuinya pencapaian target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi

yang telah dicapai, serta kemajuan -

kendala yang ditemukan

dalam

kemajuan yang dialami dan

rangka pencapaian visi,

misi,

sasaran

strategis, indikator kinerja dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan. Secara Provinsi

umum

Kalimantan

pencapaian

Timur

pada

kinerja

Dinas Pendapatan Daerah

tahun 2016 sebagaimana yang telah

ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Gubernur Kalimantan Timur,

dapat

dijelaskan

melalui

evaluasi

dan analisis capaian

kinerja

1. Tercapainya Pendapatan Daerah Tercapainya target Penerimaan dari berbagai sumber penerimaan merupakan sasaran utama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur , adapun penerimaan pendapatan bersumber dari : a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) :  Pajak daerah

____________________________________________________________________________________________


35

 Retribusi Daerah  Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah b. Dana Perimbangan c.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Target dan Realisasi Perimaan dari berbagai sumber Peneriman adalah

sebagai berikut :

Tahun 2016

Target

Tahun 2015 No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2017 Realisasi

Capaian %

Target

Realisasi

Capaian %

10.497.631.453.405.70

9.464.926.705.876.01

90.16%

7.762.674.455.112.16

7.941.551.395.866.70

102.30 %

6.606.386.000.000.00

5.095.145.980.600.83

4.950.160.613.906.01

97.15%

3.921.364.868.076.59

3.985.409.939.501.70

101.63 %

4.042.404.000.000.00

4.024.025.055.410.00

81.81%

3.813.127.539.435.57

3.941.626.961.365.00

103.37 %

2.552.080.000.000.00

490.741.036.560.00

101.48%

28.182.047.600.00

14.514.495.000.00

51.50 %

11.902.000.00

Target



a. Penerimaan

Rupiah

PAD : 

Pajak daerah



Retribusi

Daerah 

Hasil

Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

Lain-lain

Pendapatan Asli 1.

Daerah yang sah

b. Penerimaan

4.918.899.806.704.83

dana Perimbangan

c. Penerimaan

483.585.666.100.00

lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

____________________________________________________________________________________________


36

Target Kalimantan

Penerimaan

Timur

Tahun

Pendapatan

2015

secara

keseluruhan

sebesar

Rp. 10.497.631.453.405.70

dengan

Sebesar

Rp. 9.464.926.705.876.01

atau

untuk

Target Pendapatan

sebesar

Daerah

Rp. 7.762.674.455.112.16

Daerah di

targetkan

Realisasi

sebesar Tahun

Realisasi

Provinsi

Penerimaan

90.16 % 2016

dan

Penerimaan

Penerimaan

Sebesar

Rp. 7941.551.395.866.70 atau sebesar 102.30 %. Tahun 2017

telah

di Targetkan

Penerimaan

pendapatan

sebesar Rp. 6.606.386.000.000.00.

a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Penerimaan

Pendapatan

komponen

Pajak

Daerah,

Kekayaan

Daerah

yang

Asli Daerah

yang

di pisahkan serta Secara

Pendapatan Asli Daerah

pada tahun

dengan

Rp. 4.950.160.613.906.01 Target

Pendapatan

Daerah yang terdiri dari

Retribusi Daerah

sah.

Rp. 5.095.145.980.600.83

Asli

atau Daerah

sebesar Rp. 3.813.127.539.435.57

dan

Hasil Pengelola

lain - lain Pendapatan keseluruhan

Target

2015 di Targetkan sebesar

Realisasi

Penerimaan

sebesar

97.15 %

Tahun

2016

Realisasi

dan

Sebesar untuk

Penerimaan

Penerimaan

Sebesar

Rp. 3.985.409.939.501.70 atau sebesar 104.52 %. Tahun 2017

telah

di Targetkan

Pendapatan

Asli

Daerah

sebesar Rp. 4.041.064.732.00

____________________________________________________________________________________________


37

b. Dana Perimbangan Penerimaan

dana

Tahun 2015

di

Realisasi

Penerimaan

sebesar 2016

Perimbangan secara keseluruhan pada

targetkan

81.81 % dan

sebesar Rp. 4.918.899.806.704.83 Sebesar

untuk

Target

Penerimaan sebesar

Penerimaan

Sebesar

dengan

Rp. 4.024.025.055.410.00 Pendapatan

Daerah Tahun

Rp. 3.731.399.811.431.90

Rp. 3.941.626.961.365.00

atau

atau

Realisasi sebesar

105.63 %. Tahun Perimbangan

2017

telah

di

Targetkan

Pendapat

Dana

sebesar Rp. 2.552.080.000.000.00

c. Penerimaan lain-lain Pendapatan daerah yang sah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah keseluruhan pada Tahun 2015 di targetkan Realisasi 101.48 %

Penerimaan

sebesar

Rp. 483.585.666.100.00 dengan

Sebesar Rp. 490.741.036.560.00

dan untuk

Target

atau sebesar

Pendapatan Daerah Tahun 2016

Penerimaan sebesar Rp. 28.182.047.600.00

Realisasi

Penerimaan

Sebesar Rp. 14.514.495.000.00 atau sebesar 51.50 %. Tahun 2017

telah

di Targetkan Pendapatan Penerimaan lain-

lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 11.902.000.000.00

____________________________________________________________________________________________


38

C. PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA Tabel 5. Analisis Capaian Indikator Kinerja 2015 dan target 2016

No.

1.

Tahun 2016 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja



a. Penerimaan

Program/ kegiatan

Satuan

Rupiah

Upaya

Faktor ekonomi masyarakat mempegaruhi sumber Pendapatan daerah

Mengembangkan Sumber Potensi Pendapatan daerah yang Baru dan yang Sah

Intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari pajak Daerah dan retribusi daerah

101.63 %

Masih banyaknya Tunggakan Pajak yang di lakukan Masyarakat Sehingga Mempegaruhi Pendapatan Asli Daerah

Meningkatkan Pelayanan dan sosialisasi kepada wajib pajak maupun wajib Retribusi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4.042.404.000.000.00

3.941.626.961.365.00

103.37 %

Masih Banyaknya penerimaan yang belum terggali

Menggali sumber Potensi baru dengan penelahan kembali Peraturan/Perda yang ada dan membuat konsep Perda baru

2.552.080.000.000.00

14.514.495.000.00

51.50 %

Belum optimalnya koordinasi dengan intansi terkait

Memaksimalkan Penerimaan dengan mitra Kerja lain dan meningkatkan Penerimaan dan sumber daya alam

11.902.000.00

Realisasi

Capaian

7.762.674.455.112.16

7.941.551.395.866.70

102.30 %

3.921.364.868.076.59

3.985.409.939.501.70

3.813.127.539.435.57

28.182.047.600.00

Pajak

daerah 

Retribusi

Daerah 

Target Tahun 2017

Solusi

Target

PAD : 

Analisis Kendala /Permasalahan

Peningkatan dan Pengemban gan Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil

6.606.386.000.000.00


Lain-lain




____________________________________________________________________________________________


39

Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami perubahan sesuai dengan penerimaan Pendapatan Daerah yang

bersumber

dari

berbagai

sumber

penerimaan.

Adapun

kendala/permasalahan penerimaan pendapatan sebagai berikut : a. Faktor ekonomi masyarakat mempegaruhi sumber pendapatan daerah b. Masih banyaknya penerimaan yang belum terggali c. Masih banyaknya tunggakan pajak yang di lakukan masyarakat sehingga mempegaruhi pendapatan asli daerah d. Masih banyaknya pemungutan yang belum terggali Solusi

Penerimaan Pedapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

sebagai berikut : a. Menggali dan mengembangkan potensi sumber – sumber Pendapatan daerah yang baru dan yang sah b. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat

dan memperluas tempat

pelayanan baru c. Memaksimalkan Penerimaan dengan mitra kerja lain dan meningkatkan penerimaan dari sumber daya alam d. Menggali sumber potensi baru dengan penelahan kembali peraturan/perda yang ada dan membuat konsep baru

____________________________________________________________________________________________


40

D. REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah

menerima Alokasi

Dana Belanja sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 108.485.786.287.00 dengan Realisasi sebesar Rp. 98.678.053.489.67

( 90.96 % )

dengan

capaian kinerja 100%

yang meliputi : - Belanja Pegawai b. Belanja Langsung Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 47.309.070.300.00 dengan Realisasi sebesar Rp. 41.226.987.183.65

( 87.15 % ) dengan

capaian

kinerja

100%

yang meliputi : -

Belanja Pegawai

-

Belanja Barang dan jasa

-

Belanja Modal

____________________________________________________________________________________________


41

Tabel 6. Realisasi Anggaran Tahun 2016

No.

1.

Program/ kegiatan

Tahun 2016 Sasaran Strategis


Indikator Kinerja


a. Penerimaan

Satuan

Rupiah

Target

Realisasi

Capaian

7.762.674.455.112.16

7.941.551.395.866.70

102.30 %

3.921.364.868.076.59

3.985.409.939.501.70

101.63 %

3.813.127.539.435.57

3.941.626.961.365.00

103.37 %

28.182.047.600.00

14.514.495.000.00

51.50 %

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Alokasi Anggaran

Pagu

Realisasi

Capaian

15.964.080.550.00

14.224.044.453.00

89.10 %

PAD : 

Pajak daerah



Retribusi

Daerah 

Hasil


Lain-lain




____________________________________________________________________________________________


42

BAB IV PENUTUP KESIMPULAN Sesuai Provinsi

tugas

Kalimantan

program

dan

Timur

kegiatan

Jangka Menengah kegiatan

dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Tahun

2016

tentang

telah

berupaya

melaksanakan

yang mengacu pada rencana pembangunan

Daerah (RPJMD)

tersebut

masyarakat

pokok

didukung pentingnya

2013 - 2018 . Adapun

dengan

Program

meningkatnya

dan

kesadaran

membayar pajak secara tepat waktu,

tersedianya gedung kantor yang refresentatif serta sarana dan prasarana pelayanan lainnya yang memadai. Disamping itu faktor dukungan Sumber Daya

Manusia

memberikan

merupakan

hal

penting

pelayanan maksimal

yang

kepada

secara

masyarakat

bersama - sama wajib

pajak.

Diharapkan dengan adanya beberapa fasilitas / ketersediaan sarana dan prasarana tadi dapat mendorong usaha Wajar

Tanpa Berbagai

untuk

mencapai

penilaian

yang

mendorong

optimalisasi

Pengecualian ( WTP ). program

dan

kegiatan

pendapatan telah dilaksanakan, disamping menunjukan keberhasilan sesuai dengan kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan, namun disisi lain masih terdapat kekurangan dan permasalahan yang perlu perhatian dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Menyikapi kondisi tersebut Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur akan terus berusaha menunmbuhkan inovasi – ____________________________________________________________________________________________


43

inovasi

serta

pengembangan

pendapatan

sesuai

dengan

peraturan

perundangan yang berlaku. Harapan tersebut diatas adalah dalam kerangka melaksanakan visi Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

khususnya yaitu

“

Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal “ serta mendukung Program Kerja Pemerintah Daerah yaitu Membangun Kaltim Maju 2018.

____________________________________________________________________________________________


44

SARAN Dengan

LAKIP

ini

diharapkan

dapat

memacu

pelaksanaan

pemerintahan yang baik, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan LAKIP tahun 2016 yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan serta

dipergunakan

sebagai

pedoman

dalam

penilaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 yang konsisten dan berkomitmen. Demikian LAKIP Kalimantan

Timur

Tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

dibuat

dan

disampaikan

untuk

menjadi

bahan

penilaian kinerja lebih lanjut.

____________________________________________________________________________________________


45

LAMPIRAN :

RENCANA KINERJA TAHUN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

No

1

2

Sasaran Strategis

Berkurangnya tunggakan pajak dan meningkatnya pemenuhan kewajiban pajak oleh masyarakat setiap tahunnya.


Indikator Kinerja

Tunggakan Pajak

Survey kepuasan masyarakat

Satuan

Rupiah

Persentase

Target 2015

60 M

60 %

Target Pendapatan Asli Daerah : - Pajak Daerah - Retribusi Daerah 3

- Hasil pengelolaan kekayaan Tercapainya Pendapatan Daerah

Rupiah

5,5 T

Daerah yg di pisahkan - Lain – lain Pendapatan asli daerah yang sah

____________________________________________________________________________________________


46

CAPAIAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

No

Sasaran Strategis

1.

Berkurangnya tunggakan pajak dan meningkatnya pemenuhan kewajiban pajak oleh masyarakat setiap tahunnya.

2.


Indikator Kinerja

Tunggakan Pajak

Survey kepuasan masyarakat

Satuan

Tahun 2015 Target

Realisasi

Capaian

Rupiah

60 M

5M

8,34%

Persentase

60%

100 %

166,67%

Rupiah

5,5 T

5,1 T

92,72 %

Target Pendapatan Asli Daerah : - Pajak Daerah 3.

Tercapainya Pendapatan Daerah

- Retribusi Daerah - Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yg di pisahkan - Lain – lain Pendapatan asli daerah yang sah

____________________________________________________________________________________________


47

BAB I PENDAHULUAN. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

Recommend Documents