EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ORGANISASI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada konsetrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh :
Meuthia Rinaldy 6661121498
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, November 2016
ABSTRAK
Meuthia Rinaldy, 6661121498. Efektivitas Komunikasi Organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Ipah Ema Jumiati, S.Ip., M.Si. Pembimbing II Riny Handayani, S.Si., M.Si.
Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kuantitatif dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. instrumen penelitian di sini menggunakan teori dari Kriyantono yang terdiri dari 6 indikator yaitu iklim komunikasi, kepuasan organisasi, penyebaran informasi, beban informasi, ketepatan informasi, dan budaya organisasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan kuesioner. Dalam analisa data menggunakan t-test satu sampel dengan hasil perhitungan diperoleh angka t hitung < t tabel = (-3.39 < 1.65) maka Ho diterima dan Ha ditolak dan dalam perhitungan mencapai angka 57% dari angka yang dihipotesiskan yaitu 60%. Sehingga hasil penelitian efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dikatakan telah cukup efektif.
Kata Kunci: Efektivitas, Komunikasi Organisasi.
ABSTRACT
Meuthia Rinaldy, 6661121498. The effectiveness of organizational communication at the Local Revenue Office in Bekasi City. Study Public Administration, Faculty of Social and Politic, Sultan Ageng Tirtayasa University, Serang 2016. The first supervisor by Ipah Ema Jumiati, S.Ip., M.Si. The second supervisor by Riny Handayani, S.Si., M.Si.
The focus in this research is the effectiveness of organizational communication at the Local Revenue Office in Bekasi city, and the formulation of the problem in this research is how big the effectiveness of organizational communication at the Local Revenue Office in Bekasi City. The purpose of this research is knowing how big the effectiveness of organizational communication at the Local Revenue Office in Bekasi City. The methodology of this research is quantitative descriptive and the subject of this research is employee of the Local Revenue Office in Bekasi City, the instrument of this research is using the theory from Kriyantono which consist of 6 indicators that are communication climate, satisfaction communication, the dissemination of information, the load of information, the accuracy of information, and the organizational culture. Data collecting in this research uses the method of observation, interviews, and questionnaires. Data analyzing in this research uses one sample t-test with calculation result, it obtained figures that t count < t table = (-3.39 < 1.65) and then Ho is received and Ha is rejected and in the calculation reaches 57% of the rate of 60%. So the result of this research of the effectiveness of organizational communication at the Local Revenue Office in Bekasi City has been effective enough.
Keyword : Effectiveness, Organizational Communication.
PERNYATAAN ORISINALITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Meuthia Rinaldy
NIM
: 6661121498
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Juli 1994 Program Studi
: Ilmu Administrasi Negara
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Komunikasi Organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini mengandung unsure plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.
Serang, November 2016
Meuthia Rinaldy
LEMBAR PERSETUJUAN
Nama
: Meuthia Rinaldy
NIM
: 6661121498
Judul Skripsi
: EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ORGANISASI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI
Serang, November 2016 Skripsi Ini Telah Disetujui untuk Diujikan Menyetujui,
Pembimbing I
Pembimbing II
Ipah Ema Jumiati, S.Ip., M.Si
Riny Handayani, S.Si., M.Si
NIP. 197501312005012004
NIP. 197601062006042007
Mengetahui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si NIP. 197108242005011002
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI Nama NIM Judul
: Meuthia Rinaldy : 6661121498 : EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ORGANISASI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI
Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang di Serang, 6 Desember 2016 dan telah dinyatakan LULUS. Serang, Desember 2016 Ketua Penguji : Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si NIP. 197602102005012003
………………………………
Anggota : Listyaningsih, S.sos., M.Si NIP. 197603292003122001
………………………………
Anggota : Ipah Ema Jumiati, S.Ip., M.Si NIP. 197501312005012004
……………………………… Mengetahui,
Dekan Fisip Untirta
Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si NIP. 197108242005011002
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Listyaningsih, S.sos., M.Si NIP. 197603292003122001
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO : WITH GOD, NO MOMENTS IS WASTED. BECAUSE YOU ARE LOVED BY GOD. JUST REMEMBER THE LOVE THAT HE HAVE DONE TO YOU.
SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK MAMAH KU TERSAYANG DAN UNTUK SAHABAT-SAHABAT KU.
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, kasih dan kuasaNya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul Efektivitas Komunikasi Organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Adapun penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi program studi Ilmu Administrasi Negara konsentrasi Manajemen Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran penulis harapkan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala doa, dukungan, motivasi, bimbingan, dan bantuan yang tak terhingga dalam proses penelitan serta pnyusunan skripsi ini kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Soleh Hidayat, M.Pd. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Ibu Listiyaningsih, S.Sos., M.Si. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
i
4. Bapak Riswanda, S.Sos., M.PA., Ph.D. Wakil prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 5. Ibu Rina Yulianti, S.Ip., M.Si. Dosen Pembimbing Akademik. 6. Ibu Ipah Ema Jumiati, S.Ip., M.Si. Dosen pembimbing I skripsi yang membantu memberikan arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini. 7. Ibu Riny Handayani, S.Si., M.Si. Dosen pembimbing II skripsi yang membantu memberikan arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini. 8. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. 9. Mamah ku Sri Supriyatna Purwaningsih, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, kesabaran dan kasih sayang yang tak pernah putus. 10. Kakak ku Abdul Wadud Rinaldy dan adik ku Khalid Rinaldy, terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasinya. 11. Teman setia ku Epa Enjella, Jesseyca M. Bethesda, Melda Listiani, Tanya A. Aryanda, Affiriyani, Melin A, Nurul F, Arfah, Nur R. Agni, Noni Maulida, Epri A. Pertiwi dan Tangen Vika yang selalu menjadi
ii
penyemangat, penghibur, pendengar setia untuk doa dan dukungannya selama ini. 12. Teman kostan ku Ikke Ratna, Suhanengsih, Haffidotunissa, Nia Mentari, Ade R. Sari, Sifa Fauziatunisa, Icha, dan Afrida yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat selama ini. 13. Teman ku Reza Eryanda yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa, serta bimbingannya selama ini. 14. Teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2012. 15. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini. Kiranya tidak ada balasan yang lebih baik kecuali yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih untuk segalanya. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penulis dan pihak yang berkepentingan.
Serang, November 2016
Meuthia Rinaldy
iii
DAFTAR ISI
PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN…………………………………………………….. ii ABSTRAK ABSTRACT MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR…………………………………………………………….. iii DAFTAR ISI……………………………………………………………………… vi DAFTAR TABEL………………………………………………………………… x DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………… xi DAFTAR DIAGRAM…………………………………………............................ xii
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang……………………………………………………. 1
1.2
Identifikasi Masalah………………………………………………. 12
1.3
Rumusan Masalah…………………………………………………. 13
1.4
Tujuan Penelitian………………………………………………….. 13
1.5
Manfaat Penelitian…………………………………………………. 13
BAB II KERANGKA TEORI 2.1
Organisasi…………………………………………………………. 15
2.2
Efektivitas………………………………………………………… 17
iv
2.3
Efektivitas Organisasi……………………………………………. 18 2.3.1
2.4
Pengukuran Efektivitas Organisasi………………………
19
Komunikasi……………………………………………………….. 21 2.4.1
Komunikasi Organisasi…………………………………… 23
2.4.2
Proses Komunikasi Organisasi…………………………… 24
2.4.3
Fungsi Komunikasi Organisasi……………………………. 25
2.4.4
Gaya Komunikasi Organisasi……………………………… 26
2.4.5
Indikator Komunikasi Organisasi………………………… 28
2.4.6
Efektivitas Komunikasi Organisasi………………………. 29
2.5
Penelitian Terdahulu………………………………………………. 31
2.6
Kerangka Berfikir………………………………………………….. 32
2.7
Hipotesis Peneltian………………………………………………… 35
BAB III METODE PENELITIAN 3.1
Jenis Penelitian…………………………………………………… 36
3.2
Metode Penelitian………………………………………………… 36
3.3
Variabel Penelitian……………………………………………….. 37 3.3.1
Definisi Konsep………………………………………….. 37
3.3.2
Definisi Operasional……………………………………… 39
3.4
Instrumen Penelitian……………………………………………… 40
3.5
Populasi dan Sampel……………………………………………… 44 3.5.1
Populasi…………………………………………………… 44
3.5.2
Sampel…………………………………………………….. 44
v
3.6
Teknik Pengolahan Data…………………………………………... 47 3.6.1
Uji Validitas……………………………………………….. 48
3.6.2
Uji Realibilitas…………………………………………….. 50
3.6.3
Uji Normalitas Data……………………………………….. 50
3.7
Uji t ……………………………………………………………….. 52
3.8
Lokasi dan Jadwal Penelitian………………………………………..52
BAB IV HASIL PENLITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1
Deskripsi Objek Penelitian............................................................
54
4.1.1
Gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.. 54
4.1.2
Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi…………… 54
4.1.3
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi56
4.1.4
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi58
4.1.5
Tugas Susunan Orgniasasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi…………………………………………………. 59
4.1.6
Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi…….. 64
4.1.7
Susunan Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi……………………………….………………... 65
4.2
Deskripsi Data Responden…………………………………. ………66
4.3
Pengujian Statistik…………………………………………………. 71 4.3.1
Hasil Uji Validitas…………………………………………..71
4.3.2
Hasil Uji Reliabilitas…………………………………………73
4.3.3
Hasil Uji Normalitas Data……………………………………74
vi
4.4
Analisis Data Penelitian……………………………………………. 76
4.5
Pengujian Hipotesis……………………………………………….. 124
4.6
Interpretasi Hasil Penelitian……………………………………….. 127
4.7
Pembahasan…………………………………………………………133
BAB V PENUTUP 5.1
Kesimpulan………………………………………………………… 138
5.2
Saran……………………………………………………………….. 139
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
3.1
Operasional Variabel……………………………………………… 39
3.2
Uji Skala Likert……………………………………………………. 40
3.3
Kisi-kisi Instrumen Penelitian………………………………………41
3.4
Penyebaran Proporsi Sampel Penelitian…………………………… 46
3.5
Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha………………………50
3.6
Jadwal Penelitian…………………………………………………….53
4.1
Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi………… 65
4.2
Hasil Uji Validitas……………………………………………………71
4.3
Hasil Uji Reliabilitas…………………………………………………74
4.4
Hasil Uji Normalitas Data……………………………………………75
viii
DAFTAR GAMBAR
1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi……
1.2
Papan Pengumuman Rapat………………………………………….10
1.3
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan
6
evaluasi wajib pajak…………………………………………………13 2.1
Kerangka Berfikir……………………………………………….......39
4.1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi………58
4.2
Kurva Penolakan dan Penerimaan Hipotesis………………………127
ix
DAFTAR DIAGRAM
4.1
Responden Jenis Kelamin………………………………………… 66
4.2
Responden Usia…………………………………………………… 67
4.3
Responden Status (PNS/ Non-PNS)……………………………… 69
4.4
Responden Tingkat Pendidikan………………………………….. 70
4.5
Tanggapan responden mengenai atasan atau pimpinan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap bawahan atau pegawai……….. 77
4.6
Tanggapan responden mengenai bawahan atau pegawai memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pimpinan………………………. 78
4.7
Tanggapan responden mengenai adanya kepercayaan yang tinggi antara pegawai satu dengan yang lainnya…………………………. 79
4.8
Tanggapan responden mengenai setiap permasalahan yang terjadi di dalam organisasi diinformasikan kepada atasan atau pimpinan…81
4.9
Tanggapan responden mengenai setiap permasalahan yang terjadi di dalam organisasi di bahas melalui rapat mingguan evaluasi kerja82
4.10
Tanggapan responden mengenai pegawai puas terhadap jenis pekerjaan yang diberikan oleh organisasi……………………84
4.11
Tanggapan responden mengenai pegawai mendapatakan informasi atau pesan dari atasan atau pimpinan dalam waktu yang bersamaan denganrekan pegawai lainnya……………………………………….85
4.12
Tanggapan responden mengenai saya puas terhadap hasil kerja yang saya lakukan di dalam organisasi…………………………….87
4.13
Tanggapan responden mengenai saya puas dengan x
seimbangnya antara upah yang diberikan organisasi dengan tingkat pekerjaan yang sayalakukan………………………… 4.14
88
Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media lisan (rapat, telepon, dan instruksi) dapat saya ketahui…………………………………………………. 90
4.15
Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media tulisan (surat, memo, laporan tertulis, dan papan pengumuman) dapat saya ketahui………………………91
4.16
Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media lisan (rapat, telepon, daninstruksi) dapat membantu dalam mengkoordinasikan pekerjaan karena lebih mudah dipahami…………………………………………………… 93
4.17
Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media tulisan (surat, memo, laporantertulis, dan papan pengumuman) dapat membantu dalam mengkoordinasikan pekerjaan karena lebih mudah dipahami…………………………. 94
4.18
Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media lisan (rapat, telepon, dan instruksi) sesuai dengan makna pesan tidak ada pengurangan atau kelebihan kata…..96
4.19
Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media tulisan (surat, memo, laporan tertulis, dan papan pengumuman) sesuai dengan makna pesan tidak ada pengurangan atau kelebihan kata……………………………………98
xi
4.20
Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi dapat pegawai ketahui dengan mudah……………….
4.21
100
Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi tidak pernah terlewatkan oleh pegawai…………… …101
4.22
Tanggapan responden mengenai pegawai saling mengingatkan satu sama lain akan informasi terbaru yang dikeluarkan oleh organisasi……103
4.23
Tanggapan responden mengenai pegawai memberikan informasi terbaru kepada rekan pegawai lainnya terkait koordinasi pekerjaan105
4.24
Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi sampai kepada pihak-pihak terkait…………………… 106
4.25
Tanggapan responden mengenai organisasi memberikan informasi yang kurang terkait pekerjaan pegawai………………...108
4.26
Tanggapan responden mengenai pegawai kesulitan dalam Memahami informasi yang diberikan oleh organisasi……………109
4.27
Tanggapan responden mengenai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan pegawai selalu pegawai dapatkan dan tidak pernah terlewatkan…………………………………………………… …...111
4.28
Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan organisasi tidak out of date atau merupakan informasi lama…….112
4.29
Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi sesuai dengan kebutuhan pegawai ……………………...114
4.30
Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan organisasi
xii
tepat dan dapat menunjang pekerjaan……………………………...115 4.31
Tanggapan responden mengenai adanya distorsi informasi akibat penyampaian pesan yang terlalu hirarkis………………………….117
4.32
Tanggapan responden mengenai pegawai bangga bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi…………………………………...118
4.33
Tanggapan responden mengenai pegawai mengetahui nilai-nilai budaya di dalam organisasi……………………………..119
4.34
Tanggapan responden mengenai pegawai dapat saling menerima Dan memahami saran atau pendapat dalam melakukan pekerjaan.120
4.35
Tanggapan responden mengenai pegawai bebas mengemukakan Pendapat
4.36
terkait pekerjaan yang sulit kepada pegawai lainnya122
Tanggapan responden mengenai pegawai bebas berinisiatif dalam melakukan pekerjaan……………………………………………....123
xiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Otonomi daerah saat ini di Indonesia mengharuskan daerah untuk antusias
dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pembangunan daerah yang diikuti dengan kemampuan finansial pemerintah untuk membiayai segala kebutuhan guna meningkatkan pembangunan daerah. Pemerintah mengeluarkan undang-undang terbaru yang mengatur tentang pemerintah daerah yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai amandemen dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Adanya undang-undang daerah ini, maka masing-masing daerah dituntut untuk dapat membangun daerahnya hingga ke segala aspek kehidupan yang pada era desentralisasi hanya terpusat pada pembangunan di perkotaan saja. Oleh karena itu dengan terbentuknya undang-undang daerah maka pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dan bertanggungjawab. Untuk tercapainya pembangunan daerah yang berkualitas maka pemerintah membentuk beberapa organisasi pemerintahan yang disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Dengan adanya SKPD ini
1
2
maka diharapkan dapat membantu kinerja pemerintah daerah dalam membangun daerah yang berkualitas. Organisasi merupakan suatu wadah atau tempat dimana dua orang atau lebih melakukan interaksi sosial untuk saling bekerja sama demi mencapai cita-cita organisasi. Organisasi itu sendiri memiliki dua tipe yaitu organisasi formal dan informal. Organisasi formal merupakan satuan kerja yang di bentuk atau disusun secara resmi, dengan kata lain organisasi formal merupakan suatu satuan kerja untuk mencapai tujuannya telah ditetapkan atau ditentukan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan organisasi informal atau non formal adalah satuan kerja yang tidak resmi karena segala sesuatunya dikerjakan dengan sengaja dan dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada disekitarnya. Organisasi atau instansi yakni swasta maupun pemerintahan merupakan suatu kumpulan atau sistem individual yang melalui suatu hierarki/jenjang dan pembagian kerja berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Organisasi terbentuk karena dipengaruhi oleh aspek-aspek seperti penyatuan visi dan misi serta mempunyai tujuan yang sama dari sekelompok orang. Tujuan organisasi merupakan dasar kegiatan dari organisasi, tanpa adanya tujuan, organisasi akan mati karena tidak ada yang diperjuangkan. Tujuan dari sebuah organisasi harus dijelaskan dengan jelas agar kegiatan yang dilakukan berorientasi guna meraih tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan organisasi, maka diperlukan suatu manajemen di dalam organisasi.Dengan adanya manajemen, organisasi akan terorganisir dengan baik, karena diikuti dengan adanya empat fungsi
3
manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam kegiatan manajemen, yaitu untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksaanaan, dan pengawasan, maka di dalam suatu manajemen diperlukan adanya komunikasi organisasi. Pentingnya komunikasi organisasi dalam suatu manajemen menurut Terry (2008:207) berpendapat bahwasuatu kecakapan utama yang disyaratkan bagi seorang manajer adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif di dalam organisasi. Manajer yang tidak mampu menyampaikan pekerjaan apa yang dilakukan, tidak akan berhasil untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebaliknya, jika para pegawai tidak mampu berkomunikasi dengan bebas dengan seorang manajer, maka informasi yang diperlukan untuk mengelola dengan berhasil, akan terhalang. Menurut pendapat Terry, tanpa ada komunikasi di dalam sebuah organisasi, maka kegiatan manajemen tidak akan berjalan dan tujuan dari organisasi tidak akan tercapai. Oleh karena itu, komunikasi organisasi sangat penting guna mencapai tujuan organisasi. Komunikasi sangat dibutuhkan di setiap organisasi, baik organisasi privat atau swasta
maupun
organisasi
publik.
Berdasarkan
peraturan
menteri
Negara
pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 28 tahun 2011 tentang pedoman umum komunikasi organisasi di lingkungan instansi pemerintah, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan organisasi dalam satu jaringan hubungan yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, baik formal maupun nonformal, untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubahubah di dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah. Komunikasi
4
organisasi di dalam instansi pemerintah merupakan sarana untuk mencapai tujuan instansi pemerintah yaitu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, komunikasi di dalam organisasi publik harus tetap terjaga karena komunikasi merupakan kebutuhan bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya komunikasi di dalam organisasi, maka anggota-anggota dalam organisasi akan dapat saling memahami, bertukar pikiran, dan juga bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Dinas Pendapatan Daerah atau yang dikenal dengan sebutan Dispenda atau Dipenda adalah salah satu bentuk dari organisasi publik yang berada di bawah pemerintah provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak daerah, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Bedasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1.
Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2.
Dana Perimbangan;
3.
Lain-lain pendapatan yang Sah.
5
Peneliti memilih tempat penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, karena Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi merupakan satuan kerja dengan jumlah pegawai keempat terbesar di Kota Bekasi dengan jumlah pegawai keseluruhan yaitu sebanyak 336 pegawai. Menurut Purwanto (2003:26) berpendapat bahwa suatu organisasi dengan jumlah pegawai yang banyak yaitu dengan skala ratusan atau bahkan ribuan pegawai, maka dalam komunikasinya pun akan kompleks atau rumit karena dengan jumlah pegawai yang banyak maka perbedaan pendapat pun akan semakin banyak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengukur efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Ilmu Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari mengenai suatu penyelenggaraan Negara, dimana dalam penyelenggaraannya dibutuhkan alat-alat untuk pelaksanannya. Alat-alat yang membantu administrasi Negara yaitu kebijakan publik dan manajemen publik. Peneliti melihat proses komunikasi di dalam organisasi dari segi manajemen publik yaitu, komunikasi di dalam organisasi telah direncanakan terlebih dahulu melalui proses manajemen yang menghasilkan struktur organisasi. Jadi agar komunikasi organisasi berjalan efektif maka, organisasi membentuk adanya struktur organisasi, dengan adanya struktur organisasi, maka komunikasi di dalam organisasi akan teratur mengikuti alur struktur organisasi. Oleh karena itu, peneliti melihat struktur organisasi sebagai dasar dari komunikasi organisasi. Berikut struktur organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
6
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Sumber: Bagian Umum dan Perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Dari struktur organisasi di atas, dapat dilihat kedudukan dari pimpinan ke bawahan terjadi pola aliran komunikasi ke bawah, sebaliknya dari bawahan ke pimpinan terjadi pola aliran komunikasi ke atas, sedangkan untuk pola aliran
7
komunikasi horizontal dilihat dari komunikasi antar pegawai yang mana memiliki jabatan yang sama. Dapat dilihat contoh pola komunikasi yang terjadi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, diantaranya pola aliran komunikasi ke bawah yaitu dapat di lihat dari kepala bidang ke kepala seksi, pola aliran komunikasi ke atas yaitu dapat dilihat dari sub bagian umum perencanaan, sub bagian kepegawaian, dan sub bagian keuangan ke sekretaris, sedangkan untuk pola aliran komunikasi horisontal yaitu dapat dilihat dari antar kepala bidang atau antar kepala seksi. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara awal, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Pertama, kurangnya koordinasi internal yang dilakukan antara bawahan dengan atasan seperti tertera dalam LAKIP tahun 2014 yang menyebutkan bahwa kurangnya koordinasi internal di dalam organisasi yaitu yang dilakukan antara pegawai dengan kepala seksi dan kepala bidang. Koordinasi internal untuk setiap bidang di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi yaitu diadakannya rapat mingguan evaluasi kerja, rapat mingguan evaluasi kerja yang seharusnya dilakukan setiap minggu akan tetapi untuk setiap minggunya jarang dilakukan. Dengan kondisi seperti ini, maka para bawahan atau pegawai akan sulit berkoordinasi dan sulit untuk menyampaikan pendapatnya kepada atasan, karena untuk penyampaian pendapat hanya dilakukan pada saat rapat koordinasi. Berdasarkan wawancara pada hari senin tanggal 18 April 2016 pukul 09.00 WIB mengenai komunikasi ke atas yaitu berupa koordinasi internal yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, menjelaskan bahwa di Dinas
8
Pendapatan Kota Bekasi ada dua macam bentuk rapat koordinasi internal, yang pertama adalah rapat koordinasi yang dilakukan setiap caturwulan atau empat bulan yang dihadiri oleh seluruh pegawai termasuk kepala dinas, kedua adalah rapat koordinasi yang dilakukan setiap minggu oleh setiap bidang di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, rapat ini disebut rapat mingguan evaluasi kerja. Rapat mingguan evaluasi kerja seharusnya dilakukan rutin setiap minggu akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak rutin dilakukan. Tujuan adanya rapat mingguan evaluasi kerja karena untuk mempermudah kepala dinas dalam melakukan pengawasan karena dalam setiap rapat mingguan evaluasi kerja akan ada laporan hasil rapat yang akan diberikan kepada kepala dinas. Pada dasarnya pegawai membutuhkan inisiatif dari kepala bidang untuk memberikan wadah dalam bentuk rapat koordinasi kepada para pegawai untuk berkontribusi dalam penyampaian pendapat sehingga para pegawai merasa sangat dibutuhkan di dalam organisasi. Berdasarkan wawancara mengenai koordinasi internal di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, yaitu menjelaskan bahwa rapat mingguan evaluasi kerja untuk setiap bidang tidak rutin dilakukan, sehingga dengan kondisi seperti ini maka para pegawai akan merasa sulit melakukan koordinasi karena para pegawai merasa tidak dibutuhkan, dengan adanya rapat mingguan evaluasi kerja secara rutin, diharapkan oleh organisasi agar para pegawai dapat menyalurkan pendapatnya untuk mempermudah koordinasi dalam melakukan pekerjaan. Kedua, kualitas media yang digunakan masih belum efektif karena para pegawai masih belum puas dengan penggunaan media tersebut. Penggunaan media
9
yang diterapkan dalam menyampaikan informasi yaitu seperti adanya rapat, penggunaan media tulis yaitu melalui papan pengumuman, dimana seluruh rapat yang akan diadakan diinformasikan kepada para pegawai melalui papan pengumuman. Penggunaan media tulis seperti ini, masih dirasa kurang efektif, berdasarkan wawancara pada hari selasa tanggal 19 April 2016 pukul 10.00 WIB, menjelaskan bahwa penyampaian pesan dengan menggunakan media papan pengumuman dalam menyampaikan pesan seperti adanya rapat, kurang mendapatkan perhatian lebih karena dinilai kurang menarik, selain itu isi pesan hanya berupa nama rapat dan beserta waktu rapat tanpa adanya pemberitahuan siapa saja yang harus datang pada rapat tersebut, sehingga pegawai mengetahui lebih awal rapat tersebut dan mengosongkan jadwal pada waktu yang bersangkutan. Oleh karena itu, banyak para pegawai yang tidak mengetahui adanya pengumuman rapat sehingga banyak yang tidak hadir dalam rapat tersebut terutama pegawai yang sibuk yang jarang ada di tempat kerja. Berikut adalah contoh gambar papan pengumuman yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam menyampaikan informasi.
10
Gambar 1.2 Papan Pengumuman Rapat
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Gambar 1.2 diatas adalah papan pengumuman informasi rapat yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, berdasarkan wawancara mengenai keefektifan penggunaan papan pengumuman ini, masih dirasakan kurang efektif dalam penyampaian pesan ke para pegawai, dikarenakan dengan menggunakan papan pengumuman seperti itu maka kurang mendapatkan perhatian lebih karena di nilai kurang menarik dan banyak pegawai yang tidak mengetahui isi pesan tersebut,
11
misalnya pegawai yang sibuk, pegawai yang tidak selalu ada di tempat kerja jadi kekurangan informasi mengenai adanya rapat. Ketiga, masalah yang timbul akibat penyampaian pesan yang diskriminatif, kondisi seperti ini seringkali terjadi kesalahpahaman antar pegawai dalam berkomunikasi karena membuat adanya pengurangan atau kelebihan kata dalam penyampaian pesan. Bedasarkan wawancara pada hari rabu 20 April 2016 pukul 09.00 WIB, menjelaskan bahwa miskomunikasi di kantor itu sering terjadi, misalnya, kepala seksi (kasi) sebagai atasan ingin memberikan informasi kepada para bawahan dengan maksud mengingatkan kembali bahwa laporan harus segera selesai karena waktu yang sudah dekat dengan deadline. Penyampaian pesan yang dilakukan atasan atau pimpinan bersifat diskriminatif, yaitu atasan hanya memberikan informasi kepada salah satu pegawai saja, yang nantinya akan disebar kepada pegawai lain. Penyampaian pesan seperti ini dilakukan karena setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangkap informasi, sehingga para atasan hanya mengandalkan satu pegawai sebagai perantara komunikasi kepada pegawai lainnya. Namun, karena penyampaian pesan sering kali bersifat diskriminatif, maka timbul adanya jarak antara sesama pegawai karena masalah status jabatan yang timbul akibat penyampaian pesan hanya tertuju kepada satu pegawai. Adanya jarak antar sesama pegawai ini, pegawai yang dipercaya untuk menyebarluaskan informasi kepada pegawai lain jadi malas bertanya atau sekedar mengingatkan kembali kepada pegawai lain mengenai laporan yang harus selesai pada hari deadline. Berdasarkan hasil wawancara, menjelaskan
12
bahwa penyampaian pesan melalui media lisan yaitu bersifat diskriminatif, sehingga timbul adanya jarak antar pegawai yang dapat menyebabkan relationship atau hubungan
antara
sesama
pegawai
tidak
harmonis.
Ketidakharmonisan
ini
menyebabkan seseorang menyepelekan komunikasi antar sesama pegawai, maka yang terjadi adalah banyak laporan yang belum selesai pada saat waktu deadline. Sehingga banyak urusan pekerjaan tidak berjalan dengan semestinya. Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa komunikasi organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi masih kurang efektif. Dengan komunikasi organisasi yang masih kurang efektif ini, maka dapat menyebabkan beberapa pekerjaan tidak terkoordinasi dengan baik sehingga pekerjaan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, agar pekerjaan dapat terkoordinasi dengan baik antara pegawai dan atasan, maka diperlukan adanya komunikasi yang baik di dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang baik di dalam sebuah organisasi, seperti kualitas media yaitu sarana komunikasi yang digunakan untuk penyampaian informasi, cara atasan atau pimpinan dalam menyampaikan pesan kepada para pegawai, dan bagaimana komunikasi itu berjalan di dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi organisasi ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Komunikasi Organisasi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
13
1.2
Identifikasi Masalah 1. Rapat mingguan evaluasi kerja untuk per bidang di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi tidak rutin dilakukan, sehingga kurangnya koordinasi internal antara bawahan dengan atasan. 2. Pengunaan media papan pengumuman sebagai sarana komunikasi dalam penyampaian informasi, dirasakan tidak efektif. 3. Penyampaian pesan yang diskriminatif dari atasan atau pimpinan kepada bawahan atau pegawai, hal ini membuat adanya pengurangan atau kelebihan kata dalam penyampaian pesan.
1.3
Rumusan Masalah Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan
masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah untuk mengetahui Seberapa Besar Efektivitas Komunikasi Organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi? 1.4
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertanyaan yang telah disusun pada
identifikasi. Tujuan penelitian menunjukan apa yang akan dicapai dari penelitian, yang pada akhirnya tujuan akan digunakan sebagai rujukan untuk merumuskan hasil dan kesimpulan peneliti. Mengacu pada rumusan persoalan diatas maka tujuan dari
14
penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. 1.5
Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi Organisasi dan bagaimana pelaksanaannya di dalam organisasi. 2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan sebagai referensi atau masukan bagi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk dapat meningkatkan komunikasi di dalam organisasi agar tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1
Organisasi Setiap kehidupan manusia di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari organisasi.
Dimanapun dia tinggal dan apapun yang dia lakukan akan selalu berhadapan dengan organisasi. Organisasi ada karena adanya keinginan setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder, rohani maupun jasmani.Organisasi merupakan alat atau wadah yang statis.Setiap orang tentunya pernah ataupun sedang berada di dalam sebuah organisasi.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa organisasi yang terkecil adalah sebuah keluarga dan tentunya setiap orang setiap orang dilahirkan dalam sebuah keluarga yang memiliki pemimpin yaitu kepala keluarga.kemudian yang dikatakan sebagai organisasi yang terbesaradalah sebuah Negara. Oleh karena itu, tentunya seseorang secara sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, ia telah berada di dalam sebuah organisasi. Menurut Gulick dalam Hasibuan (2009:28) mendefinisikan bahwa organisasi sebagai berikut: Organizations is the means of interesting the subdivisions of work by allotting them to men who are placed in a structure of authority, so that the work may be coordinated by orders of superiors to sub-ordinates, reaching from the top to the bottom of the entire enterprise. (Organisasi adalah alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang,
15
16
sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan, yang menjangkau dari puncak sampai ke bawah dari seluruh badan usaha) Sedangkan menurut Allen dalam Hasibuan (2009:28) organisasi adalah sebagai berikut: Organization is a system of well-defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility, and accountability, the whole consciously designed to enable the people of the enterprise to work most effectively together in accomplishing their objectives. (Organisasi adalah suatu sistem dari pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan dengan baik, masing-masing pekerjaan itu mengandung sejumlah wewenang, tugas dan tanggung jawab tertentu, keseluruhannya disusun secara sadar untuk memungkinkan orang-orang dari badan usaha itu bekerja sama secara paling efektif dalam mencapai tujuan mereka) Sedangkan menurut Jones dalam Hasibuan (2009:26) mendefinisikan bahwa organisasi adalah: Organizations has been described as system. Organization is the human and material structure and machinery through which a systematic planned effort is carried out. (Organisasi telah dilukiskan sebagai sistem. Organisasi adalah struktur dan peralatan yang tersusun dari orang-orang dan benda-benda dengan mana suatu usaha berencana yang teratur dijalankan) Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu alat atau sistem yang menghubungkan antar manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dirumuskan dengan baik, yang mana keseluruhannya telah disusun secara sadar untuk dijalankan guna mencapai tujuan organisasi.
17
2.2
Efektivitas Efektivitas merupakan gambaran mengenai seberapa besar keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, efektivitas juga sebagai pengukuran tugas pokok dan fungsi organisasi. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar.Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya pada keluaran yang dihasilkan (Handoko, 2001:7). The Liang Gie dalam Halim (2004:166), berpendapat bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya. Pada dasarnya, pengertian efektivitas umum menunujukan pada taraf tercapainya hasil saja, maka itu sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisiensi, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input
18
dan outputnya. Menurut Miller dalam Tangkilisan (2005:138), menjelaskan bahwa arti efektivitas dan efisien adalah sebagai berikut: Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya.Efektivitas harus dibedakan dengan efisiensi.Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan. Menurut Supriyono (2000:29) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. 2.3
Efektivitas Organisasi Pandangan dari segi efektivitas organisasi menurut Tampubolon (2008: 173)
adalah terdiri atas efektivitas individu dan kelompok.Pada tingkat yang paling dasar dalam suatu organisasi terletak pada efektivitas individu.Pandangan ini menekankan pada kinerja individu-individu yang ada di dalam organisasi.Pada pandangan efektivitas kelompok, penekanannya adalah pada kinerja yang dapat diberikan kelompok pekerja sebab disamping bekerja sendiri, pada kenyataannya individu biasanya bekerja bersama-sama di dalam kelompok. Efektivitas organisasi adalah lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan kelompok melalui kerja sama, dengan adanya kerja sama, organisasi akan mampu mendapatkan kinerja yang lebih baik dan tinggi tingkatannya daripada kinerja tiap-tiap bagiannya.
19
Lebih lanjut dikatakan oleh Georgopualos dan Tannebaum dalam Tangkilisan (2005: 30) mengenai pengertian efektivitas organisasi bahwa: Efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya. Efektivitas organisasi menurut Sedarmayanti (2009: 70) sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan/sasaran.Mengartikan bahwa dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi merealisasika tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukan pada pencapaian tujuan organisasi. Melihat
dari uraian
mengenai
efektivitas
organisasi
diatas,
peneliti
menyimpulkan bahwa efektivitas organisasi lebih dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat tercapai atau tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatankegiatan atau fungsi-sungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat- alat dan sumber yang ada. 2.3.1
Pengukuran Efektivitas Organisasi Penilaian keefektifan suatu organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan
beberapa pendapat ahli sebagai pisau untuk mengetahui apakah organisasi tersebut telah mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Steers dalam Tangkilisan (2005:40) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu:
20
1. Produktivitas. 2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas. 3. Kepuasan kerja. 4. Kemampuan berlaba. 5. Pencarian sumber daya. Sementara Gibson dalam Tangkilisan (2005:45) mengatakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat pula diukur dengan memperhatikan hal-hal sebagai tersebut: 1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. 2. Kejelasan startegi pencapaian tujuan. 3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. 4. Perencanaan yang matang. 5. Penyusunan program yang tepat. 6. Tersedianya sarana dan prasarana. 7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Menurut Sharma dalam Tangkilisan (2005: 60) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi, yang meliputi antara lain: 1. Produktivitas organisasi atau output. 2. Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi. 3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflk diantara bagian-bagian organisasi.
21
Menurut Tampubolon (2008:178) ada beberapa yang menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu: 1. Produksi Menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan utu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan. Ukuran mengenai produksi meliputi laba, penjualan, marketing share, pelanggan yang dilayani dan sebagainya. Ukuran tersebut berhubungan secara langsung dengan output yang dikonsumsi oleh pelanggan organisasi. 2. Efisiensi Sebagai angka perbandingan (rasio) antara output dengan input, ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau output, yang merupakan bentuk umum dari ukuran ini. 3. Kepuasan Konsep kepuasan mendefinisikan penekanan pada perhatian yang menguntungkan bagi anggota organisasi maupun pelanggannya.Organisasi harus mampu memberikan kepuasan atau kebutuhan para anggota atau pelanggannya. 4. Adaptasi Kemampuan beradaptasi diartikan dengan sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapai perubahan intern dan ekstern.Kriteria ini berhubungan dengan kemampuan manajemen untuk mendua adanya perubahan dalam lingkungan maupun dalam organisasi itu sendiri. 5. Perkembangan Usaha pengembangan yang biasa adalah program pelatihan atau sosialisasi bagi tenaga manajemen/masyarakat dan non manajemen.Upaya ini dilakukan dengan maksud agar organisasi tersebut dapat beroperasi secara baik, dalam suasana yang semakin berkembang.
2.4
Komunikasi Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat fenomenal bagi seluruh manusia
di muka bumi. Setiap manusia dituntut untuk berkomunikasi dengan tujuan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan adanya komunikasi, maka setiap manusia di bumi ini dapat saling terhubung satu sama lain. Komunikasi secara umum
22
adalah suatu bentuk penyampaian dan penerimaan berita yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dapat dilakukan dimana saja dan dengan waktu yang tidak ditentukan. Berdasarkan Wikipedia komunikasi adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pengertian Komunikasi menurut Cooley dalam Sofyandi (2007:155) mendefinisikan komunikasi sebagai berikut: Komunikasi adalah mekanisme yang menyebabkan adanya hubungan antara manusia dan mengembangkan semua lambang pikiran, bersama-sama dengan sarana untuk menyiarkannya dalam ruang dan merekamnya dalam waktu. Ini mencakup wajah, sikap dan gerak-gerik, suara, kata-kata tertulis, percetakan, dan apa saja yang merupakan penemuan-penemuan mutakhir untuk menguasai ruang dan waktu. Komunikasi menurut beberapa ahli diantaranya adalah menurut Muhammad (2005: 5) Komunikasi didefinisikan “sebagai pertukaran pesan verbal maupun non verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku”. Sedangkan Menurut Effendy (2006: 5) mengemukakan bahwa komunikasi adalah “proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media”. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk verbal maupun non verbal untuk memberi
23
tahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik dilakukan secara langsung yaitu lisan maupun tak langsung yaitu melalui media. 2.4.1
Komunikasi Organisasi Komunikasi
memegang
peranan
yang
sangat
penting
dalam
suatu
organisasi.Keberhasilan suatu organisasi sangat beruntung kepada kelancaran komunikasi yang dilakukan oleh para anggotanya.Komunikasi yang dilakukan dalam suatu organisasi disebut komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini tentu akan berhubungan dengan suasana dan hubungan kerja di dalam organisasi tersebut. Banyak
para
ahli
yang
memberikan
definisi
mengenai
komunikasi
organisasi.Menurut Wiryanto dalam Romli (2011:3) komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formalmaupun informal dari suatu organisasi.Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi untuk kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial.Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Sedangkan menurut Muhammad (2005:67) berpendapat mengenai komunikasi organisasi yaitu: Komunikasi organisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah.
24
Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 28 Tahun 2011, komunikasi organisasi adalah Proses menciptakan dan saling menukar pesan organisasi dalam satu jaringan hubungan yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, baik formal maupun nonformal, untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah di dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan pertunjukkan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hirarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan (Pace dan Faules, 2005:500). Berdasarkan beberapa pendapat mengenai komunikasi organisasi, peneliti berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan di dalam suatu organisasi baik formal maupun nonformal yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi situasi organisasi yang selalu berubah-ubah dan untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. 2.4.2
Proses Komunikasi Organisasi Berdasarkan peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara nomor
28 tahun 2011 berpendapat bahwa ada empat proses komunikasi organisasi yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut: 1. Komunikasi ke bawah (downward communication) Komunikasi ke bawah adalah komunikasi ketika atasan mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah ini adalah a. pembuatan instruksi kerja. b. penjelasan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan.
25
c penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. d. pemberian motivasi. 2. Komunikasi ke atas (upward communication) Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasan. Fungsi arus komunikasi dari bawah ke atas ini adalah a. pelaporan tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan b penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan c. penyampaian saran perbaikan d. penyampaian keluhan 3. Komunikasi horizontal (horizontal communication) Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang berlangsung di antara para pegawai ataupun bagian lain yang memiliki kedudukaan yang setara. Fungsi arus komunikasi horizontal ini adalah a. saling berbagi informasi b. memperbaiki koordinasi c. mencari upaya pemecahan masalah d. menjalin hubungan melalui kegiatan bersama. 4. Komunikasi antarsaluran (Interline communication) Komunikasi antarsaluran (lintas saluran) adalah tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional.Staf khusus (specialist staff) biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas saluran ini karena biasanya tanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsional. Karena terdapat banyak komunikasi lintas saluran yang dilakukan spesialis staf dan orang-orang lainnya yang perlu berhubungan dalam rantai-rantai perintah lain, diperlukan kebijakan organisasi untuk membimbing komunikasi lintas saluran.
2.4.3
Fungsi Komunikasi Organisasi Secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi menurut Sendjaja
(2004:38) adalah sebagai berikut: 1. Fungsi Informatif Organisasi dapat di pandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi.Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu.Informasi yang di dapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. 2. Fungsi Regulatif Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berepengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu:
26
a. berkaitan dengan orang-orang yang berbeda dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. b. berkaitan dengan pesan, yaitu pesan-pesan regulative yang pada dasarnya berorietasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. 3. Fungsi Persuasif Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar di banding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. 4. Fungsi Integratif Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu: a. Saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut(bulletin, news letter) dan laporan kemajuan organisasi. b. saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi 2.4.4
Gaya Komunikasi Organisasi Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 28
Tahun 2011 berpendapat bahwa ada lima gaya komunikasi organisasi yang memerlukan pengelolaan agar komunikasi organisasi berjalan dengan baik, yaitu: 1. Gaya Komunikasi Mengendalikan Gaya komunikasi mengendalikan ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communicator. Pihak-pihak yang memakai gaya ini, lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan disbanding upaya mereka untuk berharap pesan atau umpan balik. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian untuk berbagi
27
pesan.Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik, kecuali jika umpan balik atau feedback tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Para komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan pandangan negative orang lain, tetapi justru berusaha menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk memaksa orang lain mematuhi pandanganpandangannya. Pesan-pesan yang berasal dari komunikator satu arah ini, tidak berusaha menjual gagasan agar dibicarakan bersama namun lebih pada usaha menjelaskan kepada orang lain apa yang dilakukannya. Gaya ini sering dipakai untuk mempengaruhi orang lain supaya bekerja dan bertindak secara efektif, dan pada umumnya dalam bentuk kritik. Namun, gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, tidak jarang bernada negative sehingga menyebabkan orang lain memberi respons atau tanggapan yang negatif pula. 2. Gaya Komunikasi Dua Arah Aspek penting gaya komunikasi dua arah ialah adanya landasan kesamaan. Gaya ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah.Tindak komunikasi ini dilakukan secara terbuka, artinya setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana informal, yang memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang bermakana kesamaaan adalah orang-orang yang memiliki sikap kepeduliaan tinggi serta kemampuan membina hubungan baik dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun dalam lingkup hubungan kerja. Gaya komunikasi dua arah akan memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi, karena efektif dalam memelihara empati dan kerja sama, khususnya dalam situasi untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang kompleks. Gaya komunikasi ini menjamin berlangsungnya tindak berbagi di antara para anggota dalam suatu organisasi. 3. Gaya Komunikasi Terstruktur Gaya komunikasi berstruktur memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis dan lisan memantapkan perintah. Pengirim pesan (sender) lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan pesan, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. 4. Gaya Komunikasi Dinamis Gaya komunikasi dinamis memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan kerja berorientasi pada tindakan. Tujuan utama gaya ini adalah merangsang pegawai untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Gaya ini cukup efektif digunakan dalam mengatasi persoalanpersoalan yang bersifat kritis, tetapi dengan persyaratan bahwa pegawai mempunyai kemampuan cukup untuk mengatasi masalah.
28
5. Gaya Komunikasi Terbuka Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika pengirim pesan sedang bekerja sama dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti, serta bersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas atau pekerjaan yang dibebankannya. 2.4.5
Indikator Komunikasi Organisasi Secara sederhana, komunikasi terdiri atas tiga unsur, yaitu komunikator, pesan
dan komunikan. Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi menurut Dewi (2007:15) adalah sebagai berikut: 1. Kredibilitas dan daya tarik komunikator Kredibilitas komunikator menunjukan bahwa pesan yang disampaikannya dapat dipercaya. Kepercayaan yang tinggi terhadap komunikator akan menyebabkan kesediaan komunikan untuk menerima pesan dan mengubah sikap sesuai keingininan komunikator. 2. Kemampuan pesan untuk membangkitkan tanggapan Suatu pesan akan menimbulkan reaksi dan umpan balik apabila kondisi berikut: a. menarik perhatian Agar menarik perhatian, pesan dirancang dengan format baik, pilihan kata yang tepat, serta waktu dan media penyampaian yang tepat. b. menggunakan lambang atau bahasa yang dipahami komunikan. c. mampu memahami kebutuhan pribadi komunikan. 3. Kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami pesan Komunikasi akan berlangsung efektif apabila komunikan memiliki kemampuan untuk memahami pesan, sadar akan kebutuhan dan kepentingannya, mampu mengambil keputusan sesuai kebutuhan dan kepentingannya, serta secara fisik dan mental mampu menerima pesan. Menurut Roslan (2010:45) komunikasi organisasi memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 1. Adanya keterbukaan manajemen perusahaan terhadap para karyawan. 2. Saling menghormati atau saling menghargai satu sama lain, yaitu antara pimpinan dan bawahan demi tercapainya tujuan utama perusahaan.
29
3. Adanya kesadaran dan pengakuan dari pihak perusahaan akan arti pentingnya suatu komunikasi timbalbalik dengan para karyawannya. 4. Adanya media komunikasi yang baik dalam perusahaan. 2.4.6
Efektivitas Komunikasi Organisasi Sementara itu, menurut Kriyantono (2010:316) mengungkapkan ada beberapa
indikator yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi, yaitu sebagai berikut: 1. Iklim Komunikasi Adalah Persepsi mengenai seberapa jauh anggota organisasi merasa bahwa organisasi dapat dipercaya, mendukung, terbuka terhadap, menaruh perhatian kepada, dan secara aktif meminta pendapat mereka, serta memberi penghargaan atas standar kinerja yang baik. Indikator yang di ukur adalah: 1. Kepercayaan, adalah persepsi anggota organisasi tentang seberapa jauh atasan, bawahan, dan sesama rekan kerja dapat dipercaya. 2. Pembuatan keputusan bersama, adalah persepsi anggota organisasi tentang keterlibatannya dalam proses pembuatan keputusan bersama. 3. Pemberian dukungan, adalah persepsi anggota organisasi tentang perhatian atau dukungan organisasi pada karyawan nya dan dukungan karyawan pada organisasinya. 4. Keterbukaan, adalah persepsi anggota organisasi tentang keterbukaan organisasi terhadap informasi yang dianggap penting bagi organisasi, kebebasan, dan kemudahan anggota dalam memperoleh informasi. 5. Perhatian atas tujuan berkinerja tinggi, adalah persepsi anggota organisasi tentang keinginan anggota dan organisasi untuk selalu memiliki tujuan kinerja tinggi. 2. Kepuasan Organisasi Adalah persepsi tentang seberapa jauh anggota organisasi merasa puas dengan pekerjaan mereka, kepenyeliaan, upah, dan keuntungan, promosi, dan dengan rekan sejawat. Indikator yang diukur adalah: a. Kepuasaan kerja, adalah persepsi tentang seberapa jauh anggota organisasi merasa puas dengan jenis pekerjaan yang diberikan dan kondisi lingkungan pekerjaan. b. Kepuasan kepenyeliaan atau supervisi, adalah persepsi tentang seberapa jauh anggota organisasi merasa puas dengan sistem kepengawasan dan kepenyeliaannya. c. Kepuasan upah dan keuntungan, adalah persepsi tentang seberapa jauh anggota organisasi merasa puas dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diterima. d. Kepuasan penilaian prestasi, promosi, dan peluang kerja, adalah persepsi tentang seberapa jauh anggota organisasi merasa puas dengan sistem
30
3.
4.
5.
6.
penilaian, promosi, dan kesempatan dalam memperoleh peluang dalam pekerjaan. e. Kepuasan pada rekan sejawat, adalah persepsi tentang seberapa jauh anggota merasa puas dengan hubungannya dengan sesame rekan kerja. f. Aksesibilitas Informasi, adalah persepsi anggota organisasi mengenai seberapa jauh informasi tersedia bagi mereka dari berbagai sumber dalam organisasi, seperti atasan langsung, atasan lebih tinggi, kelompok, bawahan, dokumen-penerbitan, obrolan lisan. g. Kualitas Media, adalah persepsi anggota organisasi mengenai seberapa jauh penerbitan, petunjuk tertulis, laporan, dan media lainnya dinilai menarik, tepat, efisien, dan dapat dipercaya. Penyebaran Informasi Persepsi anggota organisasi mengenai seberapa jauh pesan disebarkan melalui sebuah organisasi. Penyebaran informasi merupakan salah satu hal yang penting dalam proses komunikasi organisasi. Jika penyebaran informasi berjalan dengan baik, berarti informasi yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan terpenuhi, sehingga proses kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Penyebaran informasi berkaitan dengan penyebaran informasi dalam organisasi, saling memberikan informasi kepada pegawai lainnya, dan informasi sampai kepada pihak terkait. Beban Informasi Persepsi anggota organisasi sehubungan dengan seberapa jauh anggota organisasi merasa sudah menerima informasi yang lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang ditangani atau yang diperlukan agar berfungsi secara efektif. Beban informasi berkaitan dengan kecukupan informasi, kelebihan informasi, kekurangan informasi, dan kelewatan informasi. Ketepatan Pesan Persepsi anggota organisasi mengenai informasi yang anggota organisasi ketahui tentang suatu pesan tertentu dibandingkan dengan jumlah informasi sesungguhnya di dalam pesan tersebut.ketepatan dalam komunikasi berkenaan dengan pesan saat ini, pesan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai, kepercayaan terhadap pesan, dan distorsi pesan. Budaya Organisasi Persepsi anggota organisasi mengenai nilai kunci dan konsep bersama yang membentuk citra mereka terhadap organisasi. Budaya organisasi berkaitan dengan identitas para pegawai, integrasi dala organisasi, dan adanya inovasi untuk membantu perkembangan organisasi.
31
2.5
Penelitian Terdahulu Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang relevan
dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Rujukan pertama dalam penelitian ini adalah skripsi Ansyar mahasiswa Universitas Hasanuddin jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2010 dengan judul Efektivitas Komunikasi Organisasi di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Komunikasi Organisasi Di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas komunikasi organisasi pada Kantor Administrasi Perizinan Kota Makassar dalam mencapai tujuan organisasi masih belum efektif, hal ini disebabkan karena situasi atau kondisi kantor yang padat dan atasan hanya sering menggunakan komunikasi formal dengan bawahan, kepuasan dalam menerima berita atau informasi terkait dalam hal atasan belum cepat dalam mengatasi masalah bawahan dan seringnya pegawai menghilang pada jam kerja tanpa memberitahukan kepada pegawai lain, serta saluran media yang digunakan dalam berkomunikasi masih belum efektif, ini dikarenakan masih kurangnya penggunaan media seperti mesin fotocopy dan belum maksimalnya pengunaan Local Area Network
32
(LAN) dalam komunikasi antar pegawai. Sehingga dalam ertukaran informasi dalam organisasi dapat menghambat kinerja organisasi. Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan metode kuantitatif dengan pendekatan metode deskriptif kuantitatif.Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori efektivitas komunikasi organisasi oleh Kriyantono (2010). Tempat penelitian yang menjadi lokus penelitian peneliti adalah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Persamaan dari peneliti dengan penelitian terdahulu adalah ingin mengetahui bagaimana efektivitas komunikasi organisasi. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Komunikasi Organisasi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. 2.6
Kerangka Berfikir Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Dalam penelitian ini, kerangka berfikir akan ditujukan untuk mengetahui Efektivitas Komunikasi Organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. berikut adalah kerangka berfikir dari penelitian ini Dengan adanya komunikasi yang efektif di dalam organisasi, maka setiap permasalahan yang terjadi di dalam organisasi dapat diselesaikan dengan baik yaitu dengan melalui koordinasi yang baik tiap bidang di dalam organisasi. Komunikasi yang efektif juga mencerminkan organisasi yang hidup dan berkembang menjadi lebih
33
baik karena dengan komunikasi yang efektif di dalam organisasi, maka tugas, pokok, dan fungsi dari organisasi akan mudah tercapai. Komunikasi juga merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap manajer dalam mengelola sebuah organisasi.Menurut Bernard dalam Robbins (1994:43) Komunikasi di dalam organisasi sangatlah penting untuk mencapai tujuan organisasi oleh sebab itu, setiap manajer memiliki peran utama yaitu memperlancar komunikasi di dalam organisasi dan mendorong para bawahan atau pegawai untuk berusaha lebih keras.Oleh karena itu komunikasi sangat dibutuhkan di dalam organisasi. Berikut adalah gambar kerangka berfikir dalam peneltian berjudul Efektivitas Komunikasi Organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
34
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir INPUT: 1. Rapat mingguan evaluasi kerja untuk per bidang di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi tidak rutin dilakukan, sehingga kurangnya koordinasi internal antara bawahan dengan atasan. 2. Pengunaan media papan pengumuman sebagai sarana komunikasi dalam penyampaian informasi, dirasakan tidak efektif. 3. Penyampaian pesan yang diskriminatif dari atasan atau pimpinan kepada bawahan atau pegawai, hal ini membuat adanya pengurangan atau kelebihan kata dalam penyampaian pesan.
PROSES: Kriteria Efektivitas Komunikasi Organisasi (Kriyantono, 2010:316) 1. Iklim Komunikasi 2. Kepuasan Organisasi 3. Penyebaran Informasi 4. Beban Informasi 5. Ketepatan Pesan 6. Budaya Organisasi
OUTPUT : Efektivitas Komunikasi Organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
35
2.7
Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan pengkajian
pustaka dan landasan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Pada peelitian ini hipotesis yang digunakan peneliti adalah hipotesis deskripstif yaitu dugaan sementara terhadap nilai satu variabel mandiri. Pada peneltian yang dilakukan oleh peneliti maka hipotesis yang dipakai adalah efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Penadapatan Daerah Kota Bekasi dimana peneliti memprediksikan hipotesis paling tinggi sebesar 60%, dengan penjelasan sebagai berikut: Ho: Hal ini berarti hipotesis deskriptif atau hipotesis kerja dari penelitian ini adalah efektivitas komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah Kota Bekasi adalah kurang dari atau sama dengan 60%. Ha: Hal ini berarti hipotesis deskriptif atau hipotesis nol dari penelitian ini adalah efektivitas komunikasi organisasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah lebih dari 60%.
BAB III METODE PENELITIAN 3.1
Jenis Penelitian Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, di mana
metode ini menggunakan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan, karena itu menuntut sampel yang representatif dari seluruh populasi, operasionalisasi konsep serta alat ukur yang valid dan reliabel. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. 3.2
Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
deskriptif kuantitatif.Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan menjelaskan dan menggambarkan berbagai situasi dan berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. (Bungin, 2005:36) Penelitian
kuantitatif
lebih
banyak
menggunakan
instrumen
dalam
mengumpulkan data. Data kuantitatif ini data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan dengan menggunakan skala skoring. Proses penelitian kuantitatif
36
37
adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian. 3.3
Variabel Penelitian
3.3.1
Definisi Konsep Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang
akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Adapun definisi konsep dalam penelitian tentang Efektivitas Komunikasi Organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah: 1. Efektivitas Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya pada keluaran yang dihasilkan. 2. Komunikasi Komunikasi adalah penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk verbal maupun non verbal untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik dilakukan secara langsung yaitu lisan maupun tak langsung yaitu melalui media. 3. Organisasi
38
Organisasi adalah suatu alat atau sistem yang menghubungkan antar manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dirumuskan dengan baik, yang mana keseluruhannya telah disusun secara sadar untuk dijalankan guna mencapai tujuan organisasi. 4. Efektivitas Komunikasi Organisasi Efektivitas komunikasi organisasi merupakan suatu keluaran atau output dari proses pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan di dalam suatu organisasi baik formal maupun nonformal yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi situasi organisasi yang selalu berubah-ubah dan untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Efektivitas Komunikasi Organisasi dapat diukur dengan enam indikator menurut Kriyantono (2010) yaitu: 1. Iklim Komunikasi 2. Kepuasan Organisasi 3. Penyebaran Informasi 4. Beban Informasi 5. Ketepatan Pesan 6. Budaya Organisasi
39
3.3.2 Definisi Operasional Dalam setiap indikator yang akan diteliti, tentunya memiliki sub indikator yang menjelaskan secara lebih detail konsep dari setiap indikator yang akan diteliti. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.1 Operasional Variabel No
1
Indikator Iklim Komunikasi
Subindikator 1. Kepercayaan di dalam struktur organisasi 2. Keterbukaan 3.Pembuatan Keputusan Bersama 1. Kepuasan kerja
2
Kepuasan
2. Kepuasan upah
Organisasi
3. Kepuasan aksesibilitas Informasi 4. Kepuasan kualitas Media
3
Penyebaran Informasi
1. Penyebaran informasi dalam struktur organisasi 2. Saling memberikan informasi 3. Informasi sampai kepada pihak terkait
4
Beban Informasi
1. Informasi yang diberikan lebih, kurang atau cukup 2. Informasi yang diberikan mudah dipahami 3. Kelewatan informasi
40
1. Penyebaran informasi terkini 5
Ketepatan
2. Informasi sesuai dengan kebutuhan
Informasi
3. Kepercayaan terhadap informasi 4. Adanya distorsi informasi
6
Budaya Organisasi
1. Identitas 2. Integrasi 3. Inovasi
(Sumber: Peneliti)
3.4
Teknik Pengumpulan data Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan
oleh peneliti untuk pengumpulan data. Pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan penggunaan metode instrument yang telah ditentukan, dalam penelitian kuantitatif instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah berupa angket (Ruslan, 2008: 29) Dalam penelitian ini, pengukuran yang digunakan oleh peneliti untuk variabel x adalah dengan menggunakan skala pengukuran skala likert.
41
Tabel 3.2 Uji Skala Likert Alternatif Jawaban Sangat Setuju Setuju TidakSetuju Sangat Tidak Setuju
Bobot Nilai 4 3 2 1
Berikut adalah kisi-kisi instrumen penelitian yang digunakann oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Efektivitas Komunikasi Organisasi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, yaitu sebagai berikut: Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Penelitian No
1
2
Indikator
Subindikator 1. Kepercayaan di dalam struktur organisasi
1,2
2. Keterbukaan
3,4
3. Pembuatan keputusan bersama
5,6
1. Kepuasan kerja
7,9
Kepuasan
3. Kepuasan upah
10
Organisasi
6. Kepuasan aksesibilitas Informasi
8
Iklim Komunikasi
7. Kepuasan kualitas Media
3
No. Item Pernyataan
Penyebaran Informasi
11,12,13,14,15,16
1. Penyebaran informasi dalam organisasi
17,18
2. Saling memberikan informasi
19,20
3. Informasi sampai kepada pihak terkait
21
Skala
Likert
42
1. Informasi yang diberikan lebih, kurang atau 4
Beban
cukup
Informasi
2. Informasi yang diberikan mudah dipahami 3. Kelewatan informasi
5
6
22,23,24 25 26
1. Penyebaran informasi terkini
27
Ketepatan
2. Informasi sesuai dengan kebutuhan
28
Informasi
3. Kepercayaan terhadap informasi
29
4. Adanya distorsi informasi
30
Budaya Organisasi
1. Identitas
31,32
2. Integrasi
33,34
3. Inovasi
35,36
(Sumber: Peneliti) Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah : 1. Observasi Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja (Bungin, 2005: 143). 2. Angket Seiring pula metode angket disebut pula sebagai metode kuesioner atau dalam bahasa inggris disebut questionnaire (daftar pertanyaan).Metode
43
angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim atau diisi oleh responden.Setelah diisi, angket dikirim atau dikembalikan ke petugas atau peneliti (Bungin, 2005: 123). Adapun desain pengukuran yang digunakan dalam penyebaran angket ini menggunakan skala likert.Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial.Dimana masingmasing jawaban diberi bobot nilai. Pada skala likert umumnya menggunakan 5 pilihan jawaban, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 pilihan jawaban. Hal ini dilakukan untuk menghindari jawaban keragu-raguan dari responden bila disediakan jawaban di tengah yang akan menghilangkan banyaknya data dalam riset, sehingga data yang diperlukan banyak yang hilang (Singarimbunan, 1989: 102) 3. Wawancara Wawancara atau interviu adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti selalu ada) (Bungin, 2005: 126)
44
4. Studi Kepustakaan Dalam melakukan studi kepustakaan, penulis memperoleh data yang dikumpulkan secara tidak langsung. Data sekunder ini dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder ini berfungsi untuk menunjang dan memperdalam data primer pada penelitian ini. Studi kepustakaan lain dilakukan peneliti dengan mempelajari buku, penelitian lain, dan juga artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. 3.5
Populasi dan Sampel
3.5.1
Populasi Menurut Sugiyono (2007: 61) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 3.5.2
Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut.dalam penelitian ini memakai teknik probability sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi tiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dikatakan sederhana karena pengambilan anggota populasi dianggap homogen.
45
Berdasarkan populasi yang ada, maka untuk menghitung jumlah sampel digunakan rumus Taro Yamane dengan presisi (tingkat kesalahan) sebesar 5%, yaitu sebagai berikut:
Keterangan : n : Jumlah sampel yang dicari N : Jumlah populasi d : Nilai presisi (tingkat kesalahan) Dalam penelitian ini jumlah pegawai sebanyak 336 orang dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 5% maka menghasilkan sampel sebesar 183 (pembulatan). Selanjutnya teknik pengambilan sampling yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik proportioned stratified random sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan dengan memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Teknik sampling ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi bersrtata secara proposional. Teknik pengambilan secara proposional random sampling menggunakan rumus dari Sugiyono (2007: 75)
46
Keterangan: = jumlah sampel menurut strata n
= jumlah sampel seluruhnya = jumlah populasi menurut strata
N
= jumlah populasi seluruhnya Berikut pengambilan sampel menggunakan teknik sampling stratified random
sampling:
Tabel 3.4 Penyebaran proporsi sampel penelitian No
Bagian
N
Proporsi
Jumlah
1 Sekretariat
42
23
2 PAD dan Dana Perimbangan
28
15
3 Perencanaan pendapatan
25
14
4 PBB dan BPHTB
72
39
5 Evaluasi pengawasan dan Konsultasi
29
16
142
76
336
183
6 Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Total Sumber: Data Olahan Peneliti
47
3.6
Teknik Pengolahan Data Setelah data dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah pengolahan
data.Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.Pada tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Teknik pengolahan data dalam (Bungin, 2005: 165-168) menggunakan cara sebagai berikut:
1. Editing data Adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan.Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi
harapan
peneliti,
ada
diantaranya
kurang atau
terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan.Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui editing ini. Proses editing dimulai dengan memberi identitas pada instrument penelitian yang telah terjawab. Kemudian memeriksa satu per satu lembaran instrument dan poin yang janggal tersebut. 2. Coding data
48
Setelah tahap editing selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklarifikasi
data-data
tersebut
melalui
tahap
koding.Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis, kemudian diberikan skor dengan menggunakan skala likert. 3. Tabulating data Adalah memasukan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya.Penyusunan data dalam tabeltabel yang mudah di baca dan tabel tersebut disiapkan untuk dianalisis. 3.6.1
Uji Validitas Validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana instrumen (kuesioner)
akan mengukur apa yang ingin diukur. Dalam hal ini kuesioner mengukur apa yang hendak diukur atau sejauh mana alat ukur yang digunakan mengenai sasaran. Semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tersebut akan semakin mengenai sasarannya, atau semakin menunjukan apa yang seharusnya diukur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pertanyaan mana yang valid dan mana yang tidak valid dengan mengkonsultasikan data tersebut dengan tingkat r tabel. Menurut Masrun dalam Sugiyono (2007:134) :
49
Item yang mempunyai korelasi yang positif dengan criteria (skor total) serta korelasi yang tinggi menunjukan item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi adalah kalau r = 0,3. Berdasarkan dari pernyataan tersebut maka hal ini dilakukan untuk mengetahui pernyataan kuesioner mana yang valid dan mana yang tidak valid. Pengujian statistik mengacu pada kriteria: 1. r hitung < r tabel (maka tidak valid) 2. r hitung ≥ r tabel (maka valid) Untuk pengujian validitas instrument penelitian ini, peneliti menggunakan program excel dalam tabulasi data dan memasukkan data tersebut ke dalam program SPSS 21. Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Korelasi Pearson dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan: r
= Nilai korelasi Pearson
∑X
= Jumlah hasil pengamatan variabel X
∑Y
= Jumlah hasil pengamatan variabel Y
∑XY
= Jumlah dari hasil kali pengamatan variabel X dan variabel Y
∑
= Jumlah dari hasil pengamatan variabel X yang telah di kuadratkan
∑
= Jumlah dari hasil pengamatan variabel Y yang telah dikuadratkan
50
3.6.2
Uji Realibilitas Disebut reliabel bila alat ukur tersebut secara konsisten memberikan hasil atau
jawaban yang sama terhadap gejala yang sama, walau digunakan berulang kali. Reliabilitas mengandung arti bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan dan tetap.Dalam penelitian ini menggunakan metode Alpha Cronbach yaitu perhitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel Reliability Statistik, lalu hasil tersebut dibandingkan dengan tingkat reliabilitas berdasarkan nilai Alpha, jika nilai Alpha hitung lebih besar dari 0,6 yang artinya item pertanyaan yang ada didalam seluruh variabel tersebut reliabel. Sebagai alat ukur yang digunakan, analisis ini dilakukan menggunakan komputer dengan program SPSS 21
Tabel 3.5 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha Alpha 0,00 s/d 0,20 >0,20 s/d 0,40 >0,40 s/d 0,60 >0,60 s/d 0,80 >0,80 s/d 1,00
Tingkat Reliabilitas Kurang Reliabel Agak Reliabel Cukup Reliabel Reliabel Sangat Reliabel
Sumber: Sugiyono (2007:112) 3.6.3
Uji Normalitas Data Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk
melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan sebelum data diolah berdasarkan
51
model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Rumus Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut :
KD : 1.36
√
Keterangan KD
= jumlah Kolmogorov-Smirnov yang dicari = jumlah sampel yang diperoleh = jumlah sampel yang diharapkan
(Sugiyono, 2007:157) Data dikatakan normal, apabila nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan dari 0.05 (P ≥ 0.05). Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 (P < 0.05), maka data dikatakan tidak normal. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji normaitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS Statistics 21. 3.7
Uji t
52
Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis dalam metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menggunakan t-test one sample (Bungin, 2005:88) dengan rumus sebagai berikut:
t=
̅ √
Keterangan : t = nilai t yang dihitung ̅ = nilai rata-rata = nilai yang dihipotesiskan S = simpangan baku sampel n = jumlah anggota sampel 3.8
Lokasi dan Jadwal Penelitian Lokasi penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi yaitu
Jalan IR. H. Juanda No. 163, Bekasi Timur, Jawa Barat 17113. Berikut adalah jadwal penelitian yang dimulai dari bulan Januari 2016.
53
Tabel 3.6 Jadwal Penelitian Waktu Penelitian No
Kegiatan Penelitian
2016 Jan
1 Pengajuan Judul Perizinan dan 2 Observasi Pengumpulan data dan 3 wawancara 4 Bimbingan Bab I-III 5 ACC Seminar 6 Seminar Proposal 7 ACC Lapangan 8 Penyebaran Kuesioner 8 Penyusunan Bab IV-V 9 Bimbingan Bab I-V 9 ACC Skripsi 10 Sidang Skripsi
Feb
Mar Apr Mei
Jun
Jul
Agst Sep Okt Nov
Des
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1
Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi Kota Bekasi adalah merupakan salah
satu perangkat daerah atau intitusi yang membantu walikota dalam rangka melaksanakan manajemen keuangan daerah yang berada di Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur. 4.1.2
Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi Pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dengan sebutan pertama kali
Walikota Bekasi di mulai pada tahun 1998 s/d sekarang, saat itu Walikota Bekasi Periode 1998-2003 dipimpin oleh H. N. Soentanie. Pengelolaan Pendapatan Daerah pada masa kepemimpinan H. N. Soentanie mengalami dua kali perubahan yakni : 1. Periode Pertama tahun 1998-2000 pengelolaan pendapatan di bawah naungan lembaga berbentuk dinas yang bernama Dinas Pendapatan Daerah Daerah (Dipenda) Kota Bekasi.
54
55
2. Periode kedua tahun 2001-2004 pengelolaan pendapatan di bawah naungan lembaga berbentuk Badan yang bernama Badan Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Daerah (Bakukeda) Kota Bekasi. Periode selanjutnya yakni tahun 2003-2008 Walikota Bekasi di pimpin oleh Akhmad Zurfaih, pada masa kepemimpinan beliau pengelolaan Pendapatan di masa awal kepemimpinannya masih bernama Bakukeda Kota Bekasi. Memasuki tahun kedua kepemimpinan beliau yakni di Bulan Juni tahun 2004 pengelolaan pendapatan daerah masih di bawah naungan lembaga berbentuk Badan yakni Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Bapenda) Kota Bekasi periode tahun 2004-2008. Walikota Bekasi selanjutnya periode 2008-2013 kepemimpinan Pemerintah Kota Bekasi di pimpin oleh H. Mochtar Mohamad, pada masa beliau di tahun pertama pengelolaan pendapatan daerah masih bernama Bapenda Kota Bekasi, memasuki awal tahun kedua kepemimpinan beliau pengelolaan daerah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut pengelolaan pendapatan daerah di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berbentuk Dinas yakni yang bernama Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) periode tahun 2009-2011. DPPKAD memiliki beban lingkup yang terlalu besar sehingga kurangnya fokus dalam urusan pengelolaan pendapatan maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, maka pengelolaan pendapatan daerah
56
berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi, walaupun Peraturan Daerah tentang Dispenda telah disahkan pada tahun 2010 namun berlaku efektifnya Dispenda Kota Bekasi yakni pada Bulan Juni tahun 2011 hingga saat ini. 4.1.3
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi tercakup dalam
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, yang menjelaskan bahwa struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi terdiri atas beberapa unsur.Dispenda Kota Bekasi di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Kepala Dinas selaku pimpinan di dalam pelaksanaan tugasnya di bantu oleh Sekretariat dan Sub Bagian. Sedangkan unsure Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Dinas di bantu pula oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dispenda Kota Bekasi mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. bentuk susunan organisasi Dispenda Kota Bekasi adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas;
57
2. Jabatan Fungsional; 3. Bagian Sekretariat, yang terdiri dari; a. Sub Bagian Umum Dan Perencanaan; b. Sub Bagian Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan. 4. Bdang Perencanaan dan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas: a. Seksi Perencanaan; b. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi; dan c. Seksi Pelaporan Pembukuan. 5. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, yang terdiri atas: a. Seksi Pajak Daerah b. Seksi Retribusi Daerah dan Benda Berharga; dan c. Seksi Dana Perimbangan. 6. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang terdiri atas: a. Seksi Pendataan, Penilaian, dan Penetapan atas PBB dan BPHTB; b. Seksi Penagihan dan Pelayanan PBB dan BPHTB; dan c. Seksi Data dan Informasi PBB dan BPHTB. 7. Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi, yang terdiri atas: a. Seksi Pengawasan dan Kebijakan Pendapatan Daerah; b. Seksi Konsultasi Keberatan dan Banding; dan c. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
58
4.1.4
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi Berikut adalah struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi: Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
59
Pada struktur organisasi Dispenda Kota Bekasi di atas, Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Dispenda. Kemudian, pada struktur organisasi Dispenda Kota Bekasi, Sekretaris, dan Kepala Bidang berada di bawah dan Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sedangkan Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 4.1.5
Tugas Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 ayat 13 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 43
Tahun 2010 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas jabatan Pada Dias Pendapatan Daerah Kota Bekasi, definisi tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan diberikan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya. Sedangkan definisi fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.Rincian tugas adalah rincian dari fungsi jabatan yang harus dilaksanakan oleh pemangku jabatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di bidang tugasnya guna memenuhi kebutuhan publik maupun SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
60
Berdasarkan Paragraf 1 Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 43 tahun 2010, Kepala Dinas mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam memimpin,
mengendalikan,
dan
mengkoordinasikan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas. Dimana kewenangan dinas tersebut meliputi urusan perencanaan pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta evaluasi pengawasan dan konsultasi. Sedangkan kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masingmasing, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Berdasarkan pada Paragraf 2 pasal 4 ayat (1) sekretariat mempunyai tugas untuk
membantu
Kepala
Dinas
dalam
memimpin
dan
mengkoordinasikan
penyelenggaraan pelayanan teknis administrative kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perencanaan, kepegawaian serta keuangan. Dalam sekretariat atau tata usaha, terdapat tiga sub bagian di dalamnya, yaitu terdiri dari: a.
Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
b.
Sub Bagian Kepegawaian; dan
c.
Sub Bagian Keuangan.
61
Sub Bagian umum dan perencanaan mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga serta pendataan rencana program dan kegiatan. Kemudian, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup dinas. Sedangkan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntasi serta verifikasi pembukuan keuanga lingkup dinas. Berdasarkan Paragraf 1 Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 43 Tahun 2010 bagian ketiga tugas dan fungsi pelaksana dinas. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam memimpin,
mengendalikan,
dan
mengkoordinasikan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi perencanaan pendapatan, intensifikasi dan ekstensifikasi serta pelaporan pembukuan. Bidang Perencanaan dan Pendapatan Daerah memiliki sub bidang didalamnya, yaitu terdiri dari: a.
Seksi Perencanaan Pendapatan;
b.
Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi; dan
c.
Seksi Pelaporan Pembukuan.
Seksi Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas untuk membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan perencanaan pendapatan.Kemudian Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas dalam membantu bidang
62
melaksanakan
kebijakan
teknis
dan
kegiatan
intensifikasi
dan
ekstensifikasi.Sedangkan Seksi Pelaporan Pembukuan mempunyai tugas membantu bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pembukuan dan pelaporan. Kemudian pada paragraph 2 pasal 12 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2010 disebutkan bahwa Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam memimpin,
mengendalikan,
dan
mengkoordinasikan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan benda berharga serta dana perimbangan. Bidang PAD dan Dana Perimbangan terdiri atas: a.
Seksi Pajak Daerah;
b.
Seksi Retribusi Daerah dan Benda Berharga; dan
c.
Seksi Dana Perimbangan.
Seksi Pajak Daerah mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan Pajak Daerah.Sedangkan Seksi Retribusi Daerah dan Benda Berharga mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan retribusi daerah dan benda berharga. Dana Perimbangan mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan Kebijakan teknis dan kegiatan dana perimbangan. Berdasarkan Paragraf 3 Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
63
(BPHTB) mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi pendataan, penilaian dan penetapan atas PBB dan BPHTB, penagihan dan pelayanan PBB dan BPHTB. Serta data/informasi PBB dan BPHTB. Bidang PBB dan BPHTB terdiri atas: a.
Seksi Pendataan, Penilaian, dan Penetapan atas PBB dan BPHTB;
b.
Seksi Penagihan dan Pelayanan PBB dan BPHTB; dan
c.
Seksi Data dan Informasi PBB dan BPHTB.
Seksi Pendataan, Penilaian, Penetapan atas PBB dan BPHTB mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pendataan, penilaian dan penetapan atas PBB dan BPHTB. Selain itu, Seksi Penagihan dan Pelayanan PBB dan BPHTB mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan penagihan dan pelayanan PBB dan BPHTB.Sedangkan Seksi Data dan Informasi PBB dan BPHTB mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksnakan kebijakan teknis dan kegiatan data dan informasi PBB dan BPHTB. Bidang
yang
terakhir
adalah
Bidang
Evaluasi
Pengawasan
dan
Konsultasi.Berdasarkan Paragraf 4 Pasal 20 ayat (1). Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
64
pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi pengawasan, evaluasi dan kebijakan pendapatan daerah, konsultasi, keberatan dan banding serta pemeriksaan dan penyidikan. Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi mencakup tiga sub bidang didalamnya, yaitu terdiri atas: a.
Seksi Pengawasan dan Kebijakan Pendapatan Daerah;
b.
Seksi Konsultasi Keberatan dan Banding; dan
c.
Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan.
Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan. Selain itu, Seksi Konsultasi, Keberatan, dan Banding mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan belanja pegawai. Sedangkan Seksi Pemeriksaan
dan
Penyidikan
mempunyai
tugas
untuk
membantu
Bidang
melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan. 4.1.6
Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah “Pengelola Pendapatan
Daerah yang Professional dan Amanah. Misi yang dimiliki oleh Dinas Penadapatan Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:
65
1. Meningkatkan tata kelola pelayanan pajak daerah. 2. Memantapkan kinerja kompetensi aparatur dan organisasi. 3. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah. 4.1.7
Susunan Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah sebanyak 336
pegawai yaitu terdiri dari 208 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 128 orang Non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara Rinci pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
No
Uraian Jabatan
ESS.
ESS.
ESS.
II
III
IV
Pelaksana Jumlah
Non PNS PNS
1 Kepala Dinas
1
0
0
0
0
1
2 Sekretariat
0
1
3
21
16
41
3 PAD dan Dana Perimbangan
0
1
3
19
4
28
4 Perencanaan Pendapatan
0
1
3
16
5
25
5 PBB dan BPHTB
0
1
3
45
22
72
6 Konsultasi
0
1
3
13
12
29
7 UPTD Pendapatan
0
0
12
61
69
142
1
5
27
175
128
336
Evaluasi Pengawasan dan
Jumlah Total
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
66
4.2
Deskripsi Data Responden Deskripsi data adalah mengelompokkan dan memberi nilai data-data yang telah
di dapat melalui kuesioner. Dalam penelitian yang mengukur bagaimana efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. pada penelitian ini, melibatkan 183 orang sebagai responden dan datanya diolah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang berjumlah sebanyak 336 orang pegawai. Pada penelitian ini, untuk menghitung jumlah sampel peneliti menggunakan taraf signifikasni sebesar 5%, maka sampel yang didapatkan adalah sebesar 183 orang pegawai.Secara rinci akan disajikan identitas responden dalam bentuk diagram seperti berikut ini: Diagram 4.1 Responden Jenis Kelamin
Perempuan
78
Laki-laki
105
0
20
40
60
80
100
120
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016
67
Berdasarkan diagram 4.1 di atas,dari sampel berjumlah 183 orang pegawai dapat diketahui bahwa jumlah pegawai dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar jumlahnya dari pada jumlah pegawai dengan jenis kelamin perempuan. Pegawai dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyal 105 orang pegawai atau 57% dan pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebanyak78 orang pegawai atau 43%. Hal ini menandakan bahwa di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan, dengan mendominasinya laki-laki di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi maka menunjukan bahwa perempuan masih sangat kurang perannya di dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Diagram 4.2 Responden Usia
>50
27
41-50
45
31-40
49
21-30
62 0
20
40
60
80
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016
68
Berdasarkan diagram 4.2 di atas, dari sampel berjumlah 183 orang pegawai maka dapat diketahui bahwa pegawai dengan usia terbanyak adalah usia muda yaitu antara usia 21-30 Tahun sebanyak 62 orang pegawai atau 34%. Pegawai dengan usia antara 31-40 Tahun yaitu sebanyak 49 orang pegawai atau 27%. Pegawai dengan usia antara 41-50 Tahun yaitu sebanyak 45 orang pegawai atau 24% dan pegawai dengan usia terdikit adalah yang berusia di atas 50 Tahun yaitu sebanyak 27 orang pegawai atau 15%. Berdasarkan data tersebut maka menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi masih dalam usia muda. Dapat dilihat dari jumlah pegawai yang berusia 21-30 Tahun mendominasi, dengan mendominasinya usia muda antara 21-30 Tahun, maka motivasi dan semangat kerja akan lebih unggul di banding usia yang lain.
69
Diagram 4.3 Responden Status (PNS/Non-PNS)
Non-PNS
68
PNS
115
0
50
100
150
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.3 di atas, dari sampel berjumlah 183 orang pegawai maka dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi terdiri atas dua status yaitu 63% berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah sebanyak 115 orang pegawai dan 37% berstatus Non-PNS dengan jumlah sebanyak 68 orang pegawai. Berdasarkan data tersebut maka menunjukan bahwa pegawai yang berstatus PNS lebih mendominasi dibandingkan dengan pegawai yang berstatus Non-PNS. Banyaknya pegawai berstatus PNS maka pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan karena dikerjakan oleh tenaga kerja yang cukup berpengalaman dan terlatih.
70
Diagram 4.4 Responden Tingkat Pendidikan
>S1
21
S1
68
D3
44
SLTA
50 0
20
40
60
80
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.4 di atas, dari sampel berjumlah 183 orang pegawai maka dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan pegawai di dominasi oleh pendidikan Strata-1 yaitu berjumlah 68 orang pegawai atau 37%. Latar belakang pendidikan Diploma-3 yaitu berjumlah 44 orang pegawai atau 24%, sedangkan untuk latar belakang pendidikan SLTA yaitu berjumlah 50 orang pegawai atau 27%, dan untuk latar belakang pendidikan di atas S-1 yaitu S-2 berjumlah 21 orang pegawai atau 12%. Berdasarkan data tersebut, maka menunjukan bahwa latar belakang pendidikan di dominasi oleh Strata-1 yaitu berjumlah 68 orang pegawai atau 37%.Dengan latar belakang pendidikan yang lebih banyak di dominasi oleh Strata-1 maka sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi bisa dikatakan sudah bermutu.
71
4.3
Pengujian Statistik
4.3.1
Hasil Uji Validitas Pengujian validitas dengan mengkorelasi skor tiap butir dengan skor total yang
merupakan jumlah secara keseluruhan dari tiap butir. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya, uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner yang menjadi alat ukur dalam penelitian ini. Uji validitas ini menggunakan rumus korelasi pearson product moment dengan bantuan SPSS Statistic 21. Berikut adalah tabel hasil perhitungan dari pengujian validitas:
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas No. Item
r hitung
r tabel (5%)
Keterangan
1
0.403
0.145
Valid
2
0.436
0.145
Valid
3
0.542
0.145
Valid
4
0.411
0.145
Valid
5
0.801
0.145
Valid
6
0.608
0.145
Valid
7
0.821
0.145
Valid
8
0.329
0.145
Valid
9
0.640
0.145
Valid
10
0.725
0.145
Valid
Pernyataan
72
11
0.561
0.145
Valid
12
0.633
0.145
Valid
13
0.785
0.145
Valid
14
0.743
0.145
Valid
15
0.815
0.145
Valid
16
0.819
0.145
Valid
17
0.773
0.145
Valid
18
0.800
0.145
Valid
19
0.599
0.145
Valid
20
0.784
0.145
Valid
21
0.771
0.145
Valid
22
0.524
0.145
Valid
23
0.403
0.145
Valid
24
0.761
0.145
Valid
25
0.529
0.145
Valid
26
0.425
0.145
Valid
27
0.415
0.145
Valid
28
0.384
0.145
Valid
29
0.434
0.145
Valid
30
0.519
0.145
Valid
31
0.559
0.145
Valid
32
0.595
0.145
Valid
Sumber: Hasil Pengolahan Data 2016 Adapun kriteria yang digunakan dalam uji validitas adalah dimana jika r hitung ≥ r tabel, berarti item pernyataan bisa dinyatakan valid, dan jika r hitung < r tabel, berarti item pernyataan dinyatakan tidak valid.
73
Berdasarkan tabel hasil uji validitas 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yang berjumlah 32 item pernyataan dapat dinyatakan valid semua, dengan dibuktikan bahwa nilai r hitung ≥ r tabel yang selanjutnya akan diujikan dalam pengujian uji reliabilitas.
4.3.2
Hasil Uji Reliabilitas Uji reliabilitas merupakan pengujian yang digunakan untuk menjaga
kehandalan dari suatu instrumen penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan uji reliabilitas instrumen agar instrumendapat mengukur objek yang sama dalam jangka waktu yang berbeda. Pada penelitian ini, pengukuran reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS Statistic 21. Adapun hasil dari uji reliabilitas yang dilakukan adalah nilai Alpha Cronbach sebesar 0.944. Berdasarkan tingkat reliabilitas, nilai Alpha Cronbach sebesar 0.944 artinya adalah sangat reliabel karena nilai Alpha Cronbach> 0.80 sehingga instrumen penelitian yang diuji dinyatakan reliabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
74
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.944
32
Sumber: Hasil Pengolahan Data 2016
4.3.3
Hasil Uji Normalitas Data Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk
melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan sbelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji kolmogorov-smirnov dengan bantuan SPSS statistic 21. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas.
75
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test VAR00033 183
N Mean Normal Parameters
73.3770
a,b
Std. Deviation
Most Extreme Differences
16.88471
Absolute
.083
Positive
.083
Negative
-.059
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
1.124 .160
Sumber: Hasil Pengolahan Data 2016 Berdasarkan tabel hasil uji normalitas 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi menunjukan angka sebesar 0.160. Angka signifikansi sebesar 0.160 menunjukan angka lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0.05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.
76
4.4
Analisis Data Penelitian Analisis data merupakan suatu proses analisis dilakukan peneliti dengan cara
mendeskripsikan data hasil penyebaran kuesioner. Hal ini dilakukan sejauhmana penilaian responden terhadap efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Adapun lebih detailnya, peneliti menjelaskannya dalam bentuk diagram disertai pemaparan dan kesimpulan dari hasil jawaban responden berdasarkan item pernyataan yang telah peneliti buat sebelumnya. Dimana, item pernyataan tersebut dituangkan dalam bentuk kuesioner. Uraian kuesioner diuraikan oleh peneliti dalam bentuk penjelasan item pernyataan secara sistematis. Pemaparan mengenai item pernyataan dipaparkan sesuai dengan indikator pernyataannya, sehingga akan terlibat beberapa pemaparan dalam menguraikan jawaban responden yang berbeda tergantung dari indikator pernyataannya. Skala yang digunakan untuk pilihan jawaban dari kuesioner penelitian ini adalah skala Likert yaitu terdiri dari empat jawaban yaitu STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai hasil kuesioner dari penelitian ini.
77
Diagram 4.5 Tanggapan responden mengenai atasan atau pimpinan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap bawahan atau pegawai.
Sangat Setuju
27
Setuju
94
Tidak Setuju
43
Sangat Tidak Setuju
19 0
50
100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.5 di atas mengenai pernyataan bahwa atasan atau pimpinan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap bawahan atau pegawai, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 27 responden atau 15%, yang menjawab setuju sebanyak 94 responden atau 51%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 43 responden atau 24%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 19 responden atau 10% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor satu, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban setuju yaitu sebanyak 94 responden atau 51%, yang artinya bahwa tingginya kepercayaan atasan atau pimpinan
78
kepada para bawahan atau pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. tingginya kepercayaan atasan atau pimpinan kepada para bawahan membuat para bawahan bebas mengemukakan pendapatnya kepada atasan atau pimpinan terkait dalam melakukan pekerjaan di dalam organisasi. Misalnya pekerjaan seperti dalam pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak, membuat laporan keuangan, membuat data laporan hasil penerimaan pendapatan daerah untuk setiap bulan, dll.
Diagram 4.6 Tanggapan responden mengenai bawahan atau pegawai memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pimpinan.
31
Sangat Setuju
93
Setuju
Tidak Setuju
34
25
Sangat Tidak Setuju 0
20
40
60
80
100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.6 di atas mengenai pernyataan bahwa bawahan atau pegawai memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap atasan atau pimpinan, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak
79
31 reponden atau 17%, yang menjawab setuju sebanyak 93 responden atau 51%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 34 responden atau 18%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 25 responden atau 14% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor dua, menunjukan bahwa jawaban tertinggi responden berada pada jawaban setuju yaitu sebanyak 93 responden atau 51% yang artinya bahwa tingginya kepercayaan para bawahan atau pegawai kepada atasan atau pimpinan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Tingginya kepercayaan para bawahan atau pegawai kepada atasan atau pimpinan, hal ini membuat para pegawai dapat dengan bebas mengemukakan pendapatnya kepada atasan atau pimpinan terkait pekerjaan di dalam organisasi. Diagram 4.7 Tanggapan responden mengenai adanya kepercayaan yang tinggi antara pegawai satu dengan pegawai lainnya. 21
Sangat Setuju Setuju
36
Tidak Setuju
86
Sangat Tidak Setuju
40 0
20
40
60
80
100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.7 di atas mengenai pernyataan bahwa adanya kepercayaan yang tinggi antara pegawai satu dengan pegawai lainnya, dapat diketahui
80
bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 21 responden atau 11%, yang menjawab setuju sebanyak 36 responden atau 20%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 86 responden satau 47%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 40 responden atau 22% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor tiga, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 86 responden atau 47% yang artinya bahwa masih kurangnya kepercayaan antara pegawai satu dengan pegawai yang lainnya. Hal ini disebabkan karena penyampaian pesan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan bersifat diskriminatif terhadap peagawai, sehingga pegawai tidak menerima pesan dalam waktu bersamaan dengan pegawai lainnya dan menimbulkan adanya perbedaan status antara pegawai yang menyebabkan adanya jarak antara pegawai satu dengan pegawai lainnya, oleh karena itu masih kurangnya kepercayaan yang tinggi antara pegawai satu dengan pegawai yang lainnya.
81
Diagram 4.8 Tanggapan responden mengenai setiap permasalahan yang terjadi di dalam organisasi diinformasikan kepada atasan atau pimpinan.
Sangat Setuju
20
Setuju
88
Tidak Setuju
44
Sangat Tidak Setuju
31 0
20
40
60
80
100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.8 di atas mengenai pernyataan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di dalam organisasi diinformasikan kepada atasan atau pimpinan, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 20 responden atau 11%, yang menjawab setuju sebanyak 88 responden atau 48%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 44 responden atau 24%, dan yang menjawab sangat tidak setuju yaitu sebanyak 31 responden atau 17% dari keseluruhan sampel.
82
Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor empat, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban setuju yaitu sebanyak 88 responden atau 48% yang artinya bahwa di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi setiap permasalahan yang terjadi di dalam organisasi diinformasikan kepada atasan atau pimpinan. Permasalahan biasanya diiformasikan kepada atasan atau pimpinan melalui media rapat. Misalnya permasalahan seperti tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah, oleh karena itu harus diselesaikan bersama melalui rapat mingguan evaluasi kerja. Diagram 4.9 Tanggapan responden mengenai setiap permasalahan yang terjadi di dalam organisasi di bahas melalui rapat mingguan evaluasi kerja secara rutin.
Sangat Setuju
9
Setuju
40
Tidak Setuju
69
Sangat Tidak Setuju
65 0
20
40
60
80
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.9 di atas mengenai setiap permasalahan yang terjadi di dalam organisasi di bahas melalui rapat mingguan evaluasi kerja, dapat diketahui
83
bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 9 responden atau 5%, yang menjawab setuju sebanyak 40 responden atau 22%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 69 responden atau 38%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 65 responden atau 35% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor lima, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 69 responden atau 38%, yang artinya bahwa setiap permasalahan yang terjadi di dalam organisasi tidak di bahas melalui rapat mingguan evaluasi kerja. Hal ini terlihat bahwa yang terjadi adalah rapat mingguan evaluasi kerja tidak dilakukan secara rutin setiap minggu.
84
Diagram 4.10 Tanggapan responden mengenai pegawai puas terhadap jenis pekerjaan yang diberikan oleh organisasi.
Sangat Setuju
24
84
Setuju
Tidak Setuju
54
Sangat Tidak Setuju
21 0
20
40
60
80
100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.10 di atas mengenai pernyataan bahwa pegawai puas terhadap jenis pekerjaan yang diberikan oleh organisasi, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 24 responden atau 13%, yang menjawab setuju sebanyak 84 responden atau 46%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 54 responden atau 30%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 21 responden atau 11% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor enam, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban setuju yaitu sebanyak 84
85
responden atau 46%, yang mana artinya bahwa pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi merasa puas terhadap jenis pekerjaan yang diberikan oleh organisasi. Hal ini terlihat seperti dalam hal spesialisasi atau pembagian kerja Dispenda Kota Bekasi telah memberikan pekerjaan yang sesuai dengan bidang masing-masing pegawai sehingga pegawai merasa tidak terbebani dalam hal pekerjaan. Diagram 4.11 Tanggapan responden mengenai pegawai mendapatakan informasi atau pesan dari atasan atau pimpinan dalam waktu yang bersamaan dengan rekan pegawai lainnya.
Sangat Setuju
10
Setuju
35
Tidak Setuju
72
Sangat Tidak Setuju
66 0
20
40
60
80
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.11 di atas mengenai pernyataan bahwa pegawai mendapatkan informasi atau pesan dari atasan atau pimpinan dalam waktu yang bersamaan dengan rekan pegawai lainnya, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 10 responden atau 6%, yang
86
menjawab setuju sebanyak 35 responden atau 19%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 72 responden atau 39%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 66 responden atau 36% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor tujuh, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 72 responden atau 39%, yang mana artinya bahwa pegawai tidak mendapatkan informasi atau pesan dari atasan atau pimpinan dalam waktu yang bersamaan dengan rekan pegawai lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam hal penyampaian informasi atau pesan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan bersifat diskriminatif terhadap peagawai, sehingga pegawai tidak menerima pesan dalam waktu bersamaan dengan pegawai lainnya. Misalnya ada lima pegawai dengan jabatan yang sama, akan tetapi keempat pegawai lainnya tidak mendapatkan informasi atau pesan dengan waktu yang sama dengan pegawai yang satu jabatan dengan keempat pegawai tersebut.
87
Diagram 4.12 Tanggapan responden mengenai kepuasan terhadap hasil kerja yang di lakukan di dalam organisasi.
Sangat Setuju
22
Setuju
88
Tidak Setuju
42
Sangat Tidak Setuju
31 0
20
40
60
80
100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.12 di atas mengenai pernyataan bahwa saya puas terhadap hasil kerja yang saya lakukan di dalam organisasi, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 22 responden atau 12%, yang menjawab setuju sebanyak 88 responden atau 48%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 42 responden atau 23%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 31 responden atau 17% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor delapan, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban setuju yaitu sebanyak 88 responden atau 48%, yang mana artinya bahwa para pegawai Dinas Pendapatan
88
Daerah Kota Bekasi merasa puas terhadap hasil kerja yang mereka lakukan di dalam organisasi. Dengan kepuasan yang dimiliki oleh para pegawai terhadap hasil kerja yang telah dilakukan, maka para pegawai akan lebih merasa termotivasi untuk melakukan pekerjaan mereka ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Diagram 4.13 Tanggapan responden mengenai kepuasan dengan seimbangnya antara gaji yang diberikan organisasi dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan.
Sangat Setuju
26
Setuju
86
Tidak Setuju
55
16
Sangat Tidak Setuju
0
20
40
60
80
100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.13 di atas mengenai pernyataan bahwa saya puas dengan seimbangnya antara upah yan diberikan oleh organisasi dengan tingkat pekerjaan yang sya lakukan, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 26 responden atu 14%, yang menjawab
89
setuju sebanyak 86 responden atau 47%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 55 responden atau 30%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 16 responden atau 9% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor sembilan, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban setuju yaitu sebanyak 86 responden atau 47%, yang mana artinya bahwa para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi merasa puas terhadap seimbangnya gaji yang diberikan oleh organisasi dengan tingkat pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan kepuasan yang dimiliki oleh para pegawai terhadap seimbangnya antara gaji yang diberikan organisasi dengan tingkat pekerjaan yang mereka lakukan, maka para pegawai akan lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaan di dalam organisasi.
90
Diagram 4.14 Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media lisan (rapat, telepon, dan instruksi) dapat di ketahui.
19
Sangat Setuju
Setuju
48
Tidak Setuju
63
Sangat Tidak Setuju
48 0
20
40
60
80
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.14 di atas mengenai pernyataan bahwa informasi yang diberikan organisasi melalui media lisan (rapat, telepon, dan instruksi) dapat saya ketahui, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 19 responden atau 11%, yang menjawab setuju sebanyak 48 responden atau 27%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 63 responden atau 35%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 48 responden atau sebanyak 27% dari keseluruhan sampel.
91
Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 10, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 63 responden atau 35%, yang mana artinya bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media lisan tidak selalu dapat pegawai ketahui. Hal ini disebabkan karena penyampaian pesan dari atasan atau pimpinan masih bersifat diskriminatif, yang mana artinya para pegawai tidak menerima pesan secara bersamaan dengan pegawai lainnya atau bahkan ada pegawai yang terlewatkan untuk mendapatkan informasi. Diagram 4.15 Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media tulisan (surat, memo, laporan tertulis, dan papan pengumuman) dapat diketahui.
Sangat Setuju
25
Setuju
49
Tidak Setuju
87
22
Sangat Tidak Setuju
0
20
40
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016
60
80
100
92
Berdasarkan diagram 4.15 di atas mengenai pernyataan bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media tulisan (surat, memo, laporan tertulis, dan papan pengumuman) dapat saya ketahui, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 25 responden atau 14%, yang menjawab setuju sebanyak 49 responden atau 27%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 87 responden atau 47%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 22 responden atau 12% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 11, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 87 responden atau 47%, yang mana artinya bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media tulisan (surat, memo, laporan tertulis, dan papan pengumuman) tidak dapat selalu pegawai ketahui. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi atau pesan melalui media tulisan menggunakan papan pengumuman, dan bagi pegawai yang tidak selalu ada di tempat atau sedang bertugas di luar tidak akan mengetahui informasi atau pesan tersebut.
93
Diagram 4.16 Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media lisan (rapat, telepon, dan instruksi) dapat membantu dalam mengkoordinasikan pekerjaan karena lebih mudah dipahami.
Sangat Setuju
24
Setuju
83
Tidak Setuju
56
Sangat Tidak Setuju
20 0
20
40
60
80
100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.16 di atas mengenai pernyataan bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi melalui metode lisan (rapat, telepon, dan instruksi) dapat membantu dalam mengkoordinasikan pekerjaan karena lebih mudah dipahami, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 24 responden atau 13%, yang menjawab setuju sebanyak 83 responden atau 45%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 56 responden atau 31%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 20 responden atau 11% dari keseluruhan sampel.
94
Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 12, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban setuju yaitu sebanyak 83 responden atau 45% yang mana artinya bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi melalui metode lisan (rapat, telepon, dan instruksi) dapat membantu pegawai dalam mengkoordinasikan pekerjaan karena lebih mudah dipahami. Hal ini jelas karena penyampaian informasi atau pesan dengan menggunakan metode lisan dapat lebih dipahami dibandingkan dengan metode tulisan, karena penyampaiannya secara langsung dan jelas. Diagram 4.17 Informasi yang diberikan oleh organisasi melalui metode tulisan (surat, memo, lapporan tertulis, dan papan pengumuman) dapat membantu dalam mengkoordinasikan pekerjaan karena lebih mudah dipahami.
Sangat Setuju
10
Setuju
38
Tidak Setuju
67
Sangat Tidak Setuju
68 0
10
20
30
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016
40
50
60
70
80
95
Berdasarkan diagram 4.17 di atas mengenai pernyataan bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi melalui metode tulisan (surat, memo, laporan tertulis, dan papan pengumuman) dapat membantu dalam mengkoordinasikan pekerjaan karena lebih mudah dipahami, dapat diketahui bahwa terdapat respponden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 10 responden atau 5%, yang menjawab setuju sebanyak 38 responden atau 21%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 67 responden atau 37%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 68 responden atau 37% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 13, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu untuk jawaban tidak setuju sebanyak 67 responden atau 37% dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 68 responden atau 37%, yang mana artinya bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi melalui (surat, memo, laporan tertulis, dan papan pengumuman) tidak dapat selalu membantu dalam mengkoordinasikan pekerjaan karena dianggap tidak lebih mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi atau pesan menggunakan metode lisan (papan pengumuman) tidak mencukupi kebutuhan para pegawai, seperti isi pesan yang tertulis di papan pengumuman masih dianggap kurang detail dalam menyampaikan isi informasi atau pesan yang sebenarnya.
96
Diagram 4.18 Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi melalui metode lisan (rapat, telepon, dan instruksi) sesuai dengan makna pesan tidak ada pengurangan atau kelebihan kata.
9
Sangat Setuju
Setuju
41
Tidak Setuju
67
Sangat Tidak Setuju
66 0
10
20
30
40
50
60
70
80
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.18 di atas mengenai pernyataan bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi melalui metode lisan (rapat, telepon, dan instruksi) sesuai dengan makan pesan tidak ada pengurangan atau kelebihan kata, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 9 responden atau 5%, yang menjawab setuju sebanyak 41 responden atau 22%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 67 respponden atau 37%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 66 responden atau 36% dari keseluruhan sampel.
97
Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 14, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 67 responden atau 37%, yang mana artinya bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi melalui metode lisan (rapat, telepon, dan instruksi) tidak selalu sesuai dengan makna pesan, artinya masih ada pengurangan kata atau kelebihan kata. Hal ini disebabkan karena meskipun metode lisan dianggap lebih mudah dipahami dibandingkan dengan metode tulisan, akan tetapi metode lisan masih disesuaikan dengan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, artinya tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan baik yaitu dapat menyampaikan pesan atau informasi yang sesuai dengan isi pesan dan juga karena penyampaian pesan bersifat diskriminatif yang menimbulkan adanya pengurangan kata dalam penyampaian pesan, artinya penyampaian pesan tidak langsung dari orang yang ingin menyampaikan informasi, tetapi pesan disampaikan melalui orang lain.
98
Diagram 4.19 Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi melalui tulisan (surat, memo, laporan tertulis, dan papan pengumuman) sesuai dengan makna pesan, tidak ada pengurangan atau kelebihan kata.
Sangat Setuju
8
Setuju
37
Tidak Setuju
66
Sangat Tidak Setuju
72 0
10
20
30
40
50
60
70
80
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.19 di atas mengenai pernyataan bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi melalui tulisan (surat, memo, laporan tertulis, dan papan pengumuman) sesuai dengan makna pesan, tidak ada pengurangan atau kelebihan kata, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 8 responden atau 5%, yang menjawab setujusebanyak 37 responden atau 20%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 66 responden atau 36%, dan yang
99
menjawab sebanyak sangat tidak setuju sebanyak 72 responden atau 39% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pertanyaan nomor 15, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban sangat tidak setuju yaitu sebanyak 72 responden atau 39%, yang mana artinya bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi melalui tulisan (surat, memo, laporan tertulisa, dan papan pengumuman) tidak selalu sesuai dengan makna pesan, artinya masih ada pengurangan atau kelebihan kata. Hal ini disebabkan karena penyampaian pesan dengan metode tertulis yaitu dengan menggunakan papan pengumuman dalam penyamapain informasi atau pesan contohnya informasi rapat yang disampaikan melalui papan pengumuman, informasi rapat ini dianggap masih kurang dalam menyampaikan informasi, karena informasi yang disampaikan tidak detail atau masih membingungkan pegawai karena informasi yang disampaikan dirasakan masih kurang.
100
Diagram 4.20 Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi dapat pegawai ketahui dengan mudah.
Sangat Setuju
8
Setuju
38
Tidak Setuju
71
Sangat Tidak Setuju
66 0
20
40
60
80
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.20 di atas mengenai pernyataan bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi dapat pegawai ketahui dengan mudah, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 8 responden atau 4%, yang menjawab setuju sebanyak 38 responden atau 21%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 71 respponden atau 39%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 66 responden atau 36% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 16, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 71 responden atau 39%, yang mana artinya bahwa informasi yang diberikan oleh
101
organisasi tidak dapat selalu pegawai ketahui dengan mudah. Hal ini telah dijelaskan seperti penjelasan sebelumnya bahwa informasi yang diberikan organisasi melalui metode lisan dan metode tulisan tidak dapat selalu pegawai ketahui dengan mudah karena penyampaian metode lisan yang diskriminatif dan metode tulisan menggunakan papan pengumuman. Diagram 4.21 Tanggapan responden mengenai informasi yang diebrikan oleh organisasi tidak pernah terlewatkan oleh pegawai.
Sangat Setuju
9
Setuju
36
Tidak Setuju
69
Sangat Tidak Setuju
69 0
20
40
60
80
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.21 di atas mengenai pernyataan bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi tidak pernah terlewatkan oleh pegawai, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 9
102
responden atau 5%, yang menjawab setuju sebanyak 36 responden atau 19%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 69 responden atau 38%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 69 responden atau 38% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 17, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu untuk tidak setuju sebanyak 69 responden atau 39% dan sangat tidak setuju sebanyak 69 responden atau 39%, yang mana artinya bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi pernah terlewatkan oleh pegawai. hal ini disebabkan karena penyampaian pesan yang bersifat diskriminatif dan menggunakan papan pengumuman untuk menyampaikan informasi dirasakan tidak dapat tersampaikan kepada pihakpihak yang membutuhkan.
103
Diagram 4.22 Tanggapan responden mengenai pegawai saling mengingatkan satu sama lain akan informasi terbaru yang dikeluarkan oleh organisasi.
Sangat Setuju
9
Setuju
38
Tidak Setuju
69
Sangat Tidak Setuju
67 0
20
40
60
80
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.22 di atas mengenai pernyataan bahwa pegawai saling mengingatkan satu sama lain akan informasi terbaru yang dikeluarkan oleh organisasi, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 9 responden atau 5%, yang menjawab setuju sebanyak 38 responden atau 21%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 69 responden atau 38%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 67 responden atau 36% dari keseluruhan sampel.
104
Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 18, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 69 responden atau 38%, yang mana artinya bahwa pegawai tidak saling mengingatkan satu sama lain akan informasi terbaru yang dikeluarkan oleh organisasi. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi atau pesan yang bersifat diskriminatif terhadap pegawai yang menyebabkan pegawai satu dengan yang lainnya tidak menerima informasi secara bersamaan, hal ini menimbulkan adanya perbedaan status antara pegawai yang menyebabkan adanya jarak antar pegawai, maka dari itu pegawai tidak saling mengingatkan satu sama lain akan informasi terbaru yang dikeluarkan oleh organisasi, jadi pegawai yang berinisiatif sendiri mencari informasi tersebut.
105
Diagram 4.23 Tanggapan responden mengenai pegawai memberikan informasi terbaru kepada rekan pegawai lainnya terkait koordinasi pekerjaan.
Sangat Setuju
25
Setuju
42
Tidak Setuju
94
Sangat Tidak Setuju
22 0
20
40
60
80
100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.23 di atas mengenai pernyataan bahwa pegawai memberikan informasi terbaru kepada rekan pegawai lainnya terkait koordinasi pekerjaan, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 25 responden atau 14%, yang menjawab setuju sebanyak 42 responden atau 23%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 94 responden atau 51%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 22 responden atau 12% dari keseluruhan sampel.
106
Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 19, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 94 responden atau 51%, yang mana artinya bahwa pegawai tidak selalu memberikan informasi terbaru kepada rekan pegawai lainnya terkait koordinasi pekerjaan. Hal ini disebabkan karena adanya jarak antara pegawai satu dengan pegawai lainnya yang dikarenakan penyampaian pesan dengan cara diskriminatif terhadap pegawai. Diagram 4.24 Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi sampai kepada pihak-pihak terkait.
Sangat Setuju
7
Setuju
40
Tidak Setuju
70
Sangat Tidak Setuju
66 0
10
20
30
40
50
60
70
80
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.24 di atas mengenai pernyataan bahwa informasi yang diebrikan oleh organisasi sampai kepada pihak-pihak terkait, dapat diketahui bahwa
107
terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 7 responden atau 4%, yang menjawab setuju sebanyak 40 responden atau 22%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 70 responden atau 38% dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 66 responden atau 36% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 20, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 70 responden atau 38%, yang mana artinya bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi tidak selalu sampai kepada pihak-pihak terkait. Hal ini disebabkan karena penyampaian pesan yang dilakukan dengan metode tulisan yaitu dengan menggunakan papan pengumuman, banyak pegawai yang terlewatkan informasi atau pesan karena tidak selalu berada di kantor dan tidak melihat adanya informasi di papan pengumuman.
108
Diagram 4.25 Tanggapan responden mengenai organisasi memberikan informasi yang kurang terkait pekerjaan pegawai.
Sangat Setuju
68
Setuju
68
Tidak Setuju
40
7
Sangat Tidak Setuju 0
20
40
60
80
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.25 di atas mengenai pernyataan bahwa organisasi memberikan informasi yang kurang terkait pekerjaan pegawai, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 68 responden atau 37%, yang menjawab setuju sebanyak 68 responden atau 37%, serta yang menjawab tdak setuju sebanyak 40 responden 22%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 7 responden atau 4% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 21, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban sangat setuju dan setuju yaitu
109
untuk jawaban sangat setuju sebanyak 68 responden atau 37% dan untuk jawaban setuju sebanyak 68 responden atau 37%, yang mana artinya organisasi memberikan informasi yang kurang terkait pekerjaan pegawai. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi atau pesan yang kurang detail dengan menggunakan papan pengumuman dengan isi pesan yang dianggap masih kurang terkait pekerjaan pegawai. Diagram 4.26 Tangapan responden mengenai pegawai kesulitan dalam memahami informasi yang diberikan oleh organisasi.
Sangat Setuju
18
Setuju
117
Tidak Setuju
26
Sangat Tidak Setuju
22 0
20
40
60
80
100
120
140
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.26 di atas mengenai pernyataan bahwa pegawai kesulitan dalam memahami informasi yang diberikan oleh organisasi, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 18
110
respponden atau 10%, yang menjawab setuju sebanyak 117 responden atau 64%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 26 responden atau 14%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 22 responden atau 12% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 22, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban setuju yaitu sebanyak 117 responden atau 64%, yang mana artinya bahwa pegawai mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang diberikan oleh organisasi. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi atau pesan melalui metode tulisan yaitu dengan papan pengumuman, yang mana isi pesan tersebut tidak detail dalam penyampaian pesan, sehingga pegawai merasa kesulitan dalam memahami maksud informasi atau pesan yang disampaikan.
111
Diagram 4.27 Tanggapan responden mengenai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan pegawai selalu pegawai dapatkan dan tidak pernah terlewatkan.
16
Sangat Setuju
39
Setuju
Tidak Setuju
113
Sangat Tidak Setuju
15 0
20
40
60
80
100
120
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.27 mengenai pernyataan bahwa informasi yang berkaitan dengan pekerjaan pegawai selalu pegawai dapatkan dan tidak pernah terlewatkan, dapat dketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 16 responden atau 9%, yang menjawab setuju sebanyak 39 responden atau 21%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 113 responden atau 62%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 15 responden atau 8% dari keseluruhan sampel.
112
Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 23, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 113 responden atau 62% yang mana artinya bahwa informasi yang berkaitan dengan pekerjaan pegawai tidak selalu pegawai dapatkan dan pernah terlewatkan. Hal ini telah dijelaskan di penjelasan sebelumnya bahwa penyampaian informasi atau pesan yang sering terlewatkan oleh pegawai karena penyampaian pesan diskriminatif dan melalui papan pengumuman yang mana pegawai masih sering terlewatkan dalam mendapatkan informasi.
Diagram 4.28 Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan organisasi tidak out of date atau merupakan informasi lama.
8
Sangat Setuju
Setuju
36
Tidak Setuju
74
Sangat Tidak Setuju
65
0
20
40
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016
60
80
113
Berdasarkan diagram 4.28 di atas mengenai pernyataan bahwa informasi yang diberikan organisasi tidak out of date atau merupakan informasi lama, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 8 responden atau 4%, yang menjawab setuju sebanyak 36 responden atau 20%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 74 responden atau 40%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 65 responden atau 36% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 24, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 74 responden atau 40%.
114
Diagram 4.29 Tanggapan responden mengenai informasi yang diberikan oleh organisasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan pegawai.
Sangat Setuju
21
Setuju
80
Tidak Setuju
57
Sangat Tidak Setuju
25
0
20
40
60
80
100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.29 di atas mengenai pernyataan bahwa informasi yang diberikan oleh organisasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan pegawai, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 21 responden atau 11%, yang menjawab setuju sebanyak 80 responden atau 44%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 57 responden atau 31%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 25 responden atau 14% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 25, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban setuju yaitu sebanyak 80 responden atau 44%, yang mana artinya bahwa informasi yang diberikan oleh
115
organisasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan para pegawai. Meskipun masih kurangnya dalam penyampaian informasi atau pesan, akan tetapi para pegawai merasa informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan para pegawai, yang mana artinya informasiyang diberikan tidak menyimpang dari kebutuhan pekerjaan para pegawai.
Diagram 4.30 Tangapan responden mengenai informasi yang diberikan organisasi tepat dan dapat menunjang pekerjaan.
Sangat Setuju
21
Setuju
67
Tidak Setuju
70
Sangat Tidak Setuju
25
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.30 di atas mengenai pernyataan bahwa informasi yang diberikan organisasi tepat dan dapat menunjang pekerjaan, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 21 responden
116
atau 11%, yang menjawab setuju sebanyak 67 responden atau 37%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 70 responden atau 38%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 25 responden atau 14% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 26, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 70 responden atau 38%.
117
Diagram 4.31 Tanggapan responden mengenai adanya distorsi informasi akibat penyampaian pesan yang terlalu hirarkis.
Sangat Setuju
34
Setuju
99
Tidak Setuju
23
Sangat Tidak Setuju
27 0
20
40
60
80
100
120
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.31 di atas mengenai pernyataan bahwa adanya distorsi informasi akibat penyampaian pesan yang terlalu hirarkis, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 34 responden atau 19%, yang menjawab setuju sebanyak 99 responden 54%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 23 responden atau 12%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 27 responden atau 15% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 27, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban setuju yaitu sebanyak 99 respnden atau 54%, yang mana artinya bahwa adanya distorsi informasi akibat penyampaian
118
pesan yang terlalu hirarkis. Adanya distorsi disebabkan karena penyampaian informasi secara metode lisan dilakukan secara diskriminatif, yang mana atasan atau pimpinan memberikan informasi atau pesan secara diskriminatif terhadap bawahan atau pegawai yaitu memberikan informasi atau pesan ke salah satu pegawai yang nantinya akan disampaikan kepada yang lainnya, dengan metode seperti ini maka kemungkinan besar akan terjadi adanya distorsi. Diagram 4.32 Tangapan responden mengenai pegawai bangga bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
Sangat Setuju
35
Setuju
110
Tidak Setuju
23
Sangat Tidak Setuju
15
0
20
40
60
80
100
120
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.32 di atas mengenai pernyataan bahwa pegawai bangga bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 35 responden atau 19%,
119
yang menjawab setuju sebanyak 110 responden atau 60%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 23 responden atau 13% dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 15 responden atau 8% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 28, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban setuju yaitu sebanyak110 responden atau 60%, yang mana artinya para pegawai merasa bangga bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Terbentuknya suatu budaya organisasi terbukti dari kuatnya identitas suatu organisasi, identitas dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk adanya budaya organisasi. Diagram 4.33 Tanggapan responden mengenai pegawai mengetahui nilai-nilai budaya di dalam organisasi.
Sangat Setuju
29
Setuju
104
Tidak Setuju
33
Sangat Tidak Setuju
17
0
20
40
60
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016
80
100
120
120
Berdasarkan diagram 4.33 di atas mengenai pernyataan bahwa pegawai mengetahui nilai-nilai budaya di dalam organisasi, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 29 responden atau 16%, yang menjawab setuju sebanyak 104 responden atau 57%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 33 responden atau 18%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 17 responden atau 9% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 29, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban setuju yaitu sebanyak 104 responden atau 57%, yang mana artinya bahwa para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi mengetahui nilai-nilai budaya di dalam organisasi. Diagram 4.34 Tanggapan responden mengenai pegawai dapat saling menerima dan memahami saran atau pendapat dalam melakukan pekerjaan.
Sangat Setuju
26
Setuju
34
Tidak Setuju
87
Sangat Tidak Setuju
36 0
20
40
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016
60
80
100
121
Berdasarkan diagram 4.34 di atas mengenai pernyataan bahwa pegawai dapat saling menerima dan memahami saran atau pendapat dalam melakukan pekerjaan, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 26 responden atau 14%, yang menjawab setuju sebanyak 34 responden atau 19%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 87 responden atau 47%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 36 responden atau 20% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 30, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 87 responden atau 47%, yang mana artinya bahwa para pegawai tidak dapat saling menerima dan memahami saran atau pendapat dalam melakukan pekerjaan. Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat jarak antar pegawai yang menyebabkan hubungan antar pegawai terpecah sehingga menyebabkan beberapa kondisi yaitu salah satunya pegawai tidak dapat saling menerima saran atau pendapat dalam melakukan pekerjaan di dalam organisasi.
122
Diagram 4.35 Tanggapan responden mengenai pegawai bebas mengemukakan pendapat terkait pekerjaan yang sulit kepada pegawai lainnya.
Sangat Setuju
16
Setuju
49
Tidak Setuju
65
Sangat Tidak Setuju
53
0
10
20
30
40
50
60
70
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.35 di atas mengenai pernyataan bahwa pegawai bebas mengemukakan pendapat terkait pekerjaan yang sulit kepada pegawai lainnya, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 16 responden atau 9%, yang menjawab setuju sebanyak 49 responden atau 27%, serta yang menjawab tidak setuju sebanyak 65 responden atau 35%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 53 responden atau 29% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 31, menunjukan bahwa jawaban terbanyak responden berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 65 responden atau 35%, yang mana artinya bahwa pegawai tidak bebas mengemukakan
123
pendapat terkait pekerjaan yang sulit kepada pegawai lainnya. Seperti pada pemaparan sebelumnya bahwa timbulnya jarak antar pegawai yang dapat menyebabkan beberapa kondisi yang terjadi di dalam organisasi yaitu salah satunya adalah para pegawai merasa tidak bebas atau sungkan dalam mengemukakan pendapatnya terkait pekerjaan yang sulit kepada pegawai lainnya. Diagram 4.36 Tanggapan responden mengenai pegawai bebas berinisiatif dalam melakukan pekerjaan.
Sangat Setuju
23
Setuju
81
Tidak Setuju
55
Sangat Tidak Setuju
24
0
20
40
60
80
100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016 Berdasarkan diagram 4.36 di atas mengenai pernyataan bahwa para pegawai bebas berinisiatif dalam melakukan pekerjaan, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 23 responden atau 13%, yang menjawab setuju sebanyak 81 responden atau 44%, serta yang menjawab tidak
124
setuju sebanyak 55 responden atau 30%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 24 responden atau 13% dari keseluruhan sampel. Berdasarkan pemaparan item pernyataan nomor 32, menunjukan bahwa jawban terbanyak responden berada pada jawaban setuju yaitu sebanyak 81 responden atau 44%, yang mana artinya bahwa para pegawai merasa bebas berinisiatif dalam melakukan pekerjaan. Bebas berinisiatif dalam melakukan pekerjaan yang artinya adalah melakukan pekerjaan dengan tidak terpaku dengan cara-cara yang diberikan oleh atasan saja, akan tetapi para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi memiliki ide dan kreatif yang bermacam-macam untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
4.5
Pengujian Hipotesis Dalam penelitian ini, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut : “Efektivitas
komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi paling tinggi mencapai 60%”. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Skor ideal untuk efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah 4 x 32 x 183 = 23.424 (4 = skor nilai tertinggi dari jawaban setiap pernyataan yang dinyatakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala likert. 32 = jumlah pernyataan yang dinyatakan kepada responden). 183 =
125
jumlah sampel yang dijadikan responden) dan nilai mean atau nilai rata-ratanya adalah 23.424 : 183 = 128 Sehingga untuk efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, nilai yang dihipotesiskan paling tinggi mencapai 60% dari skor ideal yang diharapkan, ini berarti bahwa 60% = 0.6 x 23.424 : 183 = 76.8. Hipotesis statistik dapat dirumuskan sebagai berikut : Ho untuk memprediksi µ kurang dari atau sama dengan (≤ 60%) dari skor ideal. Sedangkan Ha lebih dari 60% ( > 60%) dari skor ideal. Atau dapat dituliskan dengan rumus :
Ho = µ ≤ 60% ≤ 0.60 x 23.424 : 183 = 76.8 Ha = µ > 60% > 0.60 x 23.424 : 183 = 76.8
Diketahui : ̅
= ∑X : 183 = 13.279 : 183 = 72.56
µo
= 60% = 0.60 x 23.424 : 183 = 76.8
s
= 16.88
n
= 183
Ditanya : t?
126
Jawab : t = √
√
=
=
Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel dengan derajat kebebasan ( dk ) = n – 1 = 183 – 1 = 182 dan taraf kesalahan sebesar 5% atau 0.05 untuk uji satu pihak (one tail test) uji pihak kanan, karena harga t hitung lebih kecil dari pada harga t tabel (-3.39< 1.65) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dari perhitungan populasi ditemukan bahwa efektivitas komunikasi organisasi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi : = 0.5669 x 100% = 56.69% = 57%
Jadi telah diketahui bahwa efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah sebesar 57%. Berikut adalah gambar kurva daerah penerimaannya.
127
Gambar 4.2 Kurva penolakan dan penerimaan Hipotesis.
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016
4.6
Interpretasi Hasil Penelitian Interpretasi dari penelitian yang berjudul Efektivitas Komunikasi Organisasi di
Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi memiliki hal yang sangat utama, yaitu menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian sebagai hipotesis penelitian. Rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian adalah “Seberapa besar efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus t-test satu sampel dengan uji
128
satu pihak (one tail test) yaitu uji pihak kanan yang menyatakan bahwa harga t hitung kurang dari (<) dari harga t tabel. Maka, hal itu dapat diartikan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak karena mencapai angka 57%. Berikut adalah tabel range persentase efektivitas menurut Kriyantono (2010:140). Tabel 4.5 Range Persentase Efektivitas No
Angka Persentase
Keterangan
1
0% - 20%
Sangat Tidak Efektif
2
21% - 40%
Tidak Efektif
3
41% - 60%
Cukup Efektif
4
61% - 80%
Efektif
5
81% - 100%
Sangat Efektif
Sumber : Kriyantono (2010:140)
Berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal instrumen adalah 4 x 32 x 183 = 23.424 (4 = skor nilai tertinggi dari jawaban setiap pernyataan yang dinyatakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala likert. 32 = jumlah pernyataan yang dinyatakan kepada responden). 183 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 13.279. Nilai efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah 13.279 : 23.424 = 0.57
129
atau 57 persen. Interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Efektivitas Komunikasi Organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi mencapai angka 57%. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dengan angka sebesar 57%, yang mana berdasarkan range persentase efektivitas angka 57 merupakan kategori cukup efektif. Efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dikatakan cukup efektif, karena masih terdapat beberapa permasalahan mengenai komunikasi organisasi yaitu rapat mingguan evaluasi kerja untuk per bidang di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi tidak rutin dilakukan, pengunaan media papan pengumuman sebagai sarana komunikasi dalam penyampaian informasi, dirasakan tidak efektif, standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan monitoring dan evaluasi wajib pajak tidak berjalan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, dalam tahapan permintaan data wajib pajak tutup dan penyampaian pesan yang diskriminatif dari atasan atau pimpinan kepada bawahan atau pegawai, hal ini membuat adanya pengurangan atau kelebihan kata dalam penyampaian pesan. Mengenai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar efektifitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, didapatkan angka mencapai 57%. Kemudian analisis berikutnya dilihat dari indikator efektivitas komunikasi organisasi yang pertama yaitu iklim komunikasi adalah 4 x 5 x 183 = 3660 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan responden, 5 = jumlah pernyataan yang diajukan kepada responden, 183 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah
130
senesar 2196. Dengan demikian nilai efektivitas dari iklim komunikasi adalah sebesar 2196 : 3660 = 0.60 atau 60%. Angka 60% berdasarkan range persentase efektivitas termasuk dalam kategori cukup efektif. Indikator pertama dalam efektivitas komunikasi organisasi adalah sebesar 60% atau cukup efektif, karena masih kurangnya kepercayaan antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya, contohnya seperti rapat mingguan evaluasi kerja untuk per bidang di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi tidak rutin dilakukan, sehingga kurangnya koordinasi internal antara bawahan dengan atasan. Kemudian untuk indikator yang kedua dalam efektivitas komunikasi organisasi yaitu kepuasan organisasi adalah 4 x 10 x 183 = 7320(4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan responden, 10 = jumlah pernyataan yang diajukan kepada responden, 183 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 4173. Dengan demikian nilai efektivitas dari kepuasan organisasi adalah sebesar 4173 : 7320 = 0.57 atau 57%. Angka 57% berdasarkan range persentase efektivitas termasuk dalam kategori cukup efektif. Indikator kedua dalam efektivitas komunikasi organisasi adalah sebesar 57% atau cukup efektif, karena terdapat beberapa pegawai yang merasa tidak puas akan penyampaian informasi melalui media papan pengumuman, contohnya pengunaan media papan pengumuman sebagai sarana komunikasi dalam penyampaian informasi, dirasakan tidak efektif dalam penyebaran informasi sehingga informasi sering tak sampai kepada pihak-pihak terkait.
131
Kemudian untuk indikator yang ketiga dalam efektivitas komunikasi organisasi yaitu penyebaran informasi adalah 4 x 5 x 183 = 3660 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan responden, 5 = jumlah pernyataan yang diajukan kepada responden, 183 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 1850. Dengan demikian nilai efektivitas dari penyebaran informasi adalah sebesar 1850 : 3660 = 0.50 atau 50%. Angka 50% berdasarkan range persentase efektivitas termasuk dalam kategori cukup efektif. Indikator ketiga dalam efektivitas komunikasi organisasi adalah sebesar 50% atau cukup efektif, karena dalam penyampaian pesan atau informasi sering kali tidak sampai kepada semua pihak. Jadi ada beberapa pihak yang tidak mengetahui isi pesan atau informasi tersebut, contohnya, pengunaan media papan pengumuman sebagai sarana komunikasi dalam penyampaian informasi, dirasakan tidak efektif dalam penyebaran informasi sehingga informasi sering tak sampai kepada pihak pihak yang membutuhkan. Kemudian untuk indikator yang keempat dalam efektivitas komunikasi organisasi yaitu beban informasi adalah 4 x 3 x 183 = 2196 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan responden, 3 = jumlah pernyataan yang diajukan kepada responden, 183 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 1192. Dengan demikian nilai efektivitas dari beban informasi adalah sebesar 1192 : 2196 = 0.54 atau 54%. Angka 54% berdasarkan range persentase efektivitas termasuk dalam kategori cukup efektif. Indikator ketiga dalam efektivitas komunikasi organisasi adalah sebesar 54% atau
132
cukup efektif, karena beberapa pegawai masih merasa informasi atau pesan yang disampaikan tidak mencukupi pegawai karena adanya pengurangan kata dalam penyampaian pesan atau informasi, contohnya, penyampaian pesan yang diskriminatif dari atasan atau pimpinan kepada bawahan atau pegawai, hal ini membuat adanya pengurangan atau kelebihan kata dalam penyampaian pesan. Kemudian untuk indikator yang kelima dalam efektivitas komunikasi organisasi yaitu ketepatan informasi adalah 4 x 4 x 183 = 2928 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan responden, 4 = jumlah pernyataan yang diajukan kepada responden, 183 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 1675. Dengan demikian nilai efektivitas dari ketepatan informasi adalah sebesar 1675 : 2928 = 0.57 atau 57%. Angka 57% berdasarkan range persentase efektivitas termasuk dalam kategori cukup efektif. Indikator ketiga dalam efektivitas komunikasi organisasi adalah sebesar 57% atau cukup efektif, karena terdapat beberapa pegawai yang masih merasa bahwa isi informasi yang disampaikan kurang tepat dan jelas, contohnya pengunaan media papan pengumuman sebagai sarana komunikasi dalam penyampaian informasi, dirasakan kurang efektif dan kurang menarik untuk dilihat, karena isi pesan pada papan pengumuman hanya berupa nama rapat dan waktu rapat, sehingga banyak pegawai yang tidak mengetahui isi pesan tersebut. Kemudian untuk indikator yang terkakhir dalam efektivitas komunikasi organisasi yaitu budaya organisasi adalah 4 x 5 x 183 = 3660 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan responden, 5 = jumlah pernyataan yang diajukan
133
kepada responden, 183 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 2193. Dengan demikian nilai efektivitas dari budaya organisasi adalah sebesar 2193 : 3660 = 0.59 atau 59%. Angka 59% berdasarkan range persentase efektivitas termasuk dalam kategori cukup efektif. Indikator ketiga dalam efektivitas komunikasi organisasi adalah sebesar 59% atau cukup efektif, karena kurangnya integrasi satu sama lain di dalam organisasi, contohnya rapat mingguan evaluasi kerja untuk per bidang di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi tidak rutin dilakukan, sehingga kurangnya koordinasi internal antara bawahan dengan atasan. 4.7
Pembahasan Berdasarkanpengujian hipotesis dengan uji t test one sample yaitu uji pihak
kanan menunjukan bahwa angka t hitung lebih kecil ( < ) daripada t tabel (-3.39< 1.65) yang mana memiliki arti bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Hasil perhitungan efektivitas dimana dari hasil perhitungan variabel penelitian yang dilakukan dengan cara membagi skor total hasil penelitian (13279) dengan skor ideal instrumen (23424) didapatkan bahwa efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah sebesar 13279 : 23424 = 0.57 atau 57%, dengan hasil pengujian hipotesis sebesar 57% menandakan bahwa hasil penelitian sesuai dengan yang dihipotesiskan yaitu efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi kurang dari atau sama dengan ( ≤ ) mencapai 60%.
134
Hasil penelitian mengenai efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dikaji dengan menggunakan teori efektivitas komunikasi organisasi dari Kriyantono (2010). Menurut Kriyantono (2010:316) terdapat 6 indikator efektivitas komunikasi organisasi yaitu : iklim komunikasi, kepuasan organisasi, penyebaran informasi, beban informasi, ketepatan informasi, dan budaya organisasi. Menjawab rumusan masalah yang terdapat pada Bab I yaitu seberapa besar efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, berdasarkan hasil perhitungan dan hasil uji hipotesis menyatakan bahwa efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah sebesar 57%, yang mana artinya sudah cukup efektif. Komunikasi organisasi yang efektif tidak lepas dari terpenuhinya beberapa indikator efektivitas komunikasi organisasi dari Kriyantono (2010) dimana peneliti menggunakan teori ini untuk mengukur atau menilai efektivitas komunikasi organisasi. Efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi mencapai angka sebesar 57%, yang mana artinya sudah cukup efektif. Ketidakefektifan komunikasi oganisasi dikarenakan tidak terpenuhinya indikator efektivitas komunikasi organisasi yang mana adalah adanya beberapa kondisi atau permasalahan yang terjadi di lapangan terkait efektivitas komunikasi organisasi. Pada observasi awal, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu sebagai berikut.
135
Pertama, rapat mingguan evaluasi kerja untuk per bidang yang dilakukan untuk memudahkan atasan yaitu kepala dinas dalam hal melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang terjadi di dalam organisasi dan juga untuk mengintesifkan hubungan antara bawahan atau pegawai dan atasan atau pimpinan dengan melakukan koordinasi internal tersebut. Rapat mingguan evaluasi kerja untuk per bidang yang seharusnya dilakukan setiap minggu akan tetapi dilakukan sebulan sekali atau bahkan lebih. Hal ini juga diperkuat dengan adanya jawaban dari pernyataan salah satu indikator efektivitas komunikasi organisasi, yaitu iklim komunikasi. Pada pernyataan mengenai yang menyatakan setiap permasalahan yang terjadi di dalam organisasi di bahas melalui rapat mingguan evaluasi kerja secara rutin, sehingga pengawasan dari kepala dinas berjalan dengan baik, pada pernyataan tersebut terdapat 69 orang yang menjawab tidak setuju dan 65 orang yang menjawab sangat tidak setuju , dengan demikian dapat diartikan bahwa rapat mingguan evaluasi kerja tidak dilakukan secara rutin sehingga pengawasan dari kepala dinas tidak berjalan dengan baik. Kedua, penyampaian informasi atau pesan dengan metode tulisan dilakukan dengan menggunakan papan pengumuman. Penggunaan papan pengumuman dalam penyampaian informasi atau pesan contoh pengumuman rapat, dirasakan tidak efektif oleh para pegawai. Hal ini diperkuat dengan adanya jawaban dari pernyataan salah satu indikator efektivitas komunikasi organisasi, yaitu kepuasan organisasi. Pada pernyataan mengenai yang menyatakan informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media tulisan (surat, memo, laporan tertulis, dan papan pengumuman) dapat pegawai ketahui, pada pernyataan tersebut terdapat 87 orang yang menjawab tidak
136
setuju dan 22 orang yang menjawab sangat tidak setuju dan pada indikator penyebaran informasi, terdapat jawaban 71 orang yang menjawab tidak setuju dan 66 orang yang menajawab sangat tidak setujumengenai pernyataan informasi yang diberikan oleh organisasi dapat pegawai ketahui dengan mudah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penggunaan papan pengumuman dalam menyampaikan informasi atau pesan seperti penyampaian adanya rapat di dalam organisasi tidak selalu dapat diketahui oleh para pegawai, karena banyak pegawai yang tidak selalu ada di tempat atau di organisasi pada saat jam kerja misalnya seperti ada yang rapat di luar. Ketiga, penyampaian informasi atau pesan dengan metode lisan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dengan cara yang diskriminatif, hal tersebut membuat adanya pengurangan atau kelebihan kata dalam penyampaian informasi atau pesan. Hal ini juga akan mengakibatkan para pegawai tidak mendapatkan informasi atau pesan dari atasan atau pimpinan dalam waktu yang bersamaan dengan rekan pegawai lainnya, karena atasan atau pimpinan hanya memberikan informasi atau pesan ke salah satu orang pegawai saja, sehingga menyebabkan adanya jarak antar satu pegawai dengan pegawai lainnya. Hal ini diperkuat dengan adanya jawaban dari pernyataan pada indikator beban informasi. Pada pernyataan mengenai yang menyatakan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan pegawai selalu pegawai dapatkan dan tidak pernah terlewatkan, pada pernyataan tersebut terdapat 113 orang yang menjawab tidak setuju dan 15 orang yang menjawab sangat tidak setuju dan pada indikator budaya organisasi, terdapat jawaban 87 orang yang menjawab tidak setuju dan 36 orang yang menjawab sangat tidak setuju mengenai pernyataan pegawai dapat
137
saling menerima dan memahami saran atau pendapat dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penyampaian pesan atau informasi secara diskriminatif terhadap pegawai, maka pegawai tidak akan selalu mengetahui informasi atau pesan yang disampaikan, karena penyampaian pesan yang tidak langsung diterima dari sumber pemberi informasi melainkan disampaikan melalui orang lain dan dapat menimbulkan adanya kesalahpahaman atau miskomunikasi. Penyampaian pesan seperti ini juga menimbulkan adanya jarak antar pegawai, sehingga para pegawai memiliki relationship yang buruk antar satu sama lain dan hilangnya kepercayaan antar pegawai.
BAB V PENUTUP
5.1
Kesimpulan Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas komunikasi
organisasi menurut Kriyantono (2010:316). Dalam teori tersebut terdapat enam indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Diantaranya adalah iklim komunikasi, kepuasan organisasi, penyebaran informasi ketepatan informasi, beban informasi, dan budaya organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, keenam indikator efektivitas komunikasi organisasi dalam penelitiana ini memiliki masing-masing skor atau nilai kurang dari atau sama dengan ( ≤ ) 60%, yaitu sebagai berikut. Indikator pertama yaitu iklim komunikasi memiliki nilai efektivitas 2196 : 3660 = 0.60 yaitu sebesar 60% atau cukup efektif, indikator kedua yaitu kepuasan organisasi memiliki nilai efektivitas 4173 : 7320 = 0.57 yaitu sebesar 57% atau cukup efektif, indikator ketiga yaitu penyebaran informasi memiliki nilai efektivitas 1850 : 3660 = 0.50 yaitu sebesar 50% atau cukup efektif, indikator keempat yaitu beban informasi memiliki nilai efektivitas 1192 : 2196 = 0.54 yaitu sebesar 54% atau cukup efektif, indikator kelima yaitu ketepatan informasi memiliki nilai efektivitas 1675 : 2928 = 0.57 yaitu sebesar 57%atau cukup efektif, dan indikator keenam yaitu budaya organisasi memiliki nilai efektivitas 2193 : 3660 = 0.59 yaitu sebesar 59% atau cukup efektif. 138
139
Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah penelitian tentang seberapa besar efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, karena peneliti memakai uji satu pihak (one tail test) yaitu uji pihak kanan yang berbunyi Ho ≤ 60% dan Ha > 60%,sebelumnya peneliti menghipotesiskan bahwa efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi kurang dari atau sama dengan ( ≤ ) 60%, maka peneliti menarik kesimpulan sekaligus menjawab atas rumusan masalah yang ada tersebut yaitu efektivitas komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi mencapai angka sebesar 57%. Dengan demikian hipotesis penelitian dapat diterima karena kurang dari atau sama dengan ( ≤ ) 60%.
5.2
Saran Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentang efektivitas
komunikasi organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan juga hasil wawancara, observasi serta tanggapan responden (kuesioner) maka peneliti memberikan saran sebagai masukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi yaitu sebagai berikut ini : 1.
Penyampaian informasi atau pesan dengan metode lisan dari atasan atau pimpinan kepada bawahan atau pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, ada baiknya seharusnya penyampaian dilakukan secara langsung, yaitu dengan cara penyampaian langsung dari pemberi informasi atau
140
pesan kepada penerima pesan, sehingga pesan yang dimaksud dapat ditangkap utuh sesuai yang diharapkan pemberi informasi. 2.
Dalam penyampaian informasi atau pesan yang berupa informasi mengenai adanya rapat ada baiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi menyampaikan
dengan
cara
tidak
dengan
menggunakan
papan
pengumuman melainkan dengan surat formal yang langsung ditujukan kepada pegawai atau dapat memanfaatkan media sosial contoh seperti whatsapp dll, akan tetapi jika informasi berupa rahasia lebih baik disampaikan secara langsung kepada penerima pesan. 3.
Dalam upaya meningkatkan koordinasi internal di dalam organisasi perlu kiranya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi seharusnya rutin melakukan rapat mingguan evaluasi kerja yang dilakukan setiap bidang, sehingga kepala dinas dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap yang terjadi di dalam organisasi dan juga dapat mempererat hubungan antara atasan atau pimpinan dan bawahan atau pegawai.
DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan. (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Prenada Media: Jakarta. Dewi, Sutrisna. (2007) Komunikasi Bisnis. C.V Andi Offset. Jakarta. Effendy, Onong Uchjana. (2006). Ilmu komunikasi Teori dan Praktek. Remaja Rosda Karya: Bandung. Halim, Abdul. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahan. YKPN. Handoko, T Hani. (2001). Manajemen dan Sumber Daya Manusia Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta. Hasibuan, Malayu SP. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta. Kriyantono, Rachmat. (2010). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Permada Media Group: Jakarta. Muhammad, Arni. (2005). Komunikasi Organisasi. Bumi Aksara: Jakarta. Pace dan Don F Faules. (2005). Komunikasi Organisasi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Purwanto, Djoko. (2003). Komunikasi Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta. Ridwan, dan Akdon. (2006). Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian Untuk Administrasi dan Manajemen. Dewa Ruci: Bandung. Robbins, Stephen P. (1994). Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi. Arcan. Jakarta. Romli, Khomsahrial. (2011). Komunikasi Organisasi Lengkap. PT Grasindo. Jakarta Ruslan, Rosady. (2008). Metode Penelitian Public Relations dam Komunikasi. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Sedarmayanti. (2009). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Mandar Maju. Jakarta. Sendjaja, Djuarsa. (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta: Bandung. Sofyandi, Herman, & Garniwa, Iwa. (2007). Perilaku Organisasional. Graha Ilmu. Yogyakarta. Supriyono. (2000). Perencanaan dan Pengendalian Serta Pembuatan Keputusan. BPFE. Yogyakarta. Tampubolon, Manahan P. (2008). Perilaku Keorganisasian. Ghalia Indonesia. Bogor. Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2005). Manajemen Publik. Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta. Terry, George R. (2008). Prinsip-prinsip Manajemen cetakan 10. PT. Bumi Aksara. Jakarta
Dokumen: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test VAR00033 N
183 Mean
Normal Parameters
Std. Deviation
Most Extreme Differences
.083
Positive
.083
Negative
-.059 1.124
Asymp. Sig. (2-tailed)
.160
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Reliability Statistics N of Items
Alpha .944
16.88471
Absolute
Kolmogorov-Smirnov Z
Cronbach's
73.3770
a,b
32
Scale Statistics Mean
Variance
73.3770
Std. Deviation
285.093
N of Items
16.88471
32
Frequency Table
VAR00001 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
19
10.4
10.4
10.4
2.00
43
23.5
23.5
33.9
3.00
94
51.4
51.4
85.2
4.00
27
14.8
14.8
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00002 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
25
13.7
13.7
13.7
2.00
34
18.6
18.6
32.2
3.00
93
50.8
50.8
83.1
4.00
31
16.9
16.9
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00003 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
40
21.9
21.9
21.9
2.00
86
47.0
47.0
68.9
3.00
36
19.7
19.7
88.5
4.00
21
11.5
11.5
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00004 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
31
16.9
16.9
16.9
2.00
44
24.0
24.0
41.0
3.00
88
48.1
48.1
89.1
4.00
20
10.9
10.9
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00005 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
65
35.5
35.5
35.5
2.00
69
37.7
37.7
73.2
3.00
40
21.9
21.9
95.1
4.00
9
4.9
4.9
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00006 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
21
11.5
11.5
11.5
2.00
54
29.5
29.5
41.0
3.00
84
45.9
45.9
86.9
4.00
24
13.1
13.1
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00007 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
66
36.1
36.1
36.1
2.00
72
39.3
39.3
75.4
3.00
35
19.1
19.1
94.5
4.00
10
5.5
5.5
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00008 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
31
16.9
16.9
16.9
2.00
42
23.0
23.0
39.9
3.00
88
48.1
48.1
88.0
4.00
22
12.0
12.0
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR0009 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
16
8.7
8.7
8.7
2.00
55
30.1
30.1
38.8
3.00
86
47.0
47.0
85.8
4.00
26
14.2
14.2
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00010 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
48
26.2
26.2
26.2
2.00
68
37.2
37.2
63.4
3.00
48
26.2
26.2
89.6
4.00
19
10.4
10.4
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00011 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
22
12.0
12.0
12.0
2.00
87
47.5
47.5
59.6
3.00
49
26.8
26.8
86.3
4.00
25
13.7
13.7
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00012 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
20
10.9
10.9
10.9
2.00
56
30.6
30.6
41.5
3.00
83
45.4
45.4
86.9
4.00
24
13.1
13.1
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00013 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
68
37.2
37.2
37.2
2.00
67
36.6
36.6
73.8
3.00
38
20.8
20.8
94.5
4.00
10
5.5
5.5
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00014 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
66
36.1
36.1
36.1
2.00
67
36.6
36.6
72.7
3.00
41
22.4
22.4
95.1
4.00
9
4.9
4.9
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00015 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
72
39.3
39.3
39.3
2.00
66
36.1
36.1
75.4
3.00
37
20.2
20.2
95.6
4.00
8
4.4
4.4
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00016 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
66
36.1
36.1
36.1
2.00
71
38.8
38.8
74.9
3.00
38
20.8
20.8
95.6
4.00
8
4.4
4.4
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00017 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
69
37.7
37.7
37.7
2.00
69
37.7
37.7
75.4
3.00
36
19.7
19.7
95.1
4.00
9
4.9
4.9
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00018 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
67
36.6
36.6
36.6
2.00
69
37.7
37.7
74.3
3.00
38
20.8
20.8
95.1
4.00
9
4.9
4.9
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00019 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
22
12.0
12.0
12.0
2.00
94
51.4
51.4
63.4
3.00
42
23.0
23.0
86.3
4.00
25
13.7
13.7
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00020 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
66
36.1
36.1
36.1
2.00
70
38.3
38.3
74.3
3.00
40
21.9
21.9
96.2
4.00
7
3.8
3.8
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00021 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
68
37.2
37.2
37.2
2.00
68
37.2
37.2
74.3
3.00
40
21.9
21.9
96.2
4.00
7
3.8
3.8
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00022 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
18
9.8
9.8
9.8
2.00
117
63.9
63.9
73.8
3.00
26
14.2
14.2
88.0
4.00
22
12.0
12.0
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00023 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
15
8.2
8.2
8.2
2.00
113
61.7
61.7
69.9
3.00
39
21.3
21.3
91.3
4.00
16
8.7
8.7
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00024 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
65
35.5
35.5
35.5
2.00
74
40.4
40.4
76.0
3.00
36
19.7
19.7
95.6
4.00
8
4.4
4.4
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00025 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
25
13.7
13.7
13.7
2.00
57
31.1
31.1
44.8
3.00
80
43.7
43.7
88.5
4.00
21
11.5
11.5
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00026 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
25
13.7
13.7
13.7
2.00
70
38.3
38.3
51.9
3.00
67
36.6
36.6
88.5
4.00
21
11.5
11.5
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00027 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
34
18.6
18.6
18.6
2.00
99
54.1
54.1
72.7
3.00
23
12.6
12.6
85.2
4.00
27
14.8
14.8
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00028 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
15
8.2
8.2
8.2
2.00
23
12.6
12.6
20.8
3.00
110
60.1
60.1
80.9
4.00
35
19.1
19.1
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00029 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
17
9.3
9.3
9.3
2.00
33
18.0
18.0
27.3
3.00
104
56.8
56.8
84.2
4.00
29
15.8
15.8
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00030 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
36
19.7
19.7
19.7
2.00
87
47.5
47.5
67.2
3.00
34
18.6
18.6
85.8
4.00
26
14.2
14.2
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00031 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
53
29.0
29.0
29.0
2.00
65
35.5
35.5
64.5
3.00
49
26.8
26.8
91.3
4.00
16
8.7
8.7
100.0
Total
183
100.0
100.0
VAR00032 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
24
13.1
13.1
13.1
2.00
55
30.1
30.1
43.2
3.00
81
44.3
44.3
87.4
4.00
23
12.6
12.6
100.0
Total
183
100.0
100.0
KUESIONER EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ORGANISASI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI
I. IDENTITAS RESPONDEN a. Jenis Kelamin
:
b. Umur
:
c. Status (PNS/Non-PNS)
:
d. Tingkat Pendidikan
:
II. PETUNJUK PENGISIAN 1. Isilah Identitas Responden dengan data diri anda dengan benar dan lengkap pada tempat yang telah disediakan. 2. Setiap nomor dalam kuesioner ini berisi pertanyaan dan 4 kolom pilihan jawaban. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pandangan anda. 3. Beri tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih dan jangan sampai ada nomor yang terlewatkan. SS
= Sangat Setuju
S
= Setuju
TS
= Tidak Setuju
STS
= Sangat Tidak Setuju
III. PERTANYAAN Variabel Efektivitas Komunikasi Organisasi
Jawaban No Dimensi
Pernyataan SS S 1. Atasan atau pimpinan memilki kepercayaan yang tinggi terhadap bawahan atau pegawai 2. Bawahan atau pegawai memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pimpinan
1
Iklim Komunikasi 3. Adanya kepercayaan yang tinggi antara pegawai satu dengan yang lainnya 4. Organisasi melibatkan pegawai dalam penyelesaian konflik yang terjadi di dalam organisasi 5. Setiap permasalahan yang terjadi di dalam organisasi diinformasikan kepada atasan atau pimpinan 6. Setiap Permasalahan yang terjadi di dalam organisasi di bahas melalui rapat mingguan evaluasi kerja secara rutin 7. Pegawai puas terhadap jenis pekerjaan yang diberikan oleh organisasi 8. Pegawai mendapatkan informasi dari atasan atau pimpinan dalam waktu yang bersamaan dengan rekan pegawai lain
TS STS
2
Kepuasan Organisasi
9. Saya puas terhadap hasil kerja yang saya lakukan di dalam organisasi 10. Saya puas dengan seimbangnya antara upah yang diberikan organisasi dengan tingkat pekerjaan yang saya lakukan 11. Informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media lisan (rapat, telepon, dan instruksi) dapat saya ketahui
2
Kepuasan Organisasi
12. Informasi yang diberikan oleh organisasi melalui media tulisan (surat, memo, laporan tertulis, dan papan pengumuman) dapat saya ketahui 13. Informasi yang diberikan oleh organisasi melalui metode lisan (rapat, telepon, dan instruksi) dapat membantu dalam mengkoordinasikan pekerjaan karena lebih mudah dipahami 14. Informasi yang diberikan oleh organisasi melalui metode tulisan (surat, memo, laporan tertulis, dan papan pengumuman) dapat membantu dalam mengkoordinasikan pekerjaan karena lebih mudah dipahami 15. Informasi yang diberikan oleh organisasi melalui metode lisan (rapat, telepon, dan instruksi) sesuai dengan makna pesan tidak ada pengurangan atau kelebihan kata 16. Informasi yang diberikan oleh organisasi melalui tulisan (surat, memo, laporan tertulis, dan papan pengumuman) sesuai dengan makna pesan, tidak ada pengurangan atau kelebihan kata 17. Informasi yang diberikan oleh organisasi selalu pegawai ketahui dengan mudah
3
Penyebaran Informasi
18. Informasi yang diberikan oleh organisasi tidak pernah terlewatkan oleh pegawai 19. pegawai selalu saling mengingatkan satu sama lain akan informasi terbaru yang dikeluarkan oleh organisasi
20. Pegawai selalu memberikan informasi terbaru kepada rekan pegawai lainnya terkait koordinasi pekerjaan
3
Penyebaran Informasi
21. Informasi yang diberikan oleh organisasi selalu sampai kepada pihak-pihak terkait
22. Organisasi memberikan informasi yang berlebihan terkait pekerjaan pegawai.
4
Beban Informasi
23. Organisasi memberikan infromasi yang kurang terkait pekerjaan pegawai 24. Organisasi memberikan informasi yang cukup terkait pekerjaan pegawai
4
Beban Informasi
25. Pegawai kesulitan dalam memahami informasi yang diberikan oleh organisasi 26. Informasi yang berkaitan dengan pekerjaan pegawai selalu pegawai dapatkan dan tidak pernah terlewatkan 27. Informasi yang diberikan organisasi tidak out of date atau informasi lama
5
Ketepatan Informasi
28. Informasi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan pegawai 29. Informasi yang diberikan organisasi tepat dan dapat menunjang pekerjaan 30. Adanya distorsi informasi akibat penyampaian pesan yang terlalu hirarkis
31. Pegawai bangga bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi 32. Pegawai mengetahui nilai-nilai budaya di dalam organisasi
6
Budaya Organisasi
33. Pegawai dapat saling menerima dan memahami saran atau pendapat dalam melakukan pekerjaan 34. Apabila terjadi konflik di dalam organisasi, komunikasi tetap berjalan dengan baik. 35. Pegawai bebas mengemukakan pendapat kepada atasan ataupun dengan pegawai lainnya 36. Pegawai bebas berinisiatif dalam melakukan pekerjaan
RIWAYAT HIDUP
IDENTITAS PRIBADI
Nama
: Meuthia Rinaldy
NIM
: 6661121498
Tempat Tanggal Lahir
: Jakarta, 27 Juli 1994
Kewarganegaraan
: Indonesia
Alamat
: Bumi Lestari Blok H 21 No 11-12 Tambun Selatan. Bekasi Timur
Email
:
[email protected]
Telepon
: 085888558772
PENDIDIKAN
SD
: SDN MANGUN JAYA 01
SMP
: SMPN 03 TAMBUN SELATAN
SMA
: SMAN 01 TAMBUN SELATAN
PERGURUAN TINGGI
: Adm. Negara UNTIRTA
