A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

LAKIP 2015

A.

DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang

Pemerintahan

Daerah,

Pemerintahan

Daerah

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan ini

dilakukan

berdasarkan

prinsip

demokrasi

yaitu

mendorong

akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Urusan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan wajib dan urusan pilihan. Dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009, tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat . Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada perUndang-Undangan yang ada, antara DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

1

LAKIP 2015

lain Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP Tahun

2015

merupakan

bentuk

dokumen

pertanggungjawaban

tahunan dengan berdasarkan pada: 1.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

2.

Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2014

3.

Surat Keputusan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) Nomor 239 Tahun 2003.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur.

B.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui ketersediaan sarana dan prasrana transportasi darat, laut, udara serta sarana dan prasarana komunikasi di seluruh wilayah di Provinsi Papua Barat termasuk di daerah-daerah terisolir. Sejalan dengan peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat yang mempunyai tugas membantu gubernur dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika di Provinsi Papua Barat, maka aspek strategis organisasi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

2

LAKIP 2015

1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat. 2. Menyediakan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udara yang handal dan berkemampuan tinggi serta memenuhi standar nasional dan internasional. 3. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang dapat menjangkau daearah terisolir untuk menciptakan peluang pengembangan ekonomi perdesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 4. Memberdayakan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan transportasi yang efektif dan efisien. 5. Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa yang memadai untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat.

C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Dinas Perhubungan, Komuikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan

pembantuan

serta

azas dapat

otonomi,

desentralisasi

ditugaskan

untuk

dan

tugas

pelaksanaan

penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.


3

LAKIP 2015

Untuk

menyelenggarakan

tugas

pokok

tersebut

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika ; 2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas

kabupaten/kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 3. Pembinaan

teknis

di

bidang

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika; 4. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan perhubungan darat,

laut, udara, komunikasi dan informatika; 5. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; 6. Pembinaan jabatan fungsional; 7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

D.

STRUKTUR ORGANISASI Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat telah memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009, tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam

struktur

organisasi

tersebut

susunan

organisasi

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat terdiri DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

4

LAKIP 2015

dari : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat membawahi 1 (satu) bagian dan 4 (empat) bidang serta UPTD dan kelompok Jabatan Fungsional . Adapun susunan organisasi selengkapnya adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 2. Bagian Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan. a. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, surat-menyurat, kearsipan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, urusan umum lainnya serta urusan administrasi kepegawaian. b. Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan. c. Sub bagian perencanaan mempunyai tugas pokok menghimpun dan menganalisa dokumen perencanaan material SKPD. 3. Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok penyusunan rencana dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau dan mengendalikan pelaksanaan di bidang Perhubungan Darat serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan yang berlaku.


5

LAKIP 2015

a. Seksi

Lalu

Lintas

mempunyai

tugas

pokok

menganalisis,

melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program dan menyiapkan pedoman pengembangan lalu lintas. b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program dan menyiapkan pedoman pengembangan teknis sarana dan prasarana. c. Seksi

Angkutan

melaksnakan

mempunyai

pembinaan

teknis,

tugas

pokok

penyusunan

menganalisis, program

dan

menyiapkan pedoman pengembangan teknis angkutan. 4. Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas penyusunan rencana dan

program

kerja,

mengkoordinasikan

kegiatan,

melakukan

pembinaan teknis operasional, memantau dan mengendalikan pelaksnaan di bidang perhubungan laut serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasrkan ketentuan yang berlaku. a. Seksi Angkutan Laut dan Perkapalan mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program dan menyiapkan pedoman pengembangan angkutan laut dan perkapalan. b. Seksi Teknis dan Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program dan menyiapakan pedoman pengembangan teknis dan keselamatan pelayaran. c. Seksi Fasilitas dan Kepelabuhanan mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

6

LAKIP 2015

program dan menyiapkan pedoman pengembangan fasilitas dan kepelabuhanan. 5. Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas pokok penyusunan rencana dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau dan mengendalikan pelaksanaan di bidang Perhubungan Udara serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan yang berlaku. a. Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program dan penyiapkan pedoman pengembangan angkutan udara. b. Seksi

Keselamatan

Penerbangan

mempunyai

tugas

pokok

menganalisis, melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program dan menyiapkan pedoman pengembangan keselamatan penerbangan. c. Seksi

Teknis

Bandara

Udara

mempunyai

tugas

pokok

menganalisis, melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program

dan

menyiapkan

pedoman

pengembangan

teknis

bandara udara. 6. Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok penyusunan

rencana

dan

program

kerja,

mengkoordinasikan

kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau dan mengendalikan pelaksanaan di bidang Komunikasi dan Informatika serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan yang berlaku. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

7

LAKIP 2015

a. Seksi

Komunikasi

melaksnakan

mempunyai

pembinaan

teknis,

tugas

pokok

penyusunan

menganalisis, program

dan

menyiapkan pedoman pengembangan komunikasi b. Seksi

Pelayanan

Informatika

menganalisis,melaksnakan

mempunyai

pembinaan

teknis,

tugas

pokok

penyusunan

program dan menyiapkan pedoman pengembangan pelayanan informatika. c. Seksi Sarana dan Prasarana Informatika mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program dan menyiapkan pedoman

pengembangan sarana dan

prasarana informatika. 7. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh seorang gubernur dan dalam melaksanakn tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat. a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu pimpinan dan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. c. Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (b) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

8

LAKIP 2015

8. Satuan Kerja (SATKER) a. SATKER mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan di bidang Perhubungan Darat (ASDP dan LLAJ) b. SATKER dipimpin oleh seorang KPA yang bertanggungjawab dan berada di bawah Kementerian Perhubungan Untuk

lebih

Perhubungan, Papua

Barat

jelasnya

struktur

Komunikasi

dan

dapat

dilihat

organisasi

pada

Informatika pada

Dinas Provinsi

Tabel

1


9

LAKIP 2015

Tabel.I STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Plt. KEPALA DINAS

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KASUB. BAGIAN

KASUB. BAGIAN

KASUB. BAGIAN

UMUM & KEPEGAWAIAN

KEUANGAN

PERENCANAAN

NIP. 19770821 201004 2 001 KEPALA BIDANG NIP.19750213 200605 1 001 KEPALA BIDANG

KEPALA BIDANG

KEPALA BIDANG

PERHUBUNGAN DARAT

PERHUBUNGAN LAUT

PERHUBUNGAN UDARA

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI

LALU LINTAS

ANGKUTAN LAUT & PERKAPALAN

ANGKUTAN UDARA

KOMUNIKASI

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI

TEKNIS SARANA DAN PRASARANA

TEKNIS & KESELAMATAN PELAYARAN

KESELAMATAN PENERBANGAN

PELAYANAN INFORMATIKA

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI

FASILITAS & KEPELABUHANAN

TEKNIS BANDAR UDARA

SARANA & PRASARANA

NIP. 19620213 198602 1 005

(HAROLD JAN UMPAIN, ST) ANGKUTAN

NIP. 19800903 200909 1 001

INFORMATIKA

SATKER DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

10

LAKIP 2015

E.

KONDISI

DINAS

PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI

DAN

INFORMATIKA 1. FAKTOR INTERNAL a. Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2015 sebanyak 47 orang, dengan rincian sebagai berikut : 1. Menurut jenis kelamin : -

Laki-laki

=

34 orang

-

Perempuan

=

13 orang

2. Menurut jabatan : -

Pejabat Struktural

= 19 orang

-

Fungsional Umum

= - orang

3. Menurut Golongan/Ruang : -

Golongan IV

= 4 orang

-

Golongan III

= 34 orang

-

Golongan II

= 12 orang

4. Tingkat Pendidikan : -

SLTA

=

7 orang

-

D3

=

7 orang

-

S1

= 30 orang

-

S2

=

3 orang


11

LAKIP 2015

5. Telah mengikuti Diklat Struktural : -

Diklat Pim IV

=

4 orang

-

Diklat Pim III

=

3 orang

-

Diklat Pim II

=

- orang

b. Sarana dan Prasarana Sarana

prasarana

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika terdiri dari :  Kendaraan roda 4 =

9 unit

 Kendaraan roda 2 = 44 unit 2. FAKTOR EKSTERNAL Pemerintah Provinsi Papua Barat terdiri dari : a. Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah: 1. Inspektorat ; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan ; 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat ; 6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ; 7. Badan Penanaman Modal Terpadu ; 8. Badan Perlindungan Perempuan, Anak dan KB ; 9. Badan Kepegawaian Daerah ; 10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; 12. Badan Narkotika ; DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

12

LAKIP 2015

13. Badan Satpol PP ; b. Dinas Daerah : 1. Dinas Kesehatan ; 2. Dinas Sosial ; 3. Dinas Pendidikan ; 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 6. Dinas Kependudukan,Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; 7. Dinas Koperasi dan UKM; 8. Dinas Pemuda dan Olahraga; 9. Dinas Pekerjaan Umum; 10. Dinas Perumahan; 11. Dinas Pertanian ; 12. Dinas Kelautan dan Perikanan ; 13. Dinas Peternakan; 14. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ; 15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ; 16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

13

LAKIP 2015

17. Dinas Pertambangan dan Energi; 18. Dinas Pendapatan Daerah; c. Sekwan d. Sekretariat KPU e. Sekretariat MRP f. Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah g. Kantor Perwakilan h. Biro-biro : 1. Biro Hukum; 2. Biro Pemerintahan; 3. Biro Organisasi ; 4. Biro Perlengkapan: 5. Biro Perekonomian; 6. Biro Humas dan Protokol; 7. Biro Pembangunan ; 8. Biro Umum


14

LAKIP 2015

A.

RENCANA STRATEGIS Penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat tahun 2012 - 2016, sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. 1. Visi “

Terwujudnya

pelayanan

Perhubungan,

Komunikasi

Dan

Informatika yang handal, memadai dan menjangkau ke semua wilayah

di

kesejahteraan mewujudkan

Provinsi

Papua

masyarakat tata

kelola

Barat

dalam

untuk kerangka

pemerintahan

yang

meningkatkan NKRI baik

dan (good

governance)”.


15

LAKIP 2015

2. Misi 1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat. 2. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang handal dan berkemampuan tinggi serta memenuhi standar nasional dan internasional. 3. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara)

yang

dapat

menjangkau

daerah

terisolir

untuk

menciptakan peluang pengembangan ekonomi perdesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 4. Memberdayakan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien. 5. Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa yang memadai untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good govermance) di semua wilayah Provinsi Papua Barat. 3. Tujuan a. Melaksanakan penguatan kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. b. Mewujudkan

peningkatan

pelayanan,

kenyamanan

dan

keselamatan penumpang melalui ketersediaan sarana dan DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

16

LAKIP 2015

prasarana transportasi darat, laut dan udara yang handal, berkemampuan tinggi serta memenuhi standar nasional dan internasional. c. Membuka akses dan menciptakan peluang bagi masyarakat di daerah terisolir untuk pengembangan ekonomi perdesaan serta

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dalam

kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara) yang dapat menjangkau ke semua daerah di wilayah Provinsi Papua Barat. d. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dunia

usaha

dan

pemerintah

daerah

dalam

rangka

penyelenggaraan transportasi (darat, laut, udara) efektif dan efisien. e. Meningkatkan

akses

dan

kemudahan

masyarakat

berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Provinsi Papua Barat dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). 4. Sasaran a. Terlaksananya penguatan kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat untuk peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsinya b. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana (darat, laut, udara) yang handal, berkemampuan tinggi serta memenuhi standar nasional dan internasional di wilayah Provinsi Papua Barat. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

17

LAKIP 2015

c. Tersedianya jaringan prasarana dan pelayanan transportasi (darat, laut, udara) di wilayah terisolir untuk menciptakan peluang

pengembangan

ekonomi

perdesaan

serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). d. Terlaksananya peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat , dunia usaha dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan transportasi (darat, laut, udara) yang efektif dan efisien e. Terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

5. Strategi dan Kebijakan Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory

based

development)

dalam

merencanakan,

melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri. Dalam membuat kebijakan dan program mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi. Kebijakan merupakan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan

pedoman,

pegangan

atau

petunjuk

dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

18

LAKIP 2015

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah, prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum. 6. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut : 1. Persentase pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Manokwari. 2. Persentase pengadaan speed boat untuk MRP di Kabupaten Manokwari. 3. Persentase bimbingan teknis SDM Perhubungan Laut. 4. Persentase peningkatan pelayanan angkutan terminal Kota Sorong 5. Persentase meningkatnya kenyamanan para penumpang di Terminal Momiwaren 6. Persentase Rencana Induk Perkeretaapian di Provinsi Papua Barat 7. Persentase

tersedianya

Keselamatan

dan

Peningkatan

Transportasi Darat 8. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan udara melalui peralatan push back & towing cart di bandara Rendani Manokwari 9. Persentase Normalisasi Bandara Marinda di Waisai Raja Ampat DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

19

LAKIP 2015

10. Persentase perpanjangan RESA di Fak-fak 11. Persentase SID Pelabuhan Penyeberangan di Kaimana 12. Persentase pembangunan Terminal Type B di Bintuni 13. Persentase sarana dan prasarana kominfo 14. Persentase pengembangan dan pengelolaan website 15.Persentase meningkatnya sarana dan prasarana Dermaga Kapal Perhubungan Marampa. 7. Matriks Hubungan Antara Misi, Tujuan dan Sasaran Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bisa dikelompokkan menjadi seperti pada tabel 2.1. Tabel.2.1 Matriks Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran MISI

TUJUAN

1.Meningkatkan 1. Melaksanakan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kelembagaan kelembagaan Dinas Dinas Perhubungan, Perhubungan, Komunikasi dan Komunikasi dan Informatika Informatika Provinsi Papua Provinsi Papua Barat untuk Barat. meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. 2.Menyediakan 2.Mewujudkan sarana dan peningkatan

SASARAN 1.Terlaksananya penguatan kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat untuk peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsinya 2.Terlaksananya peningkatan


20

LAKIP 2015

prasarana transportasi darat, laut dan udara yang handal dan berkemampuan tinggi serta memenuhi standar nasional dan internasional.

3.

Menyediakan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara) yang dapat menjangkau daerah terisolir untuk menciptakan peluang pengembangan ekonomi perdesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI).

pelayanan, sarana dan kenyamanan dan prasarana (darat, keselamatan laut, udara) yang penumpang handal, melalui berkemampuan ketersediaan tinggi serta sarana dan memenuhi standar prasarana nasional dan transportasi darat, internasional di laut dan udara wilayah Provinsi yang handal, Papua Barat. berkemampuan tinggi serta memenuhi standar nasional dan internasional. 3. Membuka akses 3.Tersedianya dan menciptakan jaringan prasarana peluang bagi dan pelayanan masyarakat di transportasi daerah terisolir (darat, laut, udara) untuk di wilayah terisolir pengembangan untuk ekonomi menciptakan perdesaan serta peluang meningkatkan pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perdesaan serta kerangka Negara meningkatkan kesatuan kesejahteraan Republik masyarakat dalam Indonesia (NKRI) kerangka Negara melalui Kesatuan ketersediaan Republik sarana dan Indonesia (NKRI). prasarana transportasi (darat, laut, udara) yang dapat menjangkau ke semua daerah di wilayah Provinsi Papua Barat.


21

LAKIP 2015

4.Terlaksananya 4. Memberdayakan 4. Meningkatkan masyarakat, dunia pembinaan dan peningkatan usaha dan pemberdayaan pembinaan dan pemerintah masyarakat, dunia pemberdayaan daerah dalam usaha dan masyarakat , rangka pemerintah dunia usaha dan penyelenggaraan daerah dalam pemerintah transportasi yang rangka daerah dalam efektif dan efisien. penyelenggaraan rangka transportasi penyelenggaraan (darat, laut, transportasi udara) efektif dan (darat, laut, udara) efisien. yang efektif dan efisien 5.Menyediakan 5. Meningkatkan 5.Terwujudnya sarana dan akses dan peningkatan prasarana kemudahan akses, pelayajnan komunikasi, masyarakat dan kemudahan informasi dan berkomunikasi masyarakat untuk media massa dan mendapatkan berkomunikasi yang memadai informasi di dan mendapatkan untuk semua wilayah informasi dalam mewujudkan tata Provinsi Papua rangka pemerintahan Barat dalam mewujudkan tata yang baik (good rangka pemerintahan govermance) di mewujudkan tata yang baik (good semua wilayah pemerintahan governance). Provinsi Papua yang baik (good Barat. governance).

B.

RENCANA KINERJA TAHUNAN Merencanakan

kinerja

tahunan

merupakan

proses

penyusunan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan pada Renstra yang telah dirumuskan, dimulai dari merencanakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, disertai dengan pencanangan target yang akan direalisasikan dari masing-masing indikator sasaran.


22

LAKIP 2015

Penyusunan

Rencana

Kinerja

Tahunan

(RKT)

berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia (RI) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mengubah pola Sistem AKIP yang lama dalam Keputusan Kepala LAN RI Nomor 589/IX/6/Y/1999, diubah dengan Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Rencana Kinerja tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut : Tabel.2.2 Rencana Kinerja Tahun 2015 SASARAN

INDIKATOR

1. Terwujudnya Peningkatan Akses, Pelayanan dan Kemudahan Masyarakat Untuk Berkomunikasi dan mendapatkan Informasi

Persentase pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana komunikasi

SATUAN

TARGET

Persen

100

Persentase pengembangan dan pengelolaan website Dishub

Persen

100

Persentase peningkatan sarana dan prasarana kominfo

Persen

100

Persentase peningkatan sarana media center

Persen

100


23

LAKIP 2015

2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Darat, Laut dan Udara

3.Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi

Persentase peningkatan keselamatan transportasi darat

Persen

100

 Persentase Pendamping DAK Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

Persen

100

Persentase terselesainya peningkatan perpanjangan RESA Tahap III

Persen

100

Persentase peningkatan perpanjangan Runway and Safety Area Bandara Torea Tahap III

Persen

100

Persentase peningkatan perpanjangan Runway and Safety Area Bandara Torea Tahap II

Persen

100

Pengadaan Speedboat

Persen

100

Persentase pengadaan pemasangan pengaman (guadril)

Persen

100

dan pagar jalan

Persentase penyelesaian pembangunan terminal type B Kota Sorong Tahap I

Persen

Persentase

Persen

100

100


24

LAKIP 2015

terselesainya Pembangunan Terminal Momiwaren Persentase terselesainya pembuatan normalisas Bandara Marinda Waisai Tahap II  Persentase pengadaan peralatan push back & towing cart Bandara Rendani

Persen

Persen

100

100

Persen

100

Persentase pembangunan terminal angkutan type B Bintuni

Persen

100

Persentase terselesainya pembangunan Pelabuhan Yende

Persen

Persentase Terselesainya Pembangunan Terminal Type Sorong

B

100

100 4.Meningkatnya Sinergitas dan Efektifitas dengan tersedianya Basis Data dan Informasi Perhubungan Yang Akurat Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan Dokumen AMDAL

Persen

Laporan Monitoring Evaluasi

Persen

Hasil dan

100

100

Laporan LAKIP

Persen

Penyusunan RENJA 2016

Persen

Dokumen Tatrawil

Persen

Laporan

100 100 100

Rakornis


25

LAKIP 2015

Perhubungan Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Papua Barat

5.Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

dan

Persen 100 Persen

Dokumen FS dan SID Pelabuhan Penyeberangan Kaimana

Persen

100

Dokumen Perencanaan Terminal Bintuni

Persen

100

 Persentase Terselesainya Pembangunan Gedung Kantor

Persen

100

100  Persentase Sumber Daya Aparatur Melalui Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Persen

 Persentase Pembentukan dan Pengembangan SDM Pelaut

Persen

 Persentase Tersedianya Dermaga Kapal Perhubungan

Persen

100

100


26

LAKIP 2015

C.

PERJANJIAN KINERJA Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang

menjadikan

Penetapan

Kinerja

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 sebagai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan Gubernur Papua Barat, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2015. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 dijadikan acuan untuk mengukur Indikator Kinerja

Utama

(IKU)

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika .


27

LAKIP 2015

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Komunikasi

dan

Pemerintah

(LAKIP)

Informatika

tidak

Dinas

terlepas

Perhubungan, dari

rangkaian

mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

serta

Penetapan

Kinerja

(PK).

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah

pada

saat

pertanggungjawaban

pelaksanaan

pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja (atau sebelum Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 disebut dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran) untuk mengukur sasaran.


28

LAKIP 2015

1. Pengukuran Kinerja Piranti pengukuran akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program untuk mewujudkan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menggunakan suatu matriks yang disebut dengan Pengukuran Kinerja berisikan sasaran, indikator sasaran, target, realisasi dan persentase pencapaian. Hasil pengukuran kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat disajikan dalam bentuk Tabel Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang menyajikan target tahun 2015 dan realisasi indikator sasaran tahun-tahun sebelumnya. Adapun tabel pengukuran kinerja disajikan sebagaimana terlampir. Terdapat skala capaian pengukuran untuk menentukan kategori capaian pengukuran kinerja, sebagai berikut: Tabel 3.1 Rentang dan Kategori Capaian Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

4

Lebih dari 100 %

Sangat Baik

3

75 % sampai 100 %

Baik

2

55 % sampai 75 %

Cukup

1

Kurang dari 55 %

Kurang

Target dijadikan tolok ukur bagi progres hasil pelaksanaan pembangunan, agar dapat melihat apakah ada peningkatan hasil pembangunan

yang

positif

dan

sebaliknya

apakah

ada

pengurangan atau penurunan atau pencegahan terhadap targettarget yang tidak mendukung program.


29

LAKIP 2015

Tidak hanya Target saja yang bisa menjadi tolok ukur bagi progres hasil pelaksanaan pembangunan, Capaian tahun lalu pun bisa menjadi tolok ukurnya ; namun dalam konteks Keputusan Republik

Kepala Indonesia

Perbaikan

Pedoman

Lembaga (RI)

Administrasi

Nomor

Penyusunan

Negara

239/IX/6/8/2003 Pelaporan

(LAN) tentang

Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa tolak ukur bagi progres

hasil

pelaksanaan

pembangunan

pada

tahun

pelaksanaan pembangunan/anggaran berjalan. Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan

kinerja

Pemerintah

dalam

melaksanakan

pembangunan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan feed back bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

30

LAKIP 2015

tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2015. Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna, sehingga sebaliknya bilamana tidak disertai dengan analisis akan kehilangan makna. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 disajikan sebagai berikut : 2.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Perbandingan target dan realisasi untuk Kinerja disajikan dalam tabel 3.2.


31

LAKIP 2015

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

SASARAN 1. Terwujudnya Peningkatan Akses, Pelayanan dan Kemudahan Masyarakat Untuk Berkomunikasi dan mendapatkan Informasi

2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Darat, Laut dan Udara

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

Persen

100

0

0


Persen

100

100

100


Persen

100

100

100


Persen

100

100

100

Persentase keselamatan darat

peningkatan transportasi

Persen

100

100

100

 Persentase DAK Keselamatan Darat

Pendamping Peningkatan Transportasi

Persen

100

100

100


SATUAN


32

LAKIP 2015


3.Meningkatnya Sarana Prasarana Transportasi

dan

Persen

100

100

100


Persen

100

0

0


Persen

100

0

0


Persen

100

0

0

Persentase pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (guadril)

Persen

100

100

100


Persen

100

95

95

Persentase terselesainya Pembangunan Terminal Momiwaren

Persen

100

100

100

Persen

100

75

75

Persentase terselesainya pembuatan normalisas Bandara Marinda Waisai Tahap II DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

33

LAKIP 2015

 Persentase pengadaan peralatan push back & towing cart Bandara Rendani

4. Meningkatnya Sinergitas dan Efektifitas dengan tersedianya Basis Data dan Informasi Perhubungan Yang Akurat Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Persen

100

100

100

Persentase Terselesainya Pembangunan Terminal Type B Sorong

Persen

100

0

0


Persen

100

100

100


Persen

100

0

0

Penyusunan AMDAL

Dokumen

Persen

100

100

100

Monitoring

Persen

100

100

100

Laporan LAKIP

Persen

100

100

100


Persen

100

100

100

Dokumen Tatrawil

Persen

100

0

0

Persen

100

100

100

Laporan Hasil dan Evaluasi

Laporan Perhubungan

Rakornis


34

LAKIP 2015

5.Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Papua Barat

Persen

100

100

100


Persen

100

100

100


Persen

100

100

90

90

100

100

100


Persen

100

 Persentase Sumber Daya Aparatur Melalui Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Persen

100


Persen

100

100

100

 Persentase Dermaga Perhubungan

Persen

100

100

100

Tersedianya Kapal


35

LAKIP 2015

Dari hasil perbandingan target dan realisasi kinerja utama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat dijelaskan sebagai berikut : 

Untuk sasaran 1dengan 4 indikator dimana 4 termasuk dalam kategori Baik dan terdapat 1 indikator dalam kategori Kurang, hal tersebut dikarenakan pihak ketiga yang ditunjuk (Aspap) tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga tidak terserapnya dana secara maksimal.



Untuk sasaran 2 dengan 6 indikator dimana 4 indikator masuk dalam kategori Baik dan 2 indikator kategori Kurang, hal

tersebut

dikarenakan

secara

teknis

tidak

dapat

dilaksanakan sehinggga persen capaiannya adalah 0%. 

Untuk sasaran 3 dengan 8 indikator, 2 dalam kategori Kurang dikarenakan kegiatan telah selesai dalam tahun anggaran sebelumnya (Pelabuhan Yende) dan belum terselesainya paket kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran. 1 indikator dalam kategori Cukup.



Sasaran 4 dengan 9 indikator dimana 1 dalam kategori Kurang disebabkan karena gagal lelang dan 8 indikator dalam kategori Baik.

 3.

Sasaran 5 dengan 4 indikator termasuk dalam kategori Baik

Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya Realisasi Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dilakukan untuk mencari perbandingan ,dapat dilihat pada tabel 3.3 memperlihatkan beberapa indikator mengalami kenaikan,


36

LAKIP 2015

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Peningkatan perpanjangan

Runway and Safety Area

Bandara Torea Tahap III, di tahun 2014 mencapai persentase 73,33 sedangkan di tahun 2015 penyerapan dana tidak terserap, karena masalah teknis dilapangan 

Pengadaan speedboat, persentase tahun 2014 adalah 55,56 sedangkan

di

tahun

2015

kegiatan

tersebut

tidak

dilaksanakan dikarenakan masalah teknis di lapangan sehingga dana tidak terserap . 

Pembangunan terminal type B Kota Sorong Tahap I tahun 2014 tidak terserap secara maksimal sehingga mencapai 2,82 persen, disebabkan karena hak ulayat dan lokasi kegiatan yang dipindahkan, sehingga diluncurkan Tahun 2015 .



Normalisas Bandara Marinda Waisai Tahap II, tidak terserap secara maksimal ditahun 2014 karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sehingga dalam tahun 2015 dapat terealisasi sebesar 69,88 persen walaupun penyerapan tidak maksimal karena masalah teknis di lapangan.



Pembangunan Pelabuhan Yende dalam tahun 2014 telah selesai dan penyerapan dana secara maksimal.


37

LAKIP 2015

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaiannya

INDIKATOR

TARGET DAN REALISASI

TERGET DAN REALISASI

TAHUN 2014

TAHUN 2015

SATUAN TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

Persen

0

0

0

100

0

0


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

0

0

0

100

100

100




38

LAKIP 2015



Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

75

55

73, 33

100

0

0


Persen

0

0

100

0

100


Persen

100

55,86

55,86

100

0

0


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

100

2,82

2,82

100

95

95

0

Persentase terselesainya DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

39

LAKIP 2015

Pembangunan Momiwaren

Terminal

Persentase terselesainya pembuatan normalisas Bandara Marinda Waisai Tahap II  Persentase pengadaan peralatan push back & towing cart Bandara Rendani

Persen

100

0

0

100

100

100

Persen

100

0,33

0,33

100

75

75

Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

0

0

0

100

0

0


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

100

60,54

60,54

100

0

0

Penyusunan AMDAL

Dokumen

Persen

0

0

0

100

100

100

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Persen

100

51,67

51,67

100

100

100


40

LAKIP 2015

Laporan LAKIP

Persen

100

94,40

94,40

100

100

100


Persen

100

94,40

94,40

100

100

100

Dokumen Tatrawil

Persen

0

0

0

100

0

0

Rakornis

Persen

100

95,12

95,12

100

100

100


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

0

0

100

100

100

100

46,67

46,67

100

90

90

73,88

73,88

100

100

100

100



Persen

 Persentase Sumber Daya Aparatur Melalui Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Persen

0


41

LAKIP 2015


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

0

0

0

100

100

100

Tersedianya Kapal


42

LAKIP 2015



Monitoring dan Evaluasi Tahun 2014 dengan nilai persentase 51,67 persen dan mengalami peningkatan di Tahun 2015.



Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

(LAKIP)

mengalami

peningkatan ditahun 2015, dibanding tahun sebelumnya. 

Dokumen

Renja

2016

dan

Rakornis

Perhubungan

mengalami peningkatan Tahun 2015 dibanding Tahun 2014 

Pembangunan Gedung Kantor sebesar 46,67 persen di Tahun 2014, disebabkan kurangnya penyerapan dana dan Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 90 persen, tetapi penyerapan dana tidak maksimal.



Sumber

Daya

Aparatur

Melalui

Bimbingan

Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-undangan mengalami penyerapan dana dari Tahun 2014. 4.

Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan RENSTRA Perbandingan realisasi kinerja berdasarkan RENSTRA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 20122016, dapat dilihat pada tabel 3.4.


43

LAKIP 2015

Tabel 3.4 Realisasi Capaian Indikator Kerja Utama Berdasarkan RENSTRA

TARGET DAN REALISASI INDIKATOR

SATUAN

TAHUN 2015 TARGET

REALISASI

%

Persen

100

0

0

Persen

100

100

100


Persen

100

100

100


Persen

100

100

100

Persentase peningkatan keselamatan transportasi darat

Persen

100

100

100

 Persentase Pendamping DAK Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

Persen

100

100

100


Persen

100

100

100


Persen

100

0

0

Persentase peningkatan perpanjangan Runway

Persen

100

0

100

Persentase pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana komunikasi Persentase pengembangan pengelolaan Dishub

dan website


44

LAKIP 2015

and Safety Area Bandara Torea Tahap II Pengadaan Speedboat

Persen


Persen


Persen


100

0

0

100

100

100

100

100

100

Persen

100

100

100

Persentase terselesainya pembuatan normalisas Bandara Marinda Waisai Tahap II

Persen

100

75

75


Persen

100

100

100


Persen

100

0

0


Persen

100

100

100


Persen

100

0

0

Penyusunan AMDAL

Dokumen

Persen

100

100

100


Persen

100

100

100

Laporan LAKIP

Persen

100

100

100


45

LAKIP 2015


Persen

100

100

100

Dokumen Tatrawil

Persen

100

0

0


Rakornis

Persen

100

100

100


Persen

100

100

100

100

100

100

100

100


Persen

100


Persen


Persen

100

90

90

 Persentase Sumber Daya Aparatur Melalui Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Persen

100

100

100

 Persentase Pembentukan dan Pengembangan SDM . Pelaut

Persen

100

100

100

 Persentase Tersedianya Dermaga Kapal Perhubungan

Persen

100

100

100

B

Untuk mewujudkan terlaksananya program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan diharapkan pada tahun-tahun mendatang adanya dukungan anggaran yang lebih besar yang sesuai dengan beban kerja pengawasan yang semakin berat dan seiring peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Papua Barat.


46

LAKIP 2015

5.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Utama Analisis

dan

perhitungan

dari

evaluasi

sasaran

pengukuran

kinerja

adalah

hasil-hasil

yang

ditetapkan

berbanding dengan realisasi yang dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang disesuaikan dengan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran, strategi, indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara

umum

pencapaian

sasaran

pada

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 dan 2015 terhadap indikator kinerja dapat dijelaskan melalui sebagai berikut : Sasaran 1 : Terwujudnya Peningkatan Akses, Pelayanan dan Kemudahan Masyarakat Untuk Berkomunikasi dan mendapatkan Informasi TARGET DAN REALISASI INDIKATOR

SATUAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

T

R

%

T

R

%

Persen

0

0

0

100

0

0


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

0

0

0

100

100

100



47

LAKIP 2015



Persentase Pemeliharaan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Komunikasi, pada tahun 2014 tidak terdapat target yang ditetapkan namun di tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 0 % sehingga capaian target 0% hai

ini

dikarenakan

karena

kegiatan

tidak

dapat

dilaksanakan. 

Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Website Dishub tahun 2014 tidak teranggarkan , di tahun 2015 target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.



Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kominfo, di tahun 2014 tidak teranggarkan namun tahun 2015 target dan realisasi 100% sehingga capainnya 100%



Persentase Peningkatan Sarana Media Center, tahun 2014 tidak teranggarkan namun tahun 2015 target dan realisasi 100% sehingga capaian 100% .

Sasaran

2

:

Terwujudnya

Peningkatan

Pelayanan

dan

Keselamatan Angkutan Darat, Laut dan Udara TARGET DAN REALISASI INDIKATOR

SATUAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

T

R

%

T

R

%



Persen

0

0

0

100

100

100



Persen

0

0

0

100

100

100


48

LAKIP 2015


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

75

55

73, 33

100

0

0


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

100

55,86

55,86

100

0

0



Persentase Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat, pada tahun 2014 tidak terdapat target yang ditetapkan namun di tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100% .



Persentase Pendamping DAK Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat pada tahun 2014 tidak terdapat target yang ditetapkan namun di tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100% .



Persentase Peningkatan perpanjangan RESA Tahap III, pada tahun 2014 tidak terdapat target yang ditetapkan namun di tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100% .



Persentase Peningkatan perpanjangan

Runway and

Safety Area Bandara Torea Tahap III, pada tahun 2014 target 75 dan realisasi 75 sedangkan capaian 73,33 namun di tahun 2015 target 100 dan realisasi 0 sehingga capaiannya 0 , hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

49

LAKIP 2015



Persentase Peningkatan perpanjangan RESA Tahap III, pada tahun 2014 tidak terdapat target yang ditetapkan namun di tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100% .



Persentase Peningkatan perpanjangan RESA Tahap II, pada tahun 2014 tidak terdapat target yang ditetapkan sehingga realisasi dan capaiannya 0% ,namun di tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100% .



Persentase Pengadaan Speedboat, pada tahun 2014 tidak terdapat target 100% dan realisasi 55,86 sehingga capaiannya 55,86 %, namun di tahun 2015 target dan terealisasi 0 % sehingga capaian target 0% .

Sasaran

3

:

Meningkatnya

Sarana

dan

Prasarana

Transportasi TARGET DAN REALISASI INDIKATOR

SATUAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

T

R

%

T

R

%


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

100

2,82

2,82

100

100

100


Persen

100

0

0

100

100

100

Persentase terselesainya pembuatan normalisas Bandara Marinda Waisai Tahap II

Persen

100

0,33

0,33

100

75

75


50

LAKIP 2015


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

0

0

0

100

0

0


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

100

60,54

60,54

100

0

0



Persentase

Pengadaan

dan

Pemasangan

Pagar

Pengaman Jalan (guadril), pada tahun 2014 tidak terdapat target yang ditetapkan namun di tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100% . 

Persentase pembangunan terminal type B Kota Sorong Tahap I, pada tahun 2014 target 100% dan realisasi 2,82 dan realisasi 2,82 . Tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100% .



Persentase Pembangunan Terminal Momiwaren di tahun 2014 target 100% namun relisasi dan capaian 0 karena masalah hak ulayat, namun di tahun 2015 target dan realisasi 100% sehingga capaian 100%.



Persentase Normalisasi Bandara Marinda Waisai Tahap II, tahun 2014 target 100 % realisasi 0,33 sehingga capaian 0,33, di tahun 2015 target 100% namun capaian 75% sehingga capaian 75%, hal ini dikarenakan karena


51

LAKIP 2015

terdapatnya masalah teknis di lapangan. 

Persentase Pengadaan push back & towing cart Bandara Rendani, di tahun 2014 tidak terdapat kegiatan namun di tahun

2015

target

dan

realisasi

100%

sehingga

capaiannya 100% 

Persentase pembangunan terminal type B Sorong, pada tahun 2014 tidak terdapat kegiatan begijuga pada tahun 2015 tidak terdapat kegiatan .



Persentase Pembangunan Terminal Angkutan Terminal type B Bintuni, tahun 2014 tidak terdapat kegiatan, namun di tahun 2015 terget 100% dan realisasi dan capaian 100%.



Persentase Pembangunan Pelabuhan Yende, tahun 2014 target 100% dan realisasi 60,54 % sehingga capaian 50,64%.

Sasaran 4 :

Meningkatnya Sinergitas dan Efektifitas dengan tersedianya Basis Data dan Informasi Perhubungan Yang Akurat Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran. TARGET DAN REALISASI

INDIKATOR

Penyusunan AMDAL

SATUAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

T

R

%

T

R

%

Dokumen

Persen

0

0

0

100

100


Persen

100

51,67

51,67

100

100

100

Laporan LAKIP

Persen

100

94,40

94,40

100

100

100


Persen

100

94,40

94,40

100

100

100

100


52

LAKIP 2015

Dokumen Tatrawil

Persen

0

0

0

100

0

0

Rakornis

Persen

100

95,12

95,12

100

100

100


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

0

0

0

100

100

100


Persen

0

0

0

100

100

100




Persentase Penyusunan Dokumen AMDAL, pada tahun 2014 tidak terdapat target yang ditetapkan namun di tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100%.



Persentase Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi, pada tahun 2014 target sebesar 100% sehingga capaian 51,67%

dan realisasi 51,67%

di tahun 2015 target yang

ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100% . 

Persentase Laporan LAKIP, pada tahun 2014 target sebesar 100% 94,40%

dan realisasi 94,40% sehingga capaian

di tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar

100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100%. 

Persentase Penyusunan Renja 2016, pada tahun 2014 target sebesar 100% capaian 94,40%

dan realisasi 94,40% sehingga

di tahun 2015 target yang ditetapkan

sebesar 100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100% . 

Persentase Dokumen Tatrawil pada tahun 2014 tidak terdapat target yang ditetapkan, di tahun 2015 target yang


53

LAKIP 2015

ditetapkan sebesar 100% realisasi dan capaian 0 % hal ini disebabkan karena gagal lelang dan lelang tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya waktu 

Persentase Rakornis Perhubungan pada tahun 2014 target sebesar 100% realisasi dan capaian 95,12, di tahun 2015 target 100% realisasi dan capaian 100%.



Persentase Rencana Induk Perkeretaapian Papua Barat pada tahun 2014 tidak terdapat kegiatan sehingga capaiannya tidak ada, sedangkan tahun 2015 target sebesar 100% sehingga realisasi dan capaian 100%.



Persentase FS dan SID Pelabuhan Penyeberangan Kaimana, tahun 2014 tidak terdapat target yang ditetapkan namun di tahun 2015 target sebesar 100% dan realisasi dan capaian 100%.



Persentase Perencanaan Terminal Bintuni Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (guadril), pada tahun 2014 tidak terdapat target yang ditetapkan namun di tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100%.

Sasaran 5 : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur TARGET DAN REALISASI INDIKATOR

SATUAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

T

R

%

T

R

%


Persen

100

46,67

46,67

100

90

90

 Persentase Sumber Daya Aparatur Melalui Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Persen

100

73,88

73,88

100

100

100


54

LAKIP 2015

undangan  Persentase Pembentukan dan Pengembangan SDM Pelaut

Persen


Persen



Tersedianya Kapal

0

0

100

100

100

100

100

100

0

0

0 0

Persentase Pembangunan Gedung Kantor , pada tahun 2014 target 100% realisasi 46,67% sehingga capaian 46,67%

namun di tahun 2015 target yang ditetapkan

sebesar 100% terealisasi 90 % sehingga capaian target 90% yang menyebabkan penyerapan anggaran terealisasi tidak maksimal. 

Persentase Sumber Daya Aparatur Melalui Bimbingan Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-undangan

pada tahun 2014 target sebesar 100%

dan realisasi

51,67% sehingga capaian 51,67% di tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100% . 

Persentase Pembentukan

dan Pengembangan SDM

Pelaut pada tahun 2014 target sebesar 0% dan realisasi 0% sehingga capaian 0%

di tahun 2015 target yang

ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100%. 

Persentase Tersedianya Dermaga Kapal Perhubungan pada tahun 2014 target sebesar 0% sehingga realisasi dan capaian 0% , di tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100 % sehingga capaian target 100%.


55

LAKIP 2015

6.

Capaian Program dan Kegiatan Tabel. 3.5 Capaian Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Papua Barat Tahun 2015 Uraian

No.

Program Kegiatan

1 1.

2 Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Indikator Kinerja 4 Masukan Dana

Satuan

Rencana Tk Capaian (target)

Realisasi

5

6

7

Rp.

19.800.000

14.140.000

Persentase Pencapaian Rencana Tk Capaian (target %)

Ket

8

9

71,41

Keluaran Tersedianya Biaya Surat Menyurat Hasil

Pkt

1

1

100

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Pkt

1

1

100

Masukan Dana Keluaran Tersedianya Biaya Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Hasil

Rp.

300.000.000

98.836.347

32,95

Bln

12

12

100

Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Masukan

Bln

12

12

100

Dana

Rp.

899.400.000

699.100.000

77,73

Keluaran Peningkatan Kualitas Kinerja PNS

Bln

12

12

100

Bln

12

12

100

Hasil Meningkatnya Kinerja PNS


56

LAKIP 2015

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Masukan Dana

Peningkatan Kualitas Kinerja PNS Hasil Meningkatnya Kinerja PNS Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp.

76.800.000

66.850.000

87,04

Keluaran Bln

12

12

100

Bln

12

12

100

Masukan Dana

Rp.

166.800.000

166.800.000

100,00

Bln

12

12

100

Bln

12

12

100

Rp.

132.000.000

123.815.000

Keluaran Tersedianya Administrasi Perkantoran Hasil Meningkatnya Kinerja PNS

Penyediaan barang cetakan dan penggandaa n

Masukan Dana

93,80

Keluaran Tersedianya Dukungan Sarana

Bln

12

12

100

Proses Administrasi Berjalan Lancar Masukan

Bln

12

12

100

Dana

Rp.

Hasil

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

57.327.000

57.327.000

100

Keluaran Tersedianya Dukungan Dana

Bln

12

12

100

Bln

12

12

100

Rp.

45.900.000

45.870.000

9,93

12

12

-

Hasil Proses Administrasi berjalan lancar Penyediaan Makanan dan Minuman

Masukan Dana Keluaran Meningkatnya Kinerja PNS

bulan

Hasil DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

57

LAKIP 2015

Kinerja PNS meningkat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangun an Gedung Kantor Tahap II

bulan

12

12

-

Masukan Dana Keluaran

Rp.

666.720.000

663.327.500

99,49

Meningkatnya Kinerja PNS Hasil Kinerja PNS meningkat

Bln

12

12

Bln

12

12

Rp.

7.000.000.000

6.151.337.543

87,88

Tersedianya Biaya Pembangunan Kantor Tahap II Hasil

Pkt

1

1

100

Tersedianya Bangunan Kantor Masukan

Pkt

1

1

100

Dana

Rp.

100


Pengadaan Perlengkapa n Gedung Kantor

230.000.000

229.179.500

99,64

Keluaran

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Biaya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Hasil

Pkt

1

1

100

Dimanfaatkan nya Perlengkapan Gedung Kantor Masukan

Pkt

1

1

100

Dana

Rp.

365.000.000

364.881.000

99.97

Keluaran Tersedianya Biaya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Paket

1

1

100


58

LAKIP 2015

Hasil

Pemeliharaa n Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaa n rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional

Dimanfaatkan nya Perlengkapan Gedung Kantor Masukan Dana

Rp.

1

159.000.000

1

158.180.000

100

99,48

Keluaran Tersedianya biaya pemeliharaan rutin gedung kantor Hasil

Paket

1

1

100

Terpeliharanya Gedung Kantor

Paket

1

1

100

Rp.

329.998.200

222.639.000

67,47

unit

44

10

22,72

unit

44

10

22,74

Rp.

35.000.000

35.000.000

100,00

Pkt

1

1

100

Pkt

1

1

100

Masukan Dana Keluaran Tersedianya biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Hasil

Pemeliharaa n rutin/berkala peralatan Dinas/Operas ional

Paket

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Masukan Dana Keluaran Tersedianya Biaya Pemeliharaan peralatan Dinas/Operasi onal Hasil Terpeliharanya peralatan Dinas / Operasional


59

LAKIP 2015

Operasional Dan Pemeliharaa n Rutin/Berkala Kapal-kapal Inspeksi

Pengadaan Speed Boat


Rp.

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Hasil

Pkt

Terpeliharanya peralatan kantor secara rutin Masukan

Pkt

Dana

Rp.

1.300.200.000

1.257.773.000

96,75

1

1

100

1

1

100

0

0

3.750.000.000

Keluaran

Pembangun an Gedung Kantor (Lanjutan)

3.

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapa nnya

Tersedianya Angkutan Taransportasi untuk MRP Hasil Digunakannya angkutan untuk survey lapangan Masukan Dana

Pkt

1

0

0

Pkt

1

0

0

2.227.697.500

100

Rp.

2.227.697.500

Keluaran Tersedianya biaya Fasilitas Aparatur Hasil

Paket

1

1

100

Kegiatan Aparatur dapat berjalan dengan baik Masukan

Paket

1

1

100

Dana

Rp.

100.035.000

100.035.000

100,00

Keluaran Tersedianya biaya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan nya

Org

47

47

100

Hasil


60

LAKIP 2015

4.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

Pembentuka n dan Pengemban gan SDM Pelaut

5.

Peningkatan Pengemban g an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ( LAKIP )

Penyusunan AMDAL

Tersedianya pakaian dinas pegawai serta perlengkapan nya Masukan

Org

Dana

Rp.

47

200.000.000

47

191.742.682

100

95,87

Keluaran Tersedianya biaya sosialisasi peraturan perundangundangan Hasil

Pkt

1

1

100

Tersosialisasiny a peraturan perundangundangan Masukan

Pkt

1

1

100

Dana

Rp.

500.000.000

499.934.524

99,99

Keluaran Tersedianya biaya Bimtek SDM untuk pelaut Hasil

Pkt

1

1

100

Terlaksananya Bimtek SDM pelaut Masukan

Pkt

25

25

100

Dana

Rp.

50.000.000

50.000.000

100

Keluaran Tersedianya Biaya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Hasil

Lap

1

1

100

Tersusunnya laporan kinerja SKPD Masukan

Lap

1

1

100


61

LAKIP 2015

Dana

Rp.

4.524.690.800

4.402.671.550

97,30

Keluaran Tersedianya Laporan AMDAL

Dok

25

25 100

Hasil Dokumen AMDAL dapat tercapai Monitoring Dan Evaluasi

Dok

25

25 100

Masukan Dana

Rp.

555.000.000

555.000.000

100

1

1

100

1

1

100

Keluaran Tersedianya Pelaporan Monitoring dan Evaluasi

Pkt

Hasil

Penyusunan Renja Thn 2016

Laporan Monitorng dan Evaluasi Tercapai Masukan

Pkt

Dana

Rp.

50.000.000

50.000.000

100

Keluaran

Penyusunan Tatrawil (Revisi) Tahun 2015

Tersedianya biaya penyusunan Renja SKPD Thn 2016 Hasil

Dok

10

10

100

Tersusunnya Renja SKPD Thn 2016 Masukan

Dok

10

10

100

Dana

Rp.

500.000.000

0

0

-

-

-

Keluaran Tersedianya Biaya Penyusunan Tatrawil 2016 Hasil

Pkt


62

LAKIP 2015

Tersusunnya Tatrawil Perhubungan Rakornis Perhubungan

Pkt -

-

-

Rp.

974.000.000

970.344.060

99,62

Pkt

1

1

100

1

1

100

Rp.

2.981.870.000

2.839.564.600

95,23

Pkt

1

1

100

Pkt

1

1

100

1.345.762.500

100

Masukan Dana Keluaran Tersedianya Biaya Rakornis Perhubungan Hasil Terselenggara nya Rakornis Perhubungan

6.

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pembangun an Terminal Type B Kota Sorong Tahap I (lanjutan)

Pkt

Masukan Dana Keluaran Tersedianya Terminal Type B Kota Sorong Hasil

7.

Pembangun an Sarana Dan Prasarana Perhubungan Darat

Pembangun an Terminal Momiwaren Tahap II (lanjutan)

Pelayanan Transportasi dapat memadai Masukan Dana

Rp.

1.345.762.500

Keluaran Tersedianya Terminal Momiwaren

Pkt

12

12

100

Pkt

1

1

100

2.454.363.400

98,17

Hasil Pelayanan Transportasi Memadai Rencana Induk Pengemban gan Perkereaapia n Di Papua Barat

Masukan Dana

Rp.

2.500.000.000

Keluaran Tersedianya dokumen perkereapian

Pkt

1

1

100

Pkt

1

1

100

Hasil Masterplan perkeretaapia n Papua Barat


63

LAKIP 2015

8.

Pengendalia n dan Pengamana n Lalu Lintas

Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat (DAK)

Masukan

Dana

Rp.

1.239.190.000

1.184.870.000

95,62

Keluaran

Pendamping (DAK) Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

9.

Peningkatan Prasarana Perhubungan Udara

Pembuatan Normalisasi Bandara Marinda Waisai Tahap II

Pengadaan peralatan Push Back & Towing Cart Bandara rendani

Tersedianya Prasrana Keselamatan Transportasi Darat Hasil

Pkt

1

1

100

Keselamatan Transportasi yang Memadai Masukan

Pkt

1

1

100

Dana

Rp.

123.919.000

122.213.700

98,62

Keluaran Tersedianya Prasrana Keselamatan Transportasi Darat Hasil

Pkt

1

1

100

Keselamatan Transportasi yang Memadai Masukan Dana Keluaran

Pkt

1

1

100

Rp.

10.000.000.000

6.988.013.882

69,88

Tersedianya Sistem Noemalisasi di Bandara Marinda Hasil

Pkt

1

1

100

Prasarana Bandara Waisai memadai Masukan

Pkt

1

1

100

Dana

Rp.

2.281.989.500

95,82

2.381.600.000

Keluaran


64

LAKIP 2015

Tersedianya Push back & Towing Cart

Pkt

2

2

100

Tersedianya Alat Keselamatan Penerbangan dapat Masukan

Pkt

2

2

100

Dana

Rp.

Hasil

Peningkatan Perpanjanga n Runway And Safety Area Abandara Torea ( Tahap III)

3.500.000.000

0

0

Keluaran Tersedianya RESA Bandara Torea

Pkt

1

0

0

Keselamatan Penerbangan Yang Memadai Masukan

Pkt

1

0

0

Dana

Rp.

5.180.461.814

94,19

Hasil

Peningkatan Perpanjanga n RESA (Box Culvert) Tahap III

5.500.000.000

Keluaran Tersedianya RESA Bandara Torea

Pkt

1

1

100

Pkt

1

1

100

2.376.606.800

100

Hasil

Peningkatan Perpanjanga n Runway And Safety Area Abandara Torea Tahap II (Lanjutan)

10.

Pembangun an Sarana Dan Prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberang an (ASDP)

Pembuatan FS dan SID Pelabuhan Penyeberang an Kaimana

Keselamatan Penerbangan Yang Memadai Masukan Dana Keluaran Tersedianya RESA Bandara Torea

Rp.

2.376.606.800

Pkt

1

1

100

Pkt

1

1

100

1.297.500.000

99,81

1

100

Hasil Keselamatan Penerbangan Yang Memadai Masukan Dana

Rp.

1.300.000.000

Keluaran Tersedianya Dokumen SID Pelabuhan Penyeberanga n Kaimana Hasil

Dok

1


65

LAKIP 2015

11.

Pembangun an Sarana dan Prasarana Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pembangun an Terminal Type B Sorong

Dokumen SID Pelabuhan Penyeberanga n yang Memadai Masukan

Dok

Dana

Rp.

1

6.000.000.000

1

100

477.510.400

7,96

Keluaran Tersedianya Terminal Type B Sorong

Pkt

1

1

100

Pkt

1

1

100

983.400.000

98,34

Hasil Terminal Type B Yang Memadai Perencanaa n Pembangun an Terminal Angkutan Umum Type Bintuni

Pembangun an Terminal Angkutan Umum Type B Bintuni

Masukan Dana

Rp.

1.000.000.000

Keluaran Tersedianya Dokumen PerencanaanT erminal Type B Bintuni Hasil PerencanaanT erminal Type B Yang Terstruktur

Pkt

1

1

100

Pkt

1

1

100

3.920.850.000

95,63

Masukan Dana

Rp.

4.100.000.000

Keluaran Tersedianya Terminal Type B Bintuni

Pkt

1

1

100

Pkt

1

1

100

Hasil Terminal Type B Yang Memadai 12.

Pembangun an Fasilitas Keselamatan Lalulintas Dan Angkutan Jalan

Perencanaa n Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Masukan Dana

Rp.

800.000.000

786.700.000

98,34

Keluaran Tersedianya Dokumen Perencanaan Keselamatan LLAJ

Pkt

1

1

100


66

LAKIP 2015

Hasil

Pengadaan Dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrill)


Pemeliharaa n Fasilitas Sarana Dan Prasarana Komunikasi

Perencanaan Keselamatan LLAJ Yang Terintegrasi Masukan

Pkt

1

1

100

Dana

Rp.

1.000.000.000

987.841.600

98,78

Tersedianya Guardrill Hasil Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Masukan

Pkt

1

1

100

Pkt

1

1

100

Dana

Rp.

300.000.000

299.052.300

99,68

Tersedianya Biaya SDM Perhubungan Darat Hasil

Pkt

1

1

100

Peningkatan SDM Perhubungan Darat

Pkt

1

1

100

Rp.

500.000.000

207.478.100

41,50

Pkt

1

0

0

Pkt

1

0

0

Dana Keluaran

Rp.

500.000.000

495.496.200

99,10

Tersedianya Website Dinas Perhubungan KOMINFO Hasil Penyeberluasa n Informasi

Pkt

1

1

100

Pkt

1

1

100

Keluaran

Keluaran

Masukan Dana Keluaran Terpeliharanya Fasilitas Komunikasi Hasil Peningkatan Fasilitas Komunikasi

Pengemban gan Dan Pengelolaan Website Dishub

Masukan


67

LAKIP 2015

Peningkatan Sarana dan Prasarana KOMINFO

13.

Pengemban gan Komunikasi, Informasi dan Media Center

Peningkatan Sarana Media Center


Rp.

238.250.000

219.129.000

91,97

Tersedianya Sarana dan Prasarana KOMINFO Hasil Peningkatan Sarana dan Prrasarana KOMINFO Masukan

Pkt

1

1

100

Pkt

1

1

100

Dana Keluaran

Rp.

750.000.000

625.625.900

83,42

Tersedianya Fasilitas Media Center

Pkt

1

1

100

Penyebarluasa n Informasi Masukan

Pkt

1

1

100

Dana

Rp.

5.109.585.600

5.109.585.600

100

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Yende Hasil

Pkt

0

0

0

Fasilitas Pelabuhan Yende yang Memadai Masukan Dana Keluaran

Pkt

0

0

0

Rp.

3.500.000.000

3.329.616.000

95,13

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perhubungan Hasil

Pkt

1

1

100

Akomodasi Perhubungan Yang Memadai

Pkt

1

1

100

Hasil

14.

Peningkatan Sarana Prasarana Pelabuhan

Pembangun an Pelabuhan yende Tahap V (lanjutan)

Pembangun an Dermaga Kapal Perhubungan Tahap II

Keluaran


68

LAKIP 2015

7.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdapat berbagai faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut : 1. Faktor Penghambat a. Kualitas SDM aparatur Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang belum

optimal dalam mencapai

beberapa target. b. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar setiap bidang diperlukan untuk membantu pencapaian target. c. Permulaan

kegiatan

pelaksanaan

yang

kegiatan

terlambat, tidak

sehingga

optimaldalam

menyelenggarakan suatu kegiatan 2. Faktor Pendorong a. Peraturan dan kebijakan terkait bidang perhubungan b. Dukungan pimpinan dalam mengelola program dan kegiatan c. Dukungan

pemerintah

pusat

dan

daerah

dalam

menyelenggarakan suatu program/kegiatan d. Ketertarikan masyarakat lokal dalam berkomunikasi menggunakan akses internet .


69

LAKIP 2015

B.

REALISASI ANGGARAN Alokasi anggaran badan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Papua Barat pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 88.923.494.138,- yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 6.514.181.738,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 82.409.312.400,- anggaran ini sudah termasuk anggaran perubahan.

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFENITIF REALISASI TERHADAP ANGGARAN 2014 DAN ANGGARAN 2015

Tahun 2014

Program / Kegiatan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tahun 2015

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

2.163.831.000

1.940.882.536

89,70

2.364.747.000

1.936.065.847

81,87

19.500.000

382.170

1,96

19.800.000

14.140.000

71,41

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

213.984.000

123.332.866

57,64

300.000.000

98.836.347

32,95

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

783.600.000

715.250.000

91,28

899.400.000

699.100.000

77,73

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

76.800.600

69.700.000

90,76

76.800.000

66.850.000

87,04

168.000.000

166.911.000

99,35

166.800.000

166.800.000

100

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

132.000.000

131.160.000

99,36

132.000.000

123.815.000

93,80

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

57.327.600

29.200.000

50,94

57.327.600

57.327.600

100

45.900.000

45.045.000

98,14

45.900.000

45.870.000

99,93

666.720.000

659.901.500

98,98

666.720.000

663.327.500

99,49

7.370.423.000

4.356.924.240

59,11

2.364.747.000

1.936.065.847

81,87

5.000.000.000

2.333. 297.500

46,67

7.000.000.000

6.151.337.543

87,88

287.000.000

283. 887.400

98,92

0

0

218.423.000

218.363.000

99,97

230.000.000

229.179.500

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daaerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0 99,64


70

LAKIP 2015

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

365.600.000

364.971.000

99,99

365.000.000

364.881.000

99,97

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

159.000.000

158.900.000

99,94

159.000.000

158.180.000

99,48

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

130.000.000

111.108.840

85,47

329.998.200

222.639.000

67,47

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

150.000.000

0

0

150.360.000

104.205.000

69,30

35.000.000

7.300.000

20,86

35.000.000

35.000.000

100

1.026.000.000

879.096.500

85,68

1.300.000.000

1.257.773.000

8.750.000.000

4.887.592.700

55,86

3.750.000.000

0

0

0

0

0

2.227.697.500

0

0

65.000.000

65.000.000

100

100.035.000

100.035.000

65.000.000

65.000.000

100

100.035.000

100.035.000

100

495.000.000

228.227.100

46,11

700.000.000

691.677.206

98,81

275.000.000

203.173.700

73,88

200.000.000

191.742.682

95,87

220.000.000

25.053.400

11,39

0

0

0

0

0

500.000.000

499.934.524

99,99

2.500.000.000

1.427.108.340

67,11

6.653.690.800

6.109.406.810

91,82

50.000.000

47.200.000

94,40

50.000.000

50.000.000

100

50.000.000

47.200.000

94,40

50.000.000

50.000.000

100

0

0

0

4.524.690.800

4.402.671.550

500.000.0000

258.340.000

51,67

555.000.000

555.000.000

100

0

0

0

500.000.000

81.391.200

16,28

1.500.000.0000

1.426.850.0000

95,12

974.000.000

970.344.060

99,62

5.950.000.000

112.960.700

1,90

2.981.870.000

2.839.564.600

95,23

4.000.000.000

112.960.700

2,82

2.981.870.000

2.839.564.600

95,23

Carter Kapal Untuk Angkutan Waisai-Manokwari

500.000.000

29.200.000

0

0

0

0

Carter LCT Waisai-Manokwari

700.000.000

45.045.000

0

0

0

0

Carter Kapal Untuk Diplomatik Tours

750.000.000

659.901.500

0

0

0

0

1.345.762.500

0

0

3.845.762.500

3.800.125.900

98,81

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Operasional Dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kapal-kapal Inspeksi Pengadaan SpeedBoat Pembangunan Gedung Kantor (lanjutan) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kominfo Pembentukan dan Pengembangan SDM Pelaut Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015/2016 Penyusunan AMDAL Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Tatrawil (revisi) Tahun 2015 Rakornis Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pembangunan Terminal Type B Kota Sorong (Tahap I)

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat

96,75

100

0

97,30


71

LAKIP 2015

Pembangunan Terminal Momiwaren Tahap II (Lanjutan)

1.345.762.500

0

0

1.345.762.500

1.345.762.500

100

0

0

0

2.500.000.000

2.454.363.400

98,17

15.990.360.000

8.940.694.309

51,57

3.500.000.000

3.329.616.000

Pembangunan Gedung Tower Bandara Kambuaya

2.000.000.000

1.590.381.509.

79.52

0

0

0

Pembangunan terminal Kokas Tahap III

6.500.000.000

15.620.900

0,24

0

0

0

Pembangunan Pelabuhan Kapal Dinas Perhubungan (Lanjutan)

324.000.000

324.000.000

100

3.500.000.000

3.329.616.000

Normalisasi dan Pengalihan alur sungai Bandara di Waisai (lanjutan)

4.666.360.000

4.666.360.000

100

0

0

0

Pembangunan Shelter Bus 10 Titik di Waisai

0

Rencana Induk Pengembangan Perkeretaapian di Papua Barat Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

9,13

95,13

2.500.000.000

2.344.331.900

93,77

0

0

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara

64.929.930.000

44.316.001.455

68,25

23.755.206.800

16.824.071.996

Penanganan Bandara Pengumpan Irai (Lanjutan)

630.930.000

630.930.000

100

0

0

0

13.500.000.000

13.062.057.855

96,76

0

0

0

300.000.000

284.536.200

94,85

0

0

0

6.500.000.000

3.893.218.100

96,76

3.500.000.000

0

0

0

0

0

2.373.606.800

2.373.606.800

2.000.000.000

1.853.573.000

92,68

0

0

0

22.000.000.000

21.061.241.800

95,73

0

0

0

800.000.000

676.005.900

84,50

0

0

0

1.762.000.000

1.731.951.900

98,29

0

0

0

1.087.000.000

1.066.354.300

98,10

0

0

0

850.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

2.381.600.000

2.281.989.500

95,82

10.000.000.000

33.185.500

0,33

10.000.000.000

6.988.013.882

69,88

5.500.000.000

22.946.900

0,42

5.500.000.000

5.180.461.814

94,19

2.926.646.000

2.716.752.900

92,83

5.100.000.000

4.904.250.000

96,98

1.840.000.000

1.670.093.900

90,77

0

0

0

987.860.000

950.101.000

96,18

0

0

0

98.786.000

96.558.000

97,74

0

0

0

Peningkatan Landasan Pacu Lapter Iray Anggi Tahap II Rehabilitasi & Pemeliharaan Terminal Bandara Inanwatan Peningkatan Perpanjangan Runway and Safety Area Bandara Torea (Tahap II/ III) Peningkatan Perpanjangan Runway and Safety Area Bandara Torea Tahap II (Lanjutan) Pembangunan Shoulder Bandara Torea Tahap II Pembangunan Pelapisan Landasan Pacu Hotmix Bandara Rendani Survey Investigation Basic Desain Lapter Yamor Kaimana Pembangunan Fasilitas Bandara Udara Marinda Raja Ampat Pemotongan Bukit sisi Selatan shoulder Runway 27 dan Pembuatan Talud Lapter Ayawasi Pengadaan Peralatan Push Back Tractor dan Towing Bar Bandara Rendani Pengadaan Peralatan Push Back & Towing Cart Bandara Rendani Pembuatan Normalisasi Sungai Bandara Marinda Waisai Tahap II Peningkatan Perpanjangan Runway adn Safety Area Bandara Torea (Box Culvert) Kabupaten Fak-fak Tahap III Program Peningkatan Sarana dan Fasilitas Keselamatan LLAJ Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Kota Sorong Pengadaan dan pemasangan Pagar Pengaman Jalan (guadrill) di Raja Ampat (DAK) Pengadaan dan pemasangan Pagar Pengaman Jalan (guadrill) di Raja Ampat (DAK)

70,82

100


72

LAKIP 2015

Perencanaan pembangunan Terminal Angkutan Umum Type B Bintuni

0

0

0

1.100.000.000

983.400.000

98,34

Pembangunan Terminal Angkutan Umum Type B Bintuni

0

0

0

4.100.000.000

3.920.850.000

95,63

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

0

0

0

1.363.109.000

1.307.083.700

95,89

Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat (DAK)

0

0

0

1.239.190.000

1.184.870.000

95,62

Pendamping DAK Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

0

0

0

123.919.000

122.213.700

98,62

0

0

0

1.300.000.000

1.297.500.000

99,81

0

0

0

1.300.000.000

1.297.500.000

99,81

0

0

0

3.338.250.000

2.995.697.200

89,74

0

0

0

800.000.000

786.700.000

98,34

Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadril)

0

0

0

1.000.000.000

987.841.600

98,78


0

0

0

300.000.000

299.052.300

99,68

Pemeliharaan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Komunikasi

0

0

0

500.000.000

207.478.100

41,50

Pengembangan Dan Pengelolaan Website Dishub

0

0

0

500.000.000

495.496.200

99,10

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kominfo

0

0

0

238.250.000

219.129.000

91,97

6.390.616.000

5.058.375.000

79,15

750.000.000

625.626.900

83,42

0

0

0

750.000.000

625.626.900

83,42

Pelatihan Pelatihan Tenaga Media Center Se-Provinsi Papua Barat

400.000.000

391.400.000

97,85

0

0

0

Monitoring dan Evaluasi Komunikasi Informatika

128.000.000

117.200.000

91,56

0

0

0

650.000.000

613.750.000

94,42

0

0

0

500.000.000

497.250.000

99,45

0

0

0

500.000.000

498.250.000

99,65

0

0

0

1.100.000.000

938.520.000

85,32

0

0

0

2.362.616.000

2.002.005.000

84,74

0

0

0

750.000.000

0

0

0

0

0

43.750.000.000

31.958.637.505

73,05

0

0

0

Study SID Pelabuhan Teluk Etna

1.000.000.000

902.626.500

90,26

0

0

0

Pembangunan Pelabuhan Yende Tahap V

13.500.000.000

8.172.858.500

60,54

0

0

0

Pembangunan Pelabuhan Kapal Cepat Klalin Tahap III

7.000.000.000

5.296.637.100

75,67

0

0

0

Pembangunan Pelabuhan Kofiau Tahap II

3.000.000.000

2.836.588.900

94,55

0

0

0

Program Pembangunan Sarana dan Prasrana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Pembuatan FS dan SID Pelabuhan Penyeberangan Kaimana Program Pembangunan Fasilitas Keselamatan Lalulintas Dan Angkutan Jalan Perencanaan kebutuhan Fasiitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Peningkatan Sarana Media Center

Pembangunan dan Penguatan Sarana Media Center di Kab. Raja Ampat Pembangunan dan Penguatan Sarana Media Center di Kab. Teluk Bintuni Pembangunan dan Penguatan Sarana Media Center di Kab. Teluk Wondama Peningkatan Sarana Media Center Provinsi Papua Barat Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Peningkatan Sarana Media Center Kabupaten Raja Ampat Program Peningkatan Sarana Prasarana Pelabuhan


73

LAKIP 2015

Pembangunan Tambatan Perahu Pulau Reni Tahap II

1.000.000.000

750.573.405

75,06

0

0

0

Pembangunan Tambatan Perahu DOM

2.000.000.000

1.869.006.000

93,45

0

0

0

5.000.000.000

4.832.274.000

96,47

0

0

0

2.419.480.400

96,78

0

0

0

Pembangunan Lapangan Kontainer Pelabuhan Manokwari Lanjutan Pembangunan Dermaga Penghubung Port Waisai Marina Pariwisata

2.500.000.000

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Infromatika Provinsi

Papua Barat Tahun pada tahun anggaran 2015 menerima alokasi dana Belanja Langsung sebesar

Rp. 82.409.312.400,- dengan

realisasinya adalah Rp 63.098.709.702,- ( 76,57 %) . C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

serta untuk mencapai

pemerintahan yang baik (good governance), peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Papua

Barat masih menemui beberapa permasalahan diantaranya adalah : a. Kualitas SDM belum optimal dalam melaksanakan program dan kegiatan b. Belum optimalnya pengawasan internal dalam sinkronisasi pelaksanaan program dan anggaran. b. Belum sinkronnya antara jadwal dengan pelaksanaan kegiatan. c. Masih adanya kendala antara pelaksanaan kegiatan dengan proses keuangan.


74

LAKIP 2015

2. Solusi. Dari beberapa permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu : a. Pembentukan SDM melalui kegiatan dan Bimtek Teknis b. Lebih

mengoptimalkan

pengawasan

intern

dalam

pelaksanaan program dan kegiatan. c. Lebih mantaati jadwal yang telah dibuat oleh masing-masing bidang agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun. d. Meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi pada program dan kegiatan yang sedang, akan dan belum berjalan.


75

LAKIP 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan

Informatika

berkaitan

dengan

penyelenggaraan

pemerintahan pada tahun 2015 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. A.

KESIMPULAN. Dari

hasil

evaluasi

kinerja

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat

dapat

disimpulkan bahwa sasaran – sasaran pada tiap – tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan Baik. 

Berdasarkan

uraian

capaian

kinerja

sasaran

yang

merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika , dapat dijelaskan sebagai berikut :  Untuk sasaran 1dengan 4 indikator dimana 4 termasuk dalam kategori Baik dan terdapat 1 indikator dalam kategori Kurang, hal tersebut dikarenakan pihak ketiga yang ditunjuk (Aspap) tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga tidak terserapnya dana secara maksimal.  Untuk sasaran 2 dengan 6 indikator dimana 4 indikator masuk dalam kategori Baik dan 2 indikator kategori Kurang, hal DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA BARAT

76

LAKIP 2015

tersebut dikarenakan secara teknis tidak dapat dilaksanakan sehinggga persen capaiannya adalah 0%.  Untuk sasaran 3 dengan 8 indikator, 2 dalam kategori Kurang dikarenakan kegiatan telah selesai dalam tahun anggaran sebelumnya (Pelabuhan Yende) dan belum terselesainya paket kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran. 1 indikator dalam kategori Cukup.  Sasaran 4 dengan 9 indikator dimana 1 dalam kategori Kurang disebabkan karena gagal lelang dan 8 indikator dalam kategori Baik.  Sasaran 5 dengan 4 indikator termasuk dalam kategori Baik B.

SARAN Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

ini

diharapkan

dapat

menjadi

acuan

pelaksanaan

pemerintahan yang baik, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan

Laporan

Akuntabilitas

Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 yang

Kinerja

Instansi

telah ditetapkan dapat

diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi

Papua

Barat

Tahun

2015

yang

konsisten

dan

berkomitmen. Demikian

LAKIP

Tahun

2015

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat ini dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan penilaian kinerja lebih lanjut.


77

LAKIP 2015


78

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Recommend Documents