Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah PETA 5.14 RENCANA KAWASAN HUTAN RAKYAT

t

RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031

V- 39

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah 5.2.2. Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan pertanian di Wilayah Kabupaten Bondowoso meliputi kawasan peruntukan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan hortikultura. 1.

Berdasarkan Kebijakan Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) diarahkan bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kawasan andalan dalam pengembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan, dimana kriteria peruntukan kawasan pertanian meliputi: 

Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;



Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;



Mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau



Dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

Di Jawa Timur, kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan: sawah; tegalan (tanah ladang); kebun campur; perkebunan; pengembangan peternakan; perikanan; serta kawasan lainnya. 2.

Kondisi Eksisting Lahan pertanian di Kabupaten Bondowoso meliputi persawahan dan tegalan (perladangan). Perbedaan mendasar dari keduanya adalah persawahan sepanjang tahun dapat ditanami padi karena adanya cukup air, baik dari irigasi teknis maupun irigasi sederhana. Sedangkan pertanian tanaman kering biasanya beragam, saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami jagung, tembakau atau palawija, misal: kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Pertanian lahan kering dalam rencana land use termasuk jenis tegalan, kebun campur, dan lahan pertanian yang tidak mendapat layanan irigasi.

3.

Rencana Rencana pola ruang untuk persawahan dan pertanian lahan kering ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung lahan dan rencana pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Bondowoso. Sebagai upaya pengembangan lahan sawah untuk ketahanan pangan dan penambahan luasan kawasan lindung, maka secara umum luasan lahan kering akan dikurangi, dengan mengalihfugsikan lahan kering menjadi sawah irigasi teknis dan kawasan perkebunan atau hutan rakyat.

Pertanian di Kabupaten Bondowoso diarahkan pada pengembangan pertanian perkotaan dan pedesaan. Adapun kebijaksanaan penataan ruang untuk kawasan pertanian ini meliputi : 1. Kawasan Pertanian Pedesaan a. Pengoptimalan area pertanian yang ada melalui usaha intensifikasi lahan; b. Perluasan area pertanian dengan merubah penggunaan lahan non produktif dan memperhatikan pola penggunaan lahan optimal; c. Areal pertanian berkelanjutan dan tidak bisa dialihfungsikan menjadi penggunaan kegaiatan lain yaitu: sawah irigasi teknis dan daerah konservasi sungai; d. Meningkatkan kualitas produksi melalui modernisasi teknologi pertanian; dan t


V- 40

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah e. Memperbaiki saluran irigasi. 2. Kawasan Pertanian Perkotaan a. Lahan pertanian di kawasan perkotaan merupakan lahan cadangan untuk pengembangan fungsi-fungsi perkotaan yang akan berkembang di masa mendatang dan belum diprediksi, seperti permukiman, industri, fasilitas umum seperti perkantoran dan kawasan olahraga dan rekreasi. b. Pengoptimalan lahan pertanian di perkotaan dilakukan melalui kegiatan intensifikasi lahan; dan c. Pengalihfungsian lahan pertanian di perkotaan dilakukan dengan mempertimbangkan penyediaan ruang terbuka hijau dalam rangka menjamin keseimbangan lingkungan. Arahan pengelolaan kawasan pertanian antara lain pengembangan sawah irigasi teknis dengan pengembangan sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi, tidak mengalihfungsikan lahan sawah irigasi teknis dalam upaya mempertahankan luasan sawah, dan meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan. 5.2.2.1. Peruntukan Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah) 1.

Berdasarkan Kebijakan Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2006 arahan pengelolaan kawasan pertanian meliputi :  Area lahan beririgasi teknis harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain. Ketentuan perubahan kawasan pertanian`sawah menjadi non pertanian adalah sebagai berikut: 

Jika areal tersebut terpaksa harus berubah fungsi maka disediakan lahan areal baru yang menggantikannya dengan luasan minimal sama pada wilayah pengaliran air yang sama.



Pada daerah perkotaan, ketentuan perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi non pertanian maksimal 10%, dan diikuti dengan penggantian dengan luasan minimal sama pada wilayah pengaliran air yang sama.



Pada daerah perdesaan, ketentuan perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi non pertanian maksimal 25%, dan diikuti oleh dengan penggantian dengan luasan minimal sama pada wilayah pengaliran air yang sama.

 Pengembangan sawah irigasi teknis atau pencetakan sawah baru dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi dan pengembangan waduk/embung.  Pemanfaatan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan cooperative farming dan hortikultura dengan mengembangkan kawasan good agriculture practices.

t


V- 41

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah 2.

3.

Kondisi Eksisting 

Kawasan pertanian lahan sawah tersebar diseluruh kecamatan kecuali Kecamatan Sempol. Dengan semakin tingginya perubahan fungsi tanah pertanian menjadi kawasan terbangun, maka untuk mempertahankan kawasan pertanian khususnya sawah beririgasi teknis dan lahan pertanian pangan (sawah berkelanjutan) ini perlu ditingkatkan dengan cara teknik Intensifikasi. Untuk menunjang peningkatan dari nilai manfaat melalui peningkatan pelayanan irigasi dari setengah teknis menjadi teknis dan sederhana menjadi setengah teknis.



Lahan sawah irigasi banyak dijumpai di beberapa kecamatan, antara lain: Kecamatan Maesan, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Tamanan, Kecamatan Jambesari DS, Kecamatan Pujer, Kecamatan Tlogosari, Kecamatan Sukosari, Kecamatan Sumberwringin, Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Tapen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tenggarang, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Curahdami, Kecamatan Binakal, Kecamatan Pakem, Kecamatan Wrigin, Kecamatan Tegalampel, Kecamatan Klabang, Kecamatan Prajekan, dan Kecamatan Cermee.

Rencana a. Rencana Yang Diusulkan Upaya mempertahankan luasan kawasan pertanian di Kabupaten Bondowoso juga dapat dilakukan dengan cara :   

Pengembangan prasarana pengairan; Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur; serta Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain.

b. Adapun arahan pengelolaan sawah di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:  Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya. 



  

t

Perubahan fungsi sawah ini hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 % dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama. Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama dengan besaran perubahan maksimum 20 % dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama; Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih fungsi. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis; serta Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan


V- 42

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah kawasan cooperative farming dengan mengembangkan kawasan good agriculture practices; 

Perubahan sawah irigasi teknik menjadi kegiatan budidaya terbangun pada jaringan jalan kolektor dan lokal yang memliki perkembangan sangat tinggi maka peralihan fungsi dibatasi maksimal adalah 100 meter dari as jalan.

c. Rencana penambahan luas lahan sawah di Kabupaten Bondowoso secara keseluruhan diupayakan meningkat secara signifikan menjadi 34.118,00 Ha pada tahun 2031, dengan konsekuensi peningkatan jaringan irigasi semi teknis atau sederhana manjadi irigasi teknis. Dimana berdasarkan kebijakan dan arahan pengelolaan rencana penetapan lahan sawah berada di seluruh wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Sempol hal ini sesuai dengan kondisi eksisting yang ada. d. Untuk memberikan ketegasan sawah irigasi teknis yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi non pertanian, diperlukan penyusunan dan penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB), yang untuk perkiraan indikatif lahan sawah yang menjadi LPPB direncanakan kurang lebih seluas 47.293,1 Ha yang didalamnya terdapat lahan basah seluas 29.937,6 Ha, yang diperhitungkan 90% dari luas sawah eksisting tahun 2010 (33.264 ha). 5.2.2.2. Peruntukan Kawasan Pertanian Lahan Kering 1.

Berdasarkan Kebijakan Dalam PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Perda No 2 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur tidak memuat tentang kebijakan mengenai tegalan (tanah ladang) di Kabupaten Bondowoso.

2.

t

Kondisi Eksisting a.

Kondisi pertanian lahan kering di Kabupaten Bondowoso tersebar pada setiap kecamatan yang menyatu dengan permukiman penduduk. Jenis komoditi perkebunan yang ada adalah tanaman ketela, jagung akan tetapi lahan-lahan perkebunan tersebut lokasinya masih bercampur dengan lahan-lahan pertanian dan permukiman penduduk. Berdasarkan kondisi eksisting kawasan tanaman lahan kering/tegalan ditetapkan hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bondowoso, khususnya di Kecamatan Botolinggo, Cermee, Sempol, Tlogosari, Wringin, Pakem, Grujugan, Maesan, Jambesari Darus Sholah, Taman Krocok, Tegalampel dan Klabang.

b.

Kawasan perkebunan hortikultura sangat sesuai bagi pengembangan ekonomi perdesaan khususnya menunjang sektor kehutanan dan perkebunan. Kebun hortikultura dikembangkan pada lokasi-lokasi yang secara embrional telah dibudidayakan oleh masyarakat yaitu Durian di Kecamatan Tlogosari, Pujer, Maesan, Binakal dan Pakem. Alpokat di Kecamatan Sumber Wringin, Sempol, Sukosari, Tegalampel dan Taman Krocok. Mangga di Kecamatan Tapen, Klabang, Prajekan dan Cermee. Kelapa, Rambutan dan Buah Naga dapat dikembangkan di semua kecamatan di Kabupaten Bondowoso.


V- 43

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah 3.

Rencana Berdasarkan kondisi eksisting, rencana penetapan kawasan pertahanan lahan kering di Kabupaten Bondowoso yaitu hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bondowoso, khususnya di Kecamatan Binakal, Botolinggo, Cermee, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Sempol, Sukosari, Sumber Wringin, Taman Krocok, Tamanan, Tapen, Tenggarang, Tegalampel, Tlogosari, Wonosari dan Wringin, sehingga luas tegalan atau lahan kering menjadi 17.355,50 Ha. Adapun arahan pengelolaan lahan kering antara lain sbb : a. pengelolaan tegalan dan kebun hortikultura dengan memperhatikan daya dukung lahan untuk menghindari terciptanya lahan kritis; b. meningkatkan produktifitas lahan tegalan dengan mengkonversi sebagian lahan tegalan menjadi sawah dan hutan produksi; dan c. mengembangkan tegalan pada ketinggian dan kelerengan tertentu sebagai hutan produksi dan kawasan lindung.

5.2.2.3. Pengembangan Kawasan Agropolitan 1.

Berdasarkan Kebijakan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso merupakan bagian dari Kawasan pengembangan sistem Agropolitan Regional Ijen, yang didukung oleh Surabaya sebagai outlet utama melalui Pasar agro dan infrastruktur Pelabuhan Tanjung Perak, dengan pusat koleksi dan distribusi regional di Kabupaten Jember, serta secara langsung pada pasar regional kabupaten sekitar. Agropolitan merupakan upaya pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah, Permentan No. 15 Tahun 2001)

2.

Kondisi Eksisting Guna mendukung Sistem Agropolitan Regional Ijen, Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2009 telah menetapkan kawasan agropolitan kabupaten, yang meliputi kawasan disekitar Ijen – Raung di Kecamatan Sumberwringin, Sukosari, Sempol dan Tlogosari. Komoditas utama kawasan agropolitan Bondowoso adalah kopi rakyat, durian, alpukat, strawbery dan makadamia.

3.

Rencana a. Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bondowoso bertujuan untuk:

t



Mengembangkan usaha masyarakat di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, serta pariwisata yang terpadu dan berwawasan lingkungan, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas lokal Kabupaten Bondowoso;



Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal kawasan agropolitan dan masyarakat Kabupaten Bondowoso pada umumnya; dan


V- 44

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah 

Meningkatkan pendapatan asli daerah dan re-positioning pemasaran komoditas unggulan Kabupataen Bondowoso di pasar regional, nasional maupun global.

b. Rencana pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bondowoso meliputi Kecamatan Sempol, Sukosari, Sumberwringin dan Tlogosari, dengan luas kawasan 47.923,37 Ha dan ditetapkan pusat agropolitan atau Kawasan Sentra Agropolitan (KSA) atau Sub Terminal Agribisnis (STA) berada di Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin. c. Arahan Pengelolaan Kawasan : 

Penyusunan rencana pengembangan dan penetapan Kawasan Agropolitan Kabupaten sebagai salah satu sasaran pengembangan Agropolitan Jawa Timur dan Nasional



Penetapan komoditas unggulan dan komoditas pendukung kawasan Agropolitan diantara Kopi, Strawbery, Macadamia, Alpukat, Durian, Ikan Air Tawar, Tanaman Sayur dan Bunga;



Mengembangkan usaha agribisnis masyarakat berbasis perkebunan, dengan tetap mempertahankan usaha pertanian lainnya (sawah dan tegalan), termasuk peternakan dan perikanan;



Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Agropolitan, khususnya prasarana jalan dan jembatan, serta sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Mengingat pengembangan Kawasan Agropolitan memerlukan dukungan sektor-sektor lain dan keterpaduan pelaksanaan program, dan mengingat peran penting kawasan agropolitan dalam mendorong perekonomian daerah, maka Kawasan Agropolitan juga ditetapkan sebagai kawasan strategis daerah, yang uraian rencana pengembangannya akan disajikan khusus di Bab VI.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka rencana pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Bondowoso dapat dilihat pada Peta 5.15.

t


V- 45

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah PETA 5.15 RENCANA KAWASAN PERTANIAN - Sawah - Lahan Kering - Dilenasi Agropolitan

t


V- 46

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah 5.2.2.4. Kawasan Peternakan 1.

Berdasarkan Kebijakan Usaha peternakan tidak dapat dipisahkan dari usaha pertanian atau kehidupan petani secara umum. Selain sebagai bentuk diversifikasi usaha pertanian, usaha peternakan dapat dikembangkan secara tersendiri dalam skala besar. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai salah satu sentra peternakan untuk jenis ternak besar di Jawa Timur.

2.

Kondisi eksisting a. Karakteristik wilayah Kabupaten Bondowoso yang merupakan pegunungan, beriklim mikro yang sejuk, terdapat padang rumput (savana) dan kultur masyarakat yang senang memelihara ternak dan unggas, sangat sesuai untuk pengembangan usaha peternakan. Kawasan peternakan di Kabupaten Bondowoso meliputi ternak besar, ternak kecil dan unggas dengan jenis skala usaha sbb : 

Peternakan skala besar dapat dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bondowoso dengan memenuhi ketentuan teknis lokasi, perijinan dan kelengkapan pengolahan limbah.



Peternakan skala kecil (skala rumah tangga) dapat dikembangkan pada kawasan permukiman dengan memenuhi ketentuan standard teknis pengelolaan yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesehatan lingkungan, kebiasaan masyarakat setempat serta perijinan.

b. Pengembangan peternakan (termasuk perunggasan) menjadi salah satu strategi mendorong perekonomian wilayah. Sektor peternakan juga menjadi salah satu andalan, karena hampir setiap kecamatan memiliki komoditi ternak unggulan. Peternakan yang telah dikembangkan oleh masyarakat baik secara perorangan maupun kolektif merupakan embrio penentuan kawasan peternakan. TABEL 5.3 POTENSI USAHA PETERNAKAN DI KABUPATEN BONDOWOSO NO

t

KECAMATAN

1

MAESAN

2

GRUJUGAN

3

TAMANAN

4

JAMBESARI DARUS SHOLAH

5

PUJER

6

TLOGOSARI

7

SUKOSARI

8

SUMBER WRINGIN

9

SEMPOL


KOMODITI PETERNAKAN Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelur, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok, Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok.

V- 47

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah NO

KECAMATAN

10

TAPEN

11

WONOSARI

12

TENGGARANG

13

BONDOWOSO

14

CURAHDAMI

15

BINAKAL

16

PAKEM

17

WRINGIN

18

TEGALAMPEL

19

TAMAN KROCOK

20

KLABANG

21

SEMPOL

22

PRAJEKAN

23

CERMEE

KOMODITI PETERNAKAN Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam petelor, ayam broiler, itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, A yam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok. Kuda, Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Petelor, Ayam Broiler, Itik, Menthok.

Sumber: Analisis Perencanaan, 2010 (Catatan : berlaku juga untuk ternak/unggas sejenisnya)

3.

Rencana 1. Rencana penetapan kawasan peternakan di Kabupaten Bondowoso dialokasikan seluas 158,00 Ha, terdiri : 

Kawasan Peternakan skala besar meliputi : Kecamatan Binakal, Botolinggo, Cermee, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Sempol, Sukosari, Sumber Wringin, Taman Krocok, Tamanan, Tapen, Tenggarang, Tegalampel, Tlogosari, Wonosari dan Wringin.



Kawasan peternakan skala kecil meliputi seluruh wilayah kecamatan

2. Arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan peternakan, antara lain sebagai berikut :

t



Pengembangan kawasan peternakan diarahkan pada pengembangan komoditas ternak dan unggas unggulan yang secara embrional telah ada atau pun spesies baru yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.



Mengembangkan kawasan peternakan dengan mempertimbangkan keterkaitan pusat distribusi pakan ternak dan kondisi bentang alam (pengembangan padang penggembalaan).



Kawasan budidaya ternak yang berpotensi untuk dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya, diarahkan terpisah secara tegas dari permukiman padat penduduk, dan harus sesuai dengan ketentuan teknis


V- 48

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah kawasan usaha peternakan serta kesehatan lingkungan (khususnya usaha unggas, walet, dsb). 

Peningkatan nilai ekonomi usaha peternakan dengan mengembangkan teknologi budidaya ternak, pengembangan usaha pengolahan hasil ternak (pengolahan daging, susu, kulit), dan sebagainya.



Pengembangan komoditas ternak unggulan melalui pemberdayaan kelompok tani dan kelompok usaha sebagai bentuk usaha agrobisnis peternakan, memiliki prospek yang baik. Untuk itu diperlukan kajian potensi pasar, dan dukungan ketersediaan teknologi, serta dukungan dan jaringan kelembagaan.

3. Sebaran kawasan yang layak untuk pengembangan peternakan disajikan pada Peta 5.16.

t


V- 49

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah PETA 5.16 RENCANA KAWASAN PETERNAKAN

t


V- 50

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah 5.2.3 Kawasan Peruntukan Perkebunan 1.

2.

Berdasarkan Kebijakan a.

Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN ditetapkan bahwa perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Bondowoso.

b.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai salah satu kawasan pengembangan perkebunan, dengan arahan untuk budidaya perkebunan tanaman tahunan dan semusim, dengan konsep Permukiman Perkebunan (Kimbun) Ijen-Argopuro-Raung yang meliputi Kabupaten Bondowoso, Jember, Banyuwangi, dan Situbondo. Komoditi unggulan yang dikembangkan antara lain kopi, tembakau dan tebu.

Kondisi Eksisting Karakteristik wilayah pegunungan sangat potensial untuk pengembangan usaha perkebunan di Kabupaten Bondowoso. Kegiatan perkebunan sudah sejak masa kolonial dikembangkan di Kabupaten Bondowoso dengan komoditas yang sangat dikenal yaitu tembakau, tebu dan kopi. Kawasan perkebunan besar tersebar di Kecamatan Sempol, Botolinggo, dan Sumber Wringin. Di samping perkebunan besar, juga terdapat perkebunan rakyat yang luasannya relatif lebih kecil namun tersebar di hamper semua kecamatan.

3.

Rencana Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Bondowoso pada umumnya diarahkan pada pemanfaatan lahan kering pada ketinggian diatas 500 m. Namun juga dapat dikembangkan di kawasan yang lebih rendah terintegrasi dengan lahan budidaya pertanian. Luas kawasan dengan peruntukan perkebunan direncanakan 17.520,99 Ha. Kawasan perkebunan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkebunan tanaman semusim dan perkebunan tanaman tahunan. a. Perkebunan Tanaman Semusim Perkebunan tanaman semusim yang dikembangkan di Kabupaten Bondowoso diantaranya untuk komoditas unggulan seperti tembakau virginia, tembakau kasturi, tembakau burley, tembakau besuki na oogst, tebu, kubis, jahe, kunyit, laos dan sayuran lainnya. Komoditas tersebut dapat dikembangkan di beberapa kecamatan sentra produksi seperti Kecamatan Tlogosari, Tenggarang, Wonosari dan Tapen. Budidaya perkebunan tanaman semusim harus memperhatikan kondisi tanah, iklim mikro, cuaca dan curah hujan sesuai dengan jenis komoditasnya. Pengembangan perkebunan tanaman semusim tidak boleh merambah hingga kawasan lindung. b. Perkebunan Tanaman Tahunan Perkebunan tanaman tahunan diarahkan untuk tanaman keras dengan perakaran kuat. Lokasi yang sesuai perkebunan tanaman tahunan ini umumnya berada di kawasan-kawasan yang berbatasan dengan kawasan lindung, sehingga memiliki fungsi tambahan sebagai kawasan penyangga kawasan lindung.

t


V- 51

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah Komoditas perkebunan yang potensial antara lain adalah kopi arabika, kopi robusta, kelapa, pinang, kapuk randu, jambu mente, cengkeh, dan asam jawa. Pendekatan spasial sektor pertanian dan perkebunan dilakukan dengan penetapan Kawasan Pengembangan Utama Komoditi (KAPUK), yang dikembangkan pada kawasankawasan sebagai berikut: 

Perkebunan Kopi dan Kakao dibudidayakan di Kecamatan Botolinggo, Binakal, Curahdami, Cermee, Grujugan, Klabang, Pujer, Pakem, Sempol, Sukosari, Sumberwringin, Tegalampel, Tamanan, Wringin, Tlogosari dan Maesan.



Perkebunan Jarak dibudidayakan di Kecamatan Cermee, Prajekan, Klabang, Wringin, Pakem, Binakal, Tegalampel, Taman Krocok dan Sempol.



Perkebunan Tebu dibudidayakan di Kecamatan Binakal, Bondowoso, Cermee, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Sukosari, Sumberwringin, Tlogosari, Tamanan, Taman Krocok, Tenggarang, Tegalampel, Tapen, Wonosari dan Wringin.



Perkebunan Tembakau dibudidayakan di Kecamatan Bondowoso, Binakal, Curahdami, Cermee, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Pakem, Pujer, Prajekan, Sukosari, Sumberwringn, Tamanan, Tenggarang, Tegalampel, Tapen, Tlogosari, Tamankrocok, Wringin, Maesan dan Wonosari.



Perkebunan cengkeh dibudidayakan di Kecamatan Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Pakem, Pujer, Sumberwringin, Sukosari, Tlogosari dan Maesan.



Perkebunan kelapa dibudidayakan di Kecamatan Bondowoso, Binakal, Curahdami, Cermee, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Pakem, Pujer, Prajekan, Sukosari, Sumberwringn, Tamanan, Tenggarang, Tegalampel, Tapen, Tlogosari, Tamankrocok, Wringin, Maesan dan Wonosari.

Arahan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perkebunan adalah : 1)

Pengembangan usaha perkebunan diarahkan pada kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat teknis budidaya perkebunan, yaitu lahan kering dan di luar area rawan banjir serta longsor.

2)

Pemilihan komoditas perkebunan mempertimbangkan kesesuaian jenis tanah, konservasi tanah dan air, juga aspek sosial ekonomi masyarakat.

3)

Pengembangan perkebunan dilakukan melalui pola investasi besar (perusahaan) maupun dengan pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam komunitas masyarakat perkebunan melalui konsep pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) Ijen-Raung-Argopuro.

4)

Peningkatan prasarana dan sarana pendukung usaha perkebunan, baik infrastruktur penunjang aksesibilitas kawasan maupun pendukung produksi.

5)

Mengembangkan konsep plasma atau Corporate Community Relationship, antara pengusaha perkebunan dan masyarakat sekitar, untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil perkebunan rakyat.

6)

Pengembangan perkebunan secara intensif pada kawasan lahan kritis.

Sebaran kawasan potensi pengembangan perkebunan disajikan pada Peta 5.17.

t


V- 52

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah TABEL 5.4 ARAHAN PENGEMBANGAN KOMODITI PERKEBUNAN KABUPATEN BONDOWOSO NO

KECAMATAN

1

MAESAN

2

GRUJUGAN

3

TAMANAN

4

JAMBESARI DARUS SHOLAH

5

PUJER

6

TLOGOSARI

7

SUKOSARI

8

SUMBERWRINGIN

9

SEMPOL

10

TAPEN

11

WONOSARI

12

TENGGARANG

13

BONDOWOSO

14

CURAHDAMI

15

BINAKAL

16

PAKEM

17

WRINGIN

18

TEGALAMPEL

19

TAMAN KROCOK

20

KLABANG

21

BOTOLINGGO

22

PRAJEKAN

23

CERMEE

KOMODITI PERKEBUNAN Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Jambu Mete, Kopi Arabika Rakyat, Kopi Robusta Rakyat, Kopi Robusta Perhutani, Kopi Arabika Perhutani, Cengkeh, Durian Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tembakau Burley, Tebu, Kunyit, Jahe, Laos, Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Jambu Mete, Kopi Robusta Rakyat, Cengkeh, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tebu, Jahe. Kepala, Pinang, Kapuk Randu, Kopi Robusta Rakyat, Cengkeh, Tembakau Virginia, Kasturi, Rajangan, Burley, Tembakau Besuki Na Oogst, Tebu, Jahe, Kepala, Pinang, Kapuk Randu, Kopi Robusta Rakyat, Cengkeh, Tembakau Virginia, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tembakau Burley, Tembakau Besuki Na Oogst, Tebu, Jahe, Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Kopi Robusta Rakyat, Tembakau Virginia, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tembakau Burley, Tebu, Kunyit, Jahe, Durian. Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Jambu Mete, Kopi Robusta Rakyat/Perhutani, Cengkeh, Asam Jawa, Durian, Alpukat Tembakau Virginia, Kasturi, Tembakau Rajangan, Tembakau Burley, Tebu, Jahe, Laos, Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Jambu Mete, Cengkeh, Alpukat Tembakau Virginia, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tebu, Jahe, Laos, Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Kopi Arabika Rakyat, Kopi Robusta Rakyat/Perhutani, Tembakau Rajangan, Tebu, Laos, Apukat Kopi Arabika PTPN, Kopi Robusta PTPN, Alpukat, Makadamia Kubis, Paprika, Bunga-Bungaan, Strawberry Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tembakau Burley, Asam Jawa, Tebu, Jahe, Mangga Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Tembakau Virginia, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tembakau Burley, Asam Jawa, Tebu, Jahe, Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Tembakau Virginia, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tembakau Burley, Tebu, Kelapa, Jambu Mete, Tembakau Virginia, Asam Jawa, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tembakau Burley, Tebu, Kelapa, Pinang,Kapuk Randu, Jambu Mete, Kopi Robusta Rakyat, Cengkeh, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tembakau Burley, Asam Jawa, Kunyit, Jahe, Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Jarak, Kopi Arabika Rakyat, Kopi Robusta Rakyat, Tembakau Rajangan, Kunyit, Kencur, Jahe, Laos, Durian Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Jambu Mete, Kopi Arabika Rakyat, Kopi Robusta Rakyat, Tembakau Rajangan, Kunyit, Kencur, Jahe, Laos, Durian Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Jambu Mete, Kopi Robusta Rakyat, Tembakau Rajangan, Kunyit, Kencur, Jahe, Laos Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Jambu Mete, Tembakau Virginia, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tebu, Kunyit, Kencur, Jahe, Laos. Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Jambu Mete, Tembakau Virginia, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tebu, Kunyit, Kencur, Jahe, Laos. Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Kopi Robusta Rakyat, Kopi Robusta Prehutani, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tebu, Kencur, Jahe, Mangga Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Kopi Robusta Rakyat, Kopi Robusta Perhutani, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tebu, Kencur, Jahe, Mangga Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Jambu Mete, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Tebu, Kunyit, Jahe, Mangga Kelapa, Pinang, Kapuk Randu, Kopi Robusta Rakyat, Tembakau Kasturi, Tembakau Rajangan, Asam Jawa, Tebu, Kunyit, Mangga

Sumber: Analisis Perencanaan, 2010

t


V- 53

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah PETA 5.17 RENCANA KAWASAN PERKEBUNAN

t


V- 54

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah 5.2.4 1.

Kawasan Peruntukan Perikanan

Berdasarkan Kebijakan Perikanan merupakan bentuk diversifikasi usaha pertanian, yang sangat sesuai bagi wilayah yang sumber daya airnya tersedia melimpah. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kawasan yang direkomendasikan sebagai lokasi pengembangan perikanan, yaitu perikanan darat atau perikanan air tawar.

2.

Kondisi Eksisting Budidaya perikanan air tawar merupakan salah satu kegiatan pengelolaan sumber daya hayati yang cukup menonjol dan berkembang cukup baik di wilayah Kabupaten Bondowoso. Bentuk budidaya perikanan meliputi pengembangan kolam ikan, pemanfaatan perairan umum (waduk dan sungai), serta mina tani atau diversiifikasi lahan sawah untuk tanaman pangan dan perikanan. Persebaran lokasi budidaya perikanan pada umumnya di sisi selatan dan timur wilayah kabupaten, yaitu kawasan yang melimpah sumber air.

3.

Rencana Pada dasarnya rencana pengembangan kawasan perikanan dititik beratkan pada budidaya perikanan air tawar dengan memanfaatkan/mengembangkan embrional yang telah ada. Pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut perlu digali secara optimal dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian sumberdaya alam. Jenis kegiatan perikanan meliputi kegiatan mulai pembenihan hingga pasca panennya beserta penyediaan fasilitas penunjangnya. Kawasan pengembangan perikanan air tawar direncanakan seluas 48,00 ha yang dikembangkan lebih intensif di Kecamatan Binakal, Cermee, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pujer, Prajekan, Sukosari, Sumberwringin, Tamanan, Tapen, Tenggarang, Tlogosari dan Wonosari. Sebaran kawasan potensial perikanan air tawar disajikan pada Peta 5.18. Adapun arahan pengelolaan kawasan perikanan di Kabupaten Bondowoso meliputi:  Pengembangan budidaya perikanan air tawar dengan memanfaatkan potensi ketersediaan air dalam bentuk kolam atau tambak maupun sistem tangkap (sungai, rawa dan waduk);  Peningkatan produksi dengan peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan dengan mengarahkan pada sistem mina tani dan pembuatan kolam.  Pengembangan sistem budidaya perikanan di perairan umum (rumpon, karamba, dan penebaran benih) dilakukan dengan lokasi yang selektif yang tidak mengganggu fungsi sungai, waduk atau saluran.  Menjaga kelestarian budidaya perikanan dengan mengurangi pencemaran air, mempertahankan habitat alami ikan, penyediaan bibit unggul, peningkatan produksi perikanan, pengawasan pengendalian hama penyakit, serta pengaturan ketersediaan air.

t


V- 55

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah PETA 5.18 RENCANA KAWASAN PERIKANAN

t


V- 56


Kawasan Peruntukan Pertambangan

Berdasarkan Kebijakan Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur dinyatakan bahwa berdasarkan sebaran bahan galian tambang di Jawa Timur, kedudukan Kabupaten Bondowoso termasuk dalam zona tengah yaitu zona yang didominasi oleh kelompok mineral agregat dan kelompok alumino silikat serta mineral lempung. Sedangan berdasarkan zona pengelompokan sumberdaya mineralnya, Kabupaten Bondowoso termasuk dalam kawasan penghasil bahan tambang batuan.

2.

Kondisi Eksisting Kegiatan pertambangan di Kabupaten Bondowoso belum dikembangkan secara optimal. Berbagai studi indikasi menyatakan bahwa Kabupaten Bondowoso cukup potensial bagi pengembangan usaha pertambangan. Beberapa hasil pertambangan yang sudah dieksploitasi adalah tambang pasir, batu tras, batu belah, batu piring dan batu poles. Sedangkan sumber daya pertambangan yang diperkirakan besar depositnya antara lain : gipsum sintetis, kalsit dan minyak dan gas bumi. Potensi pemanfaatan panas bumi (geotermal) terdapat di kawasan Kawah Ijen dan Pegunungan Hyang.

3.

Rencana a. Pengembangan kegiatan usaha pertambangan diarahkan pada semua lokasi potensial di Kabupaten Bondowoso dengan luas direncanakan 58,50 Ha sebagaimana lokasi potensi deposit pertambangan pada Tabel 5.5. TABEL 5.5 RENCANA KAWASAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BONDOWOSO NO.

BAHAN TAMBANG

LOKASI KECAMATAN/ DESA

POTENSI 3 (M )

1

Pasir

Klabang (Pandak)

2.500.000

2

Pasir

Sempol (Jampit)

1.500.000

3

Batu Belah

Tlogosari (Pakisan)

165.000.000

Lokasi penggalian dan pengolahan Lokasi penggalian dengan Pemanfaatan terbatas untuk kebutuhan lokal Sempol Lokasi pengambilan dan pengolahan,

4

Batu Belah

15.750.000

Lokasi pengambilan dan pengolahan

5

Batu Belah

2.625.000


6

Batu Hias/Poles

Binakal (Jeruk Sok Sok) Wringin (Banyupitih, Sumbercanting) Prajekan (Gunung Bagor)

56.250.000


7

Batu Hias/Poles

Wringin

Belum dikaji


8

Batu Hias/Poles

Pakem

Belum dikaji


9

Batu Tras

Wringin (Banyuputih)

4.000.000


10

Batu Tras

Klabang (Leprak)

71.250.000


11

Batu Tras

Cermee (Solor, Jirek)

77.100.000


12

Batu Gamping

Prajekan (Walidono)

6.250.000


13

Kalsit

Klabang (Pandak)

200.000


14

Gipsum

38.000.000


15

Minyak & Gas

Belum dikaji


16

Geotermal

Sempol (Kalianyar) Wringin, Tegalampel, Tamankrocok, Klabang, Prajekan Kawasan Ijen, Peg. Hyang

-


ARAHAN PENGEMBANGAN


t


V- 57

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah b. Penetapan Kawasan Pertambangan di beberapa wilayah kecamatan antara lain : 1)

Pertambangan mineral, meliputi: a) Pertambangan Pasir di Kecamatan Klabang dan Sempol; b) Pertambangan Batu Kali di Kecamatan Binakal; c) Pertambangan Batu Belah di Kecamatan Tlogosari, Binakal dan Wringin; d) Pertambangan Batu Hias atau Poles di Kecamatan Grujugan, Prajekan, Maesan, Wringin dan Pakem; e) Pertambangan Batu Tras di Kecamatan Wringin, Klabang dan Cermee; f) Pertambangan Batu Gamping di Kecamatan Prajekan; g) Pertambangan Kalsit di Kecamatan Klabang; h) Pertambangan Belerang dan Gipsum di Kecamatan Sempol; dan Pengembangan kegiatan pertambangan diluar kawasan tersebut diatas dikembangkan sesuai tingkat kelayakannya dan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2)

Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di kecamatan Cermee, Botolinggo, Klabang, Tapen, Taman Krocok, Tegal Ampel, Wringin dan Pakem; dan

3)

Kawasan peruntukan pemanfaatan panas bumi di kecamatan Sempol, Sumber Wringin, Pakem, Binakal, Curahdami, Grujugan dan Maesan.

c. Untuk mengatasi atau memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan dalam pengembangan pertambangan, maka perlu adanya upaya penataan kawasan pertambangan dengan arahan meliputi :  Pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan kriteria/syarat penambangan yang ada melalui studi yang komprehensif.  Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, yaitu dengan meminimalisir kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan.  Mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi serta kondisi sosial ekonomi penduduk dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan usaha.  Pengelolaan kawasan bekas penambangan yang sudah tidak dipergunakan harus direhabilitasi dengan melakukan penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau dan konservasi.  Menghindari eksploitasi besar-besaran secara individu, serta perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait.  Memperhatikan potensi sumber air pada penambangan daerah pegunungan d. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luasan dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pada prinsipnya dikawasan hutan tidak dapat dilakukan pola pertambangan terbuka, pola pertambangan t


V- 58

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif. e. Pengembangan usaha pertambangan hendaknya menerapkan konsep reklamasi dalam penanganan lahan pasca penambangan, yaitu dengan :  Pemanfaatan lahan pasca penambangan yang memiliki morfologi berbentuk dataran atau kemiringan rendah menjadi areal permukiman dan kawasan industri.  Pemanfaatan lahan pasca penambangan yang memiliki morfologi berupa cekungan menjadi penampung air hujan. Waduk dan telaga yang terbentuk dapat menjadi penyeimbang hidrogeologi air tanah, sumber air, dan kawasan wisata air.  Pemanfaatan lahan pasca penambangan yang disertai penghijauan atau reboisasi. f.

Kawasan pertambangan dikelompokkan dalam zona Penambangan yaitu:  Kawasan layak tambang; Merupakan kawasan yang apabila dilakukan penambangan paling sedikit pengaruhnya terhadap lingkungan hidup terutama manusia, tetapi apabila dilakukan perencanaan yang baik bisa jadi paska tambang wilayah tersebut akan memberikan nilai tambah yang cukup berarti.  Kawasan layak tambang bersyarat; Bahan galian yang termasuk layak tambang tapi bersyarat adalah: batu gamping dan batu pasir/pasir, batu lempung/lempung, lempung napalan-napal dan fosfat. Yang dimaksud dengan bersyarat disini adalah setiap rencana penambangan/penggalian yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan harus memperhatikan : mata air dan sumur gali, kategori Kars dan Kars III dengan sempadan 200 m, jauh dari permukiman, bukan hutan lindung/cagar alam dan kondisi topografi  Kawasan Tidak Layak Tambang; Kawasan tidak layak tambang terutama berada pada areal sawah, irigasi teknis, daerah resapan air, konservasi kars, dan pada Kars II dan Kars III dengan radius 200m.

g. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dalam kegiatan pertambangan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinva (atau menekan sekecil mungkin) dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang terjadi di lokasi dan sekitar lokasi kegiatan pertambangan, baik pada tahap persiapan, operasi (penambangan) maupun pasca penambangan. h. Arahan Pengembangan Zona Geologi Lingkungan (Karst) Berdasarkan kondisi fisik lahan, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta kemungkinan dampak yang bakal terjadi akibat peruntukan/perubahan peruntukan menjadi pertambangan, terdapat lima zona geologi lingkungan, dimana Kabupaten Bondowoso hanya terdapat satu zona geologi yaitu Zona Geologi Tata Lingkungan I, yaitu kawasan dengan morfologi Karst (kapur). Daerah yang merupakan kawasan karst di Kabupaten Bondowoso terletak di Kecamatan Prajekan, Wringin, Binakal dan Bondowoso. Batu gamping karst ditunjukan oleh gejala endokarst dan eksokarst baik yang berskala kecil (minor t


V- 59

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah karst) maupun yang berskala besar (major karst). Kenampakan morfologi karst berupa sistem perguaan karst, serta bukit-bukit sudah ada berbentuk kerucut dan sinusoida dan stadianya menjelang dolena. Di kawasan karst tersebut gejala endokarst seperti sistem perguaan baik yang masih aktif maupun yang tidak, merupakan unsur pembeda dengan kawasan non-karst. Mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst yang membagi tiga kelas kawasan karst, yang prinsipnya kriteria zonasinya sbb : 1)

Kawasan Karst Kelas I: merupakan kawasan Karst yang memiliki salah satu atau lebih kriteria berikut ini:  mempunyai fungsi sebagai penyimpan air bawah tanah permanen dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi,  mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan,  terdapat gua-gua yang mempunyai speleotem aktif dan atau peninggalanpeninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi obyek wisata dan budaya,  mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan Kawasan Karst Kelas I : merupakan kawasan lindung sumberdaya alam, dimana dalam kawasan ini tidak boleh ada kegiatan pertambangan. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang diperkirakan tidak berpotensi mengganggu proses Karstifikasi, merusak bentukan-bentukan Karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan Karst.

2)

Kawasan Karst Kelas II: merupakan kawasan Karst yang memiliki salah satu atau semua kriteria, yaitu:  mempunyai fungsi sebagai pengimbuh air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik-turunnya muka air bawah tanah di kawasan Karst, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi,  mempunyai jaringan lorong-lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering dengan speleotem sudah tidak aktif atau rusak,  sebagai tempat tinggal tetap fauna yang memberi nilai dan manfaat ekonomi. Kawasan Karst Kelas II : merupakan kawasan yang di dalamnya dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

3)

Kawasan Karst Kelas III: merupakan kawasan yang tidak memiliki kriteria tersebut di atas baik Kelas I maupun Kelas II.

Sebaran kawasan potensial pengembangan pertambangan dan pemanfaatan energi panas bumi (geotermal) disajikan pada Peta 5.19. t


V- 60

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah PETA 5.19 RENCANA KAWASAN PERTAMBANGAN DAN PEMANFAATAN PANAS BUMI

t


V- 61


Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan Kebijakan Berdasakan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, menetapkan bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kawasan yang dapat mengembangkan sektor perindustrian. Sebagaimana dalam arahan RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso juga termasuk dalam pengembangan lokasi pengembangan industri, dengan mengedepankan pengolahan komoditas lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk, penyediaan lapangan kerja dan mendorong perekonomian dan perkembangan wilayah.

2.

Kondisi Eksisting Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Bondowoso merupakan kebutuhan pembangunan wilayah mengingat peran strategis sektor industri dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan penyerapan tenaga kerja. Sampai saat ini belum ditetapkan Kawasan Industri di Kabupaten Bondowoso. Embrio kawasan industri antara lain di Kecamatan Prajekan, Grujugan dan Maesan. Sedangkan industri kecil yang berbasis industri rumah tangga tersebar pada semua kecamatan dan menyatu dengan kawasan permukiman. Beberapa jenis industri kecil telah membentuk sentra (pengelompokan) seperti industri kerajinan kuningan di Cindogo Kecamatan Tapen, industri tahu di Kecamatan Tamanan, dan industri mebel di Pejaten Kecamatan Bondowoso.

3.

Rencana a. Pengembangan kawasan industri didasarkan pada aspek ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan perekonomian regional. Penetapan kawasan industri di Kabupaten Bondowoso diarahkan sbb : 

Kawasan Industri Besar (Industrial Estate) di Kecamatan Grujugan, Maesan, dan Tamanan atau Kawasan Industri Grujugan – Maesan – Tamanan (seluas hingga 300 ha), dialokasikan untuk industri pengolahan hasil pertanian dan industri lainnya yang memiliki resiko pencemaran rendah. Guna optimalisasi fungsi kawasan industri ini dikembangkan secara terintegrasi dengan pergudangan.



Kawasan Industri (Industrial Estate) di Kecamatan Prajekan, Klabang dan Cermee atau Kawasan Industri Prajekan – Klabang (seluas hingga 350 ha), dialokasikan untuk industri kimia dan logam serta dan industri lainnya. Guna optimalisasi fungsi kawasan industri ini, juga dikembangkan terintegrasi dengan pergudangan.

b. Kawasan Sentra Industri Kecil, yaitu sentra pengembangan usaha industri kecil dan menengah serta rumah tangga tetap pada lokasi yang sudah berkembang, yang persebarannya meliputi:  

t

Sentra Industri Kimia di Kecamatan Cermee, Prajekan, Botolingo, Klabang, Tapen, Grujugan, Tamanan, Tenggarang dan Sempol; Sentra industri pande besi di Kecamatan Binakal, Jambesari Darussolah dan Tlogosari.


V- 62


 

  

Sentra Industri Makanan di Kecamatan Binakal, Bondowoso, Klabang; Maesan, Prajekan, Pujer, Sempol, Sukosari, Sumberwringin, Tamanan, Taman Krocok, Tenggarang, Tlogosari, Wonosari dan Wringin. Sentra Industri Logam Dasar dan Kuningan di Kecamatan Tapen; Sentra Industri Meubel di Kecamatan Bondowoso, Binakal, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Maesan, Pakem, Tegalampel dan Tamanan. Sentra Industri Handy Craft dan Anyaman Bambu di Kecamatan Bondowoso, Binakal, Cermee, Pakem, Pujer, Tlogosari, Tapen, Tamanan dan Wringin. Sentra Industri Rokok dan Pengolahan Tembakau di Kecamatan Tamanan, Jambesari Darus Sholah, Grujugan, Maesan, Pujer, Pakem, dan Wringin; Sentra Industri Konveksi di Kecamatan Bondowoso, Curahdami, Pujer, dan Binakal;



Sentra Industri Batu Hias di Kecamatan Pakem, Wringin, Bondowoso dan Grujugan; dan



Sentra Industri Batik di Kecamatan Maesan dan Tamanan.

Luas kawasan industri yang terpadu dengan pergudangan, serta lokasi industri direncanakan 712,76 Ha dengan persebaran sebagaimana tabel 5.6. dan Peta 5.20. TABEL 5.6 PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BONDOWOSO NO

JENIS INDUSTRI

1

Industri Kimia

2

Industri Pande Besi

3

Industri Makanan

4

Industri Kuningan/ Logam

5

Industri Meubel

6

Industri Handy Craft & Bambu

7

Industri Rokok & Tembakau

8 9 10

Industri Konveksi Industri Batu Hias Industri Batik

LOKASI (KECAMATAN) Cermee, Prajekan, Botolingo, Klabang, Tapen, Grujugan, Tamanan, Tenggarang dan Sempol Binakal, Jambesari Darussolah dan Tlogosari. Wonosari, Tenggarang, Taman Krocok, Pujer, Prajekan, Klabang, Bondowoso, Maesan dan Binakal Tapen Tamanan, Jambesari Darus Sholah, Grujugan, Curahdami Tegalampel dan Bondowoso Tapen, Pujer, Pakem, Wringin, Binakal, Bondowoso dan Tlogosari Tamanan, Jambesari Darus Sholah, Grujugan, Maesan, Pujer, Pakem, dan Wringin Curahdami, Pujer, dan Binakal. Pakem, Wringin, Bondowoso dan Grujugan Maesan dan Tamanan


c. Arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri besar adalah sebagai berikut : 

t

Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, diantaranya harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga (buffer) lingkungan.


V- 63


Pengembangan kawasan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road (jalur lambat) untuk kelancaran aksesibilitas tanpa mengurangi kinerja lalu lintas regional.



Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana pendukung industri, terkait kelancaran proses produksi (jalan, listrik, telepon, pengolahan limbah, sampah, dsb) berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan beban biaya sosial.



Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

d. Arahan pengelolaan kawasan sentra industri kecil, menengah dan rumah tangga adalah sebagai berikut: 

Penataan kawasan sentra industri sedang dan rumah tangga dilaksanaan dengan konsep berkelompok dan sejenis untuk memudahkan penyediaan prasarana dan sarana pendukung, serta pengendalian lingkungan;



Untuk industri rumah tangga yang berkembang di tengah permukiman harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan terhadap resiko pencemaran dan gangguang sosial;



Pada jenis industri kecil yang menghasilkan limbah yang relatif mengganggu lingkungan dikembangkan sistem pengolahan limbah bersama.

Untuk lebih jelasnya, persebaran lokasi kawasan industri dan sentra industri kecil dapat dilihat pada peta 5.20.

t


V- 64

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah PETA 5.20. RENCANA KAWASAN INDUSTRI

t


V- 65


Kawasan Peruntukan Pariwisata

Berdasarkan Kebijakan Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, pengembangan pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang diarahkan pengembangannya di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan berdasarkan RTRWP Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso masuk jalur pengembangan pariwisata koridor D Jawa Timur, dengan beberapa obyek wisata, yang salah satunya adalah Kawah Ijen yang menjadi wisata unggulan Jawa Timur setelah Bromo.

2.

Kondisi Eksisting Kegiatan pariwisata di Kabupaten Bondowoso secara umum berbasis wisata alam. Karakteristik wilayah pegunungan dan iklim mikro yang sejuk merupakan modal utama pengembangan pariwisata. Beberapa obyek wisata alam yang telah dikembangkan antara lain Kawah Ijen, Air terjun Puloagung, Agrowisata Kopi dan Strawbery, Pendakian Gunung Raung, Pemandian Tasnan, Panjat Tebing Alam Patirana, Taman Pemandangan Arak-arak, Air terjun Tancak Kembar, Arung Jeram Bosamba dan Rekreasi Alun-alun Bondowoso. Sedangkan wisata budaya yang telah berkembang adalah Ronteg Singoulung dan Desa Wisata Tamanan – Grujugan.

3.

Rencana Penetapan dan pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Bondowoso menjadi sangat penting mengingat pariwisata akan menjadi salah satu pendorong perekonomian daerah di masa mendatang. Konsep pengembangan wisata alam akan menjadi dasar pengembangan wisata, dengan arahan sebagai berikut : a. Pengembangan kawasan wisata alam dengan pendekatan kawasan terpadu, meliputi :  Kawasan wisata terpadu Kawah Ijen - Raung di Kecamatan Sempol dan sekitarnya dengan obyek wisata :  Kawah Ijen, Kawah Telaga Weru dan Kawah Wurung;  Gunung Raung;  Air Terjun Blawan, Kolam Pemandian Damarwulan dan Gua Stalagtit;  Pemandian Air Panas Blawan;  Agrowisata Kopi dan Strawbery;  Air Terjun Puloagung.  Kawasan wisata terpadu Lereng Argopuro di kecamatan Pakem dan sekitarnya dengan obyek wisata :  Air Terjun Tancak Kembar;  Agrowisata Pusat Penelitian Kopi dan Kakao;  Pendakian Pegunungan Hyang (Gunung Argopuro);  Pemandangan Arak-Arak; dan  Situs Megalitikum Batu Labeng. b. Pengembangan pariwisata budaya meliputi pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan seni budaya lokal, diantaranya :

t


V- 66

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah  Situs megalitikum yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Bondowoso, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Maesan, Prajekan, Pujer, Tamanan, Tegalampel, Tlogosari, Wonosari dan Wringin.  Situs Gua Buto di Kecamatan Cermee;  Seni Ronteg Singoulung di Desa Blimbing Kecamatan Klabang dan Padepokan Gema Buana di Kecamatan Prajekan;  Desa wisata di Desa Tamanan, Kalianyar, dan Sumberkemuning di Kecamatan Tamanan, dan Desa Gunungsari Kecamatan Maesan.  Wisata kerajinan kuningan Cindogo di Kecamatan Tapen;  Wisata ziarah makam Ki Ronggo di Kecamatan Tegalampel; c. Kawasan wisata rekreasi dengan obyek wisata : Alun-alun Bondowoso di Kecamatan Bondowoso, Taman Pemandian Tasnan di Kecamatan Grujugan, dan Bendung Sampean Baru di Kecamatan Tapen; d. Kawasan wisata minat khusus dengan obyek:  Wisata arung jeram Bosamba di Kecamatan Taman Krocok dan Tapen.  Kawasan wisata pendakian Gunung Raung di Kecamatan Sumberwringin;  Wisata panjat tebing alam Pantirana di Kecamatan Grujugan; dan  Wisata petualangan di Desa Solor Kecamatan Cermee e. Arahan pengembangan kawasan pariwisata adalah : 

Pengembangan infrastruktur untuk mempermudah wisatawan dalam mengakses dan menikmati obyek wisata, serta ketersediaan akomodasi bagi wisatawan, dengan memperhatikan kesesuaian lokasi dan kelestarian obyek.



Mengeksplorasi dan mengembangkan obyek-obyek wisata baru baik yang berbasis potensi alam, wisata buatan, pelestarian benda bersejarah, dan menyelenggarakan event yang menunjang dengan obyek yang telah ada.



Penyusunan masterplan pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) dan masterplan setiap kawasan/obyek wisata, guna memberi arahan pengembangan dan menarik investasi bidang kepariwisataan.



Pemeliharaan sarana dan prasarana di kawasan obyek wisata agar terawat dan dapat berfungsi dengan baik.



Melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan alam sekitar obyek wisata (flora dan fauna) agar terpelihara dan terjaga dengan baik.

f. Arahan pengelolaan pariwisata terkait dukungan sistem pariwisata bagi pengembangan ekonomi daerah, antara lain :  Mengembangkan paket wisata yang mengintegrasikan obyek wisata di Kabupaten Bondowoso dengan jaringan regional, nasional dan internasional.  Promosi wisata untuk memperkenalkan daya tarik pariwisata Bondowoso ke masyarakat calon wisatawan, baik lokal maupun luar daerah bahkan pasar internasional, diantaranya dengan penggunaan teknologi informasi.  Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan kenyamanan wisatawan. Kawasan khusus pariwisata direncanakan seluas 43,00 Ha dengan sebaran lokasi pengembangan pada peta 5.21. t


V- 67

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah PETA 5.21 RENCANA KAWASAN PARIWISATA

t


V- 68

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah 5.2.8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Bondowoso dibedakan atas dua jenis, yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan. Rencana pengembangan kawasan permukiman mencakup upaya perluasan kawasan permukiman dan intensifikasi kawasan permukiman (menambah tingkat kepadatan). Kebijakan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Bondowoso mengacu pada UU Penataan Ruang dan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang penjabarannya secara teknis dan detail diatur dengan ketentuan dari Kementerian Pekejaan Umum dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Khusus untuk pengembangan lingkungan perdesaan, disinergiskan pula dengan kebijakan dari Kementerian Pertanian. Perkiraan kebutuhan perumahan menjadi dasar perencanaan pengembangan permukiman. Asumsi yang dipergunakan adalah : besarnya kebutuhan perumahan sama dengan jumlah kepala keluarga (KK), dengan asumsi setiap KK terdiri dari lima orang. Selanjutnya jumlah KK diproyeksikan dari jumlah penduduk dan KK dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Proporsi kebutuhan perumahan menggunakan perbandingan 1 : 3 : 6 (1 untuk rumah mewah/besar, 3 untuk rumah menengah/sedang, dan 6 untuk rumah sederhana/kecil), dengan penjelasan sebagai berikut:  Tipe kecil dengan luas bangunan 21 m2 dan luas lahan 36,05-105m2 (60 m2), pemenuhan kebutuhan perumahan yang disediakan adalah 60% dari total penyediaan perumahan.  Tipe sedang/menengah dengan luas bangunan 70 m2 dan luas lahan adalah 105250m2 (150m2) pemenuhan kebutuhan perumahan yang disediakan adalah 30% dari total penyediaan perumahan.  Tipe besar/ mewah dengan luas bangunan >250 m 2 dan luas lahan adalah 375 m2; pemenuhan kebutuhan perumahan yang disediakan adalah 10% dari total penyediaan perumahan. Berdasarkan asumsi dan pendekatan diatas dapat diketahui luas lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dengan pola minimal diatas, sampai dengan akhir tahun perencanan, kebutuhan ruang untuk rumah tidak terlalu besar, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.7. Mengingat kawasan permukiman yang ada pada umumnya terdiri dari rumah dan pekarangan, maka perhitungan kebutuhan lahan perumahan dengan asumsi di atas tidak signifikan menambah luasan kawasan perumahan di masa mendatang. Sehingga perkiraan pengembangan kawasan perumahan didasarkan pada kecenderungan pertumbuhan perumahan baru di kawasan perkotaan dan di sepanjang jalan kolektor dan lokal primer, yang lebih dipicu oleh kebutuhan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa. Diperkirakan sampai dengan tahun 2013, kebutuhan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Bondowoso direncanakan seluas 2.394,20 Ha, yang terdiri dari permukiman perkotaan dan perdesaan.

t


V- 69

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah TABEL 5.7 ARAHAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BONDOWOSO SAMPAI DENGAN TAHUN 2031

t


V- 70

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah 5.2.8.1 Kawasan Permukiman Perdesaan 1.

Kondisi Eksisting Sekitar 70% kawasan permukiman di Kabupaten Bondowoso merupakan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Kualitas lingkungan permukiman perdesaan rata-rata masih kurang layak, baik dari kuantitas dan kualitas bangunan rumah maupun prasarana pendukungnya. Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bondowoso hampir mencapai 80.000 unit, yang sebagian besar berada di perdesaan.

2.

Rencana a. Untuk pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Bondowoso seluas kurang lebih 6.303,81 Ha, yang meliputi seluruh wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Binakal, Bondowoso, Botolinggo, Cermee; Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Sempol, Sukosari, Sumberwringin, Taman Krocok, Tamanan, Tapen, Tegalampel, Tenggarang, Tlogosari, Wonosari dan Wringin. b. Arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan permukiman pedesaan adalah sebagai berikut :

t



Permukiman yang berada di area kawasan lindung dapat dipertahankan dengan pengendalian/pembatasan secara ketat agar tidak meluas dan mengancam fungsi konservasi/ lindung.



Pada permukiman dalam kawasan lindung dan rawan bencana dapat dilakukan relokasi (resettlement) ke luar permukiman semula dan diupayakan dekat dengan pusat pelayanan atau akses pelayanan umum.



Demi kelestarian dan keseimbangan lingkungan, tidak diperbolehkan melakukan peralihan fungsi lahan pertanian, khususnya sawah beririgasi teknis yang ditetapkan sebagai bagian kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi permukiman,.



Pembangunan unit rumah baru dikembangkan dengan konsep mengisi pekarangan yang ada (penambahan intensitas/ peningkatan kepadatan).



Mempertahankan pola cluster-cluster permukiman untuk menghindari penyatuan (aglomerasi) kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau.



Penyediaan fasilitas dan infrastruktur permukiman perdesaan secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai: pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan internal desa, dan pusat pelayanan pada internal dusun atau kelompok permukiman.



Memperhatikan nilai-nilai lokal/tradisional yang berkembang sehingga jati diri kawasan perdesaan tetap terpelihara.


V- 71

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah 5.2.8.2 Kawasan Permukiman Perkotaan 1.

Kondisi Eksisting Permukiman perkotaan di Kabupaten Bondowoso tersebar pada 20 kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di kawasan perkotaan Bondowoso, Tamanan, Maesan, Wonosari dan Prajekan. Permukiman perkotaan dihadapkan pada permasalahan penyediaan prasarana sarana permukiman seperti air bersih, drainase, pengelolaan sampah dan sanitasi, serta permasalahan kurangnya tersedia ruang terbuka hijau publik.

2.

Rencana a. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Bondowoso seluas kurang lebih 1.784,20 Ha, yang meliputi perkotaan Binakal, Bondowoso, Botolinggo, Cermee, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Sempol, Sukosari, Sumberwringin, Taman Krocok, Tamanan, Tapen, Tlogosari, Wonosari dan Wringin. b. Arahan pengembangan dan pengelolaan permukiman perkotaan adalah sebagai berikut :

t



Pengembangan fasilitas umum dan sosial dengan memperhatikan arahan fungsi dan hirarki kawasan perkotaan dalam konstelasi wilayah kabupaten.



Penataan permukiman padat dengan penyediaan prsarana sarana permukiman yang memadai dan atau konsolidasi lahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian dan mencegah terjadinya permukiman kumuh.



Pengembangan permukiman (perumahan) baru di kawasan perkotaan dilakukan dengan arahan : -

Diarahkan pada penggunaan lahan non produktif, tidak pada kawasan rawan bencana, lindung setempat, konservasi dan lahan pertanian yang ditetapkan sebagai bagian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

-

Harus dilengkapi sarana atau fasilitas umum atau sosial sesuai dengan skala lingkungan (jumlah komunitas) yang terbentuk, mencakup ruang terbuka (taman bermain), fasilitas perdagangan, pendidikan, kesehatan dan peribadahan dan fasilitas sosial lainnya.

-

Wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 20% dari luas tapak permukiman, diantaranya dengan mengembangkan pola cluster permukiman untuk menghindari penyatuan (aglomerasi) permukiman, dan diantara cluster dapat dijadikan ruang terbuka hijau (sabuk hijau).

-

Pengembangan perumahan baru perkotaan dengan prioritas kelompok masyarakat menengah ke bawah


V- 72

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah -



Menjamin tersedianya pelayanan prasarana sarana dasar permukiman, seperti listrik, air bersih, drainase, persampahan dan telepon. Pengembangan permukiman baru pada sepanjang koridor jalan kolektor dan lokal diperbolehkan dengan syarat : jarak ruang maksimum sepanjang 100 m dari tepi jalan; tidak pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan memenuhi sempadan jalan yang disyaratkan agar tidak mengganggu kinerja jalan.

Selengkapan rencana pengembangan permukiman baik perdesaan maupun perkotaan disajikan pada Tabel 5.8 dan Peta 5.22. TABEL 5.8 RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2031 No

Kecamatan

Perdesaan (Ha)

Perkotaan (Ha)

Total (ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Binakal Bondowoso Botolinggo Cermee Curahdami Grujugan Jambesari DS Klabang Maesan Pakem Prajekan Pujer Sempol Sukosari Sumber wringin Taman krocok Tamanan Tapen Tegalampel Tenggarang Tlogosari Wonosari Wringin

226,55 188,00 206,00 386,90 287,65 313,30 233,30 294,45 265,60 238,65 324,65 298,65 55,31 246,80 235,25 203,90 350,75 360,70 176,80 305,35 438,55 283,10 383,60

28,45 597,00 33,00 87,10 67,35 48,70 43,70 48,55 77,40 32,35 76,35 57,35 36,70 48,20 56,75 29,10 77,25 45,30 56,20 67,65 43,45 66,90 59,40

255,00 785,00 239,00 474,00 355,00 362,00 277,00 343,00 343,00 271,00 401,00 356,00 92,01 295,00 292,00 233,00 428,00 406,00 233,00 373,00 482,00 350,00 443,00

6.303,81

1.784,20

8.088,01

JUMLAH Sumber: Hasil Analisa, 2010

t


V- 73

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah PETA 5.22 RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAN DAN PERDESAAN

t


V- 74

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah 5.2.9 Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas : kawasan perdagangan dan jasa, kawasan khusus dan ruang terbuka hijau (RTH). 5.2.9.1. Kawasan Perdagangan Dan Jasa 1.

Berdasarkan Kebijakan Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten Bondowoso pada intinya terintegrasi dengan pengembangan perkotaan. Kawasan perkotaan merupakan kawasan dengan karakteristik utama perdagangan dan jasa, sehingga kebijakan pengembangan perdagangan juga didasarkan pada struktur ruang yang dituju yaitu bahwa dalam penyediaan fasilitas perdagangan selalu disesuaikan dengan skala pelayanan perkotaannya.

2.

Kondisi Eksisting Melihat potensi sektor produksi yang pada umumnya berbasis sektor pertanian, maka potensi perdagangan dan jasa yang telah berkembang dengan baik di Bondowoso adalah kegiatan perdagangan pendukung sektor pertanian dan distribusi kebutuhan konsumsi masyarakat, dengan persebaran utama di Perkotaan Bondowoso dan perkotaan kecamatan lainnya. Sektor perdagangan dan jasa merupakan muara dari upaya peningkatan nilai tambah komoditas lokal. Berbagai produksi pertanian, pertambangan dan industri, maupun pariwisata perlu didukung oleh sektor perdagangan dan jasa agar mencapai target pasar atau konsumen yang diinginkan.

3.

Rencana a. Kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten Bondowoso seluas kurang lebih 600,00 Ha, ditetapkan sebagai berikut :  Kawasan perdagangan dan jasa skala kabupaten ditetapkan di Kecamatan Bondowoso, Tenggarang, Tegalampel dan Curahdami yang merupakan kawasan Perkotaan Bondowoso.  Kawasan perdagangan dan jasa skala sub wilayah ditetapkan di Kecamatan Cermee, Maesan, Prajekan, Sukosari, Tamanan, Wonosari dan Wringin.  Kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Binakal, Botolinggo, Sumberwringin, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Pakem, Pujer, Sempol, Taman Krocok, Tapen dan Tlogosari.  kawasan perdagangan skala kawasan dan lingkungan, termasuk areal pedagang kaki lima pada Kawasan Perkotaan Bondowoso dan setiap Perkotaan Kecamatan. b. Arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa antara lain sebagai berikut :

t


V- 75

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah 

Pengembangan kawasan perdagangan yang terdiri dari : pasar umum (pasar induk, pasar kecamatan dan pasar desa), pasar khusus (pasar hewan, pasar agro, dsb), pasar modern dan pertokoan, dikembangkan sesuai hierarki skala dan fungsi pelayanan kawasan perkotaan masingmasing;



Pengembangan kawasan perdagangan dilakukan secara bersinergi dengan perdagangan informal sebagai sebuah aktivitas perdagangan yang saling melengkapi;



Setiap kawasan perkotaan menyediakan ruang yang memadai bagi sektor informal (pedagang kaki lima) yang dapat mendorong usaha ekonomi masyarakat dengan tetap memelihara fungsi prasarana umum dan keindahan perkotaan.



Diupayakan penyediaan areal (lapak) khusus pedagang kaki lima di kawasan strategis perkotaan pada lahan tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk sektor informal, selain ruang jalan dan taman terbuka hijau.



Apabila alternatif penempatan pedagang kaki lima harus memanfaatkan ruang jalan, maka dipilih lokasi tertentu dengan kriteria antara lain : a) tidak menganggu secara umum pola sirkulasi (arus lalu lintas) kawasan dan transportasi wilayah yang menganggu kepentingan umum dan perekonomian yang lebih luas. Diarahkan pada lokasi yang memiliki jalur alternatif pengalihan arus lalu lintas; b) tidak pada jalan kolektor primer dan lokal primer. c) tersedia luasan yang memadai untuk parkir pengunjung, ruang bebas untuk sirkulasi udara, dan jalur penyelamatan terhadap kemungkinan bahaya kebakaran. d) tertata rapi dan memenuhi kaedah estetika yang mendukung wisata.

c. Sebaran kawasan perdagangan dan jasa secara umum menyatu dengan kawasan permukiman, khususnya sangat dominan di kawasan perkotaan. 5.2.9.2. Kawasan Khusus Kawasan khusus meliputi kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan kabupaten sekitarnya, yang memerlukan sinkronisasi dalam perencanaan dan pengelolaannya, serta kawasan khusus militer.: 1. Kawasan Perbatasan Kawasan perbatasan terdiri 4 segmen batas daerah, yaitu Bondowoso Jember, Bondowoso - Banyuwangi, Bondowoso - Situbondo, dan Bondowoso Probolinggo. a.

t

Kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Jember, meliputi Kecamatan Maesan, Tamanan, Jambesari Darus Sholah, Pujer dan Tlogosari :


V- 76

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah  Merupakan kawasan industri pengolahan hasil pertanian yaitu kawasan agroindustri durian,  Mempunyai akses yang sudah menyambung (Maesan - Jelbuk) Arahan yang diberikan untuk daerah perbatasan adalah sebagai berikut:  Pengelolaan dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar pihak terkait secara kontinyu;  Menyusun rencana tata ruang kawasan perbatasan secara bersama dan terpadu untuk memperoleh arahan yang jelas dalam pemanfaatan dan pengelolaannya; dan  Meminta mediator/fasilitator kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat apabila terjadi permasalahan kawasan perbatasan. b.

Kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Banyuwangi adalah Kecamatan Sempol:  Merupakan kawasan yang direncanakan untuk pengembangan pariwisata dengan konsep ekotorism;  Sebagai kawasan pengembangan agro yaitu strawberi dan kopi (Kabupaten Bondowoso), dan pengembangan sayur dan buah (Kabupaten Banyuwangi);  Merupakan kawasan pengembangan energi geotermal dengan mengambil sumber air panas dari kawah ijen dan pengolahannya di Kabupaten Bondowoso dengan memanfaatkan kawasan budidaya.

c.

Kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Situbondo, meliputi Kecamatan Pakem, Wringin, Tegalampel, Taman Krocok, Klabang, Prajekan dan Cermee:  Pengadaan jalan tembus menuju Rajekwesi (Situbondo)  Pengelolaan bersama untuk pengendalian secara ketat penggunaan lahan Sumber Daya Alam di Kawasan sekitar Wringin

d.

Kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso Probolinggo, di Kecamatan Pakem dan Binakal.

dengan

Kabupaten

Sebaran kawasan perbatasan dapat dilihat pada peta 5.23. 2. Kawasan Militer Kawasan khusus militer yang terdiri atas :  Batalyon 514 Raider terletak di Desa Curahpoh Kecamatan Curahdami seluas kurang lebih 50 ha dan Gudang Mesiu di Desa Curahdami Kecamatan Curahdami seluas kurang lebih 1,00 ha.  Instalasi Militer Kodim 0822/Bondowoso meliputi Koramil 01 Kecamatan Bondowoso, Koramil 02 Kecamatan Curahdami, Koramil 03 Kecamatan Tegalampel, Koramil 04 Kecamatan Tenggarang, Koramil 05 Kecamatan Wringin, Koramil 06 Kecamatan Tamanan, Koramil 07 Kecamatan Maesan, Koramil 08 Kecamatan Grujugan, Koramil 09 Kecamatan Pujer, Koramil 10 Kecamatan Wonosari, Koramil 11 Kecamatan Tapen, Koramil 12 Kecamatan Sukosari, Koramil 13 Kecamatan Tlogosari, Koramil 14 Kecamatan Prajekan, Koramil 15 Kecamatan Klabang dan Koramil 16 Kecamatan Cerme;

t


V- 77

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah Rencana pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan, adalah :  Penataan dan pengelolaan kawasan sedemikian rupa sehingga terdapat kejelasan ruang pemanfaatan antara kepentingan militer dan masyarakat di sekitarnya  Pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan militer dan keamanan bagi permukiman penduduk di sekitarnya Sebaran kawasan khusus militer dapat dilihat pada peta 5.24.

t


V- 78

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah PETA 5.23 KAWASAN PERBATASAN ANTAR KABUPATEN

t


V- 79

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah PETA 5.24 KAWASAN MILITER

t


V- 80

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah 5.2.9.3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanami. Pembagian RTH kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. RTH publik merupakan RTH yang dimiliki oleh kota/kawasan perkotaan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH publik adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan dan sungai. Sedangkan yang termasuk RTH privat adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Pada wilayah perkotaan, RTH minimal harus seluas 30% dari luas total perkotaan. Pembagian RTH ini terdiri dari RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat 10%. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah. TABEL 5.9 RENCANA PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KAWASAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2031 NO

KAWASAN PERKOTAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

BINAKAL BONDOWOSO BOTOLINGGO CERMEE CURAHDAMI GRUJUGAN JAMBESARI DS KLABANG MAESAN PAKEM PRAJEKAN PUJER SEMPOL SUKOSARI SUMBERWRINGIN TAMAN KROCOK TAMANAN TAPEN TEGALAMPEL TENGGARANG TLOGOSARI WONOSARI WRINGIN JUMLAH

STATUS KAWASAN PERKOTAAN PPL PKL Bondowoso PPL PPK PKL Bondowoso PPL PPL PPL PKLp PPL PKLp PPK PPL PPK PPL PPL PKLp PPL PKL Bondowoso PKL Bondowoso PPL PKLp PKLp

LUAS WILAYAH KECAMATAN (Ha) 3.903,91 2.315,80 12.740,45 12.920,40 5.028,59 7.444,70 3.010,50 9.120,40 5.608,30 6.206,20 5.664,55 3.988,90 20.720,00 2.317,27 13.794,73 5.300,35 2.815,10 5.707,20 3.702,75 2.579,50 11.091,70 4.227,70 5.801,00 156.010,00

LUAS KAWASAN PERKOTAAN ( Ha ) 28,45 2.315,80 33,00 87,10 67,35 48,70 43,70 48,55 77,40 32,35 76,35 57,35 36,70 48,20 56,75 29,10 77,25 45,30 56,20 67,65 43,45 66,90 59,40 3.503,00

LUAS RTH EKSISTING ( Ha ) ( % Kota ) 1,69 5,93% 94,93 4,10% 1,84 5,57% 6,90 7,93% 6,64 9,85% 4,16 8,55% 2,99 6,84% 2,82 5,81% 6,75 8,72% 1,66 5,14% 3,88 5,08% 5,02 8,76% 2,19 5,98% 3,42 7,10% 3,16 5,57% 1,62 5,57% 7,69 9,96% 3,07 6,78% 5,02 8,94% 8,00 11,82% 3,17 7,29% 7,65 11,44% 5,36 9,02% 189,64 8,60%

RENCANA ( Ha ) ( % Kota ) 9,82 34,53% 727,39 31,41% 10,15 30,76% 26,22 30,11% 20,35 30,22% 14,97 30,73% 13,12 30,01% 16,05 33,06% 24,09 31,13% 11,30 34,92% 24,00 31,43% 18,11 31,57% 15,51 42,26% 14,87 30,85% 24,56 43,28% 9,49 32,61% 24,33 31,50% 15,51 34,24% 17,86 31,78% 22,81 33,72% 14,95 34,42% 22,07 32,98% 19,71 33,18% 1.117,25 32,64%

Sumber: Analisis Perencanaan 2010

t


V- 81

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota/kawasan perkotaan, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik seluas minimal 20 % dan privat 10 % yang disediakan dimaksudkan agar proporsi RTH minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya, sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. RTH berupa hutan untuk DAS ditetapkan sebesar 30 % dari luas DAS yang ada di Kabupaten Bondowoso. RTH di wilayah Kabupaten Bondowoso diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Terdiri atas : persawahan, pertanaian tanah kering, kawasan hutan, padang rumput dan kebun campur. Sedangkan sebaran kawasan RTH secara umum menyatu dengan kawasan permukiman, yaitu sebagai salah satu komponen penting dari kawasan permukiman yang harus disediakan.

t


V- 82

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah PETA 5.25 PENETAPAN KLASIFIKASI KAWASAN BUDIDAYA KABUPATEN BONDOWOSO.

t


V- 83

Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah

Recommend Documents