BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi meliputi sistem perkotaan atau pusat permukiman dalam wilayah, dan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung. Pendekatan yang dipakai untuk melakukan kajian dan penetapan sistem perkotaan atau pusat permukiman tersebut, adalah perpaduan antara model frontier mercantile dan model staple export dalam teori organisasi pusat-pusat atau organisasi kota-kota (JW Simmons, The Organization of The Urban System). a. Model Frontier Mercantile, melihat hubungan antar pusat-pusat yang berjenjang atau berhierarki berdasarkan pola distribusi aliran barang atau jasa, dari pusat yang lebih tinggi hierarkinya hingga pusat yang terendah hierarkinya. b. Model Staple Export, melihat hubungan antar pusat-pusat yang berjenjang atau berhierarki berdasarkan pola pemasaran atau koleksi dari produksi di perdesaan dari pusat yang terendah hierarkinya hingga ke pusat pemasaran yang lebih tinggi hierarkinya. c. Model Industrial Specialization, melihat hubungan antar pusat-pusat yang berjenjang atau berhierarki berdasarkan keterkaitan antar industri (input-output), keterkaitan industri dengan bahan baku, dan keterkaitan industri dengan outlet pemasaran. d. Model Social Change, melihat hubungan antar pusat-pusat yang berjenjang atau berhierarki yang karena perubahan sosial mengalami perubahan. Perubahan sosial di sini terutama dikaitkan dengan unsur-unsur amenity (penikmatan) yang banyak dijumpai di wilayah dengan kegiatan pariwisata. Secara grafis, penjelasan tentang kedua model tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.

III - 1

Dengan memadukan antara kajian menurut masing-masing model tersebut, selanjutnya dapat disusun suatu pola hierarki antar pusat-pusat tersebut sebagaimana contoh pada Gambar 3.2. Terkait dengan adanya penetapan PKN, PKW, dan PKL dalam RTRW, maka atas dasar pola hierarki tersebut dapat diidentifikasikan penetapannya. Kemudian dengan melihat functional economic area atau functional service area yang terbentuk menurut masingmasing pusat tersebut, dapat pula diindikasikan wilayah pengaruh atau wilayah pengembangan yang “dilayani” oleh pusat tersebut. Sehubungan dengan antisipasi atau prediksi ke depan yang hendak dituangkan dalam program pengembangan struktur ruang tersebut, maka terhadap masing-masing pusat terlebih dahulu dapat dikaji kelengkapan sarana/fasilitas dan fungsi-fungsi yang diembannya, seperti dengan metode skalogram. Pembandingan antara hasil kajian dengan metode skalogram tersebut, dengan rencana yang akan ditetapkan, akan mengindikasikan substansi pengembangan yang diperlukan di masa datang untuk masing-masing pusat tersebut. Untuk kajian mengenai fungsi-fungsi yang diemban oleh pusat-pusat tersebut, dapat didekati dari fungsi kawasan perkotaan (NUDS, 1985), yang terdiri atas: 1. Hinterland services, atau pusat pelayanan wilayah, yang mencakup pelayanan sosial, pelayanan ekonomi, dan pelayanan administrasi pemerintahan; sesuai dengan pola hierarki masing-masing pelayanan tersebut. 2. Interregional Communication, atau pusat perhubungan antar wilayah, berdasarkan jangkauan atau skala pelayanan (misalnya sejak dari skala internasional, nasional, regional, sampai lokal). 3. Processing/Manufacturing,

atau

industri

pengolahan/manufaktur,

yang

akan

mempunyai kaitan dengan sumber-sumber bahan baku di satu pihak dan dengan market atau pasar produksinya di lain pihak. Kajian mengenai fungsi ini akan menjadi masukan penting dalam penetapan sistem pusatpusat wilayah yang akan membentuk struktur ruang wilayah, yang lebih jelasnya mengenai kerangka pendekatan perumusan/penetapan struktur ruang dapat dilihat pada Gambar 3.3. Sementara jaringan prasarana wilayah yang mendukung sistem pusat-pusat tersebut akan disesuaikan atau diselaraskan dengan hierarki pusat-pusat yang akan didukung atau dilayaninya.

III - 2

Gambar 3.1 Model Organisasi Sistem Kota-Kota/Pusat Model Frontier Mercantile

dari pusat-pusat di luar wilayah yang lebih tinggi

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

Model Staple Export

ke pusat-pusat di luar wilayah yang lebih tinggi

(1)

Model Industrial Specialization (3)

(1) (2)

Model Social Change (2) (3)

(1)

Sumber : JW Simmons, The Organization of The Urban System

III - 3

Gambar 3.2 Contoh Pola Hubungan dan Hierarki Antar Pusat (1) 1 (A)

3A1

●

●

Hierarki 1 (PKN)?

●

2A

●

2B

●

3A2

●

3B1

Hierarki 2 (PKW)?

●

3B2

Hierarki 3 (PKL)?

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Hierarki 4 (Lainnya) dst.

Keterangan :

Contoh FSA / FEA untuk 3A1

FSA = Functional Service Area FEA = Functional Economic Area

Contoh FSA / FEA untuk 3A2

Contoh FSA / FEA untuk 2B

III - 4

Contoh Pola Hubungan dan Hierarki Antar Pusat (2)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

Hierarki 1

(PKN)?

Hierarki 2

(PKW)?

Hierarki 3

(PKL)?

Hierarki 4

Pusat ? Kecamatan

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hierarki 5

DPP?

III - 5

Gambar 3.3 Kerangka Pendekatan Perumusan/Penetapan Struktur Ruang

SISTEM PERKOTAAN NASIONAL (dan Jaringan Prasarana) dalam RTRWN: PKN: - TANGERANG (Jabodetabek) - TANGERANG SEL.(Jabodetabek) - CILEGON - SERANG PKW: - PANDEGLANG - RANGKASBITUNG Model "Staple Export " (Sistem Pemasaran/Koleksi Produk Pertanian) Pemasaran Produk Pertanian/Perdesaan, mulai dari "desa" terus ke atas, atau mulai dari hirarki terendah hingga hirarki tertinggi

Model "Frontier Mercantile " (Sistem Distribusi Barang & Service Delivery ) Distribusi barang & "penyampaian pelayanan jasa" dari pusat-pusat utama terus ke bawah, atau mulai dari hirarki tertinggi hingga hirarki terendah

Perpaduan/Integrasi Kedua Model menjadi Satu Kebijakan (Policy ) Daerah & Aspirasi Pengembangan: - problem solving - trend modifying - opportunity seeking - goal oriented

SISTEM PUSAT / PERKOTAAN (dalam STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN)

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan) yang berhirarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi meliputi sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusatpusat kegiatan yang ada di wilayah provinsi. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana struktur ruang dapat dilihat pada Gambar 3.4.

III - 6

Gambar 3.4 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

III - 7

3.1

Rencana Sistem Perkotaan Arahan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah sebagai upaya dalam rangka

penyebaran pertumbuhan ekonomi sedemikian rupa sehingga memberikan peluang kepada penduduk yang secara geografis tinggal di kawasan perdesaan untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam menghasilkan kegiatan-kegiatan produktif serta memperoleh manfaat lebih besar dalam proses pembangunan wilayahnya. Sehubungan dengan tujuan tersebut maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut : 1. Melakukan identifikasi permukiman-permukiman yang dapat secara efektif bertindak sebagai pusat pelayanan, pusat produksi, dan pusat perdagangan bagi penduduknya maupun bagi wilayah sekitarnya. 2. Menentukan kekuatan keterkaitan di antara pusat-pusat permukiman tersebut dan di antara pusat-pusat permukiman dengan kawasan perdesaan yang menjadi wilayah belakangnya. 3. Melakukan

deliniasi kawasan-kawasan tersebut yang penduduknya

memiliki

kemudahan yang sedikit atau tidak memiliki kemudahan sama sekali terhadap pelayanan dan fasilitas perkotaan. Dalam kaitannya dengan ketiga uraian di atas, pada uraian di bagian sebelumnya telah disusun pendekatan sistem pusat berdasarkan jumlah penduduk dan kelengkapan fasilitasnya. Selanjutnya dilakukan pula analisi gravitasi dalam rangka identifikasi tingkat keterkaitan antar pusat serta antar pusat dengan wilayah belakangnya dalam rangka mendukung struktur perwilayahan, yang disajikan dalam Tabel 3.1. Berdasarkan pendekatan-pendekatan di atas, maka sistem pusat perwilayahan di Provinsi Banten serta deliniasi wilayah belakangnya dapat ditentukan dan digambarkan, sebagaimana disajikan dalam gambar pada halaman selanjutnya. Arahan Sistem Pusat tersebut mengidentifikasikan bahwa di Provinsi Banten akan terdapat beberapa jenjang sistem pusat, yaitu sebagai berikut. 1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang meliputi perkotaan antara lain Kawasan Perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, selain itu Kawasan Perkotaan Serang dan Cilegon sesuai ketentuan dalam PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pusat Kegiatan Nasional

III - 8

yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang meliputi perkotaan antara lain Pandeglang dan Rangkasbitung sesuai ketentuan dalam PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta RTRW Provinsi Banten 2002-2017. PKW tersebut merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung sesuai jenjangnya diperlukan dalam rangka penguatan fungsi kota-kota tersebut. Adapun yang diusulkan sebagai PKW Promosi (PKWp) antara lain perkotaan Panimbang, Bayah, Maja, Balaraja dan Teluk Naga. 3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi perkotaan antara lain Labuan, Cibaliung, Malingping, Tigaraksa, Kronjo, Anyar, Baros, Kragilan. Dengan demikian, maka kotakota tersebut perlu didorong sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung sesuai jenjangnya diperlukan dalam rangka penguatan fungsi kota-kota tersebut sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Potensi perkembangan jumlah penduduk dan potensi perkembangan luasan kawasan perkotaan mengindikasikan pola perkembangan yang berbeda. Beberapa kawasan kota dan perkotaan menyatu melalui proses penyatuan antar kawasan (konurbasi) sedangkan kawasan perkotaan mengalami pemekaran secara monosentris. Berdasarkan potensi perkembangan kota – perkotaan tersebut hirarki kota – perkotaan di Banten berdasarkan tipe kota – perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Perkotaan Metropolitan meliputi : Perkotaan Tangerang

sebagai bagian dari

Metropolitan Jabodetabekpunjur 2. Perkotaan Menengah meliputi : Perkotaan Serang, Perkotaan Cilegon 3. Perkotaan Kecil meliputi: Perkotaan Rangkasbitung, Pandeglang, Saketi, Panimbang jaya, Labuan, Malingping, Bayah, Maja, Kaduagung Timur, Balaraja, Cikupa, Cikande, Cikupa, Anyer, Kasemen, Petir. Perwilayahan Provinsi Banten direncanakan dalam Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) dengan kedalaman penataan struktur pusat permukiman perkotaan, merupakan

III - 9

upaya untuk mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang berkembang cenderung terus membesar dan berpotensi mendorong perkembangan mega urban di WKP I, menyeimbangkan perkembangan perkotaan lain di wilayah Banten dan mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di perkotaan sesuai daya dukung dan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penataan Satuan Wilayah Pengembangan dengan kedalaman hingga penataan struktur pusat permukiman perkotaan, adalah upaya untuk mendorong perkembangan perkotaan yang serasi dengan kawasan perdesaan secara optimal dan berkelanjutan. Untuk mendorong perkembangan wilayah maka perkotaan menengah dan kota kecil perlu didorong perannya melalui penyediaan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Efisiensi pelayanan perkotaan ditentukan melalui skala pelayanan wilayah dengan membentuk perwilayahan, dimana masing-masing WKP memiliki satu pusat. Untuk itu, maka Propinsi Banten dibagi menjadi 3 Wilayah Kerja Pembangunan (WKP), yakni: WKP I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, WKP II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon, WKP III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Adapun arahan fungsi dan peranan masing-masing Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) tersebut meliputi : a. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, dan permukiman/ perumahan; b. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pelabuhan, pergudangan, pariwisata, jasa, perdagangan, dan pertambangan; c. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan dan perikanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.5. Satuan wilayah pengembangan tersebut di atas memiliki fungsi : •

Menciptakan keserasian dan keseimbangan struktur ruang wilayah.

•

Sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterlandnya, diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan.

•

Sebagai motor penggerak perekonomian wilayah.

•

Sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah.

III - 10

Satuan wilayah pengembangan diharapkan dapat berperan secara efektif untuk : •

Menciptakan keserasian dan keterpaduan struktur ruang secara berhirarkhi dari tingkat pelayanan lokal, regional dan nasional.

•

Mendukung strategi kebijakan keruangan dalam pembangunan wilayah Banten.

•

Mendukung rencana struktur ruang wilayah Banten yang tidak terpisahkan dari struktur tata ruang wilayah nasional dan struktur tata ruang kota/kabupaten.

Struktur pusat permukiman perkotaan yang menjadi bagian dari perwilayah di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Banten dibedakan atas struktur pusat permukiman perkotaan di Metropolitan Jabodetabekpunjur serta di luar metropolitan. Struktur pusat permukiman perkotaan wilayah Metropolitan merupakan upaya untuk memecah sentralisasi pusat pelayanan, dan orientasi pelayanan serta kegiatan yang monosentris kearah Tangerang dan sekitarnya. Struktur pusat permukiman perkotaan di metropolitan diarahkan tetap dengan konsep pertumbuhan. Konsep penataannya dengan membentuk pusat pertumbuhan di masingmasing Satuan Wilayah Pengembangan. Untuk memperbesar efek pertumbuhan di setiap SWP, maka konsep keterkaitan antar wilayah perlu diintensifkan dengan pola network system.

3.1.1 Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut : 1) Wilayah dengan fungsi pemanfaatan ruang sebagai kawasan perkotaan, baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan pengembangannya, yang mempunyai kepadatan penduduk tertentu, kelengkapan jenis fasilitas perkotaan, dan sarana-prasarana transportasi.

III - 11

2) Wilayah yang merupakan satu kesatuan wilayah perkembangan kota dan atau direncanakan sebagai kesatuan wilayah pengembangan perkotaan. 3) Wilayah yang memiliki kemudahan untuk penyediaan infrastruktur perkotaan dengan membentuk kesatuan sistem kawasan dengan kawasan perkotaan yang ada. 4) Wilayah yang mempunyai jarak tertentu dari kawasan perkotaan lainnya yang ada. 5) Wilayah yang mempunyai jenis dan besaran kegiatan utama budidaya bukan pertanian. 6) Wilayah yang mempunyai daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi perkotaan. 7) Wilayah yang terletak di atas tanah yang bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis dan bukan kawasan rawan bencana. 8) Wilayah yang sesuai dengan sistem perkotaan nasional berdasarkan RTRWN. 9) Wilayah yang dapat mendorong kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi dan perannya. Dengan definisi tersebut, arahan pengelolaan kawasan perkotaan yang paling mendasar adalah adanya penataan ruang yang jelas, dan secara luas akan mengarah kepada beberapa hal sebagai berikut : 1) Penataan ruang kawasan perkotaan mencakup tiga hal, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ketiganya harus dilaksanakan secara bersamaan sebagai suatu kesatuan utuh penataan ruang perkotaan. 2) Perencanaan tata ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan kedudukan dan fungsi kawasan perkotaan dalam wilayah maupun nasional. 3) Penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan berpedoman pada aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumberdaya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang yang dikembangkan atas dasar kemitraan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh. 4) Perencanaan tata ruang kawasan perkotaan mempunyai kedalaman rencana yang berbeda menurut besaran kota. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: a) Strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan megapolitan dan metropolitan.

III - 12

b) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan kota besar dan kota sedang. c) Pemanfaatan ruang secara rinci untuk kota kecil. 5) Penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan diselenggarakan untuk mencapai keserasian pengembangan kawasan perkotaan secara administratif dan fungsional dengan pengembangan wilayah sekitarnya serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. 6) Penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan diselenggarakan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang melekat pada penduduk. Pusat pelayanan jasa pemerintahan Propinsi Banten diarahkan untuk berlokasi di Kabupaten Serang, dengan lokasi di Kecamatan Curug yang berdampak pada semakin bertambah luasnya kawasan perkotaan di Kabupaten Serang. Dalam jangka panjang sebagai implikasi dari pertumbuhan dan perkembangan pelayanan jasa pemerintahan ini adalah pada kebutuhan peningkatan status administratif kawasan perkotaan pusat jasa pemerintahan propinsi sebagai kota atau daerah otonom. Selain itu, dalam rencana struktur ruang nasional, Provinsi Banten ditetapkan sebagai kawasan andalan dengan mengembangkan sistem kota-kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya. Adapun arahan pengelolaan kawasan perkotaan di Wilayah Provinsi Banten, meliputi: a. Fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat pengolahan dan distribusi hasil pertanian, perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta transportasi, pergudangan dan sebagainya. b. Fungsi perkotaan sedang dan kecil sebagai pemasok kebutuhan dan lokasi pengolahan agroindustri dan berbagai kegiatan agrobisnis. c. Kota sebagai pusat pelayanan, pusat prasarana dan sarana sosial ekonomi mempengaruhi pedesaan dalam peningkatan produktifitasnya. d. Menjaga pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui upaya menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman

III - 13

Sumbe

Ana

0,70 0,87 0,82 0,64 0,61 1,06 0,66 0,66 1,27 2,02 1,95 4,96 1,54 3,10 0,77 2,12 2,91 2,58 1,30 1,77 2,32 2,63 5,75 3,35 1,72 0,58 0,65 2,01 1,06 0,93 0,70 0,69 3,35 0,26 0,13 0,19 0,17 0,53 0,65 0,46 0,59 0,39 0,46 0,46 0,82 0,89

1,46 1,84 1,69 1,33 1,29 2,17 1,37 1,39 2,57 4,08 4,00 9,83 3,19 6,03 1,57 4,00 5,28 4,73 2,70 3,67 4,53 5,30 10,57 6,35 3,44 1,21 1,39 4,11 2,30 1,65 1,50 1,45 7,16 0,61 0,32 0,46 0,42 0,54 1,47 1,08 1,35 0,89 1,09 1,12 1,76 1,94

2008

III - 14

1,36 1,72 1,58 1,22 1,21 2,02 1,27 1,28 2,43 3,89 3,85 9,19 3,01 5,67 1,44 3,62 4,77 4,13 2,63 3,56 4,23 5,15 10,26 5,80 3,41 1,15 1,32 3,80 2,20 1,58 1,44 1,42 7,27 0,60 0,32 0,46 0,42 0,54 1,51 1,11 1,31 0,89 1,08 1,14 1,71 1,93

1,64 2,02 1,89 1,46 1,42 2,41 1,53 1,53 2,95 4,70 4,58 11,31 3,62 7,00 1,76 4,68 6,42 5,57 3,05 4,32 5,39 6,10 13,12 7,41 4,17 1,34 1,54 4,64 2,52 1,80 1,68 1,62 8,50 0,64 0,33 0,48 0,44 0,56 1,63 1,15 1,45 0,96 1,16 1,17 1,98 2,17

Serp o ng

0,58 0,69 0,66 0,52 0,48 0,85 0,54 0,54 1,03 1,60 1,51 4,13 1,24 2,39 0,64 2,01 2,73 2,55 0,98 1,34 1,95 2,03 4,59 2,80 1,23 0,44 0,50 1,66 0,78 0,69 0,52 0,51 2,18 0,17 0,09 0,13 0,12 0,36 0,45 0,30 0,41 0,27 0,32 0,30 0,58 0,63

Po nd o kjaya

1,11 1,49 1,27 0,97 0,92 1,63 1,02 1,03 2,06 3,34 3,16 8,18 2,47 5,19 1,23 3,88 5,78 6,97 2,02 2,86 4,03 4,38 11,11 6,15 2,88 0,87 0,96 3,23 1,52 1,36 1,06 1,04 5,62 0,33 0,17 0,25 0,23 0,73 0,92 0,60 0,82 0,53 0,62 0,59 1,50 1,32

C ip u tat

1,15 1,65 1,36 1,06 1,01 1,77 1,11 1,11 2,15 3,44 3,28 8,50 2,59 5,22 1,30 3,83 5,36 4,71 2,15 3,00 4,07 4,53 9,89 5,86 2,94 0,95 1,03 3,41 1,72 1,51 1,14 1,14 5,67 0,39 0,21 0,29 0,27 0,82 1,03 0,70 0,93 0,61 0,73 0,70 1,34 1,44

P am u lan g B arat

0,68 0,97 0,79 0,62 0,59 1,02 0,64 0,64 1,27 2,01 1,88 4,99 1,51 3,07 0,78 2,38 3,33 2,96 1,23 1,71 2,40 0,68 6,04 3,50 1,65 0,55 0,61 1,99 0,96 0,86 0,66 0,64 3,02 0,22 0,11 0,16 0,15 0,45 0,58 0,38 0,52 0,34 0,40 0,38 0,75 0,81

B en da

1,23 1,71 1,45 1,07 1,04 1,44 1,15 1,14 2,47 4,01 3,80 9,50 2,86 6,32 1,36 4,47 7,13 5,85 2,43 3,56 4,93 5,65 15,18 7,78 3,74 0,98 1,09 3,74 1,70 1,56 1,22 1,22 7,73 0,37 0,19 0,27 0,25 0,83 1,06 0,67 0,91 0,60 0,69 0,65 1,48 1,56

C iledu g

0,82 1,17 0,84 0,78 0,71 1,23 0,80 0,79 1,46 2,23 2,09 5,93 1,75 3,40 0,96 2,95 3,81 3,71 1,35 1,81 2,70 2,71 5,73 3,74 1,63 0,65 0,74 2,38 1,14 0,98 0,73 0,72 2,66 0,25 0,13 0,18 0,17 0,49 0,63 0,42 0,58 0,38 0,45 0,42 0,79 0,86

C ip on d oh

0,85 1,23 1,00 0,82 0,73 1,31 0,83 0,85 1,54 2,36 2,19 6,39 1,83 3,69 1,02 3,31 4,30 4,25 1,38 1,88 2,88 2,87 6,31 4,17 1,70 0,67 0,77 2,53 1,16 1,00 0,76 0,74 2,67 0,24 0,13 0,17 0,16 0,48 0,62 0,41 0,58 0,37 0,44 0,40 0,80 0,89

B atucep er

1,18 1,57 1,40 0,90 0,95 1,77 0,99 1,05 2,69 4,82 4,69 9,79 3,07 7,84 1,21 4,18 7,75 4,85 2,97 5,33 5,84 8,49 34,66 10,75 7,20 0,95 0,98 3,72 1,60 1,60 1,34 1,37 30,14 0,33 0,17 0,24 0,22 0,90 1,16 0,66 0,90 0,59 0,67 0,61 1,91 1,90

Tan g eran g

3,04 2,16 4,17 1,90 3,62 1,63 2,56 1,63 2,59 1,15 4,58 3,24 2,76 1,22 2,80 1,26 6,37 5,43 10,70 10,12 10,50 9,78 23,66 18,94 7,45 6,04 17,28 7,56 3,25 2,22 10,31 7,72 16,68 14,83 12,26 8,85 6,78 6,16 10,70 11,70 12,88 12,47 3,34 2,23 45,87 109,08 20,51 23,04 12,34 21,66 2,52 1,79 2,72 1,81 8,97 7,00 4,51 3,02 4,22 3,03 3,78 2,65 3,39 2,72 34,50 109,19 1,00 0,60 0,51 0,29 0,71 0,43 0,68 0,39 2,44 1,73 3,06 2,19 1,92 1,21 2,52 1,65 1,66 1,09 1,93 1,22 1,88 1,09 4,36 3,94 4,60 3,96

K o sam bi

1,10 1,55 1,31 0,95 0,96 1,67 1,02 1,03 2,19 3,62 3,57 8,12 2,60 5,45 1,16 3,33 4,94 3,95 2,35 3,62 4,12 5,22 12,84 6,12 3,76 0,93 1,03 3,23 1,71 1,59 1,23 1,20 10,36 0,42 0,21 0,32 0,28 0,97 1,18 0,79 0,99 0,66 0,78 0,78 1,54 1,67

Jatiu w u n g

0,78 1,08 0,95 0,66 0,68 1,17 0,70 0,72 1,56 2,65 2,64 5,73 1,90 3,93 0,81 2,26 3,49 2,56 1,83 2,78 2,92 4,07 9,59 4,50 3,12 0,68 0,73 2,25 1,24 1,16 0,90 0,90 9,76 0,31 0,16 0,23 0,21 0,74 0,92 0,60 0,75 0,50 0,58 0,59 1,20 1,29

T elukn aga

2,39 2,30 3,20 3,04 2,88 2,92 1,87 1,72 1,90 1,16 3,59 3,58 2,09 1,26 2,21 1,31 5,74 6,82 9,94 12,09 9,04 9,84 21,59 26,02 6,23 6,57 17,54 10,38 2,57 2,67 11,17 18,40 24,04 86,69 14,39 28,28 5,45 5,43 9,61 9,72 13,92 22,51 16,71 1,48 77,55 105,00 27,78 62,67 12,24 10,55 1,86 1,72 1,92 1,71 7,76 8,80 2,99 2,46 2,90 2,39 2,47 2,19 2,52 2,31 24,04 9,95 0,56 0,37 0,28 0,18 0,40 0,26 0,36 0,24 1,42 0,99 1,89 1,39 1,05 0,69 1,53 1,11 0,98 0,69 1,12 0,77 0,97 0,61 3,23 2,83 3,26 2,61

C u rug

1,59 2,27 1,95 1,36 1,26 2,54 1,50 1,49 3,80 5,94 4,93 16,02 3,91 10,81 2,05 14,71 31,19 27,51 2,77 4,17 9,82 16,14 18,90 17,65 3,82 1,15 1,20 5,69 1,71 1,57 1,33 1,39 4,34 0,27 0,13 0,19 0,17 0,62 0,86 0,47 0,76 0,47 0,53 0,43 1,44 1,44

C iso ka

0,89 1,29 1,08 0,84 0,78 1,39 0,88 0,88 1,75 2,73 2,48 7,35 2,03 4,38 1,11 3,99 5,82 5,53 1,56 2,17 3,58 3,39 8,32 5,28 2,03 0,70 0,79 2,84 1,18 1,04 0,80 0,81 3,18 0,23 0,12 0,17 0,15 0,50 0,65 0,40 0,59 0,37 0,43 0,39 0,88 0,95

T ig araksa

0,84 1,14 0,98 0,74 0,67 1,27 0,78 0,78 1,69 2,64 2,32 7,10 1,86 4,30 1,02 4,72 7,50 7,24 1,40 2,00 3,58 3,19 8,16 5,87 1,86 0,62 0,66 2,64 0,97 0,86 0,70 0,70 2,63 0,17 0,09 0,12 0,11 0,39 0,51 0,30 0,46 0,28 0,33 0,28 0,77 0,79

L eg o k

1,42 2,02 1,69 1,27 1,32 2,17 1,34 1,34 2,85 4,55 4,18 11,41 3,28 7,25 1,65 6,03 9,83 8,24 2,60 3,82 5,87 5,92 15,45 9,00 3,71 1,12 1,19 4,40 1,86 1,66 1,31 1,31 6,41 0,37 0,19 0,26 0,24 0,81 1,05 0,65 0,93 0,59 0,70 0,62 1,48 1,59

K resek

3,22 4,52 3,85 2,78 2,67 4,93 2,99 3,02 6,95 11,40 10,27 27,63 7,80 19,01 3,76 81,81 28,33 21,89 6,24 9,55 15,47 15,63 48,06 25,48 9,98 2,51 2,67 10,36 4,00 3,71 3,03 3,08 17,16 0,77 0,39 0,56 0,51 1,79 2,37 1,40 2,06 1,30 1,50 1,32 3,61 3,78

P arun g Pan jang

3,00 4,07 3,54 2,48 2,48 4,45 2,67 2,74 6,58 11,14 10,52 24,78 7,50 18,31 3,22 11,37 20,27 14,15 6,93 11,07 14,18 17,80 62,82 22,63 13,37 2,43 2,60 9,40 4,12 3,96 3,22 3,24 33,65 0,86 0,43 0,63 0,57 2,12 2,68 1,63 2,21 1,44 1,68 1,54 4,15 4,28

B alaraja

3,96 5,49 4,80 3,36 3,26 6,03 3,60 3,65 8,50 13,69 13,04 32,43 9,63 23,61 4,54 16,95 31,15 22,85 8,16 12,85 17,65 20,35 66,82 30,19 13,99 3,14 3,39 12,43 5,28 4,89 3,93 3,98 27,13 1,04 0,53 0,75 0,69 2,47 3,23 1,92 2,70 1,75 2,03 1,82 4,74 5,03

M auk

K uku n

S epatan

1,22 1,54 1,54 0,77 1,02 1,69 0,93 1,01 3,02 6,32 7,97 8,90 3,92 7,78 0,99 1,38 2,92 1,93 6,62 15,00 4,93 14,49 9,49 5,87 12,56 1,18 1,11 3,61 2,14 2,66 2,68 2,73 8,19 0,43 0,19 0,29 0,25 2,10 2,91 1,04 1,45 0,98 1,00 0,79 8,48 7,71

Paku haji

C iku p a

0,82 1,04 1,02 0,52 0,67 1,15 0,60 0,64 2,01 4,08 5,07 5,98 2,51 5,75 0,69 1,48 2,35 1,49 4,13 9,84 3,81 10,95 7,84 4,95 11,81 0,75 0,72 2,48 1,31 1,57 1,56 1,59 10,28 0,27 0,12 0,19 0,16 1,15 1,52 0,64 0,86 0,58 0,61 0,50 3,79 3,64

Pag ed an gan Ilir

P asarkem is

M aja

1,24 0,69 1,69 0,91 1,48 0,85 0,97 0,51 1,13 0,57 1,82 1,00 1,05 0,57 1,13 0,59 2,37 1,61 4,20 3,07 4,66 3,22 8,16 5,32 3,13 1,94 5,54 4,61 1,15 0,65 2,41 1,82 3,19 3,13 2,44 1,94 3,45 2,15 5,14 4,45 3,82 3,23 6,48 3,31 9,08 14,24 5,02 5,19 5,08 7,37 1,16 0,61 1,28 0,61 3,45 2,14 2,37 1,05 2,47 1,11 1,89 0,98 1,78 0,98 11,94 166,31 0,81 0,24 0,39 0,11 0,61 0,17 0,54 0,15 2,50 0,74 2,79 0,93 1,99 0,51 1,87 0,65 1,36 0,43 1,61 0,49 1,89 0,45 2,84 1,59 3,43 1,66

L ebak

2,65 3,37 3,29 1,76 2,22 3,70 2,03 2,21 6,23 12,57 14,82 19,06 7,89 17,16 2,22 5,17 7,66 4,89 11,98 24,42 11,28 28,67 25,83 14,33 29,90 2,46 2,40 7,89 4,43 5,22 4,85 5,03 37,64 0,98 0,44 0,70 0,60 4,28 5,38 2,39 3,03 2,08 2,22 1,93 11,23 11,47

C ibad ak

0,38 1,00 0,50 1,22 0,43 1,27 0,28 0,58 0,36 0,82 0,53 1,36 0,30 0,70 0,33 0,80 0,58 2,56 0,94 5,33 1,15 7,68 1,90 6,78 0,86 3,52 1,09 5,80 0,29 0,73 0,43 1,34 0,50 1,80 0,41 1,21 1,00 7,39 1,04 12,21 0,74 3,43 1,13 9,13 1,02 4,47 0,79 3,56 0,66 4,88 0,40 0,98 0,45 0,92 0,89 2,83 1,06 1,75 1,17 2,50 0,75 2,77 0,65 2,78 0,78 3,00 0,61 0,31 0,24 0,13 0,45 0,20 0,37 0,18 4,71 1,82 2,97 2,69 3,62 0,76 1,53 1,20 0,60 0,80 1,58 0,78 2,00 0,55 0,97 14,17 0,38 13,37

G ajru g

Selaraja

0,44 0,36 0,74 0,58 0,50 1,00 0,48 0,40 0,83 0,34 0,29 0,55 0,42 0,36 0,73 0,60 0,49 1,00 0,37 0,31 0,59 0,40 0,33 0,66 0,63 0,49 1,04 1,00 0,77 1,66 1,16 0,88 2,01 2,14 1,71 3,45 0,92 0,72 1,62 1,17 0,89 1,84 0,35 0,30 0,56 0,52 0,42 0,75 0,60 0,47 0,83 0,50 0,40 0,69 0,95 0,71 1,80 1,02 0,74 1,69 0,82 0,64 1,27 1,16 0,86 1,83 1,19 0,89 1,58 0,89 0,69 1,31 0,69 0,50 0,98 0,44 0,37 0,82 0,53 0,45 0,96 0,98 0,80 1,64 1,18 1,03 2,41 1,18 0,94 2,69 0,71 0,56 1,54 0,62 0,48 1,25 0,90 0,64 1,09 1,05 1,22 1,82 0,45 0,56 0,60 1,02 1,42 1,12 0,73 0,62 0,92 2,68 1,76 26,17 1,18 1,40 8,95 5,20 4,82 18,63 1,55 1,39 4,81 1,42 1,20 5,03 1,96 1,93 5,62 5,94 10,85 5,18 0,86 0,60 1,70 1,21 0,86 2,79

R an gkasb itu n g

1,05 1,32 1,25 0,69 0,90 1,47 0,79 0,88 2,18 4,22 5,15 6,75 2,92 5,08 0,84 1,63 2,18 1,56 4,25 6,78 3,37 7,23 6,04 3,74 5,54 1,01 1,02 2,87 2,02 2,44 2,14 2,15 6,37 0,52 0,22 0,35 0,31 2,87 3,41 1,41 1,64 1,15 1,21 1,07 5,17 6,18

C ileg on g

1,54 1,90 1,88 0,93 1,35 2,08 1,09 1,26 3,09 5,80 8,03 9,03 4,49 6,32 1,12 1,83 2,23 1,62 7,85 9,30 3,89 4,22 5,00 4,11 4,82 1,62 1,57 3,97 3,31 4,69 4,43 4,16 3,75 0,70 0,29 0,43 0,39 6,05 8,69 1,96 2,81 2,02 1,90 1,30 15,46 25,08

G u n un g K encan a

C im arg a

Su kam aju

0,34 0,45 0,39 0,25 0,30 0,46 0,27 0,30 0,62 1,06 1,22 2,02 0,83 1,62 0,29 0,53 0,70 0,54 0,98 1,37 0,92 1,59 1,83 1,08 1,18 0,33 0,35 0,87 0,69 0,74 0,57 0,52 2,01 0,26 0,12 0,20 0,17 1,01 0,96 0,73 0,62 0,46 0,54 0,65 0,91 1,14

M alin gp in g

0,62 0,81 0,72 0,44 0,57 0,86 0,47 0,53 1,11 1,93 2,36 3,51 1,55 2,33 0,49 0,83 1,06 0,80 2,00 2,53 1,53 2,76 2,51 1,74 1,84 0,62 0,66 1,57 1,42 1,65 1,25 1,14 2,30 0,51 0,22 0,38 0,31 3,31 3,00 1,77 1,43 1,06 1,21 1,29 2,21 3,05

M u n can g

0,47 0,62 0,54 0,35 0,44 0,65 0,38 0,41 0,77 1,29 1,53 2,53 1,11 1,56 0,38 0,62 0,74 0,59 1,29 1,48 1,05 1,66 1,62 1,16 1,05 0,48 0,54 1,15 1,16 1,28 0,89 0,77 1,39 0,58 0,24 0,43 0,36 3,13 2,37 2,36 1,34 1,08 1,30 1,77 1,26 1,79

C urug p anjan g

Sajira

L euw id am ar

C isiih

B ojon gm an ik G iran g

S ob ang

C im an u k

K aryaw ang i

C arita

K o ro nco n g

C iw aru

K arang tan ju ng

B anjar

M ajasari

0,49 0,65 0,57 0,36 0,43 0,69 0,40 0,43 0,96 1,70 1,91 3,15 1,23 2,25 0,43 0,90 1,29 0,94 1,46 2,26 1,56 2,82 3,78 1,98 2,30 0,49 0,48 1,32 0,90 0,95 0,77 0,74 5,52 0,28 0,13 0,22 0,18 1,00 1,09 0,71 0,70 0,51 0,59 0,64 1,28 1,46

C isata

0,09 0,12 0,10 0,07 0,08 0,12 0,08 0,08 0,12 0,19 0,22 0,44 0,17 0,24 0,08 0,12 0,14 0,12 0,17 0,19 0,17 0,23 0,26 0,19 0,14 0,08 0,10 0,20 0,21 0,19 0,12 0,11 0,20 0,17 0,09 0,17 0,14 0,25 0,23 0,40 0,22 0,17 0,25 0,63 0,14 0,18

C iked al

0,08 0,11 0,09 0,07 0,08 0,11 0,07 0,07 0,11 0,18 0,20 0,41 0,16 0,22 0,07 0,11 0,13 0,11 0,15 0,17 0,16 0,21 0,25 0,18 0,13 0,08 0,09 0,18 0,19 0,17 0,11 0,10 0,19 0,13 0,07 0,13 0,11 0,21 0,20 0,30 0,19 0,14 0,21 0,44 0,12 0,16

C ip eucan g

0,09 0,13 0,10 0,08 0,09 0,13 0,08 0,09 0,14 0,23 0,25 0,50 0,20 0,29 0,08 0,14 0,17 0,14 0,19 0,23 0,21 0,28 0,34 0,24 0,18 0,09 0,11 0,22 0,22 0,20 0,13 0,12 0,28 0,12 0,06 0,12 0,09 0,24 0,23 0,30 0,20 0,15 0,20 0,37 0,16 0,20

Sind ang resm i

0,47 0,28 0,55 0,94 0,67 0,80 1,71 1,61 0,64 1,37 1,06 1,24 0,33 0,46 0,63 0,37 0,70 1,13 0,89 0,98 1,95 2,14 0,76 1,59 1,31 1,55 0,46 0,60 0,45 0,30 0,61 1,06 0,71 0,95 1,29 1,58 0,79 1,72 1,18 1,37 0,35 0,55 0,69 0,63 0,75 0,27 0,29 0,35 0,20 0,35 0,54 0,47 0,48 0,90 1,09 0,35 0,50 0,28 0,54 0,89 0,73 0,72 1,46 1,91 0,53 1,13 0,95 1,27 0,35 0,43 0,62 0,37 0,70 1,19 0,87 1,06 2,21 1,99 0,85 1,80 1,36 1,56 0,44 0,62 0,37 0,22 0,39 0,62 0,51 0,68 1,09 1,20 0,42 0,86 0,74 0,85 0,28 0,34 0,42 0,24 0,46 0,73 0,60 0,64 1,28 1,44 0,48 1,02 0,83 1,01 0,30 0,39 0,54 0,36 0,68 1,30 0,74 1,38 3,04 1,27 1,45 3,06 1,56 1,46 0,37 0,77 0,80 0,55 1,07 2,11 1,06 2,39 5,26 1,71 2,83 5,91 2,61 2,22 0,55 1,31 0,96 0,67 1,36 2,84 1,31 3,30 8,22 1,98 4,53 10,26 3,55 2,83 0,64 1,71 1,84 1,18 2,17 3,91 2,40 4,11 8,17 4,37 3,83 7,81 4,73 4,60 1,32 2,31 0,88 0,56 1,16 2,27 1,27 2,21 5,08 2,33 2,25 4,90 2,61 2,63 0,59 1,18 0,86 0,61 1,09 2,04 1,11 2,48 4,94 1,70 2,75 5,41 2,61 2,16 0,62 1,35 0,33 0,20 0,35 0,58 0,44 0,54 1,05 0,81 0,43 0,87 0,68 0,75 0,25 0,33 0,37 0,25 0,40 0,67 0,45 0,77 1,37 0,74 0,66 1,24 0,89 0,78 0,29 0,45 0,38 0,27 0,43 0,72 0,46 0,89 1,54 0,69 0,82 1,44 0,97 0,80 0,30 0,52 0,33 0,23 0,35 0,58 0,39 0,68 1,19 0,63 0,58 1,06 0,76 0,67 0,26 0,41 0,84 0,59 1,33 3,06 1,19 3,48 10,08 1,76 5,52 15,25 3,77 2,87 0,54 1,76 0,90 3,04 6,32 1,19 4,87 8,50 2,76 1,94 0,48 1,59 0,71 0,53 1,03 2,08 0,59 0,42 0,73 1,34 0,75 4,62 3,10 1,21 1,67 3,15 1,70 1,42 0,44 0,90 0,76 0,57 0,98 1,94 0,93 2,80 5,16 1,26 3,58 6,07 2,58 1,85 0,53 1,46 0,64 0,49 0,74 1,28 0,84 1,80 2,92 0,99 1,65 2,77 1,78 1,33 0,50 1,02 0,58 0,42 0,69 1,21 0,71 1,58 2,80 1,03 1,58 2,85 1,62 1,31 0,44 0,88 0,38 0,30 0,48 0,90 0,45 1,43 2,35 0,57 1,62 2,48 1,28 0,86 0,27 0,77 0,54 0,31 0,66 1,16 0,85 0,89 1,97 2,33 0,68 1,51 1,23 1,63 0,36 0,53 0,71 0,37 0,76 1,15 1,08 0,88 1,73 3,60 0,59 1,24 1,24 1,79 0,49 0,55 0,90 0,57 1,08 1,97 1,26 1,90 4,07 2,42 1,72 3,65 2,31 2,37 0,65 1,10 2,08 0,99 2,22 3,14 2,98 2,03 4,06 24,70 1,23 2,59 3,27 5,95 1,31 1,31 2,03 1,06 3,31 6,07 4,22 3,14 7,66 12,95 1,99 4,45 5,27 11,31 1,10 1,86 0,87 0,55 1,58 3,81 1,48 2,67 9,05 2,74 2,46 7,19 3,68 4,26 0,51 1,43 0,68 0,45 1,18 2,78 1,09 2,23 7,16 1,91 2,47 7,47 2,92 2,88 0,41 1,18 0,39 0,32 0,44 0,74 0,42 1,16 1,64 0,51 0,98 1,47 1,10 0,73 0,31 0,69 2,75 0,96 0,57 0,51 1,19 0,44 0,54 0,87 0,18 0,32 0,65 0,84 21,06 0,34 0,61 0,27 0,19 0,19 0,35 0,17 0,22 0,34 0,07 0,13 0,24 0,29 1,74 0,13 1,10 0,59 0,31 0,29 0,53 0,28 0,33 0,42 0,11 0,20 0,40 0,39 4,74 0,22 0,88 0,43 0,26 0,25 0,47 1,21 0,29 0,40 0,10 0,17 0,34 0,39 3,22 0,18 4,03 7,44 9,26 6,49 3,69 6,30 4,38 1,58 1,17 1,96 12,91 5,89 1,53 7,98 3,78 3,31 67,28 42,22 6,64 11,78 10,69 3,01 2,22 3,89 57,59 23,63 1,44 10,42 6,21 12,06 1,65 1,29 2,12 1,35 1,33 1,10 0,44 0,74 1,97 1,85 6,37 1,17 12,40 2,73 6,30 3,92 100,66 2,11 3,01 11,39 0,01 1,52 4,19 11,65 3,33 1,70 35,74 3,61 4,85 2,56 34,16 1,58 1,92 3,55 0,54 0,98 3,08 5,99 3,35 1,29 68,23 4,25 2,57 1,74 7,37 1,32 1,58 2,71 0,48 0,85 2,21 3,33 14,07 1,07 2,38 2,12 0,79 0,73 1,09 0,79 0,84 0,76 0,30 0,50 1,06 1,00 5,00 0,64 0,70 0,72 1,32 3,67 1,01 5,65 22,52 1,18 29,10 134,30 4,80 2,62 0,43 2,27 1,16 0,68 2,65 9,40 1,74 13,71 178,36 2,24 39,18 239,77 11,49 5,34 0,65 4,79

S ukaresm i

C ibitu ng

M enes

Picu n g

S ukacai

P atia

0,35 0,29 0,57 0,40 0,47 0,32 0,31 0,22 0,45 0,30 0,54 0,39 0,39 0,24 0,38 0,27 0,48 0,36 0,73 0,55 0,88 0,65 1,63 1,23 0,81 0,57 0,78 0,61 0,30 0,22 0,33 0,26 0,34 0,28 0,29 0,24 0,78 0,55 0,64 0,51 0,53 0,42 0,68 0,55 0,57 0,49 0,52 0,43 0,34 0,29 0,50 0,33 0,63 0,41 0,82 0,60 1,92 1,10 1,93 1,08 0,84 0,53 0,65 0,43 0,35 0,32 1,80 2,17 0,44 0,51 0,75 1,24 0,61 0,84 4,30 3,23 4,23 2,25 4,50 45,16 13,54 3,18 66,17 4,14 25,15 3,92 1,66 4,24 0,67 0,48 1,10 0,78

M ekarjaya

55,69

A ng sana

M an dalaw an g i

1,71 1,16 0,90 0,93 2,03 0,56 0,11 2,02 1,44 1,18 1,23 2,47 0,74 0,15 2,06 1,37 0,95 1,01 2,24 0,61 0,12 0,88 0,65 0,62 0,61 1,09 0,39 0,09 1,98 0,57 0,12 1,41 1,08 0,99 0,98 2,21 1,50 1,13 1,21 2,48 0,73 0,15 1,07 0,78 0,82 0,68 1,28 0,43 0,10 1,26 0,91 0,79 0,79 1,54 0,49 0,10 3,46 1,87 0,93 1,08 2,53 0,72 0,13 6,16 3,12 1,32 1,59 3,68 1,11 0,19 11,09 4,37 1,60 2,05 4,87 1,38 0,21 8,95 5,34 3,06 3,49 7,42 2,33 0,46 5,68 3,17 1,62 1,88 4,57 1,17 0,20 5,88 2,99 1,33 1,60 3,45 1,18 0,22 1,32 0,74 0,56 0,58 1,13 0,39 0,09 1,47 0,93 0,55 0,62 117,12 0,47 0,11 1,68 1,02 0,54 0,64 1,19 0,51 0,11 1,24 0,79 0,47 0,54 0,99 0,42 0,09 14,24 4,97 1,48 1,89 5,67 1,28 0,17 8,68 3,40 1,06 1,42 3,20 1,05 0,16 3,56 1,93 0,91 1,08 2,28 0,75 0,15 6,47 2,98 1,08 1,39 2,22 1,10 0,19 3,16 1,87 0,85 1,05 1,93 0,89 0,19 3,15 1,77 0,83 1,01 1,96 0,79 0,16 2,63 1,40 0,51 0,65 1,29 0,56 0,10 1,94 1,60 1,20 1,22 2,76 0,65 0,12 1,63 1,32 1,55 1,40 2,70 0,76 0,16 4,23 2,60 1,59 1,76 3,80 1,35 0,22 3,54 3,40 6,17 4,88 8,39 2,13 0,38 6,68 6,32 6,91 6,80 23,76 2,51 0,31 9,04 5,41 2,09 2,61 10,80 1,25 0,15 8,43 4,01 1,45 1,78 6,33 0,97 0,13 1,71 1,07 0,47 0,60 1,04 0,57 0,12 0,44 0,52 1,07 1,01 0,77 1,28 2,42 0,18 0,20 0,34 0,33 0,29 0,38 1,51 0,27 0,31 0,48 0,50 0,38 0,70 49,97 0,24 0,27 0,44 0,44 0,37 0,56 8,09 2,93 5,73 3,02 6,64 4,86 32,16 0,37 6,47 20,49 5,91 19,39 16,02 13,44 0,35 1,05 1,34 1,67 2,22 1,62 6,40 1,24 2,28 3,31 19,94 23,02 7,41 7,27 0,60 1,39 2,11 11,37 12,24 3,74 10,03 0,51 1,25 1,64 5,08 5,02 2,56 6,97 1,18 0,69 0,80 0,95 1,13 0,97 2,01 3,23 55,69 7,68 1,14 1,69 5,22 1,19 0,14 26,23 2,04 3,17 10,33 2,03 0,19

K ad u hejo

1,50 1,75 1,93 0,75 1,18 1,95 0,95 1,08 3,85 8,01 16,40 9,51 5,98 7,04 0,97 1,50 1,77 1,27 23,89 13,69 4,19 8,31 3,45 3,56 3,23 1,58 1,29 4,27 2,49 4,35 6,63 8,22 1,77 0,30 0,13 0,19 0,17 1,71 3,14 0,67 1,39 0,86 0,79 0,48

W arun g ban ten

42,67 13,08 1,73 1,39 2,28

C ikeu sik

0,58 0,58 0,32 0,78 0,79 0,44 0,62 0,62 0,35 0,43 0,45 0,26 0,63 0,63 0,33 0,76 0,77 0,44 0,46 0,55 0,27 0,51 0,53 0,30 0,65 0,65 0,41 0,96 0,96 0,61 1,17 1,12 0,71 2,20 2,24 1,42 1,09 1,06 0,61 1,01 1,03 0,71 0,40 0,41 0,25 0,43 0,46 0,33 0,44 0,48 0,36 0,38 0,42 0,31 1,04 0,98 0,58 0,83 0,82 0,57 0,70 0,71 0,50 0,87 0,89 0,64 0,72 0,78 0,64 0,67 0,71 0,52 0,43 0,59 0,35 0,72 0,68 0,34 0,90 0,90 0,43 1,11 1,11 0,67 2,95 2,66 1,05 2,87 2,37 0,92 1,16 1,02 0,49 0,88 0,79 0,41 0,42 0,47 0,42 1,88 5,98 2,85 0,50 1,10 1,04 0,79 1,84 4,88 0,67 1,58 2,18 4,24 3,33 1,65 5,53 3,35 1,34 3,69 6,83 10,13 42,67 13,08 1,73 21,89 1,60 21,89 3,27 1,60 3,27 0,86 0,79 0,48 1,39 1,25 0,69

C ad assari

Pan im ban g

Pasang grah an

Po lo s

Saketi

1,11 1,48 1,16 0,78 1,22 1,44 1,01 0,99 1,13 1,62 1,99 3,81 1,96 1,68 0,71 0,71 0,71 0,63 1,77 1,34 1,17 1,58 1,13 1,08 0,67 1,42 1,89 1,95 6,95 6,51 2,19 1,58 0,64 2,23 0,65 0,92 0,83 4,27 7,25 3,12

Pand eg lang

2,23 8,76 10,63 0,29 0,54 0,31 0,51 0,67 1,88 0,65 0,92 0,50 0,79 1,10 1,84 1,04 4,88 0,13 0,19 0,18 0,27

0,15 0,59 1,02 0,39 0,21 0,79 1,28 0,53 0,16 0,67 1,16 0,43 0,13 0,41 0,63 0,30 0,16 0,58 1,00 0,40 0,20 0,80 1,32 0,53 0,13 0,45 0,90 0,32 0,14 0,51 0,85 0,35 0,17 0,84 1,39 0,50 0,24 1,34 2,20 0,77 0,28 1,68 2,85 0,91 0,60 2,66 4,31 1,71 0,26 1,33 2,31 0,78 0,28 1,42 2,21 0,86 0,12 0,42 0,67 0,30 0,14 67,83 0,79 0,38 0,14 0,60 0,86 0,41 0,13 0,49 0,70 0,35 0,22 1,55 2,81 0,79 0,21 1,39 2,19 0,72 0,20 0,97 1,51 0,60 0,24 1,38 2,12 0,80 0,23 1,11 1,54 0,73 0,20 0,94 1,42 0,61 0,12 0,72 1,04 0,43 0,16 0,69 1,25 0,42 0,21 0,76 1,28 0,53 0,29 1,28 2,14 0,81 0,53 2,02 3,71 1,38 0,41 2,59 5,68 1,33 0,20 1,50 3,16 0,70 0,16 1,17 2,39 0,57 0,14 0,72 0,93 0,48 5,31 0,88 0,91 2,49 8,76 0,29 0,31 0,67 10,63 0,54 0,51 1,88 0,43 0,42 1,18 0,43 23,01 4,13 0,42 23,01 2,75 1,18 4,13 2,75 0,83 4,27 7,25 3,12 0,67 4,24 5,53 3,69 1,58 3,33 3,35 6,83 2,18 1,65 1,34 10,13 0,17 1,71 3,14 0,67 0,24 2,93 6,47 1,05

L abu an

3,46 4,93 5,31 0,88 0,91 2,49 2,23 1,88 5,98 2,85 0,30 0,44

0,15 0,21 0,16 0,13 0,16 0,21 0,13 0,14 0,18 0,27 0,30 0,64 0,28 0,30 0,12 0,15 0,15 0,14 0,25 0,23 0,22 0,26 0,26 0,22 0,14 0,16 0,22 0,31 0,55 0,44 0,22 0,18 0,16 4,93 2,23

B o jo n g

0,12 0,17 0,12 0,11 0,13 0,16 0,12 0,11 0,13 0,19 0,21 0,48 0,20 0,21 0,09 0,11 0,11 0,10 0,17 0,16 0,15 0,18 0,18 0,16 0,09 0,13 0,18 0,23 0,44 0,33 0,16 0,13 0,11 3,46

P agelaran

0,23 0,11 0,16 0,14 0,72 0,93 0,48 0,64 0,42 0,47 0,42 1,77 1,71

0,26 0,36 0,27 0,22 0,28 0,35 0,22 0,25 0,29 0,41 0,47 1,01 0,45 0,46 0,20 0,23 0,23 0,20 0,39 0,35 0,33 0,39 0,37 0,33 0,20 0,28 0,39 0,50 1,05 0,80 0,37 0,30 0,23

C ibaliun g

Kopo 0,73 0,96 0,90 0,52 0,60 1,06 0,76 0,63 1,81 3,47 3,69 6,01 2,10 5,45 0,70 2,04 3,67 2,21 2,46 5,11 3,83 8,21 22,05 6,32 10,93 0,63 0,63 2,33 1,07 1,14 1,02 1,05

S um u r

5,44 4,07 3,92 6,38 4,32 4,02 5,67 4,95 5,24 2,45 1,48 1,36 5,92 3,30 2,85 5,71 4,80 4,75 3,50 2,03 1,90 4,38 2,61 2,41 4,30 5,51 7,42 5,62 7,97 10,51 7,24 12,04 18,33 13,55 14,43 17,30 9,06 13,23 18,25 4,99 6,00 7,34 2,38 1,79 1,80 1,83 1,64 1,80 1,69 1,61 1,73 1,49 1,58 1,38 6,99 15,10 25,96 3,67 4,85 6,03 3,34 3,75 4,50 3,60 4,33 5,02 2,36 2,28 2,43 2,73 2,76 3,16 1,45 1,54 1,70 10,40 6,08 5,00 9,12 3,60 2,90 7,74 7,98 9,20 37,58 7,36 5,18 22,06 11,48 22,06 91,68 11,48 91,68 1,14 1,02 1,05 0,80 0,37 0,30 0,33 0,16 0,13 0,44 0,22 0,18 0,41 0,20 0,16 2,59 1,50 1,17 5,68 3,16 2,39 1,33 0,70 0,57 6,51 2,19 1,58 2,87 1,16 0,88 2,37 1,02 0,79 0,92 0,49 0,41 4,35 6,63 8,22 6,68 9,04 8,43

C ig eulis

20,50 13,27 12,88 10,40 6,08 5,00 0,63 0,28 0,13 0,16 0,16 0,69 1,25 0,42 1,42 0,72 0,68 0,34 1,58 1,94

C io m as

11,26 34,81 6,85 18,41 33,78 9,40 8,00 85,21 6,18 7,15 8,95 4,41 43,42 13,14 10,62 12,13 66,49 7,99 8,58 16,54 3,68 12,30 20,06 6,17 3,08 73,52 3,74 3,33 37,09 4,61 3,56 27,99 5,32 12,12 708,17 13,65 6,40 112,88 7,45 3,17 31,65 4,40 4,05 29,50 3,23 1,62 13,69 2,02 1,27 8,46 1,75 1,27 8,42 1,64 1,61 14,03 4,43 1,71 8,85 2,79 2,28 23,61 3,07 1,88 10,63 2,97 1,46 7,10 2,27 1,80 12,85 2,59 0,76 3,40 1,25 20,50 13,27 12,88 8,27 28,62 8,27 8,01 28,62 8,01 9,12 7,74 37,58 3,60 7,98 7,36 2,90 9,20 5,18 0,63 2,33 1,07 0,39 0,50 1,05 0,18 0,23 0,44 0,22 0,31 0,55 0,21 0,29 0,53 0,76 1,28 2,02 1,28 2,14 3,71 0,53 0,81 1,38 1,89 1,95 6,95 0,90 1,11 2,95 0,90 1,11 2,66 0,43 0,67 1,05 1,29 4,27 2,49 1,63 4,23 3,54

Pab u aran

26,68 22,49 18,74 4,19 31,24 20,12 7,20 12,16 4,69 4,71 5,18 17,41 12,17 4,02 4,21 1,73 1,34 1,29 3,93 2,05 2,79 2,22 1,55 2,03 0,82

Pad arin can g

K o pibera

A nyar

1,92 2,82 0,98 2,53 3,58 1,23 2,47 3,78 1,27 1,35 1,77 0,61 1,49 1,98 0,75 2,91 4,37 1,42 2,22 0,73 1,57 1,66 2,32 0,79 6,01 12,90 3,19 12,24 28,01 7,52 10,99 19,11 8,22 20,25 43,20 9,39 6,07 10,56 3,42 25,03 101,77 12,66 1,99 3,08 0,88 8,82 20,64 2,68 24,54 77,48 4,90 10,08 19,29 2,57 6,38 8,85 5,12 14,25 17,52 20,64 18,32 98,68 8,01 32,79 40,71 49,07 50,09 28,78 50,09 12,92 28,78 12,92 1,55 2,03 0,82 1,46 1,80 0,76 7,10 12,85 3,40 2,27 2,59 1,25 2,36 2,73 1,45 2,28 2,76 1,54 2,43 3,16 1,70 22,05 6,32 10,93 0,37 0,33 0,20 0,18 0,16 0,09 0,26 0,22 0,14 0,23 0,20 0,12 1,11 0,94 0,72 1,54 1,42 1,04 0,73 0,61 0,43 1,13 1,08 0,67 0,72 0,67 0,43 0,78 0,71 0,59 0,64 0,52 0,35 3,45 3,56 3,23 3,16 3,15 2,63

K ram atw atu

C ikand e

K ragilan

Pam arayan

Petir

C ikeu sal

B aro s

C iru as

2,73 1,94 1,94 4,01 2,35 4,13 2,66 3,84 2,58 2,74 4,36 2,81 5,06 3,24 3,64 2,54 2,49 5,69 3,21 5,90 3,59 2,14 1,41 1,61 1,65 1,24 2,24 1,52 1,93 1,41 1,44 2,80 1,72 2,67 1,93 4,68 3,08 3,22 5,31 3,32 6,49 3,89 2,58 1,69 1,86 2,24 1,57 2,96 1,86 2,53 1,81 1,83 2,71 1,79 3,22 2,08 8,25 6,61 5,25 16,69 10,53 32,43 11,99 10,69 11,34 7,45 41,31 32,64 81,78 37,32 7,24 8,00 5,46 154,56 49,19 36,98 39,00 48,15 27,79 26,21 32,20 24,03 100,18 30,23 7,27 5,85 5,06 26,66 11,33 19,72 11,74 20,44 26,78 14,09 23,90 38,89 748,11 66,08 4,52 2,45 2,94 2,44 1,86 4,29 2,33 35,43 107,63 3,65 4,36 21,80 7,06 35,43 52,88 4,05 6,36 28,77 11,79 107,63 52,88 2,86 3,71 14,21 6,03 3,65 4,05 2,86 31,30 13,12 19,70 4,36 6,36 3,71 31,30 19,63 161,17 21,80 28,77 14,21 13,12 19,63 34,05 7,06 11,79 6,03 19,70 161,17 34,05 6,38 14,25 18,32 32,79 8,82 24,54 10,08 20,64 77,48 19,29 8,85 17,52 98,68 40,71 2,68 4,90 2,57 5,12 20,64 8,01 49,07 1,73 1,34 1,29 3,93 2,05 2,79 2,22 1,62 1,27 1,27 1,61 1,71 2,28 1,88 13,69 8,46 8,42 14,03 8,85 23,61 10,63 2,02 1,75 1,64 4,43 2,79 3,07 2,97 1,83 1,69 1,49 6,99 3,67 3,34 3,60 1,64 1,61 1,58 15,10 4,85 3,75 4,33 1,80 1,73 1,38 25,96 6,03 4,50 5,02 2,04 3,67 2,21 2,46 5,11 3,83 8,21 0,23 0,23 0,20 0,39 0,35 0,33 0,39 0,11 0,11 0,10 0,17 0,16 0,15 0,18 0,15 0,15 0,14 0,25 0,23 0,22 0,26 0,14 0,14 0,13 0,22 0,21 0,20 0,24 67,83 0,60 0,49 1,55 1,39 0,97 1,38 0,79 0,86 0,70 2,81 2,19 1,51 2,12 0,38 0,41 0,35 0,79 0,72 0,60 0,80 0,71 0,71 0,63 1,77 1,34 1,17 1,58 0,43 0,44 0,38 1,04 0,83 0,70 0,87 0,46 0,48 0,42 0,98 0,82 0,71 0,89 0,33 0,36 0,31 0,58 0,57 0,50 0,64 1,50 1,77 1,27 23,89 13,69 4,19 8,31 1,47 1,68 1,24 14,24 8,68 3,56 6,47

Tan g si

5,32 20,44 4,52 26,78 2,45 14,09 2,94 23,90 2,44 38,89 1,86 748,11 4,29 66,08 2,33 25,03 1,99 101,77 3,08 12,66 0,88 4,02 4,21 3,17 4,05 31,65 29,50 4,40 3,23 4,99 2,38 6,00 1,79 7,34 1,80 5,45 0,70 0,46 0,20 0,21 0,09 0,30 0,12 0,28 0,12 1,42 0,42 2,21 0,67 0,86 0,30 1,68 0,71 1,01 0,40 1,03 0,41 0,71 0,25 7,04 0,97 5,88 1,32

Po ntang

12,59 25,90 13,33 13,34 7,28 32,41 27,87 19,06 5,64 4,99 4,19 40,00 8,66 5,32

Jo ng jin g

5,50 6,69 8,21 2,87 3,67 8,60 3,80 4,24 50,64 198,87 79,73 117,47 30,04

P am an uk

B o jo neg ara

C u rug

Taktakan

K asem en

C ipo co k Jaya

G rog o l

S erang

Jo m ban g

R am an uju

C ib eber

C iw and an

P ulo M erak

135,44 137,56 8,22 36,28 372,89 21,87 54,00 7,56 6,39 6,16 34,18 19,01 135,44 50,39 23,42 79,78 250,79 106,94 966,68 7,84 7,17 6,65 39,19 17,08 137,56 50,39 6,41 17,47 162,61 14,90 25,11 13,31 9,86 9,14 61,35 38,74 8,22 23,42 6,41 10,76 14,41 45,02 21,92 2,64 2,78 2,54 13,86 4,54 36,28 79,78 17,47 10,76 33,55 21,57 50,56 3,97 3,90 3,86 17,29 8,54 372,89 250,79 162,61 14,41 33,55 47,62 93,38 11,68 9,64 8,41 61,91 25,72 21,87 106,94 14,90 45,02 21,57 47,62 139,04 4,07 3,85 3,50 21,92 7,37 4,06 24,57 9,44 54,00 966,68 25,11 21,92 50,56 93,38 139,04 4,76 4,42 7,56 7,84 13,31 2,64 3,97 11,68 4,07 4,76 124,98 50,33 321,39 113,94 6,39 7,17 9,86 2,78 3,90 9,64 3,85 4,42 124,98 244,11 127,69 55,39 6,16 6,65 9,14 2,54 3,86 8,41 3,50 4,06 50,33 244,11 73,66 54,05 34,18 39,19 61,35 13,86 17,29 61,91 21,92 24,57 321,39 127,69 73,66 178,91 19,01 17,08 38,74 4,54 8,54 25,72 7,37 9,44 113,94 55,39 54,05 178,91 5,50 6,69 8,21 2,87 3,67 8,60 3,80 4,24 50,64 198,87 79,73 117,47 30,04 12,59 25,90 13,33 13,34 7,28 32,41 27,87 19,06 5,64 4,99 4,19 40,00 8,66 2,73 3,84 3,64 2,14 1,93 4,68 2,58 2,53 8,25 10,69 7,24 48,15 7,27 1,94 2,58 2,54 1,41 1,41 3,08 1,69 1,81 6,61 11,34 8,00 27,79 5,85 1,94 2,74 2,49 1,61 1,44 3,22 1,86 1,83 5,25 7,45 5,46 26,21 5,06 4,01 4,36 5,69 1,65 2,80 5,31 2,24 2,71 16,69 41,31 154,56 32,20 26,66 2,35 2,81 3,21 1,24 1,72 3,32 1,57 1,79 10,53 32,64 49,19 24,03 11,33 4,13 5,06 5,90 2,24 2,67 6,49 2,96 3,22 32,43 81,78 36,98 100,18 19,72 2,66 3,24 3,59 1,52 1,93 3,89 1,86 2,08 11,99 37,32 39,00 30,23 11,74 1,92 2,53 2,47 1,35 1,49 2,91 1,57 1,66 6,01 12,24 10,99 20,25 6,07 4,37 2,22 2,32 12,90 28,01 19,11 43,20 10,56 2,82 3,58 3,78 1,77 1,98 0,98 1,23 1,27 0,61 0,75 1,42 0,73 0,79 3,19 7,52 8,22 9,39 3,42 26,68 22,49 18,74 4,19 31,24 20,12 7,20 12,16 4,69 4,71 5,18 17,41 12,17 11,26 18,41 8,00 7,15 43,42 12,13 8,58 12,30 3,08 3,33 3,56 12,12 6,40 34,81 33,78 85,21 8,95 13,14 66,49 16,54 20,06 73,52 37,09 27,99 708,17 112,88 6,85 9,40 6,18 4,41 10,62 7,99 3,68 6,17 3,74 4,61 5,32 13,65 7,45 5,44 6,38 5,67 2,45 5,92 5,71 3,50 4,38 4,30 5,62 7,24 13,55 9,06 4,07 4,32 4,95 1,48 3,30 4,80 2,03 2,61 5,51 7,97 12,04 14,43 13,23 3,92 4,02 5,24 1,36 2,85 4,75 1,90 2,41 7,42 10,51 18,33 17,30 18,25 0,73 0,96 0,90 0,52 0,60 1,06 0,76 0,63 1,81 3,47 3,69 6,01 2,10 0,26 0,36 0,27 0,22 0,28 0,35 0,22 0,25 0,29 0,41 0,47 1,01 0,45 0,12 0,17 0,12 0,11 0,13 0,16 0,12 0,11 0,13 0,19 0,21 0,48 0,20 0,15 0,21 0,16 0,13 0,16 0,21 0,13 0,14 0,18 0,27 0,30 0,64 0,28 0,15 0,21 0,16 0,13 0,16 0,20 0,13 0,14 0,17 0,24 0,28 0,60 0,26 0,59 0,79 0,67 0,41 0,58 0,80 0,45 0,51 0,84 1,34 1,68 2,66 1,33 1,02 1,28 1,16 0,63 1,00 1,32 0,90 0,85 1,39 2,20 2,85 4,31 2,31 0,39 0,53 0,43 0,30 0,40 0,53 0,32 0,35 0,50 0,77 0,91 1,71 0,78 1,11 1,48 1,16 0,78 1,22 1,44 1,01 0,99 1,13 1,62 1,99 3,81 1,96 0,58 0,78 0,62 0,43 0,63 0,76 0,46 0,51 0,65 0,96 1,17 2,20 1,09 0,58 0,79 0,62 0,45 0,63 0,77 0,55 0,53 0,65 0,96 1,12 2,24 1,06 0,32 0,44 0,35 0,26 0,33 0,44 0,27 0,30 0,41 0,61 0,71 1,42 0,61 1,50 1,75 1,93 0,75 1,18 1,95 0,95 1,08 3,85 8,01 16,40 9,51 5,98 1,71 2,02 2,06 0,88 1,41 2,21 1,07 1,26 3,46 6,16 11,09 8,95 5,68

W alatan taka

Cilegon Citangkil Cibeber Pulo Merak Ciwandan Jombang Grogol Ramanuju Serang Cipocok Jaya Curug Kasemen Taktakan Walatantaka Bojonegara Pontang Pamanuk Jongjing Baros Petir Ciruas Cikeusal Cikande Kragilan Pamarayan Tangsi Anyar Kramatwatu Kopibera Padarincang Ciomas Pabuaran Kopo Cigeulis Sumur Cibaliung Polos Bojong Saketi Pasanggrahan Labuan Pagelaran Panimbang Cikeusik Cadassari Pandeglang

C ilego n

KECAMATAN

C itang kil

Tabel 3.1 Analisis Tingkat Keterkaitan Antar Kota Kecamatan di Provinsi Banten Tahun 2008 1,48 1,84 1,75 1,31 1,31 2,20 1,40 1,41 2,82 4,51 4,46 10,47 3,40 6,74 1,59 4,33 6,07 5,01 2,96 4,31 5,22 6,29 13,68 7,27 4,32 1,25 1,39 4,30 2,34 1,67 1,62 1,55 10,09 0,60 0,31 0,45 0,41 0,53 1,60 1,12 1,38 0,92 1,09 1,13 1,97

Gambar 3.5 Peta WKP

III - 15

Gambar 3.6 Peta Sistem Pusat Kota

III - 16

3.1.2 Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk di dalamnya pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengembangan kawasan perdesaan dilakukan dengan dasar pertimbangan ekonomi keruangan dan lingkungan dengan mempertimbangan hirarki perdesaan sesuai dengan kriteria pusat desa pertumbuhan. Pertimbangan ekonomi keruangan dalam hal ini adalah untuk menciptakan keseimbangan perkembangan kawasan perdesaan dengan kawasan

perkotaan,

dalam

struktur

perekonomian.

Kawasan

perdesaan

akan

dikembangkan sebagai kawasan ekonomi berbasis kepada kegiatan pertanian. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka arahan pengelolaan kawasan perdesaan yang berada di Provinsi Banten merupakan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya terdiri dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan pusat- pusat kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan untuk meningkatkan fungsi desa-desa lainnya serta perlu diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana, sehingga pengelolaan kawasan perdesaan dapat diarahkan sebagai berikut: a.

Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan.

b.

Kegiatan budidaya lain yang berkaitan dengan pengembangan pertanian, seperti industri pengolahan hasil pertanian, dapat dilaksanakan pada kawasan ini.

c.

Fungsi kegiatan pelayanan perkotaan dikembangkan pada pusat-pusat permukiman perdesaan potensial, sebagai daerah penyangga antara perdesaan dengan perkotaan.

d.

Pola permukiman perdesaan dikembangkan dengan sedapat mungkin adanya satu pusat permukiman perdesaan untuk setiap kawasan tertentu, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Sistem pusat permukiman pedesaan membentuk pusat pelayanan desa secara

berhirarki sebagai berikut: 1. Pusat pelayanan antar desa 2. Pusat pelayanan setiap desa

III - 17

3. Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman Pusat pelayanan desa tersebut secara berjenjang memiliki hubungan dengan pusat kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat, dengan perkotaan pusat SWP dan dengan ibukota kabupaten masing-masing. Struktur ruang perdesaan tersebut merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat SWP. Rencana struktur ruang pedesaan dapat dilihat dalam Gambar 3.7 Diagram Sistem Pusat Permukiman Perdesaan. Gambar 3.7 Diagram Sistem Pusat Permukiman Perdesaan

1 : Pusat SWP 2 : Pusat Kab 3 : Ibu Kota Kecamatan 4 : Pusat Pelayanan Desa

3.2 Rencana Sistem Jaringan Transportasi 3.2.1 Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat Pengembangan prasarana transportasi jalan ditujukan untuk memajukan dan meratakan pembangunan di wilayah Banten. Transportasi jalan berperan untuk melayani wilayah dalam dua bentuk pelayanan utama. Pertama, transportasi jalan berperan untuk melayani aktivitas ekonomi dalam bentuk pelayanan terhadap pergerakan orang, barang dan jasa. Dalam hal pertama ini, transportasi berperan untuk memajukan aktivitas

III - 18

ekonomi. Kedua, transportasi jalan juga berperan untuk membuka akses bagi wilayahwilayah terpencil dan memperbaiki akses bagi kawasan yang relatif terbelakang. Dalam hal ke dua ini, transportasi berperan dalam hal pemerataan pembangunan. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan bagi pergerakan orang dan distribusi barang jasa untuk skala wilayah pada tataran nasional, regional maupun lokal dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan bagi pergerakan orang dan distribusi barang jasa di dalam kawasan perkotaan. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Sesuai dengan sifatnya, lingkup bahasan pengembangan jaringan jalan dibatasi hanya terhadap jaringan jalan yang berskala nasional, propinsi atau lintas kabupaten/kota. Jaringan jalan primer secara umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna tingkat nasional. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional ibukota propinsi, jalan strategis nasional, serta jaringan jalan tol/bebas hambatan. Jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan. Arahan pengembangan prasarana transportasi jalan direncanakan sesuai dengan dua jenis peran utama prasarana tranportasi jalan. Terkait peran utama pertama untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, arahan pengembangan ditujukan untuk melayani prediksi akan permintaan transportasi masa datang, perkembangan pusat-pusat pemukiman III - 19

dan kegiatan serta hubungan dengan wilayah-wilayah lain di luar propinsi. Terkait peran utama kedua untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, arahan pengembangan ditujukan untuk menyediakan aksesibilitas yang baik ke kawasan-kawasan tertinggal. Selain prinsip di atas arahan pengembangan juga didasarkan atas orde kota, tingkat perkembangan kota dan hubungan antar wilayah yang lebih luas. Arahan

pengembangan

sistem

transportasi

darat

di

Provinsi

Banten,

dikelompokkan ke dalam tujuh golongan prasarana berikut ini : jaringan jalan nasional, jaringan jalan propinsi, terminal penumpang jalan, jaringan kereta api, jaringan penyeberangan, dan jaringan penghubung antar pulau. 3.2.1.1 Arahan Pengembangan Jaringan Jalan Nasional Pada umumnya perkembangan jalan nasional di wilayah Banten sudah baik, tertata sesuai dengan hirarki dan tingkat perkembangan wilayah, arahan struktur wilayah Banten, arahan pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan maupun sentra-sentra perekonomian wilayah. Rencana pengembangan jaringan jalan nasional di Provinsi Banten meliputi jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, dan jalan tol/bebas hambatan, yaitu : a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan arteri primer di Provinsi Banten meliputi Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Batas DKI Jakarta, Merak – Cilegon – Ciwandan – Anyer – Carita – Labuan – Panimbang – Cigeulis – Cibaliung – Muarabinuangeun – Malingping – Simpang – Bayah – Cisolok – Batas Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan pengembangan jaringan jalan ‘Ring Barat-Selatan’ Provinsi Banten sebagai perwujudan pengembangan jaringan jalan arteri lintas Selatan Pulau Jawa, mewujudkan pengembangan jaringan jalan ‘Ring Utara’ pada ruas Pantura Bojonegara – Banten Lama – Tirtayasa – Kronjo – Mauk – Teluknaga – Bandara Soekarno-Hatta. b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kolektor primer di Provinsi Banten meliputi Merak – Suralaya – Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon, Tangerang – Bandara Soekarno-Hatta untuk menghubungkan simpul-simpul transportasi nasional, Labuan – Saketi – Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas – Batas Provinsi Jawa Barat. c. Pengembangan jaringan jalan tol/bebas hambatan dalam kota di Provinsi Banten meliputi Jakarta – Tangerang, Pondok Aren – Ulujami, Pondok Aren – Serpong, JORR II (Jakarta Outer Ring Road II) : JORR II (Jakarta Outer Ring Road II) : Kamal – Teluk

III - 20

Naga – Batuceper, Benda – Batuceper – Kunciran, Kunciran – Serpong, Serpong – Cinere, Cinere – Cimanggis, Cimanggis – Cibitung, Cibitung – Cilincing. d. Pengembangan jaringan jalan tol/bebas hambatan antar kota di Provinsi Banten meliputi Jembatan Selat Sunda, Tangerang – Merak, Cilegon – Bojonegara, Serpong – Tigaraksa – Balaraja, Balaraja – Teluknaga – Bandara Soekarno Hatta (Lingkar Utara). e. Usulan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat)/jalan strategis nasional prospektif Kragilan (Kabupaten Serang) – Warunggunung (Kabupaten Lebak) – Panimbang (Kabupaten Pandeglang) – Bandar Udara Banten Selatan yang penetapannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jalan

nasional

berdasarkan

Surat

Keputusan

Menkimpraswil

No.

376/KPTS/M/2004 yang sudah dikembangkan di Provinsi Banten yang merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer meliputi ruas-ruas jalan di bawah ini.

NO.

Tabel 3.2 Ruas Jalan Nasional Bukan Jalan Tol di Provinsi Banten FUNGSI PANJANG RUAS JALAN JALAN (KM)

1.

Merak - Bts.Kota Cilegon

8,496

2.

Jln. Raya Merak (Cilegon)

5,012

K

3.

Jln. Raya Cilegon (Cilegon)

1,300

K

4.

Bts.Kota Cilegon - Bts.Kota Serang

6,541

5.

Jln. Raya Serang (Cilegon)

4,939

K

6.

Jln. Raya Cilegon (Serang)

3,339

K

7.

Jln. Tirtayasa (Serang)

0,900

K

8.

Jln. Maulana Yusuf (Serang)

0,517

K

9.

Jln. Mayor Safei (Serang)

0,610

K

10.

Bts.Kota Serang - Bts.Kota Tangerang

54,135

11.

Jln. A. Yani (Serang)

1,658

K

12.

Jln. Sudirman (Serang)

1,780

K

13.

Jln. Raya Serang (Tangerang)

8,800

K

14.

Jln. Daan Mogot (Tangerang - Bts.DKI)

7,671

K

15.

Bts.Kota Cilegon - Pasauran

40,621

16.

Jln. Raya Anyer (Cilegon)

3,722

K

III - 21

NO.

RUAS JALAN

PANJANG (KM)

FUNGSI JALAN

17.

Pasauran - Labuhan

16,990

18.

Labuhan - Simp.Labuhan

2,912

19.

Simp.Labuhan - Saketi

17,612

20.

Saketi - Bts.Kota Pandeglang

18,433

21.

Jln. Raya Labuan (Pandeglang)

2,601

K

22.

Jln. Abdulrahim (Pandeglang)

0,213

K

23.

Bts.Kota Pandeglang - Bts.Kota Rangkasbitung

12,377

24.

Jln. Mayor Widagdo (Pandeglang)

0,249

K

25.

Jln. Raya Rangkasbitung (Pandeglang)

3,424

K

26. Jln. Raya Pandeglang (Rangkasbitung)

3,525

K

27.

Bts.Kota Rangkasbitung - Cigelung (Bts.Prov.Jawa Barat)

36,120

28.

Jln. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung)

1,780

K

29.

Jln. Raya Cipanas (Rangkasbitung)

2,339

K

30. SP. Labuan - Cibaliung

50,916

31.

Cibaliung - Cikeusik - Muara Binuangeun

38,454

32.

Muara Binuangeun - Simpang

17,447

33.

Simpang - Bayah

33,487

34.

Bayah - Cibarenok - Bts.Prov.Jawa Barat

34,835

35.

Bts. Kota Serang - Bts. Kota Pandeglang

16,601

36.

Jln. Yusuf Martadilaga (Serang)

1,025

K

37.

Jln. TB. A. Katib (Serang)

0,706

K

38.

Jln. Raya Pandeglang (Serang)

0,802

K

39.

Jln. Raya Serang (Pandeglang)

1,433

K

40.

Jln. A. Yani (Pandeglang)

2,965

K

41.

Jln. Asnawi (Pandeglang)

0,194

K

42.

Bts.DKI/Banten - Gandaria/Bts.Depok/ Tangerang (Ciputat - Bogor)

9,010

TOTAL PROVINSI BANTEN

476,491

Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009, Tanggal 31 Desember 2009. K : Kolektor

III - 22

3.2.1.2 Arahan Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Jalan propinsi berfungsi sebagai jalan kolektor primer dalam sistem jaringan jalan primer. Jalan ini merupakan jalan penghubung antara PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dengan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan antar PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Jaringan jalan ini menghubungkan ibukota propinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota, antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis propinsi. Jalan strategis propinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan propinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan propinsi. Rencana pengembangan jaringan Jalan Provinsi diarahkan pada ruas jalan : • Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi pada ruas Tangerang –

Serpong – Batas Provinsi Jawa Barat sebagai akses penghubung wilayah Provinsi Banten – Provinsi Jawa Barat. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi pada ruas Bayah – Cikotok

– Citorek – Majasari – Cigelung – Rangkasbitung – Kopo – Cisoka – Tigaraksa – Serpong untuk mewujudkan pengembangan jaringan jalan ‘ring selatan-timur’ Provinsi Banten. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan pada ruas Pontang – Ciruas –

Warung Gunung – Gunung Kencana – Malingping, ruas Warung Gunung – Cipanas, Rangkasbitung – Citeras – Tigaraksa untuk melengkapi perwujudan pengembangan jaringan jalan ‘cincin’ Provinsi Banten. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi dan kabupaten pada ruas

Panimbang – Angsana – Munjul – Cikeusik – Muarabinuangeun, Panimbang – Citeureup – Banyuasih – Cimanggu – Cigeulis – Wanasalam – Malingping, Citeurep – Cibaliung – Cikeusik – Wanasalam - Malingping, Bayah – Cilograng – Cibareno – Batas Provinsi Jawa Barat untuk akses penghubung dan sekaligus pengembangan wilayah Banten Selatan. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan jalan propinsi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten No.761/Kep.8-Huk/2006 yang merupakan jalan kolektor primer meliputi ruas-ruas jalan berikut ini :

III - 23

Tabel 3.3 Pengembangan Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Banten NO.

RUAS JALAN

PANJANG (KM)

FUNGSI JALAN

1.

Ciputat-Ciledug

4.02

K2

2.

Jl. Raya Jombang (Ciledug)

4.04

K2

3.

Jl. Raya Jombang (Ciputat)

2.08

K2

4.

Jl. Aria Putra (Ciputat)

4.50

K2

5.

Jl. H. Usman (Ciputat)

0.46

K2

6.

Tangerang-Serpong-Bts.Bogor

15.10

K2

7.

Jl. Jenderal Sudirman (Tangerang)

4.07

K2

8.

Jl. MH. Thamrin (Tangerang)

4.24

K2

9.

Simpang Bitung-Curug

5.02

K2

10

Jl. Imam Bonjol (Tangerang)

1.70

K2

11.

Jl. KH. Hasyim Ashari

9.50

K2

12.

Jl. HOS. Cokro Aminoto

7.40

K2

13.

Ciputat-Serpong

4.25

K2

14.

Jl. Pajajaran (Ciputat)

3.09

K2

15.

Jl. Puspiptek Raya (Ciputat)

2.94

K2

16.

Curug-Parung Panjang

11.82

K2

17.

Kronjo-Mauk

11.40

-

18.

Mauk-Teluk Naga

20.40

-

19.

Teluk Naga-Dadap

8.50

-

20.

Cisauk-Jaha

11.60

-

21.

Malangnengah-Tigaraksa

15.60

-

22.

Karawaci-Legok

8.50

-

23.

Pamulang Timur-Sp.Gaplek

1.80

-

24.

Sp.Gaplek-Batas DKI

7.50

-

25.

Pontang-Kronjo (Tanara-Kronjo)

5.80

-

26.

Tigaraksa-Citeras

27.20

27.

Serang-Cadasari

14.22

K2

28.

Jl. Tb. A. Khatib (Serang)

0.65

K2

29.

Jl. Yumaga (Serang)

0.80

K2

III - 24

NO.

RUAS JALAN

PANJANG (KM)

FUNGSI JALAN

30.

Jl. Raya Pandeglang (Serang)

0.73

K2

31.

Cikande-Citeras

18.10

K2

32.

Pakupatan-Palima

10.50

K2

33.

Palima-Pasang Teneng

40.90

K2

34.

Terate-Banten Lama

11.50

K2

35.

Banten Lama-Pontang

16.20

K2

36.

Ciruas-Pontang

14.80

-

37.

Sempu-Dukuh Kawung

10.70

-

38.

Jalan Parigi-Sukamanah

25.60

K2

39.

Kramatwatu-Tonjong

4.80

-

40.

Jl. Trip Jamaksari (Serang)

1.35

-

41.

Jl. Ayip Usman (Serang)

2.27

-

42.

Lopang-Banten Lama

7.70

-

43.

Jl. Kh. Abdul Fatah Hasan

1.75

-

44.

Jl. Abdul Hadi (Serang)

0.71

-

45.

Jl. Tb. Suwandi.(Ling.Selatan)

3.70

-

46.

Jl. Letnan Jidun (Serang)

0.70

-

47.

Simpang Taktakan-Gunung Sari

13.50

-

48.

Gunung Sari-Mancak-Anyer

22.00

-

49.

Kemang-Kaligandu

1.90

-

50

Jl. Veteran (Serang)

0.80

-

51.

Jl. KH. Syam'un (Serang)

0.58

-

52.

Ciruas-Petir-Warunggunung (Sorok)

19.50

-

53.

Pontang-Kronjo (Pontang-Tanara)

12.80

-

54.

Jl. Yasin Beji (Cilegon)

3.00

-

55.

Cadasari-Pandeglang

4.51

K2

56.

Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang)

0.20

K2

57.

Jl. A. Yani (Pandeglang)

3.01

K2

58.

Jl. Raya Serang (Pandeglang)

0.40

K2

59.

Saketi-Simpang (Saketi-Picung)

17.05

K2

60.

Cibaliung-Sumur

20.31

K3

III - 25

NO.

RUAS JALAN

PANJANG (KM)

FUNGSI JALAN

61.

Cigadung-Cipacung

10.50

-

62.

Mengger-Mandalawangi-Caringin

28.70

-

63.

Saketi-Ciandur

0.40

-

64.

Jl. Jenderal A. Yani (Labuan)

1.10

-

65.

Picung-Munjul

16.60

-

66.

Munjul-Cikeusik

16.10

-

67.

Munjul-Panimbang

20.20

-

68.

Ciseukeut-Sobang-Tela

12.10

69.

Saketi-Simpang (Picung-Simpang)

44.93

K2

70.

Bayah-Cikotok

13.86

K2

71.

Gunung Madur-Pulau Manuk

4.42

K3

72.

Citeras-Rangkasbitung

4.10

K2

73.

Jl. By Pass (Rangkasbitung)

3.98

K2

74.

Jl. Raya Cikande (Rangkasbitung)

1.32

K2

75.

Cikotok-Bts. Jabar

25.03

K2

76.

Cipanas-Warung Banten

59.00

K2

77.

Maja-Koleang

16.40

-

78.

Ciruas-Petir-Wr.Gunung (SorokWr.Gunung)

6.10

-

79.

Wr. Gunung-Gunung Kencana

49.20

-

80.

Gunung Kencana-Malingping

34.70

-

81.

Gunung Kencana-Banjar Sari

10.50

-

Sumber : SK Gubernur Banten No.761/Kep.8-Huk/2006, Dinas BMTR Provinsi Banten, 2008 K2 : Kolektor 2

3.2.1.3 Arahan Pengembangan Terminal Arahan pengembangan terminal di Provinsi Banten meliputi terminal tipe A dan B, yaitu : • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang Tipe A meliputi Terminal Merak (Kawasan Terminal Terpadu Merak - Kota Cilegon), Terminal Pakupatan (Kota

Serang), Terminal Poris Plawad (Kota Tangerang), Terminal

Kadubanen (Kabupaten Pandeglang), Terminal Kaduagung (Kabupaten Lebak).

III - 26

• Pengembangan terminal penumpang Tipe B untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota/pedesaan meliputi Terminal Pandeglang (Kabupaten Pandeglang), Labuan (Kabupaten Pandeglang), Rangkasbitung (Kabupaten Lebak), Bayah (Kabupaten Lebak), Malingping (Kabupaten Lebak), Ciputat (Kota Tangerang Selatan), Balaraja (Kabupaten Tangerang), Cipocokjaya (Kota Serang), Ciledug (Kota Tangerang), Cimone (Kota Tangerang), Cadas (Kota Tangerang), Jatiuwung (Kota Tangerang), Tanara (Kabupaten Serang), Cibeber (Kota Cilegon). • Pengembangan terminal pada kawasan-kawasan strategis untuk mendukung sektor pariwisata dan industri di wilayah Bojonegara, Pulomerak, Ciwandan, Cikande, Balaraja, Anyer, Carita, Banten Lama, Tanjung Lesung, Panimbang, Sumur. • Pengembangan Terminal Agribisnis di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang yang melayani perpindahan barang hasil pertanian. • Pengembangan alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa pembangunan jembatan timbang tetap (statis) pada lokasi-lokasi strategis sesuai dengan kebutuhan transportasi dan kepentingan penanggulangan muatan lebih.

3.2.1.4 Arahan Pengembangan Jaringan Kereta Api Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain. Transportasi perkeretaapian, dibanding dengan transportasi jalan, mempunyai keunggulan tersendiri. Transportasi perkeretaapian mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan memakai ruang secara lebih efisien. Karena itu, moda ini perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik regional maupun nasional, dan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Banten dilalui jalur kereta api Jakarta-Merak yang melewati wilayah DKI Jakarta – Kabupaten Tangerang – Serang – Kota Cilegon dan Kabupaten Lebak. Optimalisasi penggunaan moda angkutan kereta api merupakan salah satu alternatif terbaik untuk mengatasi masalah kongesti lalu lintas jalan raya, di samping melakukan peningkatan kondisi jaringan jalan. Data operasional kereta api di Provinsi Banten, dapat diketahui hal-hal berikut: 1. Panjang lintasan kereta adalah 305,90 km, dengan rincian sebagai berikut :

III - 27

•

•

Lintas Operasi (136,10 km), yaitu : −

Lintas Tanah Abang – Merak : 129,30 km

−

Lintas Duri – Tangerang : 6,80 km.

Lintas Tak Operasi (169,80 km), yaitu : −

Lintas Rangkasbitung – Labuan : 56,50 km

−

Lintas Cilegon – Anyer Kidul : 17,30 km

−

Lintas Saketi – Bayah : 96,00 km.

2. Pintu perlintasan ada sebanyak 221 buah, dengan rincian sebagai berikut : •

Resmi dijaga sebanyak 47 buah

•

Resmi tidak dijaga sebanyak 111 buah

•

Liar sebanyak 63 buah.

Dari data ini dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan kereta api dengan moda yang lainnya di Provinsi Banten adalah banyak pintu perlintasan kereta api yang tidak dijaga dan keberadaan pintu perlintasan liar, di samping faktor teknologi yang mencakup sistem persinyalan di jaringan kereta api arahan rencana. 3. Jumlah rangkaian kereta api ada sebanyak 81 KA, dengan rincian sebagai berikut : •

KA. Umum (56 KA) terdiri dari : KA. Bisnis (10 KA) dan KA. Ekonomi (47 KA) dengan trayek sebagai berikut : −

Jakarta – Merak

−

Jakarta – Rangkasbitung

−

Tanah Abang – Parung Panjang

−

Angke – Rangkasbitung

−

Rangkasbitung – Parung Panjang

−

Jakarta – Tangerang

−

Duri/Angke – Tangerang.

Total jumlah penumpang adalah : 32.672 orang. •

KA. Khusus (24 KA) dengan trayek sebagai berikut : −

Tanah Abang – Cilegon

−

Tanah Abang – Cigading

Produksi yang diangkut adalah : besi baja, batubara, dan peti kemas.

III - 28

GAMBAR 3.8 ARAHAN RENCANA JARINGAN JALAN

III - 29

Jaringan rel kereta api eksisting di Kabupaten Tangerang adalah dari arah Jakarta ke Rangkasbitung yang melintasi kecamatan-kecamatan Ciputat, Serpong, Jambe dan Cisoka. Wilayah Rangkasbitung dilalui oleh kereta api Jakarta – Merak yang berhenti di 3 (tiga) stasiun

pemberhentian,

yaitu

Rangkasbitung,

Citeras

dan

Maja.

Untuk

lebih

mengoptimalkan pelayanan di Kabupaten Lebak direncanakan akan dibangun double track untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong kegiatan pembangunan perekonomiannya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.9. Arahan

pengembangan

prasarana

transportasi

perkeretaapian

meliputi

pengembangan jaringan jalur kereta api umum, jaringan jalur kereta api khusus, dan stasiun kereta api. Adapun arahan pengembangan jaringan jalur kereta api umum, jaringan jalur kereta api khusus, serta stasiun kereta api di Provinsi Banten adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan jaringan prasarana kereta api yang menghubungkan kawasankawasan industri, simpul-simpul transportasi utama antara lain pembangunan jaringan prasarana baru pada lintas Cilegon – Bojonegara, Serpong – Tangerang – Bandara Soekarno Hatta, Lintas Serang – Cikande – Cikupa – Serpong, dan Manggarai – Bandara Soekarno Hatta. b. Meningkatkan aksesibilitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang melayani kawasan perkotaan jalur kereta api lintas Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung (CISEPARANG). c. Mengembangkan jaringan prasarana kereta api regional yang menghubungkan pada kawasan wisata di wilayah Banten Selatan antara lain melakukan pembangunan kembali jaringan prasarana ka yang tidak dioperasikan pada lintas Labuan – Saketi – Malingping – Bayah, Saketi – Rangkasbitung, dan lintas Ciwandan – Anyer Kidul. d. Membangun lintas baru Anyer Kidul – Labuan – Panimbang. e. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api pada lintas Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta. f. Mengembangkan jaringan prasarana kereta api yang menghubungkan secara langsung jaringan wilayah Barat dengan jaringan wilayah Tengah antara lain pembangunan jaringan prasarana kereta api baru pada lintas Parung Panjang – Serpong – Citayam – Nambo – Cikarang untuk meningkatkan akses pelayanan transportasi di wilayah Provinsi Banten dan sekaligus mewujudkan pelayanan transportasi antar kota di wilayah Pulau Jawa yang efisien.

III - 30

g. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan antara lain pada lintas Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang dan Lintas Tangerang – Duri. h. Mengembangkan pelayanan angkutan kereta api bisnis dan eksekutif yang melayani angkutan perkotaan terutama pada lintas Tangerang – Duri, Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang dan lintas Merak – Cilegon – Serang – Rangkasbitung. i. Pengembangan jalur kereta api (double track) Jakarta - Kota Tangerang. j. Mengembangkan trayek kereta api khusus lintas Tanah Abang – Cilegon dan Tanah Abang – Cigading, serta jaringan jalur kereta api khusus pada kawasan-kawasan industri. k. Meningkatkan aspek keselamatan transportasi ka dengan pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama perlintasan sebidang pada ruas jalan provinsi yang kepadatan lalu lintas kendaraannya tinggi. l. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana Stasiun Merak (Kota Cilegon), Serang (Kota Serang), Rangkasbitung (Kabupaten Lebak), Pasar Anyar (Kota Tangerang), Serpong (Kota Tangerang Selatan). m. Mengembangkan stasiun kereta api terpadu pada kawasan merak, kawasan Bojonegara, kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Kawasan Bandar Udara Banten Selatan, dan Kawasan Bumi Serpong Damai. 3.2.1.5 Arahan Pengembangan Jaringan Penyeberangan Kondisi sistem jaringan penyeberangan lebih diarahkan untuk meningkatkan interaksi antar pulau. Adapun arahan pengembangan jaringan transportasi penyeberangan di Provinsi Banten adalah mengembangkan pelayanan angkutan penyeberangan yang melayani pulau-pulau berpenghuni diantaranya penyeberangan Cituis/ Tanjungkait/ Tanjungpasir – Kep. Seribu, Karangantu – Pulau Tunda, Grenjang – Pulau Panjang, Sumur – Pulau Panaitan, Muarabinuangeun – Pulau Deli, Labuan – Pulau Sangiang, Merak – Kepulauan anak Gn. Krakatau.

III - 31

Gambar 3.9 Peta Rencana Perkeretaapian

III - 32

3.2.1.6 Arahan Pengembangan Jaringan Penghubung Antar Pulau Pembangunan Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada koridor regional dan nasional Jawa – Sumatera sebagai alternatif pelayanan penyeberangan lintas Merak – Bakauheuni.

3.2.2 Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut Provinsi Banten memiliki dua kawasan Pelabuhan yaitu Pelabuhan di perairan Selat Sunda dan di perairan Teluk Banten dengan jumlah Pelabuhan/dermaga 38 buah. Pada kawasan perairan Selat Sunda terdapat 20 Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Khusus milik Pemerintah/BUMN dan swasta, termasuk di antaranya Pelabuhan Umum Ciwandan (PT. Pelindo II) dan Pelabuhan Nasional Merak (PT. ASDP). Di kawasan Perairan Teluk Banten, memiliki karakteristik perairan dalam dan kondisi laut lebih tenang yang tidak terpengaruh musim barat, memiliki kedalaman perairan rata-rata lebih dari 10 meter. Peruntukan Teluk Banten dalam Rencana Umum Tata Ruang Nasional untuk pengembangan kawasan Pelabuhan dan industri, yang saat ini terdapat 2 (dua) Pelabuhan umum yaitu Kawasan Pelabuhan Bojonegara sebagai Pelabuhan Internasional dalam satu sistem dengan Tanjung Priok (DKI Jakarta) dan Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu serta 15 Pelabuhan Khusus yang tersebar di wilayah Kecamatan Bojonegara. Bahkan sedang dikembangkan pula untuk pengembangan Pelabuhan Internasional Peti Kemas yang mampu melayani Kapal Generasi 4 dan 5. Dengan kondisi tersebut, kawasan ini potensial untuk dikembangkan menjadi Pelabuhan Umum, terutama untuk mendukung Pelabuhan Nasional Merak yang tergolong padat, sehingga Bojonegara dapat berfungsi sebagai pintu gerbang kedua lintas penyeberangan Pulau Jawa ke / dari Pulau Sumatera. Wilayah Bojonegara dan Wilayah Merak saat ini telah dihubungkan dengan 2 (dua) akses jalan, yaitu Jalan Nasional ruas Jakarta – Merak dan Jalan bebas hambatan Jakarta – Merak dengan kondisi jalan yang relatif sangat baik dengan Gerbang Pintu Tol Cilegon Barat.

III - 33

A. Kondisi Pelabuhan di Wilayah Provinsi Banten 1. Perairan/Pantai di Wilayah Kota Cilegon (Suralaya, Anyer, Ciwandan dan Merak) dan Teluk Banten Kabupaten Serang (Karangantu dan Bojonegara) terdapat Pelabuhan sebagai berikut : a.

Pelabuhan Umum terdiri dari : Pelabuhan Nasional Merak, Pelabuhan Ciwandan (yang dikelola oleh PT. Pelindo II) Cabang Banten, Pelabuhan Regional Anyer, Pelabuhan Internasional Bojonegara, Pelabuhan Regional Labuan.

b.

Pelabuhan Khusus (PELSUS) : Di Provinsi Banten terdapat 40 Pelabuhan Khusus yang dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan industri dan pengembangan Pelabuhan Khusus Kubangsari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.5.

c.

Dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) berlokasi di : 1)

Anyer (Kabupaten Serang) sebanyak 4 buah

2)

Cigading (Kota Cilegon) sebanyak 1 buah

3)

Gerem (Kota Cilegon) sebanyak 3 buah

4)

Merak (Kota Cilegon) sebanyak 5 buah

5)

Lebak Gede (Kota Cilegon ) sebanyak 3 buah

6)

Suralaya (Kota Cilegon) sebanyak 2 buah

7)

Bojonegara (Kabupaten serang) sebanyak 15 buah.

d. Pengembangan Pelabuhan Pantai pendaratan perahu/kapal (Pelabuhan Muara Binuangeun Pandeglang), Pelabuhan Pulau Merak (Cilegon) dan Pelabuhan Cituis (Kabupaten Tangerang). e. Pengembangan Pelabuhan Khusus Kawasan Pantura yang berada dalam kawasan reklamasi laut di Teluk Naga Kabupaten Tangerang. Untuk lebih jelasnya mengenai kepelabuhan di Provinsi Banten dapat dilihat pada table berikut ini.

III - 34

2. Perairan di wilayah Cilegon cukup dalam, dengan kedalaman perairan pantai rata-rata di atas 10 meter kecuali kedalaman perairan pantai di lokasi eks-Depot Pertamina Merak hanya mencapai ± 4,5 meter (gosong dan karang), dengan karakteristik : a. Gelombang pada musim barat dapat mencapai lebih dari 2 meter, sehingga kurang kondusif untuk keselamatan pelayaran kapal cepat dan/ atau kapal-kapal berukuran kecil (kurang dari 500 GT). b. Lalu lintas kapal di Pelabuhan Ciwandan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II (General Port) cukup tinggi baik untuk kapal keluar/masuk Pelabuhan di kawasan Cilegon maupun yang melewati jalur Alur Kepulauan Indonesia (ALKI I). c. Kawasan Industri dengan lalu lintas yang padat dari/ke Pelabuhan Ciwandan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II dan Pelabuhan Penyeberangan PT. ASDP Merak. Tabel 3.4 Kepelabuhan di Provinsi Banten

NO

JENIS PELABUHAN

KETERANGAN

A. PELABUHAN PENYEBERANGAN A. PELABUHAN UMUM

GAMBAR 1 MERAK 5.8 PELABUHAN NASIONAL MERAK ARAHAN RENCANA

• 4 DERMAGA RO ‐RO  • 1 DERMAGA KAPAL CEPAT • 1 DERMAGA RO ‐RO, DIJADWALKAN BEROPERASI AWAL  PERKERETAAPIAN SEPTEMBER 2009

GENERAL CARGO, BULK CARGO

1

PELABUHAN CIWANDAN (dikelola oleh PT  Pelindo II)   CABANG BANTEN PELABUHAN BANTEN (dikelola oleh PT  (Persero) Pelindo II) CIWANDAN

2 3

PELABUHAN ANYER PELABUHAN REGIONAL ANYER

GENERAL CARGO

3 4

PELABUHAN BOJONEGARA PELABUHAN INTERNASIONAL BOJONEGARA

SATU SISTEM DENGAN TANJUNG PRIOK (DKI JAKARTA) GENERAL CARGO

4 5

PELABUHAN LABUAN PELABUHAN REGIONAL LABUAN

GENARAL CARGO

2

GENERAL CARGO, BULK CARGO

C. PELABUHAN KHUSUS B. PELABUHAN KHUSUS 40 Pelabuhan 

•DERMAGA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI •4 TIDAK BEROPERASI

D. PELABUHAN PERIKANAN C. PELABUHAN PERIKANAN 1

PELABUHAN PERIKANAN PANTAI  KARANGANTU 

DIJADWALKAN OKTOBER 2009 DITINGKATKAN MENJADI  PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA

2

PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LABUAN

PROSES PEMBENTUKAN UPTD

3

PANGKALAN PENDARATAN IKAN : a. CITUIS b. KRONJO c. BINUANGEUN d. BAYAH

a. b. c. d.

PERSIAPAN MENJADI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PERSIAPAN MENJADI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PERSIAPAN MENJADI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA PERSIAPAN MENJADI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

III - 35

Tabel 3.5 Pelabuhan Khusus di Provinsi Banten NOMOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

NAMA PELABUHAN PT SRIWI PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL CENTRE PT TRI POLYTA INDONESIA, Tbk PT BAYER MATERIAL SCIENCE PT ASAHIMAS CHEMICAL PT KRAKATAU STEEL/ PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA PT KRAKATAU DAYA LISTRIK/ PLTU PT KS PT TITAN NUSANTARA INTERINDO (d/h PT PENI) PT PERTAMINA (Terminal Transit BBM Tg. Gerem) PT MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA (d/h PT BAKRIE KASEI) PT UNGGUL INDAH CAHAYA PT BUMIMERAK TERMINALINDO / PT SARI SARANA KIMIA PT DOVER CHEMICAL PT VOPAK TERMINAL MERAK (d/h PT PROINTAL) PT INDAH KIAT PULP & PAPER (MERAK MAS) PT TOMINDOMAS BULK TANK TERMINAL PT SANTA FE POMEROY INDONESIA PLTU SEKTOR SURALAYA (PT INDONESIA POWER) PT MESEI SARANA INDONESIA PT LATEXIA INDONESIA /(dh PT RHODIA INDOLATEX) PT SULFINDO ADIUSAHA PT KARBON INDONESIA PT POLICHEM INDONESIA (d/h PT GT PETROCHEM INDUSTRIES) PT REDECO PETROLIN UTAMA PT BAKRIE CONSTRUCTION (d/h PT TRANS BAKRIE) PT ARBE CHEM (d/h PT RISJAD BRASALI STYRINDO) PT KUSUMA RAYA UTAMA PT GUNANUSA UTAMA FABRICATOR PT CILEGON FABRICATORS PT BANTEN JAVA PERSADA (ex. PT GOLDEN KEY) PT SYLPHA TERRA (ex. PT SAMANDYA TANDYA) PT DIAS RAYA SHIPYARD PT BATU ALAM MAKMUR PT POLYCHEM LINDO PT DIAS PRATAMA UTAMA PT APEXINDO PRATAMA DUTA, Tbk PT NUSARAYA PUTRA MANDIRI PT MERAK ENERGI PT DUTA SUGAR,Tbk. PT HARAPAN TEKNIK SHIPYARD

JENIS PELABUHAN Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/Temporary Jetty Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS Pelabuhan Khusus/DUKS

BIDANG USAHA

PENGGUNAAN PELABUHAN UNTUK BONGKAR / MUAT

Wood Industries Chemical Industries Chemical Industries Chemical Industries Chemical Industries Steel Industries Pembangkit Listrik Chemical Industries Depo Bahan Bakar Minyak Chemical Industries Chemical Industries Chemical Industries Chemical Industries Chemical Industries Pulp Industries/ Chemical Industries Off Shore Mining Pembangkit Listrik Shipyard Builder Chemical Industries Chemical Industries Chemical Industries Chemical Industries Chemical Industries Steel Industries/RIG Chemical Industries Pertambangan Off Shore Mining/RIG Boiler Industries/Construction Chemical Industries Pertambangan Shipyard Builder Pertambangan Chemical Industries Pertambangan

Bahan baku Logging Kimia Cair / Olefin Kimia Cair / Polyprophelene Kimia Cair/VCM Kimia Cair / Glycol/Polyprophelene B/M Bahan Baku Baja / General Cargo Feed Stock Oil / Batu bara Kimia Cair / Polyetylene Butane Premium & Solar Kimia Cair /Purified Ther & Aphatalic Acid Kimia Cair / Alkylbenzene & Heavy Alkylate Kimia Cair / Solvent Kimia Cair / Ethelene Kima Cair Bahan Baku Kertas dan Terminal Container Liquid Partikel Entry Port Penambangan Minyak Lepas Pantai Batu Bara Galangan Kapal (tidak aktif) Civil Engineering to Specialized on IP Kimia Cair Black Composite Carbon Kimia Cair / Ethylene Glycol Kimia Cair/ Styrene monomer dan Polystyrene Pembangunan Konstruksi Anjungan RIG Kimia Cair / Polystyrene Batu belah / batu alam Pembangunan Konstruksi Anjungan RIG Pembangunan Konstruksi Anjungan RIG tidak aktif Batu belah / batu alam (tidak aktif) Galangan Kapal (tidak aktif) Batu belah / batu alam Bahan Baku Polysterene Batu belah / batu alam

Pembangkit Listrik Rafinery Industri Shipyard Builder

Batu Bara Bahan Baku Gula/Raw Sugar Galangan Kapal

3. Perairan di wilayah Teluk Banten cukup dalam, dengan kedalaman perairan pantai rata-rata di atas 10 meter dengan karakteristik : a. Gelombang relatif kecil karena tidak terpengaruh musim barat, sehingga sepanjang tahun relatif aman untuk keselamatan pelayaran kapal cepat dan / atau kapal-kapal yang berukuran kecil (kurang dari 500 GT). b. Lalu lintas kapal relatif rendah, karena kapal-kapal yang keluar masuk KANPEL Karangantu dan KANPEL Bojonegara hanya melayani kapal-kapal ikan dan kayu dengan kurang dari 300 GT. c. Lalu lintas kapal di Dermaga Khusus (DERSUS) di sekitar perairan Bojonegara relatif rendah, karena pertumbuhan industri lebih banyak di sekitar Cilegon. B. Kondisi Operasional Angkutan Laut Berdasarkan data operasional angkutan laut di Provinsi Banten, dapat diketahui bahwa: •

Kedatangan Kapal : −

Asing : 187 kapal

−

Domestik : 130 Kapal

III - 36

Total : 317 kapal. •

Bongkar Barang : −

Luar Negeri : 1.935.213 ton

−

Dalam Negeri : 3.171.496 ton Total : 5.106.709 ton.

•

Muat Barang : −

Luar Negeri : 454.582 ton

−

Dalam Negeri : 324.043 ton Total : 778.625 ton.

Berdasarkan data operasional PT. ASDP Merak dapat diketahui bahwa terdapat 3 dermaga kapal ro-ro dengan jumlah trip: 72 trip/hari dan 1 dermaga kapal cepat dengan jumlah trip: 36 trip/hari. Jumlah armada kapal ro-ro adalah 21 kapal dengan kapasitas 15.263 penumpang dan 1.959 kendaraan serta jumlah armada kapal cepat adalah 11 kapal dengan kapasitas 1.652 penumpang. Produksi untuk kapal ro-ro adalah 1.305 trip dan kapal cepat 627 trip dengan perincian sebagai berikut : •

Penumpang : 348.191 orang

•

Kendaraan : 85.572 kendaraan

•

Barang : 216.878 ton.

Adapun rencana pengembangan transportasi laut diarahkan pada : a. Mewujudkan pengembangan Pelabuhan Bojonegara sebagai pelabuhan utama dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Priok (DKI Jakarta). b. Mengoptimalkan pelayanan Pelabuhan Pengumpul Merak dengan mengembangkan prasarana, sarana dan sistem pengoperasian pelabuhan dan penambahan pelayanan kapal yang memenuhi persyaratan pelayaran dalam rangka mewujudkan kelancaran dan keselamatan pelayanan angkutan penyeberangan lintas Merak – Bakauheni. c. Mengoptimalkan pelayanan Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Cigading sebagai terminal untuk kepentingan sendiri pada kawasan industri di wilayah Cilegon. d. Mewujudkan Pelabuhan Kubangsari sebagai pelabuhan pengumpul.

III - 37

e. Mewujudkan pengembangan dan pengelolaan pelabuhan pengumpan antara lain Pelabuhan Anyer, Pelabuhan Labuan, Pelabuhan Muarabinuangeun, Pelabuhan Bojonegara Wadas, dan Pelabuhan Bayah. f. Pengembangan terminal khusus untuk mendukung potensi industri, pariwisata, pertanian dan pertambangan di wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kawasan Reklamasi Pantai Utara Teluk Naga Kabupaten Tangerang merupakan terminal khusus sebagai bagian dari pengembangan Terminal Pelabuhan Tanjung Priok (DKI Jakarta). g. Pengembangan pelabuhan perikanan yaitu kewenangan pusat meliputi peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu sebagai Pelabuhan Nusantara di Kota Serang. Kewenangan provinsi meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan Binuangeun di Kabupaten Lebak, Pangkalan Pendaratan Ikan Labuan, Carita, Sukanegara, Sidamukti, Panimbang, Citeureup, Sumur, Cikeusik, Tamanjaya di Kabupaten Pandeglang. Kewenangan kabupaten meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjungpasir dan Kronjo di Kabupaten Tangerang, serta Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis di Kabupaten Tangerang. Kewenangan kota meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan Merak di Kota Cilegon. h. Mengembangkan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan penyeberangan perintis yang melayani pulau-pulau kecil dan terisolir. i. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan terminal khusus dalam rangka mewujudkan tatanan kepelabuhanan yang efisien dan efektif. j. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan pelayaran angkutan laut dengan penyediaan fasilitas sarana bantu navigasi pelayaran dan falitas keselamatan lainnya. mengembangkan sistem pelayanan administrasi yang terpadu dalam rangka mendukung pelayanan jasa kepelabuhanan dan kepabeanan. Adapun Arahan Pelabuhan dapat dilihat pada Gambar 3.10.

III - 38

GAMBAR 3.10 ARAHAN RENCANA PELABUHAN

III - 39

3.2.3 Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara Kondisi sistem jaringan transportasi udara lebih diarahkan untuk meningkatkan interaksi antar kawasan, sehingga arahan pengembangan bandar udara di Provinsi Banten adalah: a. Mengembangkan pelayanan sarana, prasarana dan sistem pengoperasian Bandar Udara Soekarno Hatta sesuai dengan fungsinya sebagai bandara pusat penyebaran primer yang secara langsung melayani pergerakan orang dan barang dalam negeri dan ke luar negeri. b. Bandar Udara Budiarto di Kabupaten Tangerang sebagai bandar udara yang diperuntukan khusus sebagai pusat pendidikan penerbangan di Indonesia. c. Kawasan Lapangan Terbang Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan keberadaannya disesuaikan dengan pengembangan potensi unggulan dan penataan ruang wilayah nasional dan daerah serta dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan. d. Mewujudkan pengembangan Bandar Udara Gorda di Kabupaten Serang sebagai bandar udara khusus untuk kepentingan pertahanan dan sipil.. e. Mewujudkan pengembangan Bandar Udara Banten Selatan di Kabupaten Pandeglang untuk mendukung pengembangan potensi unggulan daerah pada sektor pariwisata, perikanan, perkebunan dan pertambangan. f. Mewujudkan pengembangan bandar udara khusus untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan pelayanan angkutan barang ekspor impor. g. Mengembangkan dan memantapkan jaringan pelayanan angkutan udara pada rute-rute penerbangan domestik dan internasional. h. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Untuk mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang dari dan ke Provinsi Banten dengan menggunakan Bandar Udara Soekarno-Hatta, maka yang diperlukan adalah rencana pembangunan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan aksesibilitas ke Bandar

Udara

Internasional

Soekarno-Hatta.

Untuk

lebih

jelasnya

mengenai

pengembangan Bandar udara di Provinsi Banten dapat dilihat pada Gambar 3.11.

III - 40

GAMBAR 3.11 ARAHAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA

III - 41

3.2.4 Arahan Pengembangan Angkutan Massal Arahan pengembangan angkutan masal cepat di wilayah perkotaan meliputi pengembangan angkutan masal cepat di wilayah Jabodetabekpunjur dalam sistem transportasi yang saling terkait dengan sistem transportasi Provinsi DKI Jakarta dan pengembangan angkutan massal perkotaan Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung (CISEPARANG). Penentuan teknologi angkutan masal cepat yang akan diterapkan harus dilakukan melalui kajian teknis berdasarkan penetapan trayek, kondisi medan, prakiraan permintaan dan kemampuan pendanaan oleh Pemerintah. Layanan angkutan umum massal perkotaan merupakan sebuah Public Service Obligation (PSO) yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah. Penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau kerjasama antara pemerintah dan swasta.

3.3

Rencana Sistem Jaringan Energi Arahan pengembangan prasarana energi menekankan pada keberadaan prasarana

kelistrikan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Banten terhadap energi listrik, meliputi : a. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU 1 Suralaya Kota Cilegon dengan kapasitas 600 s.d 700 MW; b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU 2 Labuan Kabupaten Pandeglang dengan kapasitas 300 s.d 400 MW; c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU 3 Lontar Kabupaten Tangerang dengan kapasitas 300 s.d 400 MW; d. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Banten atau PLTN Banten perlu diatur kemudian dalam kawasan strategis pada wilayah yang tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi dan masyarakat; e. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Arahan pengembangan pelayanan listrik di Provinsi Banten tersebut di atas terdapat satu unit fasilitas pembangkit tenaga listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Uap/PLTU) yang terdapat di Suralaya (Kota Cilegon) dengan kapasitas 600 MW dan dalam tahap rencana pengembangan penambahan kapasitas, serta rencana pembangunan

III - 42

PLTU 2 Labuan dan PLTU 3 Lontar. Keberadaan fasilitas tersebut di tunjang oleh 9 unit gardu induk berkapasitas 150 kV, 3 unit gardu induk yang mempunyai kapasitas 70 kV, 13 unit gardu induk kapasitas 15 kV, rencana pengembangan gardu Induk Asahimas-Menes 150 kV. Dengan adanya persebaran fasilitas gardu masih terpusat di bagian Utara Provinsi Banten (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon) yang merupakan wilayah dengan intensitas aktivitas industri dan perdagangan/jasa yang tinggi, dan bagian Selatan Banten sebagai pelayanan listrik kawasan terisolir. Namun demikian, untuk mengantisipasi percepatan pertumbuhan wilayah serta untuk mengurangi disparitas pertumbuhan wilayah antara wilayah bagian Utara dengan wilayah bagian Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak), di wilayah bagian Selatan dalam tahap pengembangan pembangunan PLTU 2 Labuan dan penambahan kapasitas SUTT Gardu Induk Asahimas-Menes 150 kV sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, wilayah Banten dapat dijadikan sebagai unggulan salah satu lumbung Nasional energi kelistrikan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.12 Arahan Pengembangan Jaringan Listrik. Prasarana migas adalah jaringan/distribusi minyak dan gas bumi melalui pipa di darat dan laut, perkeretaapian dan angkutan jalan raya. Sampai sekarang pertamina telah memiliki jaringan pipa bawah laut yang menghubungkan dengan jalur Sumatera Selatan hingga ke Stasiun MR/S di Bojonegara yang diteruskan hingga Kabupaten Tangerang, yang sedang dikembangkan oleh PT. Perusahaan Gas Negara. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana transmisi dan distribusi gas dapat dilihat pada Gambar 3.13. Adapun arahan pengembangan jaringan pipa

minyak dan gas bumi

dikembangkan untuk : a. Menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan setelah melalui koordinasi dengan kabupaten/kota. b. Menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen setelah melalui koordinasi dengan kabupaten/kota. c. Pengembangan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang meliputi : a. Pelaksanaan dan pengendalian usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan; b. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional dan regional; III - 43

c. Mendorong terciptanya lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup; d. Rencana transmisi dan distribusi gas diarahkan di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Selain itu pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) hanya akan tercapai bila kebutuhan manusia dan kapasitas sumber daya alam terbaharui yang memenuhi kebutuhan manusia tersebut dapat seimbang seiring dengan perjalanan waktu. Pembangunan dikatakan berkelanjutkan bila pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan manusia pada saat sekarang ini masih menjamin kelangsungan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut bagi anak cucu di masa akan datang. Dalam pembangunan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan eksploitasi sumber daya alam secara berlebih dan pembuangan bahan pencemar penyebab penurunan kualitas lingkungan hidup serta daya dukung alam harus dihindari. Pembuangan secara langsung emisi pencemar dalam bentuk cair, padat dan gas harus dihindari. Pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mereduksi bahan pencemaran dari sumbernya. Adapun rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Provinsi Banten meliputi : a. Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit baru diarahkan di Kabupaten Tangerang, Kota Tagerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon; b. Pengembangan sistem distribusi 20 KV dan tegangan rendah diperlukan untuk menyalurkan energi ke kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta daerah yang belum berlistrik.

III - 44

GAMBAR 3.12 ARAHAN RENCANA KELISTRIKAN

III - 45

GAMBAR 3.13 ARAHAN RENCANA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS

III - 46

3.4

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Prasarana telekomunikasi adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi

yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat. Prasarana telekomunikasi yang dikembangan, meliputi : a. Jaringan terestrial b. Jaringan satelit Arahan

Pengembangan

Prasarana

telekomunikasi

terus

ditingkatkan

perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana

telekomunikasi

mendorong

kualitas

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan. Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telekomunikasi. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 3/1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia, dimana penyelenggaraan telekomunikasi tidak lagi menjadi monopoli PT. Telkom Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi akan semakin terlayani dengan semakin banyaknya penyelenggara telekomunikasi. Dengan semakin banyaknya penyelenggara telekomunikasi, maka kebutuhan masyarakat akan kecepatan dan kemudahan informasi semakin banyak tersedia. Untuk pengembangan sambungan kabel, telah dikembangkan teknologi Fiber Optik yang mampu meningkatkan kualitas suara dan jumlah sambungan, sedangkan pengembangan teknologi seluler untuk mempercepat

jumlah

satuan

sambungan

merupakan

alternatif

pengembangan

telekomunikasi. Pengembangan teknologi seluler mampu menumbuhkan peningkatan jumlah satuan sambungan, mengingat teknologi ini lebih murah dibandingkan dengan teknologi kabel. Berdasarkan data jumlah satuan sambungan telepon di Provinsi Banten telah melayani sambungan telepon kepada 1.500.000 pelanggan. Dibandingkan dengan penyelenggaraan telepon seluler dari satu penyelenggara (provider) saja pada tahun yang sama telah terdapat 1.200.000 juta pelanggan. Padahal kehadiran sambungan telepon dengan teknologi seluler baru 10 tahun terakhir. Data tersebut belum memperhitungkan sambungan telepon dari penyelenggara yang lain. Kebutuhan telekomunikasi nampaknya semakin dibutuhkan oleh masyarakat dengan berbagai tingkat kebutuhan, sehingga penyelenggara telekomunikasi mempunyai peluang yang begitu besar atas potensi kebutuhan sambungan telepon yang dibutuhkan III - 47

oleh masyarakat. Untuk mengatasi peningkatan kebutuhan telekomunikasi telah di kembangkan jaringan telepon dengan teknologi wireless phone. Teknologi wireless nampaknya sama dengan pengembangan telekomunikasi berbasis seluler, hanya gelombang frekwensinya saja yang berbeda. Dari segi biaya nampaknya lebih murah bila dibandingkan dengan sarana kabel, sehingga pengembangan telekomunikasi dengan berbasis pada seluler ini cepat berkembang. Seiring dengan pengembangan wilayah Banten yang melakukan penataan fungsi lahan, terutama pada fungsi lahan permukiman maupun pengembangan industri, penyelenggara telekomunikasi telah siap mendukung pengembangan wilayah Banten dari aspek pelayanan telekomunikasi. Penentuan pola pesebaran titik koordinat untuk menara telekomunikasi/BTS (Base Transceiver Station) yang akan digunakan dalam menara bersama plus Resources Sharing sebagai dasar dalam penentuan disain Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, yang nantinya juga menjadi dasar disain rencana tata ruang nasional untuk wilayah tersebut, harus mengacu kepada : 1. Peraturan Besama Mendagri, MenPU, Menkominfo dan Kepala BKPM Nomor 18/2009, Nomor 07/Prt/M/2009, Nomor 19/Per/Mkominfo/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 2. Peraturan Menkominfo NOMOR: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 3. Kepmen Kominfo 02/2008; 4. PP 38 untuk ijin frekuensi (ijin dan retribusi frekuensi oleh Parpostel pusat); 5. Jumlah banyaknya titik koordinat mengikuti teori telko tanpa adanya “blank spot”; 6. Estetika kota dan kabupaten; 7. Mengakomodasi RTRW Kabupaten/Kota setempat; 8. Kepentingan operator telekomunikasi; 9. Konstruksi menara mengikuti SNI dan mendapat ijin masyarakat setempat Dalam mendesain topologi di provinsi Banten didasarkan pada beberapa pertimbangan , antara lain:

III - 48

1. Ada 9 operator seluler; 2. Eksisting > 3000 unit : Jika tidak terkendali > 5000 unit; 3. Jika terkendali dengan Tower Bersama hanya dibutuhkan + 1000 unit. Sejalan dengan pertumbuhan pembangunan menara telekomunikasi, dipandang perlu untuk dilakukan penataan terhadap penyelenggaraan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan luas wilayah, proyeksi pertumbuhan penduduk, potensi pasar/konsumen, cakupan jaringan mengantisipasi blank spot area, serta kawasan lindung (khusus daerah sempadan). Kegunaan pola pesebaran titik koordinat untuk menara bersama plus resources sharing yang menjadi RTRW Provinsi Banten ini adalah : 1. Sebagai infrastruktur Banten on-line; 2. Menjadi akses on-line daerah, kabupaten, kota untuk komunikasi data, gambar dan suara secara internal dan eksternal (lintas daerah, kabupaten maupun kota); 3. Berbagai penerapan e-gov; 4. Memberikan PAD tumbuh bagi provinsi, kabupaten maupun kota (kontribusi, IMB, sewa lahan dan fasum kota); 5. Corporate on-line, station relay radio amatir dan station relay tv; 6. Mengurangi/membantu capex dan opex para provider telekomunikasi sehingga biaya telekomunikasi semakin murah; 7. Kinerja pemerintah provinsi, kabupaten dan kota meningkat; 8. Meningkatkan kinerja UKM dan SDM provinsi, kabupaten dan kota; 9. Membuka peluang kerja di bidang telekomunikasi bagi SDM provinsi, kabupaten, dan kota.

3.5

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Arahan

pengembangan

prasarana

sumberdaya

air

adalah

upaya-upaya

pengembangan prasarana sumberdaya air dalam rangka memenuhi berbagai kepentingan. Pengembangan prasarana sumberdaya air untuk

air bersih

diarahkan

dengan

III - 49

mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah yang sudah dikembangkan sebagai suplai sumber daya air CAT Rawa Danau di Serang-Pandeglang. Adapun arahan pengembangan sumberdaya air di Provinsi Banten dikembangkan pada lokasi : b. Bendungan Karian di Kabupaten Lebak untuk memenuhi kebutuhan air baku di wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. c. Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang untuk kebutuhan air baku industri dalam mendukung kawasan industri juga sebagai jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kabupaten Serang dan sekitarnya. d. Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang untuk kebutuhan air baku industri dalam mendukung kawasan industri juga sebagai jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kabupaten Serang dan sekitarnya. a. Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Lebak untuk kebutuhan pertanian. b. Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak untuk kebutuhan pertanian. c. Bendungan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang untuk kebutuhan pertanian. d. Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang untuk kebutuhan pertanian. e. Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang untuk kebutuhan pertanian. f. Bendungan Pasar Baru di Kota Tangerang untuk pengendalian banjir. g. Bendung Cisadane pintu sepuluh di Kota Tangerang untuk pengendalian banjir. h. Cekungan Air Tanah (CAT) Rawa Danau di Serang-Pandeglang. i. Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang. j. Cekungan Air Tanah (CAT) Labuhan. k. Cekungan Air Tanah (CAT) Malimping. l. Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta. m. Situ/Waduk/Danau/Rawa yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon diarahkan untuk kolam penyimpanan (retention pond). Pengembangan waduk, dam dan embung serta pompanisasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air, dilakukan dengan mempertimbangkan : a. Daya dukung sumber daya air. b. Kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat. c. Kemampuan pembiayaan. III - 50

d. Kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air. e. Posisi Banten sebagai lumbung nasional. Di samping itu, area lahan beririgasi teknis harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain. Jika areal tersebut terpaksa harus berubah fungsi maka perlu disediakan lahan areal baru yang menggantikannya dengan luasan minimal sama. Berkenaan dengan hal tersebut, perencanaan prasarana pengairan harus disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis. Dalam revisi tata ruang wilayah Banten ini tidak direncanakan perluasan sawah, tetapi peningkatan pengairan dari irigasi non teknis atau setengah teknis menjadi irigasi teknis. Di samping itu direncanakan pula beberapa pemindahan sawah yang menempati lahan dengan fungsi lindung mutlak, ke lahan dengan fungsi semusim sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.14 dan Tabel 3.6. Berkenaan dengan uraian di atas, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11 A/PRT/M/2006 tentang Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Banten, Provinsi Banten terletak pada 3 (tiga) Wilayah Sungai yaitu: 1. WS Ciliman – Cibungur 2. WS Cibaliung – Cisawarna 3. WS Cidanau – Ciujung – Cidurian – Cisadane – Ciliwung – Citarum (lintas provinsi) Jelasnya disajikan Gambar 3.15, Gambar 3.16, Gambar 3.17, dan Tabel 3.7 pada halaman selanjutnya.

III - 51

Gambar 3.14 Peta Daerah Irigasi Di Provinsi Banten

Tabel 3.6 Daerah Irigasi Yang Menjadi Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Provinsi Banten Luas Areal No Daerah Irigasi Kabupaten/Kota (Ha)                    1.334  1 Cicinta Kabupaten Serang                    1.289  2 Cibanten Atas Kabupaten Serang                    1.644  3 Cipari/Ciwuni Kabupaten Serang                    1.425  4 Cisangu Kabupaten Serang                    1.436  5 Cisangu Bawah Kabupaten Serang                    1.210  6 Ciwaka Kabupaten Serang                    1.210  7 Cikawa Bawah Kabupaten Serang                    1.455  8 Kedung Ingas Kota Cilegon                    2.112  9 Cisata Kabupaten Pandeglang                    1.245  10 Pasir Eurih Kabupaten Pandeglang                    2.672  11 Cilemer Kabupaten Pandeglang                    2.570  12 Cibinuangeun Kabupaten Lebak                    1.805  13 Cikoncang Kabupaten Lebak                    1.796  14 Cilangkahan I Kabupaten Lebak Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

III - 52

Gambar 3 15 Wilayah Sungai di Provinsi Banten (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 A/PRT/M/2006)

JEN AY A A R E KTO R AT JE D R EK N D ER AL SU M B ER D AYA

PETA W LAYAH KERJA BALA BES SA A R W L A Y A H SU JUNG C DUR AN S U N G A C D A N A U C U JU P PR RO OV IN SII VINS UN G LLA AM MP PUNG

PR O PIN SI L AMPU NG

W W

P. L EG U ND I

m m

P . S ER IB U

Jaw a Laut Jawa

P . SE BUK U

SSee laa tt S uunn ddaa

Cileg on Ko K Kota ota ta Cilego C ilegon n P. K RAKATAU

P. R AK ATA

W W

Kramat Kramat K ram at Kram Kram at K ramat at Kram K ram Kram Kramat Kram at Kramat K ram at Kram Mauk Mauk M au M Mau Mauk Mauk Mauk Mau aukkkkk M au Kendal Kendal Kendal K endal Kendal Kendal Kendal K endal

Kagentran Kagentran Kagentran Kagentran Kagentran Kagentran Kagentran Kagentran

∃∃

Ciruas Ciruas Ciruas C iruas as C iru as C iruas iru as Ciruas Ciruas C iru as C iru Ciruas C iruas iru as

K K Kab. ab. ab ab.... Serang Serang Serang Seran g K K K ab ab Serang

PR PRO OV. V. D DK KII JAK JAKAR ARTA TA

Tanjungpasir Tanjungpasir Tanju ngpasir Tanju ngpasir Tanju ngpasir Tanjungpasir Tanjungpasir Tanju ngpasir Tanju Tanjungpasir ngpasir

Tanara Tanara Tanara Tanara Tanara Tanara Tanara

Anyer Anyer Anyer Anyer Anyer Anyer Anyer Anyer

Kosam bi Ko sambi Kosam bi Ko sambi K osambi Kosam bi Ko sambi Kosam bi Ko sambi Kosam bi Ko sambi K osambi Kosam bi Ko sambi

Kosam bi Ko sambi Kosam bi Ko sambi K osambi Kosam bi Ko sambi Kosam bi Ko sambi Kosam bi Ko sambi K osambi Kosam bi

Rajeg Rajeg R ajeg Rajeg ajeg R ajeg Rajeg Rajeg R R ajeg

Leas Leas Leas Leas Leas Leas Leas Leas

Kapuk Kapuk Kapuk Kapu Kapu Kapu Kapuk Kapuk Kapu Kapu Kapuk kkkkk

∃∃

Batu ceper B atu ceper Batuceper B atuceper Batu ceper B atuceper Batu ceper B atuceper atu ceper Batuceper B atuceper Batu ceper Batuceper atuceper

Jkt.Pusat Jkt.Pusat Jkt.Pusat Jkt.Tim Jkt.Tim Jkt.Timur ur ur Jkt.Tim ur Jkt.Tim ur

Dukuh Duku Du kuh Duku Du kuh Duku Dukuh kuh Duku hhhhhh Dukuh Du Duku Du kuh Duku Du kuh

C angkudu Cangku du C angkudu Cangku du Cangkudu angkudu C Cangku du C angkudu Cangku du C angkudu

Tangerang Kab. K Kab. ab . Tan Tang gerang erang

Kebayo Kebayoran Kebayoran Kebayoran Kebayo ran Kebayoran ran Kebayoran Kebayoran Kebayoran Kebayo ran

Menes Menes Menes M enes M enes M enes Menes M enes Menes Menes M enes

Lewijaksi Lewijaksi Lewijaksi Lewijaksi Lewijaksi Lewijaksi Lewijaksi Lewijaksi

PP andak PP andak Pandak andak andak P andak andak andak

C ijalu paang ijalupaang C Cijalu C ijalupaang paang ijalu paang Cijalu ijalupaang C paang ijalupaang C Cijalu paang C ijalupaang ijalu paang C ijalupaang

Cipanas Cipanas C ipanas C C ipanas ipanas Cipanas ipanas Cipanas C ipanas C Cipanas C ipanas G unu ngkencana Gunu Gu nungkencana Gunu Gu nungkencana ngkencana G unu ngkencana Gunu G unu ngkencana Gunu Gu Gunu nungkencana ngkencana Gu nungkencana G unu ngkencana Gunu

Angsana Angsana Angsana Angsana Angsana Angsana Angsana Angsana

C ibinong Cibino ng C ibinong Cibino ng Cibinong ibinong ibinong ng C Cibino C ibinong Cibino ng C ibinong ibino ng Citeureup Citeureup C iteu reu iteureup C iteu reu Citeu iteureu reupppppp Citeureup Citeureup Citeureup C iteureup C iteu reu C iteu reu

Bogo r K Kab. Kab. ab . Bo Bog gor or Ciampea Ciam pea C iampea iam pea C iampea iam pea Ciampea iampea Ciam pea C C iam iampea pea iam pea Ciampea C iampea

Ciparahu Ciparahu Ciparahu C iparahu C iparahu C iparahu C iparahu Ciparahu C Ciparahu iparahu C iparahu Ciparahu

Leuwiliang Leuwiliang Leuwiliang Leu wiliang Leu wiliang Leuwiliang wiliang Leuw iliang Leuwiliang Leuwiliang Leuwiliang Leu Leu wiliang Leu wiliang

Subang Kab. K Kab. ab . Su Subang ban g Purw akarta K K ab Kab. ab.. Purw Purwakarta akarta

Sem Semplak Semplak plak Semplak Semplak Sem plak Semplak Sem plak Sem Semplak plak Semplak

Bo gor K K ota ota orr Ko ta Bog Bogo

PR RO OV V.. B BAN ANTE TEN N P

C Cinangka inangka inangka C C inangka inangka Cinangka C C inangka inangka C C inangka

Depok Depok Depo D epokkkkkk Depo Depok Depok Depok Depo D epo Depo Sawangan Sawangan Saw angan Sawangan Sawangan Sawangan Saw angan

Cibodas Cibodas Cibo ibo ibodas das C C ibo ibodas ibo das das Cibodas C ibo ibodas das C ibo das C ibodas das Cibodas

Jasinga Jasinga Jasinga Jasinga Jasinga Jasinga Jasinga Jasinga Law Lawangtaji Lawangtaji Lawangtaji Lawangtaji angtaji Lawangtaji Lawangtaji Lawangtaji Law angtaji

Citeureup Citeureup C iteu reu pp iteureup C iteu reu pp Citeu iteu reup p iteureup C reu iteureup Citeureup C iteu reu Citeureup C iteu reu iteureup

Gunu ngm ejan Gu nungm Gunu ngmejan Gu G unu nungm ngmejan ejan Gunu ngmejan ejan Gu nungm Gunu ngm Gu nungm Gunu Gu nungm ngmejan ejan G unu ngmejan Gunu ngm ejan Gu nungm Ciawi C iawi Ciaw Ciawi iawiii C iawi Ciawi C Ciaw C iawi

Sum ur Su mu Sum ur Su mu Sum ur Sumu mu Sum ur Su rrrrrr Sum ur Su mu Sum ur Su mu Cibaliung Cibaliu ng C ibaliung ibaliu ng C ibaliung Cibaliu ng Cibaliung ibaliung Cibaliu ng C ibaliu ng Cibaliung C ibaliung Cibaliu ng C ibaliung

UJUNG GK KULON ULON UJUNG KULO N UJUNG KULON UJUN GG K ULON UJUN K ULON UJUNG KULO N UJUNG KULON UJUN

Parung PParung arung PP aru ng arung PP aru ng arung Parung arung ng P P aru arung aru ng arung aru ng

B oojong jo ng ojong B Bo B ojong jo ng Bo jong ng Bo ojong B jo B Bo jo ng B ojong Bo jo ng B ojong

Kalican Kalican Kalican Kalican Kalican Kalican Kalican Kalican

C ijantung Cijantu ng C ijantung ijantu ng ijantung Cijantung C Cijantu ng C ijantung ijantu ng

K K Kab. ab ab.. Lebak Lebak L eb ak

Ciandur C iandu iandur C iandu C iandur iandu Ciandu iandur C rrrrrr iandur C iandu Ciandur C iandur iandu C iandur

B ojonghanje ojonghanje jonghanje Bo jonghanje nghanje B oojonghanje jonghanje Bo jo nghanje B ojonghanje Bo jo nghanje B B ojonghanje o jonghanje Bo jo nghanje B o Bo jo

Karaw ang Kab. Kab. K ab . Karaw K arawang ang

Lebakbulus Lebakbulus Lebakbulus Lebakbu lu Lebakbulu Lebakbulu lusssss Lebakbu lu Lebakbulus Lebakbulus Lebakbulus Lebakbu Lebakbulu Lebakbu lu Serpong Serpong Serpong Serpo ng Serpo ng Serpong ng Serpong Serpong Serpong Serpo Serpo ng Serpo ng Ciparai Ciparai C iparai C iparai Ciparai iparai C Ciparai C iparai Ciparai C iparai

Maja Maja Maja M aja Maja aja M aja Maja Maja Maja M M aja Labuan Labuan Labuan Labu an Labu an Labuan an Labuan Labuan Labuan Labu Labu an Labu an

Kab. Kab. K ab. ab. Bekasi Bekasi Bekasi Bekasi Kab. Kab. K Bekasi

Selatan Jkt. Jkt. Jkt. Selatan Selatan

Cu Curu uru uru rug Cu C uru rug ru C Cu C uru uru rug Cu C uuurug rug ru gggggg

Mandalawangi Mandalawangi Mandalawangi M andalawangi Mandalaw angi M andalawangi M andalawangi Mandalawangi Mandalaw angi Mandalawangi M andalawangi Mandalawangi

Carita Carita C arita C arita Carita arita Carita Carita C C arita C arita

Kait Tajung Taju ng K ait Tajun g Kait Tajung Kait Kait Kait Tajung Taju ng K ait Tajun g Tajung

Gambir Gambir Gam bir Gam Gam bir bir Gambir Gambir Gam bir Gam Gambir Gam bir bir

PP etamburan etam buran PPetam etambu ran PP etambu ran etamburan Petamburan etamburan buran buran P etam etambu ran P etambu ran etamburan etam buran

C io mas Ciom as C io mas Ciom as Cio iomas mas C Ciom as C io mas Ciom as C io mas

Barengkok Barengkok arengkok B arengko k B B arengkok arengko kk Barengkok Barengkok B arengkok B arengko B B arengko k

Kab. Kab. K ab. ab. Pandeglang Pandeglang Pandeglang eg lan lan g g Pand Kab. Kab. K Pand eg

M M

Jkt. Jkt. Jkt. Utara U Utara tara

Jkt. Jkt. Jkt. Barat Barat Barat Barat Jkt. Jkt. Jkt. Barat

K Tangerang ta Tan gerang Kota ota Tangerang Ceplak C eplak C eplak Ceplak eplakKo C Ceplak C eplak C eplak asarkemis is PPasarkemis asarkemis asarkem is Pasarkemis asarkemis PP asarkem is Pasarkemis asarkemis asarkem is P asarkem

Dukun Dukun Du kun Duku Duku Dukun kun Du kun Dukun Dukun Du Duku nnnn Duku Du kun

U U

!

P. S EBES I

Kerta Kerta Kerta K erta Kerta Kerta Kerta

Gunu ngkendeng Gu nungkendeng Gunu ngkendeng Gu nungkendeng G unu ngkendeng Gunu Gu nungkendeng Ciantenherang Ciantenherang Ciantenherang C iantenherang C C iantenherang iantenherang Ciantenherang Ciantenherang C iantenherang C Ciantenherang C iantenherang iantenherang

Cipiring Cipiring Cipiring C ipiring C C ipiring ipiring Cipiring Cipiring C ipiring C Cipiring C ipiring ipiring Cisereh Cisereh C isereh Cisereh isereh C isereh Cisereh Cisereh C C isereh

Malingping M alingping Malingping Malingping M alingping Malingping M alingping Malingping Malingping

K ab . C ianjur Kab. Kab. C Cianjur ianju r

Cicurug Cicu rug C icuru icu ru C icuru Cicu rug Cicuru icuru Cicu rug C gggggg icu ru Cicurug C icuru Cicu rug C icuru

Cikaung C ikaung Cikau ng C ikaung ikau ng C ikaung Cikau ng C ikaung Cikau ng C ikaung ikau ng Cikaung C ikaung Cikau ng

Ciranjang Ciranjang C iranjang C C iranjang iranjang Ciranjang Ciranjang C iranjang C Ciranjang iranjang C iranjang

BAR PR P RO O V. V . JAW JAWA A B BARAT AR AT ngku da arungku da PPParungkuda ngkuda arungku da aru ngkuda Paru aru ngkuda

Cikotok Cikotok C iko to C C iko ikoto to tokkkkkk ikotok C iko Cikotok ikotok C C iko iko to to Cikotok

M uarabinuangeun Mu arabinu angeu nn M uarabinuangeun Mu arabinu angeu nn arabinuangeun Muarabinu angeun Mu arabinuangeu angeun n M uarabinuangeun Mu arabinu M uarabinuangeun Mu arabinu angeu arabinuangeun Muarabinu angeun Mu arabinu angeu

arungku da PPParungkuda ngkuda arungku da aru ngkuda ngku da Paru aru ngkuda

K Kab. Kab. ab .. Sum Sum Sum med ed edang an g gg Su edan K Kab. ab an Kab. Su m edang

Cipetir Cipetir Cipetir C ipetir C ipetir C ipetir C ipetir Cipetir C ipetir Cipetir C ipetir Cipetir

Cihara Cihara Cihara C ihara Cihara ihara C ihara Cihara Cihara Cihara C C ihara

Cibadak Cibadak C ibadak C C ibadak ibadak Cibadak Cibadak C ibadak C Cibadak C ibadak ibadak

Su kabum Ko K ta Su kabum Kota ota Sukabu miii

Bajah Bajah B ajah B ajah B ajah Bajah B ajah B ajah Bajah B ajah

∃∃ Ko ta Band ung K ota ng Ko ta Bandu Ban dung

Cibeber Cibeber C ibeber C ibeber C ibeber C ibeber Cibeber C ibeber C ibeber Cibeber

Ubrug Ubrug Ubrug Ubru Ubru Ubru U brugggggg Ubrug Ubrug Ubrug Ubru Ubru Ubru

B ojonghau jo nghau B ojonghaur Bo jo nghaur B ojonghau Bo jonghau nghaurrrrr ojonghau B ojonghau ooojonghaur jo B Bo jo nghaur B ojonghau Bo jo nghau

Cibodas C ibo das ibodas C ibo das Cibo ibo das ibodas C das ibodas C ibo das Cibodas C ibo das ibodas

C Cigom C igo igo igom mbo mbo bong bong ng ng Cigom C Cigom igombo mbo bong ng C Cigom C igo igo mbo bong ng ng Cigom C Cigom igom igo mbo bong bong ng

PPelabu elabuhanratu Pelabu hanratu PP elabuhanratu PPelabu elabuhanratu Pelabu hanratu elabu hanratu P elabuhanratu hanratu P elabuhanratu elabuhanratu hanratu Sempu Sem pur pu Sempu Sem pur Sempu Sempur pur Sempu rrrrrr Sem pu Sempu Sem pur Sempu Sem pur

Campaka Cam paka C ampaka C am ampaka paka Cam paka Campaka ampaka Cam paka C Campaka C am paka ampaka Cam paka C ampaka

SS A AM MU UD DE ER RA A H H II N ND D II A A

Jampangtegah Jampangtegah Jampangtegah pangtegah Jam pangtegah Jam pangtegah Jampangtegah Jam pangtegah Jam Jampangtegah

Cimerang Cimerang Cim imerang erang Cimerang C im erang C im erang Cimerang Cimerang C im erang Cimerang C

Gununghalu Gunu nghalu Gu nunghalu Gunu nghalu G unu nghalu Gu nunghalu Gu nunghalu Gunu nghalu Gu nunghalu Gunu nghalu G unu nghalu Gununghalu Gu nunghalu

K K Kab. ab ab... Bandu Bandu Ban dung dung ng Band ung K K Kab. ab ab. Ban ng

Sukanegara Sukanegara Sukanegara Su kanegara Su kanegara Su kanegara Su kanegara Sukanegara Su Sukanegara kanegara Su kanegara Sukanegara

Cigaru Cigaru C igaru Cigaru igaru C Cigaru Cigaru

Babakan Jam pang B abakan Jampang Jam pang Babakan B abakan Jampang Babakan Jam pang Babakan abakanJam Jampang Babakan pang B Jampang Babakan Jam Jampang pang B abakan Babakan Jam pang B abakan Jampang C Ciem iemas iemas as C Ciem C iem iemas as iem as C Ciem iemas iem as C Ciem C iem iemas

Sukab K K ab. ab . Sukabu m iii Kab. Sukabum um

Cibaregbeg Cibaregbeg Cibaregbeg C ibaregbeg C ibaregbeg C ibaregbeg C ibaregbeg Cibaregbeg C ibaregbeg Cibaregbeg C ibaregbeg Cibaregbeg Cibuni Cibuni C ibuni ni C ibu ni C ibu ni ibuni Cibuni C ibu ni C ibu Cibuni

W Walu aluran aluran ran W Walu W aluran aluran ran alu ran W Walu aluran alu ran W Walu W aluran aluran PP Pagelaran agelaran agelaran PP PP agelaran agelaran agelaran agelaran agelaran P

Sagaranten Sagaranten Sagaranten Sagaranten Sagaranten Sagaranten Sagaranten Sagaranten

Kedupandak Kedupandak Kedupandak Kedu pandak Kedu pandak Kedu pandak Kedu pandak Kedupandak Kedu pandak Kedupandak Kedu pandak Kedupandak

Jampangkulon Jam pangku lo pangkulon Jampangku lo Jampangku lonnnnnn Jam pangkulo Jam pangkulon Jam pangku lo pangkulon Jampangku lo Jampangku lo Jam pangkulo Jampangkulon

G aru Kab. K Kab. ab . G Garut arutt Tonjongkarang Tonjongkarang Tonjongkarang To njo ngkarang Tonjo njongkarang ngkarang To njo ngkarang Tonjongkarang Tonjongkarang Tonjongkarang To To njo ngkarang

Ciragil C Ciragil iragil iragil C iragil C iragil Ciragil Ciragil C C iragil iragil C C iragil C ibinong ibino ng Cibino C Cibino ibinong ng Cibinong ibinong ibinong ng C ibino Cibino C ibinong Cibino ng C ibinong ibino ng

Cimahi C im ahi imahi C im ahi Cim im ahi imahi C ahi imahi C im ahi Cimahi C im ahi imahi C ibu ngu Cibungu C ibu ngur ibungu C ibungu ngur ngurrrrrr Cibungu C ibu Cibungu C ibu ngur ibungu C ibu ngur ngu Cibungu

C isalada Cisalada C isalada C isalada 22222222 Cisalada C isalada Cisalada C isalada C isalada Cisalada C Cikawu ikawung ng Cikawu C ikawung C ikawu Cikawung ikawu ng C Cikawu ikawu ng C Cikawu C ikawu ikawung ng

W W

W W

Kab. asikm Kab. K ab. TTasikm Tasikm

Cigarendeng Cigarendeng igarendeng C C igarendeng igarendeng Cigarendeng C igarendeng C C igarendeng

Cibintaro Cibintaro Cibintaro ibintaro C ibintaro C ibintaro Cibintaro C ibintaro C Cibintaro

Cibalandung Cibalandu ibalandung ng Cibalandung C ibalandu ng ibalandung ibalandu ng C Cibalandung C ibalandu ng Cibalandung C ibalandung ibalandu ng Sindangbarang Sindangbarang Sindangbarang Sindangbarang Sindangbarang Sindangbarang Sindangbarang Sindangbarang Cidaun C idaun idau C idaun C idaun Cidau idau C idaun idau nnnnn C idaun Cidaun C idaun Cidau

m

III - 53

Tabel 3.7 Data Potensi SDA Provinsi Banten SUNGAI NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAMA SUNGAI Ciujung Cidurian Cilemer Ciliman Cibanten Cidanao Cimanceuri Cisadane Cibinuangeun Cihara Cimadur Cibareno

PANJANG SUNGAI (KM) 142,00 81,50 80,37 114,50 35,89 34,33 60,00 140,00 13,40 8,69 50,00 27,00

LUAS DAS (KM2) 1982,00 932,00 505,50 532,10 194,10 209,70 570,00 1411,00 455,00 187,00 302,00 257,00

DEBIT RERATA TAHUNAN (M3/DET) 71,176 28,667 34,217 63,404 2,602 4,936 TAD TAD TAD TAD TAD TAD

Gambar 3.16 Rencana Pengembangan Prasarana Sumber Daya Air Tahun 2010 – 2030

III - 54

GAMBAR 3.17 POTENSI SUMBER DAYA AIR

III - 55

3.6

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya Prasarana lingkungan merupakan arahan pengelolaan prasarana yang digunakan

lintas wilayah administratif, prasarana yang digunakan lintas wilayah secara administratif, meliputi arahan pengembangan : a. Kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan perbatasan antara Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi DKI. Arahan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang terpadu dikelola bersama untuk kepentingan antar wilayah harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diamanatkan oleh UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan TPA Regional pada tahun 2010 harus menggunakan System Sanitary Landfill. Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional diarahkan pada TPST Bojong Menteng di Kabupaten Serang yang nantinya dapat dimanfaatkan bekerjasama dengan Kota Serang, pengembangan TPST ini telah memenuhi syarat berdasarkan kajian site selection terhadap beberapa calon lokasi TPS, analisis berdasarkan SK SNI-7-11-1991-03 Dep. PU dan SK SNI-19-3242-1994 Dep. PU, kriteria dari direktorat geologi tata lingkungan. Selain itu pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) lainnya diarahkan di Desa Ciangir Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang yang merupakan program kerjasama antar daerah yakni Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 2007. Dewasa ini, kegiatan sehari-hari masyarakat semakin memperburuk kondisi lingkungan hidup. Jumlah konsumsi yang berlebihan dan banyaknya pembuangan sampah, merupakan penyebab utama dari semakin memburuknya kondisi lingkungan hidup. Wilayah yang dikembangkan sebagai tempat pembuangan akhir terletak di masingmasing Kabupaten dan Kota, yang digunakan sebagai pembuangan sampahnya. Untuk itu diperlukan adanya perbaikan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang dikelola secara bersama antar wilayah, dan upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: −

Pemahaman hubungan manusia dan lingkungan hidup, dengan berperan aktif dalam mengenal alam sekitar.

III - 56

−

Anjuran untuk memilih barang kebutuhan yang dapat di recycle dan sedikit bebannya terhadap lingkungan hidup.

−

Menggunakan energi secara efektif serta mengurangi jumlah sampah dan lain-lain.

−

Berperan aktif dalam kegiatan recycle, penghijauan, dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat.

−

Berkerjasama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya.

b. Pengembangan tempat pengelolaan limbah industri B3. Kawasan industri di Provinsi Banten memerlukan suatu pengolah limbah B3, maka limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan Kawasan Industri yang dibuang ke lingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian diperlukan prasarana pengolah limbah terpadu yang lokasinya di arahkan di Kota Cilegon. c. Pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis. d. Pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan. e. Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyediakan ruang untuk TPA dan/atau TPA terpadu.

III - 57