BAB III RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH
3.1. Arahan Rencana Kawasan Andalan di Jawa Barat Bagian Selatan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), wilayah Jawa Barat bagian Selatan termasuk dalam beberapa Kawasan Andalan sebagai berikut: a. Kawasan Andalan Sukabumi dan sekitarnya, dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata dan perkebunan; dan b. Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata dan perikanan. 3.2. Arahan Rencana Wilayah Pengembangan (WP) di Jawa Barat Bagian Selatan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat 2009-2029, wilayah Jawa Barat bagian Selatan termasuk ke dalam dua Wilayah Pengembangan yaitu: a. WP Priangan Timur-Pangandaran sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Pacangsanak (Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan) yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar; dan b. WP Sukabumi dan sekitarnya sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Sukabumi yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur. Arahan pengembangan untuk masing-masing Wilayah Pengembangan (WP) ini adalah sebagai berikut : a. WP Priangan Timur-Pangandaran Sektor
unggulan yang dapat dikembangkan di WP Priangan Timur-Pangandaran
meliputi pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan dan pertambangan mineral. Fokus pengembangan masing-masing kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan pada WP Priangan Timur-Pangandaran ini, meliputi : 1. Kabupaten Garut, diarahkan untuk kegiatan dan industri pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
perikanan, wisata alam dan minat khusus,
serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus di PKWp Rancabuaya; III-1
2.
Kabupaten
Tasikmalaya,
diarahkan
untuk
kegiatan
pertanian,
perkebunan,
kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam; 3.
Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk kegiatan dan industri pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
perikanan, wisata pantai, serta kegiatan
pertambangan mineral non-logam serta penyediaan sarana dan prasarana PKW Pangandaran yang terintegrasi serta pengembangan PKNp Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional. b. WP Sukabumi dan sekitarnya Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Sukabumi dan sekitarnya, meliputi peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, serta pertambangan mineral. Fokus pengembangan masing-masing kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan pada WP Sukabumi dan sekitarnya
ini,
meliputi : 1. Kabupaten Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta perikanan tangkap, serta pertambangan mineral logam dan non-logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi yang diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional di PKNp Palabuhanratu; dan 2. Kabupaten
Cianjur,
diarahkan
untuk
pengembangan
agribisnis,
pertanian,
perkebunan, kehutanan, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata agro, wisata alam, industri kreatif, pengembangan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap, wisata minat khusus, serta pertambangan mineral logam dan non-logam.
3.3. Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Wilayah Jawa Barat bagian Selatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029, diarahkan dengan kebijakan pembatasan pengembangan wilayah. Strategi untuk kebijakan tersebut, meliputi: 1. mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan;
III-2
2. meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budidaya secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi lindung yang telah ditetapkan; 3. meningkatkan akses menuju dan ke luar kawasan; 4. meningkatkan sarana dan prasarana permukiman terutama di wilayah perbatasan; 5. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar provinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di KSN; dan 6. mengembangkan mekanisme pembagian peran (role sharing) terutama dengan provinsi yang berbatasan dalam pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS. Wilayah Jawa Barat bagian Selatan dikembangkan dengan menerapkan prinsip koridor ekonomi yang pada intinya merupakan wilayah yang terdiri dari simpul-simpul kegiatan ekonomi (pusat pelayanan jasa dan simpul transportasi)
pusat
dan pusat
pengembangan komoditas yang dihubungkan dengan jaringan infrastruktur untuk memperlancar mobilisasi barang dan orang baik dari arah Timur-Barat maupun UtaraSelatan. Pusat kegiatan ekonomi di wilayah Jawa Barat bagian Selatan adalah pusat-pusat permukiman sebagaimana ditetapkan dalam Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRWP Jawa Barat yaitu : 1. Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNp) Palabuhanratu, 2. PKNp Pangandaran, 3. Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi (PKWp) Rancabuaya, 4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jampangkulon, PKL Sagaranten, PKL Sindangbarang, PKL Pameungpeuk, PKL Cijulang
Dalam pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan dibagi menjadi 14 Satuan Wilayah
Pengembangan
(SWP).
Dasar
pertimbangan
dalam
penentuan
SWP
pengembangan adalah: a. arahan/kebijakan pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, RTRWP Jawa Barat maupun pada setiap Kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan; b. kondisi eksisting dan keseuaian penggunaan lahan; c. struktur tata ruang yang terbentuk; d. kesatuan sistem interaksi dan ketergantungan kegiatan fungsional harian; e. penetapan komoditas-komoditas dan sector-sektor unggulan yang akan dikembangkan; dan f. ketersediaan sarana-prasarana penunjang, yaitu ketersediaan dan kualitas jalan penghubung antar wilayah dan sarana perekonomian penunjang pusat koleksi-distribusi komoditas. III-3
Penentuan SWP pengembangan komoditas unggulan diharapkan dapat berperan sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan wilayah sekitarnya dan Jawa Barat bagian Selatan pada umumnya. Berdasarkan hasil kajian terhadap pertimbangan di atas, maka ditetapkan pembagian SWP sebagai berikut: 1. SWP Pangandaran, Parigi, Cijulang, Cimerak, Kalipucang, Sidamulih, Cigugur; 2. SWP Banjarsari, Padaherang, Pamarican, Langkaplancar, Mangunjaya, Purwadadi, Lakbok; 3. SWP Cikalong, Cikatomas, Pancatengah; 4. SWP Karangnunggal, Bantarkalong, Cibalong, Bojongasih, Culamega, Parungponteng, Cipatujah; 5. SWP Sodonghilir, Taraju, Bojonggambir; 6. SWP Cikajang, Pamulihan, Cisompet, Cihurip, Peundeuy, Singajaya, Banjarwangi, Bungbulang, Pakenjeng; 7. SWP Pameungpeuk, Cibalong, Cikelet, Mekarmukti, Caringin; 8. SWP Cisewu, Talegong; 9. SWP Sindangbarang, Cikadu, Cibinong, Agrabinta, Cidaun, Naringgul, Leles; 10. SWP Sukanagara, Pagelaran, Pasirkuda, Tanggeung, Kadupandak, Takokak, Cijati; 11. SWP Sagaranten, Curugkembar, Cidadap, Cidolog, Pabuaran; 12. SWP Jampang Kulon, Cibitung, Surade, Ciemas, Waluran, Kalibunder, Tegalbuleud, Ciracap; 13. SWP Jampang Tengah, Warungkiara, Lengkong, Purabaya, Nyalindung, Geger Bitung, Cikembar; dan 14. SWP Pelabuhanratu, Cisolok, Cikakak, Simpenan, Cikidang, Bantargadung.
III-4
Tabel 3.1 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Jawa Barat bagian Selatan SWP SWP Pangandaran : Pangandaran, Parigi, Cijulang, Cimerak, Kalipucang, Sidamulih, Cigugur
Pusat Pangandaran
Karakteristik Merupakan SWP yang sebagian besar kawasannya adalah kawasan pesisir
SWP Banjarsari: Banjarsari, Padaherang, Pamarican, Langkaplancar, Mangunjaya, Purwadadi, Lakbok SWP Cikalong: Cikalong, Cikatomas, Pancatengah
Banjarsari
Cikalong
Merupakan SWP yang seluruh wilayahnya di daratan dengan topografis yang bergelombang
Sebagian wilayah terletak di wilayah pesisir, sedangkan sisanya di wilayah daratan dengan topografi bergelombang
Peternakan (sapi potong) Hutan rakyat (hasil kayu) Perikanan tangkap dan kelautan Kehutanan (kayu mahoni, sengkon) Buah-buahan local (manggis, tomat, pisang) Perikanan tangkap dan kelautan Penambangan pasir hitam Kehutanan (kayu, mahoni, singon) Pertanian lahan kering (kopi, manggis) Perkebunan (the, kelapa) Palawija dan sayuran Hutan (kayu)
SWP Karangnunggal Karangnunggal: Karangnunggal, Bantarkalong, Cibalong, Bojongasih, Culamega, Parungponteng, Cipatujah
Sebagian di wilayah pesisir dan sebagian di daratan
SWP Songhilir: Sodonghilir, Taraju, Bojonggambir
Seluruhnya merupakan kawasan daratan yang bergelombang
Songhilir
SWP Cikajang: Cikajang Cikajang, Pamulihan, Cisompet, Cihurip, Peundeuy, Singajaya, Banjarwangi, Bungbulang, Pakenjeng SWP Pameungpeuk: Pameungpeuk Pameungpeuk, Cibalong, Cikelet, Mekarmukti, Caringin
Potensi Pertanian (kelapa) Peternakan (sapi, domba) Perikanan tangkap dan kelautan ODTW unggulan wisata pantai Hutan produksi dan hutan rakyat (kayu jati, mahoni, sengon) Pertanian (kelapa, kopi, kakao, holtikultura)
Seluruhnya merupakan kawasan daratan yang bergelombang
Sebagian besar merupakan kawasan pesisir
Kehutanan (kayu Afrika, sengon) Perkebunan (kelapa, pisang) Perikanan tanggap Peternakan Tambang pasir hitam III-5
SWP
SWP Cisewu: Cisewu, Talegong
Pusat
Cisewu
SWP Sindangbarang Sindangbarang: Sindangbarang, Cikadu, Cibinong, Agrabinta, Cidaun, Naringgul, Leles
Karakteristik
Merupakan kawasan dataran yang bergelombag Sebagian merupakan kawasan pesisir
SWP Sukanegara: Sukanegara Sukanagara, Pagelaran, Pasirkuda, Tanggeung, Kadupandak, Takokak, Cijati SWP Sagaranten: Sagaranten Sagaranten, Curugkembar, Cidadap, Cidolog, Pabuaran
Sebagian besar merupakan daratan bergelombang
SWP Jampang Kulon: Jampang Kulon, Cibitung, Surade, Ciemas, Waluran, Kalibunder, Tegalbuleud, Ciracap
Sebagian merupakan kawasan pesisir
Jampang Kulon
SWP Jampang Jampang Tengah Tengah: Jampang Tengah, Warungkiara, Lengkong, Purabaya, Nyalindung, Geger Bitung, Cikembar SWP Pelabuhanratu: Pelabuhanratu Pelabuhanratu, Cisolok, Cikakak, Simpenan, Cikidang, Bantargadung
Sebagian besar merupakan daratan bergelombang
Sebagian besar merupakan daratan bergelombang
Sebagian besar merupakan kawasan pesisir
Potensi ODTW unggulan wisata pantai Perkebunan (kelapa) Palawija (jagung) Peternakan (domba, sapi) Perkebunan (kelapa) Perikanan tangkap dan kelauatan Tambang pasir hitam ODTW unggulan wisata pantai Kehutanan (kayu, mahoni, singon) Perkebunan teh Peternakan (sapi, domba) Perternakan (sapi, domba) Palawija (kacang tanah) Perkebunan (karet, salak) Kehutanan (kayu sengon) Palawija (kacang tanah, kedelai) Peternakan (sapi , domba) Perikanan tangkap dan kelautan Penangkaran penyu Wisata pantai Ujunggenteng Wisata petualangan Peternakan (domba) Palawija (kacang tanah) Perkebunan karet dan teh ODTW unggulan perkebunan teh Perkebunan (karet, kelapa) Peternakan (domba) Perikanan tangkap dan kelautan ODTW unggulan pantai, Goa Lalay, wisata petualangan
III-6
Tabel 3.2 Matriks Kebijakan Strategi dan Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Selatan Kebijakan Pengembangan Jawa Barat bagian Selatan dilakukan secara terintegrasi dan terkendali dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung terutama kawasan rawan bencana
Pengembangan Jawa Barat bagian Selatan difokuskan pada sektor prioritas berbasiskan potensi sumberdaya lahan, pesisir dan laut
Strategi
Rencana
a. memanfaatkan kawasan budidaya secara optimal melalui pendayagunaan kembali lahan tidur serta potensi pesisir dan laut; dan
a. pencegahan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan tidur; b. mendorong alih fungsi lahan tidur di kawasan budidaya menjadi lahan pertanian produktif;
b. memanfaatkan lahan secara terbatas agar memiliki nilai ekonomis di kawasan lindung non hutan dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.
c. pencegahan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya; d. penerapan aturan sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di sepanjang wilayah pesisir a. pendayagunaan pemanfaatan kembali lahan tidur untuk kegiatan pertanian melalui kerjasama dengan pihak pengelola b. pengembangan komoditas unggulan pada lahan tidur; c. penyediaan teknologi produksi tepat guna
a. mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan melalui pendayagunaan kembali lahan tidur;
b. mengembangkan sektor kehutanan melalui pendayagunaan lahan hutan produksi dan hutan rakyat;
c. mengarahkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan dan terkelola secara terintegrasi dan terkendali;
a. optimalisasi lahan hutan produksi dan hutan rakyat b. pengembangan kegiatan agroforestry yang berkelanjutan c. pengembangan sarana produksi dan distribusi a. penetapan kawasan lindung cagar alam geologi tidak boleh dijadikan lokasi penambangan; dan b. pengaturan aktivitas
III-7
Kebijakan
Strategi
Rencana
c.
d.
d. mengembangkan sektor pesisir dan kelautan melalui peningkatan daya saing masyarakat pesisir;
a.
b.
c.
e. mempertahankan bentang alam dan pemandangan visual di kawasan pariwisata pantai.
a.
b.
c.
d.
e.
penambangan pasir besi dengan pemanfaatan kandungan yang lebih bernilai tambah perehabilitasian kondisi lingkungan akibat kegiatan penambangan pembentukan koperasi dan kelompok-kelompok penambang yang berkoordinasi dengan Dinas energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Barat pengembangan budidaya ikan di wilayah pesisir di Jawa Barat bagian Selatan; pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan penangkapan dan pengolahan hasil perikanan laut; dan peningkatan kualitas SDM yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan dan teknologi produksi maupun distribusi hasil perikanan laut. pengembangan objek dan daya tarik wisata yang berakar pada alam, kearifan lokal dan budaya Jawa Barat bagian Selatan; dan pemanfaatan aktivitas agroindustri dan industri kelautan sebagai objek wisata. peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata pengembangan pariwisata di 3 KWU sesuai dengan rencana pengembangan pariwisata Jawa Barat dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Jawa Barat penetapan area III-8
Kebijakan
Pembangunan infrastruktur bersifat struktural, dengan mempertimbangkan kondisi fisik geografis yang rawan bencana dan pembangunan infrastruktur non struktural untuk meningkatkan dayadukung lingkungan
Strategi
a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilaksanakan melalui peningkatan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman; b. menjamin pemerataan pelayanan infrastruktur dasar permukiman hingga kawasan perbatasan;
c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
Rencana pengembangan terbatas di sempadan pantai dari jalan lintas selatan ke arah pantai f. penetapan area pengembangan terbatas di sepanjang koridor utaraselatan a. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar (energi, air, sanitasi, telekomunikasi)
a. perluasan pelayanan air baku untuk aktivitas keseharian masyarakat dan prasarana irigasi dan pada kawasan pertanian, terutama pada pusat pengembangan komoditas unggulan; b. pengembangan jaringan listrik PLN ke seluruh wilayah Jawa Barat bagian Selatan; c. pengembangan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah Jawa Barat bagian Selatan; a. penyelesaian pembangunan jalan Trans Selatan, sehingga seluruh ruas Trans Selatan dari perbatasan Jawa BaratBanten sampai perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah terhubungkan oleh jaringan jalan dengan kualitas yang baik; b. peningkatan kualitas jalan pada ruas Utara-Selatan yang sudah ada; c. peningkatan dan atau membangun jaringan jalan antara setiap pusat satuan pengembangan wilayah dengan pengembangan III-9
Kebijakan
Strategi
Rencana
d.
e.
f.
a.
b.
c.
d. mengarahkan infrastruktur untuk pengembangan energi baru dan terbarukan yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam mikro hidro, panas bumi, tenaga surya, tenaga angin dan bioenergi secara berkelanjutan, dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi untuk masyakarat Jawa Barat bagian Selatan; e. memprioritaskan pengembangan infrastruktur yang memperhatikan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; f. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat
a.
komoditas unggulan dengan pusat kabupaten; peningkatan dan atau membangun jaringan jalan antara pusat-pusat permukiman dengan pusat kecamatan; peningkatan kualitas jalan pada pusat-pusat produksi komoditas unggulan. pembangunan dan atau peningkatan kualitas terminal di satuan wilayah pengembangan komoditas; pengoptimalan layanan jaringan kereta api eksisting yang sudah ada; pengoptimalan layanan perhubungan udara eksisting yang sudah ada; dan peningkatan kapasitas dan fungsi pelabuhan yang sudah ada bagi lalulintas orang dan komoditas unggulan Jawa Barat Selatan. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) atau geothermal atau solar cel dan pengembangan energi baru terbarukan lainnya
a. pembangunan infrastruktur wilayah dengan besaran dan skala pelayanan sesuai dengan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan sekitarnya a. Pelaksanaan koordinasi antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan III-10
Kebijakan
Strategi
bagian Selatan, antar Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan, antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan dan swasta dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur. Pengembangan pusat-pusat a. memantapkan peran pusatpermukiman di wilayah Jawa pusat permukiman sesuai Barat bagian Selatan diarahkan arahan Rencana Tata Ruang di Pusat Kegiatan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Barat Provinsi (PKNp), Pusat Tahun 2009-2029; Kegiatan Wilayah Provinsi (PKWp) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan dan pedesaan sebagaimana diatur dalam rencana struktur ruang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat
b.
c.
Pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan dilakukan dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan melibatkan peranserta masyarakat
a.
b.
Rencana dalam pengembang infrastruktur b. Pembangunan infrastruktur transportasi dan wilayah dengan melibatkan pihak swasta baik skala lokal maupun regional
a. pengembangan sistem kota-desa yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya; b. perintisan pembangunan pusat komunitas secara terintegrasi dengan pengembangan potensi ekonomi di sepanjang koridor barat-timur c. perwujudan terlaksananya peran WP serta KSP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk memenuhi kebutuhan d. peningkatan ketersediaan pelayanan umum perkotaan dan kualitas pelayanan yang ramah lingkungan; prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP mempertimbangkan e. pengendalian keterbatasan dayadukung perkembangan sistem kota dan dayatampung lingkungan di wilayah selatan dengan dalam pengembangan pusattidak melebihi daya pusat permukiman. dukung dan daya tampungnya; mengarahkan pengembangan a. pengembangan kegiatan kegiatan di Jawa Barat pariwisata dalam kerangka bagian Selatan dalam kearifan local kerangka kearifan lokal; b. pengolahan hasil pertanian khas Jawa Barat bagian Selatan menjadi makanan atau obat-obatan memelihara dan a. mempertahankan kearifan memantapkan peran kearifan lokal yang bernilai tinggi lokal yang dapat pada jaman modern ini mengakselerasi (bangunan tradisional, seni pengembangan wilayah Jawa budaya, obat herbal Barat bagian Selatan; tradisional) III-11
Kebijakan
Strategi
Rencana
c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya integrasi kearifan lokal dalam pengembangan wilayah.
a. pelibatan masyarakat dalam aktivitas pengembangan agroindustri, industri kelautan dan pariwisata terpadu Pengembangan wilayah Jawa a. meningkatkan kerjasama a. pemberian insentif dan Barat bagian Selatan difasilitasi antar Pemerintah Kabupaten disinsentif terhadap oleh Pemerintah Daerah di Jawa Barat bagian Selatan Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan untuk mewujudkan tujuan terkait dengan Pemerintah Daerah Kabupaten pengembangan wilayah Jawa pengembangan wilayah di Jawa Barat bagian Selatan Barat bagian Selatan Jawa Barat bagian Selatan b. memantapkan peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayah melalui Lembaga Pengelola Wilayah Jawa Barat bagian Selatan.
b.
perwujudan peran Pemerintah Daerah dengan merancang bentuk Lembaga Pengelola Wilayah Jawa Barat bagian Selatan
III-12
