BAB IIIKEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Kabupaten Buton Tengah : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 – 2025

BAB IIIKEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH 3.1 Kebijakan Penataan Ruang Pembangunan 3.1.1 Penataan Ruang Bahwa ruang wilayah nasional (NKRI) sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengolahannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga kelanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan kaidah sosial sesuai dengan landasan konstitusional UUD NKRI 1945 (Menimbang pada UU-RI No. 26 / 2007 tentang Penataan Ruang). Mengingat pengembangan pariwisata dengan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) berada secara 3 (tiga) dimensional dalam ruang, maka semua pengembangan kawasan pariwisata terkait dengan dimana ruang dia berada yaitu ; ruang darat, ruang laut, ruang udara, maupun ruang didalam bumi sebagai salah satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya (pasal 2 butir 1 UU – RI No.26/2007). Dalam pengembangan ruang ODTW dapat dikelompokan ruang yang harus direncanakan di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten / kota dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Kabupaten / Kota (Pasal 14 ayat (3) UU – RI No.26 / 2007).

III-1


Demikian maka RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah dapat diklasifikasikan sebagai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan pariwisata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten Buton Tengah tahun 2015. Seperti itulah dijelaskan diatas bahwa kegiatan dan ODTW berada di darat, dilaut dan didalam perut bumi seperti yang telah diuraikan bahwa Kawasan Pariwisata Buton Tengah berada didarat / pegunungan, dilaut / bahari, dan guha – guha / perut bumi. Sehingga Pengelolah Wilayah Pesisir di Pulau – pulau Kecil (PWP3K). Demikian didalam penyusunan RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah perlu mengintegrasi ke Ruang Darat dan Ruang Laut seperti tampak pada gambar 3.1 berikut :

Aplikasi Kerangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS)

Kesesuaian& Kemampuan Lahan Pariwisata

Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Buton Tengah

Evaluasi Pemanfaatan Ruang Pariwisata

Integrasi Ruang Pariwisata Darat & dan Ruang Pariwisata Laut

Gambar 3.1 Alur Pikir Paradigma Penyusunan Norma Standar Prosedur dan kriteria perpetaan RDTR kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten Buton Tengah.

III-2


3.1.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pemerintah

kabupaten

berkehendak

ingin

dan

masyarakat

menjadikan

bahwa

Buton

Tengah

pariwisata

menjadi

primadona ekonomi, dan komoditas yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Sehingga penyusunan RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah menjadi salah satu prioritas SD-Alam, SD-Buatan dengan memperhatikan keberadaan SD- Manusia seperti yang telah dibahas diatas. Sebagai Kawasan Strategi Pariwisata wilayah

Kabupaten

penataan

Buton

ruangnya

Tengah

dimaksudkan

diprioritas

karena

sebagai

mempunyai

pengaruh yang sangat penting secara lokal kedaerahan terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, dan / atau lingkungan yang dapat dikembangkan sebagai wilayah yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Demikian kawasan strategi pariwisata Kabupaten Buton Tengah ini dapat dijadikan menjadi kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya baik diruang darat (Wana Wisata / Wisata daratan dan tujuannya) maupun ruang laut (Wisata Bahari / perairan

laut)

yang

pengembangannya

diarahkn

untuk

pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya (sesuai amanat pasal 1 butir 11 dan butir 17 PP – RI No.26/2008 tentang RTRWN).Bahwa di dalam kawasan Budidaya telah ditetapkan diantara seluruh kawasan peruntukan, maka terdapat kawasan Peruntuhan Pariwisata (pasal 63 PP – RI No.26/2008 tentang RTRWN) yang telah ditetapkan dengan kriteria yaitu : 1. Memiliki objek dengan daya tarik Wisata, dan / atau

III-3


2. Mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Berdasarkan ODTW dari keindahan alam dan situs – situs budaya peninggalan kejayaan Buton masa lalu adalah selaras dengan kebijakan untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan strategi pariwisata ditinjau dari sudut kepentingan sosial dan budaya (pasal 78 PP- RI No. 26/2008 tentang RTRWN), ditetapkan dengan kriteria sebagi berikut : 1. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat – istiadat budaya daerah yang secara kumulatif menjadi budaya nasional. 2. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa. 3. Merupakan

aset

nasioanal

yang

harus

dilindungi

dan

dilestarikan. 4. Merupakan tempat perlindungan penting peninggalan budaya dan sejarah nasional. 5. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan budaya, dan/ atau 6. Memiliki potensi terhadap konflik sosial, budaya nasional. Mengingat bahwa pada langkah selanjutnya kawasan Strategi Pariwisata harus disusun kawasannya dalam bentuk Rencana Detail Tata Kawasan Strategi Pariwisata maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan peraturan Zonasi untuk Kawasan peruntukan Pariwisata (Pasal 112 PP – RI No.26/2008) yang disusun dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut : 1. Pemanfaatan potensi Alam dan Budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 2. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau.

III-4


3. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata. 4. Ketentuan

pelarangan

pendirian

bangunan

selain

yang

dimaksud butir 3 diatas. 3.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Perda Sulawesi Tenggara No.2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034 pada bagian menimbang huruf untuk menyatakan : “Bahwa untuk mengarahkan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna

dan

berhasil

berkelanjutan

dalam

guna,

serasi,

rangka

selaras,

meningkatkan

seimbang,

dan

kesejahteraan

masyarakat dan pertahanan, keamanan, berdasarkan pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah.” Didalam kawasan peraturan Wisata Alam (pasal 41 perda No.2 / 2014 tentang RTRWP Sultra) Pada ayat (3)

telah dimasukkan

Pantai Katembe di Kecamatan Lakudo sewaktu masih

berada

didalam wilayah Kabupaten Buton (Sebelum Kabupaten Buton Tengah menjadi DOB ). Juga ditetapkan Wisata Alam berupaya permandian Goa Wakatombe dan Permandian Uncume. Meningkatkan bahwa di Kabupaten Buton Tengah terdapat situs sejarah dan budaya, maka pada ayat (4) diatur pula Kawasan Peraturan Pariwisata Sejarah yang dapat dijadikan rujukan sebagai berikut : 1. Wisata Sejarah pada cagar budaya meliputi ; benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang terdapat di setiap Kabupaten / Kota termasuk yang terdapat di Kabupaten Buton Tengah.

III-5


2. Perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas dan terdapat di Kabupaten / Kota, termasuk yang ada di Kabupaten Buton Tengah. 3. Kehidupan adat, tradisi masyarakat dan aktifitas budaya yang khas

serta

kesenian

yang

terdapat

di

Kabupaten/Kota,

termasuk yang terdapat di Kabupaten Buton Tengah. 3.1.4 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah Sebagaimana diketahui bahwa pada saat penyusunan RIPPDA Kabupaten Buton Tengah ini seharusnya sebagai bagian atau turunan dari produk RTRW Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 – 2025, belum disusun atau sedang dalam persiapan pengusunan dokumennya. Mengingat bahwa RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 – 2025 adalah suatu skala prioritas maka penyusunannya

dilakukan

secara

simultan

atau

sedikit

mendahului dari pada penyusunan Dokumen RTRW Kabupaten Buton Tengah. Sebagai kabupaten dari daerah otonom baru yang baru ditetapkan oleh pemerintah melalui UU – RI No.15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah, maka harus diambil langkah

percepatan

penyusunannya

harus

didahulukan.

Demikian sehingga sekalipun induknya yaitu : RTRW belum disusun, tetapi RIPPARDA telah dimulai penyusunannya. Jika kita merujuk kepada RTRW Kabupaten Buton Tengah (selaku Kabupaten Induk sebelum pemekaran) untukTahun 2007 – 2027 diperoleh gambaran tentang pengembangan kawasan Rekreasi dan Pariwisata diarahkan kepada kawasan – kawasan yang telah menjadi ODTWA (objek daya tarik wisata alam) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya akan turut memberi kontribusi terhadap proporsi PAD Kabupaten

III-6


Buton pada saat itu dan sekarang telah terbentuk Kabupaten Buton Tengah. Bahwa pada kenyataanya pembangunan sektor pariwisata

belum

mampu

memberikan

kontribusi

yang

diharapkan, karena kunjungan wisata asing belum signifikan seperti yang diharapkan. Namun demikian jika ditinjau dari potensi SD-Alam, budaya dan SD-Buatan serta SD-Manusia Kabupaten Buton termasuk Kabupaten Buton Tengah memiliki peluang untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata ini. Beberapa potensi ODTWA Kabupaten Buton yang tercatat untuk Kabupaten Buton Tengah saat ini adalah permandian Alam Gumanano di Kecamatan Mawasangka, Benteng Lakudo, Pantai Pesisir Putih Lasori di Kecamatan Mawasangka, serta berbagai tari –

tarian

dan

seni

adat

istiadat

perlu

ditata

kembali

keberadaannya. Strategi Pengembangan Kawasan Rekreasi dan Pariwisata dapat dilakukan dengan : 1. Aspek perencanan pembangunan ODTW yang mencakup sistem perencanaan kawasan, penataan ruang, standarisasi, identifikasi potensi, koordinasi lintas sektoral, pendanaan, dan sistem informasi ODTWA. 2. Aspek kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi, dan sebagai mekanisme yang dapat mengatur

berbagai

kepentingan,

secara

operasional

merupakan organisasi dengan SD- Manusia dan aparatur pemerintah yang sesuai dengan fungsi dan profesionalitasnya. 3. Aspek sarana dan prasarana yang memiliki 2 (dua) sisi kepentingan yaitu : a) Alat untuk memenuhi kebutuhan ODTW b) Sebagai

pengendalian

dalam

rangka

memelihara

keseimbangan lingkungan.

III-7


4. Aspek pengelolaan, yaitu ; dengan jalan mengembangkan profesionalisme dan pola pengolahan ODTW secara lestari. 5. Aspek pengusahaan yang memberi kesempatan dan mengatur pemanfaatan ODTW yang bersifat komersial kepada pihak ketiga, dan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat terpantau. 6. Aspek pemasaran / promosi dengan menggunakan teknologi tinggi dan bekerja sama dengan berbagai pihak khususnya travel wisata baik dalam negeri maupun luar negeri . 7. Aspek

pra

serta

aspek

masyarakat

melalui

berbagai

kesempatan penyuluhan dan usaha sehingga ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 8. Aspek

penelitian

dan

pengembangan

(“Research

&

Development”) yang meliputi aspek fisik lingkungan, sosial – budaya, sosial – ekonomi dari setiap ODTW dalam kawasan strategi

yang

telah

direncanakan,

sehingga

mampu

menyediakan informasi bagi pengembangan dan pembangunan kawasan, kebijaksanaan dan arahan pemanfaatan ODTW. Dalam hal pengembangan kawasan konservasi Budaya Sejarah, perlu dilakukan di daerah – daerah (kecamatan) yang meiliki ODTW budaya / sejarah / religi. Berbicara tentang budaya dan sejarah maka Kabupaten Buton Tengah tidak akan pernah terlepas dari proses perjalanan Sejarah Kerajaan – Kesultanan Buton yang telah diakui eksistensinya sebagai bukti abadi dari kebesaran dan kejayaan Buton Tengah sebagai bagian dari bekas Kesultanan Buton masa lalu. Inilah

tantangan

yang

perlu

dijawab

dalam

penyusunan

RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 – 2025 ini .

III-8


3.2 Kebijakan Pengisian Ruang Pembangunan 3.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Ruang Nasional Rencana pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 yang merupakan amanah dari UU – RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 4 menyamarkan sebagai penjabaran dari tujuan terbentuknya pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk Visi, Misi dan Arah pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan

UUD

NKRI

Tahun

1945.

Rangkaian

upaya

pembangunan tersebut memuat tentang kegiatan pembangunan yang berlangsung terus-menerus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu. UU – RI No, 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025 adalah kelanjutan dari pembangunan nasional sebelumnya yang berlaku selama 20 tahun untuk melakukan penataan kembali langkah – langkah / tahapan pembangunan di bidang pengelolaan SD – Alam (termasuk kegiatan pariwisata), SD-Manusia , Lingkungan Hidup dan kelembagaannya sehingga Bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dan mempunyai posisi tawar sejajar dan

memiliki

daya

saing

yang

kuat

didalam

pencetaran

pengaturan dunia. Adapun Visi pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025 adalah: “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR”

III-9


Kemandirian adalah hakekat dari kemerdekaan dan pembangunan adalah

usaha

untuk

mengisi

kemerdekaan

yang

berarti

membangun kemandirian. Hal ini ditandai oleh kehidupan yang sejajar / sederajat dengan bangsa lain didunia daya jalan membangun, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum. Adapun

kemajuan

suatu

bangsa

ditentukan

oleh

struktur

kependudukan yang sejahtera dimana kondisi kehidupan sosial – ekonomi, sosial – budayanya yang berkwalitas, pendidikan dan kesehatannya dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM diatas 80) yang diperlukan daya moral / akhlak keagamaan masyarakatnya yang mulai. Pada gilirannya terwujudnya citacitanya berbangsa dan bernegara dalam menciptakan Negeri yang adil dan Makmur. Keadilan dan kemakmuran tersebut harus tercermin semua aspek kehidupan. Tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun juga. Semua rakyat mempunyai hal dan kesempatan yang sama dalam mencapai taraf kehidupan, lapangan kerja, mendapatkan pelayaan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukkan pendapatkan, melaksanaankan

hak

politik,

mengamankan

dan

mempertahankan Negara, serta mendapatakn perlindungan dan kesamaan didepan hukum. Bahwa bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehinggadapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa – bangsa lain di dunia. Diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) Misi pembangunan Nasional yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan Falsafah Pancasila. 2. Mewujudkan bangsa berdaya saing.

III-10


3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandas hukum. 4. Mewujudkan indonesia aman, damai, dan bersatu. 5. Mewujudkan peraturan pembangunan dan keadilan. 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. 7. Mewujudkan Indonesia Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Berdasarkan

ke-8

Misi

tersebut

diatas,

maka

penyusunan

RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah dapat dikaitkan misi – misi seperti yang diuraikan dibawah ini : Dalam mewujudkan Bangsa yang Berbudaya Saing pada huruf B yaitu : “Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Oreantasi dan Berdaya Saing Global” terdapat sektor 22 : yaitu kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

Citra

Indonesia,

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi Nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas didunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi terkait dengan pengembangan budaya bangsa. Sedangkan dalam “Mewujudkan pembangunan yang merata dan Berkeadilan” di butir 1. Ditekankan bahwa ; pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan / atau laut disetiap wilayah,

serta

memperhatikan

prinsip

pembangunan

berkelanjutan dan daya dukung lingkungan.

III-11


Tujuan kualitas

utama

pengembangan

hidup

dan

wilayah

adalah

kesejahteraan

peningkatan

masyarakat

serta

pemerataannya. Pelaksanaan pengembangan wilayah tersebut dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang. Rencana pembangunan termasuk RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah dijabarkan dan disinkronkan

kedalam

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

yang

Konsisten, baik materi maupun jangka waktunya. Kemudian pada butir ke-2 menyatakan bahwa percepatan pembangunan dan pertumbuhan

wilayah

–

wilayah

(dalam

hal

ini

termasuk

Kabupaten Buton Tengah selaku DOB) strategi dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah – wilayah tertinggal

disekitarnya

dalam

suatau

sistem

wilayah

pengembangan ekonomi yang sinergis, dan lebih ditekankan pada perkembangan ketertarikan mata rantai proses industri (termasuk industri pariwisata), di distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah (dalam hal ini sektor pariwisata Kabupaten Buton Tengah merupakan unggulan daerah), serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha (terutama pengembangan sektor pariwisata), dan investasi daerah. 3.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bahwa RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah disusun bertepatan dengan pelaksanaan RPJM Nasional ke – 3 Tahun 2015 – 2019. Pada RPJMN ke – 3 ini diharapkan kesejahteraan rakyat terus membaik, dan tentunya menjadi harapan masyarakat seluruh Kabupaten Buton Tengah pada tahap awal membangun secara resmi dan utuh berdiri sebagai daerah otonom baru sejak tahun

III-12


2014 lalu. Sektor pariwisata didorong sebagai salah satu lokomotif perekonomian Kabupaten Buton Tengah menjadi keunggulan lokal yang didukung oleh manajemen pelayanan yang lebih efisien dan efektif bagi kesejahteraan masyarakat tempat. Pelaksanaan

pembangunan

berkelanjutan

bercerminkan

oleh

terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial, dan ekonomi secara serasi,

seimbang,

dan

lestari,

dengan

terus

membaiknya

pengolahan dan pemberdayaan SD-Alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat serta semakin matangnya kelembagaan dan Kapasitan Penata Ruang diseluruh wilayah Indonesia tak terkecuali Kabupaten Buton Tengah. Bahwa kegiatan kepariwisataan harus ditinjau oleh ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastuktur transportasi ; terpenuhinya pasukan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai

kebutuhan

sehingga

efektrifikasi

dapat

menjangkau

seluruh ODTW dan kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik sampai ke kawasan pedesaan. 3.2.3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pada bagian huruf a. Dijelaskan : “Bahwa Keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki Bangsa

Indonesia

merupakan

sumberdaya

dan

modal

pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran

III-13


dan kesejahteraan rakyat sebagai terkandung dalam pancasila dan pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kepariwisataan bertujuan untuk : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, 3. Menghapus kemiskinan, 4. Mengatasi pengangguran, 5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumberdaya, 6. Memajukan kebudayaan, 7. Mengangkat Citra bangsa, 8. Menempuh rasa cinta tanah air, 9. Memperkokoh jati diri, dan kesatuan bangsa, dan 10. Mempererat persahabatan antar bangsa. (Pasal 4 UU – RI No.10/2009) Pembangunan kepariwisataan dilakukan

berdasarkan rencana

induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas ; Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan

Provinsi,dan

Rencana

Induk

Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten / Kota (pasal 8 ayat (1) UU – RI No.10/2009 tentang Kepariwisataan). Bahwa

pemerintah

Kabupaten

Buton

Tengah

berkehendak

menjadikan ODTW yang didukung oleh keinginan masyarakat Buton Tengah membentuk Kawasan Strategis Pariwisata dengan memperhatikan aspek sebagai berikut : 1. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata, 2. Potensi pasar, 3. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah,

III-14


4. Perlindungan terhadap lokasi tertentu mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, 5. Lokasi

strategis

yang

mempunyai

peran

dalam

usaha

Pariwisata

harus

pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, 6. Kesiapan dan dukung masyarakat, serta 7. Kekhususan dari wilayah, (Pasal 12 ayat (3) UU – RI No.10/2009). Pada

intinya

bahwa

Kawasan

Strategi

memperhatikan aspek budaya, sosial,budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.(Pasal 12 ayat (3) UU – RI No.10/2009). Hal tersebut dipenuhi oleh kondisi wilayah di Kabupaten Buton Tengah. Adapun

Usaha

Pariwisata

yang

dapat

dikembangkan

oleh

pemerintah Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut : 1. Daya tarik wisata, 2. Kawasan pariwisata, 3. Jasa transportasi wisata, 4. Jasa perjalanan (travel) wisata, 5. Jasa makanan dan minuman, 6. Penyediaan akomodasi (hotel, bangalow,resort, wisma, losmen, dan homestay), 7. Penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, 8. Penyelenggara pertemuan, perjalanan insiatif, konferensi, dan pameran, 9. Jasa informasi pariwisata, 10. Jasa kesultanan pariwisata, 11. Jasa Pramu Wisata, 12. Wisata Tirta, dan

III-15


13. Spa untuk kesehatan. (pasal 14 ayat (1) UU-RI No.10/2009). Berdasarkan Pasal 18 dinyatakan bahwa Pemerintah dan / atau pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Buton Tengah

mangatur

dan

mengelolah

peraturan

perundang

–

undangan yang berlaku. 3.2.4. Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 Meliputi : 1.

Visi Pembangunan Kepariwisataan Nasional adalah : “TERWUJUDNYA INDONESIA SEBAGAI NEGARA TUJUAN PARIWISATA

BERKELAS

DUNIA,

BERDAYA

SAING,

BERKELANJUTAN, MAMPU MENDORONG PEMBANGUNAN DAERAH KESEJAHTERAAN RAKYAT.” (Pasal 2 ayat (4) PP-RI No.50/2011). Dalam mewujudkan Visi tersebut diatas, maka disusunlah 4 (empat) Misi pembangunan Kepariwisataan Nasional meliputi : 1. Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik,

mudah

dicapai,

berwawasan

lingkungan,

meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat. 2. Pengembangan pemasaran pariwisata yang bersinegis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatakan kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara. 3. Pengembangan

Industri

Pariwisata

yang

berdaya

saing,

kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, dan

III-16


4. Pengembangan Organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan. (Pasal 2 ayat (5) PP-RI No.50 / 2011). Sedangkan tujuan pembangunan Kepariwisataan Nasional (Pasal 2 ayat (6) PP-RI No.50/2011) adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Destinasi pariwisata, 2. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab. 3. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu mengegerakan perekonomian nasional, dan 4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata

yang

mampu

mensinergikan

pembangunan

Distinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. Adapun yang menjadi sasaran pembangunan Kepariwisataan Nasional (Psl 2 ayat (7) PP-RI No.5/2011) adalah seperti berikut : 1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, 2. Peningkatan jumlah pengerakan wisatawan nusantara, 3. Peningkatan

jumlah

penerimaan

devisa

dari

wisatawan

mancanegara, 4. Peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara, dan 5. Peningkatan produk domestik bruto dibidang kepariwisataan. Berdasarkan

hal

tersebut

diatas

maka

ditetapkan

Arah

Pembangunan Kepariwisataan Nasional dilaksanakan :

III-17


1. Dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan, 2. Dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, 3. Dengan tata kelola yang baik, 4. Dengan terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku, serta 5. Dengan mendorong kemitraan sektor publik dan sektor privat. Diketahui menurut PP-RI No.50 / 2011 tentang RIPPARNAS bahwa keberadaan ODTW Kabupaten Buton Tengah berada diantara KPPN (Kawasan Pengembangan Nasional) Baubau dan sekitarnya serta Wakatobi dan sekitarnya. Berdasarkan kedekatan letak maka ODTW Kabupaten Buton Tengah adalah berada pada KPPN Kota Baubau dan sekitarnya daya Destinasi pemerintah Nasional (DPN) adalah DPN Kendari,Wakatobi dan sekitarnya saat ini berada dalam posisi penyiapan Rancangan peraturan tentan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional, dan Pengembangan RIP DPN. 3.2.5. Rencana Pembangunan Pariwisata dan Seni Budaya Sulawesi Tenggara Menyongsong Sultra Raya 2020 Meliputi : 1.

Visi ;

Berdasarkan kondisi objektif yang dimiliki serta adanya berbagai peluang yang ada maka Visi pembangunan pariwisata dan seni budaya Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

III-18


“TERPOSISINYA

SEKTOR

PARIWISATA

DAN

SENI

BUDAYA

SEBAGAI SALAH SATU SEKTOR ANDALAN DAN UNGGULAN PEMBANGUNAN SULAWESI TENGGARA YANG AKAN BERTUMPU PADA EKONOMI KERAKYATAN”. Secara lebih rinci visi tersebut dijabarkan sebagai berikut ; a) Pariwisata dan seni budaya menjadi andalan pembangunan daerah secara seimbang mempertimbangkan bidang ekonomi dengan bidang – bidang lainnya. b) Sulawesi Tenggara menjadi kawasan andalan pembangunan yang unggul dengan pengembangan pariwisata potensial dan sekaligus

menjadi

tujuan

wisatawan

nusantara

maupun

mancanegara. c) Menjalin kemitraan dengan semua pihak, dan lebih memilah lagi kenapa pengusaha mencegah ke bawah. d) Mendoronng peningkatan produktivitas, peningkatan akses mereka

pada

peluang

usaha

dan

lapangan

kerja

yang

berorientasi kepada pasar. 2.

Misi ;

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas,dirumuskanlah Misi pencapaian sebagai berikut ; a) Memperkenalkan,

mendayagunakan,

melestarikan,

dan

meningkatkan mutu ODTW di Sulawesi Tenggara. b) Memperkuat database pariwisata dan Seni Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara. c) Meningkatkan

SD–Manusia

Pariwisata

dan

Seni

Budaya

profesional yang memiliki etos kerja dan disiplin tinggi. d) Memperluas dan menciptakan pemerataan lapangan kerja serta peluang berusaha.

III-19


e) Membina dan mengembangkan kegiatan pariwisata dan seni budaya Provinsi Sulawesi Tenggara serta mempromosikannya sebagai suatu komoditas ekonomi. 3.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pariwisata & Seni Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara

Mencakup : a) Tujuan

adalah

mengembangkan

dan

mendayagunakan

berbagai potensi kepariwisataan daerah agar memiliki nilai tambah,melalui kegiatan terpadu, utamanya yang berkaitan dengan

pembenahan

kelembagaan,kualitas promosi,memelihara

dan

SDM,

pembangunan

mutu

ODTW,

pelayanan,peningkatan

kepribadian

bangsa,

nilai–nilai

budaya/agama, serta menjaga kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. b) Sasarannya adalah sebagai berikut ; i.

Aspek pasar yang diarahkan pada wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang terdiri atas ; - Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata - Peningkatan tinggal rata – rata wisatawan, - Peningkatan pengeluaran wisatawan ODTW, - Peningkatan PAD dari hasil kunjungan wisata tersebut.

ii.

Aspek produk pariwisata yang mencakup - Peningkatan pendapatan pada pengusaha dibidang akomodasi

/

perhotelan

dan

homestay

melalui

meningkatnya hunian kamar hotel, - Peningkatan

pendapatan

para

pengusaha

jasa

perjalanan kunjungan wisata, - Peningkatan pendapatan para pengusaha restoran dan rumah makan.

III-20


iii.

Aspek SD-Manusia yang terdiri dari ; - Peningkatan pendidikan

SDM,aparat teknis

pemerintah

Kepariwisataan

melalui

melalui

sektor

formal. - Peningkatan SD-Manusia pariwisatadengan pemberian bantuan penyelengara Diklat Tenaga Kerja UKM dan koperasi di bidang usaha ekonomi, retoran / rumah makan, pramuwisata dan usaha perjalanan / travel wisata secara formal / non formal. 4.

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembanguan Pariwisata dan Seni Budaya

Meliputi : a) Kebijakan adalah sebagai berikut : i.

Penciptaan kondisi yang dapat memberikan kepuasan maksimal

kepada

wisatawan

serta

tumbuh

dan

berkembangnya kegiatan–kegiatan produktif masyarakat dalam bidang kepariwisataan. ii.

Terciptanya sebagai

seni

salah

budaya

satu

aset

peninggalan

sejarah

pembangunan

daerah

daerah

yang

memiliki nilai ekonomis. iii.

Penciptanya

kondisi

agar

sektor

pariwisata

dapat

memberikan kontribusi yang berarti dan sejajar dengan sektor – sektor lainnya dalam pembangunan Sulawesi Tenggara. iv.

Terciptanya kehendak dan aktifitas seluruh komponen

v.

masyarakat untuk secara bersama – sama memajukan pariwisata Sulawesi Tenggara.

III-21


vi.

Terciptanya Pariwisata Seni Budaya Sulawesi Tenggara sebagai

salah

satu

alternatif

Lapangan

Kerja

sasaran

kunjungan

wisatawan. vii.

Terciptannya

alternatif

yang

dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b)

Program dan Kegiatan yang mencakup : i.

Kondisi fisik dan pengolaan infrastruktur,

ii.

Iklim usaha kepariwisataan,

iii.

Perlindungan

citra

semi

budaya

dan

peninggalan

sejarah daerah, iv.

Lembaga adat dan antraksi Seni Budaya daerah,

v.

Event – event kepariwisataan,

vi.

Citra pariwisata daerah,

vii.

Bahan, peralatan dan media promosi,

viii.

Jaringan promosi pariwisata,

ix.

Forum, dan jaringan serta kemudahan pemasaran pariwisata,

x.

Perekonomian rakyat dan daerah,

Guna mengaktualisasikan program tersebut diatas , maka kiranya perlu dikembangkan kegiatan–kegiatan yang berorientasi yang dikategorikan sebagai berikut ; i.

Pelaksanaan secara langsung,

ii.

Melalui serta koordinasi yang integratif,

iii.

Diperlukan bimbingan yang tuntas,

iv.

Didukung oleh fasilitas yang memadai.

3.2.6. RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah Berpangkal tolak pada RIPPARDA Sulawesi Tenggara dalam rangka menyongsong Sultra Raya 2020, maka Pembangunan dan

III-22


Pengembangan Pariwisata Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 – 2035 adalah sangat sejalan dengan program pariwisata yang dirancang

dan

digagas

oleh

Pemerintah

Provinsi

Sulawesi

Tenggara. Adapun Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kab. Buton Tengah adalah sebagaimana dijabarkan berikut : 1.

Visi Pariwisata Kabupaten Buton Tengah ;

“TERWUJUDNYA BUTON TENGAH SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA TERPADU; WISATA ALAM, WISATA BUDAYA, WISATA SEJARAH,

&

WISATA

RELIGI

YANG

MENJADIKAN

BAGI

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.” Adapun penjabaran dari Visi tersebut adalah : a)

Bahwa Visi merupakan impian dari Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dengan seluruh masyarakatnya yang harus diwujudkan,

b)

Bahwa Kabupaten Buton Tengah memiliki seluruh komponen yang sangat menunjang sebagai objek daya tarik wisata, baik lautnya yang mengintarinya yaitu Selat Buton dan Timur di Selatan dan diselatan serta teluk Bone di barat maupun Laut Flores di sektor Kecamatan Talaga Raya, daratannya yang berbukit – bukit dengan topografi Karst yang memungkinkan terdapatnya uvala, dolina dan danau–danau permandian serta gua, dan tidak kalah menariknya terdapat berbagai situs sejarah yang masih terpelihara untuk dijadikan sebagai destinasi wisata.

c)

Berdasarkan uraian tersebut maka, dapat dikembangkan Pariwisata Pemerintah

Terpadu

di

Kabupaten

daerah

ini,

dan

Buton

Tengah

melalui

beserta

tekad

seluruh

III-23


pemangku kepentingan pembangunan sangat menyakinkan dengan Ridha Allah SWT, apa yang dicita – citakan akan dapat terwujud dalam menyongsong masa depan Kabupaten Buton Tengah yang maju secara ekonomi dan seluruh rakyatnya

dapat

disejahterakan,

salah

satunya

melalui

pembangunan dan pengembangan kegiatan kepariwisataan. 2.

Misi Pariwisata Kabupaten Buton Tengah

Untuk terwujudnya Visi yang menjadi impian tersebut diatas, maka disusunlah Misi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai berikut : a)

Penataan seluruh Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), dengan melakukan identifikasi dan investarisasi baik Wisata alam dilaut/bahari, di darat / perbukitan pegunungan, wisata budaya, wisata sejarah dan wisata religi yang terdapat diseluruh wilayah Kabupaten Buton Tengah.

b)

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata , baik Rencana Struktur Ruang (jaringan jalan, jaringan listrik,

c)

jaringan komunikasi) dan Rencana Pola Ruang dari Tapak Kawasan masing – masing ODTW.

d)

Pemantapan Kelembagaan / Institusi yang mengenai kegiatan pariwisata secara fungsional dan profesional.

e)

Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata Daerah yang bermitra dengan seluruh jaringan pengelolawisata baik di nasional maupun mancanegara dalam memasukan potensi ODTW Kabupaten Buton Tengah.

f)

Pengembangan Industri pariwisata sebagai industri kreatif dengan memanfaatkan potensi SD-Alam, SD-Buatan dan SDManusia yang handal dan terlatih serta terdidik, sehingga menghasilkan industri pariwisata yang berdaya saing dan

III-24


memiliki nilai tambah bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Dari Visi dan Misi Pariwisata Kabupaten Buton Tengah diatas, maka

pada

gilirannya

nanti

akan

dijabarkan

lebih

lanjut

sehinggamenghasilkan Indikasi Program, baik Program Strategis maupun Program Operasional serta Program Aksi yang akan dijabarkan pada bagian akhir RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah ini.

III-25

BAB IIIKEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Recommend Documents