BAB VIII PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2011
8.1.
Kondisi Wilayah Papua Saat Ini
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara tahunan (yoy) pada triwulan IV-2009 yang diprakirakan lebih rendah (mengalami perlambatan) dibandingkan laju pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya. Perlambatan ekonomi yang diperkirakan terjadi di Provinsi Papua, yakni perlambatan pada sektor utama yang memiliki kontribusi dominan pada perekonomian Provinsi Papua yaitu sektor pertambangan dan Penggalian. Sementara dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua diprakirakan diakibatkan oleh perlambatan yang terjadi pada hampir seluruh komponen yaitu komponen konsumsi rumah tangga, komponen konsumsi swasta nirlaba, komponen konsumsi pemerintah dan komponen ekspor yang mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi). TABEL 8.1 PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PAPUA TAHUN 2004—2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN)
2009 Provinsi Papua Barat
2009(P1)
2008 7.3
Papua (0.9) Sumber: BPS Daerah (diolah) * Angka sementara (P) Angka perkiraan Bank Indonesia
1*
2*
3*
4P
7.2
7.7
6.3
4.1
6.3
36.4
36.6
19.9
(2.7)
20.8
2010(P2)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua secara tahunan (yoy) pada triwulan IV-2009 diprakirakan mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) sebesar 0,01%, lebih rendah (tumbuh melambat) bila dibandingkan laju pertumbuhan tahunan triwulan III-2009 yang diprakirakan mencapai 19,90%. Sementara Perkembangan ekonomi Provinsi Papua Barat yang tercermin oleh pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Provinsi Papua Barat secara tahunan (yoy) pada triwulan IV-2009 diprakirakan mencapai 4,08%, lebih rendah (tumbuh melambat) bila dibandingkan laju pertumbuhan tahunan triwulan III-2009 yang mencapai 6,33%. Secara keseluruhan pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sebesar 20,8 persen, sementara Provinsi Papua Barat tumbuh sebesar 6,3 persen. Perekonomian Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara tahunan diprakirakan akan tumbuh positif
padda triwulaan I-2010. Pertumbuuhan ekonnomi Papua dari sisii penawaraan terutam ma masih terutama akan dipengaaruhi oleh sektor perrtambangann dan pengggalian serrta sektor pertanian, p T. Freeportt Indonesiaa. Sementaara untuk kontribusi daari hasil prroduksi koonsentrat teembaga PT perrtumbuhann ekonomii Provinsi Papua Baarat pada triwulan t I-2010 akaan didominnasi oleh sekktor pertannian serta sektor s penngangkutann dan komuunikasi seiiring deng gan dibukanya jalur pennerbangann baru olehh maskapaai penerbaangan Lionn Air (Wiings Air) di Wilayaah Papua Baarat. Sedanngkan darii sisi perm mintaan, peerekonomiian Papua Barat pad da triwulann I-2010 maasih akan dikontribbusikan oleh kompponen konnsumsi ruumah tang gga, invesstasi dan konsumsi pemerintah seiring s denngan telah dimulainyya anggarann baru. Berdassarkan datta tahun 2009, 2 sekttor pertam mbangan dan d pengg galian mem mberikan d wilayahh Papua, yakni y mem mberikan kontribusi ppaling besar terhadaap perekonomian di kontribusi seebesar 72 persen terrhadap perrtumbuhann tahun 20009. Berbeeda halnyaa dengan mbuhan dii Papua Baarat memilliki kompo osisi yang beragam kontribusi seektor terhaadap pertum denngan konntributor tertinggi bersumbeer dari sektor inndustri peengolahan (24%), penngangkutaan dan kom munikasi 19 persen dan d bangunnan sebesaar 18 perseen. Secara lengkap, kontribusi tiiap sektor bagi pertuumbuhan perekonom mian wilayyah Papuaa pada tahhun 2009 dappat dilihat pada Gam mbar 8.1 seebagai berikut. GAM MBAR 8.1 KO ONTRIBU USI TIAP SEKTOR S R TERHAD DAP RAT TA-RATA PERTUM MBUHAN N PDRB D DI WILA AYAH PAP PUA (ADH HK TAHU UN 2000) TAHUN 2009 2 Pap pua
Papua Barat
Di Prrovinsi Pappua terdappat potensi pengolahaan kakao dengan d luaas penanam man yang terrus bertam mbah di beeberapa kaabupaten. Permasala P han yang dihadapi adalah terrbatasnya tennaga penyuuluh lapanngan, baikk dari segi jumlah maupun m muutu, untuk melakukaan tugastuggas pendam mpingan, terbatasnyya sarana produksi p t terutama p pestisida, terbatasnyaa sumber
III.8-2
dana pengembangan kakao, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya proses pengolahan. Di Provinsi Papua juga terdapat potensi pengolahan kopi. Permasalahan yang dihadapi hampir sama dengan pengolahan kakao, yaitu terbatasnya tenaga penyuluh lapangan, baik dalam aspek jumlah maupun mutu, untuk melakukan tugas-tugas pendampingan, rendahnya nilai tambah produksi biji kopi kering, terbatasnya sarana produksi, rendahnya proses pengolahan dan pengeringan biji kopi dan belum tertatanya kelembagaan di tingkat petani plasma. Di Provinsi Papua Barat terdapat potensi pengolahan hasil laut yang berpeluang untuk dikembangkan. Hasil ikan laut utama mencakup udang, kepiting, rajungan, cumicumi, sotong yang dipasarkan dalam bentuk segar atau dikeringkan melalui proses penggaraman, pengasapan, pembekuan, pengalengan, dan proses lain. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas ikan sebagai akibat kurangnya infrastruktur, rendahnya produktivitas sebagai akibat rendahnya teknologi pengolahan yang digunakan, terbatasnya pemasaran hasil pengolahan, kurangnya diversifikasi produk-produk hasil laut, kurang kondusifnya iklim usaha, rendahnya investasi pengolahan hasil laut, kurangnya sumber daya manusia dalam penangkapan dan pengolahan hasil laut, masih sederhananya sarana dan prasarana pendukung penangkapan dan pengolahan, serta belum adanya kemitraan antara masyarakat petani nelayan dan industri pengolahan. Dalam kurun lima tahun terakhir, PDRB per kapita wilayah Papua terus meningkat. Pendapatan per kapita di Provinsi Papua relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Papua Barat (Tabel 8.2). TABEL 8.2 PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH PAPUA TAHUN 2004-2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM RIBU RUPIAH)
Tahun
Papua Barat
Papua
2004
7,735
8,690
2005
7,712
11,479
2006
7,903
9,318
2007
8,288
9,526
2008
8,725
9,198
Sumber : Badan Pusat Statistik
Jumlah penduduk wilayah Papua hanya berjumlah sekitar 2,8 juta jiwa atau 1,2 persen dari total penduduk nasional. Wilayah Papua memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah, di antara wilayah lain di Indonesia, yaitu hanya sebesar 7 jiwa per km2. Angka rata-rata anggota rumah tangga yang kecil menunjukkan kesiapan untuk melakukan modernisasi kehidupan. Konsentrasi penduduk tersebar di perdesaan dan pedalaman tetapi III.8-3
proporsi penduduk di perkotaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pergeseran kepadatan penduduk dari desa ke kota tersebut mengindikasikan tingginya tingkat urbanisasi di Papua. Dalam perkembangannya, jumlah penduduk lokal di wilayah Papua relatif besar, tetapi proporsi penduduk pendatang terus meningkat. Jumlah penganggur di Provinsi Papua relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengangguran di Provinsi Papua Barat (Gambar 8.2). Jumlah penganggur di Provinsi Papua cenderung menurun dalam periode 2006—2008. Jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 26 ribu orang, sedangkan pengangguran di Provinsi Papua sebesar 47 ribu orang.
GAMBAR 8.2 JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2006—2008
60
Ribu Orang
2006 2007
50
2008
40 30 20 10 0 Papua Barat
Papua
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)
Tingginya persentase kemiskinan dan masih sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan permasalahan utama yang terjadi di sebagian besar wilayah Papua. Pada tahun 2009, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat adalah 35,7 persen dan Provinsi Papua 37,5 persen. Data kemiskinan antarprovinsi menunjukkan dominasi penyebaran di perdesaan, baik berdasarkan jumlah maupun persentase penduduk miskin. Di Provinsi Papua, jumlah dan persentase penduduk miskin, baik di kota maupun di desa cenderung menurun dalam periode 2000—2008. Walaupun persentase penduduk miskin di perdesaan cenderung menurun, persentase tersebut masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan di perkotaan. Demikian pula dengan di Provinsi
III.8-4
Paapua Barat,, persentasse penduduuk miskin di perkotaaan jauh leebih tinggii jika dibanndingkan denngan di perdesaann. Hal inni menunjukkan addanya kettimpangan dalam distribusi d penndapatan ddi wilayah perdesaann dengan wilayah w perrkotaan seccara umum m. TA ABEL 8.3 PERS SENTASE E KEMISK KINAN WILAYAH W H PAPUA TAHUN 2007—200 2 09
Tahu un
Papua Barat
Papua
20077
399,3
40,8
2008
355,1
37,1
20099
355,7
37,5
Sumber : Badan B Pusatt Statistik
Kualiitas sumbeer daya maanusia wilaayah Papuaa cenderunng masih reendah sebaagaimana terrcermin daalam Indekks Pembanngunan Maanusia (IPM M) di wilaayah Papuaa. Pada tahhun 2008 IPM M di Proviinsi Papuaa sebesar 644,0 dan Prrovinsi Pappua Barat sebesar s 67,,95 (Gamb bar 8.3). GAM MBAR 8.33 I INDEKS P PEMBAN NGUNAN MANUSIIA WILAY YAH PAP PUA TAH HUN 2007— —2008
Sum mber : Badan Pusat Statisstik (diolah)
m aspek keesehatan angka a umuur harapan hidup (UH HH) tergolo ong rendahh. Angka Dalam UH HH pada taahun 20088 di Provinnsi Papua adalah a 68,10 tahun, sedangkan n di Provinnsi Papua Baarat adalahh 67,90 tahhun (Gam mbar 8.4). Di wilayaah Papua angka a kem matian bayyi (AKB) terrgolong tinnggi. Persaalinan yangg dibantu tenaga t meedis masih tergolong rendah. Penduduk P
III.8-5
yanng mempuunyai keluhan terhaddap kondissi kesehataan semakinn meningk kat. Pendudduk yang berrobat jalann ke fasilittas kesehaatan sedikiit lebih keccil daripadda yang beerupaya mengobati m dirrinya senddiri. Masalaah penyeddiaan aksess penduduuk terhadapp air bersih h belum memadai. m Keelayakan rrumah tinnggal yangg memenuuhi kelayaakan kesehhatan massih sedikiit karena sebbagian bessar rumahh tinggal penduduk p tidak mem miliki sirkkulasi udarra yang baaik yang meenyebabkaan asap peekat dari perapian p d dari dalam m rumah menggangg m gu pernapaasan dan berrakibat bannyaknya penduduk p y yang terkeena penyakkit paru-paaru. Penderrita AIDS di Pulau Paapua meruppakan yangg tertinggii di Indoneesia. Jumlaah penderitta meningk kat dari 1.070 jiwa (20005) menjaadi 3.000 jiwa j (20077). Kasus AIDS/HIV A V meningkkat tajam dari d 554 kaasus baru tahhun 2003 m menjadi 4.114 kasus tahun 2008. GAM MBAR 8.44 UM MUR HAR RAPAN HIIDUP WIL LAYAH PAPUA P TA AHUN 20 007—20088
Suumber : Baddan Pusat Staatistik (diolah)
Dalam m aspek pendidikan di wilayahh Papua, rata-rata r laama sekolaah belum mencapai m tarrget wajib belajar 9 tahun dann belum semua s pennduduk usiia sekolah h dapat berrsekolah. Anngka rata-rrata lama sekolah s di Provinsi Papua P adalah 6,52 tahhun dan an ngka rata-rrata lama sekkolah di Prrovinsi Pappua Barat adalah 7,667 tahun. Layanan L SD D sudah mencukupi m di Pulau Paapua, tetapii, layanan kelas untuuk SLTP dan d SLTA A tidak menncukupi. Penyebaran P n guru di Proovinsi Pappua tidak merata dan d sebagiian besar berkonsenntrasi di kota k dan sebagian meeninggalkaan tugas karena menjadi m annggota leggislatif attau ekseku utif untukk daerah pem mekaran bbaru.
III.8-6
GAM MBAR 8.55 RATA-RATA LAMA L SEK KOLAH WILAYA W H PAPUA A TAHUN N 2007—20008
Sum mber : Badann Pusat Statiistik (diolah))
Wilayyah Papuaa merupakkan salah satu s pulauu terbesar di Indonessia dengann potensi sum mber dayya alam sangat s beesar di seektor periikanan, perkebunan n, kehutannan, dan perrtambangaan yang daapat dikeloola secara optimal baagi kesejahhteraan rak kyat dan kemajuan k wilayah. Wiilayah Pappua terletakk di posissi paling tiimur dan berbatasan n langsungg dengan neggara tetanngga Papuaa Nugini. Pengembaangan wilaayah Papuua menghadapi perm masalahan yanng sangatt komplekks terutam ma akibat ketertingggalan dann keteriso olasian. Tantangan terrbesar adallah membeerikan perhhatian yangg sama terrhadap seluuruh wilay yah pesisir,, wilayah peggunungan,, dan wilaayah datarran, serta sekaligus membanggun keterk kaitan antaarwilayah dallam satu kkesatuan tata t ruang wilayah. Program pembanguunan haruss dirancanng secara khhusus sesuaai dengan kondisi k geoografis dann karateristik masyarrakat Papu ua. Konddisi ketenaagalistrikann di Provinnsi Papua dan d Provinnsi Papua Barat B masuuk dalam sisstem kelisttrikan wilaayah Papua yang terrdiri atas beberapa b s sistem yan ng terisolassi, antara lain Sistem JJayapura, Biak, B Soroong, Merauuke, Manookwari, dann Timika. Rasio elekktrifikasi tahhun 2007 uuntuk Provvinsi Papuua dan Provvinsi Papuua Barat addalah 32,0 05 persen dan d rasio desa berlistrrik untuk Provinsi Papua daan Provinnsi Papua Barat ad dalah 30,22 persen. Keebutuhan ttenaga listtrik akan terus menningkat sejjalan denggan perkem mbangan ekonomi daerah dan ppertumbuhaan pendudduk. Penggunaan kaawasan huutan pada dasarnya terbagi menjadi m du ua, yaitu kawasan linndung dan kawasan budi b daya. Luas wilayyah kawassan di Pulaau Papua leebih dari 41 4 juta ha darri total luaas kawasann nasional. Hal ini menunjukk m kan Pulau Papua meemiliki keuunggulan ekoonomis daan lingkunngan yang tinggi dipaandang daari nilai huutan dan keekayaan allam serta habbitatnya. D Dari luas total kawasan hutann tersebut, proporsi terbesar digunakann sebagai kaw wasan buddi daya (58 persen) dan selebihnya dipeeruntukkann bagi kaw wasan linddung. Hal inii sejalan dengan konnsep tata ruuang wilayyah yang menyataka m an bahwa kawasan k b budi daya III.8-7
seharusnya lebih luas jika dibandingkan dengan kawasan lindung meskipun tidak berarti bahwa kawasan lindung dapat semakin menurun mengingat fungsinya yang penting dalam sistem ekologi. Provinsi Papua memiliki luas wilayah lebih besar (77 persen) jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat (23 persen). Dari sekitar 31,8 juta hektar luas kawasan di Papua, 44 persen digunakan sebagai kawasan lindung dan 56 persen lainnya adalah kawasan budi daya. Demikian pula dengan Provinsi Papua Barat yang mempunyai kawasan budi daya sekitar dua kali lipat kawasan hutan lindung. Sebagai pulau tropis yang terbesar di dunia, Pulau Papua memiliki keragaman dan keunikan ekosistem yang mengagumkan, termasuk glasier dan ekosistem alpine, hutan berkabut, hutan hujan dataran rendah, padang rumput, hutan Mangrove, terumbu karang dan hamparan rumput laut. Banyak spesies memiliki status endemik atau secara alamiah tidak dapat ditemukan di tempat lain. Secara keseluruhan, Pulau Papua memiliki sedikitnya 500.000 jenis flora dan fauna. Dari jumlah tersebut, diduga sekitar 20.000 sampai 25.000 jenis tanaman hidup di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Di Pulau Papua, lebih dari 90 persen luas wilayah kawasan lindung dan budi daya diperuntukkan bagi hutan. Dalam hal ini, Provinsi Papua Barat menyediakan 94 persen (9 juta ha) dari luas wilayah (9,7 juta ha) untuk hutan dan Papua Barat menyediakan 91 persen (29 juta) dari 29 juta ha bagi hutan lindung dan budi daya. Permasalahan lain yang menonjol ialah menyangkut pelaksanaan otonomi daerah seperti inkonsistensi produk peraturan daerah, pemekaran wilayah administrasi, dan pemilihan kepala daerah secara langsung dan pelaksanaan otonomi khusus. Isu pemekaran wilayah dan pilkada tersebut memiliki dampak yang cukup panjang karena dapat menimbulkan konflik yang mengganggu keamanan, termasuk di antaranya konflik batas antarwilayah administrasi. GAMBAR 8.6 PETA KAWASAN PERBATASAN DI WILAYAH PAPUA RAJA A MPAT SORONG KOTA SORONG
SUPIORI BIAK NUMFOR
MANOKWARI
SORONG SELATAN TELUK BINTUNI
YAPEN WAROPEN
WAROPEN FAKFAK
KOTA JAYAPURA
SARMI
TELUK WONDAMA KAIMANA
NABIRE
PANIAI PUNCAK JAYA
TOLIKARA
JAYAPURA KEEROM
JAYAWIJAYA MIMIKA
PEGUN UNGAN BIN TANG
YAHUKIMO
ASMAT BOVEN DIGOEL MAP PI
MERAUKE
Sumber : Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah)
III.8-8
Wilayah Papua memiliki kawasan perbatasan, baik berupa perbatasan laut maupun perbatasan darat (Gambar 8.6). Di kawasan perbatasan terjadi migrasi penduduk secara tradisional berkaitan dengan ikatan kekerabatan yang sudah lama terjalin. Kondisi tersebut dapat menyebabkan wilayah perbatasan berpotensi pula menjadi jalan bagi penurunan keamanan dalam negeri. Sementara itu, belum ada sarana dan prasarana fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan di perbatasan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan publik dalam upaya pengawasan kawasan perbatasan secara intensif. 8.2.
Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah Pulau Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini memiliki tantangan yang lebih sulit jika dibanding dengan wilayah lainnya. Pengembangan wilayah Papua menghadapi permasalahan yang sangat kompleks terutama akibat ketertinggalan dan keterisolasian. Pengembangan wilayah Papua juga memiliki tantangan yang lebih sulit jika dibandingkan dengan wilayah lain. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pesisir, wilayah pegunungan, dan wilayah dataran, serta sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah dalam satu kesatuan tata ruang wilayah. Wilayah Papua merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan potensi sumber daya alam sangat besar di sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang dapat dikelola secara optimal bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan wilayah. Pembangunan wilayah Papua diarahkan untuk untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia; produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi pengembangan Wilayah Papua di tahun 2011 tentu membutuhkan upaya-upaya sinergi pusat dan daerah serta antardaerah maupun upaya-upaya reformasi birokrasi untuk mendukung pembangunannya. Dalam mendukung upaya-upaya penguatan sinergi pusat-daerah dan antar daerah, serta dengan memperhatikan karakteristik Wilayah Papua secara keseluruhan, maka pembangunan Wilayah Papua tahun 2011 diarahkan untuk: peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan dilakukan melalaui strategi: meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Selain itu dalam upaya mengoptimalisasikan sumber daya yang dimiliki oleh Wilayah Papua, maka pembangunan Wilayah Papua tahun 2011 diarahkan untuk pengembangan sektor dan komoditas unggulan yang dilakukan dengan strategi: mengembangkan sentra produksi pertanian, perikanan laut, mengembangkan industri pengolahan perikanan laut, serta mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan wisata budaya. Sementara itu, didalam upaya mendukung pemantapan tata kelola di Wilayah Papua, maka pembangunan Wilayah Papua diarahkan untuk peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan dengan strategi: memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal; menghormati dan memperkuat lembaga adat; serta meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik. Disamping itu, pembangunan Wilayah Papua juga tetap diarahkan untuk pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan III.8-9
keamanan; penguatan ekonomi daerah; peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pengendalian HIV/AIDS; peningkatan ketahan pangan; pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati; mempertahankan kawasan lindung untuk mewujudkan Papua sebagai paru-paru dunia, serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam. 8.3.
Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Papua, tujuan pembangunan wilayah Papua untuk pada tahun 2011 adalah untuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Papua; meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Papua terhadap pelayanan publik dasar; mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat; mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan; melakukan transformasi struktural perekonomian di wilayah Papua yang didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah; meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha; meningkatkan jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon) yang menjangkau daerahdaerah tertinggal di wilayah Papua; mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Papua.
Sesuai dengan tujuan pengembangan wilayah Pulau Papua, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Papua pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Meningkatnya standar hidup masyarakat Papua ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, serta pendapatan per kapita; meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di Papua; meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di Papua; tercapainya tingkat produksi pangan dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik untuk pengamanan kemandirian pangan di Papua; meningkatnya peran sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata dalam perekonomian wilayah Papua; meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya tambang dan hutan ; berkembangnya jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar yang menjangkau daerah-daerah tertinggal di wilayah Papua;
III.8-10
8.
meningkatnya mutu pengelolaan otonomi khusus kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Papua.
dalam
meningkatkan
TABEL 8.4 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2011 PROVINSI Papua Barat Papua
Pertumbuhan Ekonomi (%)1) 6,40 - 7,00 5,53 - 6,03
Kemiskinan (%)2) 31,19 - 30,37 33,50 - 33,05
Pengangguran (%)3) 6,68 - 7,33 3,45 - 3,95
Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas; *Keterangan:
1)
2) 3)
Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.
TABEL 8.5 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP, DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2011 PROVINSI Papua Barat Papua
Angka Kematian Bayi1) 28,5 27,8
Rata-Rata Lama Sekolah2) 8,3 6,9
Angka Harapan Hidup3) 70,1 70,3
Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas; *Keterangan:
1)
Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
8.4.
Strategi Pengembangan Wilayah Untuk mencapai arah kebijakan, serta tujuan dan sasaran pengembangan Wilayah Papua, serta dengan mempertimbangkan titik berat pembangunan pada tahun 2011 yaitu pelaksanaan sinergi pusat dan daerah serta pemantapan tata kelola, maka beberapa strategi pengembangan Wilayah Papua tahun 2011, dijabarkan sebagai berikut: (1) Dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka strategi pengembangan yang perlu dilakukan yaitu: a. meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja; b. meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
III.8-11
(2)
(3)
Dalam mendukung pengembangan sektor dan komoditas unggulan, maka strategi pengembangan yang perlu dilakukan yaitu: a. mengembangkan sentra produksi pertanian (Papua); b. mengembangkan sentra produksi perikanan laut (Papua Barat); c. mengembangkan industri pengolahan perikanan laut (Papua Barat); d. mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan wisata budaya. Dalam mendukung peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka strategi pengembangan yang perlu dilakukan yaitu: a. memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal; b. menghormati dan memperkuat lembaga adat; c. meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik.
Disisi lain arah pembangunan Wilayah Papua tahun 2011 menjadi bagian integral dalam pengembangan Wilayah Papua tahun 2010-2014, sehingga seluruh kegiatan pembangunan perlu dilakukan secara sinergis dengan memperhatikan berbagai strategi pengembangan Wilayah Papua secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan Wilayah Papua akan tetap mempertimbangkan arah kebijakan Wilayah Papua tahun 20102014 yaitu: (1) Pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a. menciptakan kepastian hukum internasional atas pemanfaatan SDA pada landas kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif; b. mengelola kawasan perbatasan darat dengan memadukan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. (2) Penguatan ekonomi daerah dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a. meningkatkan kualitas proses legislasi; b. meningkatkan penegakan hukum, HAM serta transparansi, dan akuntabilitas kebijakan publik; c. meningkatkan kualitas pelayanan publik. (3) Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a. meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan dan rumah tangga miskin, baik secara individual maupun berkelompok; b. memperluas kesempatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal; c. meningkatkan cakupan dan sebaran program penanggulangan kemiskinan. (4) Pengendalian HIV/AIDS, dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut: meningkatkan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS. (5) Peningkatan ketahan pangan di tingkat wilayah dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan; b. memperkuat interaksi perdagangan antarwilayah; c. melaksanakan diversifikasi pangan. (6) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui strategi: a. mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas Wilayah Papua; b. meminimalkan potensi kejadian bencana dan kerugian akibat bencana dalam pengembangan kegiatan budidaya; dan c. menjaga pemanfaatan lingkungan hidup sesuai daya dukung lingkungannya. 8.5
Matriks Program dan Kegiatan Wilayah III.8-12
