BAB VIII PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2012
BAB VIII PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2012
8.1
Kondisi Wilayah Papua Saat Ini
Dalam hal ekonomi, kinerja pembangunan wilayah Papuatahun 2010 menunjukkan tren yang berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan memiliki kecenderungan positif setiap tahunnya ada di provinsi Papua Barat,sedangkan di Provinsi Papua menunjukkan tren yang pasang surut setiap tahunnya dan di tahun 2010 mengalami laju pertumbuhan negatif. Perekonomian Wilayah Papua didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 54,11 persen dan sektor pertanian sebesar 12,28 persen. Sektor pertambangan dan penggalian wilayah Papua yang terpusat di Provinsi Papua menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi sektor pertambangan nasional. Investasi swasta dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Papua masih relatif kecil. Indeks iklim investasi Tahun 2008 menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat memiliki indeks iklim investasi terbawah, sedangkan Provinsi Papua menduduki peringkat ke-26 secara nasional Kondisi tersebut terutama dikarenakan kurangnya dukungan dari sisi kondisi tenaga kerja, keamanan usaha, kinerja ekonomi daerah, dan peranan dunia usaha dalam perekonomian daerah, juga kurangnya sisi promosi investasi. Sementara itu, PDRB per kapita wilayah Papua terus meningkat dengan perbandingan antarprovinsi menunjukkan adanya tren penurunan ketimpangan yang cukup signifikan. Dalam bidang sosial, penurunan tingkat pengangguran terbuka di wilayah Papua pada tahun 2010 tidak terlalu signifikan. Bahkan Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki TPT di bawah rata-rata TPT nasional. Namun, provinsi Papua memiliki TPT yang melampaui target RPJMN 2010 – 2014. Tingkat kemiskinan wilayah Papua juga menunjukkan kondisi yang masih relatif tinggi meskipun dilihat dari persentase di masingmasing provinsi dapat dilihat bahwa kondisi kemiskinan di sebagaian besar wilayah Papua mengalami penurunan. Rata-rata IPM di wilayah Papua terus meningkat, namun nilai IPM tersebut masih berada dibawah rata-rata IPM nasional dan secara garis besar peringkat IPM secara nasional tidak berubah apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu hambatan peningkatan mutu sumber daya manusia di wilayah Papua, adalah terbatasnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas, belum meratanya penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dan terbatasnya prasarana dan sarana transportasi. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di wilayah Papua meningkat pada tahun 2009 walaupun peningkatannya masih di bawah rata-rata nasional sebesar 66,77. IPG di Provinsi Papua sebesar 61,89 dan di Provinsi Papua Barat sebesar 58,07. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan Umur Harapan Hidup (UHH) perempuan. Hal ini menunjukkan masih terjadinya kesenjangan RKP 2012
III.8-1
gender antarprovinsi di wilayah Papua. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2009 untuk tiap provinsi juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008 meskipun nilainya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 63,52. Nilai IDG untuk Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing sebesar 64,80 dan 57,00 Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, TPAK, dan upah nonpertanian perempuan. Apabila dilihat dari kondisi Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2010 di wilayah Papua, UHH tertinggi masih berada di Provinsi Papua yaitu 70,0 tahun, sedangkan UHH di Provinsi Papua Barat yaitu 69,8 tahun. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2009 di Provinsi Papua memiliki angka rata-rata lama sekolah berada diatas angka nasional. TABEL 8.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA Perkembangan Pembangunan
Papua Barat
Papua
26,82
-2,65
46,45 (Peringkat 33)
52,62
(Peringkat 26)
PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2009 (Rp.Ribu)
9,099
10,931
Persentase Pengangguran Tahun 2010 (Agustus)
7,68
3,55
Persentase Kemiskinan Tahun 2010 (Maret)
34,88
36,80
68,58 (Peringkat 30)
64,53 (Peringkat 33)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2009
58,07
61,89
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2009
57,00
64,80
Umur Harapan Hidup Tahun 2010
69,80
70,00
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 (ADHK 2000) * Peringkat Indeks Iklim Investasi Tahun 2008
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009
Rata-Rata Lama Sekolah 6,4 8,2 Tahun 2009 Sumber : Badan Pusat Statistik Keterangan : *) = Data Pertumbuhan c-to-c Triwulan IV 2010
III.8-2
RKP 2012
Dari sisi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), berdasar data sebaran produksi pangan utama tahun 2010, untuk komoditas padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, dan daging sapi, berturut-turut wilayah Papua memiliki kontribusi sebesar 0,22 persen, 0,05 persen, 0,53 persen, 0,50 persendan 1,01 persenterhadap produksi nasional.Wilayah Papua mempunyai cadangan minyak sebesar 94,93 MMSTB dengan cadangan gas sebesar 24,32 TSCF. Wilayah ini juga kaya akan cadangan batubara yaitu sebesar 156,8 juta ton. Luas kawasan hutan di Papua merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu sebesar 42,2 juta hektar. Laju deforestasi Papua pada periode tahun 2000-2005 ratarata adalah sekitar 143.680 hektar/tahun. Di bidang sarana dan prasarana, kebutuhan total listrik untuk wilayah Papua adalah sebesar 1,95 PJ dengan asumsi pertumbuhan penduduk sebesar 9,6 persen. Penjualan tenaga listrik untuk pulau Papua pada tahun 2009 mencapai kurang Lebih 661,44 GWh. Pada tahun 2009, rasio elektrifikasi sebesar 32,6 persen dengan komposisi rasio elektrifikasi untuk daerah Papua Barat adalah 41,87 persen dan Papua 31,61 persen dan rasio desa berlistrik sebesar 33,6 persen. Sementara itu, terkait dengan daerah irigasi, luas daerah irigasi di Papua sampai dengan tahun 2007 mencapai 39,52 ribu hektar atau sekitar 1 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia yang tersebar di Papua sekitar 48 persen, dan Papua Barat 52 persen. Dari total 39,52 ribu hektar daerah irigasi di Pulau Papua, ketersediaan airnya masih mengandalkan aliran sungai, baik melalui bendung maupun free intake. Sedangkan luas daerah rawa mencapai 23,71 ribu hektar (rawa lebak). Bencana banjir bandang dan longsor juga mengancam wilayah Papua, seperti kejadian banjir di Wasior yang menimbulkan kerugian besar, baik harta maupun jiwa. Wilayah Papua memiliki kawasan perbatasan, baik berupa perbatasan laut maupun perbatasan darat. Pada tahun 2010 telah terbangun sebanyak 5 pos pertahanan di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih. Dengan demikian sampai saat ini totalnya mencapai 206 pos pertahanan dari total kebutuhan minimal sebanyak 395 pos pertahanan di seluruh wilayah perbatasan. Pembangunan pos pengamanan perbatasan belum secara signifikan mampu memperpendek jarak antara satu pos dengan pos yang lainnya. Jarak antar pos perbatasan rata-rata masih 50 km. Sementara itu dari 92 pulau kecil terluar baru 12 pulau yang terbangun pos pengamanan pulau kecil terluar. Di kawasan perbatasan papua selama ini terjadi migrasi penduduk secara tradisional berkaitan dengan ikatan kekerabatan yang sudah lama terjalin. Kondisi tersebut dapat menyebabkan wilayah perbatasan berpotensi pula menjadi jalan bagi penurunan keamanan dalam negeri. Oleh karenanya, tingkat kerawanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) di wilayah Papua masih relatif tinggi. Gangguan keamanan yang masih terjadi di wilayah perbatasan ini terutama dalam bentuk aktivitas ilegal berupa pencurian sumber daya alam, aktivitas penebangan tidak berijin, dan pergeseran patok-patok perbatasan yang kesemuanya itu berpotensi merugikan kewibawaan dan kedaulatan NKRI.
RKP 2012
III.8-3
8.2
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua
Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Papua, tujuan pembangunan wilayah Papua dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat pada tahun 2012 adalah untuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14.
15.
16.
meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Papua; meningkatkan standar layanan jasa pendidikan di Papua; meningkatkan standar layanan jasa kesehatan di Papua; meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Papua; meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara; meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon); meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Papua terhadap pelayanan publik dasar; meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya alam dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha; meningkatkan fungsi transportasi udara perintis untuk daerah terpencil dan pedalaman di wilayah Papua; meningkatkan aksesibilitas antarwilayah di Papua dan daerah perbatasan; meningkatkan kondisi keamanan dan pengawasan kawasan perbatasan antara Papua dan Papua Nugini. mewujudkan dan mempertahankan fungsi Papua sebagai bagian dari paru-paru dunia dan konservasi keanekaragaman hayati. mewujudkan kemandirian pangan dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik di Papua; meningkatkan mutu pengelolaan otonomi khusus dan koordinasi percepatan pembangunan wilayah Papua dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Papua. meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau Papua yang seiring dengan upaya pencapaian target MDGs, melalui penyediaan air baku di S. Heling Kab. Yalimo dan di daerah Wasior Kab. Teluk Wondama, serta pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai sebagai penanganan pasca bencana Wasior di Papua Barat. mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Dengan mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Papua, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Papua pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: III.8-4
RKP 2012
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14.
15. 16. 17. 18. 19.
meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Papua yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita. meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di Papua; meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di Papua; meningkatknya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Papua; meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara; meningkatnya jumlah, mutu, dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon); meningkatnya aksesibilitas masyarakat wilayah Papua terhadap pelayanan publik dasar; meningkatnya sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha. meningkatnya fungsi transportasi udara perintis untuk daerah terpencil dan pedalaman di wilayah Papua. meningkatnya aksesibilitas antarwilayah di Papua dan daerah perbatasan. meningkatknya kondisi keamanan dan pengawasan kawasan perbatasan antara Papua dan Papua Nugini. terpeliharanya kawasan hutan tropis basah yang bervegetasi minimal 50 persen dari luasan Pulau Papua serta terehabilitasinya dan terpeliharanya kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna endemik. terwujudnya kemandirian pangan dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik di Papua; meningkatknya mutu pengelolaan otonomi khusus dan koordinasi percepatan pembangunan wilayah Papua dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Papua. pembangunan sistem penyediaan air baku; percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi; tersedianya Penyediaan Air Baku bagi PDAM yang mengalami krisis air baku dan dalam rangka tujuan MDGs; menurunnya resiko banjir di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman pada penduduk dan jalur transportasi utama; meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
RKP 2012
III.8-5
TABEL 8.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURANDI WILAYAH PAPUA TAHUN 2012 Pertumbuhan Ekonomi 1) (%)
Kemiskinan 2) (%)
Pengangguran 3) (%)
Papua Barat
6,60 – 7,20
32,37
6,75 – 6,15
Papua
5,75 – 6,25
34,26
3,50 – 2,70
Provinsi
Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.
TABEL 8.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN UMUR HARAPAN HIDUP DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2012 Angka Kematian Bayi 1)
Rata-Rata Lama Sekolah 2)
Umur Harapan Hidup 3)
Papua Barat
29
7,97
70,47
Papua
29
8,60
70,63
Provinsi
Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
8.3
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Papua
Pengembangan Pulau Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini memiliki tantangan yang lebih sulit jika dibanding dengan wilayah lainnya. Pengembangan wilayah Papua menghadapi permasalahan yang sangat kompleks terutama akibat ketertinggalan dan keterisolasian. Pengembangan wilayah Papua juga memiliki tantangan yang lebih sulit jika dibandingkan dengan wilayah lain. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pesisir, wilayah pegunungan, dan wilayah dataran, serta sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah dalam satu kesatuan ruang wilayah. III.8-6
RKP 2012
Di sisi lain, pelaksanaan transformasi ekonomi yang tengah digulirkan konsepnya pada saat ini, menuntut peranan wilayah Papua yang lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Transformasi ekonomi yang dikembangkan melalui konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia serta dituangkan kedalam koridor ekonomi Indonesia ini. Rencana pengembangan Koridor Papua dilakukan dengan melihat potensi wilayah Papua dari sisi ketersediaan dan potensi sumber daya alam khususnya potensi tembaga, food estate serta minyak dan gas bumi. Dengan demikian, dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ke depan di Koridor Papua, pengembangan wilayahnya diarahkan sebagai Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera. Padatahun 2012, sebagai upaya mewujudkan percepatan Papua dan Papua Barat dilakukan dengan strategi : 1. Pembangunan kawasan terisolir melalui kebijakan : a. Penanggulangan kemiskinan; b. Penguatan ketahanan pangan; c. Pengembangan infrastruktur dasar; d. Peningkatan pelayanan pendidikan; e. Peningkatan pelayanan kesehatan; f. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik; serta g. Pengembangan ekonomi rakyat. 2. Pembangunan kawasan perdesaan melalui kebijakan : a. Penguatan ketahanan pangan; b. Penanggulangan kemiskinan; c. Pengembangan ekonomi rakyat; d. Pengembangan infrastruktur dasar; e. Peningkatan pelayanan pendidikan; f. Peningkatan pelayanan kesehatan;serta g. Pemihakan putra-putri asli Papua. 3. Pembangunan kawasan perkotaan melalui kebijakan : a. Penguatan ketahanan pangan; b. Pengembangan infrastruktur dasar; c. Peningkatan pelayanan pendidikan; d. Peningkatan pelayanan kesehatan; e. Pemihakan putra-putri asli Papua; f. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah; g. Penataan ruang dan pertanahan; serta h. Pengembangan ekonomi rakyat. 4. Pembangunan kawasan strategis melalui kebijakan : a. Pengembangan infrastruktur dasar; b. Pengembangan ekonomi rakyat; c. Pemihakan putra-putri asli papua; serta d. Penataan ruang dan pertanahan. RKP 2012
III.8-7
Dengan memperhatikan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua dalam kaitannya dengan titik berat RKP tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangan wilayah Papua Tahun 2012 terutama diarahkan untuk : (1) menempatkan hak ulayat di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat; (2) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan; (3) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah Pulau Papua; (4) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat pertumbuhan wilayah; (5) menampung berbagai kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan; (6) meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan; (7) meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; serta (8) meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyerasikan laju pertumbuhan antarwilayah. Dalam rancangan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Papua, pusat-pusat pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah: 1.
2.
III.8-8
Sorong diarahkan untuk mendorong perkembangan industri perikanan laut, hasil hutan dan pertambangan yang berorientasi ekspor dan antarpulau.(Kawasan Sorong dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Raja Ampat Bintuni). Timika diarahkan untuk mendorong perkembangan industri pertambangan, hasil hutan dan perikanan yang berorientasi ekspor dan antarpulau (Kawasan Timika (Tembagapura) dan sekitarnya). RKP 2012
3.
Jayapura diarahkan untuk mendorong perkembangan industri kehutanan, pertambangan, dan perikanan yang berorientasi ekspor dan antarpulau (Kawasan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut JayapuraSarmi).
Dengan mempertimbangkan titik berat pembangunan pada tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka arah pengembangan wilayah Papua tahun 2012 salah satunya adalah pengembangan gugus (cluster) industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang akan dilakukan dengan strategi mengembangkan Sorong, Timika dan Jayapura sebagai pusat industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang melayani sentra-sentra produksi di sekitarnya, serta mengembangkan produk/industri unggulan wilayah dan kerja sama antardaerah. Sementara itu untuk mendukung 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2010-2014, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dijabarkan sebagai berikut. TABEL 8.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUATAHUN 2012 No 1
Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Arah Kebijakan (1) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik dan reformasi birokrasi; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. (2) Percepatan pembangunan Papua dan Papua Baratdengan memperluas bidang kebijakan pokok percepatan dengan prinsip pengembangan kawasan serta menciptakan keterpaduan dan sinergi lintas bidang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Strategi Pengembangan (1) Melakukan penataan birokrasi pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel, sejalan dengan perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah. (2) Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif. (3) Meningkatkan kualitas legislasi melalui evaluasi dan penyempurnaan peraturan daerah yang bermasalah. (4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik. (5) Meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan korupsi. (6) Mengembangkan sistem informasi dan administrasi kependudukan. (7) Memperluas kebijakan pokok percepatan pembangunan Papua; (8) Menciptakan keterpaduan dan
RKP 2012
III.8-9
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan sinergi lintas bidang.
2
Pendidikan
Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan kerja serta pengembangan pelatihan berbasis kompetensi untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
(1) Meningkatkan infrastruktur pendidikan; (2) Meningkatkan balai-balai keterampilan kerja; (3) Mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi.
3
Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita. (2) Memperbaiki status gizi masyarakat. (3) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan. (4) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. (5) Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin. (6) Meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan. (7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. (8) Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
4
Penanggulangan Kemiskinan
Perluasan dan peningkatan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan, serta perluasan kesempatan usaha dan peningkatan pemberdayaan rumah tangga miskin melalui pengembangan ekonomi lokal yang terpadu.
(1) Meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan dan rumah tangga miskin, baik secara individual maupun berkelompok; (2) Memperluas kesempatan usaha dan peluang pengembangan ekonomi lokal; (3) Meningkatkan cakupan dan sebaran program penanggulangan kemiskinan. (4) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan
III.8-10
RKP 2012
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan orang-orang miskin dan orangorang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan; (5) Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program prorakyat. (6) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah
5
Ketahanan Pangan
Peningkatan keanekaragaman produksi makanan berbahan baku lokal, dan pemberdayaan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar di tingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.
(1) Meningkatkan keanekaragaman produksi makanan berbahan baku lokal; (2) Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan; (3) Memberdayakan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar di tingkat masyarakat; (4) Memperkuat interaksi perdagangan antarwilayah; (5) Melaksanakan diversifikasi pangan. (6) Mengkoordinasikan kebijakan ketahanan pangan. (7) Percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi (8) Pengembangan model foodestate
6
Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur dasar wilayah, jaringan infratruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
(1) Prasarana transportasi darat, laut dan udara dalam rangka membuka isolasi daerah; (2) Meningkatkan ketersediaan pelayanan dan subsidi angkutan perintis untuk membuka isolasi daerah; (3) Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pos dan telematika; (4) Meningkatkan ketersediaan prasarana air minum, sanitasi, drainase, dan air limbah; (5) Mengintegrasikan integrasi jaringan jalan dan jaringan
RKP 2012
III.8-11
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan transportasi lainnya; (6) Meningkatkan integrasi jaringan angkutan udara dan jaringan lainnya; (7) Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi. (8) Meningkatkan sistem penyediaan air baku dan air minum. (9) Mengurangi resiko dampak kejadian banjir serta abrasi pantai melalui pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai.
7
Iklim Investasi dan Usaha
Peningkatan investasi yang menyediakan lapangan kerja di wilayah-wilayah yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja serta wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi
(1) Menyediakan lapangan kerja di wilayah yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja; (2) Menyediakan lapangan kerja di wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi; (3) Mengembangkan pusat layanan informasi pasar kerja di wilayah-wilayah pengembangan koridor ekonomi; (4) Menyusun Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIIJM); (5) Mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi, terutama di bidang pengolahan hasil laut, hasil hutan dan perkebunan.
8
Energi
Pemanfaatan sumber energi melalui pembangunan pembangkit berbasis batubara, gas dan air beserta perluasan jaringan listriknya baik terintegrasi maupun terisolasi.
9
Lingkungan Hidup dan Bencana
Peningkatan daya dukung lingkungan dalam menjamin keberlanjutan pembangunan, pelestarian dan
(1) Memperluas jaringan listrik baik yang terintegrasi maupun yang terisolasi; (2) Pembangunan pembangkit berbasis batubara, gas dan air beserta perluasan jaringan listriknya baik terintegrasi maupun terisolasi, dan (3) Pembangunan infrastruktur gas bumi (jaringan pipa dan penyimpanan) untuk memanfaatkan lapangan gas Tangguh. (1) Menjamin keberlanjutan pembangunan, pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati;
III.8-12
RKP 2012
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan
pemanfaatan keragaman hayati, dan mempertahankan fungsi wilayah Papua sebagai paru-paru dunia serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam.
(2) Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi daerah aliaran sungai (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; (3) Mengembangkan sistem mitigasi bencana.
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan stabilitas keamanan serta ketertiban wilayah perbatasan, serta peningkatan pengamanan wilayah perbatasan darat Papua – Papua NuginiPrioritaswilayahperbatasanu ntukTahun 2012 yaitu: Eligobel, Sota, danMerauke di KabupatenMerauke; MindiptanadanWaropko di KabupatenBoven Digul; Batom, Iwur, danKiwirok di KabupatenPegununganBintang; Arso, Web, Senggi, danWaris di KabupatenKeerom; Muara Tami di Kota Jayapura.
(1) Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan pengembangan ekonomi lokal; (3) Menciptakan kepastian hukum internasional atas pemanfaatan SDA pada landas kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif; (4) Mengelola kawasan perbatasan darat dengan memadukan pendekatan keamanan dan kesejahteraan; (5) Menambah jumlah pos-pos perbatasan.
11
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
Pengembangan potensi seni dan budaya sertapeningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerahdanpembangunan komunikasi dan informatika
(1) Pengembangan potensi seni dan budaya dengan tetap memperhatikan kelestarian adat dan lingkungan hidup, (2) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah, (3) Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.
12
Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Peningkatan penegakan hukum, Hak Azasi Manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi.
(1) Memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal; (2) Menghormati dan memperkuat lembaga adat; (3) Meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik.
RKP 2012
III.8-13
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan
13
Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
pengembangan sentra produksi pangan (food estate) yang terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk mewujudkan Papua menjadi lumbung pangan nasional.
(1) Mengembangkan diversifikasi komoditas unggulan dan mengembangkan kawasan pertanian tebu, kedelai, jagung dan kelapa sawit serta bio-fuel. (2) Mengembangkan sistem jaringan reklamasi rawa; (3) Mengembangkan jaringan prasarana sumber daya air untuk kebutuhan pertanian; (4) Mengembangkan pusat pelayanan dan pusat koleksidistribusi produksi pertanian; (5) Mengembangkan lahan Food Estate secara bertahap.
14
Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat
Penyediaan kebutuhan pokok kehidupan masyarakatdan peningkatan nilai tambah dan daya saing dari hasil pertanian dan perikanan serta kelautan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal; serta pengembangan industri pariwisata bahari dan budaya.
(1) Mengembangkan sentra produksi pertanian dalam arti luas (Papua); (2) Mengembangkan sentra produksi perikanan laut (Papua Barat); (3) Mengembangkan industri pengolahan perikanan laut (Papua Barat); (4) Mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan wisata budaya. (5) Mengembangkan destinasi, pemasaran, dan sumber daya pariwisata.
Sumber: Hasil Analisis, tahun 2011
III.8-14
RKP 2012
RKP 2012
III.8-15
III.8-16
RKP 2012
