BAB VI PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2012
BAB VI PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2012 6.1
Kondisi Wilayah Nusa Tenggara Saat Ini
Kinerja pembangunan wilayah Nusa Tenggara dalam bidang ekonomi tahun 2010 dibandingkan tahun 2009 menunjukkan adanya penurunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan peningkatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sektor utama perekonomian wilayah Nusa Tenggara adalah sektor pertanian sebesar 30,42 persen, sektor jasa sebesar 16,42 persen, dan sektor perdagangan dan restoran sebesar 15,87 persen. Usaha mendorong perekonomian Nusa Tenggara melalui realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) masih relatif kecil, dengan peringkat iklim investasi di Nusa Tenggara juga tergolong rendah. Berdasarkan kondisi ini, maka perlu adanya peningkatan kondisi kinerja ekonomi daerah dan keamanan usaha, serta didukung pula dengan promosi investasi supaya dapat meningkatkan iklim investasi di wilayah Nusa Tenggara. Sementara itu, PDRB per kapita wilayah Nusa Tenggara terus meningkat, namun apabila dibandingkan dengan rata-rata PDRB nasional, PDRB wilayah Nusa Tenggara termasuk rendah. Dalam bidang sosial, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bulan Agustus 2010di wilayah Nusa Tenggara menunjukkan penurunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kenaikan di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu tingkat kemiskinan di wilayah Nusa Tenggara masih sangat tinggi, yaitu masih di atas 20 persen, meskipun jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Nusa Tenggara juga masih sangat rendah. IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2009 berada di peringkat 31 secara nasional, sedangkan provinsi Nusa Tenggara Barat berada di peringkat 32 nasional. Meskipun IPM di wilayah Nusa tenggara secara umum meningkat, namun peningkatan ini masih di bawah rata-rata nasional, dan tidak merubah peringkat IPM secara nasional.Hambatan peningkatan mutu sumber daya manusia di wilayah Nusa Tenggara adalah terbatasnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas, belum meratanya penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, terbatasnya prasarana dan sarana transportasi, serta terbatasnya daya beli masyarakat. Dalam hal pembangunan berbasis gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di wilayah Nusa Tenggara mengalami peningkatan pada tahun 2009, meskipun nilainya masih di bawah rata-rata nasional sebesar 66,7. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan Umur Harapan Hidup (UHH) perempuan.Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) wilayah Nusa Tenggara tahun 2009 untuk masing-masing provinsi juga mengalami peningkatan meski nilainya masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 63,52.Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di RKP 2012
III.6-1
parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional dan upah nonpertanian perempuan.Dari segi kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) juga masih rendah. Hal sama juga ditunjukkan oleh tingkat Rata-rata lama sekolah yang hanya 6,6 tahun, jauh di bawah rata-rata nasional 7,7 tahun. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah Kalimantan, terutama disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah perdesaan dan pedalaman. TABEL 6.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA Perkembangan Pembangunan
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
6,29
5,13
51,59 (Peringkat 27)
50,84 (Peringkat 28)
PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2009 (Rp.Ribu)
4.130
2.578
Persentase Pengangguran Tahun 2010 (Agustus)
5,29
3,34
Persentase Kemiskinan Tahun 2010 (Maret)
21,55
23,03
64,66 (Peringkat 32)
66,6 (Peringkat 31)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2009
55,72
63,74
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2009
55,44
61,94
Umur Harapan Hidup Tahun 2010
67,0
69,9
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 (ADHK 2000) Peringkat Indeks Iklim Investasi Tahun 2008
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009
Rata-Rata Lama Sekolah 6,6 6,6 Tahun 2009 Sumber : Badan Pusat Statistik Keterangan : *) = Data Pertumbuhan c-to-c Triwulan IV 2010
Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2009 menyumbang 13,56 persen hasil produksi kedelai nasional. Untuk komoditas jagung dan kedelai, wilayah Nusa Tenggara menyumbang 5,46 persendan 3,93 persen. Komoditas tanaman perkebunan yang menjadi unggulan di wilayah ini adalah tembakau yang menghasilkan 30,37 persen produksi nasional. Tanaman perkebunan lain yang dihasilkan adalah kopi sebesar2,97 persen dan III.6-2
RKP 2012
kakao1,7 persen.Produksi perikanan di Nusa Tenggara lebih bergantung kepada hasil perikanan tangkap dibandingkan dengan perikanan budidaya serta hasil rumput laut yang merupakan komoditas utama dari wilayah Nusa Tenggara. Dalam hal infrastruktur, kebutuhan konsumsi listrik dan rasio nelektrifikasi di Nusa tenggara juga masih tergolong rendah. Rasio Elektrifikasi tahun 2007 di Nusa Tenggara Timur baru sekitar 25,99 persen dan di Nusa Tenggara Barat 33,19 persen.Wilayah Nusa Tenggara menghadapi permasalahan yang kompleks berkaitan dengan ketertinggalan dan keterisolasian.Upaya pengembangan wilayah masih menghadapi kendala, yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang tersedia, khususnya untuk jalan, jembatan, dan berbagai sarana transportasi terutama di daerah terpencil dan daerah tertinggal. Luas irigasi di kepulauan Nusa Tenggara sampai dengan tahun 2007 mencapai 486,31 ribu hektar atau sekitar 7% dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia yang tersebar di Nusa Tenggara Barat sekitar 43% dan Nusa Tenggara Timur sekitar 57% yang terdiri atas kewenangan Pemerintah Pusat seluas 128,77 ribu hektar, kewenangan pemerintah provinsi 123,91 ribu hektar, dan kewenangan kabupaten 233,63 ribu hektar. Dari total 486,31 ribu hektar daerah irigasi di kepulauan Nusa Tenggara hanya 26,97 ribu hektar (6%) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk, sedangkan sisanya masih mengandalkan dari aliran sungai, baik melalui bendung maupun free intake. Bendungan yang terbangun di wilayah Nusa Tenggara untuk menjamin ketersediaan air irigasi, air baku, dan PLTA diantaranya Bendungan Batujai dan Pengga di Pulau Lombok, Bendungan Mamak, Tiu Kulit, Batubulan, Gapit, Sumi dan Pelaperado di Pulau Sumbawa, serta Bendungan Tilong di Nusa Tenggara Timur. Wilayah Nusa Tenggara juga menghadapi bencana alam banjir, tercatat selama tahun 2010 banjir yang melanda di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, dua masalah utama yang dihadapi olehwilayah Nusa Tenggara adalah pengamanan dan pengembangan daerah perbatasan dan konflikhorizontal meskipun kedua masalah ini tidak terjadi di semua provinsi di wilayahNusa Tenggara. Di wilayah Nusa Tenggara sempat terjadi eskalasi konflik yang disebabkan oleh krisis ekonomi, politik, sosial budaya, hingga keagamaan. Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur potensi konflik juga muncul di perairan yang berbatasan dengan Timor Leste. Konflik semacam ini berbahaya karena dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara, khususnya karena belum ada kesepakatan tentang garis batas laut kedua negara, serta masih adanya eksodus pengungsi dari Timor Leste. Selain itu, masih belum diberlakukan pos lintas batas sehingga terjadi permasalahan pada arus barang dan arus migrasi. Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadinya perdagangan ilegal dan kunjungan ilegaloleh masyarakat negeri tetangga. 6.2
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Nusa Tenggara, maka tujuan pembangunan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2012 adalah untuk: RKP 2012
III.6-3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
meningkatkan standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara. meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Nusa Tenggara terhadap pelayanan publik dasar. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Nusa Tenggara bagian Barat dan Timur. meningkatkan kontribusi wilayah Nusa Tenggara dalam perdagangan internasional. mengoptimalkan sektor unggulan di wilayah Nusa Tenggara. meningkatkan jaringan transportasi antarwilayah. meningkatkan jumlah, mutu, dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik, dan telepon). meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di wilayah Nusa Tenggara. mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Mengacu pada tujuan dari pengembangan wilayah Nusa Tenggara, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1.
2. 3. 4. 5. 6.
7.
8. 9.
meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita. meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di wilayah Nusa Tenggara. meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di wilayah Nusa Tenggara. berkurangnya ketimpangan kontribusi perdagangan internasional antara wilayah Nusa Tenggara bagian barat dengan Nusa Tenggara bagian timur. meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan laut dengan terbentuknya industri pengolahan hasil laut di wilayah Nusa Tenggara. pembangunan sistem penyediaan air baku dalam rangka pencapaian target MDGs, diantaranya pembangunan air baku lembah Sempage-Sekotong Lombok, air baku Kecamatan Suralaga Lombok Timur, bangunan pengambilan dan saluran pembawa air baku Raknamo dan Kolhua di NTT; percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, antara lain di Daerah Irigasi (DI) Bena, DI Mbay kiri, DI Kawangu di NTT, DI Arahmanno, DI Ama Baina, dan Saluran HLD Babak-Rutus pada jaringan irigasi interkoneksi P. Lombok di NTB. Meningkatnya jumlah tampungan dan ketersediaan air melalui pembangunan waduk Pandanduri di Lombok Timur, dan pembangunan 34 embung di NTT. menurunnya resiko banjir dan abrasi pantai di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman padat penduduk dan jalur transportasi utama, dengan
III.6-4
RKP 2012
kegiatan prioritas antara lain pembangunan perkuatan tebing Sungai Jangkok Mataram, Sungai Brang Beh dan Sungai Mamak/Langam Sumbawa, rehabilitasi prasarana pengendali banjir sungai-sungai di NTT, diantaranya Sungai Oe Nakadale, Sungai Dendeng, Sungai Noebesi, S. Noemuti, S. Mota Merak, dan Sungai Karendi; 10. meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. TABEL 6.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2012 Pertumbuhan Ekonomi 1)
Provinsi
(%)
Kemiskinan 2) (%)
Pengangguran 3) (%)
Nusa Tenggara Barat
3,30 – 3,75
20,17
3,15 – 2,90
Nusa Tenggara Timur
5,60 – 6,15
21,10
1,65 – 1,45
Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.
TABEL 6.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP, DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2012 Provinsi
Angka Kematian Bayi 1)
Rata-Rata Lama Sekolah 2)
Umur Harapan Hidup 3)
Nusa Tenggara Barat
41
7,24
67,76
Nusa Tenggara Timur
30
6,82
70,58
Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
RKP 2012
III.6-5
6.3
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara
Pengembangan wilayah Nusa Tenggara, sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste, perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara yang terletak di sebelah timur wilayah Jawa-Bali belum sepenuhnya mendapat manfaat dari interaksi ekonomi dengan pusat kegiatan ekonomi nasional tersebut. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara kedepan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah di tahun 2011, membutuhkan upaya-upaya sinergi pusat dan daerah serta antardaerah maupun upaya-upaya reformasi birokrasi. Disisi lain, pelaksanaan transformasi ekonomi yang tengah digulirkan konsepnya pada saat ini, menuntut peranan wilayah Nusa Tenggara yang lebih besar dibandingkan dengan tahun–tahun sebelumnya. Transformasi ekonomi yang dikembangkan melalui konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia serta dituangkan kedalam koridor ekonomi Indonesia ini, meliputi Koridor Bali dan Nusa Tenggara yang pengembangannya terutama dengan melihat potensi wilayah Bali dan Nusa Tenggara dari sisi ketersediaan dan potensi yang dimiliki khususnya potensi pariwisata, serta potensi komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai, dan perkebunan seperti Kopi, Kakao, dan Tembakau. Dengan demikian, dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ke depan di Koridor Nusa Tenggara, pengembangan wilayahnya diarahkan sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional. Pada tahun 2012, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari wilayah Nusa Tenggara difokuskan sebagai wilayah percepatan pembangunan yang akan dilakukan dengan strategi : 1. Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan melalui kebijakan : a. Pengembangan cluster industri pertanian jagung; b. Pengembangan cluster industri pertanian kakao, c. Pengembangan sentra produksi peternakan sapi; d. Pengembangan sentra produksi rumput laut; dan e. Pengembangan sentra produksi garam. 2. Pengembangan pariwisata pulau komodo, danau Kelimutu dan Taman Laut di wilayah Nusa Tenggara Timur melalui kebijakan : a. Meningkatkan aksesibilitas ke wilayah pariwisata melalui keterpaduan transportasi darat dan laut; b. Pengembangan fasilitas pendukung obyek wisata berstandar internasional; c. Pengembangan jalur wisata lanjutan dengan wilayah lain, Bali dan NTB;
III.6-6
RKP 2012
3.
Pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan terpencil melalui kebijakan a. Mengembangkan jaringan jalan lintas Nusa Tenggara; b. Meningkatkan aksesibilitas pulau-pulau terpencil dan terdepan/terluar; c. Mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan antarpulau;; d. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur irigasi; e. Peningkatan dan pengembangan jalan perbatasan; f. Peningkatan dan pengembangan kelistrikan; g. Pengembangan perumahan rakyat.
4.
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui kebijakan : a. Peningkatan akses pendidikan; b. Peningkatan akses kesehatan; c. Pemberdayaan ekonomi lokal; d. Penyediaan sarana dan prasarana dasar ekonomi seperti pasar dan lembagalembaga keuangan/perbankan termasuk koperasi; e. Pemberian bantuan modal usaha dan bimbingan teknis usaha kepada masyarakat ekonomi lemah, pengusaha kecil dan menengah; f. Kerjasama dengan berbagai pihak terutama dunia usaha/swasta untuk membantu memasarkan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan dalam arti luas dan berbagai produk industri mikro, kecil dan menengah serta jasa lingkungan termasuk pariwisata; serta penanganan warga baru. Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan strategis melalui kebijakan : a. Meningkatkan stabilitas keamanan perbatasan; b. Mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan; c. Mengembangkan kawasan perbatasan secara terpadu untuk mendukung fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional; serta d. Menguatkan peran pemerintah daerah dalam penanganan batas wilayah dan pengembangan kawasan.
5.
Dengan memperhatikan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, dan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Nusa Tenggara dalam kaitannya dengan titik berat RKP tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangaan wilayah Nusa Tenggara Tahun 2012 terutama diarahkan untuk: (1)
mengembangkan kota-kota di wilayah pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu sebagai sektor basis yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air;
RKP 2012
III.6-7
(2)
(3) (4)
(5)
(6)
(7) (8)
mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota pesisir yang menghubungkan poros Aceh-Atambua sehingga membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat; meningkatkan keterkaitan pengembangan antarkawasan (Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan mengembangkan jalur wisata terpadu BaliLombok-Komodo-Tana Toraja; menetapkan fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk pemasarannya, yang berorientasi eksport, dengan mengutamakan pengelolaan sumber daya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama antarwilayah, maupun antar kawasan; meningkatkan keberadaan Forum Kerjasama Daerah dan Forum Kerjasama Ekonomi Internasional, baik secara bilateral dengan Australian dan Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerja sama ekonomi sub-regional; meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara; serta mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai “beranda depan” Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rancangan Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Nusa Tenggara, pusatpusat pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN)diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah: 1. Mataram diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, tanaman tahunan, hasil hutan, perikanan tangkap, wisata ecotourism, serta wisata bahari. 2. Kupang diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor perdagangan, perikanan tangkap, wisata ecotourism, industri pengolahan serta hasil pertambangan. Dengan mempertimbangkan titik berat pembangunan pada tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka arah pengembangan wilayah Nusa Tenggara tahun 2012 salah satunya adalah pengembangan gugus (cluster) industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang akan dilakukan dengan strategi mengembangkan Mataram dan Kupang sebagai pusat industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang melayani sentra-sentra produksi di sekitarnya, serta mengembangkan produk/industri unggulan wilayah dan kerja sama antardaerah. Sementara itu untuk mendukung 11 III.6-8
RKP 2012
prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya sebagaimana tertuang didalam RPJMN 20102014, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dijabarkan sebagai berikut. TABEL 6.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2012 No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
(1) melakukan penataan birokrasi pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel, sejalan dengan perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah. (2) meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif. (3) meningkatkan kualitas legislasi melalui evaluasi dan penyempurnaan peraturan daerah yang bermasalah. (4) meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan dasar dan perizinan. (5) meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan korupsi. (6) mengembangkan sistem informasi dan administrasi kependudukan.
2
Pendidikan
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi.
(1) meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja;
3
Kesehatan
RKP 2012
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
(2) meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan mengembangkan ekonomi lokal; (3) menyebarkan pembangunan fasilitas pendidikan ke wilayah Nusa Tenggara; (4) meningkatkan fasilitas pendidikan non-formal. (1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita. (2) Memperbaiki status gizi masyarakat. (3) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan. (4) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. (5) Meningkatkan ketersediaan obat III.6-9
No
4
Prioritas
Penanggulangan Kemiskinan
Arah Kebijakan
memperluas dan meningkatkan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan standar hidup dan pembangunan sumber daya manusia.
Strategi Pengembangan dan vaksin. (6) Meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan. (7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. (8) Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. (1) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;
(2) Meningkatkan kualitas serta
memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat.
(3) Meningkatkan efektivitas 5
Ketahanan Pangan
mengoptimalisasi pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, seperti rumput laut, jagung, kakao, peternakan, dan perikanan.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
6
Infrastruktur
III.6-10
mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi, untuk meningkatkan interkonektivitas
pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah mengembangkan sentra produksi rumput laut; mengembangkan sentra produksi jagung; mengembangkan sentra produksi kakao; mengembangkan sentra produksi peternakan; mengembangkan sentra produksi perikanan tangkap. Mempertahankan/meningkatkan produktivitas sentra-sentra produksi beras yang salah satunya ditempuh melalui pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
(1) mengembangkan jaringan jalan lintas Nusa Tenggara. (2) meningkatkan aksesibilitas pulaupulau terpencil dan RKP 2012
No
Prioritas
Arah Kebijakan antarkota, antarpulau, wilayah tertinggal, dan wilayah terpencil, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Bali - Nusa Tenggara.
7
Iklim Investasi dan Usaha
RKP 2012
mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan meningkatkan investasi yang menyediakan lapangan kerja terutama pada pengembangan mata rantai industri unggulan yang berbasis komoditas unggulan wilayah.
Strategi Pengembangan terdepan/terluar. (3) mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan antarpulau (pelabuhan). (4) mengembangkan jaringan prasarana transportasi penyeberangan (pelabuhan) Lembar dan Sape. (5) mengembangkan jaringan prasarana transportasi penyeberangan (pelabuhan) Labuhan Bajo, Waingapu, Sumba, dan Maropko. (6) mengembangkan jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai Pelabuhan Nasional di Lembar dan Bima. (7) meningkatkan sarana tranportasi untuk melayani rute daerah tertinggal; (8) mengembangkan perluasan jaringan listriknya baik terintegrasi maupun yang terisolasi untuk meningkatkan jangkauan dan keandalan memastikan beroperasinya fasilitas telekomunikasi Desa Berdering dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK); (9) memfasilitasi pengembangan egovernment. (10) meningkatkan sistem penyediaan air baku dan air minum, pembangunan prasarana banjir dan pengamanan pantai serta pembangunan waduk; serta (11) mengurangi dampak kejadian banjir dan abrasi pantai melalui pembangunan sarana/prasarana banjir dan pengaman pantai. (1) Meningkatkan investasi yang menyediakan lapangan kerja terutama pada pengembangan mata rantai industri unggulan yang berbasis komoditas unggulan wilayah. (2) Meningkatkan pelatihan berbasis kompetensi terutama di bidang pengolahan pangan. III.6-11
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan
(3) Pengembangan pelayanan
8
9
Energi
Lingkungan Hidup dan Bencana
pemerataan dan peningkatan akses dan layanan masyarakat terhadap listrik untuk meningkatkan standar hidup masyarakat.
(1)
pengurangan resiko bencana dengan meningkatkan daya dukung lingkunga dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara arif.
(1)
(2)
(2) (3)
(4) (5) (6) 10
11
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
III.6-12
mengembangkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional serta memantapan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Prioritas wilayah perbatasan pada tahun 2012 yaitu: Amfoang Timur di Kabupaten Kupang; Insana Utara, Bikomi Utara, Bikomi Nalulat di Kabupaten Timor Tengah Utara; Kobalima Timur, Lamaknen Selatan, Tasifeto Timur di Kabupaten Belu; serta Rote Ndao dan Alor di Kabupaten Kalabahi. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan,
(1) (2) (3)
(4)
informasi pasar kerja di wilayahwilayah pengembangan koridor ekonomi. pemerataan dan peningkatan akses dan layanan masyarakat terhadap listrik mengembangkan infrastruktur memanfaatkan EBT (angin, solar, biomasa, energi laut, dan panas bumi) meningkatkan kualitas rencana tata ruang wilayah; meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara pengarus-utamaan pengurangan resiko bencana ke dalam semua aspek pembangunan; penguatan kelembagaan penanggulangan bencana formal dan lokal; dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana alam. meningkatkan stabilitas keamanan kawasan perbatasan; mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan; mengembangkan kawasan perbatasan secara terpadu untuk mendukung fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional; menguatkan peran pemerintah daerah dalam penanganan batas wilayah dan pengembangan kawasan.
(1) meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah; (2) peningkatan kualitas pengelolaan, RKP 2012
No
Prioritas
Arah Kebijakan pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.
12
13
14
Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
meningkatkan penegakan hukum, Hak Azasi Manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi.
Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat
pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan industri pariwisata, alam dan budaya, terutama wisata bahari.
Meningkatkan peran pemerintah daerah terutama Provinsi Nusa Tenggara Barat didalam upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui penyediaan informasi.
Strategi Pengembangan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah. (3) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah, (4) peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah. meningkatkan penegakan hukum, Hak Azasi Manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi. (1) meningkatkan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui penyediaan informasi serta peningkatan pengamanan di pintu keberangkatan. (2) meningkatkan kualitas Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI di Nusa Tenggara Barat. (1) meningkatkan aksesibilitas dari sentra-sentra produksi di Bayan, Keruak, Batukliang dan sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi darat dan laut; (2) mengembangkan destinasi, pemasaran, dan sumber daya pariwisata; (3) meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan di sekitar Gili Trawangan, Air dan Meno yang memiliki potensi sangat besar melalui pengembangan fasilitas pendukung berstandarinternasional; (4) mengembangkan kawasan industri pengolahan bahan tambang dan perikanan tangkap yang komplementer dengan keberadaan pelabuhan internasional Teluk Kupang; (5) meningkatkan aksesibilitas kota Kupang ke sentra-sentra produksi di sekitarnya;
Sumber: Hasil Analisis, tahun 2011 RKP 2012
III.6-13
III.6-14
RKP 2012
RKP 2012
III.6-15
