BAB IV PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2012
BAB IV PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2012 4.1
Kondisi Wilayah Kalimantan Saat Ini
Dalam bidang ekonomi, kinerja pembangunan wilayah Kalimantan tahun 2010 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2009, dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun sektor utama yang menyumbang perekonomian wilayah Kalimantan adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 28,16 persen, industri pengolahan sebesar 21,05 persen serta pertanian sebesar 15,29 persen. Dalam mendorong perekonomian wilayah Kalimantan, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) masih relatif kecil. Meskipun demikian, secara umum peringkat iklim investasi pada tahun 2008 di wilayah Kalimantan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keunggulan dari sisi kondisi tenaga kerja, keamanan usaha, kinerja ekonomi daerah, dan peranan dunia usaha dalam perekonomian daerah, namun masih memiliki kekurangan pada sisi promosi investasi. Sementara itu, perkembangan PDRB per kapita wilayah Kalimantan terus mengalami peningkatan, namun perbandingan antarprovinsi menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan, yaitu antara Provinsi Kalimantan Timur dan provinsi lain di wilayah Kalimantan. Dalam bidang sosial, hampir seluruh provinsi di wilayah Kalimantan mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan kemiskinan pada tahun 2010. Secara umum, TPT dan kemiskinan di wilayah Kalimantan barada di bawah TPT (7,14 persen (Agustus,2010)) dan tingkat kemiskinan nasional (13,33 persen (Maret,2010)), kecuali TPT Provinsi Kalimantan Timur yang berada di atas TPT nasional yaitu sebesar 10,10 persen. Bahkan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah memiliki TPT yang melampaui target RPJMN 2010 – 2014. Dalam hal pembangunan kualitas manusia,pada tahun 2009, hanya dua provinsi yang memiliki IPM diatas rata-rata IPM nasional yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah. Hambatan peningkatan mutu sumber daya manusia di wilayah Kalimantan, terutama daerah perdesaan dan pedalaman adalah terbatasnya dan belum meratanya penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta terbatasnya prasarana dan sarana transportasi. Terkait dengan perkembangan pembangunan berbasis gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) di wilayah Kalimantan mengalami peningkatan pada tahun 2009. Peringkat tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah, sementara nilai IPG di tiga provinsi lainnya masih di bawah rata-rata nasional. Selain indikator IPG, nilai IDG juga mengalami peningkatan pada tahun 2009. Provinsi Kalimantan Tengah berada di peringkat tertinggi dan terendah di Provinsi Kalimantan Timur. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional RKP 2012
III.4-1
dan upah nonpertanian perempuan. Dalam bidang kesehatan, kondisi Umur Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2010 dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2009 menunjukkan hanya Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang berada diatas rata-rata UHH Nasional Tahun 2010 (70,9 tahun) dan RLS Nasional Tahun 2009 (7,7 tahun). Rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah Kalimantan, terutama disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah perdesaan dan pedalaman. TABEL 4.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN Perkembangan Pembangunan
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
5,35
6,47
5,58
4,95
60,73 (Peringkat 9)
59,86 (Peringkat 13)
64,45 (Peringkat 3)
62,23 (Peringkat 7)
PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2009 (Rp.Ribu)
6.715
8.458
8.272
33.333
Persentase Pengangguran Tahun 2010 (Agustus)
4,62
4,14
5,25
10,10
Persentase Kemiskinan Tahun 2010 (Maret)
9,02
6,77
5,21
7,66
68,79 (Peringkat 28)
74,36 (Peringkat 7)
69,3 (Peringkat 26)
75,11 (Peringkat 5)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2009
63,29
68,88
64,11
58,71
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2009
56,47
66,62
60,60
52,05
Umur Harapan Hidup Tahun 2010
70,70
72,0
69,20
73,20
6,60
7,80
7,50
8,70
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 (ADHK 2000) Peringkat Indeks Iklim Investasi Tahun 2008
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 Sumber : Badan Pusat Statistik
Dari sisi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), wilayah Kalimantan pada tahun 2010 menjadi penyumbang 18,22 persen produksi komoditas kelapa sawit nasional. Sedangkan dalam produksi perikanan nasionalwilayah Kalimantan merupakan wilayah yang cenderung memproduksi hasil perikanan tangkap yang lebih besar dibandingkan III.4-2
RKP 2012
dengan hasil perikanan budidaya. Sementara itu, wilayah Kalimatan memiliki kekayaan cadangan minyak bumi, gas dan batubara. Untuk Batubara, Kalimantan mempunyai cadangan 52,100 Juta ton dengan potensi untuk melakukan kegiatan gasifikasi batubara. Dari sisi luas kawasan hutan, wilayah Kalimantan adalah yang tertinggi kedua setelah Papua dengan luas sebesar 40,9 juta hektar. Dari luas tersebut, 5,8 juta hektar merupakan lahan gambut yang dilindungi. Wilayah Kalimantan memiliki permasalahan dengan tingginya laju deforestasi dengan rata-rata adalah sekitar 246 ribu hektar/tahun (tahun 2000-2005). Kondisi infrastruktur wilayah Kalimantan, baik jumlah maupun mutu, termasuk yang paling rendah di Indonesia. Hal ini ditunjukan oleh rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di wilayah Kalimantan (0,06 km/km2) lebih kecil dari pada rata-rata wilayah lainnya di kawasan timur Indonesia (0,16 km/km2), dan rasio secara nasional yang mencapai 0,18 km/km2. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat yang memadai penting untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dan memudahkan mobilitas penduduk dan lalu lintas/aliran barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Sementara itu, ketersediaan listrik di wilayah Kalimantan juga cukup terbatas. Kebutuhan listrik terbesar di wilayah Kalimantan adalah wilayah Kalimantan Selatan dikarenakan banyaknya kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Rasio elektifikasi (tahun 2008) menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan memiliki rasio elektrifikasi sebesar 73,93 persen, Kalimantan Timur sebesar 65,33 persen, Kalimantan Tengah sebesar 45,61 persen, dan Kalimantan Barat sebesar 46,64 persen. Luas daerah irigasi di Pulau Kalimantan mencapai 480,32 ribu hektar atau sekitar 6 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia yang tersebar di Kalimantan Barat sekitar 17 persen, Kalimantan Tengah 15 persen, Kalimantan Selatan 28 persen, dan Kalimantan Timur 40 persen. Dari total 480,32 ribu hektar daerah irigasi tersebut, hanya sekitar 7,33 ribu hektar (1,52 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk, sedangkan sisanya masih mengandalkan dari aliran sungai baik melalui bendung ataupun free intake. Luas daerah rawa di Pulau Kalimantan mencapai 856,34 ribu hektar terdiri atas 688,87 ribu hektar rawa pasang surut dan 167,47 ribu hektar rawa lebak. Luas daerah irigasi di Pulau Kalimantan mencapai 480,32 ribu hektar atau sekitar 6 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia yang tersebar di Kalimantan Barat sekitar 17 persen, Kalimantan Tengah 15 persen, Kalimantan Selatan 28 persen, dan Kalimantan Timur 40 persen. Dari total 480,32 ribu hektar daerah irigasi tersebut, hanya sekitar 7,33 ribu hektar (1,52 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk, antara lain Waduk Manggar dan Waduk Samboja di Kalimantan Timur, sedangkan sisanya masih mengandalkan dari aliran sungai baik melalui bendung ataupun free intake. Luas daerah rawa di Pulau Kalimantan mencapai 856,34 ribu hektar terdiri atas 688,87 ribu hektar rawa pasang surut dan 167,47 ribu hektar rawa lebak. Wilayah Kalimantan termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana alam banjir dan tanah longsor, selama tahun 2010 tercatat banjir melanda di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang menimbulkan RKP 2012
III.4-3
kerugian warga dan industri batubara. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, dua masalah utama yang dihadapi oleh wilayah Kalimantan adalah pengamanan dan pengembangan daerah perbatasan dan konflik horizontal meskipun kedua masalah ini tidak terjadi di semua provinsi di wilayah Kalimantan. Wilayah Kalimantan berbatasan dengan negara Malaysia, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur (Nunukan, Malinau, Kutai Barat) dengan garis batas sepanjang 1.200 km dan Provinsi Kalimantan Barat (Sambas, Sanggau, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu) berbatasan dengan bagian Serawak Malaysia dengan kawasan perbatasan yang memanjang dengan garis batas sepanjang 870 km Disisi lain, pembangunan pos pengamanan perbatasan belum secara signifikan mampu memperpendek jarak antara satu pos dengan pos yang lainnya. Jarak antar pos perbatasan rata-rata masih 50 km dan pembangunan pos pulau terdepan (terluar) baru difokuskan di 12 pulau. Oleh karenanya, tingkat kerawanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) lainnya masih relatif tinggi. Gangguan keamanan yang masih terjadi di wilayah perbatasan ini terutama dalam bentuk aktivitas ilegal berupa pencurian sumber daya alam, aktivitas penerbangan tidak berijin, dan pergeseran patok-patok perbatasan yang kesemuanya itu berpotensi merugikan kewibawaan dan kedaulatan NKRI. 4.2
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Kalimantan, tujuan pembangunan wilayah Kalimantan dalam tahun 2012 adalah untuk: 1. 2.
meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Kalimantan; meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Kalimantan; 3. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara; 4. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon); 5. meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Kalimantan terhadap pelayanan publik dasar; 6. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Kalimantan bagian Timur dengan wilayah Kalimantan bagian Barat, Tengah, dan Selatan; 7. meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha; 8. meningkatkan fungsi transportasi laut dan sungai untuk daerah terpencil dan pedalaman di wilayah Kalimantan; 9. meningkatkan aksesibilitas antarwilayah di Kalimantan dan daerah perbatasan; 10. meningkatkan kondisi keamanan dan pengawasan kawasan perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia.
III.4-4
RKP 2012
11. mewujudkan dan mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai bagian dari paru-paru dunia dan konservasi keanekaragaman hayati. 12. meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau Kalimantan, serta meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional; 13. mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Kalimantan, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1.
meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Kalimantan yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita. 2. meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara; 3. meningkatnya jumlah, mutu, dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon); 4. meningkatnya aksesibilitas masyarakat wilayah Kalimantan terhadap pelayanan publik dasar; 5. terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Kalimantan bagian Timur dengan wilayah Kalimantan bagian Barat, Tengah, dan Selatan; 6. meningkatnya sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha. 7. terpeliharanya kawasan hutan tropis basah yang bervegetasi minimal 45,00 persen dari luasan Pulau Kalimantan serta terehabilitasinya dan terpeliharanya kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna endemik. 8. percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, antara lain di D.I. Sanggau Ledo dan DR. Tebang Kacang di Kalimantan Barat, D.I Karau dan DR. Lamunti-Dadahup di Kalimantan Tengah, saluran primer D.I. Batang Alai, D.I Amandit, dan D.I. Pitap di Kalimantan Selatan; 9. penyediaan Air Baku bagi PDAM yang mengalami krisis air baku dan dalam rangka mencapai target MDGs, antara lain: pipa transmisi air baku Mempawah-Sungai Pinyuh di Kalimantan Barat, serta pembangunan jaringan transmisi air baku Palingku dan Palangkaraya Kalimantan Tengah; 10. meningkatkan jumlah tampungan dan ketersediaan air melalui pembangunan dan rehabilitasi waduk, diantaranya: Waduk Marangkayu dan Waduk Teritib di Kalimantan Timur;
RKP 2012
III.4-5
11. meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. TABEL 4.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2012 Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi 1) (%)
Kemiskinan 2) (%)
Pengangguran 3) (%)
Kalimantan Barat
4,75 – 5,30
7,72
4,20 – 3,70
Kalimantan Tengah
5,55 – 6,15
5,53
3,80 – 3,40
Kalimantan Selatan
5,90 – 6,40
4,22
4,95 – 4,50
Kalimantan Timur
3,30 – 3,80
5,97
7,60 – 6,85
Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja. P)Angka Perkiraan Bappenas
TABEL 4.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP, DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2012 Provinsi
Angka Kematian Bayi 1) 26
Rata-Rata Lama Sekolah 2) 7,24
Umur Harapan Hidup 3)
Kalimantan Tengah
22
8,41
72,31
Kalimantan Selatan
32
7,82
69,79
Kalimantan Timur
17
9,46
73,74
Kalimantan Barat
71,04
Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
III.4-6
RKP 2012
4.3
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan
Pengembangan wilayah Kalimantan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Kalimantan memiliki posisi geografis yang strategis di wilayah barat dan tengah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Posisi wilayah Kalimantan sangat strategis mengingat dalam konteks keterkaitan antarwilayah, wilayah Kalimantan berada pada posisi yang berhadapan langsung dengan pulau-pulau besar lain di Indonesia. Disisi lain, pelaksanaan transformasi ekonomi yang tengah digulirkan konsepnya pada saat ini, menuntut peranan wilayah Kalimantan yang lebih besar dibandingkan dengan tahun–tahun sebelumnya. Transformasi ekonomi yang dikembangkan melalui konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia serta dituangkan kedalam koridor ekonomi Indonesia ini, meliputi Koridor Kalimantan yang pengembangannya terutama dengan melihat potensi wilayah Kalimantan dari sisi ketersediaan dan potensi sumber daya alam khususnya potensi Kelapa Sawit, Batu Bara, serta Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ke depan di Koridor Kalimantan, pengembangan wilayahnya diarahkan sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional. Dengan memperhatikan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014, dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan dalam kaitannya dengan titik berat RKP tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangaan wilayah Kalimantan Tahun 2012 terutama diarahkan untuk: (1)
(2)
(3)
(4)
memelihara dan memulihkan kawasan yang berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, pertanian, dan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengurangi risiko dampak bencana alam; mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan dengan negara bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam kerangka kerja sama ekonomi subregional BIMP-EAGA; meningkatkan aksesibilitas internal wilayah Kalimantan untuk mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan pemerataan tingkat perkembangan antarwilayah melalui percepatan fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara terpadu dengan pengembangan jaringan angkutan sungai, angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara; mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan;
RKP 2012
III.4-7
(5)
mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan secara berkelanjutan, dan industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Dalam rancangan Perpres Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan, pusatpusat pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah: 1.
Pontianak diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor perkebunan, agroindustri, perdagangan, pertambangan (bauksit) dan pariwisata. Palangkaraya diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor perdagangan, pertanian, dan pertambangan galian logam. Banjarmasin diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor perkebunan,kehutanan pertambangan dan agroindustri serta industri pengolahan. Samarinda-Balikpapan-Tenggarong-Bontang diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor industri pengolahan,pertambangan perdagangan dan jasa, perkebunan,dan kehutanan. Tarakan diarahkan untuk pengembangan kawasan peruntukan industri berbasis perkebunan, perikanan dan pertambangan minyak dan gas bumi yang berorientasi ekspor dan antarpulau, pusat promosi ekowisata, jasa pelayanan keuangan, pergudangan, dan perdagangan, dan pusat promosi investasi nasional.
2. 3. 4.
5.
Dengan mempertimbangkan titik berat pembangunan pada tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka arah pengembangan wilayah Kalimantan tahun 2012 salah satunya adalah pengembangan gugus (cluster) industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang akan dilakukan dengan strategi mengembangkan Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Balikpapan sebagai pusat industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang melayani sentra-sentra produksi di sekitarnya, serta mengembangkan produk/industri unggulan wilayah dan kerja sama antardaerah. Sementara itu untuk mendukung 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2010-2014, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dijabarkan sebagai berikut.
III.4-8
RKP 2012
TABEL 4.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2012 No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
(1) Melakukan penataan birokrasi pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel, sejalan dengan perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah. (2) Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif. (3) Meningkatkan kualitas legislasi melalui evaluasi dan penyempurnaan peraturan daerah yang bermasalah. (4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan dasar dan perizinan. (5) Meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan HAM (6) Mengembangkan sistem informasi dan administrasi kependudukan.
2
Pendidikan
Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan kerja untuk pengembangan angkatan kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
3
Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
(1) Meningkatkan infrastruktur pendidikan; (2) Meningkatkan balai-balai keterampilan kerja berbasis kompetensi daerah. (1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita. (2) Memperbaiki status gizi masyarakat. (3) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan. (4) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. (5) Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin. (6) Meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan. (7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi
RKP 2012
III.4-9
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan kesehatan. (8) Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. (1) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orangorang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan; (2) Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program prorakyat. (3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah
4
Penanggulangan Kemiskinan
Perluasan dan Peningkatan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan, serta memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan pemberdayaan rumah tangga miskin melalui pengembangan ekonomi lokal yang terpadu
5
Ketahanan Pangan
Pengembangan wilayah Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk mewujudkan Kalimantan menjadi lumbung pangan nasional.
Meningkatkan produktivitas budi daya tanaman pangan, perkebunan (terutama kelapa sawit dan karet), kehutanan, dan perikanan, serta percepatan peningkatan/ pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa.
6
Infrastruktur
Pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi, untuk mendukung keterkaitan domestik antar wilayah, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Kalimantan.
(1) Mengintegrasikan jaringan jalan dengan jaringan transportasi lainnya (sungai, laut, udara); (2) Meningkatkan pelayanan jaringan angkutan sungai dan laut; (3) Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi. (4) Memastikan beroperasinya fasilitas telekomunikasi desa berdering dan pusat layanan internet kecamatan (plik); (5) mengembangkan jaringan serat optik ke bagian dalam kalimantan yang melewati enam ibukota kab/kota; (6) memperkenalkan layanan tv
III.4-10
RKP 2012
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan digital di terutama di kalimantan bagian timur; (7) memfasilitasi pengembangan egovernment (8) Meningkatkan sistem penyediaan air baku dan air minum di kalimantan barat, tengah, dan selatan (9) Pembangunan waduk di provinsi kalimantan timur
7
Iklim Investasi dan Usaha
Peningkatan investasi yang menyediakan lapangan kerja di wilayah-wilayah yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja menitikberatkan pada wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi.
(1) Membangun pusat layanan informasi pasar kerja provinsi dan kabupaten/kota yang mengadopsi model bisnis terintegrasi dengan sistem informasi pasar kerja nasional di wilayah-wilayah pengembangan koridor ekonomi. (2) Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi terutama di bidang pengolahan hasil tambang dan hasil perkebunan.
8
Energi
Pengembangan lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pemanfaatan potensi energi setempat khususnya batu bara, minyak dan gas bumi serta pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.
(1) Mengoptimalkan industri migas dan pertambangan; (2) Mengembangkan industri energi alternatif terbarukan; (3) Mengembangkan pembangkit tenaga listrik berbasis kawasan peruntukkan pertambangan batubara, minyak dan gas bumi, serta sumber energi lainnya; (4) Mengembangkan jaringan transmisi untuk mewujudkan kemandirian pemenuhan kebutuhan energi. (5) Pembangunan pembangkit berbasis batubara termasuk pembangkit listrik mulut tambang dan gas bumi beserta perluasan jaringan listrik terintegrasi, dan (6) Pembangunan infrastruktur gas bumi (jaringan pipa dan penyimpanan).
9
Lingkungan Hidup dan Bencana
Peningkatan daya dukung lingkungan dalam menjamin keberlanjutan pembangunan dan
(1) Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi daerah aliaran sungai (DAS), lahan kritis, hutan
RKP 2012
III.4-11
No
Prioritas
Arah Kebijakan mempertahankan fungsi wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia.
Strategi Pengembangan lindung, dan hutan produksi; (2) Mengembangkan sistem mitigasi bencana alam banjir dan kebakaran hutan.
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
Pengembangan kawasan perbatasan (1) Meningkatkan stabilitas sebagai beranda depan wilayah keamanan dan ketertiban nasional serta meningkatkan kawasan perbatasan; stabilitas keamanan dan ketertiban (2) Meningkatkan kesejahteraan wilayah perbatasan. Prioritas masyarakat di kawasan wilayah perbatasan untuk wilayah perbatasan dengan Kalimantan tahun 2012 meliputi pengembangan ekonomi lokal. wilayah perbatasan di Provinsi (3) Menambah jumlah pos-pos Kalimantan Barat diantaranya Paloh perbatasan. di kabupaten Sambas; Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang; Entikong di Kabupaten Sanggau; Ketungau Hulu di Kabupaten Sintang; Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk Provinsi Kalimantan Timur: Kayan Hulu di Kabupaten Malinau; Sebatik Barat, Krayan, dan Sebatik di Kabupaten Nunukan.
11
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.
12
Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(1) Peningkatan penegakan hukum, hak azasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi. (2) Pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme.
13
Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
Peningkatan peran pemerintah Meningkatkan pengamanan di pintu daerah khususnya dalam upaya keberangkatan TKI khususnya di pelayanan dan perlindungan Tenaga Provinsi Kalimantan Barat Kerja Indonesia (TKI) melalui (Entikong) dan Provinsi Kalimantan penyediaan informasi serta Timur (Nunukan). peningkatan pengamanan di pintu keberangkatan.
III.4-12
(1) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah, (2) Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah. (1) Meningkatkan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi di daerah. (2) Mendorong peran aktif masyarakat dalam pencegahan terorisme dan keamanan lingkungan.
RKP 2012
No 14
Prioritas
Arah Kebijakan
Prioritas Lainnya Pengembangan ekonomi lokal, serta Bidang pengembangan industri pariwisata, Kesejahteraan alam dan budaya. Rakyat Sumber: Hasil Analisis, tahun 2011
RKP 2012
Strategi Pengembangan Mengembangkan destinasi, pemasaran dan sumber daya pariwisata
III.4-13
III.4-14
RKP 2012
RKP 2012
III.4-15
