BAB III PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2012
BAB III PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2012 3.1
Kondisi Wilayah Jawa-Bali Saat Ini
Dalam bidang ekonomi, kinerja pembangunan wilayah Jawa-Bali tahun 2010 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2009, dengan pertumbuhan tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur. Adapun sektor utama yang menyumbang perekonomian wilayah Jawa-Bali adalah sektor industri pengolahan sebesar 28,10 persen perdagangan, hotel dan restoran sebesar 24,44 persen; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 12,60 persen; pertanian sebesar 9,37 persen; dan jasa-jasa sebesar 8,95 persen. Daya tarik investasi wilayah Jawa-Bali sangat tinggi dan nilai realisasi investasi masih terpusat pada wilayah ini. Investasi swasta dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Jawa-Bali relatif besar. Dari total nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2008, lebih dari 91,00 persen berlangsung di wilayah Jawa Bali. Hal ini juga ditunjukkan oleh peringkat iklim investasi pada tahun 2008 di wilayah Jawa-Bali yang relatif cukup baik dengan peringkat tertinggi di wilayah JawaBali yaitu Provinsi Jawa Tengah yang menduduki peringkat 2 secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar wilayah Jawa Bali memiliki keunggulan dari sisi kondisi tenaga kerja, keamanan usaha, kinerja ekonomi daerah, dan peranan dunia usaha dalam perekonomian daerah, namun perlu meningkatkan sisi promosi investasi. Sementara itu, perkembangan PDRB per kapita wilayah Jawa-Bali terus mengalami peningkatan, namun perbandingan antarprovinsi menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan, yaitu antara Provinsi DKI Jakarta dan provinsi lain di wilayah Jawa-Bali. Dalam bidang sosial, hampir seluruh provinsi di wilayah Jawa-Bali mengalami penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan pada tahun 2010. Secara umum TPT (Agustus, 2010) sebagian besar wilayah Jawa-Bali berada dibawah TPT nasional (7,10 persen) kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Bahkan Provinsi JawaTengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali memiliki TPT yang melampaui target RPJMN 2010 – 2014. Hampir sebagian besar tingkat kemiskinan provinsi di wilayah JawaBali berada dibawah angka kemiskinan nasional (13,33 persen) kecuali Provinsi Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dalam hal pembangunan kualitas manusia, pada tahun 2009 hanya tiga provinsi yang memiliki IPM diatas rata-rata IPM nasional yaitu Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Terkait dengan perkembangan pembangunan berbasis gender di wilayah Jawa-Bali Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap provinsi meningkat pada tahun 2009. Peringkat tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta diikuti oleh DI Yogyakarta, sementara itu nilai IPG di empat provinsi lain masih di bawah rata-rata nasional yaitu 65,8. Nilai terendah berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 61,84, yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan dan umur harapan hidup perempuan. RKP 2012
III.3-1
Hal ini menunjukkan masih terjadinya kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah JawaBali. Selain indikator IPG, indikator IDG tahun 2009 untuk tiap-tiap provinsi juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008. DKI Jakarta berada di peringkat tertinggi sedangkan Banten berada di peringkat terendah. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, upaya perlindungan perempuan dan anak terutama terhadap berbagai tindak kekerasan, juga perlu ditingkatkan mengingat bahwa hal tersebut merupakan salah satu prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam bidang kesehatan, kondisi Umur Harapan Hidup (UHH) hampir seluruh provinsi di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2010 berada diatas UHH Nasional (70,90 tahun) kecuali Provinsi Banten. UHH tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dan terendah berada di Provinsi Banten. Dalam bidang pendidikan, perkembangan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di wilayah Jawa-Bali secara garis besar berada diatas angka RLS Nasional (7,70 tahun) kecuali Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. TABEL 3.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA BALI Perkembangan Pembangunan
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DIY
Jawa Timur
Banten
Bali
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 (ADHK 2000)*
6,51
6,09
5,84
4,87
6,67
5,94
5,83
Peringkat Indeks Iklim Investasi Tahun 2008
60,03 (Peringkat 12)
59,44 (Peringkat 15)
68,51 (Peringkat 2)
54,14 (Peringkat 24)
63,22 (Peringkat 6)
56,38 (Peringkat 21)
60,71 (Peringkat 10)
PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2009 (Rp.Ribu)
40.269
7.292
5.346
5.726
8.588
7.363
7.386
Persentase Pengangguran Tahun 2010 (Agustus)
11,05
10,33
6,21
5,69
4,25
13,68
3,06
Persentase Kemiskinan Tahun 2010 (Maret)
3,48
11,27
16,56
16,83
15,26
7,18
4,88
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009
77,36 (Peringkat 1)
71,64 (Peringkat 15)
72,1 (Peringkat 14)
75,23 (Peringkat 4)
71,06 (Peringkat 18)
70,06 (Peringkat 23)
71,52 (Peringkat 16)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2009
73,00
61,84
65,03
72,24
63,48
61,89
67,18
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2009
63,94
55,77
59,96
63,32
60,26
54,87
59,66
Umur Harapan Hidup Tahun 2010
76,20
70,90
72,60
76,0
71,70
69,70
74,30
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009
10,30
7,70
7,10
8,80
7,20
8,00
7,80
Sumber : Badan Pusat Statistik Keterangan : *) = Data Pertumbuhan c-to-c Triwulan IV 2010
III.3-2
RKP 2012
Dari sisi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), wilayah Jawa Bali pada tahun 2010 merupakan produsen utama komoditas tanaman pangan. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi wilayah Jawa Bali yang cukup besar apabila dibandingkan dengan produksi nasional. Sedangkan untuk komoditas daging sapi, wilayah Jawa Bali merupakan penyumbang terbesar produksi komoditas daging sapi nasional yaitu sebesar 64,56 persen (280.000 ton).Pada tahun 2010, wilayah Jawa Bali merupakan wilayah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam produksi perikanan budidaya, yaitu sebesar 1.589.798 ton dari sebesar produksi total perikanan budidaya sebesar 5.376.200 ton. Wilayah Jawa Bali merupakan konsentrasi kegiatan ekonomi terbesar di dunia mempunyai dua kota metropolitan yaitu Jabodetabek dan Gerbangkertosusilo. Keduanya sedang menuju menjadi pusat utama kegiatan industri manufaktur di masa depan. Wilayah Jawa-Bali memiliki potensi sumber daya energi yang beraneka ragam baik yang berbasis fosil (migas dan batubara) maupun yang berbasis energi baru terbarukan (EBT) seperti panas bumi, dan air. Cadangan batubara di wilayah Jawa adalah sebesar 14,21 Juta Ton. Kondisi infrastruktur wilayah Jawa-Bali relatif lebih memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Akses antarwilayah dapat dilalui melalui jalan darat yang dikategorikan ke dalam tiga kelas jalan, yakni jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan untuk tingkat provinsi, kerapatan jalan tertinggi secara nasional terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yakni 1,68 km/km2, DI Yogyakarta sebesar 1,47 km/km2, dan Jawa Tengah sebesar 0,72 km/km2. Berdasarkan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan roda empat yang mengindikasikan kapasitas jalan, kapasitas jalan terendah secara nasional, adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,0004 km/unit kendaraan, Bali sebesar 0,0141 km/unit kendaraan, dan Jawa Barat sebesar 0,0190 km/unit kendaraan. Kebutuhan listrik untuk sektor bukan rumah tangga di wilayah Jawa jauh lebih tinggi dibanding dengan kebutuhan listrik sektor rumah tangga, dengan pangsa lebih dari 80 persen. Wilayah Jawa, Madura dan Bali telah terinterkoneksi. Pada tahun 2009, rasio elektrifikasi sebesar 70,10 persen dan rasio desa berlistrik sebesar 99,60 persen. Ketergantungan pembangkit listrik pada minyak harus segera dialihkan kepada energi baru dan terbarukan. Potensi energi untuk pembangkitan terdapat energi panas bumi yang belum dikembangkan. Infrastruktur strategis lainnya adalah irigasi untuk mendukung peran wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Luas daerah irigasi di wilayah JawaBali mencapai 3,30 juta hektar. Dari total 3,30 juta hektar daerah irigasi tersebut, hanya sekitar 666,92 ribu hektar (20,20%) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk, antara lain Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, Waduk Sermo di Yogyakarta, Waduk Delingan di Jawa Tengah, Waduk Karangkates di JawaTimur, dan Waduk Grogak di Bali, sedangkan sisanya masih mengandalkan dari aliran sungai baik melalui bendung ataupun free intake. Hampir seluruh wilayah Jawa-Bali termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana alam baik gempa bumi, longsor, dan banjir. Daerah yang sangat rawan longsor tersebar di wilayah Jawa-Bali, terluas di Provinsi Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah bagian barat. Daerah potensi banjir tersebar di daerah Pantura dan kawasan lain yang umumnya daerah RKP 2012
III.3-3
rendah, terutama di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian utara. Daerah rawan banjir banyak terdapat di wilayah pertanian dan perkotaan sehingga dapat mengancam ketahanan pangan dan investasi. 3.2
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Jawa-Bali, tujuan pembangunan wilayah Jawa-Bali dalam tahun 2012 adalah untuk: 1.
mempertahankan kinerja pembangunan ekonomi wilayah Jawa-Bali sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional; 2. mempertahankan wilayah Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional; 3. meningkatkan kapasitas wilayah Jawa-Bali dalam lingkup kerja sama internasional; 4. meningkatnya standar hidup masyarakat Jawa-Bali; 5. mengendalikan pertumbuhan pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya; 6. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budidaya, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian tengah; 7. mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun; 8. meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau Jawa dan Bali, serta meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional. 9. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah desa-kota dan wilayah utara Jawa bagian utara dan bagian selatan; 10. meningkatkan stabilitas pertahanan dan keamanan melalui pencegahan aksi-aksi terorisme; 11. meningkatkan upaya pemberantasan korupsi; 12. mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Jawa-Bali, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Jawa-Bali pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
meningkatnya standar hidup masyarakat Jawa-Bali, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup serta pengangguran; menurunnya konsentrasi penduduk di wilayah Jawa-Bali; mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung di wilayah Jawa-Bali; mempertahankan dan merehabilitasi wilayah DAS;
III.3-4
RKP 2012
6.
7.
8.
9.
10. 11. 12. 13.
percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, antara lain di saluran induk Cisadane dan DI. Ciliman di Banten, jaringan irigasi Subang, dan Bendungan Copong (Leuwi Goong) di Jawa Barat, DI Lanang, Colo Timur dan DI. Comal di Jawa Tengah, serta DI. Sampean di Jawa Timur; penyediaan air baku bagi PDAM yang mengalami krisis air baku dan dalam rangka mencapai target MDGs, antara lain pembangunan siphon Bekasi, prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku Tasik, bendung Karet Waledan, dan rehabilitasi Tarum Barat di Jawa Barat; pembangunan sistem pengembangan air baku Telagawaja di Bali; meningkatkan jumlah tampungan dan ketersediaan air melalui pembangunan dan rehabilitasi waduk, diantaranya: Waduk Jatigede di Jawa Barat, Waduk Jatibarang, Waduk Wonogiri, Waduk Bendo, Waduk Bajulmati di Jawa Timur, serta Bendungan Titab di Bali; menurunkan risiko banjir dan abrasi pantai di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman pada penduduk dan jalur transportasi utama, dengan kegiatan prioritas antara lain: penangan banjir Jakarta dan Citarum Jawa Barat; normalisasi Kali Garang (Banjir Kanal Barat), penanganan banjir DAS Bengawan Solo, perbaikan Sungai Wonokromo di Jawa Timur, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Gunung Merapi di Yogyakarta; menurunkan indeks gini PDRB/kapita wilayah Jawa-Bali perdesaan perkotaan dan wilayah utara selatan; meningkatnya stabilitas keamanan dari aksi terorisme; membaiknya nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk kota-kota di wilayah Jawa-Bali; meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
RKP 2012
III.3-5
TABEL 3.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH JAWA BALI TAHUN 2012 Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi 1) (%)
Kemiskinan 2) (%)
Pengangguran 3) (%)
DKI Jakarta
6,70 – 7,40
2,59
10,30 – 9,30
Jawa Barat
5,60 – 6,20
10,01
10,23 – 9,20
Jawa Tengah
6,65 – 7,25
14,33
6,00 – 5,40
DI Yogyakarta
5,50 – 6,10
15,67
5,40 – 4,90
Jawa Timur
6,45 – 7,10
13,17
4,10 – 3,23
Banten
6,20 – 6,80
5,86
12,65 – 11,75
Bali
6,30 – 6,70
4,49
2,95 – 2,50
Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Brut (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.
TABEL 3.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, UMUR HARAPAN HIDUP DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH JAWA BALI TAHUN 2012 Provinsi
Angka Kematian Bayi 1)
Rata-Rata Lama Sekolah 2)
Umur Harapan Hidup 3)
DKI Jakarta Jawa Barat
8 26
12,00 8,40
76,51 71,41
Jawa Tengah
20
7,76
73,06
DI Yogyakarta
9
9,22
76,39
Jawa Timur
23
7,74
72,27
Banten
31
8,70
70,06
Bali
13
8,56
74,48
Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran Keterangan: hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
3.3
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali
Pengembangan wilayah Jawa dan Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional memiliki tantangan yang kompleks. Wilayah Jawa Bali relatif maju dan berkembang dibanding wilayah lainnya. Dalam 20 tahun ke depan Wilayah Jawa Bali akan menghadapi berbagai tantangan yang akan berimplikasi pada perubahan tatanan sosial, ekonomi, sumberdaya, tata ruang, budaya dan politik. Disisi lain, pelaksanaan transformasi ekonomi yang tengah digulirkan konsepnya pada saat ini, menuntut peranan wilayah Jawa-Bali yang lebih besar dibandingkan dengan III.3-6
RKP 2012
tahun–tahun sebelumnya. Transformasi ekonomi yang dikembangkan melalui konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia serta dituangkan kedalam koridor ekonomi Indonesia ini, meliputi Koridor Jawa Bagian Utara dan Jawa Bagian Timur-Bali-Nusa Tenggara yang pengembangannya terutama dengan melihat potensi wilayah Jawa-Bali itu sendiri. Dengan demikian, dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ke depan, khususnya di koridor Jawa, pengembangan wilayahnya diarahkan sebagai pendorong industri dan jasa nasional, serta untuk koridor Bali pengembangan wilayahnya diarahkan sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional. Dengan memperhatikan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014, dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dalam kaitannya dengan titik berat RKP tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangaan wilayah Jawa-Bali Tahun 2012 terutama diarahkan untuk: 1. mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan; 2. mengendalikan secara ketat pengembangan industri hingga ambang batas toleransi lingkungan yang aman bagi keberlanjutan pembangunan; 3. mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan; serta 4. mengembangkan zona-zona pemanfaatan minyak dan gas untuk wilayah perairan laut dan/atau lepas pantai. Dalam rancangan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa-Bali, pusat-pusat pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diantaranya: 1.
2.
3.
4.
Serang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berbasis pada sektor unggulan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pariwisata bahari, serta industri pengolahan. Cilegon dirahkan untuk mendorong pengembangan PKN Cilegon sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berbasis pada sektor unggulan industri pengolahan dan manufaktur serta mendukung pengembangan pariwisata bahari. Kawasan Perkotaan Jabodetabek diarahkan untuk mengendalikan pembangunan kawasan permukiman, bisnis atau komersial dan/atau industri di daerah pinggiran kota, daerah penyangga, dan/atau disepanjang jalan arteri primer dan kolektor primer. Kawasan Perkotaan Bandung Raya diarahkan untuk mempertahankan fungsi Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dan nasional,
RKP 2012
III.3-7
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Cirebon diarahkan untuk mendorong pengembangan PKN Cirebon sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berbasis pada sektor unggulan pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Kawasan Perkotaan Semarang – Kendal – Demak – Ungaran – Purwodadi (Kedungsepur) diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berfungsi mendorong pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa pariwisata dan pusat-pusat produksi pertanian wilayah. Surakarta diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang mendukung perkembangan sektor perdagangan, pariwisata dan pertanian (pangan dan hortikultura). Cilacap diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi melalui peningkatan kualitas pelayanan PSD kota yang mendukung fungsi kegiatan pemerintahan, perikanan dan pariwisata bahari. Yogyakarta diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berfungsi mendorong pertumbuhan sektor pendidikan, pariwisata, industri, dan pertanian wilayah DI. Yogyakarta. Kawasan Perkotaan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan (Gerbangkertosusila) diarahkan untuk mempertahankan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang mendukung perkembangan sektor perdagangan, pendidikan, dan industri manufaktur sebagai pusat pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dan Indonesia bagian Timur. Malang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah pulau yang mendukung perkembangan sektor pertanian (pangan dan hortikultura), perkebunan (tahunan dan musiman), kehutanan, perikanan, serta pariwisata alam (ecotourism). Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) diarahkan untuk mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berfungsi untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.
Dengan mempertimbangkan titik berat pembangunan pada tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka arah pengembangan wilayah Jawa-Bali tahun 2012 diantaranya: mendukung percepatan transformasi ekonomi dilakukan dengan strategi pengembangan (1) pengembangan pendidikan kejuruan dan ketrampilan baik formal maupun non formal di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dalam mendukung Pengembangan kapasitas SDM sejalan dengan transformasi ekonomi ke arah sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa); (2) pemantapan PKN Jabodetabek sebagai pusat jasa dan perdagangan berkelas internasional; (3) III.3-8
RKP 2012
pengembangan PKN Gerbangkertosusila, Bandung dan Semarang sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri. Selanjutnya, pengembangan industri unggulan potensial di wilayah Jawa-Bali yang dilakukan melalui strategi pengembangan (1) mengembangkan industri unggulan tekstil dan produk tekstil, gula pasir, pupuk, semen di Provinsi Jawa Barat; (2) mengembangkan industri unggulan tekstil dan produk tekstil di Provinsi Banten; (3) mengembangkan industri unggulan pembekuan ikan dan biota air lainnya, tekstil dan produk tekstil, rokok kretek, gula pasir, semen di Provinsi Jawa Tengah; (4) mengembangkan industri unggulan pembekuan ikan dan biota air lainnya, rokok kretek, gula pasir, pupuk di Provinsi Jawa Timur; (5) mengembangkan industri kecil dan menengah pada industri kreatif terutama kerajinan, seni pertunjukan, desain, layanan komputer dan piranti lunak, serta riset dan pengembangan di Provinsi DI Yogyakarta. Arah kebijakan lainnya yaitu mendukung percepatan pembangunan wilayah selatan Jawa yang dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut (1) pengembangan aksesibilitas ke wilayah selatan Jawa; (2) pengembangan PKN Cilacap dan PKN Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan wilayah selatan Jawa; (3) pengembangan potensi wisata pantai (ekowisata) di wilayah selatan Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sesuai dengan peran strategisnya terhadap pembangunan nasional, serta untuk mendukung perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, pada tahun 2012 pembangunan wilayah Jawa-Bali juga diarahkan untuk mendukung 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2010-2014. Arah kebijakan pembangunan wilayah Jawa-Bali untuk mendukung 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya sebagai berikut: TABEL 3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2012 No 1
Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
RKP 2012
Arah Kebijakan Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya proses perizinan, dan peningkatan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Strategi Pengembangan (1) Melakukan penataan birokrasi pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel, sejalan dengan perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah. (2) Mengembangakan sistem pengurusan perizinan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur. (3) Meningkatkan kredibilitas lembaga hukum di Provinsi DKI Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Surabaya dan Denpasar. (4) Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif. (5) Meningkatkan kualitas legislasi melalui evaluasi dan penyempurnaan peraturan III.3-9
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan daerah yang bermasalah. (6) Mengembangkan sistem informasi dan administrasi kependudukan.
2
Pendidikan
Peningkatan kapasitas SDM sejalan dengan transformasi ekonomi kearah sektor sekunder (industry pengolahan) dan tersier (jasa) serta peningkatan IPM terutama dari komponen rata-rata lama sekolah (RLS)
(1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali; (2) Mengembangkan pendidikan kejuruan dan ketrampilan baik formal maupun non formal di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
3
Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita. (2) Memperbaiki status gizi masyarakat. (3) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan. (4) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. (5) Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin. (6) Meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan. (7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. (8) Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
4
Penanggulangan Kemiskinan
Pengurangan tingkat kemiskinan perdesaan dan perkotaan
(1) Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta; (2) Melindungi buruh miskin perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan buruh miskin perkotaan di Provinsi DI Yogyakarta; (3) Menyediakan bantuan modal untuk usaha mikro di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur (4) Mengendalikan laju pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat dan Banten; (5) Mengembangkan pengelolaan program transmigrasi yang profesional dan mampu mendorong tenaga-tenaga terampil untuk bekerja di luar Jawa; (6) Mengembangkan kota-kota kecil dan menengah. (7) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan
III.3-10
RKP 2012
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan; (8) Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat. (9) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah
5
Ketahanan Pangan
RKP 2012
Mempertahankan wilayah Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional
(1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi dan jagung melalui penyuluhan dan introduksi teknologi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali; (2) Mengendalikan konversi lahan sawah dengan memperhatikan kebijakan UU 41/2009 dan RTRWP Jawa Barat danJawa Timur; (3) Mengembangkan peternakan domba dan kerbau di Provinsi Jawa Barat; (4) mengembangkan peternakan sapi perah dan sapi potong di Provinsi Jawa Timur dan Bali; (5) Mengembangkan peternakan kambing di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah; (6) Mengembangkan ternak kecil ayam kampung, ayam petelur, dan ayam pedaging di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah; (7) Mengembangkan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta; (8) Mengembangkan perikanan kolam (air tawar) di Provinsi Jawa Barat; (9) Mengembangkan perikanan tambak di Provinsi Jawa Timur; (10) Meningkatkan luas pengusahaan lahan petani dan menurunkan ketimpangan penguasaan lahan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali; (11) Mengembangkan sistem insentif dan disinsetif untuk mengurangi luasan lahan tidur dan lahan terlantar di Provinsi Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur; (12) Mendorong transformasi angkatan kerja pertanian ke nonpertanian melalui peningkatan kualitas angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali; III.3-11
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan (13) Rehabilitasi daerah resapan air di kawasankawasan budi daya pertanian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali; (14) Percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi khususnya provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. (15) Peningkatkan produksi dan produktivitas tebu untuk mendukung pencapaian swasembada gula nasional.
6
Infrastruktur
Pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi, untuk mendukung keterkaitan domestik antar wilayah, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Jawa-Bali.
(1) Integrasi sistem jaringan jalan dan jaringan transportasi lainnya; (2) Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi. (3) Meningkatkan sistem penyediaan air baku dan air minum di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. (4) Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta (5) Pembangunan waduk di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (6) Pembangunan pembangkit berbasis panas bumi dan air serta penggunaan teknologi bersih; (7) Pembangunan jaringan listrik terintegrasi Sumatera-Jawa-Bali untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan menjamin keandalan pasokan; dan (8) Pembangunan infrastruktur gas bumi (jaringan pipa dan penyimpanan) beserta jaringan distribusinya baik untuk bisnis industri, rumah tangga maupun tranportasi. (9) Memastikan beroperasinya fasilitas telekomunikasi Desa Berdering dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK); (10) Memperluas layanan TV digital yang sebelumnya sudah diperkenalkan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya; (11) Memfasilitasi pengembangan e-government; (12) Mendukung pengembangan industri manufaktur TIK.
7
Iklim Investasi dan Usaha
Peningkatan investasi yang menyediakan lapangan kerja di wilayah-wilayah yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja serta
(1) Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Provinsi DKI Jakarta dari aspek perizinan, stabilitas keamanan; (2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, air bersih, dan energi;
III.3-12
RKP 2012
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan
penyediaan lapangan kerja (3) Menurunkan gangguan lingkungan terutama menitikberatkan pada banjir dan longsor serta meningkatkan wilayah dengan tingkat kualitas dan kuantitas air di Provinsi Banten, pengangguran terbuka yang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. cukup tinggi; meningkatkan (4) Memperluas jaringan perdagangan nilai surplus perdagangan internasional di Provinsi DKI Jakarta, Jawa internasional serta Barat, Banten, dan Jawa Timur; memperkuat produktivitas (5) Mengoptimalkan fungsi pelabuhan hub ekonomi dan investasi; internasional di Tanjung Priok/Bojonegara, meningkatkan kompetensi Tanjung Perak/Tanjung Bumi – tenaga kerja terutama di Surabaya/Madura, dan Tanjung Emas – sektor industri pengolahan Semarang untuk menunjang aktivitas ekspor dan jasa. impor; (6) Mengoptimalkan PKN Semarang dan PKN Gerbangkertosusila sebagai simpul penting perdagangan internasional. (7) Meningkatkan infrastruktur tenaga kerja kompetensi di wilayah-wilayah pengembangan koridor ekonomi. (8) Meningkatkan layanan informasi pasar kerja di wilayah koridor ekonomi. 8
Energi
Menjaga pasokan energi untuk mencukupi kebutuhan wilayah JawaBali
(1) Pembangunan pembangkit berbasis panas bumi dan air serta penggunaan teknologi bersih; pembangunan jaringan listrik terintegrasi Sumatera-Jawa-Bali; (2) Pembangunan infrastruktur gas bumi (jaringan pipa dan penyimpanan); mengendalikan zona-zona pemanfaatan sumber daya alam mineral serta minyak dan gas bumi.
9
Lingkungan Hidup dan Bencana
Meminimalisir dampak kerugian akibat kejadian bencana alam; penanganan ancaman bencana banjir dan tanah longsor; pemeliharaan dan pemulihan sumber daya air dan lahan; serta pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung.
(1) Melakukan rehabilitasi dan konservasi hutan di kawasan hutan lindung dan konservasi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur; (2) Meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cirebon, Cimahi, Surakarta, dan Yogyakarta; (3) Melakukan rehabilitasi daerah resapan air dan kawasan DAS di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur; (4) Melakukan rehabilitasi di lahan-lahan yang rawan longsor di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. (5) Melakukan rehabilitasi kawasan sempadan sungai di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; (6) Melakukan rehabilitasi sungai di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI
RKP 2012
III.3-13
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan Yogyakarta, dan Jawa Timur; (7) Melakukan rehabilitasi lahan kritis di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bali; (8) Mengendalikan pemanfaatan air tanah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. (9) Meningkatkan kesiapan mitigasi bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; (10) Meningkatkan kesiapan mitigasi bencana longsor di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. (11) Mengendalikan perkembangan permukiman di kawasan-kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah Jawa Timur dan Bali; (12) Mengembangkan infrastruktur dan bangunan yang mampu menahan dampak bencana; (13) Mengembangkan kesiapan mitigasi bencana di kawasan-kawasan rawan bencana.
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
Pembangunan daerah tertinggal diarahkan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Sementara itu untuk wilayah terdepan/terluar, arah kebijakan pengembangan wilayah yaitu: menjaga eksistensi pulau-pulau kecil terluar di selatan Pulau Jawa sebagai titik dasar garis pangkal wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(1) Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal. (2) Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal. (3) Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal. (4) Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal. (5) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.
11
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah; peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.
(1) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah, (2) Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.
III.3-14
RKP 2012
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan
12
Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Meminimalisir ancaman terorisme
(1) Meningkatkan kemampuan aparat untuk mencegah aksi terorisme di Provinsi DKI Jakarta dan Bali; (2) Meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya munculnya gerakan radikal yang dapat memicu aksi terorisme.
13
Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
Pengurangan tingkat pengangguran di pusatpusat pertumbuhan ekonomi; serta peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada TKI.
(1) Pengembangan aktivitas ekonomi padat karya yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat dan Banten; (2) Peningkatan kemampuan wirausaha SDM angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta; (3) Pengendalian migrasi tenaga kerja tanpa keterampilan ke kota-kota besar dan metropolitan. (4) Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pelayanan dan perlindungan TKI. (5) Meningkatkan kualitas Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI di Jawa Barat (Bandung) dan Banten (Serang).
14
Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan industri pariwisata, alam dan budaya.
(1) Pelaksanaan reformasi agraria untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten; (2) Pemberian bantuan permodalan untuk pengembangan usaha tani dan UMKM di wilayah perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali; (3) Pengembangan kegiatan off farm untuk meningkatkan nilai tambah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali; (4) Pengembangan rantai industri unggulan agroprimer di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. (5) Pengembangan destinasi, pemasaran dan sumber daya pariwisata
Sumber: Hasil Analisis, tahun 2011
RKP 2012
III.3-15
III.3-16
RKP 2012
RKP 2012
III.3-17
III.3-18
RKP 2012
