BAB II PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2012
BAB II PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2012
2.1.
Kondisi Wilayah Sumatera Saat Ini Dalam bidang ekonomi, kinerja pembangunan wilayah Sumatera tahun 2010 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2009, dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Provinsi Jambi. Adapun sektor utama yang menyumbang perekonomian wilayah Sumatera adalah sektor pertanian sebesar 21,94 persen, industri pengolahan sebesar 18,16 persen, serta pertambangan dan penggalian sebesar 16,49 persen. Provinsi Riau dan Kepulauan Riau merupakan daerah yang paling banyak menarik investasi, baik PMA maupun PMDN. Sementara itu, dalam kurun lima tahun terakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita wilayah Sumatera terus meningkat. Namun, jika dibandingkan antarprovinsi, terlihat adanya ketimpangan yang cukup tinggi, yaitu antara pendapatan per kapita Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan daerah-daerah lainnya di wilayah Sumatera. Dalam bidang sosial, hampir seluruh provinsi di wilayah Sumatera mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan kemiskinan pada tahun 2010. Secara umum, TPT (Agustus,2010) provinsi di wilayah Sumatera berada di bawah TPT nasional (7,14 persen), kecuali Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau. Bahkan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat , dan Sumatera Selatan memiliki TPT yang melampaui target RPJMN 2010 – 2014. Sementara itu, tingkat kemiskinan provinsi di wilayah Sumatera juga berada di bawah tingkat kemiskinan nasional (13,33 persen (Maret ,2010)), kecuali Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Dalam hal pembangunan kualitas manusia, pada tahun 2009, IPM menunjukkan adanya peningkatan di semua provinsi di wilayah Sumatera. Secara nasional, posisi sebagian besar provinsi di Wilayah Sumatera berada di peringkat menengah. Terkait dengan perkembangan pembangunan berbasis gender, IPG setiap provinsi di wilayah Sumatera meningkat pada tahun 2009. Peringkat tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Selain itu, IDG pada tahun 2009 di wilayah Sumatera untuk tiap-tiap provinsi juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008. Lampung berada di peringkat tertinggi, sedangkan Kepulauan Riau berada di peringkat terendah. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan upah nonpertanian perempuan. Di bidang kesehatan, indikator utama Umur Harapan Hidup (UHH) semua provinsi di wilayah Sumatera menunjukkan adanya perbaikan dengan peningkatan yang hampir merata. Umur harapan hidup tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan umur harapan hidup terendah terdapat di Aceh. Sementara itu indikator utama di bidang pendidikan yakni angka rata-rata lama sekolah, kemajuan cukup berarti terlihat di Provinsi Aceh, Bengkulu, dan Lampung. RKP 2012
III.2-1
Terkait dengan kondisi infrastruktur, aksesibilitas antardaerah di wilayah Sumatera dapat dilalui melalui jalan darat yang terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota dengan kondisi sudah beraspal dan sebagian belum beraspal. Secara ratarata, hampir 90 persen desa-desa di wilayah Sumatera dapat diakses melalui jalan darat, 2.3 persen bisa diakses melalui transportasi air, dan 8.3 persen lainnya bisa dilalui melalui transportasi air dan darat. Sementara itu, konsumsi listrik per rumah tangga di Sumatera saat ini masih kecil apabila dibandingkan dengan Jawa. Rasio elektrifikasi untuk NAD 90,85 persen, Sumut 79,50 persen, Riau 58,66 persen, Sumbar 71,13 persen, Jambi 75,71 persen, Kepri 44,45 persen, Bengkulu 61,11 persen, Sumsel 56,39 persen, Babel 68,73 persen dan Lampung 61,25 persen. Luas daerah irigasi di Pulau Sumatera mencapai 1,99 juta hektar atau sekitar 27 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia, dari total 1,99 juta hektar daerah irigasi di Pulau Sumatera hanya 117,75 ribu hektar (6 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk, sedangkan sisanya masih mengandalkan dari aliran sungai. Sedangkan luas daerah rawa mencapai 802 ribu hektar yang terdiri dari rawa lebak 110,17 ribu hektar dan rawa pasang surut 691,9 ribu hektar. Luas daerah irigasi di Pulau Sumatera mencapai 1,99 juta hektar atau sekitar 27% dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia, dari total 1,99 juta hektar daerah irigasi di Pulau Sumatera hanya 117,75 ribu hektar (6 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk yaitu waduk Keuliling di Aceh, Waduk Way Jepara, Way Rarem dan Batu Tegi di Lampung, sedangkan sisanya masih mengandalkan dari aliran sungai. Luas daerah rawa di Sumatera mencapai 802 ribu hektar yang terdiri dari rawa lebak 110,17 ribu hektar dan rawa pasang surut 691,9 ribu hektar. Dari sisi potensi sumber daya alam, wilayah Sumatera pada tahun 2010 menjadi penyumbang 78,43 persen produksi kelapa sawit nasional. Sedangkan dalam produksi perikanan nasional, wilayah Sumatera merupakan wilayah yang cenderung memproduksi hasil perikanan tangkap yang lebih besar dibandingkan dengan hasil perikanan budidaya. Dari sisi ketersediaan energi, wilayah Sumatera memiliki kekayaan cadangan minyak bumi, gas dan batubara. Untuk Coal Bead Methane (CBM), CBM yang dimiliki oleh Sumatera merupakan 40 persen dari seluruh cadangan CBM nasional. Sedangkan untuk batubara, wilayah Sumatera memegang 50 persen dari total cadangan batubara nasional. Dari sisi luas kawasan hutan, wilayah hutan Sumatera mempunyai luas nomor ketiga setelah Papua dan Kalimantan dengan luas sebesar 27,87 juta hektar. Disamping itu wilayah Sumatera juga mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, tiga Taman Nasional yang berada di wilayah Sumatera termasuk dalam World Heritage yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Namun demikian, laju deforestasi Sumatera pada periode tahun 2000-2005 tergolong tertinggi dibandingkan dengan regional lainnya, yaitu sebesar 269,1 ribu hektar/tahun. Jika memperhatikan posisi geografis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng bumi serta lintasan gunung api aktif (ring of fire), wilayah Sumatera memiliki potensi ancaman bencana alam yang setiap saat dapat mengancam dan mempengaruhi III.2-2
RKP 2012
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami karena terletak di antara dua lempengan Samudra India dengan lempengan Eurasia. Bencana banjir juga masih mengancam wilayah Sumatera, selama tahun 2010 hampir seluruh provinsi di wilayah Sumatera pernah mengalami banjir, potensi kerugian yang besar dan korban jiwa akibat banjir masih menjadi ancaman di wilayah Sumatera seperti yang terjadi di Kota Medan dan Kabupaten Pidie. Sementara itu, wilayah perbatasan di wilayah Sumatera tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, sedangkan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Sumatera adalah India, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terdepan, termasuk pulau-pulau kecil, Beberapa di antaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.
RKP 2012
III.2-3
TABEL 2.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA Perkembangan Pembangunan
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep.Bangka Belitung
Kep. Riau
Pertumbuhan Ekonomi 2010 (ADHK 2000)*
2,64
6,35
5,93
4,17
7,31
5,43
5,14
5,75
5,85
7,21
60,34 (Peringkat 11)
50,26 (Peringkat 30)
56,54 (Peringkat 20)
57,50 (Peringkat 18)
59,68 (Peringkat 14)
56,78 (Peringkat `19)
50,18 (Peringkat 31)
54,65 (Peringkat 22)
59,17 (Peringkat 16)
61,37 (Peringkat 8)
PDRB Perkapita dengan Migas Tahun 2009 (Rp.Ribu)
17.124
16.403
14.825
53.264
14.725
18.721
8.833
10.078
19.175
40.746
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010 (Agustus)
8,37
7,43
6,95
8,72
5,39
6,65
4,59
5,57
5,63
6,90
Persentase Kemiskinan Tahun 2010 (Maret)
20,98
11,31
9,50
8,65
8,34
15,47
18,30
18,94
6,51
8,05
71,31 (Peringkat 17)
73,8 (Peringkat 8)
73,44 (Peringkat 9)
75,6 (Peringkat 3)
72,45 (Peringkat 13)
72,61 (Peringkat 10)
72,55 (Peringkat 12)
70,93 (Peringkat 21)
72,55 (Peringkat 11)
74,54 (Peringkat 6)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2009
64,36
68,91
67,74
65,56
62,64
64,97
67,34
62,34
60,05
62,80
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2009
51,41
57,88
60,32
52,67
60,28
62,81
62,40
62,98
44,86
44,70
Umur Harapan Hidup Tahun 2010
69,3
72,1
71,1
72,2
70,8
71,4
70,5
71,6
71,0
72,6
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009
8,6
8,6
8,5
8,6
7,7
7,7
8,2
7,7
7,4
8,1
Peringkat Indeks Iklim Investasi Tahun 2008
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009
Sumber : Badan Pusat Statistik Keterangan : *) = Data Pertumbuhan c-to-c Triwulan IV 2010 RKP 2012
III.2-4
2.2.
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sumatera
Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Sumatera, tujuan pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2012 adalah untuk: 1. meningkatkan standar hidup masyarakat Sumatera; 2. meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan di wilayah Sumatera; 3. mengembangkan jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera; 4. mengembangkan Sumatera bagian Selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi; 5. mengembangkan Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis; 6. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, dan pesisir pantai, 7. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah di pulau Sumatera. 8. meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau Sumatera, serta meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional. 9. mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Sumatera, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Sumatera tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita; 2. meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Sumatera; 3. berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera; 4. berkembangnya Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan daan lumbung energi; 5. berkembangnya Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis; 6. terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, dan pesisir pantai; 7. terkendalinya kawasan perkotaan di kawasan rawan bencana alam di Pantai Barat dan Pantai Timur; 8. percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, antara lain di Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci Aceh, DI Sei Belutu dan DI Batang Gadis di Sumut, DI Batang Anai di Sumbar, DI Kelarik Natuna, DI Air Lakitan dan DI Komering di Sumsel, Jaringan irigasi Way Pengubuan dan DI Raman Utara di Lampung, serta rehabilitasi Daerah Rawa Pasut Sugihan OKI Sumsel. Selain itu didukung pula dengan pembangunan Waduk Rajui di Aceh. 9. penyediaan Air Baku bagi PDAM yang mengalami krisis air baku dan dalam rangka mencapai target MDGs, antara lain pembangunan embung Lambadeuk di Aceh, pipa transmisi air baku Kota Pekanbaru, air baku Kolong Bacang Pangkal Pinang, RKP 2012
III.2-5
10. 11.
tampungan air baku Sei Gesek Bintan Kepri, Sei Batang Tebo Jambi, dan Kota Bandar Lampung. menurunnya resiko banjir dan abrasi pantai di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman padat penduduk dan jalur transportasi utama, dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan tanggul banjir sektor III. meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. TABEL 2.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2012 Pertumbuhan Ekonomi 1) (%)
Kemiskinan 2) (%)
Pengangguran 3) (%)
Aceh
5,00 – 5,55
18,89
7,25 – 6,55
Sumatera Utara
6,65 – 7,35
10,02
7,92 – 6,65
Sumatera Barat
5,20 – 5,65
8,84
6,50 – 5,50
Riau
5,55 – 6,10
7,60
6,30 – 5,70
Jambi
5,85 – 6,45
6,50
4,10 – 3,65
Sumatera Selatan
5,85 – 6,45
13,83
5,95 – 5,15
Bengkulu
5,35 – 6,20
15,47
2,40 – 2,10
Lampung
5,85 – 6,50
16,70
5,60 – 5,05
Bangka Belitung
5,50 – 6,10
5,40
3,40 – 3,05
Kepulauan Riau
7,25 – 7,80
7,41
3,05 – 2,40
Provinsi
Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Ket: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan:persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja
III.2-6
RKP 2012
TABEL 2.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, UMUR HARAPAN HIDUP DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2012 Provinsi
Angka Kematian Bayi 1)
Rata-Rata Lama Sekolah 2)
Umur Harapan Hidup 3)
Aceh
31
9,10
69,61
Sumatera Utara
22
9,02
72,46
Sumatera Barat
25
9,00
71,70
Riau
21
9,10
72,57
Jambi
26
7,96
71,26
Sumatera Selatan
24
7,96
71,79
Bengkulu
27
8,80
71,06
Lampung
23
8,14
72,21
Bangka Belitung
25
8,70
71,35
Kepulauan Riau
20
10,20
72,73
Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Ket.: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
2.3.
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera Secara geografis peran dan posisi wilayah Sumatera semakin penting bagi kepentingan nasional seiring dengan terintegrasinya perekonomian nasional dalam perekonomian regional Asia Tenggara. Dalam konteks kerjasama ASEAN Economic Community yang akan dimulai pada tahun 2015 mendatang, jaringan transportasi utama (Jalur Lintas Timur) sangat mungkin terintegrasi dengan rencana jaringan ASEAN Highway. Oleh karena itu, pengembangan konektivitas domestik intrawilayah maupun dengan wilayah lain di tingkat nasional perlu dipercepat untuk memastikan kesiapan perekonomian domestik bersaing di tingkat kawasan. Daya saing nasional yang kuat dibangun dengan sistem logistik dan sistem transportasi wilayah yang terintegrasi dengan efisien. Disisi lain, pelaksanaan transformasi ekonomi yang tengah digulirkan konsepnya pada saat ini, menuntut peranan wilayah Sumatera yang lebih besar dibandingkan dengan tahun–tahun sebelumnya. Transformasi ekonomi yang dikembangkan melalui konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia serta dituangkan kedalam koridor ekonomi Indonesia ini, meliputi Koridor Sumatera yang pengembangannya terutama dengan melihat potensi wilayah Sumatera itu sendiri. Dengan demikian, dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ke depan, khususnya di koridor Sumatera, pengembangan wilayahnya diarahkan sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energy nasional. Dengan memperhatikan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang RKP 2012
III.2-7
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera dalam kaitannya dengan titik berat RKP tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangaan wilayah SumateraTahun 2012 terutama diarahkan untuk: (1) (2) (3)
(4)
(5)
(6) (7) (8)
Memantapkan interaksi antarkawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang andal; Mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Sumatera; Mengembangkan akses bagi daerah terisolasi dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan serta pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara; Mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 40 persen dari luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi risiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan aset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman ataupun kawasan budi daya; Mengembangkan komoditas unggulan wilayah yang memiliki daya saing tinggi melalui kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasaran dalam mendorong kemandirian akses ke pasar global dengan mengurangi ketergantungan pada negara-negara tetangga; Menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten dan kota; Mempertahankan dan melestarikan budaya lokal dari pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia; Memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan, kawasan budidaya lain, berikut kota-kota pusat kegiatan di dalamnya dengan kawasan dan pusat pertumbuhan antarpulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan subregional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lain.
Dalam rancangan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera, pusat-pusat pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah: 1. 2. 3. 4.
5.
III.2-8
Lhokseumawe, diarahkan untuk mengembangkan kawasan-kawasan industri Lhokseumawe yang berlokasi disekitar Pelabuhan Lhokseumawe atau di luar kota; Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industri pengolahan untuk mendorong perkembangan komoditas-komoditas unggulan seperti perikanan, kehutanan dan pariwisata; Padang, diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industri pengolahan untuk mendorong perkembangan komoditas-komoditas unggulan seperti perikanan, dan pariwisata; Pekanbaru, diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang mampu mendukung perkembangan industri pupuk, industri hilir kelapa sawit, industri pengolahan karet, industri pengolahan kakao, industri perikanan, perikanan tambak; Dumai, diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang mampu mendukung perkembangan industri pupuk, industri hilir kelapa sawit, industri
RKP 2012
6. 7.
8. 9.
pengolahan karet, industri pengolahan kakao, industri perikanan, perikanan tambak; Batam, diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industri pengolahan untuk mendorong perkembangan komoditas-komoditas unggulan seperti perikanan, dan pariwisata; Jambi, diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang mampu mendukung perkembangan industri pupuk, industri hilir kelapa sawit, industri pengolahan karet, industri pengolahan kakao, industri perikanan, perikanan tambak; Palembang, diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industri pengolahan untuk mendorong perkembangan komoditas-komoditas unggulan seperti perikanan, dan pariwisata; Bandar Lampung, diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industri pengolahan untuk mendorong perkembangan komoditas-komoditas unggulan seperti perikanan, dan pariwisata.
Dengan demikian, untuk mendukung pelaksanaan transformasi ekonomi tersebut, serta dalam konteks pengembangan industri unggulan nasional yang berbasis sumber daya lokal, pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk menjadi sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan serta lumbung energi nasional. Peran PKN (Pusat Kegiatan Nasional) Medan, Pekanbaru, dan Palembang menjadi semakin penting sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi wilayah Sumatera. Sementara itu PKN Batam sebagai pusat industri pengolahan untuk tujuan ekspor tetap dipertahankan. Sementara itu untuk mendukung 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2010-2014, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dijabarkan sebagai berikut. TABEL 2.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2012 No
Prioritas
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
RKP 2012
Arah Kebijakan
Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
Strategi Pengembangan (1) Melakukan penataan birokrasi pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel, sejalan dengan perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah. (2) Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif. (3) Meningkatkan kualitas legislasi melalui evaluasi dan penyempurnaan peraturan daerah yang bermasalah. (4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik. (5) Meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan korupsi. (6) Mengembangkan sistem III.2-9
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan informasi dan administrasi kependudukan.
2
Pendidikan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum dan relevansi pendidikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara umum dan relevansi pendidikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah.
3
Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
(1) Meningkatkan kualitas
(2) (3)
(4) (5) (6)
(7)
(8)
4
Penanggulangan Kemiskinan
III.2-10
Pengurangan tingkat kemiskinan secara umum dengan penekanan pada provinsi dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari angka nasional, pada penanganan kemiskinan perkotaan di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung serta pada penanganan kemiskinan perdesaan di Aceh, Bengkulu, dan Lampung.
pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita. Memperbaiki status gizi masyarakat. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin. Meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
(1) Pengembangan ekonomi lokal
dan peningkatan keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan. (2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orangorang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan; (3) Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program proRKP 2012
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan rakyat.
(4) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah
5
Ketahanan Pangan
Mempertahankan peran wilayah Sumatera sebagai lumbung pangan dan peningkatan efektifitas jaringan distribusi intra dan antarwilayah.
6
Infrastruktur
Peningkatan keterkaitan domestik (1) Peningkatan kapasitas intra dan antarwilayah, pembangkit dan integrasi sistem meningkatkan peran swasta dalam jaringan listrik wilayah; pembangunan infrastruktur, serta (2) Penguatan integrasi sistem meningkatkan kerjasama transportasi darat, laut, dan antardaerah dalam pengembangan udara. infrastruktur regional, serta untuk (3) Memastikan beroperasinya mendukung percepatan dan fasilitas telekomunikasi Desa perluasan pengembangan Koridor Berdering dan Pusat Layanan Ekonomi Sumatera Internet Kecamatan (PLIK); (4) Memperkuat jaringanan serat optik di kota selain kota utama yang menghubungkan 22 ibukota kab/kota; (5) Memperkenalkan layanan TV digital di terutama di Sumatera bagian utara; (6) Memfasilitasi pengembangan egovernment; (7) Peningkatan sistem penyediaan air baku di provinsi NAD, Sumut, Kepri, Riau, Sumbar, Bengkulu,
RKP 2012
(1) Upaya pengembangan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan ditempuh dengan strategi peningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet. (2) Upaya pengembangan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut. (3) Percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa di provisi NAD, Sumut, sumbar, Sumsel, Lampung dan Babel, serta pembangunan Waduk Rajui Di Aceh.
III.2-11
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan Babel dan Lampung; (8) Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir di provinsi Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Sumsel, Bengkulu dan Lampung.
7
Iklim Investasi dan Usaha
Peningkatan kemudahan berusaha, penyempurnaan regulasi yang menghambat dunia usaha, dan peningkatan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan pusat-daerah. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan informasi pasar kerja.
8
Energi
Peningkatan kapasitas produksi (1) Optimalisasi produksi minyak kilang-kilang minyak dan sumur bumi dan gas, batubara; gas, optimalisasi produksi (2) Pengembangan energi alternatif. batubara, dan peningkatan (3) Pembangunan pembangkit efisiensi distribusinya serta listrik berbasis batubara mulut peningkatan kapasitas pembangkit tambang dan gas bumi beserta listrik khususnya untuk perluasan jaringan listrik mendukung pusat-pusat industri terintegrasi yang kelak akan pula pengolahan. diinterkoneksikan dengan pulau Jawa, (4) Pembangunan infrastruktur gas bumi (jaringan pipa dan penyimpanan)
9
Lingkungan Hidup dan Bencana
Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana
(1) Pelestarian kawasan lindung; (2) Peningkatan kesiap-siagaan terhadap kerawanan bencana alam; (3) Peningkatan pelestarian keanekaragaman-hayati.
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
Peningkatan keterkaitan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah,menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan nasional, mengurangi pencurian sumber daya alam (illegal fishing) oleh pelaut asing, meningkatkan keamanan jalur pelayaran Selat Malaka. Wilayah perbatasan yang
Meningkatkan keterkaitan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah,menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan nasional, mengurangi pencurian sumber daya alam (illegal fishing) oleh pelaut asing, meningkatkan keamanan jalur pelayaran Selat Malaka.
III.2-12
(1) Meningkatkan kualitas legislasi, (2) Meningkatkan penegakan hukum dan HAM, (3) Pemberantasan korupsi, serta; (4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik. (5) Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi, terutama di bidang pengolahan hasil bumi. (6) Pengembangan informasi pasar kerja di wilayah koridor ekonomi.
RKP 2012
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan
diprioritaskan di tahun 2012, yaitu: Sukakarya di Kota Sabang Provinsi Aceh; Pasirlimau Kapuas di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; dan Bungaran Timur di Kabupaten Natuna Provinsi Kepri. 11
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
Peningkatan ketahanan budaya dan kearifan lokal dalam menghadapi arus globalisasi, meningkatkan difusi teknologi tepat guna khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong berkembangnya industri kreatif.
(1) Meningkatkan ketahanan budaya dan kearifan lokal dalam menghadapi arus globalisasi, (2) Meningkatkan difusi teknologi tepat guna khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong berkembangnya industri kreatif. (3) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah, (4) Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.
12
Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Meminimalisir ancaman terorisme.
Meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya munculnya gerakan radikal yang dapat memicu aksi terorisme.
13
Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
Pengurangan tingkat pengagguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI.
Pengembangan aktivitas ekonomi yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pelayanan dan perlindungan TKI.
14
Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan industri pariwisata, alam dan budaya.
(1) Pengembangan industri rumah tangga. (2) Pengembangan destinasi, pemasaran dan sumber daya pariwisata
Sumber: Hasil Analisis, tahun 2011
RKP 2012
III.2-13
III.2-14
RKP 2012
RKP 2012
III.2-15
