BAB VII PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2012
BAB VII PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2012 7.1
Kondisi Wilayah Maluku Saat Ini
Perkembangan perekonomian Wilayah Malukutumbuh dengan laju moderat.Dengan potensi sumber daya alamnya yang relatif belum berkembang, masih terbuka peluang bagi wilayah ini memacu pertumbuhan ekonomi lebih pesat.Tantangan dalam percepatan pertumbuhan wilayah ini adalah pengelolaan sistem distribusi dan rantai pasokan wilayah khususnya bahan pangan dan energi mengingat karakter wilayah Maluku berupa kepulauan rawan mengalami inflasi pada saat kondisi cuaca buruk (gelombang tinggi).Peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah sangat besar, baik dalam pembentukan output wilayah maupun penyerapan tenaga kerja. Pangsa sektor pertanian dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar 33 persen (BPS,2009), sementara dalam penyerapan tenaga kerja sekitar 60 persen (BPS, 2010). Sektor berikutnya dengan peran berarti adalah perdagangan dan jasa-jasa, masing-masing sebesar 26 persen dan 14 persen. Sementara itu industri pengolahan belum berkembang, tampak dari sumbangannya dalam PDRB yang hanya 8 persen. Keunggulan Provinsi Maluku di sektor pertanian khususnya berasal dari subsektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya laut, yang sumbangannya 16 persen dalam PDRB. Penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya serta memicu pengembangan industri pengolahan ikan. Sedangkankeunggulan Provinsi Maluku Utara terletak pada subsektor tanaman bahan makanan dan perkebunan, dimana pangsa kedua sektor tersebut dalam PDRB mencapai 28 persen.Sementaraitu, investasi swasta baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Maluku masih sangat kecil. Kendala yang dihadapi terutama minimnya infrastruktur wilayah serta iklim investasi.Belum berkembangnya industri bernilai tambah tinggi dan rendahnya investasi tergambar pada rendahnya pendapatan regional per kapita. Di bidang sosial, tingkat pengangguran terbuka di wilayah Maluku terus menunjukkan penurunan. Rendahnya pengangguran di satu sisi dan rendahnya tingkat pendapatan regional per kapita di sisi lain menunjukkan rendahnya kualitas pekerjaan dan produktivitas pekerja. Tingkat kemiskinan di wilayah Maluku terus menurun dalam empat tahun terakhir. Namun demikian, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku masih sangat tinggi dibanding tingkat kemiskinan nasional. Isu kemiskinan berkaitan dengan (1) pemberdayaan masyarakat nelayan khususnya penyediaan alternatif usaha ketika cuaca buruk; (2) meningkatnya harga barang kebutuhan pokok akibat gangguan distribusi; dan (3) gejolak harga pangan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Maluku dalam kurun waktu empat tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan.
RKP 2012
III.7-1
Namun demikian pencapaian kedua provinsi di wilayah ini masih di bawah rata-rata nasional. Demikian juga dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Gender-related Development Index/GDI) Indonesia, yang dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin. IPG di wilayah Maluku mengalami peningkatan pada tahun 2009. IPG di Provinsi Maluku; yaitu sebesar 67,08, berada di atas rata-rata nasional sebesar 66,77. Sementara, di Maluku Utara nilai tersebut masih di bawah rata-rata nasional sebesar 63,37. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan umur harapan hidup perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Maluku. Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator Gender Empowerment Measurement (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Di wilayah Maluku, IDG tahun 2009 masing-masing provinsi juga mengalami meskipun nilainya masih lebih rendah dengan rata-rata nasional sebesar 63,52. Nilai IDG untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara masing-masing sebesar 56,82 dan 53,37. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, TPAK, dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama terhadap berbagai tindak kekerasan, juga perlu ditingkatkan, mengingat bahwa hal tersebut merupakan salah satu prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat. Sementara itu, perbaikan di bidang kesehatan tampak pada pada indikator utama umur harapan hidup yang terus meningkat. Meskipun demikian angka harapan hidup di wilayah ini masih di bawah angka nasional. Tantangan utama di bidang kesehatan adalah jangkauan pelayanan khususnya di pulaupulau kecil. Di bidang pendidikan, perbaikan tergambar dari perkembangan indikator utama Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang mengalami peningkatan. Capaian kedua provinsi pada indikator ini lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun demikian, perlu upaya keras untuk mempertahankan dan meningkatkan akses pendidikan. Dari sisi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), wilayah Maluku memiliki potensi yang sangat tinggi pada komoditas perikanan laut. Namun demikian secara nasional sumbangannya cenderung menurun dari sekitar 2 persen selama 2003-2004 menjadi sekitar 1,5 persen selama periode 2005-2008 (BPS, 2008). Kendala-kendala dalam peningkatan produksi perikanan di wilayah ini adalah kecilnya skala rata-rata usaha perikanan tangkap, kontinyuitas ketersediaan bahan bakar, dan terbatasnya fasilitas pendingin. Pada sisi lain, wilayah perairan Maluku sangat rawan terhadap pencurian ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing dengan kapasitas kapal yang lebih besar. Penetapan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional pada tahun 2010 diharapkan dapat merevitalisasi usaha perikanan, baik tangkap maupun budidaya, melalui pendekatan lintas sektor yang lebih terpadu. III.7-2
RKP 2012
Wilayah Maluku masih memiliki permasalahan terkait dengan rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan dan jembatan, serta sarana transportasi. Selain itu, kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda menjadi permasalahan utama, khususnya ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan udara yang belum memadai. Minimnya infrastruktur yang dibangun juga mengakibatkan keterisolasian wilayah antarpulau dan dalam pulau. Di wilayah Maluku, jaringan jalan di pulau-pulau terpencil belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi lintas pulau dan melayani mobilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah serta mengurangi kemiskinan. Adapun jalan desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun masih belum memadai. Selain itu, armada angkutan jalan raya sangat terbatas karena armada yang tersedia tidak sebanding dengan luas daratan pada setiap kabupaten. Jangkauan kapal PELNI, kapal ferry, perintis, dan kapal pelayaran rakyat (Pelra) masih sangat terbatas dan tidak memadai untuk kondisi geografis wilayah Maluku yang terdiri atas pulau-pulau kecil, sedang, dan besar. Ketersediaan energi listrik sangat penting dalam mendukung industrialisasi maupun perbaikan kualitas hidup secara umum. Dalam hal ini rasio elektrifikasi di wilayah Maluku terus mengalami peningkatan dari 55 persen di Maluku dan 48 persen di Maluku Utara pada tahun 2004 menjadi masing-masing 59 dan 51 persen pada tahun 2008. Namun demikian angka ini masih jauh di bawah angka nasional yang telah mencapai 67 persen (Statistik Ketenagalistrikan dan Energi). Luas irigasi di Maluku sampai dengan tahun 2007 mencapai 152,49 ribu hektar atau sekitar 2% dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia yang tersebar di Maluku sekitar 62% dan Maluku Utara sekitar 38%. Daerah irigasi tersebut terdiri atas kewenangan Pemerintah Pusat seluas 41,54 ribu hektar, kewenangan pemerintah provinsi 82,31 ribu hektar, dan kewenangan kabupaten 28,64 ribu hektar. Dari total 152,49 ribu hektar daerah irigasi di kepulauan Maluku, ketersediaan airnya masih mengandalkan aliran sungai, baik melalui bendung maupun free intake. Wilayah Maluku juga tidak lepas dari ancaman bencana banjir, selama tahun 2010 tercatat banjir melanda di Kota Ternate dan juga Kabupaten Buru Selatan yang menyebabkan warga mengungsi dan menimbulkan korban jiwa. Wilayah perairan Kepulauan Maluku di bagian selatan berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia. sedangkan di bagian utara Kepulauan Maluku berbatasan dengan Filipina. Kesepakatan garis batas maritim antara Pemerintah RI dengan Filipina serta dengan Timor Leste menjadi hal yang perlu segera dilakukan. Selain itu, terdapat mobilitas penduduk tradisional dari Timor Leste ke Pulau Wetar, Pulau Kisar (Kabupaten Maluku Barat Daya) dan Pulau Larat (Kabupaten Maluku Tenggara Barat).
RKP 2012
III.7-3
TABEL 7.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU Perkembangan Pembangunan
Maluku
Maluku Utara
6,47
7,96
54,44 (Peringkat 23)
53,05 (Peringkat 25)
PDRB Perkapita dengan Migas Tahun 2009 (Rp.Ribu)
5,277
4,808
Persentase Pengangguran Tahun 2010 (Agustus)
9,97
6,03
Persentase Kemiskinan Tahun 2010 (Maret)
27,74
9,42
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009
70,96 (Peringkat 19)
68,63 (Peringkat 29)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2009
67,08
63,37
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2009
56,82
53,37
Umur Harapan Hidup Tahun 2010
69,6
69,2
8,6
8,2
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 (ADHK 2000) Peringkat Indeks Iklim Investasi Tahun 2008
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 Sumber : Badan Pusat Statistik
7.2
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Maluku
Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Maluku, tujuan pembangunan wilayah Maluku dalam tahun 2012 adalah untuk: 1. meningkatkan standar hidup masyarakat Maluku dan Maluku Utara; 2. meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya laut dan perkebunan di wilayah Maluku; 3. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara; 4. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan, wilayah darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 5. meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di wilayah Maluku, serta meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional; 6. mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Mengacupada tujuan pengembangan wilayah Maluku, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Maluku pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Maluku, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan perkapita. III.7-4
RKP 2012
2. 3. 4. 5.
6.
meningkatnya produksi dan produktivitas sektor perikanan dan perkebunan di wilayah Maluku. berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan, wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil. Meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional melalui peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi, antara lain di jaringan irigasi D.I. Patlean dan Toliwang di Maluku Utara, serta jaringan irigasi Way Geren, dan D.I. Samal Kiri di Maluku. meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. TABEL 7.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2012 Pertumbuhan Ekonomi 1) (%)
Kemiskinan 2) (%)
Pengagguran 3) (%)
Maluku
5,15 – 5,70
25,15
7,15 – 6,45
Maluku Utara
5,75 – 6,55
8,33
4,20 – 3,85
Provinsi
Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.
TABEL 7.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2012 Angka Kematian Bayi 1)
Rata-Rata Lama Sekolah 2)
Umur Harapan Hidup
Maluku
30
9,20
70,18
Maluku Utara
32
9,20
69,91
Provinsi
3)
Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun Keterangan: per 1000kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
RKP 2012
III.7-5
7.3
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Maluku
Pengembangan wilayah Maluku sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga, diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Maluku di tahun 2012 tentu membutuhkan upaya-upaya sinergi pusat dan daerah serta antardaerah maupun upaya-upaya reformasi birokrasi untuk mendukung pembangunannya. Di sisi lain, pelaksanaan transformasi ekonomi yang tengah digulirkan konsepnya pada saat ini, menuntut peranan wilayah Maluku yang lebih besar dibandingkan dengan tahun–tahun sebelumnya. Transformasi ekonomi yang dikembangkan melalui konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia serta dituangkan kedalam koridor ekonomi Indonesia ini, meliputi Koridor Sulawesi yang berhubungan dengan Maluku Utara dan Koridor Papua yang terhubung dengan wilayah Maluku. Adapun pengembangan Koridor Sulawesi yang terhubung dengan wilayah Maluku Utara diarahkan sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional. Sementara itu, koridor Papua yang terhubung dengan Maluku diarahkan sebagai Pusat Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera. Disamping itu, pembangunan Wilayah Maluku juga tetap diarahkan untuk penguatan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan; peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi; peningkatan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan agama dan golongan; percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat; peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah; pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam. Dengan memperhatikan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),Perpres 5/2010 tentangRPJMN 2010-2014 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dalam kaitannya dengan titik berat RKP tahun 2012 yaitu perluasan danpercepatanpertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangaan wilayah Maluku Tahun 2012 terutama diarahkan untuk: (1)
(2)
III.7-6
mengembangkan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu yang merupakan sektor basis dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, khususnya tansportasi, energi, dan sumber daya air; mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Maluku melalui kegiatan pemanfaatan dan
RKP 2012
(3) (4)
(5)
(6)
pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah; memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat pertumbuhan di darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil; memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip kelestarian; serta meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan udara yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha.
Dalam rancangan Rencana Tata Ruang (RTR) KepulauanMaluku, pusat-pusat pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN)diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah: 1.
2.
Ambon diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura, tanaman tahunan, hasil hutan, perikanan tangkap, wisata ecotourism serta wisata bahari. Ternate diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor pertanian tanaman pangan, tanaman tahunan, pertambangan dan industri pengolahan.
Dengan mempertimbangkan titik berat pembangunan pada tahun 2012 yaitu perluasan danpercepatanpertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka arah pengembangan wilayah Maluku tahun 2012 salah satunya adalah pengembangan wilayah Maluku diarahkan pada potensi wilayah Maluku dari ketersediaan dan potensi sumberdaya alam khususnya potensi pertanian (perkebunan), perikanan serta pariwisata.Sektor ini sangat potensial mengingat wilayah Maluku merupakan kepulauan dengan perairan yang sangat luas dengan strategi mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan dengan Ambon dan Sofifi sebagai pusat industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang melayani sentra-sentra produksi di sekitarnya, serta mengembangkan produk/industri unggulan wilayah dan kerja sama antardaerah. Sementara itu untuk mendukung 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2010-2014, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dijabarkan sebagai berikut.
RKP 2012
III.7-7
TABEL 7.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2012 No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik dan reformasi birokrasi; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
2
Pendidikan
meningkatkan akses pendidikan dan (1) Meningkatkan infrastruktur pendidikan; keterampilan kerja untuk (2) Meningkatkan kualitas dan pengembangan angkatan kerja yang kuantitas tenaga pendidik; berkualitas dan berdaya saing tinggi (3) Mengembangkan pelatihan ketrampilan kerja berbasis kompetensi.
3
Kesehatan
peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
III.7-8
(1) Melakukan penataan birokrasi pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel, sejalan dengan perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah. (2) Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif. (3) Meningkatkan kualitas legislasi melalui evaluasi dan penyempurnaan peraturan daerah yang bermasalah. (4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik. (5) Meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan korupsi. (6) Mengembangkan sistem informasi dan administrasi kependudukan.
(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita. (2) Memperbaiki status gizi masyarakat. (3) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan. (4) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. (5) Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin. RKP 2012
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan (6) Meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan. (7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. (8) Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
4
Penanggulangan Kemiskinan
memperluas dan meningkatkan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan, mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan rumah tangga miskin
(1) Meningkatkan efektivitas dan sinergi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dan meningkatkan kegiatan ekonomi lokal. (2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orangorang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan; (3) Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan keberpihakan penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat. (4) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah
5
Ketahanan Pangan
meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan
(1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan; (2) Memperkuat interaksi perdagangan antarwilayah; (3) diversifikasi pangan (4) Percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Maluku dan Maluku Utara
6
Infrastruktur
mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi untuk mendukung keterkaitan domestik intrawilayah (kepulauan) dan antarwilayah, serta untuk
(1) Mengembangkan integrasi sistem jaringan transportasi darat di wilayah Maluku dan Maluku Utara (Pulau Halmahera dan Morotai); (2) Meningkatkan intensitas perhubungan laut;
RKP 2012
III.7-9
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan
mendukung percepatan dan perluasan pengembangan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
(3) Meningkatkan integrasi jaringan perhubungan udara; (4) Sarana Prasarana Telekomunikasi, Energi, Pangan dan Sumber Daya Air (5) <eningkatkan sistem penyediaan air baku dan air minum.
7
Iklim Investasi dan Usaha
mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan, khususnya sektor perikanan, perkebunan dan pariwisata
(1) Meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya. (2) Diversifikasi produk ke arah ikan siap saji untuk pasar dalam dan luar negeri. (3) Mengembangkan klaster industri perikanan dengan Ambon sebagai pusat industri pengolahan. (4) Penganekaragaman produk olahan kelapa. (5) Mengembangkan kluster industri kelapa dengan Sofifi sebagai pusat industri pengolahan. (6) Mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi, terutama di sektor perikanan, perkebunan dan pariwisata.
8
Energi
pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan sektor unggulan wilayah Maluku
(1) Meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik; (2) Diversifikasi sumber energi primer. (3) Memanfaatkan keanekaragaman sumber energi melalui pembangunan pembangkit berbasis batubara, gas dan air serta EBT lainnya beserta perluasan jaringan listriknya baik terintegrasi maupun terisolasi.
9
Lingkungan Hidup dan Bencana
meningkatkan daya dukung lingkungan dalam kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam
(1) Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) Mitigasi bencana alam
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan
mengembangkan kawasan perbatasan melalui penguatan kedaulatan wilayah nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan
(1) Meningkatkan stabilitas keamanan kawasan perbatasan. (2) Mengembangkan kegiatan ekonomi diwilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil.
III.7-10
RKP 2012
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan
Pasca Konflik
keamanan. Wilayah perbatasan yang menjadiprioritas di tahun 2012 yaitu: PP Wetar di Kabupaten MBD danTanibar Selatan di Kabupaten MTB Provinsi Maluku; sertaMorotai Selatan di kabupatenMorotaiProvinsi Maluku Utara
11
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
meningkatkan meningkatkan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan agama dan golongan terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah dan peningkatan inovasi teknologi
(1) Meningkatkan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat. (2) Memulihkan modal sosial dan rasa saling percaya ditengah masyarakat. (3) Peningkatan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan agama dan golongan, (4) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah, (5) Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.
12
Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
meningkatkan penegakan hukum, Hak Azasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi
13
Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
Meningkatkanperanpemerintahdaer ahdidalamupayapelayanandanperli ndunganTenagaKerja Indonesia (TKI) melaluipenyediaaninformasi.
14
Prioritas Lainnya Bidang
pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan industri pariwisata,
(1) Meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi; (2) Meningkatkan penengakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi; (3) Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan dan daerah konflik; (4) Pembangunan pos pulau terdepan (1) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui penyediaan informasi serta peningkatan pengamanan di pintu keberangkatan. (2) Meningkatkan kualitas Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI (1) Meningkatkan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat; (2) Memulihkan modal sosial dan
RKP 2012
III.7-11
No
Prioritas Kesejahteraan Rakyat
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan
alam dan budaya (3) (4)
(5) (6)
rasa saling percaya di masyarakat; Meningkatkan kegiatan ekonomi lokal; Meningkatkan efektivitas dan sinergi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; Meningkatkan promosi pariwisata. Mengembangkan destinasi, pemasaran, dan sumber daya pariwisata.
Sumber: Hasil Analisis, tahun 2011
III.7-12
RKP 2012
RKP 2012
III.7-13
III.7-14
RKP 2012
