3.3.2 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

3.3.2. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

54

3.3.2 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Pengembangan sistem perkotaan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya didasarkan pada posisi strategis, cakupan wilayah layanan, simpul lokasi tempat bertemunya supply dan demand barang, jasa dan hasil pembangunan serta simpul-simpul pengembangan wilayah dari kabupaten/kota di sekitarnya yang dapat menggerakkan percepatan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi: a. Sistem Perkotaan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi: i. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Kota Banjarmasin ii. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Martapura (Kabupaten Banjar), Amuntai (Kabupaten Hulu Sungai Utara), Marabahan (Kabupaten Barito Kuala), dan Kotabaru (Kabupaten Kotabaru) b. Sistem Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan Banjarbaru, Rantau (Kabupaten Tapin), Kandangan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan), Barabai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah), Paringin (Kabupaten Balangan), Tanjung (Kabupaten Tabalong), Pelaihari (Kabupaten Tanah Laut) dan Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Banjarmasin sebagai pusat layanan antara lain sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan tingkat lokal, pusat layanan regional industri, perdagangan dan jasa, pusat layanan kesehatan, pusat layanan jasa perbankan tingkat regional, nasional dan internasional. Pusat Kegiatan (PKW) pada umumnya sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan tingkat lokal, pusat layanan regional untuk industri, perdagangan dan jasa juga pada setiap PKW mempunyai spesifik layanan, yaitu : a. Kota Martapura sebagai pusat layanan pendidikan keagamaan pondok pesantren, pusat layanan jasa kesehatan, pusat layanan sentra industri dan pedagangan batu permata, pusat layanan industri pariwisata religius dan pariwisata sungai, layanan perdagangan sumberdaya mineral, perkebunan, pertanian dan hortikultura; b. Kota Amuntai sebagai pusat layanan regional untuk industri kerajinan rumah tangga, pusat layanan pendidikan pondok pesantren, pusat layanan pariwisata kerbau rawa, pusat layanan peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian,dan hortikultura lahan rawa; c. Kota Marabahan sebagai pusat layanan regional peternakan, perikanan, pertanian dan hortikulltura lahan rawa, pusat layanan industri perkayuan dan industri kerajinan rumah tangga,; d. Kota Kotabaru sebagai pusat layanan regional perikanan laut, perkebunan, kehutanan, pusat layanan jasa kesehatan, pusat layanan perdagangan sumberdaya mineral Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat layanan antara lain sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan tingkat lokal, pusat layanan regional untuk industri, perdagangan dan jasa juga pada setiap PKL mempunyai spesifik layanan, yaitu : a. Kota Banjarbaru sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan tingkat regional yang merupakan simpul utama pusat layanan administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan pusat layanan pendidikan perguruan tinggi tingkat regional dan nasional; b. Kota Rantau sebagai pusat layanan regional pertanian dan hortikultura lahan rawa, pusat layanan perdagangan sumberdaya mineral; c. Kota Kandangan sebagai pusat layanan regional industri rumah tangga, pusat layanan wisata alam pegunungan dan budaya lokal Suku Dayak, pusat layanan perkebunan, pertanian dan hortikultura, perikanan air tawar, pusat layanan jasa perdagangan sumberdaya mineral; d. Kota Tanjung sebagai pusat layanan regional untuk industri kehutanan, perkebunan, perikanan air tawar, pusat layanan perdagangan dan jasa di daerah perbatasan Kalimantan Selatan bagian utara dengan Kalimantan Timur bagian selatan; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimanan Selatan 2005 - 2025


e. f.

55

Kota Paringin sebagai pusat layanan regional perdagangan dan jasa kehutanan, perkebunan dan sumberdaya mineral; Kota Pelaihari sebagai pusat dengan orientasi pelayanan regional industri, perdagangan dan jasa pertanian dan sumberdaya alam dan sumberdaya mineral;

Selain itu pusat pengembangan desa pada satuan-satuan permukiman transmigrasi diarahkan menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM) sehingga dapat melayani satuan permukiman transmigrasi di sekitarnya seperti KTM Cahaya Baru (Kabupaten Barito Kuala) dan KTM Sengayam (Kabupaten Kotabaru); Pengembangan sistem perkotaan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tidak mencerminkan pengelompokan berdasarkan pendekatan potensi sumber daya alam sedangkan cakupan wilayah pelayanannya terdapat berbagai potensi sumber daya alam yang bermuara pada peningkatan sektor industri yang dari waktu ke waktu akan diusahakan agar kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto semakin bertambah. Berdasarkan pendekatan potensi sumber daya alam, wilayah Kalimantan Selatan dikelompokkan menjadi: 1. Ruang kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura Pengelolaan pola ruang pada kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, meliputi:

a. kawasan pertanian lahan basah yang tersebar pada wilayah Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu yang membentuk sentra komoditas padi dan hortikultura b. kawasan pertanian lahan kering yang tersebar pada wilayah Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tabalong yang membentuk sentra komoditas tanaman pangan dan hortikultura. c. kawasan pertanian tadah hujan yang tersebar dan membentuk sentra komoditas padi. d. pengembangan kawasan transmigrasi menjadi kawasan pertanian tanaman pangan yang layak huni, layak usaha, layak perkembangan dan layak lingkungan; e. meningkatkan Sentra produksi pangan di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar,Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu dan Barito Kuala; f. meningkatkan Sentra agribisnis hortikultura di Kabupaten Banjarbaru, Tabalong, Balangan, HST, HSS, Tapin, Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu dan Barito Kuala;kawasan sepanjang sempadan pantai yaitu sepanjang pantai selatan - timur – tenggara Kalimantan Selatan dan pulau-pulau kecil menghadap Laut Jawa dan Selat Makasar; dan Banjarmasin sebagai sentra agribisnis tanaman hias. 2. Ruang kawasan budidaya perkebunan Pengelolaan pola ruang pada kawasan budidaya perkebunan, meliputi:

a. kawasan perkebunan pada lahan kering yang tersebar pada bagian tengah dan timur wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan membentuk sentra komoditas karet, kelapa sawit, kopi, lada, jarak pagar, dan lain-lain; b. kawasan perkebunan pada lahan basah yang tersebar pada bagian wilayah barat dan sebagian kecil wilayah bagian selatan yang diarahkan untuk pengembangan kelapa sawit dan kelapa dalam dengan teknik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 3. Ruang kawasan perikanan dan kelautan Pengelolaan pola ruang pada kawasan budidaya perikanan dan kelautan, meliputi: a. Kawasan Laut Pulau Laut dan sekitarnya yaitu wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Kawasan Laut Kintap – Asam-Asam dan sekitarnya yaitu wilayah Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya, Kawasan Laut Aluh-Aluh dan sekitarnya yaitu wilayah Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimanan Selatan 2005 - 2025


56

b. Daerah tangkapan nener dan benur, yaitu Sungai Musang Kabupaten Banjar, Jorong sampai dengan Sungai Cuka Kabupaten Tanah Laut, Tanjung Mangkok Kabupaten Kotabaru; c. Daerah pendaratan ikan, yaitu Kuala Lupak, Aluh-Aluh, Kurau, Pagatan Besar, Takisung, Kuala Tambangan, Batakan, Jorong, Muara Asam-Asam, Muara Kintap, Sungai Danau, Sebamban, Bunate, Sungai Loban, Pagatan, Batulicin, Pantai, Tanjung Batu, Pudi, Tanjung Samalantakan, Hilir Muara, Rampa, Semisir, Sebanti, Lontar, Teluk Tamiang, Tanjung Seloka, Berangas, Sarang Tiung, Sungai Bali, Kerasian, Kerayaan, Birah-birahan, Marabatuan, Pamalikan, Matasirih, Selambau; d. Prasarana budidaya perikanan berupa jaringan irigasi tambak di Muara Kintap, Sungai Loban, BBIS Karang Intan, dan BBIP Kotabaru; e. Prasarana tangkap berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Banjarmasin, Pelabuhan Pendaratan Ikan Batulicin dan Muara Kintap; f. Budidaya laut berada di Lontar, Teluk Tamiang, Teluk Sirih, gugus Pulau; g. Budidaya tambak di pesisir timur Muara Kintap; h. Perikanan tangkap di wilayah Pantai Selatan Kalimantan; i. Danau Panggang dan Danau Bangkau sebagai reservat perikanan darat; j. Kawasan lindung laut Bunati dan Teluk Tamiang sebagai kawasan terumbu karang; k. Pembenihan dan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan Tabalong, Barito Kuala, Kota Banjarbaru dan Banjarmasin termasuk Kabupaten Kotabaru, Tabah Bumbu, dan Tanah Laut. 4. Ruang kawasan budidaya peternakan Pengelolaan pola ruang pada kawasan budidaya peternakan, meliputi: a. Kawasan pemurnian ternak Sapi Bali, yaitu Kabupaten Barito Kuala dan kawasan pemurnian ternak itik Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara; b. Kawasan pembibitan ternak sapi, yaitu Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Barito Kuala, dan Kotabaru; c. Kawasan pembibitan ternak kerbau kalang/rawa, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah dan kawasan pembibitan ternak kerbau, yaitu Kabupaten Kotabaru; d. Daerah pengembangan unggas, yaitu Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, Banjarbaru dan Banjar; e. Daerah pengembangan ternak kambing, yaitu Kabupaten Tapin dan Batola; f. Daerah pengembangan ternak sapi di Kabupaten Kotabaru dan Balangan.

5. Ruang kawasan budidaya kehutanan Pengelolaan pola ruang pada kawasan budidaya kehutanan, meliputi: a. Kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas yang terletak di Kabupaten Banjar, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kotabaru; b. Pembangunan sentra produk (penghasil) hasil hutan kayu di Kabupaten Tabalong, Kotabaru, Tanah Bumbu, Balangan, Tanah Laut, serta Banjar; c. Pembangunan sentra produk (penghasil) hasil hutan non kayu di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin; d. Pembangunan sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu) di Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, serta Kabupaten Barito Kuala; e. Pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tanah Laut dan Tanah Bumbu (Batulicin).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimanan Selatan 2005 - 2025


57

6. Ruang kawasan pariwisata Pengelolaan pola ruang pada kawasan pariwisata, meliputi: a. Obyek wisata alam Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pulau Kembang, Pulau Kaget, Pulau Bakut di Kabupaten Barito Kuala, Tahura Sultan Adam dan Lembah Kahung di Kabupaten Banjar, Upau, Jaro, Danau Undan Banua Lawas di Kabupaten Tabalong, Air Panas Hantakan, Pagatan, Batang Alai Selatan, Haruyan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Gua Temu Luang dan Gua Sunggung di Kabupaten Kotabaru; b. Obyek wisata bahari di Kabupaten Kotabaru dan Tanah laut, Terumbu Karang Pulau Kunyit (Kotabaru), Teluk Tamiang; c. Obyek wisata budaya terutama di Loksado, Pasar Terapung, Dayak Meratus. d. Obyek wisata pantai Swarangan Jorong, Takisung, Pagatan, Sarang Tiung Kotabaru; e. Obyek wisata buatan/atraksi antara lain Pasar Terapung Kuin Banjarmasin, Pasar Terapung Lok Baintan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Kerbau Rawa Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pendulangan Intan Sungai Tiung Cempaka Kota Banjarbaru, Waduk Riam Kanan, Tanjung Puri di Kabupaten Tabalong; f. Obyek wisata religius Syech Muhammad Arsyad Al Banjari Kalampayan, Datu Sanggul, Kubah Basirih Banjarmasin, Mesjid Jami Banjarmasin, Mesjid Sultan Suriansyah Banjarmasin, Mesjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Mesjid Al Karomah Martapura, Mesjid Taqwa Kandangan, Mesjid Jami Barabai, Mesjid Pusaka Banua Lawas, Makam Syech Datu Nafis di Kelua; g. Obyek wisata Sejarah Museum Waja Sampai Kaputing, Museum Lambung Mangkurat, Makam Sultan Adam, Pangeran Antasari dan Sultan Suriansyah h. Obyek wisata Gua Temua Luang Kelumpang Utara, Gua Sugung Batulicin, Gua Liang Kantin Muara Uya;

7. Ruang kawasan permukiman Pengelolaan pola ruang pada kawasan permukiman diwujudkan secara bertahap menurut prioritas penanganannya, meliputi: pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan termasuk permukiman transmigrasi yang termasuk dalam wilayah Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat-pusat permukiman perkotaan dikembangkan saling keterkaitan yang didasarkan pada peranan, kedudukan, lokasi strategis dan besaran kota sehingga membentuk tingkatan hirarki dan fungsi masing-masing kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Berdasarkan fungsinya sebagai pusat pertumbuhan, arahan pengembangan sistem pusat permukiman (sistem kota-kota) dibedakan menjadi 3 (tiga) hirarki utama, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Berdasarkan hirarki dan dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas antar kota, jangkauan pelayanan, besaran kota dan posisi strategis kota-kota tersebut, maka arahan pengembangan sistem kota-kota di Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada tabel berikut:



58

8. Ruang kawasan kegiatan industri Pengelolaan pola ruang pada kawasan kegiatan industri, meliputi: a. Kawasan industri Batulicin yang beorientasi pada industri perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan serta industri baja; b. Zona industri Bati-Bati yang berorientasi pada industri peternakan, makanan dan kehutanan; c. Zona industri Liang Anggang Banjarbaru yang berorientasi pada industri minuman, gas, keramik, kehutanan; d. Zona Barito Muara Barito Kuala yang berorientasi pada industri kehutanan, kimia, perkebunan; e. Zona industri galangan kapal Batulicin, f. Zona industri Tarjun Kotabaru yang berorientasi pada industri semen, bahan kimia, agrindustri; g. Zona industri Amuntai yang berorientasi pada industri perabot kayu dan rotan, h. Zona industri Murung Pudak yang berorientasi pada agroindustri, i. Zona industri Negara yang berorientasi pada industri kerajinan rumah tangga,

9. Ruang kawasan kegiatan pertambangan Pengelolaan pola ruang pada kegiatan pertambangan, meliputi: a. Kawasan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Banjar, Tabalong, Kotabaru, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, dan Balangan. b. Kawasan minyak dan gas bumi di wilayah Cekungan Barito, Cekungan Asam-asam, Cekungan Pasir, dan Celah Sebuku. c. Kawasan air tanah di wilayah Sub Cekungan Air Tanah di Kalimantan Selatan. d. Kawasan Energi Gas Metan Batubara di Wilayah Cekungan Barito dan Cekungan Pasir – Asam – Asam. Berdasarkan arahan, kriteria, fungsi dan strategi kawasan lindung dan kawasan budidaya, dikembangkan kawasan strategis provinsi yang dapat memicu dan memacu percepatan pergerakan dinamika perekonomian, sosial dan budaya serta dengan ciri khas spesifik tertentu, besaran tingkat layanan, homogenitas dan ketergantungan dalam kawasan, kecepatan ketercapaian aksesibilitas dalam kawasan, yaitu; a.

Kawasan Pegunungan Meratus, yaitu kawasan lindung yang memanjang dari Kabupaten Kotabaru sampai dengan Kabupaten Banjar termasuk Kawasan Tahura Sultan Adam dan Kawasan Loksado yang merupakan permukiman masyarakat asli Suku Dayak dengan pola kehidupan budaya lokal;

b.

Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yaitu kawasan terbuka sepanjang pantai timur – tenggara wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berbagai pola pemanfaatan ruang baik lindung maupun budidaya;

c.

Kawasan Rawa Potensial Batang Banyu yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Balawang, Barambai, Cerbon, Wanaraya, Bakumpai, Tabukan, Kuripan), sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Simpang Empat), sebagian Kabupaten Tapin (Kecamatan Candi Laras Selatan, Candi Laras Utara dan Tapin Tengah), sebagian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang), Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kecamatan Danau Panggang, Babirik, Sungai Pandan, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, Amuntai Tengah dan Banjang), sebagian Kabupaten Tabalong (Kecamatan Pugaan, Banua Lawas, Kelua, Muara Harus) yang bercirikan kawasan rawa spesifik lokal berupa kawasan rawa pasang surut, rawa monoton dan rawa gambut;



59

d.

Kawasan Metropolitan Banjarmasin/Banjarmasin Raya/Greater Banjarmasin/ Banjarmasin Metropolitan Area (BMA)/Banjarpura (Banjarmasin–BanjarbaruMartapura) yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kota Banjarmasin (Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara), Kota Banjarbaru (Kecamatan Banjarbaru, Landasan Ulin, Cempaka), sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh dan Martapura), sebagian Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Alalak, Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar, Tamban, Tabunganen, Mekarsari), sebagian Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bati-Bati dan Kurau) yang menjadi wilayah perembetan perkotaan (urban sprawl) dan yang sedang dan akan berkembang menjadi wilayah perkotaan;

e.

Kawasan Industri, yaitu kawasan industri yang bersifat padat modal dan padat karya yang menjadi tulang punggung dan memberikan konstribusi pertumbuhan dan percepatan pembangunan perekonomian di Kalimantan Selatan, yaitu Kawasan Industri Barito Muara, Tarjun, Liang Anggang - Landasan Ulin dan Bati-Bati;

f.

Kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara, yaitu kawasan yang merupakan pintu keluar dan masuk jalur distribusi dan koleksi barang, jasa, penumpang serta antar moda angkutan yang sangat menentukan dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan seperti Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Bandara Syamsuddin Noor. Kawasan ini juga meliputi kawasan rencana pelabuhan nasional Tanjung Dewa di kabupaten Tanah Laut sebagai alternatif pengganti Pelabuhan Nasional Trisakti Banjarmasin dan kawasan rencana pembangunan bandar udara internasional khusus untuk penerbangan sipil pada daerah pegunungan dan pesisir di Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagai bandar udara alternatif pengganti Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin;

g.

Kawasan Pembangkit Energi Listrik, yaitu kawasan yang memproduksi energi listrik untuk keperluan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi PLTU Asam-Asam, PLTU Mulut Tambang (Tapin, Balangan, dan Tabalong), PLTA Riam Kanan, dan PLTD sektor Barito dan Kotabaru. Kawasan ini juga meliputi kawasan pemanfaatan energi alternatif baru terbarukan yaitu kawasan yang memiliki potensi tersebut di atas yang dapat dikembangkan di wilayah Kalimantan Selatan, seperti kabupaten Tabalong, HST, HSS, Tapin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Kota Baru sebagai alternatif kawasan pembangkit energi listrik

h.

Kawasan Agropolitan, yaitu kawasan yang merupakan produsen hasil pertanian dan hortikultura seperti di Barito Kuala, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Tabalong.

i.

Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah kawasan transmigrasi yang dipersiapkan menjadi kawasan perkotaan seperti KTM Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala dan KTM Sengayam di Kabupaten Kotabaru

j.

Kawasan Tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal yang ditetapkan Kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara.

k.

Kawasan Perbatasan adalah daerah kabupaten yang letaknya berbatasan dengan wilayah provinsi lain seperti kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tanah Laut, dan Kotabaru. Untuk kawasan ini diperlukan penguatan ekonomi agar arah perkembangan wilayah tidak tertarik ke wilayah provinsi lain.


3.3.2 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Recommend Documents