ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PELAKSANAAN JARINGAN DAN PEMANFAATAN AIR (SNVT PJPA) KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Rusmiati Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan ABSTRAKSI Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan kinerja Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (SNVT PJPA) Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan untuk merealisasikan pekerjaan yang sudah dianggarkan sesuai rencana untuk mencapai sasaran yang diinginkan dalam program Renstra. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan kepustakaan selama kurang lebih empat bulan. Hasil penelitian menunjukkan pengukuran kinerja berpengaruh untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi SNVT PJPA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan. Kata kunci: anggaran, realisasi, kinerja ABSTRACT The purpose of this study was to determine the performance capability of Certain Non-Vertical Work Unit of Kalimantan II Water Utilization Network Implementation on South Kalimantan Province to realize the work that has been budgeted to achieve the goals according to Strategic Plan. The data collection methods are field and library research for approximately four months. The results of this research showed that the performance measurement affected on assessing the activities implementation in accordance with the programs, policies, objectives and goals set in realizing the vision, mission and strategy of Certain Non-Vertical Work Unit of Kalimantan II Water Utilization Network Implementation on South Kalimantan Province. Keywords: budget, realization, performance
PENDAHULUAN Dalam rangka usaha mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara professional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan di dalam UUD 1945. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
Menteri keuangan selaku bendahara umum negara untuk mewujudkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif dan efisien. Bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, manatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik.
127
KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya, berperan mengawal APBN agar APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (SNVT PJPA) Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengguna APBN berusaha membuat perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Anggaran harus tepat sesuai dengan usulan rencana kerja sebelumnya agar laporan keuangan dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada dasarnya anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah. Anggaran ini meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Pendapatan dalam hal ini adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selain itu, SNVT PJPA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan harus meningkatkan sistematika realisasi anggaran yang efektif dan efisien melalui langkahlangkah nyata baik dari segi administrasi perkara maupun administrasi umum. Salah satunya adalah dengan melakukan keterbukaan terhadap informasi mengenai realisasi penggunaan anggaran. Bertitiktolak dari uraian tersebut di atas, terlihat betapa pentingnya peranan dari anggaran dan realisasi terhadap kinerja yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana analisis anggaran dan realisasi SNVT PJPA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan? 2. Bagaimana analisis anggaran dan realisasi terhadap kinerja SNVT PJPA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan?
128 TINJAUAN PUSTAKA Anggaran Budget atau anggaran dalam pengertian umum diartikan sebagai suatu rencana kerja untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai dengan uang. Kata budget yang digunakan di Inggris sendiri merupakan serapan dari istilah bahasa Perancis yaitu bouge atau bougette yang berarti “tas” di pinggang yang terbuat dari kulit, yang kemudian di Inggris kata budget ini berkembang artinya menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit, khususnya tas tersebut dipergunakan oleh menteri keuangan untuk menyimpan surat-surat anggaran. Sementara di negeri Belanda, anggaran disebut begrooting, yang berasal dari bahasa Belanda kuno yakni groten yang berarti memperkirakan. Di Indonesia sendiri, pada awal mulanya (pada zaman Hindia-Belanda) secara resmi digunakan istilah begrooting untuk menyatakan pengertian anggaran. Namun sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, istilah “Anggaran Pendapatan dan Belanja” dipakai secara resmi dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945. Dalam perkembangan selanjutnya ditambahkan kata “Negara” untuk melengkapinya sehingga menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Munandar, (2001:1), anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Sementara itu, Munir (2003:45) menyatakan anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Menurut National Commitee on Governmental Accounting (NCGA) yang saat ini telah menjadi Governmental Accounting Standards Board (GASB), anggaran adalah sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Kebanyakan sektor publik melakukan pembedaan krusial antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran.
KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 Jenis-jenis Anggaran Jenis-jenis anggaran menurut Adisaputro (1994:55) adalah sebagai berikut. 1. Line Item Budgeting. Penyusunan anggaran ini didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran ini relatif dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering disebut “traditional budgeting”. Walaupun begitu, system ini sangat populer penggunaannya karena dianggap mudah untuk dilaksanakan. 2. Incremental Budgeting. Sistem penganggaran ini memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka di pos pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan) dari angka periode sebelumnya. Permasalahan yang harus diputuskan bersama adalah metode kenaikan/penurunan (incremental) dari angka anggaran tahun sebelumnya. Logika sistem anggaran ini adalah bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan kegiatan dari tahun sebelumnya. 3. Planning Programming Budgeting System. Sistem penganggaran ini merupakan suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul. Proses pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan sangat diperlukan. 4. Zero Based Budgeting (ZBB). Sistem penganggaran ini didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Hal ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan. Langkah penyusunan ZBB yaitu: (1) identifikasi unit keputusan; (2) membangun paket keputusan; dan (3) me-review peringkat paket keputusan. 5. Performance Budgeting. Sistem penganggaran ini berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat
129 dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Performance budgeting mengalokasikan sumber daya program, bukan pada unit organisasi semata dan memakai laporan pengukuran sebagai indikator kinerja organisasi. 6. Medium Term Budgeting Framework (MTBF). Sistem penganggaran ini adalah suatu kerangka strategi kebijakan tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non departemen. Kerangka ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada departemen untuk penetapan lokasi dan sumber dana pembangunan. Karakteristik Anggaran Sektor Publik Haryanto (2007:25) menyatakan karakteristik anggaran sektor publik adalah sebagai berikut ini. 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan. 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun. 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan 4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran 5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Realisasi Anggaran Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2008:1) dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah untuk memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan LRA adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sementara itu, ruang lingkup pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. Pernyataan standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 Sisa Anggaran Salah satu fenomena pengelolaan keuangan yang terjadi di pemerintahan daerah adalah selalu terjadinya sisa anggaran belanja dari tahun ke tahun tanpa diketahui secara pasti apakah sisa anggaran belanja tersebut terjadi karena efisiensi atau inefisiensi pelaksanaan anggaran belanja. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis apakah sisa anggaran belanja tersebut menunjukkan kinerja yang baik atau kinerja yang buruk (Ritonga, 2010:103). Sisa anggaran belanja merupakan selisih antara anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja. Data sisa anggaran belanja di pemerintah daerah didapatkan dari laporan keuangan pemerintah daerah yaitu LRA. Rincian realisasi anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilihat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kinerja Mahsun (2009:55) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Sementara itu, kinerja menurut Bastian (2006:274) adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Konsep Value for Money (VFM) penting bagi pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti: (1) efektivitas pelayanan publik, yaitu pelayanan yang diberikan tepat sasaran; (2) meningkatkan mutu pelayanan publik; (3) biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan resources; (4) alokasi belanja
130 yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan (5) meningkatkan publik cost awareness sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik. Aspek Pengukuran Kinerja Menurut LAN dan BPKP (2000:7), maka pengukuran kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Aspek finansial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap instansi pemerintahan. 2. Aspek kepuasan pelanggan, yaitu bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima terus-menerus. 3. Aspek kepuasan pegawai, di mana pegawai harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi dan peran strategis. 4. Aspek kepuasan komunitas dan stakeholders, di mana informasi dan pengukuran kinerja didesain untuk mengakomodasi kepuasan para stakeholder. 5. Aspek waktu/ukuran waktu, merupakan variabel penting dalam desain pengukuran kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Indikator Kinerja Menurut LAN dan BPKP (2005:5) indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif. Anggaran menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat diukur dan digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik pada tahap perencanaan (expost), pelaksanaan (on-going), maupun setelah kegiatan selesai (ex-post). Indikator kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kemajuan dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi instansi pemerintahan. Indikator kinerja memiliki beberapa fungsi seperti yang dinyatakan oleh Munir (2003:61) antara lain: (1) memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan; (2) menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak
KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 terkait untuk menghindari kesalahan interprestasi selama pelaksanaan kegiatan termasuk dalam menilai kinerja instansi pemerintahan; dan (3) membangun dasar pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Daling (2013) meneliti tentang kinerja realisasi APBD Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belum efektif yang terlihat dari lebih kecilnya realisasi dengan anggaran. Sebaliknya, kinerja belanja sudah efektif yang terlihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi. Oleh karena itu, Pemda melakukan penghematan dan berdampak pada adanya Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) surplus. Meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hal yang perlu dilakukan untuk peningkatan pendapatan disertai penghematan belanja. 2. Suryanti (2012) meneliti tentang kinerja pada Badan Kesbangpol dan Linmas (anggaran belanja dan realisasinya) di Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja SKPD pada tahun 2011 cenderung meningkat dibanding 2010. Oleh karena itu, SKPD harus mampu untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai sejauh ini. Selanjutnya, SKPD harus lebih meningkatkan koordinasi antara masing-masing bidang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kerangka Konseptual Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1. SNVT PJPA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Analisis Anggaran dan Realisasi Terhadap Kinerja
Analisis Anggaran dan Realisasi untuk Menilai Kinerja
131 METODE PENELITIAN Jenis Data dan Sumber Data Data dalam penelitian ini terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara di SNVT PJPA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan. Data kuantitatif berupa dokumen-dokumen keuangan anggaran, realisasi, dan pertanggungjawaban bendahara 2011-2012. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen-dokumen keuangan. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, meneliti, dan mengumpulkan data-data sekunder untuk dianalisis. Teknik Analisis Data Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif yaitu dengan membandingkan anggaran dan realisasi sehingga mengetahui kinerja SNVT PJPA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, sistem dan prosedur tersebut dievaluasi fungsinya. Langkah-langkah evaluasi ini yaitu: (1) mempelajari dan memahami kegiatan dan sistem kerja SNVT PJPA Kalimantan II Prov. Kalsel; (2) mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti transaksi yang digunakan sebagai data dan masukan (input); (3) menilai tahap-tahap perekaman data, permintaan, penerimaan, serta pembuatan laporan; dan (4) mengumpulkan dan menganalisa laporanlaporan yang dihasilkan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kesimpulan
Gambar 1: Kerangka Konseptual
Anggaran dan realisasi pada SNVT PJPA 2011-2012 pada Tabel 1.
KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015
132
Tabel 1. Laporan Realisasi dan Anggaran SNVT PJPA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 dan 2011 (Dalam Ribuan Rupiah) 2012 Uraian
Anggaran (A)
Pendapatan PNBP Jumlah Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah
Realisasi (R)
2011 R/A (%)
Anggaran (A)
30.390,760 30.390,760
16.852.543 116.036.889 132.889.432
14.590.948,150 110.609.960,081 125.200.908,231
Realisasi (R)
R/A (%)
95,645 93,645
86,58 95,32 94,21
2.500.000 131.831.929 134.332.929
2.157.955,975 105.402.692,780 107.560.648,755
86,32 79,95 80,07
Sumber: SNVT PJPA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Analisis Anggaran dan Realisasi Tabel 1 menunjukan bahwa anggaran 2011 setelah adanya revisi sebesar Rp 134.332.929.000 yang lebih besar daripada jumlah anggaran 2012 sebesar Rp 132.889.432.000. Pada pertengahan tahun 2011 terbit program pemerintah mengenai kebijakan penghematan anggaran sebesar Rp 22.000.000.000. Jumlah realisasi mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp 107.560.648.755 dan tahun 2012 sebesar Rp 125.200.908.231. Pendapatan sanggah banding dan pendapatan pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp 30.390.760 yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mempengaruhi jumlah peningkatan realisasi. Analisis Anggaran dan Realisasi terhadap Kinerja Program kerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang menjadi program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah program pengelolaan sumber daya air dengan hasil meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/ 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kemente-
rian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi LRA, Neraca, dan CaLK kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan keuangan Badan Pembinaan Akuntansi tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Hibah, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Negara Pajak Lainnya tahun 2011 sebesar Rp 93.645 meningkat sebesar Rp 93.645 dari tahun 2010 sebesar Rp 0. Peningkatan ini didapat dari setoran jasa giro/bunga bank. Pendapatan ini merupakan pendapat yang sah bagi negara yang merupakan PNBP. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 adalah sebesar Rp 30.390.760 atau 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah SNVT PJPA Kalimantan II Prov. Kalsel adalah merupakan PNBP. Realisasi PNBP TA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 30.297.115 atau 99,69% dibandingkan TA 2011 yang disebabkan oleh pengembalian kelebihan pembayaran dan klaim sanggah banding. Jadi, dari perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011, kinerja keuangan pada SNVT PJPA Kalimantan II Prov. Kalsel meningkat. Realisasi Belanja Negara Belanja Negara Belanja negara TA 2011 sebesar Rp 107.560.648.755, meningkat sebesar
KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 Rp 107.560.648.755, dibandingkan TA 2010 sebesar Rp 0 yang terdiri dari belanja rupiah murni Rp 85.080.612.975 dan belanja pinjaman luar negeri sebesar Rp 22.480.035.780 atau 80,07% dari pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2011 karena SNVT PJPA Kalimantan II Prov. Kalsel adalah Satker baru. Realisasi belanja TA 2012 adalah sebesar Rp 125.200.908.231 atau 94,21% dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja SNVT PJPA Kalimantan II Prov. Kalsel Tahun 2012 adalah sebesar Rp 132.889.432.000. Belanja Barang Belanja Barang TA 2011 sebesar Rp 2.157.955.975 meningkat sebesar Rp 2.157.955.975 dibandingkan TA 2010 sebesar Rp 0 atau 86,32% dari DIPA yang sebesar Rp 2.500.000.000. Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing Rp 14.590.948.150 dan Rp 2.157.955.975. Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar 85,21% antara lain disebabkan kenaikan belanja barang pemeliharaan yang di tahun sebelumnya dialokasikan sebagai belanja modal. Belanja Modal Belanja Modal TA 2011 sebesar Rp 105.402.692.780 meningkat sebesar Rp 105.402.692.780 dibandingkan dengan TA 2010 sebesar Rp 0 atau 79,95% dari Anggarannya. Realisasi belanja modal TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing se-besar Rp 110.609.960.081 dan Rp 105.402.692.780. Kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar 4,71% antara lain disebabkan kenaikan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal jalan irigasi dan jaringan. Jadi, kinerja belanja modal SNVT PJPA Kalimantan II Prov. Kalsel meningkat. Realisasi Keuangan SNVT PJPA Kalimantam II Prov. Kalsel TA 2011 hanya mencapai 80,07% dari Pagu DIPA 2011, yang disebabkan ada pekerjaan kontrak tahun jamak (multiyears contract) yang bersumber dari dana APBN. Hal ini sangat berpengaruh bagi realisasi keuangan yang realisasi fisik pekerjaannya mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh faktorfaktor berikut ini.
133 1. Perubahan desain pekerjaan talang karena adanya permintaan dari masyarakat setempat untuk dapat dilewati transportasi air (perahu). 2. Untuk pekerjaan pembuatan saluran sekunder harus menunggu pekerjaan saluran primer selesai. Pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan secara bersamaan karena lokasi saluran sekunder juga menggunakan jalan akses di samping saluran primer. 3. Cuaca juga menjadi penghambat kemajuan pekerjaan karena dominasi pekerjaan adalah urugan. Pengambilan tanah urugan dari luar lokasi, tanah itu basah dan jalan yang di lewati juga menghambat kelancaran produktivitas pekerjaan. Realisasi tahun 2012 menunjukan bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk membiayai kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, danau, sungai, rawa, dan jaringan pengairan lainnya menggunakan pendanaan dengan rupiah murni sebesar Rp 89.884.010.000. Besarnya alokasi anggaran ini diimbangi banyaknya target hasil yang direncanakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Realisasi penyerapan pendanaan terbesar adalah pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, danau, sungai, rawa, dan jaringan pengairan lainnya yang dibiayai dari rupiah murni sebesar Rp 83.850.265.00093 (29%). Besarnya presentase ini mendukung terselenggaranya kinerja pelaksanaan kegiatan dengan baik yang mengarah pada sasaran strategis Program Pengelolaan Sumber Daya Air. Sementara itu, realisasi penyerapan pendanaan terkecil adalah pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan, danau, sungai, rawa, dan jaringan pengairan lainnya yang dibiayai dari dana pinjaman luar negeri yaitu sebesar Rp 14.124.680.00094 (16%) Hal ini menunjukkan semakin membaiknya kinerja yang dicapai. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam program pengelolaan sumber daya air adalah sebagai berikut.
KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 1. Pemanasan global (global warming) merupakan fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi sebagai akibat dari meningkatnya laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ke atmosfer. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan Iklim yang dapat berubah menjadi iklim ekstrim. Perubahan ini akan menyebabkan berubahnya pola hujan, awal musim dan perubahan pola iklim lainnya di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Peningkatan laju emisi GRK ke atmosfer merupakan akibat dari meningkatnya aktivitas manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara) serta kegiatan lain yang berhubungan dengan industri dan kehutanan. Fenomena perubahan iklim dan pemanasan global saat ini telah menjadi suatu keniscayaan yang perlu diantisipasi dan dimitigasi sehingga diperkirakan akan meningkatkan intensitas dan frekuensi kejadian iklim ekstrim seperti kemarau panjang dan curah hujan ekstrim yang berpotensi menimbulkan masalah banjir dan tanah longsor. 2. Efek GRK diperkirakan akan menyebabkan kecenderungan kenaikan muka air laut hingga tahun 2030 berkisar 515 cm dan kenaikan suhu antara 0,5C. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perubahan iklim dan degradasi lingkungan serta dampaknya di masa yang akan datang mengakibatkan eskalasi yang akan berjalan lebih cepat dan besar. 3. Penggunaan lahan untuk pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum masih dihadapi dengan kendala pembebasan lahan sehingga akan menghambat peningkatan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum. Di masa datang pembebasan lahan harus mendapatkan perhatian sebelum pelaksanaan pembangunan. Masalah pengadaan tanah untuk konstruksi perlu dituntaskan terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial. 4. Perubahan anggaran pada program pengelolaan sumber air harus direncanakan dengan baik dan disinkronkan dengan target yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga proses revisi dapat
134 diantisipasi dengan baik dan tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya. Pengurusan pelaksanaan revisi sedapat mungkin dapat dilakukan di daerah agar dapat lebih cepat pembahasannya, sehingga program kegiatannya dapat dilaksanakan segera mungkin setelah dilakukan revisi. Di samping itu, hal tersebut untuk menghindari pemborosan waktu dan mencegah proses yang tidak perlu. 5. Pelaksanan lelang setiap tahunnya sudah diantisipasi dengan pelaksanaan lelang sebelum DIPA turun (November dan Desember tahun sebelumnya). Namun, pelaksanaan ini mengalami hambatan di lapangan karena perubahan peraturan dalam pelaksanaan lelang/ tender, sehingga Satker tidak dapat melaksanakan lelang dengan percepatan. Lelang/tender yang dilakukan lebih awal (sebelum turunnya DIPA) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja penyerapan anggaran dan pelaksanaan fisik di lapangan agar tidak terkendala dengan turunnya hujan di bulan Januari-Maret dan SeptemberDesember. Di samping itu, hal ini juga untuk meningkatkan mutu pelaksanaan karena pelaksanaan kegiatan dapat lebih tenang, menghindari biaya tinggi yang tidak diharapkan. 6. Validitas desain dokumen pelaksanaan perlu dicermati karena adanya kemungkinan mengalami perubahan yang disebabkan perubahan kondisi lingkungan atau perencanaan awal yang kurang akurat. 7. Supervisi terhadap pelaksanaan pembangunan fisik sumber daya air perlu lebih diintensifkan dan ditingkatkan untuk menghindari keterlambatan waktu penyelesaian dan menjaga kualitas hasil kegiatan. Implikasi Hasil Penelitian Implikasi hasil penelitian ini yang dapat diterapkan SNVT PJPA Kalimantan II Prov. Kalsel adalah sebagai berikut. 1. Mempertimbangkan terjadinya fenomena pemanasan global dan GRK di setiap desain pembangunan dengan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program dan Perencanaan pada Satker Balai Wilayah Su-
KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ngai Kalimantan II selaku perencana desain pembangunan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam pembuatan jadwal kegiatan dengan memperhatikan perubahan pola hujan, awal musim, dan perubahan pola iklim di lokasi pekerjaan. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuka dana yang diblokir dan penambahan alokasi dana yaitu dana pengadaan tanah untuk prasarana Daerah Irigasi D.I. Amandit sehingga pembangunan yang direncanakan dilaksanakan pada tahun mendatang telah siap dan tidak menimbulkan permasalahan sosial. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengatasi tuntutan masyarakat agar dilakukan perubahan desain pada pekerjaan Perbaikan/Rehabilitasi Jaringan Utama Paket AMS 17 D.I. Alabio di Kab. HSU. SNVT PJPA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan tender/lelang di akhir tahun sebelum tahun anggaran dengan harapan meningkatkan mutu pelaksanaan dan terhindar dari kendala musim hujan di lapangan. Melakukan pengecekan ulang sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan dan prediksi atau perencanaan awal yang kurang tepat. Membekali tenaga pengawas lapangan dengan pengetahuan tentang teknik pengawasan di lapangan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugas di lapangan yang diselenggarakan oleh Diklat Pendidikan dan Pelatihan Wilayah VII dan Diklat Sumber Daya Air di Kementerian Pekerjaan Umum. Merjalin kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dan masyarakat sehingga pekerjaan dapat terealisasi sesuai program.
PENUTUP Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut.
135 1. SNVT PJPA Kalimantan II Prov. Kalsel adalah entitas akuntansi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Anggaran dan realisasi pada tahun 2011 dan 2012 menunjukan peningkatan, antara lain PNBP, Belanja Barang, dan Belanja Modal. 2. Pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Satker sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra yang realisasi fisiknya berada di wilayah Kalsel. Saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi SNVT PJPA Kalimantan II Prov. Kalsel adalah sebagai berikut. 1. Hasil kinerja sebaiknya dievaluasi setiap tahun agar pengawasan lebih terpantau. Selain itu, diperlukan penyeragaman dalam penentuan satuan kegiatan agar memudahkan dalam proses evaluasinya. 2. Penetapan kinerja pada awal tahun, tetap dijadikan sebagai benchmark, walaupun terjadi revisi DIPA. Evaluasi kinerja didasarkan pada perbandingan antara realisasi pencapaian dengan penetapan kinerja akhir juga harus menciptakan kader-kader baru dengan cara mengikuti diklat-diklat pelatihan, khususnya untuk petugas pengawas lapangan untuk menggantikan pegawaipegawai yang menjelang pensiun atau sudah pensiun. DAFTAR PUSTAKA Adisaputro, Gunawan. 1994. Anggaran Perusahaan. Yogyakarta: BPFE UGM. Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga. Haryanto, dkk. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Semarang: Universitas Diponegoro. IKAPI. 2008. Standar Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Fokus Media.
KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 Mahsun, Mohamad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Munandar, M. 2001. Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja, dan Pengawasan Kerja. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada. Munir, Badrul. 2003. Perencanaan Anggaran Kinerja: Memangkas Inefesiensi Anggaran Daerah. Yogyakarta: Samawa Center. Repubilk Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana Telah Diubah dengan 233/PMK.05/ 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta. Repubilk Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Pasal 55 Ayat (2) Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta. Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
136
