1
Kondisi Wilayah : •
Kabupaten Barito Utara dengan luas 830.000 Ha terbagi dalam 6 wilayah kecamatan, terdiri dari 10 kelurahan dan 89 desa.
•
Secara administratif Kabupaten Barito Utara : – Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Timur. – Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. – Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kalimantan Selatan. – Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.
2
Peta Administrasi
•
•
Luas 830.000 Ha, terdiri dari 6 kecamatan, 10 kelurahan dan 89 desa. Posisi Secara Geografis : 114º27’ - 115º49’ BT 0º58’ LU - 1º26’ LS
Kecamatan
Luas Kab. Barito Utara (Ha)
Montallat
55.300
Teweh Tengah
89.000
Gunung Timang
146.800
Gunung Purei
76.800
Teweh Timur
170.800
Lahei
291.300
Jumlah
830.000 3
Mengacu pada Perda No. 01 Tahun 2003 tentang RencanaStrategi Daerah (Renstrada) Kabupaten Barito Utara Tahun 2004 –2008, VISI yang diemban yaitu : ” Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Barito Utara yang Maju, Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing, Produktif dan Bermartabat Dalam Lingkungan Lestari diikuti Suasana Kehidupan yang Demokratis, Damai dan Berkeadilan serta Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berwibawa Sejalan Dengan Falsafah IYA MULIK BENGKANG TURAN “ 4
“ Memberdayakan Ekonomi Rakyat Secara Relatif Merata dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia “ 5
1. 2. 3. 4.
Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Pembangunan Pendidikan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan 5. Pembangunan Kesehatan 6. Peningkatan Prasarana Publik 7. Pembinaan Lingkungan Hidup 6
APBD TAHUN 2007 : Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan daerah Yang sah
Rp. 369.927.700.000 Rp. 13.400.000.000 Rp. 350.842.700.000 Rp. 685.000.000
Belanja Daerah
Rp. 395.401.266.495 Belanja Tidak Langsung Rp. 162.048.603.783 Belanja Langsung Rp. 233.352.662.712 ----------------------------------------------------------------------------
Defisit
Rp. 25.437.566.495
7
Prioritas Pembangunan Tahun 2007 : Belanja Tidak Langsung I. Belanja Pegawai
Rp. 116.194.321.211
II. Belanja Subsidi
Rp.
2.580.000.000
III.Belanja Bantuan Sosial
Rp.
13.500.000.000
IV. Belanja Bagi Hasil
Rp.
784.100.000
V. Belanja Batuan Keuangan
Rp.
27.190.182.572
VI. Belanja Tidak Terduga
Rp.
1.800.000.000
8
Prioritas Pembangunan Tahun 2007 : Belanja Langsung I. Pembangunan InfraStruktur Rp. 92.896.492.580 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainya Program pemeliharan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap Program penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan Program pengembangan kinerja air minum dan air limbah Program pemeliharaan workshop dan alat berat Peningkatan rehabilitasi sarana dan prasarana pemukiman Pembangunan bangunan gedung fasilitas umum dan sosial Program pengelolaan persampahan Program pembangunan prasarana fasilitas perhubungan Program pembangunan dan prasarana perhubungan 9
II. Pembangunan Pendidikan
Rp. 22. 624.447.000
a. Program pendidikan anak usia dini b. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun c.
Program pendidikan menengah
d. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan e. Program manajmen pelayanan pendidikan f.
Program pendidikan non formal
10
III. Pembangunan Kesehatan
Rp. 13.525.037.500
a. b. c. d.
Program obat dan perbekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat e. Program perbaikan gizi masyarakat f. Program pengembangan lingkungan sehat g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular h. Program standarisasi pelayanan kesehatan i. Program Pelayanan penduduk miskin j. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, pustu dan jaringan k. Program peningkatan pelayanan Lansia l. Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak m. Program KB 11
IV.
Pembangunan Ekonomi
4.1 Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan pangan Rp. 10.600.000.000 a. Program Peningkatan ketahanan pangan b. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan c. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan d. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak e. Program peningkatan produksi hasil peternakan f. Program Pengembangan budidaya perikanan g. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
4.2 Sektor kehutanan dan Perkebunan Rp. 11.161.000.000 a. Program peningkatan produksi perkebunan b. Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan c. Program rehabilitasi hutan dan lahan 12
4.3 Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp. 1.100.000.000 a. Program kondusif b. Program c. Program d. Program
penciptaan iklim usaha kecil menengah yang Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM peningkatan kualitas kelembagaan koperasi peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
4.4 Sektor Pertambangan , Industri dan perdagangan Rp. 2.100.000.000 a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan b. Program penguatan institusi pasar c. Program pengembangan industri kecil dan menengah
4.5 Sektor Pemberdayaan masyarakat Rp. 5.950.000.000 a. Program pengembangan dan pengembangan ekonomi perdesaan 13
Alokasi dana desa untuk 89 desa
Rp. 9.928.722.520 Tunjangan PAPD, BPD, KADUS, dan DKA
Rp. 10.968.060.000
14
Penutup : Terdapat beberapa substansi terkait dengan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Barito Utara, yaitu : 1.
2.
3.
Perencanaan pelaksanaan pembangunan disusun dan diprioritaskan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dinilai strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan terutama kepada masyarakat di wilayah pedesaan. Pengembangan ekonomi wilayah dan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan pekerjaan umum memfokuskan pada upaya membuka serta meningkatkan taraf kehidupan pada daerah-daerah yang terisolasi. Sebagai upaya untuk menindaklanjuti dan managgulagi isuisu pembangunan baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Daerah terutama masalah pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup dalam konteks Sustainable 15 Development.
