Bab III. Rencana Struktur Ruang

Materi Teknis RTRW Kabupaten Pidie Jaya 2014-2034

Bab III Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kabupaten, yang dapat terdiri atas : 1. PKL yang berada di wilayah kabupaten yaitu adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten; 2. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu: a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang memiliki skala pelayanan kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi : 1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan

III-1


2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan : 1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 2. kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi; 3. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten; dan 4. Ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria : a. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; b. Jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan; c. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; 2) Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan 3) Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten. d. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Pusat kegiatan sebagaimana harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfataan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.

III-2


e. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.1

RENCANA SISTEM PUSAT KEGIATAN

Fungsi dan peran kawasan perkotaan di masing-masing ibukota kecamatan atau pusat-pusat pengembangan pada dasarnya sebagai berikut: 1. Fungsi tempat pasar (market-place function) bagi barang dan jasa konsumsi dan investasi. Selain itu juga sebagai tempat pemasaran dan pengolahan hasil pertanian. 2. Fungsi transaksi finansial berupa kemudahan kredit untuk investasi pada wilayah-wilayah pengembangan. 3. Fungsi penyediaan pelayanan pengembangan pertanian. 4. Fungsi pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, komunikasi, keamanan, ibadah, rekreasi, administratif, dan lain-lain. Selanjutnya kelengkapan dalam penyediaan prasarana dan sarana baik sosial maupun ekonomi pada dasarnya bergantung pada hirarki kota yang bersangkutan. Selain itu juga terdapat fungsi kota sebagai pusat administrasi pemerintahan yang mempunyai sifat pelayanan hirarkis menurut status administrasi (ibukota kabupaten, dan ibukota kecamatan). Penentuan fungsi kota ini didasari oleh kelengkapan fasiltas pusat pelayanannya yang akan dikembangkan di tiap kota. Adapun fungsi yang lain didasari oleh alasan tertentu, yaitu: 

Fungsi pusat pelayanan sosial dan ekonomi bagi wilayah belakang dari keberadaan kota tersebut sebagai pusat pengumpul atau simpul kegiatan perdagangan.



Fungsi pusat komunikasi dan hubungan dilihat dari keberadaan transportasi utama dan akses ke jaringan transportasi utama.

Jika fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi interaksi langsung antara wilayah

pedesaan

dengan

pusat

regional.

Hal

ini

akan

menimbulkan

banyak

ketidakefisienan, seperti dalam ongkos transport, kapasitas dan pemenuhan kebutuhan pelayanan, dan lain-lain yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan wilayahwilayah yang jauh dari pusat itu sendiri.

III-3


Tabel 3.1 Kriteria Fungsi Sistem Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Pidie Jaya NO 1.

2.

FUNGSI KOTA Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat

Pelayanan

Kawasan

(PPK)

3.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

KRITERIA  Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;dan/atau  Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan  Diusulkan oleh pemerintah kabupaten  Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa  pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, dengan notasi PKLp atau PKL promosi  pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK)  Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

Sumber: PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN & Permen PU No 16 Tahun 2009

Dengan ketentuan yang telah dijabarkan pada subbab sebelumnya dan beberapa pertimbangan serta mengacu pada RTRWN dan RTRWA, PKN dan PKW tidak terdapat pada Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan PKL ditetapkan oleh RTRWA di Kawasan Perkotaan Meureudu. Kemudian untuk pusat-pusat lainnya, seperti Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditentukan oleh Kabupaten. Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan serta berdasarkan pertimbangan kriteria di atas tersebut, maka sistem pusat kegiatan di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan pusat kegiatan utama wilayah kabupaten sesuai arahan RTRWA yaitu PKL Meureudu dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa; 2. PPK sebagai pusat kegiatan beberapa kecamatan meliputi: 

kawasan perkotaan Lueng Putu di Kecamatan Bandar Baru sebagai pusat perdagangan dan jasa;



kawasan perkotaan Panteraja sebagai pusat kegiatan perikanan, industri, perdagangan dan jasa; III-4




kawasan perkotaan Trienggadeng di Kecamatan Trienggadeng sebagai pusat kegiatan pendidikan, wisata, perdagangan dan jasa;



kawasan perkotaan Kuta Reuntang Kecamatan Meurah Dua sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;



kawasan perkotaan Ulim, Kecamatan Ulim sebagai pusat kegiatan peternakan, perdagangan dan jasa;



kawasan perkotaan Jangka Buya Kecamatan Jangka Buya sebagai pusat kegiatan pendidikan dan perikanan; dan



kawasan perkotaan Ulee Glee di Kecamatan Bandar Dua sebagai pusat kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa.

3. Penetapan PPL yang merupakan sistem perdesaan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan yang melayani beberapa desa dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa skala desa dan pusat permukiman pedesaan meliputi: Tabel 3.2 Penetapan Pusat Mukim Sebagai PPL No 1

Kecamatan Kecamatan Meureudu

PPL (Pusat Mukim) 1) Beuracan 2) Beurieweuh 3) Mns Manyang 4) Meureudu Dalam

2

Kecamatan Meurah Dua

1) Kuta Simpang 2) Kuta Baroh 3) Kuta Rentang

3

Kecamatan Bandar Dua

1) Ulee Glee Dalam 2) Ulee Glee Barat 3) Ulee Glee Tunong 4) Ulee Glee Timur 5) Jangka Buya Timu

4

Kecamatan Ulim

1) Ulim Tunong 2) Paya Seutuy 3) Ulim Baroh 4) Nanggroe 5) Blang Rhee

III-5


5

Kecamatan Trienggadeng

1) Treinggadeng 2) Peulandok 3) Pangwa 4) Peudeuk Baroh 5) Peudeuk Tunong

6

Kecamatan Panteraja

1) Panteraja Barat 2) Panteraja Timur

7

Kecamatan Bandar Baru

1) Nyong 2) Langien 3) Musa 4) Cubo 5) Lancok 6) Tanoh Mirah 7) Jalan Rata

8

Kecamatan Jangka Buya

1) Jangka Buya Timur 2) Jangka Buya Barat

Sumber: Bappeda Pidie Jaya, 2011

3.2

RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA KABUPATEN PIDIE JAYA

3.2.1 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Utama Prasarana utama di Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari prasarana transportasi darat, perkeretaapian dan laut. Prasarana transportasi merupakan sistem yang menunjang terhadap aktivitas dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan rencana yang terpadu dengan sistem tata ruangnya agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara sinergis. A. Sistem Jaringan Transportasi Darat Tujuan pengembangan transportasi darat yaitu sebagai berikut : 

Mendukung inter-koneksi antar pusat pelayanan dan membentuk struktur ruang.



Mendukung keterhubungan antar-bagian wilayah di Kabupaten Pidie Jaya.



Memberi akses bagi semua wilayah pelayanan menuju pusat-pusat pelayanan.



Membuka wilayah-wilayah terisolasi, dengan memperhatikan fungsi-fungsi kawasan lindung.

III-6




Mendukung wilayah-wilayah yang memiliki kegiatan ekonomi (menciptakan akses pada sentra pertanian, perkebunan, perdagangan dan lain-lain).

Berdasarkan hal tersebut, rencana prasarana transportasi darat di Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut : A.1 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Rencana pengembangan sistem jaringan jalan, dilakukan melalui peningkatan fungsi jaringan jalan dan pembangunan jaringan jalan baru sesuai dengan kebutuhan pengembangan untuk menunjang perwujudan struktur ruang. Peningkatan fungsi jaringan jalan dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan fungsi, status, maupun kelas jalan, serta kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan. Sedangkan pembangunan jaringan jalan dilakukan pada ruas-ruas jalan yang belum terhubung, untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam sistem perkotaan di Kabupaten Pidie Jaya untuk mewujudkan struktur ruang wilayah kabupaten yang optimal. Rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Pidie Jaya perlu juga mengacu dan memperhatikan rencana pengembangan jaringan jalan yang telah ditetapkan pada RTRWA sebagai kebijakan makro dari tata ruang wilayah kabupaten. Dalam merumuskan rencana pengembangan jaringan jalan dalam rencana tata ruang perlu memperhatikan kebijakan UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Mengacu pada UU No 38 Tahun 2004, sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. a. Sistem Jaringan Jalan Primer  Sistem jaringan jalan primer merupakan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.  Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan bersifat menerus yang memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan.  Pusat-pusat kegiatan adalah kawasan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal b. Sistem Jaringan Jalan Sekunder  Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di dalam kawasan perkotaan. III-7


 Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi. Berdasarkan

kebijakan

tersebut,

yang

akan

digunakan

untuk

rumusan

rencana

pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut: 1. Jalan arteri primer diarahkan untuk melayani pergerakan antar kota antar provinsi, dengan kriteria sebagai berikut : a. Menghubungkan antar-PKN b. Menghubungkan antara PKN dan PKW; c. Menghubungkan PKN dan/atau PKW/PKWp dengan bandar udara pusat penyebaran

skala

pelayanan

primer/sekunder/

tersier

dan

pelabuhan

/nasional; d. Berupa jalan umum yang melayani angkutan utama; e. Melayani perjalanan jarak jauh; f. Memungkinkan untuk lalu-lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; dan; g. Jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 2. Jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antar kota dalam provinsi, dengan kriteria sebagai berikut : a. Menghubungkan antar-PKW/ PKWp; b. Menghubungkan antara PKW/PKWp dengan PKL; c. Berupa jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi; d. Malayani perjalanan jarak sedang; e. Memungkinkan untuk lalu-lintas dengan kecepatan rata-rata sedang; dan; f. Membatasi jumlah jalan masuk. 3. Jalan Lokal Primer dikembangkan untuk menghubungkan antar kota dalam kabupaten, dengan kriteria sebagai berikut: a. Menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan; antar ibukota kecamatan; ibukota kabupaten dengan PKL/PPK; b. Berupa jalan umum yang melayani angkutan setempat; c. Malayani perjalanan jarak dekat; III-8


d. Memungkinkan untuk lalu-lintas dengan kecepatan rata-rata rendah; e. Jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Gambar 3.1 Ilustrasi Pembagian Fungsi Jalan

Sumber: Kamus Penataan Ruang

Percepatan perkembangan wilayah menjadi target pemerintah daerah, khususnya bagi Kabupaten/kota yang baru. Dalam rangka menciptakan sistem aktivitas dan pergerakan wilayah yang dapat membuat

keterpaduan perkembangan sosial ekonomi, maka

pembentukan keterkaitan antar pusat pelayanan sangatlah penting. Wilayah Kabupaten Pidie Jaya bagian Utara yaitu sepanjang jalan nasional Medan–Banda Aceh merupakan (lintas Timur) wilayah dengan konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi yang cenderung lebih tinggi, sehingga dapat mendorong pengembangan ke bagian wilayah lainnya. Salah satu cara upaya dalam meningkatkan akses tersebut adalah dengan peningkatan kualitas III-9


dan fungsi jalan yang sudah ada, maupun pembangunan jaringan jalan alternatif untuk meningkatan hubungan dan kemudahan jangkauan pelayanan dari pusat kegiatan ke daerah pelayanan. Sedangkan pada bagian wilayah sebelah Selatan, dimana terdapat fungsi kawasan lindung akses relatif dibatasi. Tujuan pembatasan akses adalah untuk tidak merangsang percepatan proses perubahan dan gangguan terhadap kawasan lindung. Berdasarkan hal tersebut, rencana pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kabupaten Pidie Jaya yaitu: a. pembangunan dan peningkatan jalan baru penghubung antara Kota Meureudu dengan Kecamatan Geumpang batas Pidie; b. pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan lokal, diharapkan akan membuka dan mempermudah akses tiap (permukiman) desa, baik menuju Kota Meureudu, Jalan Nasional (Medan-Banda Aceh), dan daerah lainnya; c. pembangunan jaringan jalan lingkar (ring road) baik lingkar luar Kabupaten maupun lingkar dalam di Kota Meureudu untuk membuka akses Meureudu sebagai ibukota kabupaten, dan akses bagi daerah di selatan; d. pembangunan dan perbaikan jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Bappeda, telah menyusun dan mengarahkan pola jalan lingkar Kota Meureudu dan lingkar luar yang meliputi seluruh wilayah.

III-10


Tabel 3.3 Rencana Jaringan Jalan Kabupaten Pidie Jaya No

Ruas Jalan

Kota/Simpul Pusat Kegiatan yang Dihubungkan

Keterangan

(Rencana Pengembangan)

A

Jalan Highway Arteri Khusus (Provinsi)

1 B

Ruas Lhokseumawe – Sigli Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional)

Kota Lhokseumawe – Meureudu - Sigli

Pembangunan Jalan Bebas Hambatan

1.

Ruas jalan Batas Pidie – Batas Bireun

Pemeliharaan

2.

Ruas jalan Beureunun – Batas Aceh Utara

Kabupaten Pidie Jaya – Kabupaten Bireun Kabupaten Pidie Jaya – Kabupaten Bireun

C

Jalan Kolektor Primer (Jalan Provinsi)

1. 2.

Ruas jalan Sp Pangwa – Meureudu – Babah Jurong Ruas jalan Meureudu – Geumpang

D

Jalan Kolektor Primer (Jalan Kabupaten)

1 2 3 4 5 E

Ruas jalan Trienggadeng - Batas Kabupaten Bireun Ruas jalan Meureudu - Babah Jurung Ruas jalan Pangwa - Dayah Pangwa Ruas jalan Batas Kabupaten Pidie - Pulo Pueb Lueng Putu Ruas jalan Batas Kab. Pidie-Aki Neugoh-Blang Krueng-Blang Iboh- Sp. Paru Keude Jalan Lokal Primer (Jalan Kabupaten)

Peningkatan Status menjadi Jalan Provinsi Peningkatan Status menjadi Jalan Provinsi

1 2 3

Jalan Lingkar Selatan Jalan Lingkar Utara Jalan yang menghubungkan PPK Lueng Putu - PPK Panteraja

PPK Lueng Putu - PPK Panteraja

4

Jalan yang menghubungkan PPK Panteraja – PPK Trienggadeng

PPK Panteraja – PPK Trienggadeng

5

Jalan yang menghubungkan PPK Trienggadeng – PPK Meurah Dua

PPK Trienggadeng – PPK Meurah Dua

6

Jalan yang menghubungkan PPK Ulim – PPK Jangka Buya - PPK Ulee Gle

7 8

Jalan yang menghubungkan PPK Meurah Dua – PPK Ulim Pemeliharaan jalan lingkungan primer yang menghubungkan antar PPL

PPK Ulim – PPK Jangka Buya - PPK Ulee Gle PPK Meurah Dua – PPK Ulim Antar PPL

Pembangunan jalan lokal primer Pembangunan jalan lokal primer Peningkatan dan Pemeliharaan jalan primer Peningkatan dan Pemeliharaan jalan primer Peningkatan dan Pemeliharaan jalan primer Peningkatan dan Pemeliharaan jalan primer Pemeliharaan jalan lingkungan primer Pemeliharaan jalan lingkungan primer

Mengacu pada RTRWN Mengacu pada RTRWN

Pemeliharaan

Mengacu pada RTRWA

Kabupaten Pidie Jaya – Kabupaten Pidie

Peningkatan Kolektor Primer Pembangunan Jalan Kolektor Primer

Menghubungkan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Pidie Jaya

Menghubungkan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Pidie Jaya

Sumber: Hasil Rencana, 2013

III-11

lokal lokal lokal lokal


Tabel 3.4 Jaringan Jalan di Kabupaten Pidie Jaya NAMA-NAMA RUAS JALAN KABUPATEN No

Nama Ruas

Panjang (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01 - KECAMATAN BANDAR BARU Jalan Sp. Bale (Lhok Duek) - Sarah Payang Jalan Blang Gapu - Blang Iboih - Blang Krueng Jalan Teupin Raya - Kayee Raya - Cut Njong Jalan Teupin Raya - Meunasah Alue - Tanoh Mirah Jalan Lueng Putu - Jiem2 - Abah Lueng Jalan Lueng Putu - Lancok Baroh Jalan Sp. Pohroh - Udeueng Jalan Musa - Blang Sukon Jalan Musa - Aronggan Jalan Musa - Blang Baro Jalan Paru - Kayee Jatoe Jalan Paru Cot - Lancang Jalan Sp. Beuringen - Kayee Raya Jalan Lancok Baro - Pusong

124,32 4,48 10,44 4,01 1,99 13,04 3,77 2,85 6,08 1,81 4,02 5,11 2,31 1,45 3,12

15 16

Jalan Langgien - Blang Iboh Jalan Tuha Lada - Ujong Leubat

5,91 2,85

17

Jalan Ujong Leubat - Blang Bunot

2,70

18

Jalan Keude Paru – Lancang

3,46

19

Jalan Tanoh Mirah - Aki Neungoh

5,13

20

Jalan Lueng Putu - Pulo Pueb

3,89

21

Jalan Sp. Mantri - Lancang

1,90

22

Jalan Ujong Leubat - Aki Neugoh

0,91

23

Jalan Jiem Jiem - Panton Limeng - Cubo

2,00

24

Jalan Musa - Lhok Duek

5.00

25

Jalan Pulo Pueb - Sawang

0,40

26

Jalan Musa - Keude Panteraja (Exs rel kereta api)

4,83

27

Jalan Paru Keude - Paru Cot

1,09

28

Jalan Lueng Putu - Teupin Raya (Exs rel kereta api)

1,63

29

Jalan Tuha Lada - Teupin Raya

1,42

30

Jalan Balee Musa - Baroh Cot

1,82

31

Jalan Blang Iboih - Musa

1,78

32

Jalan Balee Musa - Teugoh Musa

2,65

33

Jalan Dayah Langien - Baroh Cot

1,09

34

Jalan Lueng Putu - Baroh Cot

0,92

35

Jalan Tuha Lada - Langien

0,76

36

Jalan Keude Lueng Putu

0,64

37

Jalan Meunasah Tutong - Blang Glong - Meunasah Ara - Baroh Lancok

4,65

38

Jalan Sarah Panyang - Kayee Jatoe

4,67

39

Jalan Mayang Lancok - Pulo Rheng

1,08

40

Jalan Lueng Putu - Siren - Mesjid Lancok

1,66

III-12


NAMA-NAMA RUAS JALAN KABUPATEN No

Nama Ruas 02 - KECAMATAN PANTE RAJA Sp. Tu - Keude Pante Raja - Lancang Paru Pante Raja - Blang Baro Pante Raja - Cubo - Jiem jiem Mesjid Pante Raja - Sagoe Trienggadeng Teungoh Pante Raja - Sagoe Trienggadeng Gampong Teugoh - Peurade - Reudeup

Panjang (m) 40,86

41 42 43 44 45 46

Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan

47

Jalan Lhok Puuk - Blang Baro

1,55

48

Jalan Keude Panteraja

0,39

03 - KECAMATAN TRIENGGADENG 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan

Sagoe Tringgadeng - Deah Teumanah Trienggadeng - Peuduek - Cubo Mns. Paya - Mueu Trienggadeng Msj. Trienggadeng - Pelandok - Rawasari Rawa Sari - Peulandok - Mns. Dee Puduek Mee Pangwa - Cot Lheue Rheng Sp. Blang Poroh - Buloh - Cot Kareueng Blang Paroh - Mee - Rawa Sari Deah Ujong Baroh - Cot Kareueng Peulandok - Cot Kareueng Simpang Raja Beurangkat - Tunong Panteraja Deah Teumanah - Kayee Jatoe Cot Makaso - Lampoh Lada Trienggadeng - Panton Beurasan - Cubo Cot Matang - Rawa Sari Tampui - Panton Siak SMK - Treinggadeng

04 - KECAMATAN MEUREUDU

5,18 5,02 14,58 5,24 2,90 6,00

86,00 6,42 13,53 0,70 1,19 4,68 2,54 4,93 2,96 2,64 13,03 3,54 7,48 2,94 11,29 1,58 6,13 0,42 64,84

66

Jalan Beuracan - Mulieng - Alue Deumam

14,08

67

Jalan Beuracan - Rhing Krueng

1,65

68

Jalan Mayang - Blang Awe - Rungkom - Pulo U

4,24

69

Jalan Dayah Timu - Bunot - Rhing - Tutue Sirong

4,80

70

Jalan Sp. Tiga – Kota Meureudu

2,10

71

Jalan Mns. Kulam - Mulieng - Lampoh Lada

2,09

72

Jalan Pohroh - Mulieng

1,96

73

Jalan Manyang - Cot Trieng (Raja Beurangkat)

1,15

74

Jalan Rungkom - Cot Trieng

2,16

75

Jalan Rungkom - Cot Bukulah

2,38

76

Jalan Rhing Krueng - Meuraksa - Mns. Balek

2,42

77

Jalan Rhing Blang - Meuraksa - Dayah Kleng

1,45

78

Jalan Meureudu - Kuala

2,03

III-13



Nama Ruas

Panjang (m)

79

Jalan Meunasah Kulam – Cot Kareung

1,61

80

Jalan Lampoh Lada - Cot Kareueng

2,88

81

Jalan Simpang Briweuh - Beunot - Rhing Mancang

0,98

82

Jalan Pahlawan Lhok Nga - Mesjid Tuha

1,63

83

Jalan Meunasah Lhok - Meunasah Mancang

1,13

84

Jalan Pusat Perkantoran - Pulo U

1,14

85

Jalan Sp. Pertanian (Pulo) - Tutue Siroeng

1,21

86

Jalan Sp. Tiga - Mayang Cut

1,21

87

Jalan Raja Beurangkat - Mayang Cut

1,80

88

Jalan Mushalla Malem Dagang - Mesjid Tuha

0,80

89

Jalan Alue Demam - Krueng Tijee

7,38

90

Jalan Layang Komplek Perkantoran Cot Treing

1,28

05 - KECAMATAN MEURAH DUA

35,76

91

Jalan Babah Jurong - Seunong - Sarah Mane

8,71

92

Jalan Teupin Pukat - Keude Ulim

5,19

93

Jalan Lancok - Gle Cut

1,39

94

Jalan Pante Beureune - Mns. Mancang - Dayah Kruet

1,99

95

Jalan Elak - Puskesmas Simpang Empat

0,40

96

Jalan Simpang Lhok Pineung - Batee Meuade

5,40

97

Jalan Meunasah Mesjid - Lhok Gajah

3,51

98

Jalan Blang Rheue - Lhok Gajah

2,69

99

Jalan Dayah Kruet - Meunasah Bie - Genteng

3,01

100

Jalan Meunasah Raya - Meunasah Bie

1,14

101

Jalan Geuteng - Sambongan Baro

2,33

06- KECAMATAN ULIM

50,07

102

Jalan Paya Seutui - Gle Cut - Balang Cari

9,42

103

Jalan Nangrhoe Barat - Reuleuet - Ulim

4,34

104

Jalan Nangrhoe - Lhok Sandeng - Krueng Tijee

105

Jalan Tutue Ara - Keude Parek

1,93

106

Jalan Balei Ulim - Siblah Coh

1,30

107

Jalan Sp. SMP - Bale Ulim- Siblah Coh

1,45

108

Jalan Grong2 Capa - Kuala Ulim

1,94

109

Jalan Nangrhoe Timu - Blang Usi

1,73

110

Jalan Lingkar Keude Ulim

0,80

111

Jalan Sp. Mns. Krueng - Keude Parek

0,50

17,14

III-14



Nama Ruas

Panjang (m)

112

Jalan Nangrhoe Timu - Telkom

4,75

113

Jalan Blang Cari - Telkom

2,12

114

Jalan Sp. Paya Seutui - Pulo Lhok - Tijien Daboh

1,65

115

Jalan Dayah Leubee - Tajong Ulim

0,47

116

Jalan Balee Ulim - Meunasah Kumbang

0,53

07- KECAMATAN BANDAR DUA

70,65

117

Jalan Blang Dalam - Buket Teungoh

0,96

118

Jalan Blang Dalam - Babah Krueng

3,45

119

Jalan Ulee Gle - Jangka Buya

2,21

120

Jalan Ulee Gle - Kumba

8,36

121

Jalan Ulee Gle - Mns. Kumbang

2,16

122

Jalan Ulee Gle - Cot Keng

5,36

123

Jalan Ulee Gle - Kuta Krueng - Kiran Dayah

3,68

124

Jalan Muko - Adan - Meugit

3,42

125

Jalan Muko Dayah - Jeulanga Mata Ie

1,33

126

Jalan Drieng Bungong - Asan Kumbang

1,75

127

Jalan Meurandeh Alue - Drien Bungong

1,23

128

Jalan Meurandeh Alue - Asan Kumbang - Cot Keng

3,58

129

Jalan Babah Krueng - Alue Sane - Jeulanga Barat

130

Jalan Paya Tunong - Muko Jurong

1,21

131

Jalan Pohroh - Paya Pisang Klat

2,88

132

Jalan Blang Kuta - lhok Pusong

2,46

133

Jalan Peulakan Tunong - Meuko - Peulakan Cebrek

1,78

134

Jalan jeulanga Barat - Jeulanga Mata Ie - Drien Bungong

2,20

135

Jalan Paya Pisang Klat - Kumba

2,00

136

Jalan Uteun Bayue - Reudeup Melayu

2,40

137

Jalan Muko Baroh - Paya Tunong

1,60

138

Jalan Terobosan Gaharu

3,69

139

Jalan Keude Ulee Glee

0,82

12,12

08- KECAMATAN JANGKA BUYA

12,23

140

Jalan Buket Teungoh - Kuta Krueng

2,26

141

Jalan Jangka Buya - Kiran Mns. Krueng

0,34

142

Jalan Jangka Buya - Pasi Aron

1,16

III-15



Panjang (m)

Nama Ruas

143

Jalan Kiran - Kuala

1,08

144

Jalan Kiran Dayah - Kuala Kiran

2,73

145

Jalan Jurong Minje - Jurong Teugoh - Jurong Ara

2,50

146

Jalan Muko Jurong - Kiran Dayah

0,85

147

Jalan Meunasah Mee - Meunasah Kumbang

1,31

TOTAL

484,73

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya

A.2 Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan (Terminal dan Jembatan Timbang) Terminal adalah merupakan titik simpul dalam sistem jaringan transportasi darat yang berfungsi sebagai pelayanan umum dan melancarkan arus penumpang/barang. Untuk medukung sistem transportasi di Kabupaten Pidie Jaya, maka pengembangan terminal adalah Terminal Penumpang. Fasilitas penunjang dalam sistem transportasi yang perlu dikembangkan untuk Kabupaten Pidie Jaya adalah pembangunan Terminal Penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan penumpang antar pusat kegiatan dalam kabupaten, dan atau angkutan antar kota dalam propinsi. Kemudian penyedian Sub terminal untuk melayani angkutan pada masing-masing wilayah pengembangan (lokal). Dengan dibangunnya Terminal Penumpang Tipe B diharapkan akan meningkatkan jumlah moda angkutan yang dapat melayani kegiatan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian arahan lokasi penempatan terminal tersebut berada di Kecamatan Meurah Dua sebagai wilayah pada bagian tengah, lokasi ini merupakan pintu masuk kabupaten arus trasnportasi dari Kota Medan (Sumatera Utara) menuju Kota Banda Aceh dan sebaliknya. Dengan

memperhatikan

rencana

struktur

ruang

yang

telah

dirumuskan,

rencana

pengembangan sistem jaringan jalan dan keberadaan terminal yang ada (eksisting), jenis dan kelas pelayanannya, rencana pengembangan terminal angkutan penumpang dan jembatan timbang untuk Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan Terminal Terpadu (Penumpang dan Barang) Tipe B di Kecamatan Meurah Dua. 2. Pembangunan terminal penumpang tipe Sub terminal di : III-16


a. Kecamatan Bandar Dua; Gampong Keude Ulee Glee jenis terminal transit L-300 dan Labi-Labi

b. Kecamatan Bandar Baru, lokasi Gampong Keude Lueng Putu jenis terminal Transit L-300 dan Labi-Labi

c. Kecamatan Trienggadeng; lokasi Keude Treinggadeng Jenis terminal transit L-300. 3. Pembangunan Terminal barang meliputi: a. pembangunan terminal barang Gampong Meunasah Bie di Kecamatan Meurah Dua b. pembangunan terminal barang Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua c. pembangunan terminal barang Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru d. pembangunan

terminal

barang

Gampong

Keude

Trienggadeng

Kecamatan

Trienggadeng 4. pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua. A.3 Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan Dalam mengakomodasi kegiatan terminal, perlu dilakukan pengaturan pola sirkulasi terhadap pergerakan transportasi darat. Penambahan terhadap rute dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah. Hal ini menjadi penting agar terbuka akses wilayah, demi percepatan pembangunan yang telah direncanakan. Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan berupa trayek angkutan umum yang meliputi: 1. Jaringan trayek AKAP, meliputi : a. Meureudu – Sigli - Saree- Banda Aceh- Lhoong – Calang – Meulaboh – Blang Pidie – Tapak Tuan – Subulussalam – Singkil- Medan; b. Meureudu- Bireuen- Lhokseumawe- Langsa- Kuala Simpang –

Medan; dan

c. Meureudu- Bireuen- Takengon- Blangkeujren- Kutacane- Medan. 2. Jaringan trayek AKDP meliputi : a. Meureudu – Lueng Putu – Beureunun – Sigli – Saree – Banda Aceh; b.

Meureudu – Bireuen – Lhokseumawe –

Lhok Sukon – Idi – Langsa – Kuala

Simpang; c. Meureudu – Bireuen– Takengon – Blangkeujeren – Kutacane; dan III-17


d. Meureudu – Geumpang – Meulaboh – Blang Pidie – Tapak Tuan – SubulussalamSingkil. 3. Jaringan trayek angkutan Kecamatan meliputi : a. rute Lueng Putu - Kuta Reuntang – Ulim; b. rute Cubo - Ulee Gle; c. rute Pante Raja – Cubo; d. rute Pante Raja – Blang Baro; e. rute Pante Raja- Paru; f. rute Trienggadeng - Ulee Gle; g. rute Trienggadeng – Cubo; h. rute Meureudu – Kuta Reuntang – Ulim – Ulee Gle; i. rute Meureudu – Kuta Reuntang - Ulim – Jangka Buya; j. rute Meureudu – Trienggadeng - Panteraja – Lueng Putu; k. rute Meureudu – Geumpang; l. rute Kuta Reuntang – Meureudu – Trienggadeng – Panteraja – Lueng Putu; m. rute Jangka Buya – Ulim - Meureudu – Trienggadeng; dan n. rute Ulee Gle – Lueng Putu; 4. Jaringan trayek angkutan Kecamatan Bandar Baru meliputi : a. rute Lueng Putu – Abah Lueng – Cubo; b. rute Lueng Putu – Sarah Panyang; c. rute Lueng Putu – Tanoh Mirah; d. rute Lueng Putu – Paru – Cubo; e. rute Lueng Putu – Musa – Blang Baro; f. rute Lueng Putu – Musa - Lhok Duek. g. rute Lueng Putu – Paru – Lancang; h. rute Lueng Putu – Pulo Rheng; i. rute Lueng Putu – Baroh Lancok; j. rute Lueng Putu – Beurandeh; k. rute Lueng Putu – Udeung; l. rute Lueng Putu – Aki Neungoh; dan m. rute Lueng Putu – Geulanggang. III-18


5. Jaringan trayek angkutan Kecamatan Pante Raja meliputi : a. rute Pante Raja – Panjoe Rimba; dan b. rute Pante Raja – Lhok Puuk. 6. Jaringan trayek angkutan Kecamatan Trienggadeng: a. rute Trienggadeng – Tampui; b. rute Trienggadeng – Peulandok; c. rute Trienggadeng – Pangwa; d. rute Trienggadeng – Peurade; dan e. rute Trienggadeng – Panton Raya. 7. Jaringan trayek angkutan Kecamatan Meureudu: a. rute Meureudu – Beuracan; b. rute Meureudu – Beuriweuh; c. rute Meureudu – Blang Awe; dan d. rute Meureudu – Teupin Peuraho. 8. Jaringan trayek angkutan Kecamatan Meurah Dua: a. rute Kuta Reuntang – Seunong; b. rute Kuta Reuntang – Teupin Pukat; c. rute Kuta Reuntang – Lueng Bimba; 9. Jaringan trayek angkutan Kecamatan Ulim: a. rute Ulim – Jangka Buya; b. rute Ulim - Tijien; c. rute Ulim – Pulo Ulim; d. rute Ulim – Blang Rheu – Sarah Mane; e. rute Ulim – Bale Ulim; dan f. rute Ulim – Paya Seutui. 10. Jaringan trayek angkutan Kecamatan Jangka Buya: a. rute Jangka Buya – Samalanga; b. rute Jangka Buya - Ulim; dan c. rute Jangka Buya – Ulee Gle. 11. Jaringan trayek angkutan Kecamatan Bandar Dua: a. rute Ulee Gle – Cot Keng III-19


b. rute Ulee Gle - Blang Kuta- Drien Tujoh- Alue Sanee; c. rute Ulee Gle – Kumba; d. rute Ulee Gle - Beurandeh Alue- Krueng Kiran; dan e. rute Ulee Gle - Kuta Krueng - Jangka Buya. 12. Angkutan barang berupa pengembangan trayek angkutan barang meliputi: a. kuta Reuntang - Medan; b. kuta Reuntang - Banda Aceh; c. kuta Reuntang – Geumpang – Melaboh; d. kuta Reuntang – Takengon – Blangkejeren; dan e. kuta Reuntang – Krueng Geukueh. A.4 Jaringan perkeretaapian Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, terdapat jaringan kereta api yang melewati Kabupaten Pidie Jaya melintasi Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Ulim, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Treinggadeng, Kecamatan Panteraja dan Kecamatan Bandara Dua. Untuk mendukung jaringan kereta api, maka direncanakan pula pembangunan stasiun di Gampong Jeulanga Mesjid Kecamatan Bandar Dua, Gampong Geulumpang Tutong Kecamatan Meureudu dan Gampong Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru. Selain itu perlu juga disiapkan pelayanan kereta api untuk menunjang aktivasi jaringan kereta api berupa peningkatan akses terhadap layanan kereta apai dan jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang. B. Jaringan transportasi laut Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasbatas tertentu

sebagai tempat

kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang

dipergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik turun penumpang atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Fungsi pelabuhan yaitu sebagai berikut : a.

Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarki fungsinya.

b.

Pintu gerbang perekonomian daerah, nasional, dan internasional.

c.

Tempat kegiatan alih moda transportasi.

III-20


d.

Tempat distribusi, konsolidasi, dan produksi.

Pelabuhan menurut jenisnya, terdiri dari : a.

Pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

b.

Pelabuhan khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Ditinjau dari segi geografis wilayah Kabupaten Pidie Jaya memiliki wilayah laut yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas serta membuka peluang keterkaitan ekonomi dengan wilayah lain. Kemungkinan menyediakan pelabuhan di Kabupaten Pidie Jaya perlu melihat penataan pelabuhan dalam satu kesatuan tatanan pelabuhan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal, yang berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi nasional dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah. Adapun rencana jaringan transportasi laut berupa pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kecamatan Trienggadeng. 3.2.2 Rencana Sistem Jaringan Energi Perkembangan penduduk di proyeksikan akan meningkat, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah perencanaan akan bertambah, serta ketentuan Rencana Struktur Tata Ruang yang dituju, maka penyediaan energi listrik di Kabupaten Pidie Jaya diarahkan untuk dapat lebih meningkatkan pertumbuhan wilayah. Melihat kondisi geografis yang ada, Kabupaten Pidie Jaya potensial untuk melakukan peningkatan suplai energi listrik secara mandiri. Rencana pengembangan prasarana energi di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut: a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), kapasitas 275 KV, melalui: 1. Kecamatan Bandar Baru terletak di Gampong Kaye Raya, Gampong Mns Ara, Gampong Baroh Musa, Gampong Paru Keudee, dan Gampong Paru Cot; 2. Kecamatan Pante Raja terletak di Gampong Mesjid Pante Raja Timur, dan Gampong Peurade; 3. Kecamatan Trienggadeng terletak di Gampong Munasah Mee, Gampong Matang, Gampong Rawa Sari, dan Gampong Gampong Cot Makaso; 4. Kecamatan Meureudu terletak di Gampong Kuta Trieng, Gampong Pulo U, Gampong Manyang Cut, dan Gampong Manyang Lancok; 5. Kecamatan Meurah Dua terletak di Gampong Geunteng, dan Gampong Munasah III-21


Kulam; 6.

Kecamatan Ulim terletak di Gampong Sambungan Baro,

Gampong Reuleut,

Gampong Nangrhoe Barat, dan Gampong Nangrhoe Timu; dan 7.

Kecamatan Bandar Dua terletak di Gampong Blang Dalam, Gampong Keude Ulee Gle, Gampong Muko Kuthang, Gampong Peulakan Tambo dan Gampong Peulakan Teunong.

b. Pengembangan jaringan listrik di seluruh kecamatan c. Rencana pembangunan pembangkit listrik Mikrohidro (PLTMH) berlokasi: 1. Gampong Abah Lueng Jiem-Jiem, Kecamatan Bandar Baru dengan kapasitas 3 MW; 2. Gampong Lhok Sandeng, Kecamatan Meurah Dua dengan kapasitas 5,033 MW; 3. Gampong Lhok Pineng Kecamatan Meurah Dua dengan kapasitas 1,8 MW; 4. Gampong Blang Minoh Kecamatan Bandar Dua dengan kapasitas 2 MW; dan 5. Gampong Alue Sane Kecamatan Bandar Dua kapasitas 1,8 MW.

f. Pengembangan energi listrik tidak terbarukan bersumber bahan bakar minyak (BBM), gas dan batu bara. 3.2.3 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Salah satu modal daerah untuk menarik investasi dan sekaligus meningkatkan perekonomian wilayah adalah tersedianya infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Sebagai kabupaten baru, Pidie Jaya merencanakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang kegiatan daerah. Diantaranya adalah pembangunan pemancar televisi lokal (Pijay TV) di Kecamatan Ulim/ Meurah Dua dan Radio Lokal (Radio Pemda Pijay) di Kecamatan Meureudu. Pada saat ini dan dimasa mendatang, kebutuhan fasilitas telekomunikasi sudah dapat dipenuhi oleh pihak swasta, melalui berbagai produk telekomunikasi lainnya seperti Telkomsel, telah merambah seluruh kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya. Mengingat besarnya peran telekomunikasi memerlukan dukungan dari teknologi informasi seperti telepon nirkabel dan internet, maka pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang cenderung berteknologi tinggi ini perlu lebih baik lagi, seperti perlunya penggunaan bersama BTS (join provider). Satu BTS dapat digunakan secara bersama dari 3-7 provider.

III-22


3.2.4 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Rencana pengembangan jaringan prasarana sumberdaya air, terdiri atas: 1.

Rencana pengelolaan wilayah sungai berupa DAS Krueng Lueng Putu, DAS Krueng Pante Raja, DAS Krueng Beuracan, DAS Krueng Meureudu, DAS Krueng Ulim, DAS Krueng Jeulanga dan DAS Krueng Kiran.

2.

Pengendalian sungai yaitu jaringan sumberdaya air lintas lintas kabupaten meliputi: a. Krueng Putu (Pidie – Pidie Jaya); dan b. Krueng Bale Iliek (Pidie jaya – Bireun).

3.

Penyediaan Waduk Krueng Meureudu di WS Meureudu - Baro di Kecamatan Meurah Dua sebagai penmbangkit listrik, irigasi, sumber air baku dan pengendali banjir;

4.

pengembangan embung meliputi Kecamatan: a. Bandar Baru, terdiri dari: embung Paya Keumeude, Gampong Musa Teungoh, embung Lhok Papeun Gampong Blang Iboh, embung Paya Raoeh Gampong Tanoh Merah, embung Paya Cirieh Gampong Ujung Leubat, embung Paya Baru Gampong Tua Lada, embung Paya Buenot Gampong Ujung Leubat, embung Alue Meuh Gampong Sarah Panyang, embung Cot Bayu Gampong Musa Baroh, embung Blang Meunot Gampong Cut Langien, embung Blang Bili Gampong Cut Langien, embung Tgk. Leman Gampong Musa Baroh (Blang Biri), Embung Paya Pie Gampong Musa Baroh, Embung Lhok Weng Gampong Musa Baroh, embung Baro Gampong Musa Teungoh, embung Meunigoe Gampong Musa Baroh dan embung padon Nga Gampong Musa Baroh; b. Panteraja, meliputi: embung Jurong Brangkat Gampong Tunong Panteraja, embung Lhok Puuk Gampong Lhok Puuk, embung Muka Blang Gampong Muka Blang, embung Lhok Mata Ie Gampong Tunong Panteraja, embung Uteun Pantang Gampong Teungoh Panteraja, embung Glee Bruek Gampong Peurade Panteraja, embung Paya Lhok Bada Gampong Reudeup Panteraja; dan c. Trienggadeng, meliputi: embung Paya Pie Ujung Baroh terletak di Gampong Deah Ujung Baroh, embung Paya Pie terletak di Gampong Dee Peuduk Tunong, embung Paloh Raya terletak di Gampong Rawa Sari, embung Crum Rawa Sari terletak di Gampong Rawa Sari, embung Paya Reulet terletak di Gampong Pelandok Tunong, embung Alue Drien terletak di Gampong tampui, embung III-23


Paya Trieng terletak di Gampong Pelandok Tunong, embung Lamsundeng terletak di Gampong Tampui, embung Blang Panjoe terletak di Gampong Tampui, embung Grafik terletak di Gampong Tampui, embung Paya Girek terletak di Gampong Panton Raya, embung Blang Panton terletak di Gampong Panton Raya, embung Paya Bungku terletak di Gampong Panton Raya, embung Paya Nga terletak di Gampong Tuha, embung Paya Ba terletak di Gampong Mee Pueduk, embung Paya Bakong terletak di Gampong Tuha, embung Blang Mamprei terletak di

Gampong Plandok Tungoh, embung Cruem terletak di

Gampong Rawa Sari, embung Paloh Ara terletak di

Gampong Rawa Sari,

embung Abeuk Raya terletak di Gampong Meue, embung Paya Blang Poroh terletak di Gampong Tuha, embung Panjou terletak di Gampong Paya, dan embung Lhok Pisang terletak di Gampong Panton Raya, Embung Paya Cibrek terletak di Gampong Meunasah Mee, Embung Paya Lhok Hagu terletak di Gampong Meunasah Mee, Embung Blang Geuleumpang terletak di Gampong Deah Teumanah. 5. Pemanfaatan daerah irigasi meliputi: a. Daerah Irigasi kewenangan Nasional meliputi Irigasi Tiro (Baro Raya) Gampong Teupin Raya seluas 796,10 Ha; b. Daerah Irigasi kewenangan Provinsi seluas 3.263,21 Ha, meliputi: 1. Daerah Irigasi Cubo-Trienggadeng seluas 1.347,86 Ha. 2. Daerah Irigasi Samalanga seluas 249,25 Ha. 3. Daerah Irigasi Meureudu seluas 1.666,10 Ha. c. Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten seluas 4.595,79 Ha, meliputi: 1.

Daerah Irigasi Alue Demam seluas 74,77 Ha;

2.

Daerah Irigasi Alue Sane seluas 522,28 Ha;

3.

Daerah Irigasi Beuracan seluas 658,16 Ha;

4.

Daerah Irigasi Blang Geulumpang seluas 27,51 Ha;

5.

Daerah Irigasi Drien Bungong seluas 114,78 Ha;

6.

Daerah Irigasi Kiran seluas 158,46 Ha;

7.

Daerah Irigasi Kuta Krueng seluas 76,12 Ha;

8.

Daerah Irigasi Paya Trieng seluas 78,34 Ha; III-24


9.

Daerah Irigasi Lhok Pisang seluas 12,70 Ha;

10. Daerah Irigasi Paya Reulet seluas 20,70 Ha; 11. Daerah Irigasi Alue Drien seluas 57,46 Ha; 12. Daerah Irigasi Muka Blang seluas 7,84 Ha; 13. Daerah Irigasi Lhok Puuk seluas 10,56 Ha; 14. Daerah Irigasi Pante Breuh seluas 39,60 Ha; 15. Daerah Irigasi Tgk. Chik Disintheu seluas 75,97 Ha; 16. Daerah Irigasi Uteun Pantang seluas 16,46 Ha; 17. Daerah Irigasi Lhok Ugop seluas 284,24 Ha; 18. Daerah Irigasi Lueng Paloh seluas 32,47 Ha; 19. Daerah Irigasi Lueng Limeng seluas 206,06 Ha; 20. Daerah Irigasi Pulo Perlak seluas 67,87 Ha; 21. Daerah Irigasi Uten Bayu seluas 48,54 Ha; 22. Daerah Irigasi Meugit seluas 81,87 Ha; 23. Daerah Irigasi Lhok Sandeng seluas 193,50 Ha; 24. Daerah Irigasi Ulim seluas 349,29 Ha; 25. Daerah Irigasi Panton Pupu seluas 7,68 Ha; 26. Daerah Irigasi Teurace seluas 11,94 Ha; 27. Daerah Irigasi Panton Limeng seluas 10,19 Ha; 28. Daerah Irigasi Paya Cirieh seluas 95,22 Ha; 29. Daerah Irigasi Waduk Alue (Padon Nga) seluas 144,81 Ha; 30. Daerah Irigasi Tgk. Leman (Blang Biri) seluas 15,74 Ha; 31. Daerah Irigasi Waduk Baro seluas 38,98 Ha; 32. Daerah Irigasi Paya Baro seluas 26,27 Ha; 33. Daerah Irigasi Ujung Lebat seluas 88,20 Ha; 34. Daerah Irigasi Jeulanga seluas 645 Ha. 35. Daerah Irigasi Paya Keumeude seluas 8,92 Ha; 36. Daerah Irigasi Lhok Papeun seluas 9,93 Ha; 37. Daerah Irigasi Meuh seluas 6,19 Ha; 38. Daerah Irigasi Cot Bayu seluas 6,87 Ha; 39. Daerah Irigasi Meunigoe seluas 3,44 Ha; III-25


40. Daerah Irigasi Lhok Pie seluas 1,35 Ha; 41. Daerah Irigasi Blang Meunot seluas 8,25 Ha; 42. Daerah Irigasi Paya Pie Ujung Baroh seluas 21,79 Ha; 43. Daerah Irigasi Gaharu seluas 91,11 Ha; 44. Daerah Irigasi Jurong Brangkat seluas 32,25 Ha; 45. Daerah Irigasi Tanah Mirah seluas 15,06 Ha; 46. Daerah Irigasi Lhok Pineung seluas 31,35 Ha; 47. Daerah Irigasi Lhok Bambui seluas 36,95 Ha; 48. Daerah Irigasi Blang Bili seluas 6,44 Ha; 49. Daerah Irigasi Pulo Perlak seluas 67,87 Ha; 50. Daerah Irigasi Blang Lubok seluas 8,42 Ha; 51. Daerah Irigasi Palong seluas 18,20 Ha; 52. Daerah Irigasi Ulee Gle seluas 265,38 Ha; 53. Daerah Irigasi Kumba seluas 133,86 Ha; dan 54. Daerah Irigasi Beurasan seluas 211,63 Ha. 6. Pengembangan sistem pengendalian banjir meliputi: a. pengawasan sempadan sungai; b. penghijauan; c. pengaturan pengurangan pengambilan air tanah secara berlebihan; d. penyediaan embung; e. waduk; f. sumur resapan; g. biopori; h. pembangunan tanggul; dan i. normalisasi sungai.

III-26


3.2.5 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya A. Sistem jaringan persampahan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2021 diperkirakan 242.197 jiwa dan tahun 2032 diperkirakan 321.557. Implikasi perkembangan penduduk ini adalah bertambahnya jumlah timbulan sampah yang diperkirakan jumlah timbulan sampah pada tahun 2021 adalah 624,11 m3/hari dan tahun 2032 adalah 920,00 m3/hari. Agar dapat melayani konsumsi sampah pada tahun 2032, maka diperukan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan antara lain alat angkut sampah, TPS (Tempat Pembuangan Sementara), system transfer depo, dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sementara itu, wilayah yang memiliki aktivitas kegiatan yang relatif tinggi seperti Kecamatan Meureudu, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Bandar Baru, dan Bandar Dua terutama khususnya untuk ibukota kecamatan. Wilayah tersebut potensial dalam memproduksi sampah, sehingga wilayah ini merupakan prioritas pelayanan prasarana pengelolaan lingkungan. Dengan demikian rencana jaringan sistem persampahan di Kabupaten Pidie Jaya terdiri atas: a.

Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten;

b.

Pengembangan tekonologi komposing sampah organik dan sistem Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang) atau 3R lainnya sesuai kawasan permukiman;

c.

Tempat Penampungan Sementara ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi:

1. pasar; 2. permukiman; 3. perkantoran; dan 4. fasilitas sosial lainnya. d.

Optimalisasi TPS di Desa Cot Langien Kecamatan Bandar Baru.

e.

Pengembangan TPA di Rungkom Kecamatan Meureudu.

f.

Penyediaan TPA di Blang Awe seluas 10 Ha.

g.

Pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah; dan

h.

Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.

III-27


B. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk dalam melangsungkan kegiatan sehari-hari, sehingga dalam upaya pemenuhannya harus optimum. Ketersediaan air bersih sangat tergantung pada sumber air yang dapat diolah dan dimanfaatkan. Sistem distribusi dalam penggadaan air bersih di Kabupaten Pidie Jaya masih mengikuti pola lama yaitu pada saat masih dalam bagian wilayah Kabupaten Pidie, yaitu ada 2 cara, melalui sistem perpipaan (PDAM) dan sistem nonperpipaan (swadaya masyarakat). Sampai saat sekarang pusat pelayanan PDAM di Kabupaten Pidie Jaya terdapat di beberapa tempat, yaitu di Meureudu, Panteraja, Ulim serta PDAM Pidie. Sedangkan untuk daerah–daerah yang belum terlayani oleh PDAM, kebutuhan air bersih pada umumnya menggunakan pompa tangan, sumur gali, mata air dan sungai. Penyediaan air bersih untuk wilayah Kabupaten Pidie Jaya dapat memanfaatkan aliran sungai yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan. Aliran sungai yang dapat dimanfaatakan sebagai air baku diantaranya Krueng Meureudu dengan debit air dapat melayani air bersih untuk Kecamatan Meureudu dan sekitarnya termasuk Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Ulim, Kecamatan Bandar Dua, dan sebagian Kecamatan Trienggadeng. Sedangkan sumber air baku Krueng Panteraja melayani air bersih untuk Kecamatan Panteraja, Kecamatan Bandar Baru, dan Sebagian wilayah Kecamatan Trienggadeng. Tabel 3.5 Proyeksi Kebutuhan Air Hingga Tahun 2031 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 2016 Kecamatan

Penduduk

Bandar Baru

41.224

Pante Raja

SR

2021 (L/dt)

Penduduk

8.245

48

47.443

SR

2026 (L/dt)

Penduduk

9.489

55

54.600

SR

2031 (L/dt)

Penduduk

SR

(L/dt)

10.920

63

61.096

12.219

71

9.875

1.975

11

11.365

2.273

13

13.079

2.616

15

15.052

3.010

17

Trienggadeng

26.859

5.372

31

30.911

6.182

36

35.574

7.115

41

40.941

8.188

47

Meureudu

26.135

5.227

30

30.078

6.016

35

34.615

6.923

40

39.837

7.967

46

Meurah Dua

13.650

2.730

16

15.709

3.142

18

18.079

3.616

21

20.806

4.161

24

Ulim

18.024

3.605

21

20.744

4.149

24

23.873

4.775

28

27.475

5.495

32

Jangka Buya

11.011

2.202

13

12.681

2.536

15

14.594

2.919

17

16.795

3.359

19

Bandar Dua

29.603

5.921

34

34.069

6.814

39

39.208

7.842

45

45.123

9.025

52

176.381

35.276

204

203.000

40.600

235

233.622

46.724

270

267.125

53.425

309

JUMLAH

Sumber: Hasil Analisis

III-28


C. Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana Kejadian bencana terus menerus yang telah melanda pulau Sumatera tidak terlepas dari geodinamika yaitu berada diatas lempeng benua, lempeng Indo Australia, dan lempeng pasifik, serta keberadaan sesar regional yang ada di wilayah pulau tersebut. Secara umum wilayah yang pernah terjadi bencana gempa bumi ada peluang akan terulang kembali. Selain bencana geologi, bencana-bencana lainnya juga senantiasa mengintai, seperti banjir dan angin kencang. Dari hasil pemetaan bencana yang dilakukan oleh Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah yang berpotensi terhadap bencana diantaranya bencana gerakan tanah, banjir, gempa bumi, tsunami dan angin kencang. Untuk mengurangi korban jiwa yang ditimbulkan oleh bencana diperlukan rencana sistem jaringan evakuasi bencana. Berikut ini penyediaan jalur evakuasi di Kabupaten Pidie Jaya yang meliputi: 1.

Jalur evakuasi bencana gerakan tanah tinggi meliputi: a) Kecamatan Bandar Baru meliputi : 1) Gampong Aki Neungoh, jalur evakuasi melalui jalan Blang Gapu-Blang IboihBlang Krueng; 2) Gampong Abah Lueng, jalur evakuasi melalui jalan Sp.Balek-Lhok Duek-Sarah Panyang; 3) Gampong Jiem-Jiem, Sarah Panyang dan Blang Sukon, jalur evakuasi melalui jalan Panteraja- Cubo-Jiem Jiem b) Kecamatan Meurah Dua meliputi : Gampong Lhok Sandeng dan Sarah Mane, jalur evakuasi melalui: 1) Jalan Babah Jurong-Seunong-Sarah Mane; dan

2.

2) Jalan Meunasah Mesjid-Lhok Gajah-Sarah Mane. Jalur evakuasi bencana banjir meliputi : a) Kecamatan Bandar Baru; Jalan Paru Cot-Lancang, Jalan Sp.Tu-Keude Pante RajaLancang Paru, Jalan Paru Keude-Kuala, Jalan Sp.Mantri-Lancang, Jalan Sp. Mantri-Baroh Musa, Jalan Musa- Arongan, Jalan Sp.Pohroh-Udeueng, Jalan Lancok Baroh-Pusong, Jalan Lueng Putu-Lancok Baroh, Jalan Manyang LancokPulo Rheng, Jalan Lueng Putu-Pulo Pueb, Jalan Teupin Raya-Kayee Raya-Cut Njong, Jalan Lueng Putu-Jiem2-Abah Lueng, Jalan Blang Gapu-Blan Iboh-Blang III-29


Krueng, Jalan Musa-Blang Sukon, Jalan Musa-Blang Baro, Jalan Paru-Kayee Jatoe; b) Kecamatan Panteraja; Jalan Mesjid Panteraja-Sagoe Trienggadeng, Jalan Sagoe Trienggadeng-Deah Teumanah, Jalan Panteraja-Blang Baro, Jalan Pante RajaCubo-Jiemjiem, Jalan Puduek-Tunong Panteraja; c) Kecamatan Trienggadeng; Jalan Sagoe Trienggadeng-Deah Teumanah,

Jalan

Trienggadeng-Puduek-Cubo, Jalan Mns. Paya-Mueu Trienggadeng, Jalan Msj. Trienggadeng-Peulandok-Rawasari,

Jalan

Rawa

Sari-Peulandok-Mns

Dee

Puduek, Jalan Mee Pangwa-Cot Lheue Rheng, Jalan Blang Poroh-Mee-Rawa Sari, Jalan Deah Pangwa-Sp. Meucat Pangwa; d) Kecamatan Meureudu; Jalan Meureudu-Kuala, Jalan Sp. Tiga-Meureudu, Jalan Sp. Pertanian-Meureudu, Jalan Rungkom-Cot Trieng, Jalan Beuracan-Rhing Krueng, Jalan Dayah Timu-Bunot-Rhing-Tutue Sirong Jalan Manyang-Blang AweBeuriweueh; e) Kecamatan Meurah Dua; Jalan Teupin Pukat-Keude Ulim, Jalan Meureudu-Babah Jurung, Jalan Babah Jurong-Seunong-Sarah Mane, Jalan Paya Seutui-Gle CutBlang Cari; f) Kecamatan Ulim; Jalan Grong2 Capa-Kuala Ulim, Jalan Tutue Ara-Keude Parek, Jalan Bale Ulim-Siblah Coh, Jalan Sp.SMP-Bale Ulim, Jalan Nangrhoe-Lhok Sandeng-Krueng Tijee, Jalan Nangrhoe Barat-Reuleuet-Ulim; g) Kecamatan Jangka Buya; Jalan Kiran Dayah-Kuala Kiran, Jalan Kiran-Kuala, Jalan Jangka Buya-Pasi Aron, Jalan Blang Dalam-Buket Teungoh; dan h) Kecamatan Bandar Dua; Jalan Babah Krueng-Alue Sane-Jeulanga Barat, Jalan Blang Kuta-Lhok Pusong, Jalan Pohroh-Paya Pisang Klat, Jalan Ulee Gle-Kumba, Jalan Ulee Gle-Cot Keng, Jalan Muko Dayah-Jeulanga Mata Ie, Jalan Muko-AdanMeugit, Jalan Meurandeh Alue-Asan Kumbang-Cot Keng,

Jalan Ulee Gle-Kuta

Krueng-Kiran Dayah, Jalan Ulee Glee-Kuta Krueng-Kiran Dayah, Jalan Ulee GleeJangka Buya; 3.

Jalur evakuasi bencana abrasi meliputi: a. Kecamatan Bandar Baru jalur evakuasi melalui: 1) Jalan Lancang-Paru Cot-jalan nasional; III-30


2) Jalan Paru Keudee-Blang Baro-Cubo; 3) Jalan Musa Baroh-Paya Langet; 4) Jalan Musa Teungoh-Cot Teungku-Cubo; 5) Jalan Pohroh-Sp.Poroh-Blang Gapu; 6) jalan Baroh Lancok-Mns Ara-Blang Glong-Lueng Putu; 7) Jalan Manyang Lancok-Mns Tutong-Lueng Putu; 8) Jalan Mesjid Lancok-Mns Siren-Lueng Putu; 9) Jalan Sawang-Pulo Pueb-Lueng Putu; dan 10) Jalan Kuala Tari-Njong-Teupin Raya. b. Kecamatan Panteraja jalur evakuasi melalui: 1) Jalan Gp.Reudeuep-jalan nasional; 2) Jalan Gp.Peurade- jalan nasional; 3) Jalan Mns.Mesjid-Panteraja Tunong; 4) Jalan Keude Panteraja-Hagu-Muka Blang; dan 5) Jalan Mns Tu-jalan nasional. c. Kecamatan Trienggadeng jalur evakuasi melalui: 1) Jalan Dusun Tanjong Deah Pangwa- jalan Iskandar Muda-jalan Sp.Pangwa – jalan nasional; 2) Jalan Bale Ara-jalan usaha tani-jalan nasional; 3) Jalan Cot Lheue Rheng-Sp.Mns Mee Pangwa; 4) Jalan Dusun Lampoh Kawat-jalan Iskandar Muda; 5) Jalan Gp.Meue- Gp.Mesjid Trienggadeng; dan 6) Jalan Gp.Sagoe- jalan nasional. d. Kecamatan Meureudu jalur evakuasi melalui: 1) Jalan Mns. Balek-jalan Revolusi-jalan Iskandar Muda-Sp.Tiga; 2) Jalan Gp.Meuraksa Kupula-Mns Balek-jalan Revolusi- jalan Iskandar Muda; 3) Jalan Meuraksa Barat-Rheing Blang-jalan Iskandar Muda; dan 4) Jalan Meuraksa Barat-Rheing Krueng-jalan Iskandar Muda. e.

Kecamatan Meurah Dua jalur evakuasi melalui: 1) Jalan Meunasah Jurong- Babah Jurong; 2) Jalan Buangan-Keude Ulim; dan III-31


3) Jalan Buangan- jalan Iskandar Muda. f.

Kecamatan Ulim jalur evakuasi melalui: 1) Jalan Grong-Grong Capa- Kuala Ulim; dan 2) Jalan Geulanggang-Tijien Daboih-Pulo Ulim;

g. Kecamatan Jangka Buya jalur evakuasi melalui: 1) Jalan Pasi Aron-Ulee Gle; 2) Jalan Kiran-Meunasah Krueng- Jangka Buya; dan 3) Jalan Kiran Meunasah Raya-Jangka Buya; Selain jalur evakuasi, penyediaan ruang evakuasi bencana perlu direncanakan yang meliputi : 1.

lapangan olahraga atau lapangan terbuka; dan

2.

fasilitas umum dan sosial meliputi: a)

gedung sekolah;

b) rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya; c)

kantor pemerintah; dan

d) terminal. D. Sistem jaringan prasarana Kabupaten lainnya Sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya merupakan sistem prasarana pendukung yang juga penting untuk disediakan atau ditingkatkan. 1. Sistem pengolahan limbah meliputi:

a. pemenuhan prasarana septic tank untuk setiap rumah pada

kawasan permukiman

perkotaan dan perdesaan;

b. pengembangan septic tank komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum;

c. Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) Blang Awe; d. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu. 2. Sistem pengembangan dan peningkatan drainase meliputi: III-32


a. saluran drainase sekunder tersendiri pada kawasan fungsional perdagangan, perkantoran, pariwisata, dan kawasan terbangun lainnya;

b. saluran drainase tersier pada kawasan permukiman pada sepanjang sisi jalan raya; c. mewajibkan penghijauan, pembuatan sumur resapan dan bio pori pada kawasan terbangun;

d. koordinasi pengelolaan saluran drainase di kawasan perkotaan. 3. Pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum meliputi:

a. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Meureudu;

b. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;

c. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat desa/ kelurahan berada di seluruh kecamatan sesuai jumlah desa;

d. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Rukun Warga (RW) berada di seluruh kecamatan sesuai jumlah RW. 4. Pengembangan prasarana pendidikan meliputi:

a. sarana pendidikan pasca Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berada di Kawasan Perkotaan Meureudu;

b. sarana pendidikan se-tingkat SLTA berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; c. sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;

d. sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan

e. sarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak- Kanak (TK) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan. 5. Pengembangan prasarana kesehatan meliputi:

III-33


a. Pembangunan rumah sakit tipe C di Kawasan Perkotaan Meureudu; b. puskesmas berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan; c. puskesmas pembantu berada di tiap PPL; dan d. polindes dan poskesdes skala pelayanan desa berada di seluruh desa. 6. Pengembangan prasarana perdagangan meliputi:

a. sarana perdagangan skala Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Meureudu; b. sarana perdagangan skala beberapa kecamatan meliputi: 1)

Kawasan Perkotaan Lueng Putu;

2)

Kawasan Perkotaan Ulee Glee;

c. sarana perdagangan skala kecamatan berada di kawasan perkotaan kecamatan; dan d. sarang perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan. 7. Pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga atau rekreasi meliputi:

a. tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Meureudu; b. tingkat beberapa kecamatan meliputi: 1) Kawasan Perkotaan Ulee Glee; 2) Kawasan Perkotaan Lueng Putu; 3) Kawasan Perkotaan Trienggadeng

c. tingkat kecamatan di kawasan perkotaan kecamatan; dan d. tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan. 8. Pengembangan prasarana peribadatan meliputi:

a. mesjid Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Meureudu; b. mesjid kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;

III-34


c. tingkat lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan d. sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. 9. Pengembangan prasarana mitigasi bencana tsunami meliputi:

a. penyediaan pemecah gelombang sejajar pantai; b. penyediaan tempat-tempat perlindungan (shelter) pada daerah perkampungan nelayan atau tempat-tempat prasarana kelautan dan perikanan kawasan pesisir; dan

c. menerapkan konstruksi bangunan ramah bencana Tsunami atau relokasi permukiman pada kawasan rawan Tsunami Tinggi.

III-35


Peta 3.1 rencana struktur ruang

III-36


Peta 3.2 Rencana Struktur Ruang

III-37

Bab III. Rencana Struktur Ruang

Recommend Documents