A. Rencana Struktur Ruang Wilayah DKI Jakarta

Studi Upaya Pengembangan Feeder bagi Transportasi Massal di Perkotaan

LAMPIRAN A REVIEW KONDISI DAN RENCANA PEMDA DKI JAKARTA DI BIDANG TRANSPORTASI

A. Rencana Struktur Ruang Wilayah DKI Jakarta Strategi penataan ruang DKI Jakarta guna terciptanya suatu pusat kegiatan yang produktif serta memiliki daya saing adalah: 1) Mengembangkan pusat kegiatan baru secara hierarkis; 2) Mengembangkan pusat kegiatan pada simpul angkutan umum massal melalui konsep Transit Oriented Development (TOD); 3) Mengembangkan kawasan perkantoran, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata dalam skala regional, nasional, dan internasional; dan 4) Meningkatkan kualitas pasar tradisional serta prasarana dan sarana sosial sebagai pusat kegiatan berskala lokal.

Gambar A. 1. Rencana Pola Ruang DKI Jakarta

Lampiran A – Review Kondisi Dan Rencana Pemda DKI Jakarta Di Bidang Transportasi

A-1


Gambar A. 2. Arahan Kawasan Strategis DKI Jakarta

Gambar A. 3. Rencana Pusat Kegiatan DKI Jakarta


A-2


1. Rencana sistem jaringan prasarana utama Strategi penyediaan sarana, prasarana dan utilitas di pusat-pusat kegiatan DKI Jakarta meliputi:

a) Membangun sistem angkutan umum massal sebagai b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

l)

tulang punggung transportasi; Membangun sistem transportasi angkutan barang yang efisien dan efektif; Meningkatkan keterpaduan sistem angkutan air, udara, dan darat; Mengintegrasikan sistem transportasi berskala lokal, regional, nasional, dan internasional; Membangun prasarana pelabuhan bertaraf internasional; Mengembangkan prasarana konservasi sumber daya air; Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat; Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air bersih sesuai standard pelayanan minimal secara merata; Meningkatkan kualitas dan jangkauan sistem sampah dan sanitasi lingkungan sekurang-kurangnya sesuai dengan standard pelayanan minimal; Memisahkan sistem drainase dan saluran air kotor (sewerage) secara bertahap dan memperluas system pengelolaan air limbah; Meningkatkan keandalan dan menjamin ketersediaan pasokan energi dengan memperhatikan faktor konservasi dan diversifikasi energi untuk memenuhi kebutuhan kota; dan Mendorong peningkatan sistem jaringan telekomunikasi yang merata untuk peningkatan daya saing kota Jakarta. Sistem dan jaringan transportasi darat ditujukan untuk mengurangi kemacetan melalui pengembangan:

1) Sistem jaringan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan 2) 3) 4) 5) 6)

Jalan (LLAJ) untuk angkutan massal; Sistem prasarana jalan; Sistem perparkiran; Sistem prasarana pedestrian dan sepeda; Sistem prasarana angkutan barang; dan Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.

Untuk mewujudkan sistem dan jaringan transportasi darat yang efisien, terpadu dan menyeluruh ditetapkan target 60% (enam puluh persen) perjalanan penduduk menggunakan Lampiran A – Review Kondisi Dan Rencana Pemda DKI Jakarta Di Bidang Transportasi

A-3


angkutan umum dan meningkatkan kecepatan rata-rata jaringan jalan minimum 35 km/jam. Sistem jaringan pelayanan LLAJ berbasiskan rel meliputi:

1) Jaringan Mass Rapid Transit (MRT) perlintasan Lebak Bulus – Fatmawati – Dukuh Atas – Kota/Kampung Bandan, perlintasan Timur – Barat, dan perlintasan penghubungnya; 2) Jaringan Kereta Monorail; 3) Jaringan Kereta Lingkar Dalam Kota; 4) Jaringan Kerete Komuter Jabodetabek; 5) Jaringan Kereta menuu Bandara perlintasan ManggaraiBandara Soekarno Hatta; 6) Jaringan Kereta Api Barang pendukung Pelabuhan Tanjun Priok. a) Sistem Transportasi Angkutan Jalan Pengembangan sistem jaringan pelayanan LLAJ untuk angkutan massal berbasiskan jalan disesuaikan dengan hierarki jalan, terdiri atas:

1) Jaringan utama bis berjalur khusus; 2) Jaringan angkutan bis besar; dan 3) Jaringan angkutan pengumpan (feeder). b) Sistem Prasarana Jalan Pengembangan sistem prasarana jalan teridir dari jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor dan jraingan jalan primer. Pengembangan jaringan jalan ini dimaksudkan untuk meningkatkan luas jalan agar menambah aksesibilitas dan mengurangi kemacetan. Pengembangan pola jaringan jalan arteri dilakukan melalui penerapan konsep jalan tol yang dapat dilaksanakan secara layang pada koridor tertentu dan memiliki jalur khusus untuk angkutan massal, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Paling sedikit 12 (dua belas) koridor angkutan umum massal termasuk sistem pengumpan yang terintegrasi sudah dioperasikan secara optimal. 2) Penerapan pembatasan lalu lintas 3) Strategi manajemen lalu lintas pada setiap rencana lokasi titik keluar/masuk kendaraan telah disiapkan 4) Konsep integrasi antara infrastruktur sistem angkutan umum massal dengan koridor yang berhimpitan telah disiapkan. Lampiran A – Review Kondisi Dan Rencana Pemda DKI Jakarta Di Bidang Transportasi

A-4


Rencana pengembangan jalan arteri DKI Jakarta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dapat diimplementasikan pada permukaan secara

2) 3) 4) 5) 6)

layang antara lain pada koridor Antasari-Blok M, Kampung Melayu-Tanah Abang, Kapten TendeanCiledug, Pasar Minggu-Manggarai dan/atau di bawah tanah sesuai dengan hasil kajian lingkungan, sosial dan ekonomi yang dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi; Berupa jalan umum yang melayani angkutan utama; Melayani perjalanan jarak jauh; Memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; Membatasi jumlah jalan masuk secara berdaya guna; dan Penerapan manajemen lalu lintas pada setiap lokasi akses keluar/masuk.

Gambar A. 4. Peta Rencana Prasarana Angkutan Massal DKI Jakarta


A-5


Rencana pengembangan sistem dan jaringan transportasi darat, diikuti dengan penerapan manajemen lalu lintas dan pembatasan lalu lintas yang diimplementasikan secara bertahap di kawasan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal; dan 2) Berada di kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa di pusat kota. Pembatasan lalu lintas didukung dengan penerapan “earmarking” bagi peningkatan sistem transportasi kota dan sistem angkutan umum.

Gambar A. 5. Rencana Kawasan Pembatasan Lalu Lintas DKI Jakarta

B. Permasalahan Transportasi DKI Jakarta Permasalahan transportasi di wilayah DKI Jakarta, tidak dapat terlepas dari kondisi transportasi secara keseluruhan. Permasalahan transportasi di DKI Jakarta harus dilihat sebagai satu kesatuan permasalahan di wilayah Bodetabek lainnya.


A-6


Tabel A. 1. Permasalahan Transportasi di Jabodetabek Aspek Permasalahan Sistem Angkutan Umum Bus Operasional Investasi Inefisiensi penggunaan lajur Inefisiensi trayek Tumpang tindih trayek Waktu tempuh tinggi

Keterangan

Kelembagaan dan Ketidakseragaman persepsi pengaturan Orientasi penyelenggaraan Tumpang tindih kewenangan

Petunjuk teknis

Pembinaan dan pengawasan

Penentuan trayek

Karakteristik khusus operator dan masyarakat tiap wilayah Kurangnya keterpaduan

Perencanaan

Kurangnya sinkronisasi harmonisasi implementasi

dan


sektor usaha yang kurang menarik investor Dominasi moda bus kecil dengan frekuensi tinggi penetapan trayek tidak berbasis pada pemintaan perjalanan Tidak ada kejelasan trayek utama, cabang dan ranting Kondisi lalu lintas yang buruk diperparah dengan orientasi sopir “mengejar setoran” sehingga waktu tunggu tinggi di titik-titik pemberhentian Persepsi berbeda di tingkat regulator, operator dan pengguna, serta belum bersifat operasional dan nyata baik di tingkat pusat maupun di daerah Orientasi penyelenggaraan belum kepada peningkatan mutu pelayanan tumpang tindih kewenangan dari berbagai instansi yang terkait serta besarnya peran serta dan pengaruh tokoh masyarakat lokal pada beberapa wilayah Belum optimalnya penjabaran petunjuk teknis yang bersifat operasional dan aplikatif yang mengkomodasi ciri khas wilayah, termasuk ketentuan penyelenggaraan angkutan umum Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak swasta yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan umum di jalan belum efektif Mekanisme penentuan trayek dan jenis moda belum berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang ada peraturan perundangan yang bersifat generik agak sulit diterapkan dengan benar menyangkut keterpaduan perencanaan pengembangan jaringan jalan, terminal angkutan jalan dan juga menyangkut keterpaduan perencanaan angkutan umum Kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi antara pembangunan (implementasi) dan perencanaan baik dalam sistem angkutan itu sendiri maupun dalam kaitan pembangunan tata ruang/kawasan

A-7


Aspek Standar Pelayanan Sistem Kepemilikan

Pendanaan/Subsidi

Permasalahan bersifat sektoral Antisipasi terhadap pola tata ruang standar dasar rinci pengujian kendaraan Manajemen dan koordinasi

Keterangan Kurangnya keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan antar sector Pembangunan dan pengembangan tata ruang kawasan-kawasan belum dapat diantisipasi dengan pembangunan infrastuktur yang memadai Belum tersusunnya standar dasar secara rinci baik untuk angkutan maupun pelayanannya Kurang optimalnya sistem pengujian kendaraan

Sistem kepemilikan secara individu Sulit menerapkan konsep standar pelayanan minimum Peran pemerintah

Sistem kepemilikan secara individu hanya akan menitik beratkan kepentingan pribadi

Kinerja Angkutan Tingginya ratio tingkat Umum keterisian Sistem Angkutan Kereta Api belum optimalnya penggunaan kereta trayek dan frekuensi Kualitas Fasilitas pendukung

Kapasitas Keselamatan pemeliharaan


Peran pemerintah dari aspek pendanaan dalam mejalankan tanggung jawabnya untuk melaksanakan pelayanan angkutan umum masih jauh dari optimal rasio angkut penumpang pada jam sibuk terutama untuk jenis Bus Sedang dan Besar hampir disemua trayek melebihi angka 120% belum optimalnya penggunaan kereta dilihat dari daya angkut yang masih dapat ditingkatkan Jumlah trayek dan frekuensi keberangkatan yang belum optimal dan efisien Kualitas layanan, keamanan dan keselamatan yang masih relatif rendah Fasilitas pendukung angkutan rel yang kurang baik (halte/stasiun, kondisi fisik kereta, peralatan keselamatan pada lintasan kereta, sistem sinyal yang belum optimal, fasilitas komunikasi) Kapasitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan potensi angkut terutama pada jam-jam sibuk sehingga terjadi kepadatan yang sangat tinggi Tingkat keselamatan yang masih rendah yang ditandai dengan cukup seringnya terjadi kecelakaan baik bagi penumpang, kereta maupun dengan lalu lintas sekitar Kondisi fisik kereta yang kian menurun yang kurang dibarengi dengan tindakan pemeliharaan fisik yang optimal Pemeliharaan fungsi dan utilitas fasilitas pendukung yang belum bersifat kontinuitas

A-8


Aspek

Permasalahan

Sistem Angkutan Pribadi Kinerja Jaringan Aksesibilitas Sistem Tata Ruang Commuting trip inkosisten rencana tata ruang

fenomena “urban sprawl”


Keterangan

kinerja yang rendah akibat defisiensi kapasitas dan konflik lalu lintas terbatasnya akses yang representatif menuju kawasan pusat kegiatan (primer) kecenderungan penambahan intensitas tetap berada pada kawasan pusat DKI Situasi ketidakselarasan arah pengembangan antara pola perkembangan aktifitas guna lahan dengan pengembangan infrastruktur transportasi akibat kebijakan pengembangan ruang yang inkosisten dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan kecenderungan pembangunan yang berlangsung nampaknya intensitas pembangunan tersebar diberbagai lokasi dan tidak terkonsentrasi pada kawasan-kawasan tertentu

A-9


Mengacu kepada kondisi pelayanan dan permasalahan yang ada maka tantangan permasalahan bagi layanan angkutan umum di masa mendatang adalah: a) Potensi demand yang semakin tinggi yang harus diantisipasi dengan penguatan dan perbaikan dari sisi suplai; b) Pengembangan kawasan pemukiman yang sangat pesat pada kawasan tertentu harus diakomodasi dengan peningkatan layanan; c) Defiensi secara fisik dan kualitas dari suplai eksisting harus diakomodasi dengan pemeliharaan dan peremajaan armada dan fasilitas pendukung; d) Integrasi antar moda; e) Dengan terbukanya peluang pihak swasta untuk turut berperan dalam penyediaan layanan angkutan umum berbasis rel, maka konsekuensi legal dan kewenangan organisasi yang menaunginya merupakan tantangan yang harus dihadapi; f) Pengembangan teknologi moda yang ramah lingkungan menjadi isu penting di tahun-tahun mendatang;

C. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi DKI Jakarta Banyak studi dan kajian yang membahas sistem transportasi Jabodetabek dan khususnya DKI Jakarta. Dari studi tersebut diperoleh beberapa gambaran rencana sistem transportasi DKI Jakarta khususnya angkutan umum. Konsep arah kebijakan pengembangan sistem transportasi di Jabodetabek dikelompokan berdasarkan: a) Pengembangan dari aspek penyediaan yang meliputi antara lain: (1) Peningkatan kapasitas dan sistem angkutan umum ; (2) Pengembangan jaringan angkutan umum; (3) Pembangunan jalan baru; (4) Peningkatan kapasitas jaringan jalan; (5) Pengurangan titik konflik; (6) Pengembangan jaringan jalan sesuai dengan kelas (arteri, kolektor dan lokal) fungsional; (7) Pembangunan pedestrian. b) Pengembangan dari aspek permintaan yang meliputi antara lain: (1) Pengembangan Transit Oriented Development; (2) Transport Demand Management; (3) Pengendalian tata ruang.

1. Konsep Arahan Sistem Angkutan Massal Jalan Raya di Jabodetabek Reformasi sistem fisik dan pelayanan angkutan umum berupaya keras untuk mengatasi secara bertahap dan komprehensif Lampiran A – Review Kondisi Dan Rencana Pemda DKI Jakarta Di Bidang Transportasi

A-10


berbagai permasalahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun seperti: kondisi lalu lintas yang semakin padat dan menunjukkan titik jenuh terutama pada koridor dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi, struktur trayek angkutan umum yang tidak seimbang dan saling tumpang-tindih dengan kondisi pelayanan yang cukup memprihatinkan dan struktur tarif yang kurang optimal. Alternatif konsep operasional yang mengintegrasikan sistem busway dengan pelayanan bus besar Jabodetabek dengan memanfaatkan fasilitas lajur khusus jaringan busway. Ada beberapa konsep operasional yang dapat dipertimbangkan yaitu; (1) Integrasi penuh (trunk-feeder system) (2) Penggunaan lajur bersama secara Terbatas (Partial Lane Sharing) (3) Penggunaan lajur bersama secara Penuh (Full Lane Sharing)

Gambar A. 6. Jaringan Angkutan Massal Jalan Raya (Trunk line) Jabodetabek


A-11


Gambar A. 7. Integrasi Jaringan busway dengan Jalan Bebas Hambatan/Arteri Layang

Gambar A. 8. Konsep Sistem Jaringan Trunk-Feeder Jabodetabek


A-12


Gambar A. 9. Potensi Lokasi Park & Ride di Jabodetabek

2. Konsep Kelembagaan Angkutan Massal Jalan Raya Jabodetabek Pembentukan Lembaga/Badan Pengelola Angkutan Umum Massal Jabodetabek (LP-AUM). Struktur Badan/Lembaga Pengelolaan Angkutan Umum Massal dapat terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Untuk menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana dan/atau pengusahaan kegiatan usaha dan/atau operasional lainnya pada angkutan umum massal Jabodetabek, dapat dibentuk Badan Usaha (Milik Negara) berbentuk Perusahaan Perseroan. Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha swasta selain Perusahaan Perseroan dapat diikutsertakan dalam pengembangan dan pengusahaan atas dasar kerja sama dengan Perusahaan Perseroan tersebut diatas.


A-13


Instansi Pemerintah

Badan Pelaksana

Dis Hub Perizinan trayek Pelimpahan sebagian wewenang

Badan Pengelola Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Raya Jabodetabek

Dis PU Infrastruktur Jalan Raya/Pendukung

Dis Penda

Manajemen Pelanggan

Pengembangan dan Pengoperasian Pelayanan

Pelayanan Pelanggan

Perencanaan Jasa Transportasi

Manajemen Penjualan

Manajemen Kualitas Pelayanan

Pajak dan retribusi daerah Tata Ruang Penataan Ruang

Perencanaan Terminal, Shelter, Sistem Pengendalian Operasi, Loket, Depo, Bengkel, Kendaraan dan Sistem Tiket

Pembangunan/Pembelian Sistem, Pengendalian Operasi, Pembuatan Kartu Tiket

Pemda/Pemkab

Otorita daerah

Layanan Pendukung Korporat

Manajemen Infrastruktur dan Sistem

Hubungan Eksternal

Perencanaan Strategis

Teknologi Informasi

SDM

Keuangan

Hukum

Logistik dan Pengadaan

Audit Intern

Administrasi Umum

Properti

Pemasaran

Bisnis Pendukung Lainnya

Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal, Shelter, Loket dan Sistem Tiket

Operator Utama (Trunk Line) Manajemen Infrastruktur dan Sistem Perencanaan Depo, Bengkel

Pembangunan/Pemb elian Depo, Bengkel dan Kendaraan

Pengoperasian dan Pemeliharaan Depo, Bengkel dan Kendaraan

Operator Pengumpan (Feeder Line)

Layanan Pendukung Korporat Perencanaan Strategis

Manajemen Infrastruktur dan Sistem

SDM Perencanaan Depo, Bengkel

Keuangan

Hukum


Audit Intern

Pembangunan/Pemb elian Depo, Bengkel dan Kendaraan

Pengoperasian dan Pemeliharaan Depo, Bengkel dan

Operator Tiket


Manajemen Pelanggan

SDM

Pelayanan Pelanggan

Keuangan

Hukum

Manajemen Penjualan


Audit Intern

Manajemen Tiket

Manajemen Infrastruktur dan Sistem Pembangunan Loket, Penjualan Tiket Pembelian Mesin Tiket dan Sistem


SDM

Keuangan

Hukum


Audit Intern

Pengoperasian dan Pemeliharaan Mesin Tiket

Kendaraan

Gambar A. 10. Bentuk Kelembagaan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Raya Jabodetabek


A-14


LAMPIRAN B REVIEW KONDISI DAN RENCANA PEMDA KOTA BANDUNG DI BIDANG TRANSPORTASI

A. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Bandung Kebijakan struktur ruang kota Bandung terdiri atas:

1) Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; 2) Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan 3) Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi:

1) Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan 2) 3) 4) 5) 6) 7)

masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi; Mengawasi fungsi dan hirarki jalan; Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan; Memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu; Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan; Mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah yang berbatasan; dan Mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

Rencana sistem pusat pelayanan kota Bandung, dibagi menjadi 3 (tiga) jenjang, yaitu:

1) Pusat pelayanan kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional; Lampiran B – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Bandung Di Bidang Transportasi

B-1


2) Subpusat pelayanan kota (SPK) yang melayani subwilayah kota (SWK); dan

3) Pusat lingkungan (PL). PPK kota Bandung terdiri atas:

1) PPK Alun-alun; dan 2) PPK Gedebage. PPK Alun-alun dan PPK Gedebage direncanakan melayani kota, PKN Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional. SPK kota Bandung terdiri atas:

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

SPK Setrasari, melayani SWK Bojonagara; SPK Sadangserang, melayani SWK Cibeunying; SPK Kopo Kencana, melayani SWK Tegallega; SPK Maleer, melayani SWK Karees; SPK Arcamanik, melayani SWK Arcamanik; SPK Ujungberung, melayani SWK Ujungberung; SPK Kordon, melayani SWK Kordon; dan SPK Derwati, melayani SWK Gedebage.

SWK yang dilayani SPK terdiri atas:

1) SWK Bojonagara, mencakup Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;

2) SWK Cibeunying, mencakup Kecamatan Cidadap, Coblong, 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler; SWK Tegallega, mencakup Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar; SWK Karees yang mencakup Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal; SWK Arcamanik, mencakup Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani; SWK Ujungberung, mencakup Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan; SWK Kordon, mencakup Kecamatan Bandung Kidul dan Buahbatu; dan SWK Gedebage, mencakup Kecamatan Gedebage dan Rancasari.

Lampiran B – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Bandung Di Bidang Transportasi

B-2


Sumber: RTRW Kota Bandung 2011-2030

Gambar B. 1. Rencana Struktur Ruang Kota Bandung 2011-2030

Sumber: RTRW Kota Bandung 2011-2030 Gambar B. 2. Rencana Pola Ruang Kota Bandung 2011-2030


B-3


Sumber: RTRW Kota Bandung 2011-2030 Gambar B. 3. Rencana Kawasan Strategis Kota Bandung

1. Rencana sistem transportasi darat Rencana sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)

Pemantapan hirarki jalan pada sistem jaringan primer kota; Pemantapan hirarki jalan kolektor primer kota; Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan sekunder; Pembangunan jalan tol; Pembangunan jalan layang; Pengembangan terminal terpadu dan terminal kota; Penerapan Manajemen Kebutuhan Transportasi; Pengembangan angkutan umum; Pembangunan jalur sepeda dan fasilitas pendukungnya; dan Pembangunan jalan baru dan jalan tembus.

Pemantapan hirarki jalan pada sistem jaringan primer kota Bandung terdiri atas:

(a) Koridor 1: Jalan Cibeureum – Jalan Sudirman - Jalan Soekarno Hatta – Jalan Cibiru yang melintasi terminal Leuwipanjang;

(b) Koridor 2: Jalan Rajawali (Jalan Elang) – Jalan Nurtanio yang mengakses Bandara Husein Sastranegara;


B-4


(c) Koridor 3: Jalan Sindanglaya – Jalan Ujungberung – Jalan Cipadung yang mengakses Terminal Cicaheum;

(d) Koridor 4: Jalan Rumah Sakit – Jalan Gedebage yang mengakses Terminal Terpadu Gedebage. Pemantapan hirarki jalan kolektor primer kota Bandung meliputi jalan yang menghubungkan antara PKN Bandung dengan PKL sekitarnya, serta antara PKN Bandung dengan PKW Sukabumi dan PKW Tasikmalaya terdiri atas:

(a) Jl. Raya Setiabudhi; (b) Jl. Sukajadi; (c) Jl. HOS. Cokroaminoto (Pasirkaliki); (d) Jl. Gardujati; (e) Jl. Astana Anyar; (f) Jl. Pasir Koja; (g) Jl. K.H. Hasyim Ashari (Kopo); (h) h. Jl. Moch. Toha; (i) Jl. Ters. Buah Batu; (j) Jl. Ters. Kiaracondong; (k) Jl. Mochamad Ramdan; (l) Jl. Ters. Pasir Koja; (m) Jl. Gedebage; dan (n) Jl. Terusan Cileunyi Terpadu. Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan sekunder kota Bandung terdiri atas:

(a) Pengembangan jalan arteri sekunder yang menghubungkan SPK Arcamanik dan SPK Kordon dengan PPK Gedebage;

(b) Pengembangan jalan kolektor sekunder yang melewati SPK Sadang Serang; (c) Pengembangan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan SPK Arcamanik dengan SPK Kordon dan SPK Derwati; (d) Pengembangan jalan lokal lintas utara yang menghubungkan SPK Sekeloa dan SPK Ujung Berung. Rencana pembangunan jalan tol di kota Bandung terdiri atas:

(a) Jalan tol Soreang - Pasirkoja; dan (b) Jalan tol dalam dalam kota (Terusan Pasteur - Ujungberung Cileunyi) dan Ujungberung - Gedebage - Majalaya. Rencana pembangunan jalan layang kota Bandung terdiri atas:

(a) Jalan layang Jl. Setiabudhi - Jl. Siliwangi; (b) Jalan layang Jl. Nurtanio - rel KA; Lampiran B – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Bandung Di Bidang Transportasi

B-5


(c) (d) (e) (f) (g)

Jalan layang Jl. A.Yani - rel KA; Jalan layang Jl. Sunda - rel KA; Jalan layang Jl. Braga - rel KA; Jalan layang Jl. Arjuna - rel KA; Jalan layang persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Buah Batu; (h) Jalan layang persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Ibrahim Adjie; (i) Jalan layang persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Mochamad Toha; dan (j) Jalan layang persimpangan Jl. Gedebage - Tol Padaleunyi. Pengembangan terminal terpadu dan terminal kota di kota Bandung terdiri atas:

(a) Pembangunan terminal tipe A di Gedebage; (b) Otimalisasi terminal tipe B; (c) Pengembangan terminal tipe C di sekitar SPK. Penerapan strategi Manajemen Kebutuhan Transportasi kota Bandung terdiri atas:

(a) Pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif.

(b) Pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar pusat kota;

(c) Pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik. Pengembangan angkutan umum yang dilakukan Pemda Kota Bandung terdiri atas:

(a) (b) (c) (d)

Aplikasi sistem transportasi terpadu; Optimalisasi sistem transportasi terpadu; Optimalisasi kebijakan penetapan tarif; Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pemadu moda (bus line) dengan jalur: (1) Koridor 1 Jl. Raya Cibiru – Jl. Soekarno Hatta – Elang; (2) Koridor 2 Antapani –Jl. Laswi – Jl. Lingkar Selatan; (3) Koridor 3 Ujungberung – Jl. Surapati – Jl. Dr. Djunjunan; (4) Koridor 4 Cibeureum – Cicaheum; (5) Koridor 5 Buahbatu – Kebon Kawung; (6) Koridor 6 Banjaran - Gedebage – Kebon Kawung; (7) Koridor 7 Padalarang – Elang – Kebon Kawung; (8) Koridor 8 Soreang – Kopo – Leuwi Panjang – Kebon kawung;


B-6


(9) Koridor 9 Cibaduyut – Tegallega – Kebon kawung; (10) Koridor 10 Ledeng – Gegerkalong – Kebon Kawung; dan

(11) Koridor 11 Caringin – Pasirkaliki – Sarijadi; (e) Peremajaan moda dan peningkatan kapasitas Angkutan Umum;

(f) Penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum dengan uji (g) (h) (i) (j) (k) (l)

emisi gas buang; Penertiban dan Pengendalian Angkutan Lingkungan (ojeg dan becak); Peningkatan kinerja operasional taksi dengan mengatur jumlah taksi yang beroperasi sesuai dengan Permintaan; Penertiban dan peningkatan fungsi Halte; Penertiban pergerakan angkutan AKAP (Angkutan Kota Antar Propinsi) dan AKDP (Angkutan Kota Dalam Propinsi); Peningkatan sistem kelembagaan sektor transportasi; dan Peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan angkutan umum.

2. Sistem jaringan transportasi kereta api Pemantapan sistem jaringan transportasi kereta api merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemantapan tersebut terdiri atas:

(a) Revitalisasi Jalur Kereta api antar kota Bandung-Sukabumi(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

Bogor; Revitalisasi jalur Kereta Api Rancaekek-JatinangorTanjungsari; Revitalisasi jalur Kereta Api Kiaracondong-Ciwidey. Pembangunan jalur ganda Kereta Api perkotaan Kiaracondong- Rancaekek- Cicalengka dan Kawasan Terpadu Gedebage; Elektrifikasi jalur Kereta Api Padalarang- KiaracondongCicalengka; Pembangunan jalur kereta ringan (monorel) di wilayah koridor Sungai Cikapundung; Peningkatan sarana dan prasarana stasiun di Stasiun Bandung, Ciroyom, Cikudapateuh, dan Kiaracondong; dan Pengembangan sarana dan prasarana Intermoda stasiun di Kawasan Gedebage.

3. Sistem jaringan transportasi udara Rencana sistem jaringan transportasi udara di kota Bandung dilakukan dengan melakukan pemantapan fungsi Bandara Husein Sastranegara sebagai bandara pengumpul skala tersier serta


B-7


peningkatan sarana dan prasarana Bandara Husein Sastranegara. Pemantapan yang dilakukan meliputi:

(a) Peningkatan pelayanan bandar udara dengan perbaikan

(b) (c) (d) (e) (f)

lingkungan sekitar agar memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan internasional dan pelayanan angkutan dari dan ke bandara (internal kota). penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar kawasan bandar udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Peninjauan kembali fungsi Bandara Husein Sastranegara sampai terbangun dan berfungsinya bandara pengganti. Penyediaan fasilitas intermoda di Bandara; Penyediaan moda sarana Penghubung; dan Penyediaan moda taksi yang mempunyai pelayanan yang baik.

Peningkatan yang dilakukan pada jaringan transportasi udara dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah pusat.

Sumber: RTRW Kota Bandung 2011-2030 Gambar B. 4. Rencana Jaringan Prasarana Kota Bandung


B-8


B. Permasalahan Transportasi Kota Bandung 1. Jaringan Jalan (a) Peningkatan kapasitas jalan Pertumbuhan panjang jalan di kota Bandung mulai tahun 2003 hingga data tahun 2010 hanya sebesar 0.81%. Jauh di bawah pertumbuhan jumlah kendaraan yang mencapai 7% - 10% setiap tahun. Kondisi ini mengakibatkan terjadi disutilitas jalan dimana kapasitas yang ada jauh dibawah kebutuhan. Kondisi kapasitas ini semakin diperparah dengan kondisi pemanfaatan badan jalan untuk kegiatan lain (parkir, pasar kaki lima/pasar tumpah dan kondisi permukaan jalan yang kurang baik).

(b) Konfigurasi sistem jaringan dan fungsi jalan Konfigurasi jaringan jalan Kota Bandung sulit dipadankan dengan konsep teoretis dalam UU 38/2004 tersebut. Pemisahan fungsional antara jalan primer dengan jalan sekunder sulit diterapkan. Sebagai contoh jalan Sukarno-Hatta, jalan Ujung Berung, jalan Sukajadi, jalan Setiabudi dan jalan Kiara Condong yang secara fungsi adalah jalan arteri/kolektor primer lebih banyak digunakan untuk lalulintas perkotaan dan commuter). Untuk jalan sekunder perbedaan fisik maupun operasional antara jalan lokal sekunder, kolektor sekunder, dan arteri sekunder juga belum jelas (contoh: banyak sekali jalan perumahan yang digunakan untuk lalulintas menerus).

(c) Kondisi fisik jalan Terdapat sekitar 12,23% dari panjang jalan yang ada di kota Bandung masuk dalam kategori rusak/tidak mantap. Kondisi ini akan mengganggu kinerja pelayanan. Selain besarnya volume kendaraan perlu adanya manajemen pembatasan dan pengawasan beban kendaraan pada ruas tertentu serta mempersiapkan konstruksi jalan yang sesuai dengan batas beban yang diijinkan.

(d) Persyaratan teknis ruas jalan Perlunya pemenuhan persyaratan teknis ruas jalan meliputi: (1) lebar badan jalan minimum; (2) kapasitas jalan yang harus lebih besar dari volume lalulintas, atau V/C<1; (3) lalulintas cepat dipisahkan dengan lalulintas lambat; dan (4) pengaturan simpang yang sesuai.


B-9


Tabel B. 1. Kondisi fisik jalan Kota Bandung D/S Jumlah titik

V/C rata-rata Tahun

Kecepatan

rata-rata kemacetan

ruas jalan persimpangan 1997

30, 78 km/jam

0,34

0,55

11 titik

2002

25,93 km/jam

0,41

0,67

23 titik

2009

18,81 km/jam

0,51

0,90

32 titik

Sumber: Master Plan Transportasi Kota Bandung

Tabel B. 2. Titik Kemacetan Kota Bandung No.

Titik Kemacetan

Sebab

Akibat

1

Jl. Asia Afrika

Adanya titik temu dari arah Jl Asia Afrika dan Alun-alun

Penumpukan Kendaraan

Arus lalulintasnya besar

Terjadi Kemacetan

Adanya PKL

Penumpukan Umum

Agkutan Umum yang berhenti sembarangan

Terjadi Kemacetan

2

Jl. Sartika

Dewi

Angkutan

Adanya titik temu dari arah Jl Kepatihan dan Dewi Sartika 3

4

Jl. Kepatihan

Jl. Dalem Kaum

Adanya PKL yang tumpah ke tepi jalan

Penumpukan Umum

Angkutan


Terjadi Kemacetan

Ruas jalan bagian tepi di jadikan lahan parkir serong

Penumpukan Kendaraan

Banyak PKL yang berjualan d tepi jalan 5

Jl. Moch Ramdhan

Terdapat kegiatan pasar ancol

Terjadi kendaraan

penumpukan

Pertemuan arus dari arah gurame dan Moh. Ramdhan

Terjadi kemacetan

Arus Lalu lintas besar 6

7

Jl. Otto Iskandardinata

Jl. Pasirkoja

Arus Kendaraan yang besar

Terjadi kendaraan

Adanya Kendaraan yang parkir di pinggir jalan

Terjadi kemacetan

Arus Lalu lintas besar

Terjadi


penumpukan

penumpukan

B-10


No.

Titik Kemacetan

Sebab

Akibat kendaraan

Ruas jalan kecil

terjadi kemacetan

terdapat kendaraan yang parkir di sisi ruas jalan 8

Jl. Pungkur

Pertemuan arus lalu lintas dari Moh. Toha dan Pungkur

Arus lalu tersendat

9

Jl. Yani

Arus lalulintas besar

Kemacetan lalulintas

10

11

lintas

Ahmad

(Pasar Kosambi)

Tepi jalan di jadikan tempat parkir

jl. Astana Anyar

Terdapat PKL yang berjualan di tepi jalan

Kemcetan lalu lintas

jl. Buah Batu

Besarnya tertentu

Terjadi Penumpukan Kendaraan di Ruas jalan Buah batu

Lhr

pada

waktu

Terjadi emacetan cukup panjang 12

jadi

Jl. Cibaduyut

Kawasan Sentra sepatu kulit

Terjadi Kemacetan

Arus lalulintas yang besar

Arus lalulintas tersendat

yang

jadi

Lebar jalan kecil yaitu 7 m Parkir mobil d pinggir jalan

13

Jl. Jakarta

Terjadi kendaraan Antapani

Arus lalulintas besar

penumpukan pada simpang

Terjadi Kemacetan 14

Jl. Aji

Iskandar

(bawah Jembatan)

15

Jl. Muhamad Toha

Adanya Pasar Kiaracondong

Terjadi kendaraan

penumpukan

Adanya PKL yang tumpah ke ruas jalan

Terjadi Kemaceta sepanjang ruas jalan

adanya perlintasan Kereta Api

Arus lalulintas terhambat

Adanya pusat perbelanjaan ITC

Terjadi kemacetan

jadi

Adanya angkutan Umum yang mengetem 16

Jl. Soekarno Hatta

Besarnya Arus Lalu lintas pada simpang Buah batu Tidak

disiplinnya

pengguna

Terjadi Kendaraan

penumpukan

Terjadi kemacetan


B-11


No.

Titik Kemacetan

Sebab

Akibat

kendaraan bermotor 17

Jembatan Pasopati

Pertemuan Arus Persimpangan tiga Gasibu

di

Terjadi kendaraan

penumpukan

Terjadi Kemacetan hingga fly over Pasupati 18

Jl. Abdurahman Saleh

Adanya perlintasan Kereta Api Tidak disiplinnya kendaraan bermotor

19

20

21

Jl. Jamika

Jl. Pasirkaliki

Jl. Jenderal Soedirman

Terjadi penumpukan Kendaraan di ruas Jl. Abdurahman Saleh

pengguna Terjadi Kemacetan

Simpang 3 pertemuan arus lalu lintas dari

terjadi kendaraan jamika

Arus dari arah Jend. Siedirman besar

terjadi kemacetan hingga pasar andir


Terjadi kendaraan

Jam Waktu pulangnya anak sekolah

Terjadi Kemacetan

Angkutan mengetem

Umum

yang

penumpukan pada simpang

Penumpukan

Terjadi Kemacetan

Kecilnya ruas jalan menuju Kota Cimahi 22

Pasar Andir

Pasar tumpah ke jalan

Kendaraan tidak melewati ruas jalan

23

Jl. Yani

Besarnya Arus Lalu lintas pada simpang Ahmad Yani - BKR

Terjadi kendaraan

Ahmad

bisa

penumpukan

Terjadi antrian mobil yang panjang

24

25

Jl. Sunda

Jl. Ahmad Yani (Cicadas)

Adanya perlintasan Kereta Api

Terjadi penumpukan Kendaraan di ruas Jl. Abdurahman Saleh

Tidak disiplinnya kendaraan bermotor

Terjadi Kemacetan

pengguna

Adanya pertemuan arus dari arah cicaheum dengan dari kosambi

Penumpukan Kendaraan pad simpang Jl. Jakarta

adanya persimpangan Jl. Jakarta

Terjadi cicadas


kemacetan

di

B-12


No.

Titik Kemacetan

Sebab

Akibat

26

Jl. Yani

Simapang 3 pertemuan antara arus dari Surapati dan Ahmad Yani

Penumpukan Kendaraan di depan terminal cicaheum

Ahmad

(Cicaheum)

27

Jl. Cibiru

Terjadi kemacetan Terdapat angkutan umum yang berhenti dan menunggu penumpang

Arus jadi tersendat Terjadi kemacetan

28

Jl. Ciwastra

Simpang 3 kecil di pasar kordon

Terjadi kendaraan

Penumpukan

Aktifitas pasar kordon

Terjadi Kemacetan

Volume kendaraan cukup besar Ruas jalan kecil 29

Jl. Jenderal Sudirman

Terjadi kendaraan

Adanya pasar tumpah

(Pasar Andir) 30

penumpukan

Terjadi Kemacetan

Jl. Gatot Soebroto

Adanya aktifitas pasar binong

(Pasar Binong)

adanya pasar tumpah

Terjadi Kemacetan

Adanya simpang tiga kecil yang menuju ke sentra rajutan Jl. Merdeka


Terjadi Kendaraan

Penumpukan

31

Jl. Dr. Djundjunan


Terjadi Kendaraan

Penumpukan

32

Adanya perputaran depan BTC

jalan

di Terjadi Kemacetan



B-13



Gambar B. 5. Peta Lokasi Titik Rawan Kemacetan

Tabel B. 3. Jumlah APILL yang dibutuhkan, terpasang dan kondisinya Kondisi No.

Jenis Lokasi

Dibutuhkan (buah)

Terpasang (buah)

Baik

Tidak berfungsi

1

Simpang 4/lebih

105

105

104

1

2

Simpang 3

30

30

30

-

3

Penyeberangan jalan

1

1

1

-

4

Ruas jalan (lampu kuning/ warning light)

5

3

3

-



B-14



Gambar B. 6. Volume Lalu Lintas Kota Bandung (eksisting 2009)


Gambar B. 7. Kinerja Kecepatan Jaringan Hari Kerja (Eksisting 2009) Lampiran B – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Bandung Di Bidang Transportasi

B-15


Tabel B. 4. Isu strategis penyediaan prasarana jalan Aspek

Kondisi eksisting

Kondisi yang diharapkan

Permasalahan/Gap yang terjadi

Isu strategis

Keterangan

Kuantitas jalan

Luas penyediaan jalan 2,96% (2009)

Luas penyediaan jalan di Kota Bandung menjadi 5% dari luas area (di Tahun 2030)

Perlu penambahan luas penyediaan jalan sekitar 2,04% (setara dengan 1139,690 km lane (1 lane = 3 meter)

Peningkatan kapasitas jalan di Kota Bandung

Biaya pembangunan 1 lane jalan sekitar 10 Milyar/km

Konfigurasi jalan

Jaringan jalan primer masih terganggu oleh lalulintas commuter/ perkotaan

Terciptanya sistem jaringan jalan primer yang dipisahkan dengan lalulintas sekunder

Perlu pelengkapan frontage road di ruas-ruas jalan arteri primer dan kolektor primer di kota Bandung serta penyelesaian permasalahan persimpangan sebidang pada jalan primer (membangun flyover)

Pemulihan fungsi jalan primer yang melintasi kota Bandung

Frontage road berperan sebagai jalan sekunder yang sejajar jalan primer

Jaringan sekunder terintegrasi tata ruang

jalan belum dengan

Terintegrasinya jaringan jalan sekunder dengan perencanaan tata ruang

Perlu restrukturisasi jaringan jalan sekunder di Kota Bandung sesuai skema penataan ruang yang direncanakan

Restrukturisasi sistem jaringan jalan sekunder di Kota Bandung

Perlu dilakukan review klasifikasi fungsi dan status jalan di Kota Bandung

Baru 87,77% jalan di Kota Bandung dalam kondisi mantap

100% jalan di Kota Bandung dalam kondisi mantap

Perlu percepatan program pemeliharaan dan peningkatan jalan

Pemenuhan kemantapan fisik jalan

Idealnya dana pemeliharaan jalan sekitar 20-30 juta per km/tahun

Kondisi jalan

fisik


B-16


Aspek

Kondisi eksisting

Kondisi yang diharapkan

Permasalahan/Gap yang terjadi

Masih banyak ruas jalan di Kota Bandung yang belum memenuhi persyaratan teknis fungsi jalan

Terpenuhinya persyaratan teknis fungsi jalan di semua ruas jalan di Kota Bandung

Perlu percepatan penyediaan perlengkapan jalan

Isu strategis Pemenuhan persyaratan fungsi jalan

teknis

Keterangan Persyaratan teknis terkait dengan lebar, V/C, pemisahan lalulintas, dan penanganan persimpangan jalan



B-17


2. Manajemen lalulintas jalan (a) Pengaturan Lalulintas Berdasarkan studi “Master Plan Transportasi Kota Bandung” tahun 2009, dari 158 titik traffic light yang ada di Kota Bandung, 60 titik diantaranya sudah tergabung dengan system ATCS, namun 10 titik diantaranya mengalami kerusakan loose communication. Kondisi ini di perparahdengan rusaknya mesin fax yang mengelola komunikasi antara control-room dengan lampu lalulintas di persimpangan jalan pada akhir Tahun 2008. Praktis sejak saat itu, sistem ATCS tidak berfungsi lagi di Bandung. Di masa datang perlu dilakukan revitalisasi terhadap sistem ATCS Bandung dengan perbaikan detektor, jaringan komunikasi, up-date software, dan penambahan traffic-surveiliance devices (camera, dll) agar fungsi remote and integrated controlling dapat berfungsi kembali dan melakukan migrasi ke arah sistem ITS. Simulasi yang dilakukan BSTP (2008)1 operasionalisasi kembali sistem ATCS pada koridor jalan lingkar selatan di Kota Bandung mampu memberikan pengurangan waktu perjalanan secara jaringan sekitar 25,75%.

(b) Parkir di badan jalan kebijakan parkir di badan jalan berdampak langsung terhadap kinerja jaringan jalan. Larangan parkir diutamakan pada ruas jalan yang fungsinya adalah arteri (primer maupun sekunder), karena jalan arteri yang fungsi lalulintasnya dominan seharusnya terbebas dari gangguan samping. Untuk jalan kolektor (primer maupun sekunder) perlu dilakukan pembatasan parkir hanya di ruasruas jalan yang memang memiliki badan jalan yang memadai dan kondisi lalulintasnya belum padat (VCR < 0,5).

(c) Manajemen Kebutuhan Transportasi Pusat kegiatan masyarakat kota Bandung masih terfokus hanya di beberapa titik terutama di wilayah sekitar Alun-alun kota Bandung. Penyebaran pusat-pusat kegiatan primer harus sudah mulai dilakukan ke pinggiran kota Bandung. Tahap awal pemerintah kota Bandung telah mempersiapkan rencana pengembangan kawasan Gede Bage. Selain itu perlu juga diupayakan penyebaran pusat pendidikan dan penyeragaman mutu sekolah secara merata di kota Bandung mengingat komposisi pelajar di kota Bandung cukup tinggi mencapai 36,34%.

(d) Perlengkapan Jalan Sampai saat ini belum teridentifikasi penyediaan trotoar/jalur pejalan kaki serta serta jalur sepeda motor untuk memfasilitasi pejalan kaki dan pengguna sepeda motor. Kondisi di lapangan penyediaan lebar trotoar masih belum memenuhi syarat, bahkan sebagian digunakan untuk keperluan lain (parkir, PKL, tanaman, dll), ini menyebabkan keengganan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

3. Pelayanan angkutan umum (a) Hirarki jaringan pelayanan angkutan umum 1

Direktorat Bina Sistem Transportasi (BSTP, Departemen Perhubungan (2008) Evaluasi Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) di DKIJakarta, Bandung, Dan Surabaya


B-18


Sebagaimana lazimnya sebuah kota metropolitan maka seharusnya Bandung memiliki sistem angkutan massal (mass transit system). Saat ini yang dapat dikatakan sebagai angkutan massal di Kota Bandung hanya KA commuter Cicalengka-Bandung-Padalarang dengan total kapasitas pelayanan mencapai 25000 orang per hari. Trans Metro Bandung (TMB) yang dioperasikan September 2009 di jalur Soekarno Hatta dengan jumlah armada 10 bus sedang maksimal hanya mampu mengangkut 5000-6000 orang per hari (ini masih jauh dari definisi angkutan massal). Selain itu perlu upaya restrukturisasi trayek angkutan umum eksisting. Saat ini diperkirakan kapasitas angkut seluruh moda angkutan umum di Kota Bandung hanya sekitar 1,53- 1,87 juta penumpang per hari. Jika diperkirakan tingkat permintaan perjalanan di Kota Bandung Tahun 2008 saja mencapai 3 juta orang per hari, maka kapasitas tersebut harus ditingkatkan hingga dua kali lipat untuk dapat mengakomodasi lebih dari 2/3 permintaan perjalanan di tahun 2030. Tentu saja target kapasitas angkutan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan moda-moda angkutan eksisting saat ini.

(b) Tingkat pelayanan angkutan umum Survai yang dilakukan Bappeda Kota Bandung (2008)2 menunjukkan secara umum bahwa untuk perjalanan door-to-door: biaya transportasi menggunakan angkutan umum masih sangat mahal Rp. 6918/trip, waktu perjalanan rata-rata masih lama (hampir 1 jam) mencapai 53,4 menit untuk jarak sekitar 4,31 km, dengan kecepatan perjalanan sekitar 4,84 km/jam. Angka tingkat pelayanan tersebut tidak berimbang dengan kinerja sepeda motor: dimana biaya perjalanannya hanya sekitar Rp 1498/trip dan kecepatan perjalanan mencapai 23,35 km/jam. Tabel B. 5. Harapan masyarakat terhadap kinerja angkutan umum di masa datang No

Item

Harapan/Keinginan

1.

Jarak maksimum untuk mencapai fasilitas pemberhentian busway/halte/stasiun

663,6 meter

2.

Biaya maksimum yang sanggup dikeluarkan jika menggunakan angkutan umum

Rp. 2205/trip

3.

Waktu maksimum menempuh perjalanan

17,73 km/jam

4.

Waktu maksimum untuk menunggu

5,55 menit

5.

Kenyamanan apa saja yang diinginkan di dalam angkutan umum

• • • • • • •

untuk

Keamanan dan keselamatan AC (bebas asap rokok) Tidak berdesakan dan semua duduk Tidak ada pengamen Tidak ngetem Nyaman, bersih dan rapi Waktu cepat dan tepat

Sumber: Master Plan Transportasi Kota Bandung 2

Bappeda Kota Bandung (2008) Analisis Tingkat Kebutuhan Sarana Angkutan Massal di Kota

Bandung


B-19


(c) Integrasi antar moda Salah satu yang menghambat masyarakat untuk menggunakan moda angkutan umum adalah diharuskannya dilakukan perpindahan moda (setidaknya berjalan kaki) untuk mencapai tujuan perjalanan. . Umumnya moda pra dan purna angkutan yang digunakan adalah ojek, becak (selain jalan kaki). Berdasarkan hal tersebut, biaya pra/purna angkutan sangat mahal, sehingga penyediaan angkutan umum bertrayek yang mampu menjangkau kawasan perumahan perlu diprioritaskan. Permasalahan lain, adalah penyediaan fasilitas terminal, halte dan fasilitas pejalan kaki, saat ini jumlah trotoar hanya 10% dari total panjang jalan, jumlah terminal 15 buah (1 tipe A, 4 tipe B, dan 10 tipe C), halte yang tersedia di Kota Bandung hanya sekitar 89 lokasi. Dengan jumlah simpul angkutan umum yang terbatas tersebut, menyulitkan masyarakat untuk mengakses angkutan umum. Bahkan di sekitar simpul-simpul moda lain (bandara, stasiun KA) umumnya tidak tersedia halte angkutan umum, ini menandakan integrasi antar moda masih menjadi permasalahan yang perlu dituntaskan di kota Bandung.

4. Kebijakan pendukung (a) Kebijakan pendanaan Bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat akan terbatas pada kewenangannya masing-masing dan jumlahnya terbatas (untuk jalan arteri dan kolektor primer, terminal tipe A, kereta api, dll). Jika skema ear-marking dapat dikembangkan (perlu dicek terhadap kebijakan perpajakan), maka sebenarnya pendapatan dari PKB, pajak BBM, parkir dapat direalokasi ke sektor transportasi. Keterlibatan swasta untuk pengembangan jaringan transportasi di kota Bandung mutlak diperlukan. Perlu diidentifikasi koridor jaringan jalan/tol maupun koridor angkutan massal yang paling feasible untuk ditawarkan ke swasta.

(b) Sistem kelembagaan Secara teoretis, organisasi transportasi akan melibatkan pihak masyarakat (user/non-user), pemerintah (regulator dan supplier jaringan), dan operator angkutan. Skema pelibatan stakeholders dalam penyelenggaraan sistem transportasi di Kota Bandung belum cukup jelas, meskipun saat ini sudah ada Bakortrans (Badan Koordinasi Transportasi Jalan) Kota Bandung, namun dari sisi kewenangan maupun kelengkapan organisasinya belum memuaskan. Masalah kelembagaan lainnya yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan posisi kota Bandung sebagai kota Metropolitan yang luas wilayah perkotaannya tidak hanya mencakup kota Bandung, tetapi menjangkau beberapa bagian dari kabupaten Bandung, kabupaten Bandung Barat, kota Cimahi, dan kabupaten Sumedang.

(c) Regulasi pendukung Regulasi pendukung sangat diperlukan untuk menciptakan sistem transportasi kota yang baik. Ini terkait dengan regulasi dalam penegakan hukum maupun pendukung skema transportasi tertentu. Terkait dengan penegakan hukum, sebenarnya sudah pernah dikeluarkan Perda K3 (perda No 03 Tahun 2005) di Kota Bandung yang mencakup juga mengenai penegakan disiplin, namun


B-20


substansi mengenai lalulintas belum banyak disentuh dan belum efektif (parkir di badan jalan, menyeberang jalan, penggunaan RUMIJA jalan).

C. Pengembangan Sarana dan Prasaranan Transportasi Kota Bandung Peningkatan kinerja sistem pelayanan prasarana dan sarana angkutan umum, terdiri dari:

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Peremajaan moda angkutan umum Penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum dengan uji emisi gas buang Penertiban dan Pengendalian Angkutan Lingkungan (ojeg dan becak) Peningkatan kinerja operasional taksi dengan mengatur jumlah taksi yang beroperasi sesuai dengan demand Program sertifikasi pengemudi angkutan kota Pemenuhan kebutuhan prasarana terminal Penertiban dan peningkatan fungsi halte Penertiban pergerakan angkutan AKAP (Angkutan Kota Antar Propinsi) dan AKDP (Angkutan Kota Dalam Propinsi).

Penerapan angkutan massal saat ini perlu diintegrasikan satu sama lain sehingga adanya keterpaduan bagi sistem trasnportasi yang ada. Penggunanan tipe dan jenis angkutan umum sangat ditentukan oleh kondisi geografi dan lebar jalan yang ada. Rencana penerapan angkutan massal yang direncanakan dan diharapkan dapat mengakomodir sistem pergerakan transportasi kota Bandung adalah sebagai berikut:

(a) BRT (Bus Rapid Transit) BRT yang dipilih dapat berupa Bus Way, Bus Line dan Bus Lane. Penerapan jenis BRT ini dapat disesuaikan pada kondisi lebar badan jalan yang ada. Koridor BRT yang direncanakan terdiri dari: (1) Koridor 1  Jl. Raya Cibiru – Jl. Soekarno Hatta – Elang (2010) (2) Koridor 2  Antapani –Jl. Laswi – Jl. Lingkar Selatan (2011) (3) Koridor 3  Ujungberung – Jl. Surapati – Jl. Dr. Djunjunan (2012) (4) Koridor 4  Cibeureum – Cicaheum (2013) (5) Koridor 5  Buahbatu – Kebon Kawung (2014) (6) Koridor 6  Banjaran - Gedebage – Kebon Kawung (2014) (7) Koridor 7  Padalarang – Elang – Kebon Kawung (2015) (8) Koridor 8  Soreang – Kopo – Leuwi Panjang – Kebon kawung (2016) (9) Koridor 9  Cibaduyut – Tegallega – Kebon kawung (2017) (10) Koridor 10  Ledeng – Gegerkalong – Kebon Kawung (2018) (11) Koridor 11  Caringin – Pasirkaliki – Sarijadi (2019)

(b) Monorail/LRT a. Tahap 1 ( 2015-2019)  Trase Sungai Cikapundung yang melalui : Balubur – Padjadjaran – viaduct – Alun-alun – BKR – Soekarno Hatta b. Tahap 2 (2020 – 2030)  Jl. Padjajaran – Simp Citarum dan Riau – Jl. Laswi – Jl. Karapitan – Alun-alun – Jl. Oto Iskandardinata – Jl. Cibadak – Jl. Jamika – Jl. Nurtanio – Jl. Abdurahman saleh – Istana Plaza.


B-21



Gambar B. 8. Rencana Pengembangan Angkutan Massal Kota Bandung Lampiran B – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Bandung Di Bidang Transportasi

B-22



Gambar B. 9. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Kota Bandung 2010 - 2014 Lampiran B – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Bandung Di Bidang Transportasi

B-23



Gambar B. 10. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Kota Bandung 2015 – 2019 Lampiran B – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Bandung Di Bidang Transportasi

B-24



Gambar B. 11. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Kota Bandung 2020– 2030 Lampiran B – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Bandung Di Bidang Transportasi

B-25


LAMPIRAN C REVIEW KONDISI DAN RENCANA PEMDA KOTA MEDAN DI BIDANG TRANSPORTASI A. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Medan Rencana Struktur Wilayah Kota Medan digambarkan dalam bentuk : 1. Arahan pengembangan dan distribusi penduduk yang merupakan perkiraan jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yang selanjutnya diuraikan dalam rencana pendistribusian untuk setiap kawasan/kecamatan sesuai dengan daya dukungnya. 2. Rencana sistem pusat-pusat pelayanan yang merupakan pengembangan sistem penyebaran pusat-pusat pelayanan kota yang disusun secara hirarkis dan terstruktur sesuai dengan arahan dan rencana fungsi masing-masing pusat. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, yang meliputi : a) Pusat pelayanan kota, melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional; b) Subpusat pelayanan kota, melayani sub-wilayah kota; c) Pusat lingkungan, melayani skala lingkungan kota 3. Rencana sistem jaringan transportasi merupakan pengembangan sistem jaringan yang menggambarkan pola pergerakkan dan penyebaran prasarana dan sarana penunjangnya, mencakup sistem transportasi darat, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan angkutan sungai dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara. 4. Rencana sistem jaringan utilitas adalah pengembangan sistem jaringan pelayanan yang memungkinkan kota dapat terlayani secara optimal dengan memperhatikan arahan pengembangan dan distribusi penduduk, sistem pusat-pusat pelayanan serta arah pengembangan kota dalam jangka panjang.

1. Arahan pengembangan dan distribusi penduduk Sejalan dengan kecenderungan perkembangan fisik kota, saat ini perkembangan permukiman mulai mengarah ke Selatan. Perkembangan permukiman ke arah Selatan perlu dibatasi mengingat kawasan ini merupakan daerah konservasi. Pada masa yang akan datang perkembangan permukiman diharapkan akan mengarah ke Utara, seperti Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Labuhan. Arahan pengembangan dan strategi distribusi penduduk Kota Medan adalah sebagai berikut : Lampiran C – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Medan Di Bidang Transportasi

C-1


a) Pengembangan penduduk diarahkan sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang; b) Pengendalian pertambahan penduduk di kawasan pusat kota, berupa pembatasan pembangunan perumahan baru pada kawasan tertentu atau meningkatkan pajak untuk lahan dan bangunan; c) Mengarahkan perkembangan penduduk ke luar kawasan pusat kota, yaitu pada kawasan-kawasan yang relatif masih sangat rendah tingkat kepadatan dan penggunaan lahannya masih banyak berupa lahan kosong, diawali dengan menyiapkan prasarana/sarana dasar (jalan, jaringan utilitas serta fasilitas sosial dan fasilitas umum).

Lampiran C – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Medan Di Bidang Transportasi

C-2


Gambar C. 1. Rencana Arahan dan Distribusi Penduduk Kota Medan


C-3


2. Rencana sistem pusat pelayanan kota pola perkembangan atau penggunaan lahan perkotaan Kota Medan lebih mendekati Teori Lingkaran Konsentrik (concentric zone theory) karena sejak periode tahun 1970-an terjadi perkembangan yang hanya memusat di pusat kota saja, kemudian berkembang secara merata ke luar pusat kota.

Sum ber : RUTRK Kota Medan 2005

Gambar C. 2. Stadia Perkembangan Kota Medan


C-4


Pengembangan rencana sistem pusat-pusat pelayanan dalam struktur ruang Kota Medan dilakukan dengan beberapa pertimbangan antara lain : a) Mengembangkan kawasan Utara Medan menjadi Kawasan Strategis Kota (KSK) dengan memperhatikan potensi dan peranan kawasan utara yang memiliki pelayanan regional dan internasional. b) Berdasarkan arahan kebijakan Kawasan Perkotaan Mebidangro, kawasan utara diarahkan sebagai pengembangan pelabuhan dan pusat perdagangan. c) Untuk mewujudkan fungsi dan peranan kawasan Utara sebagai kawasan yang memiliki pelayanan regional dan internasional, maka perlu adanya suatu pusat pelayanan di utara yang juga memiliki skala pelayanan regional (primer), yang disebut dengan istilah Pusat Pelayanan Kota; d) Sedangkan pusat kota tetap dipertahankan fungsinya sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional. e) Kawasan ex Polonia seluas 590 ha merupakan kawasan bernilai jual tinggi karena lokasinya yang berada dipusat kota. Mengingat tingginya harga lahan dan lokasinya yang strategis, daerah ini sesuai untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan komersial atau untuk perumahan kelas menengah atau menengah atas dengan kepadatan tinggi. Disamping bernilai jual tinggi, kawasan ini juga merupakan paru-paru kota Medan mengingat makin padatnya pembangunan di dalam Kota Medan sendiri dan kurangnya fasilitas taman dan rekreasi dalam kota. f) Pada wilayah pusat kota dan CBD Polonia yang juga memiliki pelayanan regional juga akan dilayani oleh satu pusat pelayanan regional yang wilayah pelayanannya lebih besar dari Pusat Primer Utara, yang disebut dengan Pusat Pelayanan Kota; g) Dengan demikian maka di Kota Medan akan memilikin dua Pusat pelayanan kota, 1 (satu) Pusat pelayanan kota di utara dan 1 (satu) Pusat pelayanan kota di Pusat Kota. h) Untuk menghubungkan wilayah Utara (Pusat pelayanan kota di Utara) dan wilayah Pusat Kota (Pusat pelayanan kota di Kota) akan dikembangkan transportasi Multimoda dengan tulang punggung transportasi massal Kereta Api.


C-5


Gambar C. 3. Rencana Struktur Ruang Kota Medan


C-6


Tabel C. 1. Rencana Struktur Pusat Pelayanan Kota Medan Tahun 2030 NO A

PUSAT PELAYANAN Pusat Pelayanan Kota di Pusat Kota

FUNGSI 1) 2)

3) B

Pusat Pelayanan Kota dibagian Utara

1)

2) 3) 4) 1

Subpusat pelayanan kota Medan Belawan

1) 2)

3) 4) 2

Subpusat pelayanan kota Medan Labuhan

1) 2) 3)

3

Subpusat pelayanan kota Medan Marelan

1)

2) 4

5

Subpusat pelayanan kota Medan Perjuangan

1)

Subpusat pelayanan kota Medan Area

1)

2)

2)

Pusat kegiatan perdagangan/bisnis; Pusat kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi dan kota; Pusat pelayanan ekonomi Pusat Kegiatan Jasa dan Perdagangan regional Pusat pelayanan transportasi; Pusat kegiatan sosialbudaya Pusat kegiatan industri Pusat pelayanan transportasi laut, Pusat kegiatan bongkar muat dan impor – ekspor, Pusat kegiatan industri, dan Pusat kegiatan perikanan Pusat Kegiatan Jasa dan Perdagangan Pusat pelayanan transportasi Pusat pelayanan kesehatan Pusat kegiatan perdagangan kebutuhan pokok (pasar induk); Pusat kegiatan rekreasi dan wisata Pusat kegiatan perdagangan/bisnis Pusat pelayanan olahraga Pusat pelayanan ekonomi Pusat pelayanan transportasi

WILAYAH PELAYANAN 1) Kota Medan, Kec. Medan Polonia, Kec. Medan Baru, Medan Petisah, Kec. Medan Timur, kec.Medan Barat, Kec. Medan Kota; 2) Provinsi Sumatera Utara 3) Internasional 1) Kota Medan Bagian Utara; 2) Provinsi Sumatera Utara 3) Regional

Kec. Medan Belawan

Kec. Medan Labuhan

1) 2)

Kec, Medan Marelan; Kabupaten Deli Serdang

Kec. Medan Perjuangan dan Kec. Medan Tembung

Kec. Medan Area, Kec. Medan Kota, Kec. Medan Denai, Kec, Medan Amplas


C-7


3. Rencana sistem jaringan prasarana utama a) Rencana Sistem Jaringan Jalan Pengembangan sistem jaringan jalan di wilayah Kota Medan didasari oleh kebijaksanaan RTRW Nasional, RTR Pulau Sumatera, RTRW Provinsi Sumatera Utara, RTR Kawasan Perkotaan Mebidangro, sistem jaringan jalan eksisting, pola pemanfaatan ruang dan sebaran pusat-pusat pelayanan kegiatan kota. Pengembangan sistem jaringan jalan Kota Medan ini akan lebih difokuskan pada sistem primer dan sekunder, baik untuk fungsi Jalan Arteri, Kolektor, maupun Lokal. Tabel C. 2. Rencana Dan Fungsi Jaringan Jalan Arteri Primer Kota Medan No

Rencana dan Fungsi Jaringan Jalan Arteri Primer

Lebar Jalan (m)

GSB (m)

Keterangan

1

Jln. Sisingamangaraja

40

11,5

Jln. Tritura – Batas Kota

2

Jln. Tritura

40

11,5

Jln. Sisingamangaraja – Jln. Brigj. Zein Hamid

3

Jln. A. H Nasution

40

8,5

Jln. Brigjen Zein Hamid – Jln. Karya Jaya

4

Jln. A. H Nasution

40

11,5

Jln. Karya Jaya – Sungai Babura

5

Jln. A. H Nasution

40

4,5

Sungai Babura – Jln. Jamin Ginting

6

Jln. Ngumban Surbakti

40

11,5

Jln. Jamin Ginting – Batas Fly over

7

Jln. Ngumban Surbakti

33

15

Batas Fly over – Jln. Setiabudi

8

Jln. Gagak Hitam/Industri

33

10

Jln. Setiabudi – Jln. Gatot Subroto

9

Jln. Asrama

33

10

Jln. Gatot Subroto – Jln. Flamboyan

10

Jln. Helvetia

33

15

Jln. Flamboyan – Batas Kab. Deli Serdang

11

Jln. Pertahanan/Jln. Cemara

33

2

Jembatan Sungai Deli – Jln. Komodor Laut Yos Sudarso

12

Jln. Kol. Bejo/Jln. Cemara

33

15

Jln. Komodor Laut Yos Sudarso – Jln. Williem Iskandar


C-8


No

Rencana dan Fungsi Jaringan Jalan Arteri Primer

Lebar Jalan (m)

GSB (m)

Keterangan

13

Jln. Jend. Gatot Subroto

33

15

Batas Kota – Jln. Asrama

14

Jln. Komodor Laut Yos Sudarso

26

12,5

15

Jln. Pelabuhan I

48

15

Jln. Komodor Laut Yos Sudarso - Tol titik 0,0

16

Jln. Pelabuhan II

48

15

Jln. Tol titik 0,0 – Pelabuhan Peti Kemas

17

Jln. Letjen. Jamin Ginting

33

15

Jln. A. H Nasution – Batas Kota

18

Jln. Letda Sujono

26

12

Intersection tol – Batas kota

19

Jln. Layang/tol CBD Polonia-Tol Belmera (rencana)

40

5

Ujung exrunway – Tol Belmera

20

Jalan Susur Pantai Trans Sumatera (rencana)

48

15

Batas Kota Sisi Barat – Batas Kota Sisi Timur

21

Jln. Tol titik 0,0 – Pelabuhan Peti Kemas (rencana)

48

15

Tol Belmera – Jalan Pelabuhan II

22

Jln. Tol Medan – Belawan

80

10

Jln. Tol titik 0,0 – Batas kota

23

Jalan Tol Medan – Binjai

70

15

Pintu Tol Tanjung Mulia – Batas kota

24

Jalan exrunway

100

15

Jalan Adi Sucipto – Jalan Jamin Ginting

25

Jalan Ters. Exrunway/Jalan Jamin Ginting

40

5,5

Jalan Pasar V – Jalan A. H Nasution

Jln. Kol. Bejo - Jln. Sumatera


C-9


Tabel C. 3. Rencana Dan Fungsi Jaringan Jalan Arteri Sekunder Kota Medan No

Rencana dan Fungsi Jaringan Jalan Arteri Sekunder

Lebar Jalan (m)

GSB

Keterangan

(m)

1

Jln. Sicanang

26

10

Jln. Komodor Yos Sudarso – Jalan Lingkar Marelan Sisi Barat (rencana)

2

Jalan Lingkar Marelan Sisi Barat (rencana)

26

15

Jln. Sicanang – Jln. Rahmad Budin

3

Jln. Marelan Raya

26

10

Jln. Rahmad Budin – Batas Kota

4

Jln. Komodor Laut Yos Sudarso

26

12,5

5

Jln. Adam Malik

26

15

6

Jln. T. Amir Hamzah

26

12,5

Jln. Adam Malik – Jln. Gaperta

7

Jln. Kapten Muslim

26

10

Jln. Gaperta- Jln. Gatot Subroto

8

Jln. Sunggal

26

15

Jln. Gatot Subroto – Jln. Setia Budi

9

Jln. Setia Budi

26

9,5

Jln. Sunggal – Jln Dr. Mansyur

10

Jln. Dr. Mansyur

26

12

Jln. Setiabudi – Jln. Jamin Ginting

11

Jln. Terusan Dr. Mansyur

26

12

Jln. Jamin Ginting – Pusat Kota (CBD Polonia)

12

Jln. Armada

40

4

Jln. Brigjen Katamso – Jln. Sisingamangaraja

13

Jln. H. M Joni

40

5

Jln. Sisingamangaraja – Jln. Bakti

14

Jln. Bakti

26

6

Jln. H. M Joni - Jln. Halat/Megawati

15

Jln. A. R Hakim

26

9,5

Jln. Halat/Megawati – Jln. H. M Yamin

16

Jln. Willem Iskandar

26

10

Jln. H. M Yamin – Jln. Cemara

17

Jln. Perdamaian/Pelita III/Bambu II

18

5

Jln. Willem Iskandar – Jln. Gaharu

18

Jln. Putri Hijau

26

12,5

Jln. Kol Bejo – Jln. Bambu II Jln. KL Yos Sudarso – Jln. Tengku Amir Hamzah

Jln. Adam Malik – Jln. H. M Yamin


C-10


No

Rencana dan Fungsi Jaringan Jalan Arteri Sekunder

Lebar Jalan (m)

GSB

Keterangan

(m)

19

Jln. Balai Kota

26

12,5

Jln. H. M Yamin – Jln. Pulau Pinang

20

Jln. A. Yani

20

6

Jln. Pulau Pinang – Jln. Palang Merah

21

Jln. Pemuda

26

6

Jln. Palang Merah – Jln. Suprapto

22

Jln. Brigjen Katamso

22

6

Jln. Suprapto – Jln. Alfalah

23

Jln. Brigjen Zein Hamid

22

10

Jln. Alfalah – Jln. A. H Nasution

24

Jln. Gaharu

20

9

Jln. Bambu II – Jln. H. M Yamin

25

Jln. Jawa

20

6

Jln. H. M Yamin – Jln. Veteran

26

Jln. Irian Barat

18

1,25

Jln. Veteran – Jln. M. T Haryono

27

Jln. Cirebon

22

1,25

Jln. M. T Haryono – Jln. Pandu

28

Jln. Sisingamangaraja

30

10

Jln. Pandu – Jln. Tritura/A. H. Nasution

29

Jln. Jend. Gatot Subroto

33

15

Jln. Asrama – Jln. Adam Malik

30

Jln. Guru Patimpus

26

12.5

Jln. Adam Malik – Jln.Putri Hijau

31

Jln. Perintis Kemerdekaan

26

12.5

Jln. Putri Hijau – Jln. H. M Yamin

32

Jln. H. M Yamin

26

4

Jln. Perintis Kemerdekaan – Jln. A. R Hakim

33

Jln. Letda Sujono

26

12

Jln. A. R Hakim – intersection Tol Bandar Selamat

34

Jln. Pinang Baris

26

12

Jln. Gatot Subroto – Jln. Flamboyan Raya

35

Jln. Layang Letda Sujono – H. M Yamin – Gatot Subroto

26


C-11


Tabel C. 4. Rencana Dan Fungsi Jaringan Jalan Kolektor Kota Medan No

Rencana dan Fungsi Jaringan Jalan Kolektor Primer

Lebar Jalan

GSB

Keterangan

1

Jln. Rahmad Budin

26

15

Jalan Marelan – Batas Kota

2

Jln. Marelan Raya/Pahlawan

26

10

Jalan Rahmad Budin – Jln. Komodor Laut Yos Sudarso

3

Jln. Baru Sicanang

20

12

Batas Kota Sungai Percut – Batas Kota Sungai Belawan

4

Jln. Lingkar Labuhan

26

15

Jln. Lingkar Marelan – Simp. Seruway – hingga ke Batang Kuis (Batas Kota)

5

Jln. Brigjen Zein Hamid

26

8

Titi Kuning – Deli Tua

6

Jln. Bajak II

20

12

Jalan A. H Nasution – Batas Kota

7

Jln. Flamboyan Raya

26

15

Jln.Ngumban Surbakti – Batas Kota

8

Jln. Sejajar Medan Binjai

33

15

Jln. Pinang Baris – Batas Kota

9

Jln. Lingkar Luar Timur

26

15

Jalan Trans Sumatera – Batas Kota

10

Jln. Datuk Kabu

20

12

Jalan Panglima Denai – Batas Kota

(m)

(m)


C-12


Gambar C. 4. Rencana Jaringan Jalan Kota Medan


C-13


Gambar C. 5. Rencana Fungsi Jalan Kota Medan


C-14


b) Sistem Prasarana dan Sarana Angkutan Umum Jalan Raya Kota Medan merencanakan pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar, yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal dan berfrekuensi tinggi pada koridorkoridor utama (jalur primer) berbasis rel atau jalan raya. Dalam hal ini angkot dan pelayanan eksisting diarahkan sebagai angkutan pengumpan (feeder) untuk moda angkutan dengan hirarki yang lebih tinggi diteruskan kepada jalur primer (trunk route) yang dilayani oleh Kereta Api. Pengembangan sistem angkutan umum massal direncanakan untuk menghubungkan sistem pusat primer – pusat primer, primer dan sekunder, serta sekunter antar sekunder dan dikawasan CBD Polonia. Adapun pengembangan terminal angkutan umum massal di Kota Medan meliputi: 1) Terminal Amplas, Tipe A, ditetapkan di Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas; 2) Terminal Pinang Baris, Tipe A, ditetapkan di Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal; 3) Terminal Belawan, Tipe A, ditetapkan di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan; 4) Terminal Agribisnis, Tipe A, ditetapkan di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan; 5) Teminal Terpadu, Tipe B, ditetapkan di CBD Polonia; dan 6) Terminal Sambu, Tipe C, ditetapkan di Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur. c) Sistem Prasarana dan Sarana Angkutan Umum Kereta Api Pengembangan jaringan jalan/rel kereta api Kota Medan dimasa mendatang adalah ; 1) Jalur kereta api Jalur Medan – Binjai – Tanjung Pura – hingga Banda Aceh; 2) Jalur kereta api Medan – Tebing Tinggi – Rantau Prapat – hingga Pekan Baru; 3) Jalur kereta api Medan – Belawan; 4) Jalur kereta api Medan – Deli Tua; 5) Jalur kereta api Medan – Pancur Batu; 6) Jalur kereta api Medan – Kuala Namo; 7) Jalur kereta api Medan – Gabion; dan 8) Jalur kereta api layang : Gaperta – Pusat Kota (CBD Polonia) – Titi Kuning – Simpang Pos dan Brayan – Pusat Kota – Mandala. Lampiran C – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Medan Di Bidang Transportasi

C-15


d) Rencana Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Rencana pengembangan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang dikembangkan di Kota Medan adalah pelabuhan Sungai di Kecamatan Medan Labuhan (Kelurahan Nelayan Indah). Rencana pengembangan ASDP antara lain: 1) Alur pelayaran meliputi: alur Sungai Deli di Kecamatan Medan Labuhan dan sekitarnya (di kawasan Utara Kota Medan); 2) Dermaga sungai di Dermaga Kelurahan Nelayan Indah – Kecamatan Medan Labuhan; 3) Dermaga danau dan penyeberangan di Kecamatan Medan Marelan; 4) Dermaga untuk industri dan kepentingan strategis lainnya meliputi Dermaga Lamhotma di KEK; 5) Angkutan penyeberangan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) ditetapkan di Belawan Lama – Batang Sere dan Belawan Lama – Karang Gading; dan 6) Angkutan sungai sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) ditetapkan di Belawan – Batang Sere, Belawan – Sungai Dua, Belawan – Paluh Subur, Belawan – Paluh Makna, Belawan – Paluh Manan, Belawan – Karang Gading. e) Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut Rencana pengembangan transportasi laut dilakukan dengan meningkatkan pelayanan di pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan utama, sehingga dapat menampung pergerakan orang dan barang. Untuk aksesibilitas transportasi laut didukung oleh moda transportasi lainnya, yaitu kereta api, jalan tol dan jalan raya. Untuk mengintegrasikan seluruh moda tranport dibangun terminal terpadu di Belawan, sehingga dapat menjadi satu kesatuan sistem transportasi Kota Medan dan Mebidangro. f) Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara Transportasi udara di Kota Medan saat ini masih menggunakan Bandara Polonia. Pada masa yang akan datang bandara tersebut akan dipindahkan ke Kuala Namo (Kabupaten Deliserdang). Sistem transportasi udara yang akan dikembangkan di Kota Medan adalah terminal city check-in. Untuk mendukung terhadap rencana pengembangan bandara Kuala Namu di dukung oleh sistem transportasi yang lain, Lampiran C – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Medan Di Bidang Transportasi

C-16


yaitu: integrasi terminal penumpang udara dengan stasiun kereta api. Ruang udara untuk penerbangan akan ditetapkan lebih lanjut oleh instansi pengelola sesuai dengan kebutuhan.

4. Perwujudan Pengembangan Sistem Transportasi Perwujudan pengembangan prasarana transportasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan tingkat pelayanan prasarana transportasi guna mendukung berjalannya sistem pelayanan yang telah direncanakan. Program pengembangan transportasi antara lain adalah: a) Program pengembangan sistem jaringan jalan, antara lain meliputi: 1) Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar dalam, jalan lingkar tengah, jalan lingkar luar dan jalan lingkar luar paling luar; 2) Pembangunan jalan Tol Medan-Binjai; 3) Pembangunan jalan Tol Baru di Kecamatan Medan Belawan, yaitu Jalan Tol mulai dari Simpang Sicanang ke Pelabuhan Perikanan (Gabion); 4) Pembangunan jalan lingkar Utara dan jalan lingkar Mebidang-ro; 5) Pembangunan jembatan layang (Fly over); 6) Penataan dan peningkatan fungsi dan kapasitas jalan (Jalan Arteri Primer dan jalan Kolektor Sekunder); 7) Pengembangan sistem jaringan sekunder, serta pengembangan jalan untuk daerah yang terisolir; 8) Minimalisasi persilangan dengan jaringan rel KA dengan pengembangan jalan tidak sebidang. b) Pengembangan angkutan umum meliputi: 1) Studi kelayakan sistem angkutan dalam kota; 2) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) dengan Busway dan Monorail; 3) Pengembangan stasiun Kereta Api menjadi pusat pergerakan (TOD); 4) Menyediakan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai; 5) Pengembangan dan penataan pelayanan angkutan paratransit ; 6) Pengembangan dan peningkatan pelayanan/penggunaan angkutan umum massal yang optimal ; 7) Penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal.


C-17


Gambar C. 6. Rencana Sistem Angkutan Umum Massal Kota Medan


C-18


B. Identifikasi Permasalahan Transportasi Kota Medan Beberapa permasalahan yang terkait dengan sarana dan prasarana transportasi, lalu lintas, angkutan umum dan angkutan barang yang ada di kota Medan adalah sebagai berikut: Tabel C. 5. Identifikasi permasalahan yang terkait transportasi dan lalulintas Masalah 1.

Kemungkinan Penyebab

Kesemrawutan dan 1. kemacetan lalulintas di jaringan jalan pusat kota 2.

Alternatif Solusi

Tingkat pertumbuhan 1. lalulintas tinggi sehingga kapasitas tertinggal

Menekan pertumbuhan jumlah kenderaan pribadi dengan mengupayakan daya tarik angkutan umum

Tidak tertatanya 2. Mengembangkan kegiatan di tepi jalan alternatif manajemen 3. Kegiatan PKL di trotoar lalulintas yang melimpah ke badan 3. Membatasi ruang trotoar jalan untuk kegiatan PKL dan 4. keberadaan parkir di penataan lokasi kegiatan badan jalan yang sangat PKL banyak dilihat dari sisi 4. a) membatasi lokasi dan waktu dan lokasi waktu parkir di badan jalan

b)Implementasi Perda tentang pengaturan parker yang lebih konsisten dan berkelanjutan 2.

3.

Aksesibilitas 1. Belum tersedia sarana 1. wilayah yang dan prasarana belum merata transportasi yang memadai. 2. 2. Belum terpadunya berbagai moda dari sisi jenis moda, lokasi dan waktu pelayanan Akses ke luar 1. Sarana dan wilayah kota yang transportasi belum optimal terbatas 2. Terputusnya jalan yang ada

Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih luas dan menyeluruh Memadukan operasi berbagai moda yang ada

prasarana 1. Peningkata kuantitas dan masih kualitas sarana dan prasarana trasnportasi baik melalui moda jalan jaringan raya, kereta api dan laut 2. Membuka jaringanjaringan jalan yang putus

4.

Polusi udara akibat 1. Pertumbuhan

jumlah 1. Mendorong


peningkatan C-19


transportasi

kenderaan yang tinggi

bermotor

pengguna kenderaan angkutan umum

2. Kondisi kenderaan yang 2. Mendorong peningkatan tua dan tidak terpelihara penggunaan kenderaan yang efisien dan ramah lingkungan 3. Pemberlakuan kontrol emisi kenderaan yang lebih ketat

Tabel C. 6. Identifikasi permasalahan yang terkait sarana prasarana transportasi Masalah


Alternatif Solusi

I. Transportasi Darat 1.

Overloadnya o volume lalulintas terhadap kapasitas o jalan di beberapa ruas jalan

Penataan jaringan o yang belum optimal

2.

Terjadinya o kesenjangan spasial antara wilayah pusat kota dan wilayah pinggiran (wilayah Utara, Timur, Selatan)

Belum berkembangnya jaringan jalan

o

Pengembangan jaringan jalan lintas untuk mengurangi kesenjangan spasial.

3.

Buruknya pelayanan transportasi terminal

o

Sistem pengelolaan o terminal belum baik

o

Belum terpadunya perpindahan antar o moda o Akses keluar masuk kawasan terminal tidak optimal

Peningkatan fasilitas pelayanan orang dan moda angkutan

di

o

4.

Simpang-simpang o tidak memenuhi standar

Jumlah kenderaan pribadi yang o meningkat pesat

Aplikasi teknik TDM seperti cycle lane, road pricing, car pooling, parkand ride Mendorong angkutan masal

penggunaan

Peningkatan SDM pengelola Penataan akses manajemen dan lalulintas

melalui rekayasa

Kapasitas simpang o sudah tidak mampu melayani volume lalulintas

Penataan simpang melalui manajemen dan rekasyasa simpang

Terbatasnya

Pengembangan

II. Kereta Api 1.

Penggunaan

o

jalur o


konsep C-20


Masalah angkutan api yang optimal

2.

Kemungkinan Penyebab kereta belum

Alternatif Solusi

lintasan kereta api

Terjadinya o kemacetan lalu o lintas di perpotongan antara jalur rel kereta api dan jalan

penggunaan angkutan kereta api

Prasarana sebidang

o

Mendorong penggunaan kereta api sebagai angkutan orang dan barang (internal, eksternal)

o

Pembangunan tidak sebidang

Frekuensi lalu lintas kereta api yang relatif tinggi

perlintasan

III. Transportasi Laut Belum optimalnya o pelayanan sistem transportasi terpadu

Pelabuhan tidak o menjadi bagian integral dalam o perencanaan system transportasi kota

Pengembangan konsep system transportasi terpadu

Pelabuhan tidak o menjadi bagian integral dalam o perencanaan system transportasi kota

Pengembangan konsep system transportasi terpadu

Pembangunan pelayanan angkutan umum pemadu moda

IV. Transportasi Udara Belum optimalnya o pelayanan sistem transportasi terpadu

Pembangunan pelayanan angkutan umum pemadu moda

Tabel C. 7. Identifikasi permasalahan yang terkait dengan angkutan umum Masalah 1.

2.

3.


Alternatif Solusi

Belum seluruh o wilayah terlayani AU o secara merata

Jangkauan pelayanan AU o belum merata

Peningkatan jaringan pelayanan angkutan umum

Demand ekonomis

tidak o

Pengembangan konsep subsidi silang pada jalur “gemuk” dan jalur “kurus”

Pelayanan AU o masih buruk

Manajemen pengelolaan o

Mengembangkan konsep angkutan umum massal

o

Mengembangkan konsep manajemen pengelolaan AU

Kondisi

fisik o

yang

Manajemen pengelolaan o

Mengembangkan


konsep

C-21


4.

5.

Masalah


Alternatif Solusi

AU buruk

(peremajaan armada)

angkutan umum massal o


Pergantian o moda tidak mudah o

Sistem halte/terminal o yang tidak tertata baik

Mengembangkan konsep angkutan umum massal

Belum system multimoda


Peran terminal o kurang optimal

Fasilitas terminal yang o cenderung menurun dan tidak memadai o Jaringan sarana yang tidak yang tidak optimal sampai ke terminal o

Revitalisasi fungsi peran terminal

Sifat dan pengemudi

sikap o

Penegakan hukum secara transparan dan konsisten

Penegakan hukum yang o tidak konsisten

Peningkatan kesadaran berlalulintas yang tertib, aman dan selamat

o

6.

Perilaku o pengemudi AU masih buruk o o

Motivasi penumpang banyaknya

tersedianya o pelayanan

mencai sebanyak-

dan

Pengembangan konsep terminal yang aman, nyaman dan ramah Peningkatan fasilitas

Tabel C. 8. Identifikasi permasalahan yang terkait dengan angkutan barang Masalah 1.

2.


Alternatif Solusi

Angkutan o barang dengan kenderaan o besar masih masuk ke pusat kota o pada daerah tertentu

Lintasan angkutan barang o belum di atur secara tegas

Penetapan angkutan barang

Penegakan hukum yang tidak o konsisten

Peningkatan ruas jalan yang ditetapkan sebagai lintasan angkutan barang

Terminal o angkutan barang dan sistem pergudangan yang tidak tertata

Tidak tersedianya terminal o angkutan barang berada di peinggiran kota sebagai kawasan transfer muatan ke moda angkutan yang lebih kecil. o

Penetapan kawasan pergudangan pada pinggiran kota dan berada di lintasan angkutan barang

lintasan

Penyediaan fasilitas bongkar muat barang


C-22


3.

4.

Beban o angkutan yang berlebihan

Kontrol terhadap beban o muatan angkutan yang masih lemah o

Revitalisasi timbang

Angkutan o barang melalui kereta api, pesawasat dan kapal o belum optimal

Belum berkembangnya o konsep multimoda dalam membuat kebijakan dan o pengelolaan angkutan barang

Pengembangan multimoda

Kendala sarana prasarana pendukung

jembatan

Penegakan hukum secara transparan dan konsisten ditunjang dengan pengawasan yang terus menerus konsep

Peningkatan sarana dan sarana multimoda

dan

Tabel C. 9. Identifikasi Permasalahan Jaringan Jalan Utama di Kota Medan No 1

Lokasi Jalan Jend. Gatot

Permasalahan -

Terdapat pasar Kampung Lalang yangsampai menggunakan badan jalan

-

Parkir kendaraan dan becak di badan jalan

-

Lokasi ngetem Binjai/Aceh

-

Merupakan kawasan pertokoan disepanjang ruas jalanPermukaan jalan yang kurang baik disekitar mulut simpang

-

Sistem drainase yang kurang baiksehingga sering terjadi banjir

Subroto

2

3

Jalan Raya Medan - Binjai -

Jalan Asrama

angkutan

umum

menuju

Merupakan kawasanpertokoan/perkantoran Banyaknya akses kejala utama

-

Sistem drainase yang kurang baik

-

Angkutan barang yang parkir di badan jalan

-

Terdapat beberapa perusahaan pengangkutan barang

-

Merupakan lintasan angkutanbarang/kendaraan berat yang menuju kelintas timur sumatera (via Tol Belmera)

-

Terdapat kawasan permukiman pendudukdi


C-23


No

Lokasi

Permasalahan sekitar jalan

4

5

6

7

8

Jalan Helvetia

Kapten Sumarsono

Medan Pertempuran

Yos Sudarso

Medan – Belawan

-

Banyaknya akses ke jalan utama

-

Merupakan lintasan angkutan barang/kendaraan berat yang menuju ke lintas timur sumatera (via Tol Belmera)

-

Terdapat kawasan permukiman penduduk di sekitar jalan

-


-

Merupakan lintasan angkutan barang/kendaraan berat yang menuju ke lintas timur sumatera (via Tol Belmera)

-

Terdapat kawasan permukiman penduduk di sekitar jalan

-


-

Terdapat pasar dan PKL yangmenggunakan 1 lajur, sehingga hanya 1lajur yang tersisa

-

Sering terjadi kemacetan akibat aktifitas pasar dan parkir kendaraan disekitarsimpang

-

Sistem drainase yang tidak baik

-

Merupakan kawasan pabrik/industri

-

Sering terjadi kemacetan terutama disekitar Simpang Pulo Brayan (dibawahflyover simpang Pulo Brayan)

-

Parkir dan PKL yang menggunakan badanjalan

-

Terdapat Pasar yang sampaimenggunakan badan jalan

-

Terdapat kerusakan pada beberapa bagianruas jalan

-

Aktifitas pinggir jalan yang cukup

-

Merupakan kawasan pabrik/industri

-

Parkir dan PKL yang menggunakan badanjalan

-

Terdapat Pasar yang sampaimenggunakan badan jalan

-

Aktifitas pinggir jalan yang tinggi(sekolah/kantor/pertokoan)

-

Tanpa fasilitas pejalan kaki


cukup

C-24


No 9

10

11

12

Lokasi Sunggal

Setiabudi

Dr. Mansyur

Jamin Ginting

Permasalahan -

Pada beberapa lokasi menjadi lokasiparkir angkutan barang sewa

-

Terdapat kerusakan jalan, terutamamendekati persimpangan sei sekambingmedan, sering menimbulkan kemacetan

-

Aktifitas pinggir jalan berupa pertokoandan permukiman

-

Tidak ada fasilitas pejalan kaki

-

Merupakan kawasan dengan pertokoan dan perkantoran

-

Banyaknya akses lokal menuju ke jalanutama

-

Merupakan kawasan kampus danpertokoan ATK disepanjang jalan

-

Volume pejalan kaki tinggi, fasilitaspejalan kaki digunakan PKL dan parkir kendaraan

-

Terdapat parkir yang menggunakan badan jalan sampai ke mulut simpang Jl. JaminGinting-Jl.Dr. Mansur

-

Merupakan akses menuju ke jalan lintastengah Sumatera

-

Sering terjadi kemacetan terutama disekitar simpang akibat parkir yang menggunakan badan jalan

-

Parkir Becak simpang

disekitar

mulut

-

Terdapat pangkalan bus/angkutan menuju ke lintas tengah

umum

-

Parkir angkutan umum yg menggunakanbadan jalan

bermotor

aktifitas

USU

13

Jend. Sudirman

-

terdapat penyempitan ruas jalan (bottleneck) dijembatan yang sering mengakibatkankemacetan

14

Ir. Juanda

-

Merupakan kawasan dengan perdagangan dan perkantoran

-

Sering terjadi antrian yang panjang dipersimpangan menuju ke BandaraPolonia Medan

-

Parkir/ngetem angkutan umumdisembarang


aktifitas

C-25


No

Lokasi

Permasalahan tempat

15

Sisingamangaraja

-

Fasilitas halte yang sangat minim

-

Trotoar yang terhalang oleh taman-taman kota

-

Pool kendaraan angkutan umum yangmenuju ke lintas timur disepanjang ruasjalan

-

Parkir kendaraan umum yang menggunakan badan jalan

-

Aktifitas disekitar jalan cukup tinggi (kantor, ruko dan hotel)

-

Terdapat pasar Simpang Limun yg sampai kebadan jalan, sering menimbulkan kemacetan

-

Parkir/ngetem angkutan disekitarpersimpangan menuju TerminalAmplas

-

Sering terjadi kemacetan disekitarsimpang menuju terminal Amplas

-

Volume lalu lintas yang sangat tinggi (khususnya kendaraan yang keluar/masuk terminal Amplas)

umum ke

C. Rencana Pengembangan koridor BRT Kota Medan Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan oleh Direktorat BSTP Ditjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI mengenai “Kajian Perencanaan Teknis Angkutan Umum Massal Bus Rapid Transit (BRT) Pada Kawasan Aglomerasi Mebidang (Medan – Binjai – Deli Serdang) “ Tahun 2007 direkomendasikan 7 (tujuh) buah koridor BRT dalam wilayah Kota Medan. Dalam kegiatan “Studi Sistem Angkutan Umum Massal (Saum) Kota Medan”, pemerintah Kota Medan melkukan modifikasi lintasan koridor yang dilalui agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih maksimal dengan jangkauan yang lebih jauh sesuai dengan kebutuhan dari pengguna transportasi di Kota Medan, pertimbangan lainnya dalam modifikasi lintasan koridor adalah adanya perubahan arah arus lalu lintas Kota Medan yang mulai diberlakukan pada bulan November tahun 2010. Khusus untuk Koridor 2 (Brigjend Katamso – Yos Sudarso) panjang koridor diperpanjang mulai dari Deli Tua/Batas Kota Medan hingga Terminal Bus Belawan. Mengingat panjang lintasn koridor yang


C-26


mencapai kurang lebih 30 km, maka Koridor 2 dibagi menjadi dua seksi yaitu: 1) Koridor 2 Seksi 1: Deli Tua/Batas Kota – Lapangan Merdeka 2) Koridor 2 Seksi 2: Lapangan Merdeka – Terminal Bus Belawan Koridor yang mengalami modifikasi oleh karena perubahan arah arus lalu lintas adalah Koridor 3 (Amplas – Irian Barat), Koridor 4 (Perintis Kemerdekaan – Kuala Namu) dan Koridor 5 (Jamin Ginting – Raden Saleh). Jalan diseputaran Lapangan Merdeka di Pusat Kota Medan yaitu Jl. Bukit Barisan, Jl. Stasiun Kereta Api dan Jl. Pulau Pinang akan menjadi pusat pertemuan 5 koridor BRT yaitu Koridor 1 (Terminal Pinang Baris – Guru Patimpus), Koridor 2 Seksi 1 (Deli Tua/Batas Kota Medan – Lapangan Merdeka), Koridor 2 Seksi 2 (Lapangan Merdeka – Terminal Busa Belawan), Koridor 3 (Terminal Amplas – Irian Barat), Koridor 4 (Perintis Kemerdekaan – Kuala Namu) dan Koridor 5 (Jamin Ginting – Raden Saleh). Tabel C. 10. Rute BRT Kota Medan

No Koridor

Koridor 1

Nama Koridor

Pinang Baris – Guru Patimpus

Lintasan Rute

Pergi

Pulang

Koridor 2

Brigjen Katamso – Yos Sudarso (Seksi 1)

Pergi

T.Pinang Baris - Jl. TB. Simatupang - Jl. Binjai Raya - Jl. Gatot Subroto - Jl. Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada - Jl. S.Parman - Jl. Kapt M Lubis/Raden Saleh - Jl. Bukit Barisan - Sta Kereta Api Sta. Kereta Api - Jl. Pulau Pinang - Jl. A Yani - Jl. Balai Kota - Jl Guru Patimpus Jl. Gatot Subroto Jl. Binjai Raya - Jl. TB Simatupang T.Pinang Baris Deli Tua/Batas Kota Medan - Jl. Brigjen Katamso Jl. Pemuda Jl.


Panjang Koridor (km) Arah Arah Pergi Pulang

10,5

9,6

8,95

C-27


No Koridor

Nama Koridor

Lintasan Rute


Achmad Yani - Jl. Bukit Barisan

Pulang

Brigjen Katamso – Yos Sudarso (Seksi 2)

Pergi

Pulang

Koridor 3

Amplas – Irian Barat

Pergi

Pulang

Jl. Bukit Barisan Sta. Kereta Api - Jl. Palang Merah - Jl. Cirebon - Jl. Pandu Jl. Sultan Makmun Al Rasyid - Jl. Brigjen Katamso Batas Kota Medan/Deli Tua Jl. Pulau Pinang - Jl. Balai Kota - Jl. Puteri Hijau - Jl. Yos Sudarso - Jl. Simp Pelabuhan 2 Jl. Pelabuhan - T. Belawan T. Belawan - Jl. Pelabuhan - Jl. Simp. Pelabuhan 2 Jl. Puteri Hijau - Jl. Puteri Merah Jingga - Jl. Gaharu - Jl. M Yamin - Sta Kereta Api - Jl. Pulau Pinang T. Amplas - Jl. Sisingamangaraja Jl. Pandu - Jl. Pemuda - Jl. A Yani - Jl Bukit Barisan Jl. Bukit Barisan Sta. Kereta Api - Jl. Pulau Pinang - Jl. Balai Kota - Jl. M Yamin - Jl. Gudang Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Gaharu - Jl. Irian Barat - Jl. MT Haryono Jl. Cirebon Jl. Sisingamangaraja -


9,2

23,4

24,3

9,0

8,9

C-28


No Koridor

Nama Koridor

Lintasan Rute


T. Amplas

Koridor 4

Perintis kemerdekaan – Kuala Namu

Pergi

Pulang

Koridor 5

Jamin Ginting – Raden Saleh

Pergi

Pulang

Koridor 6

Asrama – Kol. Bejo

Pergi

Jl. Pulau Pinang - Jl. Balai Kota - Jl. M Yamin - Jl. Gudang Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Letda Sujono - Jl. Besar Tembung/Batas Kota Jl. Besar Tembung/Batas Kota - Jl. Letda Sujono - Jl. M Yamin - Sta. Kereta Api - Jl. Pulau Pinang Sta. Kereta Api - Jl. Palang Merah - Jl. Cirebon - Jl. Pandu Jl. R Suprapto - Jl. Jend Sudirman - Jl. S. Parman - Jl. Jamin Ginting/Batas Kota Jl. Jamin Ginting/Batas Kota – Jl. S Parman – Jl. Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh - Jl. Bukit Barisan - Sta. Kereta Api T.Pinang Baris - Jl. TB Simatupang - Jl. Amal – Jl. Gagak Hitam - Jl. Asrama – Jl. Kapten Sumarsono – Jl. Helvetia (By Pass) – Jl. Pertempuran – Jl. Pertahanan – Jl. Cemara


8,1

7,0

16,6

16,8

15,5

C-29


No Koridor

Nama Koridor

Lintasan Rute

Pulang

Koridor 7

AH Nasution – T. Pinang Baris

Pergi

Pulang

Jl. Cemara - Jl. Pertahanan - Jl. Pertempuran - Jl. Helvetia (By Pass) Jl. Kapten Sumarsono - Jl. Asrama - Jl. Binjai Raya - Jl. TB Simatupang - T. Pinang Baris T. Amplas - Jl. Sisingamangaraja Jl. AH Nasution – Jl. Karya Jasa - Jl. Ngumban Surbakti – Jl. Melati Raya - Jl. Flamboyan Raya – Jl. Sakura Raya – Jl. TB Simatupang – T. Pinang Baris T. Pinang Baris - Jl. TB Simatupang - Jl. Sakura Raya - Jl. Flamboyan Raya – Jl. Melati Raya – Jl. Ngumban Surbakti – Jl. Karya Jasa - Jl. AH Nasution - Jl. Sisingamangaraja T. Amplas



15,5

19,8

20,3

C-30


Gambar C. 7. Koridor BRT Kota Medan


C-31


Dari hasil studi SAUM Kota Medan di peroleh gambaran pergerakan/pola perjalanan Kota Medan sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut.

Gambar C. 8. Desireline Kota Medan 2012

Gambar C. 9. Volume Jaringan Jalan Kota Medan, 2012


C-32


LAMPIRAN D REVIEW KONDISI DAN RENCANA PEMDA KOTA MAKASSAR DI BIDANG TRANSPORTASI A. Rencana Pusat-Pusat Kegiatan Kota Makassar Rencana pusat-pusat kegiatan di kota Makassar didesain dan terstrukutur dalam pembagian kawasan terpadu, kawasan khusus dan kawasan prioritas. Pusat-pusat kegiatan tersebut tersebar di beberapa kawasan yang tentunya memiliki derajat aksesbilitas dan interkonektifitas yang besar, serta pelayanan prasarana wilayah yang memadai sehingga melahirkan Makassar sebagai wujud ruang kota yang indah, sinergis dan simbiosis mutualism antar ruang-ruang kota di dalamnya.

Gambar D. 1 Rencana Struktur Ruang Kota Makassar Dalam Rencana Struktur Ruang Kota, yang menjadi Kerangka Kota – Urban Struktur adalah jalan-jalan utama kota yang menjadi jalan primer kota serta alur sungai utama yang penting. Jaringan Jalan Utama Kota Makassar meliputi: 1) Jalan Lingkar Luar Barat – Utara Outer Ring Road Direncanakan menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan eksisting, terletak menyusuri sisi pantai kota Makassar dengan kelas jalan arteri primer, lebar ROW = 50 m. Di sisi barat Lampiran D – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Makassar Di Bidang Transportasi

D-1


dimulai dari kawasan Barombong, melalui kawasan Tanjung Bunga, Center Point of Indonesia, Pantai Losari, Pelabuhan Sukarno – Hatta, kemudian ke sisi Utara melewati Kawasan Ujung Tanah, dan menerus ke Jl. Tol Sutami sampai ke Maros. Jalan ini juga membuka koridor ke arah selatan yaitu wilayah Gowa/Takalar; 2) Jalan Lingkar Luar Utara Outer Ring Road Direncanakan terletak di sepanjang pesisir pantai utara Kota Makassar dengan kelas jalan arteri primer, lebar ROW = 50 m. Selain berfungsi untuk membagi beban Jalan Lingkar Luar Barat – Utara Outer Ring Road yang ada sekarang, juga membuka koridor baru menuju Kabupaten Maros melalui sisi paling utara kota Makassar, merangkai kawasan mulai dari Pelabuhan Laut Sukarno-Hatta, menyeberangi area muara Sungai Tallo, melalui kawasan pantai kecamatan Tamalanrea, area Untia, sampai ke wilayah Kabupaten Maros; 3) Jalan Lingkar Kawasan Utara Sungai Tallo Direncanakan menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan eksisting dan pembukaan jalan baru dengan kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 – 50 m. Merangkai kawasan Tamalanrea dan kawasan Biringkanaya, jalur ini menyusuri sisi utara Sungai Tallo dan perbatasan timur sampai utara Makassar dengan Kabupaten Maros. Di segmen utara jalan ini terdapat 3 koridor baru ke wilayah Kabupaten Maros; 4) Jalan Lingkar Luar Timur Outer Ring Road (Jalan Rencana Utama Mamminasata) Direncanakan terletak menembus sisi timur kota dengan kelas jalan arteri primer, lebar ROW = 50 m. Merangkai kawasan mulai dari Kabupaten Gowa (jalan poros Gowa – Takalar), melewati wilayah kecamatan Manggala (di sisi Timur Perumnas Antang), melalui wilayah Kab. Maros dan menembus Kecamatan Tamalanrea (di sisi Timur Perumahan Bumi Tamalanrea Permai), kemudian berbelok ke arah barat dan bertemu dengan Jl. Perintis Kemerdekaan (Perempatan Terminal Daya); 5) Jalan Lingkar Dalam (Jalan Rencana Mamminasata) Direncanakan melewati bagian tengah kota, melingkupi area antara sungai Tallo dan Jene’berang, dengan kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 m. Dimulai dari perempatan Tamalate menuju daerah Antang (Regulation Pond), kemudian menerus ke utara dan bercabang di wilayah Panakukkang, satu jalan mengarah ke barat melewati kawasan Lakkang dan Lampiran D – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Makassar Di Bidang Transportasi

D-2


bertemu dengan Jl. Tol Reformasi, satu jalan lainnya mengarah ke utara dan bertemu dengan Jl. Tol Sutami; 6) Jalan Poros Tengah Utara – Selatan Direncanakan menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan eksisting dan pembukaan jalan baru dengan kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 – 50 m. Menghubungkan kawasan selatan kota (wilayah Tamalate) sampai dengan wilayah utara kota (wilayah Ujung Tanah). Melalui Jl. A.P. Pettarani dan Jl. Tol Reformasi; 7) Jalan Poros Utara – Selatan Pusat Kota bagian Timur Direncanakan menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan eksisiting dengan kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 m. Menghubungkan kawasan Ujung Tanah di utara kota, kawasan Bontoala, kecamatan Makassar sampai dengan kawasan Pa’baeng-baeng. Melalui Jl. Veteran Selatan, Jl. Veteran Utara, Jl. Bandang, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Yos Sudarso, dan bertemu dengan Jl. Tol Reformasi; 8) Jalan Poros Utara – Selatan Pusat Kota bagian Barat Direncanakan menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan eksisting dengan kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 m. Menghubungkan kawasan pusat kota (Karebosi) ke selatan sampai dengan kawasan batas kota Makassar – Gowa. Melalui Jl. Jend. Sudirman, Jl. Sam Ratulangi, bertemu dengan Jl. Veteran Selatan dan berbelok ke arah tenggara melalui Jl. Sultan Alauddin sampai dengan batas kota di wilayah Tamalate; 9) Jalan Poros Tengah Timur – Barat Direncanakan menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan eksisting dengan kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 – 50 m. Menghubungkan batas kota Makassar – Maros (kawasan Biringkanaya), kawasan Tamalanrea, kawasan Panakkukang sampai dengan kawasan pusat kota (Lapangan Karebosi). Melalui Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. G. Bawakaraeng; 10) Jalan Poros Timur – Barat Pusat Kota Direncanakan menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan eksisting dengan kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 m. Menghubungkan kawasan Fort Rotterdam dengan kawasan Masjid Raya dan masjid Al Markaz Al Islami. Melalui Jl. Riburane, Jl. A. Yani, Jl. Bulusaraung, Jl. Masjid Raya, dan bertemu dengan Jl. Urip Sumoharjo – Jl. G. Bawakaraeng; 11) Jalan Poros Timur – Barat Rappocini – Manggala Lampiran D – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Makassar Di Bidang Transportasi

D-3


Direncanakan menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan eksisting serta pembukaan jalan baru dengan kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 m. Terletak di sisi Timur dari Jl. A.P. Pettarani (Poros Tengah Utara – Selatan), menghubungkan kawasan Pettarani dengan sisi Timur kompleks Perumnas Antang, direncanakan bertemu dengan Jalan Lingkar Dalam dan Jalan Lingkar Luar Timur (Outer Ring Road). Segmen antara kedua jalan Lingkar ini merupakan Jalan rencana Utama Mamminasata; 12) Jalan Poros Timur – Barat Tallo – Panakkukang (jalan rencana utama Mamminasata) Direncanakan menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan eksisting serta pembukaan jalan baru dengan kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 m. Terletak di sisi Timur dari Jl. Tol Reformasi (Poros Tengah Utara – Selatan), menghubungkan kawasan Barawaja dengan Kecamatan Panakkukang, melalui kawasan Lakkang, terhubung dengan jalan Lingkar Dalam Utara Selatan; 13) Jalan Poros Timur – Barat Pesisir Sungai Tallo Direncanakan menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan eksisting serta pembukaan jalan baru dengan kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 m. Terletak di sisi Selatan Sungai Tallo, menghubungkan kawasan muara Sungai Tallo dan menyusuri sisi selatan koridor sungai sampai pertemuan dengan Jalan Lingkar Luar Timur Outer Ring Road; 14) Jalan Poros Timur – Barat Muara Tallo – Tamalanrea Direncanakan menghubungkan kawasan Pusat Bahan Bakar dan Energi di Muara Sungai Tallo dengan kawasan di sisi timur kompleks BTP, menjadi koridor baru Makassar – Maros, kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 m; 15) Jalan Poros Timur – Barat Kawasan Industri Makassar – Tamalanrea Direncanakan menghubungkan Jalan Lingkar Luar Pantai Utara sampai dengan wilayah timur kota (kawasan sisi timur kompleks BTP), kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 m; 16) Jalan Poros utara – selatan Pusat Kota – Batara Bira Direncanakan menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan eksisting serta pembukaan jalan baru dengan kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 m. Menghubungkan area Karuwisi dengan area Batara Bira melalui area Barawaja, Lampiran D – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Makassar Di Bidang Transportasi

D-4


Lakkang, Tamalanrea dan berakhir di pertemuan dengan Jl. Sutami – Batara Bira; 17) Jalan Lingkar Tanjung Bunga – Jene’berang Direncanakan menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan eksisting serta pembukaan jalan baru dengan kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 m. Menghubungkan lingkar kawasan Tanjung Bunga dan Tanah Tumbuh serta menyusuri sisi utara koridor Danau Tanjung Bunga (ex Sungai balang Beru) sampai dengan batas kota Makassar – Sungguminasa di area Tamalate; 18) Jalur Lingkar Delta Sungai Jene’berang Direncanakan menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan eksisting serta pembukaan jalan baru dengan kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 m. Menghubungkan sisi Selatan koridor Danau Tanjung Bunga (ex Sungai Balang Beru) dengan lingkar kawasan delta dan menyusuri sisi utara koridor sungai Jene’berang dan bersambung dengan Jalan Lingkar Tanjung Bunga – Jene’berang menuju batas kota Makassar – Sungguminasa di area Tamalate; 19) Jalur Lingkar Kawasan Selatan Sungai Jene’berang Direncanakan menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan eksisting serta pembukaan jalan baru dengan kelas jalan kolektor primer, lebar ROW = 30 m. Jalur ini menyusuri sisi selatan koridor sungai Jene’berang serta melingkupi wilayah Barombong dan sekitarnya.

B. Permasalahan Transportasi Kota Makassar Kota Makassar masuk dalam kawasan algomerasi Maminasata yang terdiri dari Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Jaringan transportasi di Mamminasata terdiri atas transportasi darat, laut dan udara. Transportasi darat merupakan sub-sektor utama yang perlu ditingkatkan untuk pelayanan transportasi yang lebih baik di kawasan algomerasi Maminasata. Moda transportasi yang paling banyak digunakan adalah sepeda motor, dimana untuk kawasan kota Makassar sendiri komposisinya mencapai 55%. Dari hasil studi JICA diperoleh gambaran volume lalu lintas di kota Makassar sebagaimana ditunjukan dalam Gambar D. 2.

Lampiran D – Review Kondisi Dan Rencana Pemda Kota Makassar Di Bidang Transportasi

D-5


Boundary of 2 MAMMINASATA

34

Boundary of Makassar city

Inside Makassar city

7

Bicycle & Becak

26

55

6

0%

18

18

57

20% MC

7

11

19

40%

60%

Car/Taxi/Jeep

Bus

14

13

80% Pickup

3 7

23

100% Truck

Sumber: BSTP, Master Plan Jaringan Transportasi Perkotaan Pada Kawasan Aglomerasi Maminasata, 2008

Gambar D. 2. Komposisi Penggunaan Kendaraan Kota Makassar dan Sekitarnya

Volume Lalu Lintas di Mamminasata 2005 (Jica, 2006)

Volume Lalu Lintas di Makassar 2005 (Jica, 2006)

Gambar D. 3. Volume Lalu Lintas Kawasan Algomerasi Maminasata


D-6


1. Permasalahan Transportasi Darat Jaringan Jalan yang terdapat di kota Makassar saat ini menyimpan beberapa permasalahan penting, yakni: 1) Sistem jaringan jalan kota Makassar masih berpola konvensional; 2) Belum terbentuknya sistim jaringan jalan terpadu yang terkoneksi satu sama lain sesuai sistim hirarki jaringan jalan; 3) Luas cakupan wilayah pelayanan jaringan jalan belum terencana dengan baik sesuai dengan fungsi, jenis dan kapasitas jaringan jalan; 4) Kemacetan permanen di ruas jalan tertentu (Bawakaraeng, Perintis Kemerdekaan, dan Ir. Sutami) disebabkan karena volume jalan yang sudah tidak mampu menampung volume kendaraan; 5) Pembangunan jalan setelah kawasan ruang sudah berkembang menjadi penyebab utama rendahnya kualitas jaringan jalan kota; 6) Strategi dan manajemen tanah untuk jaringan jalan yang buruk menyebabkan banyak jaringan jalan yang terputus. Potensi dan permasalahan jaringan transportasi kota Makassar, antara lain : 1) Kepadatan lalu lintas terjadi pada jalan-jalan poros utama dan jalan-jalan alternatif antar kawasan dalam kota yang menghubungkan area pusat kota dengan kawasan-kawasan permukiman utama di Makassar; 2) Jalan utama dianggap terlalu jauh memutar sehingga orang memilih jalur alternatif yang relatif sempit yang akhirnya menyebabkan kemacetan; 3) Jaringan jalan di pusat kota rawan terhadap kemacetan karena pola parkir belum memadai dan kurangnya sistem manajemen transportasi yang tegas dalam mengatur pergerakan moda transportasi lalu lintas sehingga masih ada moda angkutan berat yang memasuki area pusat kota pada jam sibuk serta banyak angkutan kota yang mangkal membentuk ”terminal bayangan”; 4) Penataan manajemen jalur belum memenuhi kebutuhan optimum dari masing-masing kepentingan kawasan menyebabkan ketidakseimbangan volume lalu lintas; 5) Sistem lalu lintas yang belum terintegrasi baik antar jalur pejalan kaki - becak - motor - mobil - bus - truk – monorail;


D-7


6) Adanya ketimpangan mendasar dari hirarki pergerakan transportasi kota barat - timur (bisnis dan pekerjaan) dan transportasi utara – selatan (bisnis dan perdagangan). Beberapa identifikasi permasalahan streetspace di Makassar yaitu: 1) Penataan “streetscape” (trotoar, hutan kota, curb, drainase, signage, outdoor lighting, utilitas) kota Makassar belum tertata baik; 2) Tidak adanya desain prototype yang baku tentang “streetscape” menyebabkan tidak seragamnya ketinggian bahu jalan yang umumnya lebih tinggi dari badan jalan berakibat tidak mengalirnya air hujan ke drainase sehingga terjadi genangan air yang mengganggu lalu lintas 3) Kualitas desain streetscape yang sangat konvensional; 4) Streetscape adalah “Frame Kota”, kualitas streetscape menentukan kualitas estetika kota. Kualitas kota modern dan kota konvensional adalah terletak pada kualitas streetscape; 5) Penataan streetscape yang tidak baik akan mengundang ekspansi pedagang kaki lima. Moda transportasi umum di Kota Makassar sebagian besar dilayani oleh Angkutan Kota “pete-pete” (kendaraan minibus), selain beberapa bis kota DAMRI dan taksi. Untuk jarak dekat sampai menengah masyarakat menggunakan moda transportasi umum ojek, becak motor, dan becak. Angkutan umum yang ada terdiri dari 16 trayek yang melayani angkutan ke wilayah-wilayah di Kota Makassar. Untuk pengangkutan barang menggunakan kendaraan berupa truk dan mobil pick-up yang merupakan mobil khusus angkutan barang. Sedangkan untuk lokasi terminal Kota Makassar ada dua terminal angkutan kota yang berfungsi, yaitu: 1) Terminal Regional Daya yang berlokasi di area Pusat Niaga Daya (Jalur utama Jl. Perintis Kemerdekaan); 2) Terminal Malengkeri yang berlokasi di Jl. Dg. Tata. (Jalur utama Jl. S. Alauddin). Berikut permasalahan sistem angkutan umum kota Makassar: 1) Dari kondisi tidak tertata baiknya wilayah pelayanan moda transportasi darat menjadi salah satu penyebab terjadinya kesemrawutan sistim transportasi di Makassar; 2) Belum tersedianya fasilitas transportasi massa dalam kota, yang menyebabkan beban transportasi kota semakin berat; 3) Karakter pola pergerakan “pete-pete” dan volume yang tidak terkendali salah satu penyebab utama kemacetan lalu lintas di Makassar;


D-8


4) Kecepatan, pola pergerakan, dan ketidakdisiplinan “becak” juga menjadi penyebab utama kesemrawutan lalu lintas dalam kota. Permasalahan terminal dan halte kota Makassar: 1) sistem persinggahan transportasi mulai dari halte - terminal pembantu – terminal induk, belum sesuai dengan kebutuhan kawasan ruang kota; 2) Kuantitas , kualitas halte dan terminal yang tidak artistik dan memadai dalam standar keamanan dan kenyamanan; 3) Tidak terkoneksinya secara baik halte dengan jaringan pedestrian dari pusat-pusat kegiatan kota. Permasalahan fasilitas jembatan kota Makassar: 1) Belum adanya analisa rencana kebutuhan jembatan untuk kota Makassar terkhusus 2 sungai besar (Je’neberang dan Tallo); 2) Ketergantungan kota Makassar terhadap dua jembatan Sungai Tallo dan dua jembatan Sungai Je’neberang yang sangat tinggi menimbulkan “kerawanan” sistim transportasi kota. 2. Permasalahan Transportasi Laut Sebagai bandar transit modern, Pelabuhan Sukarno Hatta memiliki prospek yang menjanjikan. Pengembangannya sebagai terminal peti kemas semakin meningkatkan kemampuannya. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan kapasitas bongkar muat di pelabuhan dengan mengupayakan perbaikan peralatan dan tehnologi yang ada dan meningkatkan menjadi pelabuhan bertaraf internasional. Selain itu perbaikan aksesibiltas ke/dari pelabuhan juga akan menjadi kebutuhan di masa depan.


D-9

Studdi Upaya Pengeembangan Feedder bagi Transpportasi Massal di d Perkotaan

Gambar D. 4. 4 Proyeksi Arus Kapal Pellabuhan Sukaarno-Hatta Makaassar (2007-20030)

Gambar D. 5. 5 Proyeksi Arrus Barang Peelabuhan Sukaarno-Hatta Makaassar (2007-20030)

G Gambar D. 6. Proyeksi P Aruss Penumpang Pelabuhan Su ukarno-Hattaa Makaassar (2007-20030) Lam mpiran D – Reeview Kondisii Dan Rencan na Pemd da Kota Makaassar Di Bidang Transporttasi

D-10


3. Transportasi Udara Pelayanan bis Damri yang ada perlu semakin ditingkatkan. Selain bis Damri. Selain itu perlu diupayakan alternatif moda lainnya bagi penumpang yang akan menggunakan angkutan kota mengingat kondisi bandara yang cukup jauh (dengan berjalan kaki) dari jalan raya yang dilayani angkutan umum (menuju terminal Daya).

C. Rencana Pengembangan Angkutan Umum Massal Kota Makassar

1. BRT Kota Makassar Koridor BRT Kota Makassar merupakan kesatuan sistem dengan BRT Maminasata. Sebagai tahap awal kota Makassar dipilih menjadi lokasi pertama pembangunan sistem BRT tersebut. Dari hasil studi BSTP mengenai “Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi Perkotaan Pada Kawasan Aglomerasi Maminasata” terdapat beberapa skenario pengembangan koridor BRT.

Gambar D. 7. Rencana Jaringan Rute BRT Maminasata Skenario 1


D-11





D-12


2. MRT/LRT Kota Makassar RTRW Mamminasata telah mengusulkan jaringan transportasi kereta api, dan juga angkutan sungai di sepanjang sungai-sungai besar untuk jangka panjang.

Gambar D. 10. Rencana Jaringan Rute (Rel) Kereta Api Mamminasata Selain itu Kota Makassar juga merencanakan pengembangan jalur monorail yang terdiri dari 6 jalur meliputi: a) Loop line (Karebosi – Ps Sentral – Pelabuhan – Urip – Petterani – Aluddin) b) Daya Line (Urip – Gubernuran – Tello – UNHAS – Tamalanrea – Daya) c) Airport Line (Daya – Simpang Maros – Bandara) d) East – West Line (Petterani – Panakukang – Hertasning – Baruga) e) Sungguminas Line (Alaudin – Melengkeri Sungguminas) f) Tj Bunga Line (Balai Kota – Losari – TransStudio – GTC Mall – Tj Bunga)


D-13


Gambar D. 11. Rencana Rute Monorail Makassar


D-14

PEDOMAN TEKNI S PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WI LAYAH PERKOTAAN DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI . DI REKTORAT J ENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGRAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DIWILAYAH PERKOTAAN DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 tahun 1993 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum telah diataur angkutan kota; bahwa Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.274/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur,sudah tidak sesuai dengan perkembangan angkutan kota yang dinamis; bahwa ketentuan sebagaimana huruf b, perlu disempurnakan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah 3. Peraturan Pemerintah PP No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tetang Prasarana Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) 5. Peraturan Pemrintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8530) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 7. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 37 tahun 2001; 8. Keputusan Presiden Nomor 235/M tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 165/M tahun 2001; 9. Keputusan Presiden Nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 2001; 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan; 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 tahun 1999 tentang Penyelengaraan angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENYELENGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DIWILAYAH KOTA DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR. Pasal 1 (1) Penyelengaraan angkutan penumpang umum diwilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur adalah satu cara penyelengaraan angkutan untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil bus penumpang yang terikat dalam trayek tetap dan teratur dengan dipungut bayaran. (2) Metode atau cara penyelengaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman teknis sebagimana dalam lampiran keputusan ini. Pasal 2 Pedoman teknis penyelengaraan angkutan sebagaimana dimaksud pasal 1 berlaku bagi pihak/ instansi yang berkepentingan dalam perencanaan penyelengaraan angkutan penumpang umum diwilayah perkotaan . Pasal 3 Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi melakukan pengawasan dan memberi bimbingan teknis pelaksanaan keputusan ini. Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan : J A K A R T A Pada tanggal : 16 Agustus 2002 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ir.ISKANDAR ABUBAKAR MSc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia; 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 3. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia; 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia; 2

5. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan ; 6. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; 7. Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Seluruh Indonesia; 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 9. Para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 10. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi di seluruh Indonesia; 11. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

3

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JEN DERAL PERH UBUN GAN DARAT N OMOR : SK.687/ AJ.206/ DRJD/ 2002 TAN GGAL : 16 AGUSTUS 2002

PEDOMAN TEKN IS PEN YELEN GARAAN AN GKUTAN PEN UMPAN G UMUM DIWILAYAH PERKOTAAN DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR

BAB I PENDAHULUAN Secara fisik, lokasi kegiatan dan pengakutan merupakan unsur-unsur utama pembentukan kota. Keadaan perangkutan yang baik, dalam arti lancar, aman, nyaman, murah dan tertib dapat diasumsikan sebagai keadaan kota yang baik. Sebaliknya, perangkutan yang semrawut dapat menunjukan keadaan kota yang semrawut pula. 1. Pengertian a. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tenpat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. b. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. c. Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur. d. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. e. Mobil penumpang umum (MPU) adalah mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum. f. Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya sembilan sampai dengan sembilan belas tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi. g. Mobil bus sedang adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas sampai dengan tiga puluh orang termasuk yang duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi. h. Mobil bus besar adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas tujuh puluh sembilan orang termasuk yang duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi. i. Wilayah pengoperasian adalah wilayah atau daerah untuk pelayanan angkutan perkotaan yang dilaksanakan dalam jaringan trayek. j. Wilayah pelayanan angkutan perkotaan adalah wilayah yang didalamnya bekerja satu sistem pelayanan angkutan penumpang umum karena adanya kebutuhan pergerakan penduduk dalam wilayah perkotaan. k. Trayek kota adalah trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah kota atau trayek dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta. l. Trayek Perkotaan adalah trayek yang seluruhnya berada dalam suatu wilayah perkotaan. m. Pelayanan ekonomi adalah pelayanan dengan kapasitas angkut maksimum tujuh puluh sembilan penumpang termasuk yang duduk dan berdiri dengan tingkat pelayanan sekurang-kurangnya tanpa menggunakan fasilitas tambahan.

n. Pelayanan nonekonomi adalah pelayanan dengan kapasitas angkut maksimum tujuh puluh sembilan penumpang termasuk yang duduk dan berdiri dengan tingkat pelayanan minimal menggunakan sekurang-kurangnya fasilitas pelayanan tambahan berupa pendingin udara (AC). o. Armada adalah asset berupa kendaraan mobil bus/MPU yang merupakan tanggung jawab perusahaan, baik yang dalam keadaan siap guna dalam konservasi. p. Konservasi adalah sejumlah bus/MPU yang merupakan sebagian dari armada tidak lagi dioperasikan untuk pelayanan penumpang umum karena bus/MPU dalam keadaan rusak berat atau tidak laik jalan. q. Siap Guna (SG) adalah sejumlah mobil bus/MPU yang disiapkan untuk pelayanan angkutan penumpang umum, termasuk bus/MPU yang sedang dalam perawatan dibengkel. r. Siap Guna Operasi (SGO) adalah sejumlah mobil bus/MPU yang secara teknis telah diperiksa dan dinyatakan laik jalan oleh petugas teknis tetapi kelengkapan administrative belum sempurna. s. Siap Operasi adalah mobil bus/MPU yang beroperasi langsung untuk memproduksi jasa angkutan. t. Biaya pokok adalah besaran pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan unit produksi jasa angkutan. u. Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah. v. Ukuran kota adalah keadaan suatu kota yang dilihat dari jumlah penduduk sebagi factor menentukan klasifikasi jenis kendaraan umum. 2. Maksud dan Tujuan a. Maksud Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk kepada pihak/intansi terkait yang berkepentingan dalam perencanan penyelengaraan angkutan penumpang umum di daerah perkotaan . b. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai melalui pedoman penyelengaraan angkutan penumpang umum didaerah perkotaan adalah agar pihak/intansi terkait yang berkepentingan dapat mengevaluasi pengaturan pelayanan angkutan kota didaerahnya serta melihat peluang untuk menerapkan sistem trayek angkutan kota/perkotaan. 3. Ruang Lingkup Dalam pedoman ini diuraikan prinsip dasar pengaturan angkutan kota antara lain: a. Penentuan wilayah pelayan angkutan penumpang umum dan jaringan trayek; b. Penentuan jumlah armada; c. Perhitungan tariff angkutan umum; d. Aspek-aspek sarana dan prasarana; e. Kelengkapan kendaraan dan awak; f. Aspek kepengusahaan; 2

BAB II PENENTUAN WILAYAH PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG Penentuan batas wilayah angkutan penumpang umum diperlukan untuk : •

Merencanakan sistem pelayanan angkutan penumpang umum.

•

Menetapkan kewenangan penyediaan, pengelolaan, dan pengaturan pelayanan angkutan penumpang umum.

1. Jaringan Trayek a. Jaringan trayek adalah kumpulan taryek yang angkutan orang.

menjadi satu kesatuan pelayanan

Faktor yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan jaringan trayek adalah sebagai berikut. 1) Pola tata guna tanah. Pelayanan angkutan umum diusahakan mampu menyediakan aksesbilitas yabg baik. Untuk memenuhi hal itu, lintasan trayek angkutan umum diusahakan melewati tata guna tanah dengan potensi permintaan yang tinggi. Demikian juga lokasi-lokasi yang potensial menjadi tujuan bepergian diusahakan menjadi prioritas pelayanan. 2) Pola penggerakan penumpang angkutan umum. Rute angkutan umum yang baik adalah arah yang mengikuti pola pergerakan penumpang angkutan sehingga tercipta pergerakan yang lebih effesien. Trayek angkutan umum harus dirancang sesuai dengan pola pergerakan penduduk yang terjadi, sehingga transfer moda yang terjadi pada saat penumpang mengadakan perjalanan dengan angkutan umum dapat diminimumkan. 3) Kepadatan penduduk. Salah satu factor menjadi prioritas angkutan umum adalah wilayah kepadatan penduduk yang tinggi, yang pada umumnya merupakan wilayah yang mempunyai potensi permintaan yang tinggi. Trayek angkutan umum yang ada diusahakan sedekat mungkin menjangkau wilayah itu. 4) Daerah pelayanan. Pelayanan angkutan umum, selain memperhatikan wilayah-wilayah potensial pelayanan, juga menjangkau semua wilayah perkotaan yang ada. Hal ini sesuai dengan konsep pemerataan pelayanan terhadap penyediaan fasilitas angkutan umum. 5) Karakteristik jaringan. Kondisi jaringan jalan akan menetukan pola pelayanan trayek angkutan umum,. Karakteristik jaringan jalan meliputi konfigurasi, klasifikasi, fungsi, lebar jalan, dan tipe operasi jalur. Operasi angkutan umum sangat dipengaruhi oleh karakteristik jaringan jalan yang ada. 3

2. Hubungan antara trayek dan jenis pelayanan/jenis angkutan dapat dilihat Tabel II.1 berikut: TABEL II.1 KLASIFIKASI TRAYEK Klasifikasi Trayek Utama

Cabang

Ranting

Langsung

Jenis Pelayanan

Kapasitas Penumpang perHari/Kendaraan

Jenis Angkutan

•

Non ekonomi

•

Bus besar (Lantai ganda)

•

•

Bus besar (Lantai tunggal)

Ekonomi

•

Bus sedang

•

Non Ekonomi

•

Bus besar

•

•

Bus sedang

Ekonomi

•

Bus kecil

•

Ekonomi

•

Bus sedang

•

Bus kecil

•

Bus MPU empat)

•

Bus besar

•

Bus sedang

•

Bus kecil

•

Non Ekonomi

1.500-1.800 1.000-1.200 500-600 1.000-1.200 500-600 300-400

(hanya

500-600 300-400 roda 250-300 1.000-1.200 500-600 300-400

3. Penentuan jenis angkutan berdasarkan ukuran kota dan trayek secara umum dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Ukurankota Kota Raya >1.000.000 Klasifikasi trayek Utama

Penduduk

• K.A

Kota besar

Kota sedang

Kota kecil

500.000-1.000.000

100.000-500.000

< 100.000

Penduduk

Penduduk

Penduduk

• Bus besar

• Bus besar/ sedang

• Bus sedang

• Bus besar (SD/DD) Cabang

• Bus besar/ sedang

• Bus sedang

• Bus sedang/ kecil

• Bus kecil

Ranting

• Bus sedang/ kecil

• Bus kecil

• MPU (hanya roda empat)

• MPU (hanya rod empat)

Langsung

• Bus besar

• Bus besar

• Bus sedang

• Bus sedang 4

2. Cara Menentukan Wilayah Pelayanan Angkutan Penumpang Umum. a. Wilayah pelayanan angkutan penumpang umum kota dapat ditentukan setelah diketahui batas-batas wilayah terbangun. b. Batas wilayah pelayan angkutan penumpang umum kota/perkotaan ditentukan oleh hal-hal berikut. 1) Batas Wilayah Terbangun Kota/perkotaan a) Wilayah terbangun kota/perkotaan dapat diketahui batas-batasnya dengan melihat peta pembangunan lahan suatu kota dan daerah sekitarnya atau dengan menggunakan foto udara. b) Wilayah terbangun kota adalah wilayah kota/perkotaan yang menggunakan lahannya didominasi oleh bangunan-bangunan yang membentuk suatu kesatuan. 2) Pelayanan Angkutan Umum Penumpang Kota Untuk menentukan titik terjauh pelayanan angkutan umum penumpang kota, dilakukan beberapa cara yaitu: a) Menghitung besarnya permintaan pelayanan angkutan umum penumpang kota pada kelurahan-kelurahan yang terletak disekitar batas wilayah terbangun kota; b) Menghitung jumlah penumpang minimal untuk mencapai titik impas pengusaha angkutan penumpang umum; c) Menentukan batas wilayah pelayanan kota dengan menghubungkan titik-titik terluas, terluar tersebut di atas. 3) Struktur Jaringan Jalan 4) Geometrik dan Kontruksi Jalan 5) Koridor Koridor 400 m kanan 400 m kiri; a) Lahan sepanjang koridor b) Kesempatan kerja sepanjang koridor. c. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas dapat dilakukan perencanaan atau studi yang banyak melibatkan aspek serta pengamatan guna mencapai pemenuhan pelayanan angkutan penumpang umum yang optimal. d. Proses perencanaan harus mengacu pada kebijaksanaan angkutan umum berikut; 1) Peraturan yang sudah ada dan berlaku; 2) Kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam sektor publik; 3) Ketetapan wilayah operasi angkutan bus kota dan interaksinya dengan jenis angkutan yang lalu. e. Tahapan proses perencanaan meliputi: 1) 2) 3) 4)

Analisa permintaan. Analisa kinerja rute dan operasi Analisa kinerja prasarana dan Penyusunan rencana 5

1) Analisa Permintaan Analisa permintaan dilakukan dengan cara : a) menelaah rencana pengembangan kota, inventarisasi tata guna tanah dan aktivitas ekonomi wilayah perkotaan; b) Menelaah data penduduk, inventarisasi data perjalanan yang termasuk didalamnya asal tujuan perjalanan, dimaksud perjalanan pemilihan moda angkutan (moda split) dan jumlah penduduk serta penyebarannya. c) Menelaah pertumbuhan penumpang masa lalu dan pertumbuhan beberapa parameter lain, misalnya pemilik kendaraan dan pendapatan. 2) Analisis Kinerja Rute dan Operasi. Analisi ini mengkaji beberapa parameter sebagai berikut : a) Faktor muat (load factor); b) Jumlah penumpang yang diangkut; c) Waktu antara (headway); d) Waktu tunggu penumpang; e) Kecepatan perjalanan; f) Sebab-sebab kelambatan; g) Ketersediaan angkutan; dan h) Tingkat konsumsi bahan bakar. Pengumpulan data dilakukan dengan survai diatas kendaraan (on board survey), pengamatan langsung dan wawancara. Parameter-parameter diatas dapat digunakan sebagai alat untuk melihat effektifitas dan efesiensi pengoperasian dan penetuan jumlah armada. 3) Analisis Kinerja Prasarana Analisis ini mengkaji beberapa aspek antara lain a) fasilitas TPB dan halte b) kemungkinan aplikasi langkah-langkah prioritas bus c) sistem informasi dan d) inventarisasi jaringan jalan termasuk dimensi, kondisi kapasitas, serta volume lalu lintas 4) Penyusunan Rencana a) Rencana pengembangan angkutan umum didasarkan pada permintaan dan kebijakan yang berlaku yaitu : (1) Penetapan rute (jumlah dan kepadatan) (2) Pelayanan operasi (jumlah armada, waktu antara, kecepatan, jam operasi) tiap rute. 6

b) Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum sesuai dengan permintaan dan peraturan yang ditentukan: (1) Kebutuhan tempat henti (2) Kebutuhan tempat pemantauan c) Kelembagaan dan peraturan Untuk menjamin berjalannya sistem angkutan umum bus kota yang baik diperlukan peraturan dan kelembagaan yang sesuai, meliputi sistem organisasi dan prosedur perizinan.

7

3. Pedoman Praktis Pedoman Praktis ini hanya merupakan salah satu keterangan yang dapat digunakan dalam menentukan wilayah pelayanan angkutan penumpang umum bila proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Sub-bab II.4 tidak dapat dilaksanakan. Pedoman praktis ini tidak dapat digunakan untuk angkutan perintis. a. Batas-batas wilayah terbangun dan batas-batas wilayah pelayanan angkutan penumpang umum (pada Sub-bab II 2.1 dan II.2.2) dianalisis sesuai dengan rencana pengembangan kota. b. Penentuan titik-titik terjauh permintaan pelayanan angkutan penumpang umum didaerah perkotaan dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Jumlah permintaan pelayanan angkutan umum penumpang kota pada kelurahankelurahan yang terletak di sekitar batas wilayah terbangun kota dapat dihitung. Unit kelurahan digunakan untuk mempermudah perolehan data. Cara perhitungan a. Jumlah penduduk kelurahan : P (Jiwa) b. Jumlah penduduk potensi melakukan pergerakan = jumlah penduduk usia 5-65 tahun : Pm (jiwa) c. Angka pemilihan kendaraan pribadi dihitung berdasarkan

K= V P Keterangan: K= Angka Pemilikan kendaraan pribadi (kend/Penduduk) V= Jumlah kendaraan pribadi (kendaraan) P= Jumlah penduduk seluruhnya d. Kemampuan pelayanan kendaraan pribadi sama dengan kemampuan kendaraan pribadi untuk melayani jumlah penduduk potensial yang mel;akukan pergerakan. Perhitungan kemampuan pelayanan kendaraan pribadi adalah :

L=K.PmC Keterangan: L = kemampuan pelayanan kendaraan pribadi K = Angka pemilikan kendaraan pribadi Pm = Jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan C = jumlah penumpang yang diangkut oleh kendaraan pribadi

e. Jumlah kemampuan potensial melakukan pergerakan yang membutuhkan pelayanan angkutan umum penumpang yang sama dengan selisih antara jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan dan kemampuan pelayanan kendaraan pribadi untuk penduduk tersebut f. Jumlah permintaan angkutan umum penumpang (D) adalah suatu factor (ftr) kali besarnya jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan yang membutuhkan pelayanan angkutan umum penumpang. Faktor ini tergantung pada kondisi/tipe kota. Dengan anggapan bahwa setiap penduduk potensial melakukan. Dengan anggapan bahwa setiap penduduk potensial melakukan pergerakan yang membutuhkan pelayanan angkutan umum penumpang untuk perjalanan pergi-pulang setiap hari, dapat digunakan factor-faktor

D=ftr x M 2. Jumlah penumpang minimal untuk mencapai titik impas pengusahaan angkutan umum penumpang dapat dihitung sebagai berikut; a) Jumlah penumpang minimal untuk kendaraan angkutan umum penumpang terlihat pada Tabel II.4: TABEL II.4 JUMLAH PENUMPANG No

Jenis Kendaraan

Jumlah Penumpang Min Per hari Bus (P Min)

1. Bus Lantai Ganda

1.500

2. Bus Lantai Tunggal

1.000

3. Bus Patas Lantai Tunggal

625

4. Bus Sedang

500

5. Bus Kecil

400

6. MPU (hanya roda empat)

250

b) Penentuan titik-titik terjauh permintaaan penumpang adalah sebagai berikut.

pelayanan

angkutan

umum

Suatu daerah dapat dilayani angkutan umum penumpang jika : D > R x Pmin

D

= Jumlah permintaan angkutan penumpang umum

R

= Jumlah kendaraan minimal untuk pengusaha angkutan umum penumpang

P.min = Jumlah penumpang minimal per kendaraan per hari 2

Nilai R digunakan untuk sebagai jenis kendaraan angkutan umum penumpang kota seperti pada Tabel II. 5 TABEL II.5 JENIS ANGKUTAN JENIS ANGKUTAN

JUMLAH MINIMUM

Bus Lantai Ganda

50 unit

Bus Lantai Tunggal

50 unit

Bus Patas Lantai Tunggal

50 unit

Bus Sedang

20 unit

Bus Kecil

20 unit

MPU (hanya roda empat)

20 unit

Jumlah kendaraan yang dibutuhkan untuk melayani suatu daerah/kelurahan (N): D N = ------P Min

N

= jumlah kebutuhan kendaraan

D

= jumlah permintaan perhari

Pmin = jumlah kendaraan minimal perhari per kendaraan Jika N< R, suatu daerah tidak dapat dimasukan ke dalam wilayah pelayanan angkutan umum. Jika N> R suatu daerah dapat menjadi bagian wilayah pelayanan angkutan umum. Proses itu dilakukan terhadap kelurahan-kelurahan yang berada didalam batas wilayah terbangun kota berurutan menjauhi pusat kota, sampai pada kelurahan yang mempunyai nilai NR merupakan kelurahan terluar dalam wilayah pelayanan angkutan umum penumpang kota. Titik terjauh perpotongan antara batas wilayah terbangun kelurahan terluar yang mempunyai nilai N.R dan jaringan jalan kota, dapat dihitung seperti berikut. Perhitungan dapat menggunakan formulir berikut ini : 3

Keterangan: •

Titik terjauh ditentukan pada perpotongan batas wilayah terbangun dan jaringan jalan utama untuk kelurahan yang termasuk dalam wilayah pelayanan.

•

Pedoman praktis ini tidak dapat digunakan untuk angkutan perintis

4

c. Contoh Penerapan Pengunaan pedoman praktis dalam menentukan wilayah pelayanan angkutan umum dicobakan dikota Muara Enim. Urutan penentuan wilayan pelayanan adalah sebagai berikut: 1. Penentuan wilayah terbangun kota Wilayah terbangun kota Muara Enim meliputi enam kelurahan/desa yaitu : a) Kelurahan Pasar I b) Kelurahan Pasar II c) Kelurahan Pasar III d) Kelurahan Tungkai e) Desa Muara Enim f) Desa Kepur 2. Penentuan titik terjauh wilayah pelayanan a) Kelurahan Pasar I b) Kelurahan Pasar II c) Kelurahan Pasar III d) Desa Muara Enim e) Desa Kepur

Formulir Penentuan Jumlah Armada dan titik Pelayanan Formulir II Keterangan Kelurahan

(1)

D *)

P min “)

N

N≥ R ‘)

(2) : (3)

(memenuhi atau tidak memenuhi)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Pasar I

3.160

250

12.64

12.64<20 ( tidak memenuhi)

2. Pasar II

4.238

250

16.9


3. Pasar III

5.022

250

20

4. Ds. Muara Enim

6.560

250

26.24

26.24>20 ( memenuhi)

5. Ds. Kepur

2.444

250

9.776

9.77 <20 ( tidak memenuhi)

6. Tungkai

3.362

250

13.45


20=20 ( memenuhi)

*) Hasil Perhitungan dari formulir I “) Data pada Tabel II 4 ‘) Data pada Tabel II.5 Catatan : Jumlah kendaraan angkutan umum dihitung dengan R = 20 kendaraan dan Pmin = 250 Maka dari hasil perhitungan dapat disimpulkan hal berikut. • Kelurahan Pasar III Dapat melayani oleh angkutan umum dengan jenis • Desa Muara Enim angkutan umum MPU • Kelurahan Pasar I • Kelurahan Pasar II Belum dapat dipenuhi untuk pelayanan angkutan umum • Desa Kepur • Kelurahan Tungkal

BAB III PENENTUAN JUMLAH ARMADA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

1. Umum Pada dasarnya pengguna kendaraan angkutan umum menghendaki adanya tingkat pelayanan yang cukup memadai, baik waktu tempuh, waktu tunggu maupun keamanan dan kenyamanan yang terjamin selama dalam perjalanan. Tuntutan akan hal tersebut dapat dipenuhi bila penyediaan armada angkutan penumpang umum berada pada garis yang seimbang dengan permintaan jasa angkutan umum. Jumlah armada yang “tepat” sesuai dengan kebutuhan sulit dipastikan, yang dapat dilakukan adalah jumlah yang mendekati besarnya kebutuhan. Ketidakpastian itu disebabkan oleh pola pergerakan penduduk yang tidak merata sepanjang waktu misalnya pada jam-jam sibuk permintaan tinggi dan pada jam saat sepi permintaan rendah. 2. Dasar–Dasar Perhitungan a. Faktor muat (load factor) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam persen (%). b. Kapasitas kendaraan adalah daya muat penumpang pada setiap kendaraan angkutan umum dapat dilihat pada Tabel berikut. TABEL III.1 KAPASITAS KENDARAAN

Jenis Angkutan Mobil penumpang umum Bus kecil Bus sedang Bus besar lantai tunggal Bus besar lantai ganda

Kapasitas kendaraan Duduk 8 19 20 49 85

Berdiri Total 8 19 10 30 30 79 35 120

Kapasitas Penumpang Perhari /kendaraan 250-300 300-400 500-600 1.000-1.200 1.500-1.800

Catatan : -

Angka–angka kapasitas kendaraan berfariasi tergantung pada susunan tempat duduk dalam kendaraan. - Ruang untuk berdiri per penumpang dengan luas 0,17 m/ penumpang

Penentuan kapasitas kendaraan yang menyatakan kemungkinan penumpang berdiri adalah kendaraan dengan tinggi lebih dari 1,7 m dari lantai bus bagian dalam dan ruang berdiri seluas 0,17 m per penumpang c. Dasar perhitungan kendaraan pada suatu jenis trayek ditentukan oleh kapasitas kendaraan, waktu sirkulasi, waktu henti kendaraan di terminal dan waktu antara. 1) Kapasitas kendaraan telah dijelaskan butir 2 9

2) Waktu sirkulasi dengan pengaturan kecepatan kendaraan rata-rata 20 km perjam dengan deviasi waktu sebesar 5 % dari waktu perjalanan. Waktu sirkulasi dihitung dengan rumus

CT ABA = (TAB+TBA) + (σAB + σBA) + (TTA+TTB) Keterangan : CT ABA = Waktu sirkulasi dari A ke B kembali ke A. = Waktu perjalanan rata-rata dari A ke B TAB TBA = Waktu perjalanan rata-rata dari B ke A σAB = Deviasi waktu perjalanan dari A ke B σBA = Deviasi waktu perjalanan dari B ke A TTA = Waktu henti kendaraan di A = Waktu henti kendaraan di B TTB 3) Waktu henti kendaraan di asal atau tujuan (TTA atau TTB) ditetapkan sebesar 10% dari waktu perjalanan antar A dan B 4) Waktu antara kendaraan ditetapkan berdasarkan rumus sebagi berikut : 60.C.Lf H= P Keterangan : H = Waktu antara (menit) P = jumlah penumpang perjam pada seksi terpadat C = kapasitas kendaraan Lf = factor muat, diambil 70 % (pada kondisi dinamis) Catatan H ideal = 5-10 menit H Puncak = 2- 5 menit 5) Jumlah armada perwaktu sirkulasi yang diperlukan dihitung dengan formula CT K= HXfA Keterangan K = jumlah kendaraan Ct = waktu sirkulasi (menit) H = Waktu antara (menit) fA = Faktor ketersediaan kendaraan (100%) 10

d. Contoh Perhitungan Contoh perhitungan jumlah kendaraan didasarkan pada kebutuhan kendaraan pada asumsi periode tersibuk. Misalnya dari survai diatas kendaraan diketahui hal-hal sebagai berikut : • Periode tersibuk antara pukul 06.00 dan 10.00 = 4 jam • Jumlah penumpang terbanyak (P) = 145 pernumpang • Jenis alat angkutan adalah bus sedang dengan kapasitas © = 30 penumpang • Waktu perjalanan dari asal ke tujuan atau sebaliknya (TAB) =41,58 menit (TBA) = 38,35 menit Maka : • Waktu sirkulasi dari A ke B kembali ke A CT ABA = (TAB+TBA) + (σAB + σBA) + (TTA+TTB) σAB = deviasi waktu perjalanan dari A ke B = 5 % X 41,58 = 2,079 σBA = Deviasi waktu perjalanan dari B ke A = 5% X 38,35 = 1,917 TTA = 10% X 41,58 = 4,158 TTB = 10 % X 38,38 =3,838 CT ABA = (41,58+38,35) + ( 21,079+1,917) + (4,158+3,3835) CT ABA = 95,92 menit •

Ditentukan waktu antara 60.C.Lf

H= P 60x30x0,7 H= P H= 8,69 menit •

Jumlah kendaraan per waktu sirkulasi CTABA

K

= H X fA 95,92 = 8,69X1 K = 11 Unit 11

•

Kebutuhan jumlah armada pada periode sibuk = K antara pukul 06.00 dan pukul 10.00 = (W) Periode pukul 06.00-10.00 = 4 jam = 240 menit W K’ = K x ________ CTABA Maka

240 K= Kx 95,92 = 11 X 2,502 K = 27 trip kendaraan

•

Perhitungan dapat menggunakan formulir berikut

12

3. Penyusunan Jadwal Dasar penentuan jadwal pada angkutan penumpang adalah : a. Waktu antara (headway) b. Jumlah armada dan c. Jam perjalanan dari/ke asal/tujuan serta waktu singgah pada tempat–tempat pemberhentian. Contoh Diketahui waktu antara 10 menit, jumlah kendaraan 10 unit dan lama perjalanan dari A ke B = 45 menit dengan waktu henti di tujuan = 5 (+ 10% dari waktu tempuh); Unit Angkutan Bus Kota Operator : Damri No Rute :2 Jurusan : asal A – Tujuan B No. Bus

Asal A Tiba

Halte

Tujuan B

Berangkat

CC

DD

FF

Tiba

Berangkat

1.

5:30

5:40

5:48

5:55

6:05

6:15

6:20

2.

5:40

5:50

5:58

6:05

6:15

6:25

6:30

3.

5:50

6:00

6:08

6:15

6:25

6:35

6:40

4.

6:00

6:10

6:18

6:25

6:35

6:45

6:50

5.

6:10

6:20

6:28

6:35

6:45

6:55

7:00

6.

6:20

6:30

6:38

6:45

6:55

7:05

7:10

7.

6:30

6:40

6:48

6:55

7:05

7:15

7:20

8.

6:40

6:50

6:58

7:05

7:15

7:25

7:30

9.

6:50

7:00

7:08

7:15

7:25

7:35

7:40

10.

7:00

7:10

7:18

7:25

7:35

7:45

7:50

11.

7.05

7:10

7:20

7:28

7:35

7:45

7:55

8.00

12.

7:15

7:20

7:30

7:38

7:45

7:55

8.05

8:10

13.

7:25

7:30

7:40

7:48

7:55

8.05

8.15

8:20

14.

7:35

7:40

7:50

7:58

8.05

8.15

8.25

8:30

15.

7:15

7:50

8.00

8.08

8.15

8.25

8:35

8:40

BAB IV PENENTUAN TARIF 1. Pengertian Umum a. Biaya pokok atau biaya produksi adalah besaran pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan unit produksi jasa angkutan. b. Tarif angkutan umum penumpang kota merupakan hasil perkalian antara tarif pokok dan jarak (kilometer) rata-rata satu perjalanan (tarif BEP) dan ditambah 10% untuk jasa keuntungan perusahaan, Rumusannya adalah :

Tarif = (tarif pokok x jarak rata-rata) + 10%

Tarif BEP = tarif pokok x Jarak rata-rata

Tarif Pokok = total biaya pokok Faktor pengisian x kapasitas kendaraan

Km yang ditempuh = Jarak trayek x jumlah perjalanan dalam satu Per tahun hari x jumlah hari operasi dalam satu bulan x Jumlah bulan dalam satu tahun

c. Faktor muat (Load Factor) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam persen (%). Faktor muat untuk perhitungan tarif umumnya adalah 70%. d. Satuan produksi adalah pembagi terhadap total biaya produksi sehingga dapat ditentukan besar per satuan produksi. e. Alat produksi adalah sarana angkutan yang digunakan untuk memproduksi jasa angkutan penumpang dengan atau tanpa fasilitas tambahan. f. Fasilitas tambahan yang digunakan pada alat produksi meliputi : 1) Fisik - Alat pendingin udara (AC) 2) Operasional - Ekonomi - Non Ekonomi 15

g. Rit adalah satu kali perjalanan kendaraan dari tempat asal ke tempat tujuan. h. Waktu tempuh/rit adalah lama perjalanan dalam satu rit. i. Jarak tempuh/rit adalah jarak km yang ditempuh untuk satu kali jalan dari tempat asal ke tempat tujuan. j. Jarak tempuh/hari adalah jarak km yang ditempuh dalam satu hari. k. Frekwensi adalah jumlah rit dalam kurun waktu tertentu ( per jam, per hari). l. Kapasitas angkut/kapasitas tersedia adalah kapasitas maksimal yang tersedia untuk penumpang (duduk dan berdiri) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. m. Kapasitas terjual adalah jumlah penumpang yang diangkut dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk yang terpakai + berdiri x frekwensi. n. Hari operasi per bulan adalah jumlah hari operasi dalam satu bulan. o. Kilometer-kosong adalah kilometer yang tidak produktif yang terjadi pada awal operasi ( berangkat dari pool) dan akhir operasi (kembali ke pool). Kilometerkosong per hari diasumsikan sebesar 3% dari total kilometer-tempuh per hari. p. Kilometer-efektif adalah kilometer-tempuh produktif pada saat operasi. q. Seat-km (Pnp-Km) tersedia adalah jumlah tempat duduk-km, dihitung dengan mengalikan jumlah tempat duduk yang tersedia dengan frekwensi serta jarak tempuh dari tempat asal ke tempat tujuan. r. Seat-Km (Pnp-Km) terjual adalah jumlah produksi yang terjual yang dihitung dengan mengalikan jumlah tempat duduk terjual dengan jarak tempuh dari tempat asal ke tempat tujuan lalu dikalikan dengan frekwensi 2. Metodologi Perhitungan Produksi Produksi angkutan penumpang jalan raya dapat ditentukan dalam beberapa bentuk yaitu sebagai berikut : -

Produksi km Produksi rit Produksi penumpang orang ( penumpang diangkut) Produksi penumpang km (seat-km)

16

Rumusan perhitungan produksi a. Produksi perhitungan produksi Kilometer-tempuh angkutan penumpang jalan raya diperoleh dari perhitungan : (jumlah SO x frekwensi/hari x hari operasi/bulan x bulan operasi/tahun x km/rit) + kilometer kosong. b. Produksi rit Jumlah rit diperoleh dari perhitungan : Jumlah bus SO x frekwensi/hari x hari operasi/bulan x bulan operasi/tahun. c. Produksi penumpang orang (pnp diangkut) Jumlah penumpang orang diperoleh dari perhitungan Jumlah SO x frekwensi/hari x hari operasi/bulan x bulan operasi/tahun x kapasitas terjual/rit d. Produksi Penumpang Km (seat-km) Jumlah seat-km (pnp-km) diperoleh dari perhitungan : Jumlah SO x frekwensi/hari x hari operasi/bulan x bulan operasi/tahun x jarak tempuh/rit x kapasitas terjual/rit 3. Struktur Biaya Jika ditinjau dari kegiatan usaha angkutan biaya yang dikeluarkan, untuk suatu produksi jasa angkutan yang akan dijual kepada pemakai jasa, dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu : a. Yang dikeluarkan untuk pengelolaan perusahaan; b. Yang dikeluarkan untuk operasi kendaraan, dan c. Yang dikeluarkan untuk retribusi, iuran, sumbangan, dan yang berkenaan dengan pemilikan usaha dan operasi. Untuk memudahkan perhitungan biaya pokok, perlu dilakukan pengelompokan biaya dengan teknik pendekatan sebagai berikut a. Kelompok biaya menurut fungsi pokok kegiatan : 1) Biaya produksi

: biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan dalam proses produksi. 2) Biaya organisasi : semua biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan biaya umum perusahaan, dan 3) Biaya pemasaran : biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran produksi jasa. b. Kelompok biaya menurut hubungannya dengan produksi jasa yang dihasilkan. 1) Biaya Langsung

:

biaya yang berkaitan langsung dengan produk jasa yang dihasilkan, yang terdiri atas 1.a. biaya tetap *) 1.b. biaya tidak tetap *) 17

2) Biaya Tidak Langsung :

Biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk jasa yang dihasilkan, yang terdiri atas 2.a. biaya tetap *) 2.b. biaya tidak tetap *)

*) Biaya tetap

:

biaya yang tidak berubah (tetap) walaupun terjadi perubahan terjadi perubahan pada volume produksi jasa sampai ke tingkat tertentu.

*) Biaya tidak tetap

:

biaya yang berubah apabila terjadi perubahan pada volume produksi jasa.

Berdasarkan pengelompokan biaya itu struktur perhitungan biaya pokok jasa angkutan adalah sebagai berikut : a. Biaya Langsung 1) Penyusutan kendaraan produktif 2) Bunga modal kendaraan produktif 3) Awak bus (sopir dan kondektur) - Gaji/ upah - Tunjangan kerja operasi (uang dinas) - Tunjungan sosial 4) Bahan Bakar Minyak (BBM) 5) Ban 6) Service Kecil 7) Service Besar 8) Pemeriksaan (Overhaul) 9) Penambahan Oli 10) Suku Cadang dan bodi 11) Cuci bus 12) Retribusi Terminal 13) STNK/pajak kendaraan 14) Kir 15) Asuransi - Asuransi Kendaraan - Asuransi awak bus b. Biaya tidak langsung 1) Biaya pegawai selain awak kendaraan a) gaji/upah b) uang lembur c) tunjangan sosial - tunjungan perawatan kesehatan - pakaian dinas - asuransi kecelakaan 18

2) Biaya pengelolaan a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)

Penyusutan bangunan kantor Penyusutan pool dan bengkel Penyusutan inventaris / alat kantor Penyusutan sarana bengkel Biaya administrasi kantor Biaya pemeliharaan kantor Biaya pemeliharaan pool dan bengkel Biaya listrik dan air Biaya telepon dan telegram Biaya perjalanan dinas selain awak kendaraan Pajak perusahaan Izin trayek Izin usaha Biaya pemasaran Lain-lain

4. Asumsi Perhitungan Biaya Untuk melakukan perhitungan biaya pokok, pedoman berikut dapat digunakan Angkutan Kota No

Uraian

Satuan

Bus Besar Bus DD

1.

Masa penyusutan kendaraan

2.

Jarak tempuh rata-rata

3.

Bahan Bakar Minyak 3)

Th

Bus SD

Bus Sedang

Mobil Penumpa Umum (MPU

Bus Kecil

5

5

5

5

Km/hr

250

250

250

250

Km/lt

2

3.6-3

5

7.5-9

7

24.000

21.000

20.000

25.000

25.

4.

Jarak tempuh ganti ban

Km

5.

Ratio pengemudi/bus

Org/kend

1.2

1.2

1.2

1.2

6.

Ratio kondektur/bus

Org/kend

1.2

1.2

1.2

-

7.

Jarak Tempuh antar service kecil

Km

5.000

5.000

4.000

4.000

4.

8.

Suku cadang/service besar

Km

10.000

10.000

10.000

12.000

12.

9.

Penggantian minyak motor

Km

4.000

4.000

4.000

3.500

3.

10.

Penggantian minyak rem

Km

8.000

8.000

8.000

12.000

12.

11.

Penggantian Gemuk

Km/kg

3.000

3.000

3.000

4.000

4.

12.

Penggantian minyak gardan

Km

12.000

12.000

12.000

12.000

12.

13.

Penggantian minyak persneling

Km

12.000

12.000

12.000

12.000

12.

14.

Hari jalan siap operasi

Hr/th

365

365

365

365

15.

SO : SGO

%

80

80

80

80

16.

Nilai residu

%

20

20

20

-

Catatan : 1) Untuk DKI Penggunaan BBM 2,6 km/lt dan di luar DKI 3 km/lt 2) MPU penggunaan BBM 9 Km/lt 3) Daya tempuh ban tergantung koefisien gesek jalan 19

5. Pedoman Perhitungan Biaya Pokok a. Pedoman Umum Pada umumnya untuk menghitung biaya pokok, dasar struktur biaya pada Subbab IV-3 dapat digunakan untuk setiap jenis kendaraan dan setiap jenis pelayanan angkutan. Perbedaannya adalah bahwa penambahan tingkat pelayanan, dapat dihitung secara tersendiri. Cara perhitungan biaya pokok dapat dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut : a. Pada kelompok biaya langsung, sebagian biaya dapat secara langsung dihitung per km - kendaraan, tetapi sebagian biaya lagi dapat dihitung per km kendaraan setelah dihitung biaya per tahun. b. Biaya tak langsung tidak dapat dihitung secara langsung per km- kendaraan karena komponen-komponen. 1) Biaya total per tahun pegawai selain awak kendaraan dan biaya pengelolaan dihitung. 2) Biaya perusahaan angkutan yang mempunyai lebih dari satu segmen usaha, biaya langsung dapat dialokasikan pada tiap-tiap segmen usaha. Alokasi biaya tidak langsung setiap segmen usaha didasarkan pada proporsi produksi setiap segmen usaha. Sebaliknya bagi perusahaan angkutan yang hanya menyelenggarakan satu segmen usaha, tidak diperlukan pengalokasian biaya tidak langsung. 3) Setelah dilakukan perhitungan biaya setiap segmen usaha, dilakukan perhitungan menurut jenis kendaraan. c. Biaya pokok per kendaraan-km dihitung dengan menjumlahkan biaya langsung dan biaya tidak langsung. d. Biaya pokok per kendaraan-km itu selanjutnya dibagi dengan pnp-km terjual untuk memperoleh biaya pokok per penumpang-km. b. Pedoman Perhitungan Komponen-Komponen Biaya a. Komponen Biaya Langsung 1) Penyusutan Kendaraan Penyusutan kendaraan angkutan umum dihitung dengan menggunakan metode garis lurus Untuk kendaraan baru, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga kendaraan baru, termasuk BBN dan ongkos angkut, sedangkan untuk kendaraan lama, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga perolehan. Harga Kendaraan - nilai residu Penyusutan per tahun = Masa penyusutan Nilai residu bus adalah 20% dari harga kendaraan 20

2) Bunga Modal Bunga modal dihitung dengan rumus n + 1 x modal x tingkat bunga/tahun 2 masa penyusutan Keterangan n = masa pengembalian pinjaman 3) Gaji dan tunjangan awak kendaraan Awak kendaraan terdiri dari sopir dan kondektur. Penghasilan kotor awak kendaraan berupa gaji tetap, tunjangan sosial dan uang dinas jalan / tunjangan kerja operasi. 4) Bahan Bakar minyak (BBM) Penggunaan BBM tergantung dari jenis kendaraan 5) Ban Ban yang digunakan sebanyak 10 unit untuk bus, dengan perincian 2 ban baru dan 8 vulkanisir dengan daya tempuh 24.000 km. Ban angkutan mobil penumpang umum sebanyak 4 buah ban baru dengan daya tempuh 25.000 km 6) Servis kecil Service kecil dilakukan dengan patokan km tempuh antar- servis, yang disertai penggantian oli mesin dan penambahan gemuk serta minyak rem 7) Servis besar Servis besar dilakukan setelah beberapa kali servis kecil atau dengan patokan km tempuh, yaitu penggantian oli mesin, oli gardan, oli tranmisi, platina, busi, filter oli, kondensor. 8) Penambahan oli mesin Penambahan oli mesin dilakukan setelah km-tempuh pada jarak km tertentu. 9) Suku cadang dan bodi Biaya untuk keperluan suku cadang mesin, bagian rangka bawah (chassis) dan bagian bodi diperhitungkan per tahun sebesar 5 % dari harga bus. 10) Cuci bus Bus kota sebaiknya dicuci setiap hari. 11) Retribusi terminal Biaya retribusi terminal per bus diperhitungkan per hari atau per bulan.

21

12) STNK/Pajak kendaraan Perpanjangan STNK dilakukan setiap lima tahun sekali, tetapi pembayaran pajak kendaraan dilakukan setiap tahun dan biayanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 13) Kir Kir kendaraan dilakukan minimal sekali setiap enam bulan dan biayanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 14) Asuransi (a) Asuransi kendaraan Asuransi kendaraan pada umumnya hanya dilakukan oleh perusahaan yang membeli kendaraan secara kredit bank. Namun, asuransi kendaraan perlu diperhitungkan sebagai pengamanan dalam menghadapi resiko. Biaya premi per bus per tahun. (b) Asuransi Awak Kendaraan Pada umumnya awak kendaraan wajib diasuransikan oleh perusahaan angkutan. b. Komponen Biaya Tidak Langsung 1) Biaya pegawai selain awak kendaraan Tenaga selain awak kendaraan terdiri atas pimpinan, staf administrasi, tenaga teknis dan tenaga operasi. Jumlah tenaga pimpinan, staf administrasi, tenaga teknik dan tenaga operasi tergantung dari besarnya armada yang dikelola. Biaya pegawai ini terdiri atas gaji/upah, uang lembur dan jaminan sosial Jaminan sosial berupa : - Tunjangan perawatan kesehatan; - Pakaian dinas - Asuransi kecelakaan - Tunjangan lain-lain 2) Biaya Pengelolaan (a) Penyusutan bangunan kantor (b) Penyusutan bangunan dan peralatan bengkel Masa penyusutan butir (1) & (2) diperhitungkan selama 5 s/d 20 tahun tergantung dari keadaan fisik bangunan tanpa harga tanah. (c) Masa penyusutan inventaris/alat kantor (diperhitungkan 5 tahun) (d) Masa penyusutan sarana bengkel (diperhitungkan selama 3 s/d 5 tahun) (e) Administrasi kantor (biaya surat menyurat, biaya alat tulis menulis) (f) Pemeliharaan kantor (misalnya, pengecatan kantor) (g) Pemeliharaan pool dan bengkel (h) Listrik dan air 22

(i) Telepon dan telegram serta porto (j) Biaya perjalanan dinas Biaya perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas pimpinan, staf administrasi, teknisi dan tenaga operasi (noncrew). (k) Pajak Perusahaan (l) Izin trayek Izin trayek ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan dan rute (m) Izin usaha (n) Biaya pemasaran (biaya promosi) (o) Biaya lain-lain Contoh adalah biaya pengelolaan yang tidak termasuk dalam unsur biaya pada butir (a) s.d. (n).

23

6. Contoh Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Bus Kota a. Karakteristik Kendaraan (1) Tipe (2) Jenis Pelayanan (3) Kapasitas / daya angkut Penumpang

: Besar SD/DD/sedang (mikrobus) *) : Bus Lintas (biasa)/Patas/Patas AC *) : 80 orang

b. Produksi per bus 1) Km-tempuh/ rit 2) Frekwensi/ hari 3) Km-tempuh/hari (1) x 2) + 3 % 4) Penumpang/ rit 5) Penumpang / hari 6) Hari Operasi / Bulan 7) Km- tempuh/bulan ((3) x 6 )) 8) Penumpang/ bulan ((5) x 6)) 9) Km- tempuh/tahun (7) x 12 bl) 10) Penumpang / tahun (8) x 12 bl) c. Biaya per bus-km 1) Biaya langsung a) Biaya penyusutan (1) Harga kendaraan (2) Masa Penyusutan (3) Nilai Residu (4) Penyusutan per bus-km :

= …………15 ………………..km = ………….15…………………rit = ………231,75 ……………….km/hr = ………….56…………………pnp = …………840 ……………….pnp = ………….25…………………hari = ………5.793,75…………….. km = ………21.000………………. pnp = ……….69.525……………… km/tahun = ……….252.000 ……………. Pnp

= RP. 155.000.000 = ……….5…………..th = ………20……..% dari harga kendaraan

Harga kendaraan - nilai residu = RP…………………………/bus-Km Prod. Bus-km/th x masa penyusutan 155.000.000 - (20% x 155.000.000) = RP. 356,7 / bus - km 69.525 x 5 b) Bunga Modal **) (1) Bunga modal/th : (n + 1) (----------- x harga kendaraan x tingkat bunga /th) 2 ----------------------------------------------------------- = RP. ……………/ th Masa penyusutan Keterangan : n = masa pengembalian peminjaman

(2) Bunga modal per bus - km Bunga modal per tahun ---------------------------= RP. ………………… /bus-km Produksi bus-km/tahun **) Apabila kendaraan diperoleh secara kredit, komponen bunga modal tidak dihitung lagi. c) Gaji dan tunjangan awak bus (1) Susunan awak bus - Sopir = ………………..1,2 ………………… orang - Kondektur = ………………..1,2 ………………… orang Jumlah = ………………..2,4 ………………… orang (2) Biaya awak bus per tahun - Gaji / upah - Uang dinas jasa / tunjangan Kerja operasi - Tunjangan sosial Jumlah Gaji : - Sopir - Kondektur

= RP. 3.760.000,00 = RP. 1.800.000,00 = RP. 1.800.000,00 = RP. 8.640.000,00

= RP. 250.000,00/bulan = RP. 150.000,00/bulan

Tunjangan kerja Operasi : - Sopir = RP. 75.000,00/bulan - Kondektur = RP. 50.000,00/bulan Tunjangan sosial - Sopir - Kondektur

: = RP. 50.000,00/bulan = RP. 25.000,00/bulan

(3) Biaya per bus-km Biaya awak bus/th ----------------------- = Prod. Bus-km/th

RP. …………………/bus-km

8.600.000 ------------- = RP. 123,70/bus-km 69.525

26

d) Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Pemakaian BBM/bus/hr Km-tempuh/hari Pemakaian BBM Harga BBM Biaya BBM/bus/hari Biaya BBM/bus-km :

Pemakaian BBM/bus/hr ----------------------------Km-tempuh/hari

= ……..89,13 ……….. l = ……231,75 ………km/l = ……..2,6 ………… km/l = ……..380………./l = ……. 33.869,4………../l

= RP ……………………/bus-km

33.869,4 ---------------- = RP. 146,1 /bus-km 231,75. e) Ban 1) Jumlah pemakaian ban 2) Daya tahan ban 3) Harga ban/buah 4) Biaya ban/bus-km

= …….10……. buah (2 baru, 8 vulkanisasi) = ….24.000….. km = RP. 250.000,00 (ban baru) = RP. 100.000,00 (ban vulkanisir) =

Jumlah pemakian ban x harga ban / buah ------------------------------------------------- = RP. …………../bus-km Km daya tahan ban 1.300.000 ------------- = RP. 54,16 / bus-km 24.000 f) Service Kecil (1) Servis kecil dilakukan setiap 5000 km (2) Biaya bahan : - Olie mesin = 6 l x RP. 5.500,00 /l - Gemuk = ..1,75 kg x RP. 8.000,00 / kg - Minyak rem = 1 l x RP. 15.000,00 / l - Solar = ….. l . x RP. ……./ l (3) Upah/ servis (dilakukan di luar) …… -………………… Jumlah

= RP. 33.000,00 = RP. 14.000,00 = RP. 15.000,00 = RP. …..

= RP. ,= RP. 62.000,00

27

Biaya servis kecil/bus-km : Biaya servis kecil --------------------- = RP………………./bus-km 5.000 km 62.000 --------- = RP. 12,4 /bus-km 5.000 g) Service Besar (1) Servis besar dilakukan setiap 10.000 km (2) Biaya bahan : - Oli mesin = 6 l x RP. 5500,00 /l = RP. 33.000,00 - Oli gardan = 3 l x RP. 9000,00 / l = RP. 27.000,00 - Oli transmisi= 3 l x RP. 9000,00 / l = RP. 27.000,00 - Gemuk = 2 kg x RP. 8000,00 / kg = RP. 16.000,00 - Minyak rem = 1 l x RP. 15.000,00 / l = RP. 15.000,00 - Platina = ……………………. = RP. ….. - Busi = …… bh x RP …../ bh = RP. …… - Kondensor = …… bh x RP. …/bh = RP …… - Filter ( oli + Udara) = 1 bh x RP. 75.000,00 = RP.75.000,00 - Solar / bensin = 4 l x RP. 380,00 / l = RP. 1.520,00 (3) Upah servis (bila dilakukan pihak luar) ………………… Jumlah Biaya servis besar ---------------------- = 10.000 km

= RP. ……….. --------------------= RP. 194.520,00

RP. ………../bus-km

194.520,00 ------------- = RP. 19,45/bus-km 10.000 h) Biaya pemeriksaan umum (general overhaul) 1) Biaya pemeriksaan dilakukan setiap ……. Km 2) Biaya pemeriksaan - Upah RP. 250.000,00 - Bahan RP. 1.500.000,00 --------------------Jumlah RP. 1.750.000,00

28

3) Biaya Pemeriksaan / tahun Km / tahun ----------------- x biaya pemeriksaan = RP ….. / Km Pemeriksaan 69.525 --------- x RP. 1.750.000,00 = RP. 811,125,00 150.000 4) Biaya pemeriksaan umum per bus-km Biaya pemeriksaan per bus/tahun -----------------------------------------Prod. Bus-km / tahun

= RP. ……. /bus-km

811.125 -------------- = RP. 11,33 / bus-km 69.525 i) Penambahan oli mesin 1) Penambahan oli mesin/hari 2) Km-tempuh/hari 3) Harga oli/filter 4) Biaya penambahan oli/bus-km Penambahan oli/hr x Harga oli/ l ----------------------------------------km - tempuh/hari 0,25 x RP. 5.500,00 -----------------------231, 75

=

j) Cuci bus 1) Biaya cuci bus/hari/bus 2) Biaya cuci bus/bulan 3) Biaya cuci bus/bus-km Biaya cuci bus/bulan ----------------------------Prod. Bus-km/bulan ---------------- = 37.500

= 0,25 liter = 225 km = RP. 5.500,00 = RP.-

= RP. …….. /bus-km

RP. 5,93 / bus-km

= RP. 1.500,00 = RP. 37.500,00 =

= RP. ……../bus-km

RP. 6,472/ bus-km

231,75 x 25 29

k) Retribusi terminal 1) Retribusi terminal/hr = RP. 3.000,00 2) Biaya retribusi terminal/bus-km : Retribusi terminal/hari --------------------------Prod. Bus-km/hari 3.000 ------- = 231,75

= RP. ……../bus-km

RP. 12,945/bus-km

l) STNK / Pajak kendaraan 1) Biaya STNK/bus 2) Biaya STNK/bus-km

= RP. 700.000,00 =

Biaya STNK ----------------------------Prod. Bus-km/tahun

= RP……………../bus-km

700.000 -------------69.525

= RP. 10,07 /bus-km

m) Kir 1) 2) 3) 4)

Frekwensi kir/tahun Biaya setiap kali kir Biaya kir/tahun Biaya kir/bus-km

Biaya kir/th -------------------Prod.bus-km/tahun

= 2 kali = RP. 50.000,00 = RP. 100.000,00

= RP………………. /bus-km

100.000 = Rp. 1.44 / bus - km 69.525 n) Asuransi 1) Asuransi kendaraan/th 2) Asuransi awak bus/th Jumlah

= RP. 232.500,00 (1,5/1000 x harga kend) = RP. 96.000,00 ---------------------= RP. 328.500,00 30

3) Biaya Asuransi per bus-km Jumlah biaya asuransi/tahun ---------------------------------- = RP ……………/bus-km Prod. Bus-km/tahun 328.500 ------------69.525

= RP. 4,72/bus-km

Rekapitulasi biaya langsung per bus-Km : -

Penyusutan Bunga modal Gaji dan tunjangan awak bus BBM Ban Servis kecil Servis besar Pemeriksaan umum (upah, suku cadang &bodi) Penambahan oli mesin Cuci bus Retribusi terminal STNK / pajak kendaraan KIR Asuransi Jumlah

= RP. 356,70 = RP. = RP. 124,27 = RP. 146,10 = RP. 54,16 = RP. 12,40 = RP. 19,45 = RP. 11,33 = RP. 5,93 = RP. 6,47 = RP. 12,94 = RP. 10,07 = RP. 1,44 = RP. 4,72 --------------= RP. 765,98

2) Biaya Tidak langsung a) Biaya tidak langsung per segmen usaha per tahun (1) Biaya pegawai selain awak bus a) Gaji = RP. 21.360.000,00 b) Lembur = RP. 800.000,00 c) Tunjangan sosial = RP. 7.980.000,00 ------------------------Subtotal (1) = RP. 30.140.000,00 Keterangan : - Rasio pegawai selain awak bus/bus = 1,1 - Rasio teknisi/bus = 0,8 - Gaji Pegawai selain awak bus : Administrasi = RP. 100.000,00/bulan Teknisi = RP. 85.000,00/bulan - Tunjangan Sosial Administrasi = RP. 35.000,00/bulan Teknisi = RP. 35.000,00/bulan - Lembur diperkirakan dalam 1 tahun = RP. 800.000,00 31

(2) Biaya pengelolaan a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)

Penyusutan bangunan kantor Penyusutan pool dan bengkel Penyusutan inventaris / alat kantor Penyusutan sarana bengkel Biaya administrasi kantor Biaya pemeliharaan kantor Biaya pemeliharaan pool dan bengkel Biaya listrik dan air Biaya telepon dan telegram Biaya perjalanan dinas selain awak bus Pajak perusahaan Izin trayek Izin usaha Biaya Pemasaran Lain-lain (diluar unsur-unsur biaya)

= RP. = RP. = RP. = RP. = RP. = RP. = RP. = RP. = RP. = RP. = RP. = RP. = RP. = RP.

1.000.000,00 500.000,00 300.000,00 200.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.920.000,00 6.300.000,00 250.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00

Pengelolaan di atas

= RP. 2.000.000,00

Subtotal (2)

= RP. 28.170.000,00

(3) Total biaya tidak langsung per segmen usaha/tahun (( 1) + (2))

= RP. 58.310.000,00

b) Biaya tidak langsung per bus per tahun (total biaya tidak langsung per segmen usaha / tahun dibagi jumlah bus/segmen usaha) = RP. ……../th --> = RP. 5.831.000,00 Keterangan : Jumlah bus/segmen usaha = 10 unit c) Biaya tidak langsung/bus-km (Biaya tidak langsung/bus/th dibagi produksi bus/km/th) 5.831.000 -----------69.525

= 83,87 /bus-km

3) Biaya pokok per bus-km Biaya langsung Biaya tidak langsung

= RP. 765,98/bus-km = RP. 83,87/bus-km

Jumlah

= RP. 849,85/bus-km

32

4) Biaya pokok per pnp-km Biaya pokok/bus-km ------------------------= RP. ……../pnp-km Kapasitas penumpang 849,85 -------- = 10,62 /pnp-km 69.525 5) Posisi biaya pada berbagai tingkat faktor muat : 100% RP. 10,62 /pnp-km 90% RP. 11.80 / pnp-km 80% RP. 13,27 /pnp-km 70% RP. 15.17 /pnp-km 60 % RP. 17,71 /pnp-km 50% RP. 21,24 /pnp-km 40% RP. 26.55 /pnp-km 6) Rekapitulasi biaya pokok Komponen Biaya a) Biaya langsung Penyusutan Bunga modal Gaji & Tunj.Awak Bus BBM Ban Servis kecil Servis Besar Penambahan oli mesin Pemeriksaan Umum (upah suku cadang dan bodi) Kir Cuci bus Retribusi terminal STNK Asuransi b) Biaya Tidak Langsung Biaya pegawai selain awak bus Biaya pengelolaan Jumlah

RP/Bus-Km

RP/Pnp-Km

%

356,7 124,272 146,10 54,16 12,40 19,45 5,93

6,369 2,219 2,609 0,967 0,221 0,347 0,106

41,9 14,6 17,19 6,38 1,46 2,30 0,07

11,67 1,44 6,47 12,94 10,07 4,72

0,208 0,025 0,115 0,231 0,179 0,084

1,37 0,02 0,08 1,53 1,18 0,05

43,35 40,52 849,85

0,774 0,723 15,17

5,10 4,76 100.0

Dengan faktor muat (LF) = 70%

33

7. Pedoman Perhitungan Biaya Fasilitas Tambahan a. Penyejuk udara (AC) 1) Harga AC baru 2) Masa penyusutan 3) Biaya penyusutan

= RP. ……… = …………….th :

Harga AC ------------------------------- = RP………….. Masa penyusutan 4) Biaya pemeliharaan 5) Biaya perbaikan/th 6) Biaya BBM/tahun a) Pemakian BBM/tahun b) Harga BBM c) Biaya BBM/tahun (a) x b))

= ………. % x harga AC baru = RP ………………………. = ……….% x harga AC baru = ………………………… = …….liter = RP …………… = RP ………………

7) Biaya total AC/th (3) + 4 )+5) + 6) = RP………… 8) Biaya AC per bus-km : Biaya AC / tahun ----------------------Prod. Bus-km/tahun

= RP …………./bus-km

9) Biaya AC per Pnp-km Biaya AC/bus-km ---------------------Kapasitas pnp/bus

= RP……………../pnp-km

8. Contoh Perhitungan Biaya Fasilitas Tambahan a. Karakteristik Kendaraan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Tipe Jenis pelayanan Kapasitas/daya angkut penumpang Km-tempuh/rit Frekwensi/hari Km-tempuh/hari [ 4) x 5) ] + 3% Km-tempuh/bulan [ 6) x 25 hari ] Km-tempuh/tahun [ 7) x 12 bulan ]

= besar SD = bus AC = 49 orang = 15 km = 15 rit = 231,75 km/hari = 5793,75 km/hari = 69525 km/tahun

34

b. Penyejuk Udara (AC) 1) Harga AC baru 2) Masa Penyusutan 3) Biaya Penyusutan

= RP. 8.000.000,00 = 5 tahun

8.000.000,00 ---------------= RP. 1.600.000,00 5 4) Biaya Pemeliharaan/tahun = 5% x 8.000.000,00 = RP. 400.000,00 5) Biaya perbaikan/tahun = 15 % x 8.000.000 = RP. 1.200.000,00 6) Biaya BBM/tahun a. Pemakian BBM /tahun = 69.525 : 5 = 13.905 (1 liter untuk 5 Km) b. Harga BBM = RP. 380.00 c. Biaya BBM/tahun =RP. 380,00 x 13.905 = RP. 5.283.900,00 7) Biaya total AC/tahun (3) + 4) + 5)+ 6)) = RP. 483.900,00 8) Biaya AC per bus-km Biaya AC /tahun -------------------Prod. Bus-km/tahun 8.493.900 -----------69.525

= RP ……………… /bus-km

= RP 122,02

9) Biaya AC per pnp-km Biaya AC/bus-km ---------------------Kapasitas pnp/bus 122,02 -----------49

= RP………………/pnp.km

= RP. 2,49 / pnp-km

35

BAB V ASPEK SARANA DAN PRASARANA 1. Umum Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan jalan dibagi dalam beberapa kelas. Pembagian kelas jalan, didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik setiap moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor, serta konstruksi jalan. 2. Kelas Jalan Kelas jalan terdiri atas a. jalan kelas I, b. jalan kelas II, c. jalan kelas III A, d. jalan kelas III B, e. jalan kelas III C. Berikut Tabel kelas jalan berdasarkan fungsi dan jenis angkutan. TABEL V.1 KELAS JALAN BERDASARKAN FUNGSI DAN JENIS ANGKUTAN

Kelas jalan

Kecepatan Ukuran dan Berat Paling Rendah Kendaraan Bermotor Panjang Lebar MST (untuk dalam kota) (mm) (mm) (Ton)

Kelas I

18.000

2.500

> 10

30 Km/Jam

Arteri

Kelas II

18.000

2.500

10

30 Km/Jam

Arteri

Fungsi

Jenis Angkutan

• Bus lantai ganda • Bus tempel/ artikulasi • Bus lantai tunggal • Bus sedang • Bus lantai ganda • Bus tempel/artikulasi • Bus lantai tunggal • Bus sedang

36

Kelas jalan

Kecepatan Ukuran dan Berat Paling Rendah Kendaraan Bermotor Panjang Lebar MST (untuk dalam kota) (mm) (mm) (Ton)

Kelas III A

18.000

2.500

8

20-40 Km/Jam

Kelas III B

12.000

2.500

8

20 Km/Jam

Kelas III C

9.000

2.100

8

10-20 Km/Jam

Fungsi

Jenis Angkutan

Arteri • Bus lantai ganda atau • Bus tempel/ Kolektor artikulasi • Bus lantai tunggal • Bus sedang • MPU (hanya roda empat) Kolektor • Bus lantai tunggal • Bus sedang • MPU (hanya roda empat) Lokal • Bus lantai tunggal • Bus sedang • MPU (hanya roda empat)

Prasarana jalan yang dapat mendukung pelayanan trayek mempunyai cirri-ciri seperti pada Tabel berikut. TABEL V.2 PRASARANA JALAN YANG MENDUKUNG PELAYANAN TRAYEK

Trayek

Fungsi Jalan

Kecepatan Paling Rendah (untuk dalam kota) 30 Km/Jam

Lebar Jalan

Utama

Arteri

Cabang

Kolektor 20 Km/Jam

Ranting

Lokal

10 Km/Jam

5

Langsung

Arteri

30 Km/Jam

Jenis Angkutan • • • • • • • • • • • • •

Bus besar Bus tempel/artikulasi Bus lantai ganda Bus Besar lantai ganda Bus Besar Bus Sedang Bus Kecil Bus Sedang Bus Kecil MPU (hanya roda empat) Bus Besar Bus tempel/artikulasi Bus lantai ganda

37

3. Prasyarat Pelayanan Dalam mengoperasikan kendaraan angkutan penumpang umum, operator harus memenuhi dua prasyarat minimum pelayanan, yaitu prasyarat umum dan prasyarat khusus. a. Prasyarat umum 1) Waktu tunggu di pemberhentian rata-rata 5–10 menit dan maksimum 10–20 menit. 2) Jarak untuk mencapai perhentian di pusat kota 300–500 m; untuk pinggiran kota 500–1000 m. 3) Penggantian rute dan moda pelayanan, jumlah pergantian rata-rata 0–1, maksimum 2. 4) Lama perjalanan ke dan dari tempat tujuan setiap hari, rata-rata 1,0–1,5 jam, maksimum 2–3 jam. 5) Biaya perjalanan, yaitu persentase perjalanan terhadap pendapatan rumah tangga. b. Prasyarat khusus • Faktor layanan • Faktor keamanan penumpang • Faktor kemudahan penumpang mendapatkan bus • Faktor lintasan Berdasarkan keempat factor prasyarat khusus itu, pelayanan angkutan umum diklasifikasikan kedalam dua jenis pelayanan, yaitu : • Pelayanan ekonomi : * Minimal tanpa AC • Pelayanan non ekonomi : * Minimal dengan AC Rincian prasyarat pelayanan untuk tiap jenis pelayanan dapat dilihat pada Tabel V.3 berikut: TABEL V.3 PEDOMAN KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH PERKOTAAN DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR Kualitas 1. Kenyamanan

2. Keamanan

Klasifikasi Pelayanan Non Ekonomi • Fasilitas tempat duduk disediakan • Juga mengangkut penumpang dengan berdiri • Dilengkapi pendingin udara (AC) • Menyediakan bagasi/tempat barang. • Kebersihan harus terjamin • Awak bus terlatih dan terampil

Ekonomi Fasilitas tempat duduk disediakan Juga mengangkut penumpang dengan berdiri • Kebersihan harus terjamin • Awak bus harus terlatih dan terampil • Tanpa dilengkapi pendingin udara (AC)

38

Klasifikasi Pelayanan

Kualitas

Non Ekonomi

Ekonomi

• Jadwal keberangkatan dan kedatangan harus dipenuhi, baik ada maupun tidak ada penumpang (tidak mengetem)

• Jadwal keberangkatan dan kedatangan harus dipenuhi, baik ada maupun tidak ada penumpang (tidak mengetem)

• Lokasi terminal harus terintegrasi dengan terminal jenis kendaraan umum lainnya.

• Lokasi terminal harus terintegrasi terminal jenis kendaraan umum lainnya.

• Tempat-tempat perhentian harus khusus.

• Tempat perhentian harus tepat penempatannya agar tidak mengganggu lalu lintas.

4. Lintasan

Pada lintasan utama kota, trayek utama dan langsung

Pada lintasan utama kota trayek cabang, ranting.

5. Kendaraan

• Bus besar lantai tunggal • Bus besar lantai ganda • Bus tempel/artikulasi

• • • • • •

3. Kemudahan mendapatkan bus.

dengan

Bus besar lantai ganda Bus besar lantai tunggal Bus tempel /artikulasi Bus sedang Bus kecil MPU (hanya roda empat)

Ket. (*) Pendingin Udara (AC) dengan derajat 25° C yang diukur dari titik tengah bus.

4. Pedoman Kendaraan Pedoman kendaraan meliputi: a. Ukuran kendaraan - Panjang kendaraan - Lebar kendaraan - Tinggi kendaraan b. Ukuran interior kendaraan - Tinggi di dalam - Jarak antara dua kursi • jarak dua kursi yang menghadap ke satu arah • jarak dua kursi yang berhadapan - Lebar kursi Posisi pintu masuk dan keluar penumpang c. Kapasitas kendaraan • Kapasitas penumpang - kapasitas dengan tempat duduk - Kapasitas berdiri • Muatan sumbu terberat d. Besaran, ukuran dan kapasitas kendaraan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

39

BAB VI TANDA-TANDA KENDARAAN DAN AWAK

1. Tanda–Tanda Kendaraan Guna mempermudah mengenali kendaraan, kendaraan angkutan penumpang umum diberi tanda-tanda khusus sebagai berikut: a. Ukuran papan trayek bagi bus kota serta huruf tulisan pada papan trayek dimaksud adalah sebagaimana terlihat pada gambar VI.1. b. Papan trayek diletakan dikaca kendaraan bagian depan atau di bagian belakang sebagaimana terlihat pada gambar VI.2 dan VI.3 c. Spesifikasi teknis papan trayek adalah sebagai berikut: 1) Papan trayek terbuat dari bahan plat besi atau aluminium dengan tebal 1–2 mm, dicat dengan warna dasar gelap dan huruf dengan warna putih, atau berwarna dasar terang dengan huruf berwarna merah. 2) Papan trayek diberi penerangan dengan dua buah lampu, masing-masing berkekuatan 10 wat yang dihubungkan dengan lampu seri kendaraan sehingga bila lampu dihidupkan secara otomatis lampu papan trayek juga menyala. d. Lambang dan tulisan tambahan adalah sebagai berikut: 1) Logo dan nama perusahaan diletakkan dibagian belakang badan kendaraan, dipintu pengemudi (sisi kanan kendaraan), disisi kiri kendaraan disamping pintu depan, sebagai mana pada gambar VI.4 dan VI.5. 2) Nomor urut kendaraan diletakkan dibagian belakang badan kendaraan, dipintu pengemudi (sisi kanan kendaraan), dibawah logo dan nama perusahaan, dan disisi kiri kendaraan bagian belakang, sebagaimana pada gambar VI.4 dan VI.5 3) Tulisan Bus Kota diletakkan dibagian atas kaca jendela, baik pada sisi kiri maupun kanan kendaraan, sebagaimana pada gambar VI.6. dan VI.7. 4) Tulisan Ekonomi (E) atau Non Ekonomi (NE) diletakkan disisi depan ataupun belakang badan kendaraan sebagaimana pada gambar VI.8. dan VI.9. 5) Tarif dituliskan dikaca jendela sisi kiri dan kanan kendaraan sebagaimana pada gambar VI.6. dan VI.7. 6) Tempat perhentian sepanjang rute yang dilalui digambarkan dibagian dalam kendaraan diatas jendela, disisi kiri ataupun kanan kendaraan. 7) Iklan dapat dipasang dikiri dan kanan badan kendaraan (gambar VI.4 dan VI.5.) atau dapat dipasang diseluruh badan kendaraan, sepanjang identifikasi bus perusahaan tidak hilang (yang tercantum pada nomor 1–5 diatas).

40

2. Kelengkapan awak a. Jatidiri pengemudi dikeluarkan oleh tiap-tiap perusahaan angkutan dengan persyaratan sebagai berikut: 1) Jatidiri pengemudi harus ditulis dengan huruf cetak yang jelas dan terbaca; ukuran kartu jatidiri pengemudi sebagaimana gambar VI.8 ukuran foto pengemudi adalah 4 Cm x 6 Cm. 2) Tanda jatidiri pengemudi diletakan didalam kendaraan dibagian depan pengemudi. 3) Spesifikasi teknis dan tanda jatidiri adalah sebagai berikut: a) Terbuat dari kertas karton tipis warna putih dengan latar belakang (bayangan) gambar logo perusahaan. b) Dilaminasi. c) Disertai foto pengemudi yang hitam putih atau berwarna dengan menggunakan kertas dof. 4) Isi tanda jati diri a) Nama adalah nama pengemudi sesuai dengan foto yang tercantum disebelahnya b) Nomor SIM adalah nomor SIM yang masih berlaku dengan golongan yang sesuai dengan peruntukannya. c) Nomor induk pegawai adalah nomor kepegawaian pada perusahaan angkutan tempat pengemudi tercatat d) Masa berlaku adalah masa berlakunya tanda jati diri yang dikeluarkan oleh perusahaan. e) Tanda jatidiri harus ditandatangani oleh Direktur Operasi atau pemilik perusahaan dan pengemudi. f) Cap perusahaan (stempel) harus mengenai tanda tangan Direktur Operasi atau pemilik perusahaan. g) Tanda tangan pengemudi harus mengenai foto pengemudi. b. Kartu Pengenal awak angkutan umum dikeluarkan oleh rtiap-tiap perusahaan angkutan dengan persyaratan sebagai berikut: 1) Tulisan dalam kartu pengenal awak angkutan umum harus menggunakan huruf cetak yang jelas terbaca; ukuran kartu pengenal awak angkutan umum, sebagaimana Gambar VI.16. 2) Ukuran foto awak angkutan umum adalah 3 Cm x 4 Cm. 3) Kartu pengenal awak angkutan umum dipasang didada sebelah kiri. 4) Spesifikasi teknis kartu pengenal awak angkutan umum adalah sebagai berikut: a) Terbuat dari kertas karton tipis b) Dilaminasi c) Disertai foto awak angkutan umum yang hitam putih atau berwarna dengan menggunakan kertas dof. 41

5) Isi Kartu Pengenal awak angkutan umum adalah sebagai berikut: a) Nama adalah nama pengemudi / kondektur sesuai dengan foto yang tercantum disebelahnya. b) Nomor induk pegawai adalah nomor kepegawaian pada perusahaan angkutan tempat awak angkutan umum tercatat. c) Pekerjaan diisi sesuai dengan jabatan yang bersangkutan, pengemudi atau kondektur. d) Tanggal adalah saat kartu tanda pengenal tersebut diterbitkan oleh perusahaan e) Kartu Pengenal awak angkutan umum harus ditandatangani oleh Direktur Operasi atau pemilik perusahaan f) Cap perusahaan (stempel) harus mengenai tanda tangan Direktur Operasi atau pemilik perusahaan. 3. Pengendalian a. Perusahaan harus mengawasi dan mengendalikan penerbitan dan penggunaan tanda jati diri dan kartu pengemudi awak angkutan umum. b. Bila pengemudi dan/atau kondektur sudah tidak bekerja lagi pada perusahaan angkutan yang bersangkutan, tanda jati diri pengemudi dan./atau kartu pengenal awak angkutan umum harus ditarik dari pengemudi / kondektuir yang bersangkutan kemudian dimusnahkan. c. Tanda jatidiri atau kartu pengenal yang sudah rusak, tidak terbaca, ataupun hilang, harus segera diganti dengan yang baru. d. Tanda jatidiri pengemudi atau kartu pengenal awak angkutan umum harus selalu terpasang selama yang bersangkutan menjalankan tugas. e. Masa berlaku tanda jatidiri pengemudi adalah satu tahun dan dapat diperpanjang selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. f. Kode trayek

Nama Trayek

BEKASI – BLOK M 15 cm

NE 27

7 Cm 22 cm

LEWAT TOL

5,5 Cm

Cawang-Komdak-Senayan (pintu I) 100 Cm Asal trayek

Daerah/Jalan yang dilalui

Tujuan trayek

Gambar VI.1 Papan trayek 42

Catatan: 1. Tebal huruf kode trayek = 2,50 Cm 2. Tebal huruf keterangan trayek = 2.00 Cm 3. Untuk bus sedang, ukuran dikalikan factor 0,75 4. Mobil penumpang umum atau bus kecil dapat menggunakan pekatan (stiker) saja dengan huruf jelas / warna terang (tulisan tetap dapat terlihat jelas pada malam hari ataupun pada saat hujan)

43

NE…..

Gambar VI.2 Papan Trayek di bagian Depan Kendaraan

NE…..

Gambar VI.3 Papan Trayek di bagian Belakang Kendaraan

44

Iklan

No. Urut Kendaraan Logo Dan Nama Perusahaan

Gambar VI.4 Logo, Nama, No. Urut dan Iklan dibagian kanan Kendaraan

Naik

Turun

Iklan

No. Urut Kendaraan

Logo Dan Nama Perusahaan

Gambar VI.5 Logo, Nama, No. Urut dan Iklan dibagian kiri Kendaraan

45

BUS KOTA Rp. 000,-

Iklan

Gambar VI.6 Tulisan Bus Kota dan Tarif disamping kanan Kendaraan BUS KOTA Rp. 000,-

Naik

Turun

Iklan

Gambar VI.7 Tulisan Bus Kota dan Tarif disamping kiri Kendaraan

46

E…..

EK ON OM I

Gambar VI.8 Tulisan EKONOMI di bagian Depan Kendaraan

E…..

EK ON OM I

Gambar VI.8 Tulisan EKONOMI di bagian Belakang Kendaraan

47

NE…..

N ON EK ON OM I

Gambar VI.9 Tulisan NON EKONOMI di bagian Depan Kendaraan

NE…..

N ON EK ON OM I

Gambar VI.9 Tulisan NON EKONOMI di bagian Belakang Kendaraan

48

Gambar VI.10 Konfigurasi Tempat Duduk 2.3 Untuk Bus Besar

49

Gambar VI.11 Konfigurasi Tempat Duduk di Samping Untuk Bus Besar

50

Gambar VI.12 Konfigurasi Tempat Duduk 2.2 Untuk Bus Sedang

51

Gambar VI.13 Konfigurasi Tempat Duduk Untuk Bus Kecil

52

Gambar VI.14 Konfigurasi Tempat Duduk Untuk Mobil Penumpang Umum

53

TANDA JATI DIRI PENGEMUDI 2 cm

PT. XYZ Jl. ………………...., Kota Kode Pos

Nama

:

No.SIM : Foto Pengemudi 4x6 cm

NIP

:

Berlaku : Tanda tangan

10 cm

Stempel Tanda tangan

Pengemudi

Direktur Operasi

14 cm

Gambar VI.15 Tanda Jati Diri Pengemudi Angkutan Umum KARTU PENGENAL AWAK ANGKUTAN UMUM PT. XYZ

1,5 cm

Jl. ………………...., Kota Kode Pos

5 cm

Foto Pengemudi 3x4 cm

Nama

:

NIP

:

Pekerjaan

:

Dikeluarkan tgl :

Stempel Tanda tangan Direktur Operasi 8,5 cm

Gambar VI.16 Tanda Jati Diri Pengemudi Angkutan Umum 54

BAB VII ASPEK KEPENGUSAHAAN

1. Kewajiban Pengusaha Pengusaha kendaraan angkutan umum berkewajiban sebagai berikut: a) Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi ketentuan laik jalan dan persyaratan kelengkapan kendaraan; b) Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jumlah yang diijinkan; c) Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pul) dengan luas yang cukup sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki (luas lahan yang diperlukan untuk satu kendaraan sekitar 3,4 x 12,5 m²) serta dilengkapi dengan fasilitas dan teknisi untuk pemeliharaan ringan (seperti ganti ban, ganti olie); d) Menyediakan pakaian seragam yang rapih dan sopan bagi pengemudi dan awak kendaraan; e) Melaporkan kegiatan pengoperasian setiap bulan kepada pemberi ijin. Laporan tersebut meliputi kode trayek, nama trayek, panjang trayek, jumlah kendaraan yang melayani (jumlah kendaraan SO), juml;ah rit yang ditempuh, jumlah penumpang yang diangkut untuk setiap trayek tiap bulan; f) Melaporkan kepada pemberi ijin usaha dan pemberi ijin trayek (jika ada) perubahan pada data perusahaan, selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadi perubahan; g) Mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang; h) Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan untuk mengemudikan kendaraan di jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Pencabutan Ijin Trayek Ijin trayek dapat dicabut apabila Perusahaan melakukan hal sebagai berikut: a. Mengoperasikan kendaraan yang tidak laik jalan b. Tidak melayani trayek yang diberi ijin selama 1 bulan terus menerus c. Tidak mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jumlah yang telah diberi ijin (meskipun telah diberi peringatan secara tertulis); d. Melanggar ketentuan yang bersifat teknis administrative dalam pengusahaan dan pengoperasian kendaraan; 3. Prosedur Pencabutan Ijin Trayek a. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diberi peringatan tertulis sebanyak 3 x berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan b. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam butir a. tidak diindahkan, peringatan dilanjutkan dengan pembekuan ijin trayek untuk jangka waktu 1 bulan; c. Jika pembekuan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam butir b. habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, ijin trayek dicabut, pencabutan ijin. 55

4. Pencabutan Ijin Pencabutan Ijin dapat dikenakan tanpa melalui proses peringatan jika perusahaan yang bersangkutan : a. Melakukan kegiatan yang dianggap membahayakan keamanan negara; b. Memperoleh ijin dengan cara tidak syah; c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc

56

PANDUAN PENGUMPULAN DATA ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Diterbitkan oleh: Direktorat Bina Soistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota Jl. Merdeka Barat No 8 Gd Karya Lt 10 Jakarta, 10110 Telp 021 3506143 Email : [email protected] http://www.dglt.org 2001

PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, yang mulai efektif berlaku tahun 2001, dimana sebagian urusan perhubungan (termasuk lalu lintas dan angkutan jalan) diserahkan ke Daerah, diperlukan berbagai pedoman teknis, yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan perkotaan. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam bidang pembinaan sistem transportasi perkotaan mencakup pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, fasilitas perpindahan angkutan umum, dan penyelenggaraan angkutan umum perkotaan. Panduan Pengumpulan Data Angkutan Umum ini merupakan salah satu dari sejumlah pedoman teknis yang sudah sangat dibutuhkan keberadaannya. Pada dasarnya penyelenggaraan angkutan umum perkotaan menyangkut tiga sisi pandang, yaitu pengguna jasa angkutan (penumpang), operator, dan Pemerintah sebagai regulator. Tinjauan dari sisi pengguna jasa angkutan adalah aksesibilitas, waktu tunggu yang pendek, dan tarif yang terjangkau, sedangkan dari sisi operator berkaitan dengan keuntungan yang dapat diperoleh. Sementara dari sisi regulator adalah menjaga keseimbangan antara penyediaan jasa angkutan dengan perkembangan kebutuhan. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan dimaksud adalah dengan melakukan evaluasi kinerja jaringan trayek, kinerja trayek dan kinerja angkutan secara berkala. Untuk dapat menyediakan pelayanan angkutan umum yang efektif dan efisien, serta dapat memenuhi ketiga kepentingan yang berbeda, maka perencanaan operasional pelayanan angkutan umum harus dilakukan sebaik mungkin. Selain itu, pelayanan yang sudah ada pun perlu dievaluasi dari waktu ke waktu untuk dapat mengetahui apakah pelayanan yang diberikan masih memadai atau sudah perlu ditingkatkan. Perencanaan pelayanan angkutan umum dan evaluasi kinerjanya hanya dapat dilakukan berdasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Data dan informasi yang dibutuhkan akan diperoleh melalui proses pengumpulan data yang cukup komprehensif. Panduan Pengumpulan Data Angkutan Umum Perkotaan ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman/acuan dalam melakukan survai angkutan umum, sehingga instansi yang berkepentingan dapat membangun suatu pangkalan data (database) angkutan umum. Buku panduan ini mencakup antara lain persyaratan umum yang dibutuhkan untuk dapat melakukan survai, langkah-langkah survai serta contohcontoh formulir survai dan formulir rekapitulasi data. Acuan yang digunakan dalam menyusun Panduan Pengumpulan Data Angkutan Umum Perkotaan ini disunting dari modul pendidikan dan pelatihan, serta referensi dari dalam maupun luar negeri. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT i

DAFTAR ISI PANDUAN PENGUMPULAN DATA ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN BAB I

UMUM A. PENDAHULUAN B. PERSYARATAN UMUM 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perlengkapan dan Peralatan Waktu dan Periode Pelaksanaan Survai Tenaga Penyigi Perizinan, Koordinasi dan Pemberitahuan Sarana Angkutan Biaya / Pendanaan

C. PENGERTIAN BAB II

SURVAI DINAMIS A. SURVAI PENUMPANG NAIK DAN TURUN DI DALAM KENDARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pendahuluan Maksud dan Tujuan Target Data yang Diamati Tenaga Pelaksana Waktu Pelaksanaan Jumlah Pengamatan Langkah-langkah Rekapitulasi Data

B. SURVAI WAWANCARA PENUMPANG DI DALAM KENDARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pendahuluan Maksud dan Tujuan Target Data yang Diamati Tenaga Pelaksana Waktu Pelaksanaan Jumlah Sampel Faktor Ekspansi Langkah-langkah Rekapitulasi Data

ii

BAB III

SURVAI STATIS A. B. C. D. E. F. G.

BAB IV

Pendahuluan Maksud dan Tujuan Target Data yang Diamati Tenaga Pelaksana Waktu Pelaksanaan Langkah-langkah Rekapitulasi Data

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: 1. Contoh formulir Survai Dinamis • Formulir AD-I • Petunjuk Pengisian Formulir AD-I • Formulir AD-II • Petunjuk Pengisian Formulir AD-II • Formulir WP-I • Petunjuk Pengisian Formulir WP-I • Formulir WP-II • Petunjuk Pengisian Formulir WP-II 2. Contoh formulir Survai Statis • Formulir AS-I • Petunjuk Pengisian Formulir AS-I • Formulir AS-II • Formulir AS-III • Petunjuk Pengisian Formulir AS-II dan Formulir AS-III • Formulir AS-Rekap-1 • Formulir AS-Rekap-2 • Formulir AS-Rekap-3 • Formulir AS-Rekap-4 3. Contoh Survai Penumpang Naik dan Turun di Dalam Kendaraan. 4. Contoh Survai Wawancara Penumpang di Dalam Kendaraan. 5. Contoh Survai Statis.

iii

BAB I. UMUM

A.

PENDAHULUAN Salah satu prinsip dasar dari pengelolaan angkutan adalah meminimalkan penggunaan waktu, energi dan biaya dari pemakai jasa angkutan penumpang umum; serta mewujudkan angkutan umum sebagai sarana yang menarik untuk melakukan perjalanan sehari-hari. Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pelayanan angkutan umum diperlukan suatu cara untuk mengevaluasi kinerja angkutan umum. Salah satu cara terbaik dalam mengevaluasi kinerja angkutan umum adalah dengan melakukan analisis terhadap indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator tersebut di atas dapat diperoleh melalui dua jenis survai: 1. Survai dinamis Indikator kinerja yang diperoleh dari survai ini meliputi penumpang, waktu perjalanan dan produktivitas ruas/trayek.

jumlah

2. Survai statis di terminal dan di ruas jalan Dari survai ini dapat diperoleh keterangan mengenai jumlah armada operasi, kepenuhsesakan, frekwensi pelayanan, dan waktu pelayanan.

B.

PERSYARATAN UMUM Persyaratan umum pelaksanaan pengumpulan data dan informasi merupakan salah satu ketentuan dalam proses pelaksanaan pengumpulan data yang harus dipenuhi. Persyaratan umum pelaksanaan pengumpulan data tersebut meliputi: • • • • • • •

perlengkapan dan peralatan; waktu dan periode pelaksanaan survai; tenaga penyigi; perizinan dan koordinasi instansi terkait; penyebarluasan tujuan kegiatan; sarana angkut; biaya/pendanaan.

1

1. PERLENGKAPAN DAN PERALATAN Perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan adalah: a. Peta Jaringan Trayek; Peta Jaringan Trayek diperlukan untuk pemilihan lokasi survai Statis dan penentuan trayek-rayek yang akan disurvai secara Dinamis. Untuk keperluan evaluasi angkutan, umumnya digunakan peta dengan skala 1:5000 atau 1:10.000. Pada peta diperlihatkan jaringan jalan, jaringan trayek yang sudah ada. b. Formulir/Lembar Isian Formulir/Lembar isian harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti dan diisi oleh penyigi. Untuk survai Wawancara Penumpang, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus singkat dan jelas sehingga mempermudah pelaksanaan survai. Informasi umum harus diisi sebelum pelaksanaan survai dimulai, yaitu meliputi: hari, tanggal, waktu pelaksanaan survai, kondisi cuaca, nama penyigi. c. Peralatan yang harus kurangnya meliputi: 1) 2) 3) 4)

dipersiapkan

terlebih

dahulu

sekurang-

papan alas (clip board); alat-alat tulis; alat pengukur waktu (stop watch, jam tangan); atribut penyigi (tanda pengenal, topi, mantel hujan).

2. WAKTU DAN PERIODE PELAKSANAAN SURVAI Waktu pelaksanaan survai tergantung pada jenis pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. Adapun waktu-waktu yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam penetapan waktu pelaksanaan meliputi: a. Libur sekolah, hari raya, tahun baru, masa kampanye; b. Hari-hari dalam seminggu; c. Waktu kerja dan waktu istirahat (tiap daerah mempunyai waktu sibuk yang berbeda); Periode pelaksanaan survai ditentukan dengan memperhatikan jumlah tenaga, kebutuhan logistik dan alokasi dana.

2

3. TENAGA PENYIGI Dalam menentukan kebutuhan tenaga penyigi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pembentukan struktur organisasi. Survai Angkutan Umum yang melibatkan beberapa kelompok tenaga penyigi, sekurang-kurangnya meliputi: 1) Koordinator; 2) Ketua Kelompok; 3) Tenaga Penyigi; b. Penggunaan tenaga penyigi yang telah berpengalaman dapat meningkatkan keandalan data yang dikumpulkan. Namun bila tidak memungkinkan, dapat menggunakan mahasiswa/pelajar sebagai alternatif. Konsekuensinya sebelum dilakukan survai harus diberikan pengarahan mengenai semua aspek survai, petunjuk pengisian formulir, cara melakukan survai, dimana dan kapan dilakukan survai, berapa lama melakukan survai, peralatan yang digunakan, serta pengaturan pembagian waktu kerja tenaga penyigi. 4. PERIZINAN, KOORDINASI DAN PEMBERITAHUAN Sebelum survai dilakukan, koordinasi dan pendekatan kepada instansi terkait di lokasi survai harus dilaksanakan terlebih dahulu. Pemberitahuan kepada operator yang trayek-trayeknya akan disurvai perlu disampaikan sebelum tanggal pelaksanaan survai. 5. SARANA ANGKUTAN Alat angkutan harus disediakan sehingga tenaga penyigi dapat diantar/dijemput sampai dilokasi pada waktu yang tepat, mengingat pengumpulan data harus dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan (jam sibuk pagi, jam sibuk sore, atau jam tidak sibuk). 6. BIAYA/PENDANAAN a. Biaya yang disediakan harus mencakup semua jenis pengeluaran yang diperlukan untuk mempersiapkan dan melaksanakan survai. b. Bila dana yang tersedia terbatas maka dapat dilakukan alternatif metode survai yang lain sepanjang target data yang diperlukan tercapai.

3

C.

PENGERTIAN 1.

Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum (MPU) yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.

2.

Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari suatu kawasan ke kawasan lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah Kota dan Kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur yang mempunyai sifat perjalanan ulang alik (komuter).

3.

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.

4.

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

5.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

6.

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

7.

Mobil Penumpang Umum (MPU) adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

8.

Mobil bus Umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

9.

Armada adalah aset berupa kendaraan mobil bus/MPU yang dipertanggungjawabkan perusahaan, baik yang dalam keadaan siap guna maupun dalam konservasi.

digerakkan

oleh

10. Jumlah Armada Operasi adalah banyaknya kendaraan penumpang umum dalam tiap trayek selama waktu pelayanan. 11. Frekuensi Pelayanan adalah banyaknya kendaraan penumpang umum per satuan waktu, yang besarannya dinyatakan dalam kendaraan/jam atau kendaraan/hari. 12. Jumlah penumpang yang diangkut pada trayek tertentu adalah total penumpang yang naik dan turun dalam suatu trayek.

4

13. Kepenuh-sesakan (overcrowding) adalah menggambarkan tingkat muatan angkutan.

indikator

yang

14. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 15. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu, atau nilai perubahan jarak terhadap waktu. 16. Kecepatan Perjalanan adalah kecepatan rata-rata kendaraan antara dua titik tertentu di jalan, yang dapat ditentukan dari jarak perjalanan dibagi dengan total waktu perjalanan termasuk tundaan. 17. Waktu Perjalanan adalah waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan untuk melewati ruas jalan yang diamati, termasuk waktu berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan perlambatan karena hambatan. 18. Produktifitas ruas pada setiap trayek adalah total penumpang yang naik dan turun per waktu pelayanan atau total penumpang naik dan turun per kilometer pelayanan. 19. Ruas Jalan adalah penggal jalan antara batas/node yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengamatan. 20. Waktu Pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan angkutan penumpang umum untuk melayani rute tertentu dalam satu hari yang dihitung berdasarkan waktu awal dan waktu akhir dari pelayanan kendaraan penumpang umum tersebut.

5

BAB II SURVAI DINAMIS A. SURVAI PENUMPANG NAIK DAN TURUN DI DALAM KENDARAAN 1. PENDAHULUAN Survai dinamis adalah survai yang dilaksanakan di dalam kendaraan dengan metode pencatatan jumlah penumpang yang naik dan turun kendaraan yang menempuh suatu trayek, dimana penyigi mencatat jumlah penumpang yang naik dan turun dan atau waktu perjalanan pada tiap segmen. 2. MAKSUD DAN TUJUAN Dilaksanakannya survai dinamis adalah untuk mendapatkan data kinerja pelayanan angkutan dengan maksud mengetahui: a. Jumlah penumpang yang diangkut pada trayek tertentu, yaitu; Total penumpang yang naik dan turun dalam suatu trayek. Total penumpang naik/turun yang diperoleh dari survai ini dapat berupa total penumpang per hari, yang dapat digunakan untuk menghitung tarif angkutan, maupun total penumpang pada jam -jam sibuk dan tidak sibuk, yang dapat digunakan untuk perencanaan trayek angkutan, serta untuk mengetahui tingkat kepenuh-sesakan kendaraan. b. Waktu perjalanan, yaitu : Total waktu yang digunakan untuk melayani suatu trayek tertentu dalam sekali jalan, termasuk tundaan, waktu berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang c. Produktivitas ruas pada setiap trayek, yaitu: Total penumpang yang naik dan turun per waktu pelayanan pada setiap segmen/ruas atau total peumpang naik dan turun per km pelayanan. Survai dinamis ini bertujuan: a. Sebagai dasar evaluasi kinerja angkutan umum; b. Mengidentifikasi permasalahan pada tiap-tiap trayek, seperti misalnya penyimpangan trayek; c. Identifikasi kebutuhan jumlah armada, bisa berupa penambahan maupun pengurangan armada. 3. TARGET DATA YANG DIAMATI - Waktu dan durasi survai; - Tanda Nomor Kendaraan; - Kode dan Nomor Trayek serta jurusannya; - Jam Keberangkatan kendaraan; - Kapasitas kendaraan; - Jumlah penumpang yang naik pada setiap segmen; - Jumlah penumpang yang turun pada setiap segmen; - Waktu tempuh untuk setiap segmen. 6

4. TENAGA PELAKSANA Untuk 1 (satu) Trayek tim pelaksanan memerlukan: a. Koordinator Tim : 1 (satu) orang; b. Tenaga survai : Untuk setiap kendaraan minimal 2 (dua) orang untuk bus besar dan sedang, dan 1 (satu) orang untuk MPU dan bus kecil 5. WAKTU PELAKSANAAN Survai dilakukan selama hari kerja (misal: Senin, Selasa, Rabu dan Kamis) pada jam sibuk pagi, jam tidak sibuk dan jam sibuk sore, (biasanya setiap daerah/kota berbeda-beda waktunya) 6. LANGKAH-LANGKAH a. Persiapan 1) Membagi panjang trayek dalam segmen-segmen berdasarkan; • Tataguna lahan • Demografi • Jarak antar halte • Jarak antar persimpangan Catatan: pembagian segmen yang berdasarkan jarak antar persimpangan

paling

praktis

adalah

2) Siapkan formulir isian sebagaimana Formulir No. AD-I; 3) Koordinator membagi tugas para penyigi, misal: • 1 (satu) orang mencatat waktu tempuh di tiap segmen, serta hambatan/tundaan yang memperlambat jalannya kendaraan; • 1 (satu) orang mencatat penumpang yang naik dan turun b. Pelaksanaan 1) Catat jam keberangkatan 2) Penyigi mengambil posisi strategis dalam kendaraan (sebaiknya dekat pintu masuk dan keluar) 3) Penyigi mencatat data pada formulir isian dengan metode turus 7. JUMLAH PENGAMATAN Jumlah pengamatan dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 6 (enam) perjalanan pergi-pulang (pp) pada waktu sibuk pagi, 6 (enam) perjalanan pergi-pulang (pp)pada waktu tidak sibuk dan 6 (enam) perjalanan pergipulang (pp) pada waktu sibuk sore untuk tiap-tiap trayek yang diamati. 8. REKAPITULASI DATA Untuk analisis data awal dapat dilihat pada formulir rekapitulasi No. AD-II

7

B. SURVAI WAWANCARA PENUMPANG DI DALAM KENDARAAN 1. PENDAHULUAN Survai ini dilakukan di dalam kendaraan umum dengan melakukan wawancara langsung kepada penumpang, sehingga diperoleh karakteristik perjalanan penumpang dengan kendaraan umum pada suatu trayek. 2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dilaksanakannya survai ini adalah untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan gambaran pelayanan angkutan umum, meliputi: -

Asal dan tujuan penumpang pada tiap-tiap trayek Jumlah penumpang yang melakukan perpindahan perjalanan untuk setiap trayek, Moda lain yang digunakan sebelum dan sesudahnya

dalam

satu

Survai wawancara ini bertujuan: Untuk mendapatkan informasi kinerja pelayanan pada suatu trayek angkutan, yang akan digunakan untuk kegiatan perencanaan angkutan yang meliputi evaluasi tingkat pelayanan angkutan, serta penyusunan rencana dan program aksi. 3. TARGET DATA YANG DIAMATI - Tanda Nomor Kendaraan; - Kode dan nama trayek; - Jam mulai/durasi survai; - Asal dan tujuan penumpang (minimal kelurahan); - Perpindahan penumpang; - Kendaraan yang digunakan sebelumnya; - Kendaraan yang digunakan sesudahnya; 4. TENAGA PELAKSANA Untuk 1 (satu) Trayek tim pelaksana memerlukan: a. Koordinator Tim: 1 orang (dapat digabung dengan survai Penumpang naik dan turun di dalam bus; b. Tenaga survai: Untuk setiap trayek minimal 2 (dua) orang untuk bus besar dan sedang, dan 1 orang untuk MPU dan bus kecil 5. WAKTU PELAKSANAAN Survai dilakukan selama hari kerja (misal: Senin, Selasa, Rabu dan Kamis), misal yang ditargetkan adalah waktu sibuk pagi, maka survai ditekankan pada perjalanan masuk ke CBD. Sebaliknya untuk waktu sibuk siang, perjalanan dipilih ke luar CBD.

8

6. JUMLAH SAMPEL Tidak ada ketentuan yang pasti yang dapat diambil sebagai dasar dalam penetapan jumlah sampel yang akan diwawancarai. Pada prinsipnya sampel yang diambil harus representatif. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya sampel: a. Penetapan populasi yang menjadi obyek pengamatan (per hari atau per minggu); b. Jumlah total penumpang per trayek per hari (bila obyek pengamatan adalah per hari); c. Pengambilan sampel secara acak sepanjang hari (sepanjang jam pelayanan). Besarnya sampel yang harus diambil: Pada prinsipnya bisa diambil 10% dari populasi. Tetapi bila 10% dari populasi tersebut angka yang diperoleh di bawah 15, maka sampel yang diambil harus lebih besar dari 10%. Contoh penetapan besar sampel. 1. Menetapkan obyek pengamatan yang akan dilakukan. Bila yang diinginkan adalah mencari gambaran pola perjalanan penumpang angkutan umum per hari, maka obyek pengamatan adalah per hari. 2. Tetapkan populasi. Bila pengamatan yang akan dilakukan adalah perhari maka yang akan ditetapkan adalah jumlah penumpang per trayek per hari. Untuk dapat menetapkan populasi diperlukan data jumlah penumpang per trayek selama beberapa hari, misalnya sebagaimana grafik berikut.

Jumlah Penumpang per trayek per hari

Jumlah pnp/tryek

2500 1980

2020

2000

Rabu

Kamis

2000 1500 1000 500 0 Selasa

3. Tetapkan besarnya sampel sebagai persentase dari populasi, misalnya 10% dari 2000 yaitu 200 penumpang yang harus diwawancara. 4. Pada saat survai, pengambilan sampel dilakukan secara acak yang didistribusi sepanjang jam pelayanan dalam 1 (satu) hari.

9

7. FAKTOR EKSPANSI Data sampel harus diekspansi untuk menjadikan data populasi. Untuk ekspansi data “wawancara penumpang di dalam kendaraan umum” hingga 100% dapat dilakukan dengan mengalikan data hasil wawancara dengan suatu faktor ekspansi. Faktor ekspansi tersebut didapat dengan rumus: A Faktor Ekspansi = ---B dimana

A = jumlah total penumpang yang diangkut suatu kendaraan umum dalam satu trayek (populasi). B = jumlah sampel penumpang yang berhasil diwawancarai dari trayek yang sama.

Catatan: Rumusan ini diperoleh dengan asumsi bahwa karakteristik pergerakan orang sama. Dalam hal ini yang dimaksud dengan karakteristik pergerakan adalah perpindahan moda dan asal-tujuan perjalanan. 8. LANGKAH-LANGKAH a. Persiapan 1) Siapkan formulir isian sebagaimana Formulir No. WP-I. 2) Koordinator membagi tugas para penyigi, misal: • Untuk bus besar dan sedang 2 (dua) orang petugas mewawancarai sejumlah penumpang sesuai dengan jumlah sampel yang diinginkan (lihat jumlah sampel). • Untuk bus kecil dan MPU cukup 1 (satu) orang saja. b. Pelaksanaan 1) Catat jam mulai survai; 2) Penyigi mewawancarai sejumlah penumpang (sebanyak jumlah sampel yang telah ditetapkan) dengan beberapa pertanyaan seperti formulir No. WP-I; 3) Penyigi mencatat data pada formulir isian dengan metode checkpoint. 9. REKAPITULASI DATA Untuk analisis data awal dirangkum dalam Formulir No. WP-II

10

BAB III SURVAI STATIS A. PENDAHULUAN Survai statis adalah survai yang dilakukan dari luar kendaraan dengan mengamati/menghitung/mencatat informasi dari setiap kendaraan penumpang umum yang melintas di ruas jalan pada setiap arah lalu lintas, serta di pintu masuk dan pintu keluar terminal. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud pelaksanaan survai statis adalah untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan gambaran pelayanan angkutan umum, meliputi: 1. Jumlah Armada Operasi adalah jumlah kendaraan penumpang umum dalam tiap trayek yang beroperasi selama waktu pelayanan. 2. Kepenuhsesakan (Overcrowding) adalah indikator yang mengambarkan tingkat muatan angkutan. Bila indikatornya tinggi berarti penawaran tidak dapat memenuhi permintaan, sebaliknya bila indikator rendah berarti ada kemungkinan penawaran melebihi permintaan. 3. Frekuensi Pelayanan adalah banyaknya kendaraan penumpang umum per satuan waktu. Besarannya dapat dinyatakan dalam kendaraan/jam atau kendaraan/hari. 4. Waktu Pelayanan adalah waktu yang diberikan oleh setiap trayek untuk melayani rute tertentu dalam satu hari. Tujuan pelaksanaan survai statis adalah untuk dipergunakan dalam: 1. menilai dan menganalisis kinerja yang sesungguhnya dari setiap pelayanan angkutan umum dengan rute tetap dalam wilayah penelitian; 2. menilai apakah jumlah armada yang beroperasi sesuai dengan jumlah yang diizinkan; 3. menilai apakah terjadi penyimpangan trayek. C. TARGET DATA YANG DIAMATI Data yang akan diamati dan dikumpulkan serta dicatat melalui formulir survai statis di luar bus, mencakup: 1. 2. 3. 4. 5.

Nomor trayek kendaraan Kapasitas Kendaraan Tanda Nomor Kendaraan Jam kedatangan dan jam keberangkatan. Jumlah penumpang yang ada dalam kendaraan).

bus

(tidak

termasuk

awak

11

D. TENAGA PELAKSANA Untuk pelaksanaan survai statis, diperlukan tenaga penyigi sebagai berikut: 1. Koordinator 1 orang 2. Penyigi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, masing-masing 1 (satu) orang di pintu masuk dan 1 (satu) orang di pintu keluar terminal. 3. Penyigi pada ruas jalan, 1 (satu) orang untuk setiap arah lalu lintas. E. WAKTU PELAKSANAAN Survai Statis di ruas jalan maupun di terminal dilaksanakan pada: 1. Untuk di terminal: sepanjang hari operasi terminal) 2. Untuk di ruas jalan: sepanjang waktu pelayanan.

terminal

(tergantung

tipe

F. LANGKAH-LANGKAH 1. Persiapan a. Menyiapkan formulir isian, sebagaimana formulir AS-I. b. Menentukan lokasi/titik pengamatan untuk setiap rute, baik pada pintu masuk/ keluar terminal maupun pada ruas jalan. 2. Pelaksanaan a. Penyigi mengambil posisi strategis pada lokasi/titik dalam terminal atau ruas jalan yang akan diamati. b. Mengisi data umum no.1 s/d no.4 c. Mulai mengisi data dalam formulir dari kolom 1 s/d 7. G. REKAPITULASI DATA. 1. Rekapitulasi Data Awal Untuk mensortir data per trayek, dapat digunakan Formulir AS-II untuk data di terminal, dan Formulir AS-III untuk data di ruas jalan. Dengan menggunakan formulir ini dapat dihitung lama tinggal tiap-tiap kendaraan di terminal maupun di halte, serta faktor muat per kendaraan. 2. Frekuensi Kendaraan Penumpang Umum di Terminal / di Ruas Jalan Dengan menggunakan data “Kode/Nama Trayek” dan “Jam Berangkat” dari Formulir AS-II dan Formulir AS-III dapat dihitung frekuensi per jam untuk setiap trayek kendaraan yang keluar dari terminal atau yang melintas di ruas jalan). Rekapitulasi data frekuensi kendaraan dapat disajikan menurut Tabel ASRekap-1

12

3. Frekuensi Pelayanan di Terminal / di Ruas Jalan Tabel AS-Rekap-1 dapat diringkas menjadi Tabel AS-Rekap-2 untuk mendapatkan frekuensi pelayanan pada waktu sibuk maupun waktu tidak sibuk. 4. Faktor Muat Rata-Rata Data “faktor muat” dan “jam berangkat” dari Formulir AS-II dan AS-III dapat diringkas menjadi Tabel AS-Rekap-3 untuk menyajikan faktor muat rata-rata pada waktu sibuk maupun waktu tidak sibuk pada tiap-tiap trayek yang diamati. Rekapitulasi data faktor muat sepanjang jam pelayanan dapat pula ditampilkan dalam grafik sebagai berikut:

Faktor Muat Angkutan Bus 1,4 1,3

1,2

1,3

1,2

1,2

Faktor muat

1

1

0,8

0,8

0,85

0,8

0,7

0,8

0,7

0,6 0,5

0,5

0,4 0,2 0 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Jam pelayanan

5. Persentase Jumlah Armada Yang Beroperasi Berdasarkan data “Tanda Nomor Kendaraan” (kolom 2 Formulir AS-II dan AS-III) dapat dihitung jumlah kendaraan yang beroperasi sepanjang hari survai untuk tiap-tiap trayek. Dengan membandingkan terhadap jumlah armada yang diijinkan, dapat diketahui persentase realisasi jumlah kendaraan operasi pada hari survai. Rekapitulasi persentase jumlah armada yang beroperasi dapat disajikan menurut Tabel AS-Rekap-4.

13

BAB IV PENUTUP

Buku Panduan Pengumpulan Data Angkutan Umum Perkotaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait dalam penyelenggaraan angkutan umum perkotaan, khususnya Dinas Perhubungan ataupun Dinas LLAJ (Propinsi, Kabupaten dan Kota), maupun oleh pihak-pihak umum seperti lembaga pendidikan maupun operator angkutan umum. Dengan demikian setiap instansi dapat membangun suatu pangkalan data (data base) yang dapat diperoleh melalui survai angkutan umum yang komprehensif. Suatu kawasan baik Kota, Propinsi, Kabupaten maupun Perkotaan yang tidak memiliki pangkalan data angkutan umum, maka sangatlah sulit untuk dapat melakukan penataan ataupun peningkatan pelayanan angkutan umum, baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Karena kawasan itu tidak mempunyai alat (tool) untuk mengetahui kinerja pelayanan angkutan umum. Dengan buku panduan ini, indikator-indikator yang menunjukan baik/buruknya kinerja pelayanan angkutan umum dapat dikumpulkan. Pelaksanaan suatu survai angkutan umum yang komprehensif sebagaimana dijelaskan pada Bab I umumnya hanya memerlukan ketersediaan 3 (tiga) hal pokok yaitu: 1. 2. 3.

Adanya sumber daya manusia di bidang transportasi; Dana yang cukup; Waktu pelaksanaan survai yang cukup.

Dengan demikian survai-survai ini perlu direncanakan sebaik mungkin dengan melibatkan instansi terkait di bidang transportasi perkotaan seperti Bappeda, Polisi Lalu Lintas, dan lain-lain. Dalam kenyataannya, pelaksanaan suatu survai memerlukan waktu yang relatif lama mulai dari persiapan sampai dengan pembuatan pangkalan data. Sedangkan dilain pihak, pemecahan masalah angkutan umum perkotaan sudah sangat mendesak, maka perlu dipikirkan terobosan-terobosan penting. Untuk jangka pendek, pembangunan pangkalan data dapat disiasati dengan pengambilan sample yang minimal, memakai tenaga penyigi secukupnya, atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan terkait.

14

DAFTAR PUSTAKA

1. Seri SC-OLLAJ1, Angkutan Umum, Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan Darat, 1997.

Diklat.

Perhubungan,

Pusat

2. Bus Service Scheduling, Licensing, and Monitoring Procedures, Technical Report No. 5, Bus Management and Operations Improvement Implementation Project, Ditjen. Perhubungan Darat, June 1994 3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data Angkutan Umum, Technical Assistance to Support Development and Training of Dinas LLAJ (TK II) within SURIP Cities, Ditjen. Perhubungan Darat, 1999

15

Formulir No. AD-I SURVAI PENUMPANG NAIK DAN TURUN DI DALAM KENDARAAN Hari/tanggal Nomor Tanda Kendaraan Kode dan Nama Trayek Waktu durasi Kapasitas Kendaraan Nama Penyigi No. Segmen

Panjang Segmen (Km) (2)

(1)

1

asal

2

3

4

5

: : : : Mulai pk. : :

Selesai pk. Koordinator:

Penumpang Naik

Penumpang Turun

(3)

(4)

6

7

8

Waktu tempuh per segmen (menit) (5)

9

10

11

Ket.

(6)

12

13

tujuan

L-I-1

Petunjuk Pengisian Formulir AD-I Data "Formulir” dapat dibagi dalam 2 golongan : 1. Data yang dapat (dan seharusnya) dimasukkan sebelum survai, misalnya: • Hari/tanggal • Kode dan Nama trayek • Nomor segmen • Petugas survai / nama penyigi • Koordinator survai • Durasi survai 2. Data yang hanya dapat dimasukkan pada saat survai: • Kapasitas kendaraan • Nomor Tanda kendaraan • Jam awal survai • Jam akhir survai • Penumpang yang naik pada setiap segmen • Penumpang yang turun pada setiap segmen • Waktu perjalanan per segmen • Panjang ruas/segmen Data " Badan Formulir " Kolom (1):

Nomor segmen Untuk trayek-trayek yang keberangkatannya dari terminal, “ruas/segmen jalan" yang pertama adalah dari tempat pemberangkatan dalam terminal sampai kendaraan masuk jaringan jalan. Untuk trayek-trayek yang berakhir dalam terminal, “ruas/segmen jalan” yang terakhir adalah dari mana kendaraan meninggalkan jaringan jalan (yaitu pintu masuk terminal) ke tempat dalam terminal dimana penumpang terakhir turun.

Kolom (2):

Panjang segmen Didapat dari survai pendahuluan berdasarkan segmen ditetapkan dan diukur panjang persegmen (dalam Km atau meter)

yang

Catatan: lebih mudah mengukur dengan ordometer yang ada pada kendaraan dengan memutar ke angka 0000 dan kendaraan dijalankan mulai dari titik awal sampai ke segmen selanjutnya.

L-I-2

Kolom (3):

Penumpang yang naik Sewaktu kendaraan berangkat dari terminal, jumlah penumpang yang sudah di dalam kendaraan harus dihitung dan dicatat dalam kolom (3) Selanjutnya pada tiap segmen jalan berikut setiap penumpang yang naik harus dicatat dalam kolom (3)

Kolom (4):

Penumpang yang turun Metodologi yang sama dipergunakan untuk penumpang yang turun pada tiap ruas/segmen.

mencatat

jumlah

Catatan: Pengecekan ketelitian survai dapat dilakukan dengan menghitung jumlah total penumpang pada kolom (3) dan kolom (4), besarannya akan sama. Kolom (5):

Waktu tempuh per segmen Waktu yang diperlukan untuk menempuh tiap-tiap segmen sepanjang trayek yang di survai. Pencatatan waktu dalam menit.

Kolom (6):

Keterangan Untuk mencatat hal-hal luar biasa yang ditemui sepanjang perjalanan, misalnya, tundaan yang lama sehingga waktu tempuh menjadi panjang ataupun bila terjadi penyimpangan trayek.

L-I-3

(1)

Nomor Segmen

∑=

Panjang Segmen (km) (2)

Nomor / Kode Trayek Nama Trayek Kapasitas Kendaraan Petugas Rekapitulasi

PNP Dalam bus (3)

: : : :

∑=

Bus Ke-1 Waktu Tempuh (menit) (4) Kecepatan (km perjam) (5)

………………… ………………… ………………… ………………… Faktor Muat (%) (6)

PNP Dalam bus (7)

d.s.t. Bus ke-n Waktu KecepaTempuh tan (km (menit) perjam) (8) (9) Faktor Muat (%) (10)

REKAPITULASI DATA SURVAI PENUMPANG NAIK DAN TURUN DI DALAM KENDARAAN

L-I-4

Rata-rata (Bus ke-1+Bus ke-2+Bus ke-n) PNP Waktu KecepaFaktor Dalam Tempuh tan (km Muat bus (menit) perjam) (%) (11) (12) (13) (14)

Formulir No. AD-II

Petunjuk Pengisian Formulir AD-II Kolom (1):

Nomor segmen Penulisan disesuaikan dengan nomor segmen, kolom (1) pada Formulir AD-I

Kolom (2):

Panjang Segmen Penulisan disesuaikan dengan panjang segmen, kolom (2) pada Formulir AD-I

Kolom (3):

Penumpang dalam kendaraan Jumlah penumpang yang naik pada kolom (3) Formulir Nomor AD-I dikurangi dengan jumlah penumpang yang turun pada kolom (4) formulir yang sama.

Kolom (4):

Waktu Tempuh Penulisan disesuaikan dengan waktu tempuh per segmen, kolom (5) pada Formulir AD-I

Kolom (5):

Kecepatan Kolom (2) dibagi dengan kolom (4)

Kolom (6):

Faktor Muat Kolom (3) dibagi dengan kapasitas kendaraan.

Kolom (7), (8), (9), (10): Cara pengisiannya sama dengan Kolom (3), (4), (5), dan (6). Hal ini dilakukan sampai sejumlah bus yang disurvai sudah di rekapitulasi semua (kolom dapat diperpanjang sampai bus ke-n) Kolom (11), (12), (13), (14): Tiap-tiap kolom diisi dengan nilai rata-rata dari bus ke-1 sampai dengan bus ke-n

L-I-5

: : : :

…………………………….. …………………………….. …………………………….. Mulai pkl. ………… sampai pkl. …………………

Nama Penyigi: ……………………………

Asal (2)

Keterangan: *) Kendaraan sebelumnya/sesudahnya : 1. = ojek, becak, bajaj 2. = mobil pribadi 3. = mikrolet, bus kecil, MPU

Wawancara Nomor (1)

Perjalanan Tujuan (3)

4. 5. 6.

Kendaraan Sebelumnya*) Ke-1 Ke-2 Ke-3 (6) (7) (8)

= bus sedang = bus besar = lain-lain (misal jalan kaki)

Perpindahan Ya Tdk (4) (5)

L-I-6

Kendaraan Sesudahnya*) Ke-1 Ke-2 Ke-3 (9) (10) (11)

Pertanyaan dalam wawancara : 1. Asal perjalanan Anda dari mana (kelurahan), dan tujuan perjalanan anda ke mana (kelurahan) 2. Apakah sebelum naik kendaraan ini, Anda menggunakan kendaraan lain, atau apakah anda setelah menggunakan kendaraan ini Anda pindah ke kendaraan lain

Hari/tanggal Nomor Tanda Kendaraan Kode dan nama Trayek Mulai/durasi

SURVAI WAWANCARA PENUMPANG DI DALAM KENDARAAN

Formulir No. WP-I

Petunjuk Pengisian Formulir WP-I Data "Formulir” dapat dibagi dalam 2 golongan : 1. Data yang dapat (dan seharusnya ) dimasukkan sebelum survai,misalnya: • Hari/tanggal • Kode dan Nama trayek • Petugas Survai / Nama Penyigi 2. Data yang hanya dapat dimasukkan pada saat survai: • Nomor Tanda kendaraan • Mulai atau durasi survai (awal survai dan akhir survai) • Asal dan tujuan perjalanan penumpang • Perpindahan penumpang • Kendaraan yang digunakan sebelumnya • Kendaraan yang digunakan sesudahnya Kolom (1):

Wawancara Nomor Diisi dengan nomor urut penumpang yang diwawancarai

Kolom (2):

Asal Perjalanan Diisi dengan asal perjalanan penumpang, minimal diisi dengan kelurahan asal (misal berangkat dari rumah yang berlokasi di Kelurahan Gedong, maka untuk sementara di isi Gedong). Bila penumpang berasal dari luar kota, maka “asal perjalanan” diisi dengan lokasi terminal/setasiun kedatangannya.

Kolom (3):

Tujuan Perjalanan Diisi dengan tujuan perjalanan penumpang, minimal diisi dengan kelurahan tujuan (misal menuju kantor yang berlokasi di Kelurahan Tanah Tinggi, maka untuk sementara ditulis Tanah Tinggi). Bila penumpang akan menuju luar kota, maka “tujuan perjalanan” diisi dengan terminal/setasiun keberangkatannya.

Kolom (4) dan (5):

Perpindahan

Apabila penumpang melakukan perpindahan (sebelumnya sudah menggunakan kendaraan atau setelahnya menggunakan kendaraan lagi), maka diisi dengan ‘ya’ atau tulis tanda “ √ ” pada kolom (4) dan apabila tidak melakukan perpindahan maka diisi dengan ‘tidak’ atau tulis tanda “ √ ” pada kolom (5)

L-I-7

Kolom (6), (7), dan (8): Kendaraan sebelumnya Apabila penumpang melakukan perpindahan (sebelumnya sudah menggunakan kendaraan ke-1), maka kolom (6) diisi dengan nomor yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan, kemudian bila menggunakan kendaraan ke-2, maka kolom (7) diisi dengan nomor yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan, (8). Kalau hanya satu kendaraan maka yang diisi hanya kolom (6). Kolom (9), (10), dan (11):

Kendaraan sesudahnya

Apabila penumpang melakukan perpindahan (setelah turun kendaraan ini, kemudian menggunakan kendaraan ke-1), maka kolom (6) diisi nomor yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan, kemudian menggunakan kendaraan ke-2, maka kolom (7) diisi dengan nomor yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan, dan seterusnya sampai kolom (8). Kalau hanya satu kendaraan yang digunakan maka yang diisi hanya kolom (6).

L-I-8

Formulir No. WP-II Tabel a: Jumlah penumpang yang melakukan perpindahan per trayek No.

Kode / Nama Trayek

Jumlah Sampel

(1)

(2)

(3)

Jumlah Perpindahan Tdk. pindah (4)

(5)

Jumlah perpindahan 1 kali 2 kali 3 kali (6)

(7)

(8)

Tabel b: Jumlah penumpang sampel per zone asal dan zone tujuan per trayek Trayek: Zone

Jumlah Sampel

Asal

Tujuan

(1)

(2)

(3)

Tabel c: Matrik asal tujuan penumpang (sampel) Tujuan Asal

1

2

3

4

n

1 2 3 4 n

Tabel d: Matrik asal tujuan penumpang (populasi) Tujuan Asal

1

2

3

4

n

1 2 3 4 n

L-I-9

Petunjuk Pengisian Formulir WP-II Tabel a Kolom (1):

Nomor Urut

Kolom (2):

Kode / Nomor Trayek Sesuai kode/nomor trayek pada Formulir WP-I

Kolom (3):

Jumlah Sampel Total penumpang bersangkutan.

Kolom (4):

yang

berhasil

diwawancara

pada

trayek

yang

Jumlah Perpindahan Jumlah dari kolom (4) Formulir WP-I

Kolom (5):

Jumlah yang Tidak Pindah Jumlah dari kolom (5) Formulir WP-I

Kolom (6), (7), dan (8):

Jumlah Perpindahan

Dihitung berdasarkan isi kolom (6) s/d (11) pada Formulir WP-I

L-I-10

Formulir No: AS-I SURVAI STATIS

1. Hari/Tanggal

: ………………………………………………………

2. Waktu/ Durasi

: Mulai Pukul…………..Selesai Pukul……………

3. Lokasi Ruas / Terminal *

: ………………………………Pintu Masuk / Keluar *

4. Nama Penyigi

: ………………………………………………………

5. Koordinator

: ……………………………………………………….

No. Urut

Kode Trayek

Tanda Nomor Kendaraan

(1)

(2)

(3)

Kapasitas Kendaraan (orang) (4)

JAM Tiba

Berangkat

(5)

(6)

Jumlah Penumpang (orang) (7)

* Coret yang tidak perlu

L-II-1

Petunjuk Pengisian Formulir AS-I: 1.

Hari/Tanggal: diisi sesuai dengan misalnya Kamis / 21 September 2000.

2.

Waktu/Durasi: diisi sesuai dengan jam pelaksanaan survai, misalnya jika survai dilaksanakan selama jam operasi kendaraan penumpang umum dimulai jam 05.00 pagi dan berakhir jam 21.00, maka pada formulir ditulis; Mulai Pukul 05.00 WIB, Selesai Pukul 21.00 WIB.

3.

Lokasi Ruas/Terminal: diisi sesuai dengan lokasi survai, misalnya; jika pengamatan dilaksanakan pada pintu masuk terminal X, maka kata-kata ruas dan keluar dicoret dan nama terminal dituliskan pada tempat yang tersedia.

4.

Nama Penyigi: pengamatan.

5.

Koordinator: diisi dengan nama koordinator survai

diisi

sesuai

hari

dengan

dan

nama

tanggal

penyigi

pelaksanaan

yang

survai,

melaksanakan

Kolom (1):

Nomor Urut Diisi sesuai nomor urut kendaraan yang diamati.

Kolom (2):

Kode dan Nama Trayek: diisi sesuai dengan trayek yang diamati yang telah ditentukan pada langkah persiapan. Misalnya jika rute yang diamati adalah Patas AC Perum PPD Ciputat – Kota dengan nomor rute P.01, maka pada formulir ditulis : P.01/Ciputat – Kota .

Kolom (3):

Tanda Nomor Kendaraan: diisi sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan yang dikeluarkan oleh Kepolisian dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Untuk memudahkan pengumpulan data, penyingkatan diperbolehkan sebagai berikut: Misalnya: B.2053 WB, dicatat menjadi 053 WB

Kolom (4):

Kapasitas Kendaraan Diisi dengan kapasitas kendaraan yang diijinkan sesuai dengan ketentuan KIR yang tertera di badan kendaraan (tidak termasuk pengemudi dan kondektur), misalnya jika yang diamati adalah Patas AC Perum PPD Ciputat-kota dengan kapasitas 50 (lima puluh) orang, maka pada formulir ditulis 50 orang.

L-II-2

Kolom (5):

Jam Berangkat Untuk di terminal: diisi sesuai dengan jam pada saat kendaraan melintas pintu keluar terminal. Untuk di ruas jalan: diisi sesuai dengan jam pada saat kendaraan meninggalkan halte.

Kolom (6):

Jam Tiba Untuk di terminal: diisi sesuai dengan jam pada saat kendaraan melintas pintu masuk terminal. Untuk di ruas jalan: diisi sesuai dengan jam pada saat kendaraan tiba di halte. Catatan: Mengingat kendaraan berhenti di halte untuk menaikkan/ menurunkan penumpang hanya untuk beberapa detik, maka untuk survai di ruas jalan dapat dipilih salah satu, yaitu mengisi kolom (3) saja atau kolom (4) saja.

Kolom (7):

Jumlah penumpang. Diisi sesuai dengan jumlah penumpang yang berada di dalam bus pada saat meninggalkan atau saat masuk terminal, serta saat melintas di ruas jalan.

L-II-3


(2)

No

(1)

Hari/Tanggal Nama Terminal Kode / Nomor Trayek Kapasitas Kendaraan

: : : :

(3)

Jam Masuk (4)

Jam Keluar (5)=(4)-(3)

Lama Tinggal

Jumlah Penumpang Tiba (6)

Jumlah Penumpang Berangkat (7) (8)=(6) /Kap.Kend

Tiba

Formulir: AS -II

L-II-4

(9)=(7) /Kap.Kend

Berangkat

Faktor Muat (%)

Petugas Rekapitulasi:

LAMA TINGGAL DAN FAKTOR MUAT DI TERMINAL (LAY OVER TIME)

REKAPITULASI DATA


(2)

(1)

: : : :

No

Hari/Tanggal Lokasi Survai Kode / Nomor Trayek Kapasitas Kendaraan

(3)

Jam Tiba (4)

Jam Berangkat (5)=(4)-(3)

Lama Tinggal

Jumlah Penumpang Tiba (6)

Jumlah Penumpang Berangkat (7)

Formulir: AS-III

L-II-5

(9)=(7) /Kap.Kend

Berangkat

Faktor Muat (%)

(8)=(6) /Kap.Kend

Tiba


LAMA TINGGAL DAN FAKTOR MUAT DI RUAS JALAN

REKAPITULASI DATA

Petunjuk Pengisian Formulir AS-II dan Formulir AS-III Hari / Tanggal:

Diisi sesuai Formulir AS-I

Nama Terminal:

Diisi sesuai nama Terminal dimana dilakukan pengamatan

Lokasi Survai:

Diisi sesuai nama halte / tempat pada ruas jalan dimana pengamatan dilakukan.

Kode / Nomor Trayek:

Diisi sesuai kode / nomor trayek yang datanya akan direkapitulasi

Kapasitas Kendaraan:

Diisi sesuai Formulir AS-I


Diisi nama petugas yang melakukan rekapitulasi

Kolom (1):

Nomor Urut

Kolom (2):

Tanda Nomor Kendaraan: Diisi sesuai kolom (3) Formulir AS-I

Kolom (3):

Jam Tiba

Kolom (4):

Jam Berangkat

Kolom (5):

Lama Tinggal Kolom (4) dikurangi kolom (3)

Kolom (6), (7):

Jumlah Penumpang

Diambil dari Formulir AS-I Kolom (8), (9):

Faktor Muat

Jumlah Penumpang dibagi kapasitas kendaraan

L-II-6

Tabel AS-Rekap-1: Frekuensi Kendaraan Penumpang Umum Kode/ Nama Trayek

05.00 05.59

Jumlah Kendaraan per Jam 06.00 07.00 08.00 06.59 07.59 08.59

dan seterusnya

Tabel AS-Rekap-2: Frekuensi Pelayanan KODE/ NAMA TRAYEK

JAM SIBUK PAGI

FREKUENSI / JAM JAM TIDAK SIBUK

JAM SIBUK SORE

L-II-7

Tabel AS-Rekap-3: Faktor Muat Rata-rata KODE/ NAMA TRAYEK

FAKTOR MUAT RATA-RATA % JAM SIBUK JAM JAM SIBUK PAGI TIDAK SIBUK SORE

Tabel AS-Rekap-4: Persentase Jumlah Armada yang Beroperasi KODE / NAMA TRAYEK

ARMADA MENURUT IJIN *) (Y)

ARMADA YANG BEROPERASI (X)

% (X/Y)

Catatan: *) data diperoleh dari instansi pemberi ijin

L-II-8

PEDOMAN TEKNIS PEREKAYASANAAN TEMPAT PERHENTIAN KENDARAAN PENUMPANG UMUM

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : 271/HK.105/DRJD/96 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEREKAYASANAAN TEMPAT PERHENTIAN KENDARAAN PENUMPANG UMUM DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Menimbang :

Mengingat :

a.

bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur Fasilitas Halte;

b.

bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud bagian a perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3186);

2.

Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3480);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

1

6.

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lebaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembar Negara Nomor 3529);

7.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

8.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995;

9.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 1991;

10.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

11.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;

12.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan;

13.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum.

Pasal 1 (1)

Perekayaan tempat perhentian kendaraan penumpang umum adalah teknik-teknik perencanaan tempat perhentian kendaraan penumpang umum yang disediakan bagi pengguna angkutan umum untuk naik/turun atau melakukan perpindahan moda angkutan umum dengan selamat, tertib, lancar, aman, dan nyaman.

2

(2)

Perekayasaan tempat perhentian kendaraan penumpang umum sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2 Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi setiap penyelenggara perekayasaan tempat perhentian angkutan umum. Pasal 3 Para Kakanwil dilingkungan Departemen Perhubungan melakukan pengawasan dan memberi bimbingan teknis atas pelaksanaan Keputusan ini. Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 16 April 1996 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd SOEJONO Salinan Keputusan ini disampaikan pada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia; Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia; Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; Para Kepala Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan di seluruh Indonesia; Para Kepala Dinas LLAJ Propinsi Dati I di seluruh Indonesia.

3

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR TANGGAL

:271/HK.105/DJRD/96 : 16 April 1996

4

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Pengertian 1. Tempat perhentian kendaraan penumpang umum (TPKPU) terdiri dari halte dan tempat perhentian bus. 2. Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan 3. Tempat perhentian bus (bus stop) adalah tempat untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang (selanjutnya disebut TPB). 4. Teluk bus (bus bay) adalah bagian perkerasan jalan tertentu yang diperlebar dan diperuntukkan sebagai TPKPU. 5. Waktu pengisian adalah waktu yang diperlukan untuk naik/turun penumpang yang dihitung dari saat kendaraan berhenti sampai dengan penumpang terakhir yang naik atau turun. 6. Waktu pengosongan teluk bus adalah waktu yang dihitung dari penumpang terakhir yang turun atau naik sampai dengan kendaraan mulai bergerak. B. Tujuan Tujuan perekayasaan tempat perhentian kendaraan penumpang umum (TPKPU) adalah : 1. menjamin kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas; 2. menjamin keselamatan bagi pengguna angkutan penumpang umum 3. menjamin kepastian keselamatan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang; 4. memudahkan penumpang dalam melakukan perpindahan moda angkutan umum atau bus. C. Persyaratan Umum Perekayasaan Persyaratan umum tempat perhentian kendaraan penumpang umum adalah : 1. berada di sepanjang rute angkutan umum/bus; 2. terletak pada jalur pejalan (kaki) dan dekat dengan fasilitas pejalan (kaki); 3. diarahkan dekat dengan pusat kegiatan atau permukiman; 4. dilengkapi dengan rambu petunjuk; 5. tidak mengganggu kelancaran arus lalu-lintas.

5

BAB II JENIS DAN FASILITAS TEMPAT PERHENTIAN KENDARAAN PENUMPANG UMUM

A. Jenis Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum 1. Halte 2. Tempat perhentian bus (TPB) B. Fasilitas Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU) 1. Fasilitas utama a. Halte 1) identitas halte berupa nama dan/ atau nomor 2) rambu petunjuk 3) papan informasi trayek 4) lampu penerangan 5) tempat duduk b. TPB 1) rambu petunjuk 2) papan informasi trayek 3) identifikasi TPB berupa nama dan/atau nomor 2. Fasilitas tambahan a. b. c. d.

telepon umum tempat sampah pagar papan iklan/pengumuman

Pada persimpangan, penempatan fasilitas tambahan itu tidak boleh mengganggu ruang bebas pandang.

6

BAB III PERENCANAAN

A. Penentuan Jarak antara Halte dan/atau TPB Penentuan jarak antara halte dan/atau TPB dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 1 JARAK HALTE DAN TPB Zona

Tata Guna Lahan

Lokasi

1.

Jarak Tempat Henti (m) 200 -- 300 *)

Pusat kegiatan sangat padat: CBD, Kota pasar, pertokoan 2. Padat : perkantoran, Kota 300 -- 400 sekolah, jasa 3. Permukiman Kota 300 -- 400 4. Campuran padat : perumahan, Pinggiran 300 -- 500 sekolah, jasa 5. Campuran jarang : perumahan, Pinggiran 500 -- 1000 ladang, sawah, tanah kosong Keterangan : *)=jarak 200m dipakai bila sangat diperlukan saja, sedangkan jarak umumnya 300 m.

B. Perhitungan Teluk Bus Untuk menentukan jumlah kebutuhan teluk bus yang dapat menampung bus tunggal, rangkap dua, atau tiga, dipakai patokan umum bahwa sebuah teluk bus yang menampung bus tunggal dapat melayani 40 buah bus dalam waktu satu jam. Selain itu penentuannya juga didasarkan pada hitungan dengan persamaan/berikut. P (BxS) + C N = ------ x -----------S 3600 Keterangan : N = jumlah kebutuhan teluk bus P = jumlah penumpang maksimal yang menunggu di halte (orang/jam) S = kapasitas angkutan umum (orang/kendaraan) B = waktu pengisian/boarding time (detik) C = waktu pengosongan teluk bus/clearance time (detik).

7

C. Tata Letak 1. Tata letak halte dan/atau TPB terhadap ruang lalu lintas a. Jarak maksimal terhadap fasilitas penyeberangan pejalan kaki adalah 100 meter. b. Jarak minimal halte dari persimpangan adalah 50 meter atau bergantung pada panjang antrean. c. Jarak minimal gedung (seperti rumah sakit, tempat ibadah) yang membutuhkan ketenangan adalah 100 meter. d. Peletakan di persimpangan menganut sistem campuran, yaitu antara sesudah persimpangan (farside) dan sebelum persimpangan (nearside), sebagaimana Gambar 3.1 dan 3.2. e. Peletakan di ruas jalan terlihat sebagaimana Gambar 3.3 dan 3.4.

8

letak Halte atau TPB sesudah persimpangan

≥ 20m

letak Halte atau TPB sebelum persimpangan

Fasilitas Penyeberangan

≥ 50m

≥ 50m Fasilitas Penyeberangan

letak Halte atau TPB sebelum persimpangan ≥ 20m


Gambar 3.1. Peletakan tempat perhentian di pertemuan jalan simpang empat


≥20m Angkutan umum

Angkutan umum Utama letak Halte atau TPB sesudah persimpangan

≥20 m ≥20 m

Fasilitas Penyeberanga


Gambar 3.2. Peletakan tempat perhentian di pertemuan jalan simpang

9

tiga

arus lalu lintas

a

c

arus pejalan kaki

b

batas : pagar/selokan letak halte di belakang trotoar

arus lalu lintas c

yy

b

arus pejalan kaki a

batas : pagar/selokan

nilai : a > 1,5 m ( trotoar) b > 2 m ( lebar halte ) c > 4 m ( panjang halte)

letak halte di depan trotoar

Gambar 3.3 Tata Letak Halte pada Ruas Jalan Marka

arus lalu lintas

2.5

arus pejalan kaki

12

⊗

a

Rambu

batas : pagar/bangunan gedung

nilai a = min. 0.60 m dari bagian tepi paling luar bahu jalan

Gambar 3.4 Tata Letak TPB Bus pada Ruas Jalan

10

2. Tata letak Lindungan a. Menghadap ke muka ( lindungan jenis 1 ) > 4,00 m K > 2,00 m ⊗ Rambu

Trotoar

Arus lalu lintas

K = tempat duduk

Gambar 3.5. Lindungan menghadap ke Muka

b. Menghadap ke belakang ( lindungan jenis 2 ) > 2m

> 4,00 m

K

Rambu >2m ⊗

Trotoar

Arus lalu lintas

K = tempat duduk

Gambar 3.6. Lindungan menghadap ke Belakang

11

D. Bagan Alir Penentuan Jenis Kendaraan Penumpang Umum

Kelompok

Tempat

Perhentian

Berdasar P..P.RI Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan pasal 8 : Tempat henti harus ada di sepanjang rute angkutan umum kota.

Syarat 1 : Apakah mungkin dibuat “teluk bus” ?

ya

Syarat 2 : Apakah perlu lindungan (halte) ?

tidak

3

ya

Syarat 3 : Apakah ada trotoar ? tidak

ya


ya

tidak

Syarat 4 : Apakah jalur lalulintas per arah > 5,75 m ?

tidak

Syarat 3 : Apakah ada trotoar ?

ya


tidak

ya 1

tidak 5 ya 2

tidak

7 ya 4



tidak 8

ya

9

6

tidak 10

Gambar 3.7. Bagan Alir Penentuan 10 Kelompok Tempat Henti Pengelompokan tempat perhentian kendaraan penumpang umum berdasarkan tingkat pemakaian, ketersediaan lahan, dan kondisi lingkungan adalah sebagai berikut : 1.

halte yang terpadu dengan fasilitas pejalan kaki dan dilengkapi dengan teluk bus (Gambar 3.8);

2. TPB yang terpadu dengan fasilitas pejalan kaki dan dilengkapi dengan teluk bus (Gambar 3.9); 3. halte yang sama dengan butir (1), tetapi tidak dilengkapi dengan teluk bus(Gambar 3.10 ); 4. TPB yang sama dengan butir (2), tetapi tidak dilengkapi dengan teluk bus(Gambar 3.11 ); 5. halte yang tidak terpadu dengan trotoar dan dilengkapi dengan teluk bus(Gambar 3.12 );

12

6. TPB yang tidak terpadu dengan trotoar dan dilengkapi dengan teluk bus (Gambar 3.13 ); 7. halte yang tidak terpadu dengan trotoar dan tidak dilengkapi dengan teluk bus serta mempunyai tingkat pemakaian tinggi (Gambar 3.14); 8. TPB yang tidak terpadu dengan trotoar, dan tidak dilengkapi dengan teluk bus dan mempunyai tingkat pemakaian rendah (Gambar 3.15); 9. halte pada lebar jalan yang terbatas (< 5,75 m), tetapi mempunyai tingkat permintaan tinggi (Gambar 3.16); 10. pada lahan terbatas yang tidak memungkinkan membuat teluk bus, hanya disediakan TPB dan rambu larangan menyalip (Gambar 3.17).

13

1. Kelompok 1

Chevron

Pelindung Fasilitas Penyeberangan

A 3m

2m

Pagar pengaman untuk mencegah pejalan kaki menyeberang jalan di jalur perlambatan Trotoar diperlebar minimal 3 m untuk antrian dan pejalan kaki

Kotak Pos Tempat sampah Telepon Umum

A ( Antrian ) Penumpang masuk dari pintu depan dan keluar dari pintu belakang

Gambar 3.8a Tempat Henti Beserta Fasilitas

Tempat Henti

Tempat Henti

Tempat Penyeberangan

100 m

Gambar 3.8b Dua Tempat Henti yang Berseberangan

14

2. Kelompok 2 penyeberangan pejalan kaki

trotoar

20 m

12 m

20 m

20 m

2,75 m pagar

3m trotoar

Gambar 3.9a Standar Tempat Henti Kelompok 2 (Tunggal)

pagar

3m

Tepi Perkerasan 2,75 m 20 m

20 m

12 m

20 m

20 m

12 m

20 m

20 m

2,75 m pagar 3m

Gambar 3.9b Standar Tempat Henti Kelompok 2 (Berseberangan)

Pagar 2m

3m

Tepi Perkerasan 2,75 m 20 m

12 m

20 m Tepi Perkerasan

Gambar 3.9c Standar Tempat Henti Kelompok 2 (dekat Jalan Akses)

15

3. Kelompok 3 fasilitas penyeberangan

pagar

3m

A

20 m

20 m

Gambar 3.10 a Standar Tempat Henti Kelompok 3 (Tunggal)

fasilitas penyeberangan pagar A

20 m

20 m

> 3m

20 m

20 m

A

> 3m

pagar

Gambar 3.10 b Standar Tempat Henti Kelompok 3 (Berseberangan)

Trotoar > 3m A

20 m

20 m

Gambar 3.10 c Standar Tempat Henti Kelompok 3 (dekat Jalan Akses)

16


20 m

12 m

20 m

20 m

2,75 m

pagar

3m


20 m

10 m

Pagar 3m Bus cukup untuk lajur lalu intas ( > 3 m)

cukup untuk lajur lalu intas ( > 3 m) Bus 3m 10 m

Pagar 20 m

penyeberangan pejalan kaki


20 m

10 m

3m Bus


17


cukup untuk lajur lalu lintas

>3m

Bus > 3m 10 m

20 m


3m

penyeberangan pejalan kaki

A

pagar 2,75 m 20 m

20 m

12 m

20 m

20 m

12 m

20 m

20 m

2,75 m pagar A

3m


3m

A

2.75 m

20 m

12 m

Tepi Perkerasan 20 m


18


20 m

12 m

20 m

20 m

2,75 m

pagar

3m


100m

Pagar

3m

20 m

2 ,75m 20 m

20 m

12 m

12 m

20 m

20 m 2 ,75m

3m

Pagar

20 m

fasilitas penyeberangan


3m

Tepi Perkerasan

2,75 m 20 m

12 m

20 m

Gambar 3.13 c Standar Tempat Henti Kelompok 6 (dekat Jalan Akses)

19

7. Kelompok 7 tepi perkeasan fasilitas penyeberangan

ada cukup untuk kendaraan (+ 3m) BUS

1.8m

tepi perkerasan A

3m 20 m


20 m 3m fasilitas penyeberangan

A

1.8m BUS

ada cukup untuk kendaraan (+ 3m) ada cukup untuk kendaraan (+ 3m) BUS

1.8m

tepi perkerasan A

3m

20 m


20 m

20 m

3m A 1.8 m

Tepi Perkerasan

Bus Ada Jalur Lalu Lintas > 3m

Gambar 3.14 c Standar Tempat Henti Kelompok 7 (sesudah Jalan Akses)

20

8. Kelompok 8 Fasilitas Penyebernangan

ada lajur cukup untuk kendaraan. ( > 3m)

Bus

1,8 m

tepi Perkerasan

3m


20 m

10 m 3m Tepi Perkerasan 1.8 m Bus >3m

Gambar 3.15 b Standar Tempat Henti Kelompok 8 (dekat Jalan Akses)

10 m pagar tepi perkeasan

fasilitas penyeberangan

3m 1.8m BUS

ada lajur cukup untuk kendaraan

ada lajur cukup untuk kendaraan

( > 3m)

( > 3m)

BUS

1.8m

pagar

tepi perkeasan

3m 10 m

100m

Gambar 3.15 c Standar Tempat Henti Kelompok 8 (Berseberangan)

21

9. Kelompok 9 tempat penyeberangan

< 5.75 m

Bus 3m

A Trotoar

Pagar 20 m

20 m


20 m tempat penyeberangan A

3m < 5.75 m

< 5.75 m Bus

A

3m

Pagar

Trotoar

100 m


20 m

20 m

3m Bus

< 5,75 m

Gambar 3.16 c Standar Tempat Henti Kelompok 9 (sesudah Jalan Akses)

22

10. Kelompok 10

tempat penyeberangan

tepi perkerasan

< 5.75 m

< 5.75 m

Bus

Pagar

luas perkerasan dengan lahan yang tersedia ( minimal 3x2 m 2)

10 m

20 m


tempat penyeberangan

< 5.75 m

20 m

< 5.75 m

luas perkerasan dengan lahan yang tersedia ( minimal 3x2 m 2)

Pagar

Trotoar

100 m


Luas Perkerasan disesuaikakan dengan luasan yang tersedia (min 3 x 2 m2 )

20 m

Trotoar

tepi perkerasan

≥ 5,75 m

≥ 5,75 m


23

BAB IV STANDAR RANCANG BANGUN

A. Daya Tampung 1. Halte Halte dirancang dapat menampung penumpang angkutan umum 20 orang per halte pada kondisi biasa (penumpang dapat menunggu dengan nyaman). 30

30

60 >2m 30

60

> 4m

60

30

Gambar 4.1 Kapasitas Lindungan (10 berdiri, 10 duduk) Keterangan gambar : a) ruang gerak per penumpang di tempat henti 90 cm x 60 cm b) jarak bebas antara penumpang: • dalam kota 30 cm • antar kota 60 cm c) ukuran tempat henti per kendaran, panjang 12 m dan lebar 2,5 m d) ukuran lindungan minimum 4,00 m x 2,00 m 2. Tempat Perhentian Bus Tempat perhentian bus mempunyai daya tampung yang bervariasi.

24

B. Teluk Bus Gambar Teluk Bus tunggal, ganda, dua halte yang berdekatan 20 m

12 m

20 m

A

Jari-jari 12 m Jari-jari 18 m

BUS

“Kerb “

2,75 m min

Gambar 4.2 Standar Jalur Henti Bus Tunggal (single - bus lay by)

20 m

24 m (2 bus)

20 m

36 m (3 bus ) 48 m (4 dst ...) A

BUS

BUS

Gambar 4.3 Standar Jalur Henti Bus Ganda (multi - bus lay by)

20 m

12 m

12 m

A

BUS

12 m

20 m

A

BUS

Gambar 4.4 Standar Jalur Henti Bus untuk Tempat Henti yang berdekatan (single - bus/multi -stop lay by)

25

20 m

20 m

12 m

A

Gambar 4.5. Standar Jalur Henti Bus Terbuka (open -ended lay by)

20 m

12 m

20 m

pemisah dipasang setelah lajur pertambahan pecepatan

A parkir, bongkar dll

BUS “Kerb “

Gambar 4.6. Standar Jalur Henti Bus yang dikombinasikan dengan lajur Parkir dan Bongkar Muat (combinend lay by)

20 m

12 m

20 m

tidak tersedia lahan yang cukup untuk lebar 2,75 A

BUS lebar minimal 3,0 m

Gambar 4.7 Standar Jalur Henti Bus untuk lahan yang terbatas (lay by with sub - standard depth)

20 m

12 m

20 m

A

Gambar 4.8. Standar Jalur Henti Bus yang Berdekatan dengan Jalan Akses (lay by incorporating side road)

26

C. Halte Gambar tampak depan, belakang, samping, dan atas Catatan : • Bahan bangunan disesuaikan dengan kondisi setempat. • Ukuran minimum dengan luas efektif halte adalah panjang = > 4 m, lebar = > 2 m Gambar 4.9 Halte Jenis 1 20

20

400

40

Tempat Duduk

160

20

Tampak Atas

Aluminium Tampak Belakang

30 Papan Informasi Trayek 240

60

Aluminium

120

50 80

20

40

80

80

20

Tampak Samping

27

28

Gambar 4.10 Halte Jenis 2

20

200

Tempat Duduk 400

20

20

Tampak Atas

Kaca Serat Iklan

Kaca Serat Iklan

Kaca Serat Iklan

Tampak Belakang

30

Kaca Serat Iklan

Papan Informasi Trayek

Kaca Serat Iklan

240

Aluminium 135

130

135

200

20

Tampak Depan dan Tampak Samping

29

30

Gambar 4.11 Halte Jenis 3

20

200

40

Tempat Duduk 400

20

20

Tampak Atas

Kawat Kasa

Tampak Belakang

Kaca Serat Iklan

Papan Informasi Trayek

30

Kaca Serat Iklan

240

Aluminium 20

135

130

50

135

200

20

Tampak Depan dan Tampak Samping

31

32

BAB V CONTOH PERHITUNGAN

1. Menentukan Teluk Bus Diketahui : •

Jumlah penumpang maksimal ( P ) P = 284 orang/jam

•

Kapasitas angkutan umum ( S ) S = 40 orang/kendaraan

•

Waktu pengisian ( B ) B = 30 detik

•

Waktu pengosongan teluk bus ( C ) C = 5 detik.

P ( B x S )+ C Rumus : N = -------- x ------------S 3600

Keterangan : N

= jumlah kebutuhan teluk

P

= jumlah penumpang maksimal (orang/jam)

S

= kapasitas angkutan umum (orang/kendaraan)

B

= waktu pengisian (detik)

C

= waktu pengosongan teluk bus (detik)

33

Perhitungan : N

=

284 --------40

X

7,1

7,1 N

=

X

X

(30 x 40 )+ 5 -----------3600 1205 3600 0,3347

2,376

Jadi, teluk bus dibutuhkan untuk menampung dua bus pada saat yang sama.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

ttd

Soejono

34

Perhitungan : N

=

284 --------40

X

7,1

7,1 N

=

X

X

(30 x 40 )+ 5 -----------3600 1205 3600 0,3347

2,376

Jadi kebutuhan teluk bus adalah untuk menampung dua bus pada saat yang sama.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SOEJONO

35


LAMPIRAN H DATA SEKUNDER 4 KOTA TERPILIH

A. KOTA BANDUNG Tabel H. 1. Trayek Angkutan Kota Bandung No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Trayek Abdul Muis - Cicaheum via Binong Abdul Muis - Cicaheum via Aceh Abdul Muis – Dago Abdul Muis – Ledeng Abdul Muis – Elang Cicaheum – Ledeng Cicaheum – Ciroyom Cicaheum - Ciwastra – Derwati Cicaheum – Cibaduyut Stasiun Hall – Dago Stasiun Hall – Sadang Serang St. Hall - Ciumbuleuit via Eyckman St.Hall-Ciumbuleuit via Cihampelas Stasiun Hall – Gede Bage Stasiun Hall – Sarijadi Stasiun Hall – Gunung Batu Margahayu Raya – Ledeng Dago - Riung Bandung Pasar Induk Caringin – Dago Panghegar P. – Dipati Ukur – Dago Ciroyom – Sarijadi Ciroyom - Bumi Asri

Lampiran H – Data Sekunder

Panjang Trayek (km)

Jumlah Kendaraan SK SK Ber Walikota DISHUB operasi

Koperasi

32

427

394

325

Kobanter Baru

22

100

100

86

idem

22 26 20 30 30 34

275 245 101 214 206 200

270 244 101 217 204 200

244 223 91 159 191 169

idem idem idem idem idem Kobutri

36,8 22 18

150 52 150

149 51 129

110 43 108

idem Kobanter Baru idem

18

53

53

49

Kobutri

16

30

30

27

idem

42

200

200

173

Kobanter Baru

15,4 16

60 40

60 40

54 37

Kopamas Idem

46

125

125

117

Kobanter Baru

42 44

201 125

201 125

173 107

Idem Idem

37.8

155

155

149

Idem

24 18

88 115

88 115

79 96

Kobutri Kobanter Baru

H-1


No 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Panjang Trayek (km) Ciroyom – Cikudapateuh 30 Sederhana – Cipagalo 27,8 Sederhana – Cijerah 16 Sederhana – Cimindi 18 Ciwastra - Ujung 35,8 Berung Cisitu – Tegallega 21,4 Cijerah - Ciwastra – 40 Derwati Elang – Gede Bage 44 Ujung Berung Abdul Muis – Mengger 12 Cicadas – Elang 38 Antapani – Ciroyom 30 Cicadas - Cibiru 14 Penyileukan Bumi Panyileukan 40 Sekemirung Sadang Serang – 42 Caringin Cibaduyut - Karang 36,4 Setra Cibogo – Elang 12 Total Trayek

Jumlah Kendaraan SK SK Ber Walikota DISHUB operasi 125 125 120 275 275 256 62 62 53 45 45 42 27 27 26

Koperasi Idem Idem Kobutri Kopamas Kobutri

82 200

82 200

71 188

Kobanter Baru Idem

100

100

86

25 300 150 200

24 300 150 200

19 255 137 160

Kobanter Baru & Kobutri Kobanter Baru Idem Idem Idem

118

117

107

Idem

190

190

168

Idem

200

200

172

Idem

25 5.436

25 5.373

25 4.695

Kopamas

Sumber : Bandung Dalam Angka 2007/2008

Tabel H. 2. Distribusi Trayek dan Kendaraan Setiap Koperasi Koperasi

Jumlah Trayek

Jumlah Kendaraan

Kobanter Kobutri Kopamas Jumlah

27* 8* 4 38

4.544 659 170 5.373

* Keterangan : Trayek no. 30 dioperasikan oleh Kobanter dan Kobutri Jumlah Kendaraan berdasarkan SK Dishub Kota Bandung. Sumber : Dishub Kota Bandung

Tabel H. 3. Data Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Bandung Sesuai SK Bupati

NO 1 2 3 4 5 6

Kode Trayek 02 03 04 05 06 07


Trayek Awal dan AKhir Soreang-Cipatik-Cililin Soreang-Bojong laja Soreang-Cibodas Soreang-Jati-Kalajiwa Soreang-Banjaran Soreang-Padasuka-Sukamulya

H-2


NO 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 49 50

Kode Trayek 08 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 31 33 34 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 74 81

52 52 53

82 83 84


Trayek Awal dan AKhir Soreang-Ciwidey-Patenggang Soreang-Cipatk-Pasantren Soreang-Rawabogo-Alam Endah Ciwidey-Balegede Ciwidey-Cimaskara Ciwidey-Cipelah Ciwidey-Patenggang Ciwidey-Lebakmuncang Ciwidey-Cibeber Ciwidey-Dewata Ciwidey-Cibodas Ciwidey-Gambung Ciwidey-Rawabogo Ciwidey-Patuhawattie Banjaran-Pangalengan Banjaran-Madur Banjaran-Gamblok Banjaran-Baros Banjaran-Pinggirsari Banjaran-Arjasari Pangalengan-Cibeureum Pangalengan-Sedep Pangalengan-Kertamanah Pangalengan-Cisewu Pangalengan-Wates Pangalengan-Cileunca Pangalengan-Pintu Majalaya-Karangtinggal Majalaya-Loa Majalaya-Pangguh Majalaya-Sanding Majalaya-Pacet Majalaya-Kamojang Majalaya-Cicalengka Majalaya-Rancajigang-Cibeureum Majalaya-Ciparay Ciparay-Cibeureum Ciparay-Lembur Awi-Cikembang Cisarua-Lembang Padalarang-Rajamandala Padalarang-Rajawali-Gunung Bentang Padalarang-Ngamprah-Parongpong Padalarang-Tagog Apu-Pangheotan

H-3


NO 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Kode Trayek 85 86 88 89 90 91 92 93 94 100 101 103 104 105

68 69

106 107

70

108

71

111

72 73

112 113

74 75 76 77 78

114 115 116 117 118

79 80 81

119 120 121

82 83 84 85 86 87 88 89 90

123 128 129 130 131 132 133 134 135


Trayek Awal dan AKhir Rajamandala-Saguling-Cijenuk Rajamandala-Cipeundeuy Lembang-Maribaya-Cibodas Lembang-Cikole Lembang-Tangkuban Perahu Lembang-Cijengkol Lembang-Kawari Lembang-Cibeusi Cibodas-Bukit Tunggul Cililin-Sindangkerta-Gununghalu Cililin-Cijenuk Sindangkerta-Pasirpogor-Cijenuk Baleendah-Banjaran-Soreang Baleendah-Banjaran-Pangalengan Baleendah-Cangkuang-SayatiSoreang Baleendah-Andir-T. Cibaduyut Baleendah-Bojong Malaka-T. Cibaduyut Baleendah-Andir-Cangkuang (Banjaran) Taman Cibaduyut-RancamanyarBanjaran Taman Cibaduyut-Soreang Dayeuhkolot-Bojong MalakaCangkuang Baleendah-Bandasari Andir-Bojong Malaka-Katapang Cileunyi-Cicalengka Cicalengka-Nagreg-Cijolang Rancaekek-Cicalengka-Curug Cindulang Cijapati-Cicalengka-Nagreg Gununghalu-Bunijaya Batujajar-Cimareme-PadalarangCiburuy Soreang-Rahayu Ciwidey-Rancabali-Sinumbra Baleendah-Banjaran-Gamblok Majalaya-Paseh Majalaya-Lembur Awi Soreang-Ciluncat-Perumnas Soreang-Nagrak-Bandasari Cimahi-Leuwigajah-Cipatik

H-4


NO 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Kode Trayek 136 138 140 142 143 144 145 146 147 148 149

102 103 104 105 106

150 151 152 153 154

Trayek Awal dan AKhir Majalaya-Cicalengka-Nagreg Cileunyi-Cicalengka-Nagreg Cileunyi-Rancaekek-Majalaya Cililin-Cihampelas-Maroko Griya Bandung Asri-Baleendah Rajamandala-Cirata-Cikalongwetan Cililin-Nyalindung-Cibundar Sindangkerta-Wangun Cijenuk-Baranang Siang Soreang-Cilame-Cikoneng Soreang-Batukarut Soreang-Wr. Lobak-Junti Gr-Bojong Kunci Ciwidey-Singkup Ciwidey-Rancabolang Ciwidey-Paronggong Majalaya-Cigentur

Tabel H. 4. Data Trayek Angkutan Umum di Kota Cimahi

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Trayek Cimahi - Cipageran Permata Cimahi - Melong - Cijerah Cimahi - Cisarua Cimahi - Batujajar - Cililin Cimahi - Parongpong Pasantren - TTUC - Sarijadi Cimahi - Batujajar Cimahi - Soreang Cimahi - Padalarang Cimahi - Ciwaruga - Ledeng Cimahi - Ciuyah Cimahi - Cidahu Cimahi - Nanjung - Cipatik Cimahi - Margaasih via Cibaligo Leuwi Gajah - Cangkorah

Panjang Trayek (km) 16 8 7 29 17 12 19 25 10 10 13 10 12 8 15

Tabel H. 5. Jaringan Tayek Damri dan Bus Sedang


H-5


Jumlah Armada

Panjang Rute (km)

No. Rute

Nama Trayek

Waktu Operasional

Total Armada

Berdasarkan Peta Jaringan

Berdasarkan Perum DAMRI

Rit per hari

I

CICAHEUM - CIBEUREUM

05.30 - 20.00

II

LEDENG - LEUWI PANJANG

05.30 - 19.00

28

30

22.33

26

5.8

12

15

22.05

28

5.8

IV

KIARACONDONG - CIROYOM

06.00 - 12.00

1

1

-

32

-

V

DIPATIUKUR - LEUWIPANJANG

05.30 - 19.00

11

13

17.27

19

5.4

VI

ELANG - JATINANGOR

05.30 - 19.00

12

13

53.74

54

7.4 2.8

Beroperasi DAMR I

VII

DIPATIUKUR - JATINANGOR

05.30 - 19.00

13

14

45.9

46

VIII

KEBON KELAPA - TANJUNG SARI

04.00 - 19.00

14

15

51.33

54

4.6

IX

CICAHEUM - LEUWI PANJANG

05.30 - 21.00

31

32

21.2

23.5

8.4 13.6

XI

CIBIRU - KEBON KELAPA

05.30 - 20.00

12

13

31.72

36

XIV

KIARACONDONG - SARIJADI

05.30 - 18.00

2

3

32.81

30

7.2

XV

ALUN ALUN - CIBURUY

05.30 - 19.00

17

18

44.54

48

3.8

-

Antapani - KPAD

05:30 - 19:00

12

30.62

-

4

MI DI B US 12

Sumber : Perum Damri Kota Bandung

Tabel H. 6. Banyaknya Armada Angkutan Penumpang dan Volume Bis Kota di Kota Bandung

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah RataRata/bulan RataRata/hari

Siap Guna 6.218 4.743 6.476 6.199 6.336 6.045 6.213 6.221 4.942 6.017 6.284 6.995 74.689 6.224 205

Armada Siap RIT operasi 6.019 44.634 4.549 42.293 6.092 47.422 4.941 44.042 4.908 44.598 4.872 42.866 4.910 44.160 4.812 43.917 4.473 43.109 4.987 39.961 6.021 42.466 6.702 44.872 71.547 526.340 4.962 43.862 196

1.442

Penumpang

Jarak Tempuh

1.798.046 852.588 1.662.441 804.027,5 1.864.889 898.090,85 1.744.526 834.702,1 1.801.853 858.159,25 1.710.639 824.959,35 1.814.696 859.302,1 1.727.186 844.052,25 1.767.433 824.541,85 1.647.239 754.527,75 1.657.970 1.136.791,25 1.864.165 979.726,66 21.107.070 10.472.469 1.758.923 872.705,74 57.828

28.691,7

Sumber: Perum DAMRI Unit Bis Kota Bandung

Tabel H. 7. Daftar Rute Kereta Api yang beroperasi di Metropolitan Bandung


H-6


Asal

Tujuan

Bandung

Padalarang

Frekuensi (Kereta / Hari) 3 kereta

Bandung

Cicalengka

15 kereta

Cicalengka

Padalarang

9 kereta

Keterangan 2 kereta lanjut ke Purwakarta 1 kereta lanjut ke Sukabumi 6 kereta PATAS 9 kereta Ekonomi Pulang-pergi

Sumber : Jadwal Perjalanan Kereta Api, PT. KAI, 2002.


H-7


Tabel B-8 Trayek Angkutan Umum Lintas Perbatasan (Cross Border) di Kawasan Aglomerasi Bandung Raya No

Jumlah Kendaraan

Kode

Tahun habis masa berlaku KP

Trayek

Trayek

Alokasi

Jumlah

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

1

19.20.0587

Bandung (Terminal Ciroyom) - Terminal Lembang

62

38

34

4

-

-

-

-

-

2

19.18.0384

Bandung (Terminal Ciroyom) - Ledeng - Lembang -

90

61

37

11

1

6

3

3

-

Jl. Cagak - Terminal Subang 3

19.20.0578

Bandung (Terminal St. Hall) - Terminal Lembang

140

114

98

15

1

-

-

-

-

4

19.18.0386

Bandung (Terminal St. Hall) - Ledeng - Subang -

160

151

102

30

12

2

1

4

-

600

562

397

114

32

11

2

6

-

Terminal Pamanukan 5

19.20.0572

Terminal Leuwi Panjang - Cimahi - Pangkalan Padalarang

6

19.20.0573

Terminal Leuwi Panjang - Soreang

1150

920

750

139

15

10

2

4

-

7

19.20.0558

Terminal Leuwi Panjang - Terminal Cimahi

1150

562

341

82

22

54

16

43

4

8

19.20.0559

Terminal Leuwi Panjang - Soreang - Terminal

150

105

80

24

1

-

-

-

-

35

29

24

4

1

-

-

-

-

50

47

27

20

-

-

-

-

-

Ciwidey 9

19.20.0591

Terminal Soreang - Rahayu - Pasar Induk Caringin Terminal Leuwi Panjang

10

19.20.0506

Terminal Cicaheum - Cibaduyut - Pangkalan Cangkuang


H-8


No

Jumlah Kendaraan

Kode


Trayek

Trayek

Alokasi

Jumlah

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

11

19.20.0493

Terminal Cicaheum - Cileunyi - Cicalengka

65

5

1

2

-

-

-

2

-

12

19.20.0494

Terminal Cicaheum - Terminal Cileunyi

724

664

508

109

25

22

-

-

-

13

19.20.0576

Terminal Stasion Hall - Cimahi - Pangkalan

400

327

250

63

6

5

1

2

Padalarang 14

19.20.0577

Terminal Stasion Hall - Terminal Cimahi

780

426

281

68

16

32

6

20

3

15

19.20.0585

Terminal Ciroyom - Pangkalan Ciburial

40

30

23

5

2

-

-

-

-

16

19.20.0529

Terminal Ciroyom - Terminal Cililin

50

6

3

-

-

-

2

1

-

17

19.20.0530

Bandung (Terminal Ciroyom) - Cililin - Terminal

75

59

46

8

-

3

-

2

-

Gunung Halu 18

19.20.0485

Pangkalan Abdul Muis - Terminal Bale Endah

175

165

132

33

-

-

-

-

-

19

19.20.0598

Pangkalan Buah Batu - Terminal Ciparay

90

63

51

8

1

-

-

3

-

20

19.20.0581

Terminal Tegallega - Terminal Banjaran

625

564

449

85

7

12

2

5

4

21

19.20.0582

Terminal Tegallega - Pangkalan Cipatik

130

114

90

24

-

-

-

-

-

22

19.20.0597

Terminal Tegallega - Pangkalan Mahmud

35

34

33

1

-

-

-

-

-

23

19.20.0546

Pasar Induk Gede Bage - Cileunyi - Rancaekek -

150

88

72

10

2

-

1

3

-

Terminal Majalaya


H-9


No

24

Jumlah Kendaraan

Kode Trayek 19.20.0550


Trayek

Pasar Induk Gede Bage - Derwati - Sapan -

Alokasi

Jumlah

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

60

32

20

8

-

4

-

-

-

150

114

102

12

-

-

-

-

-

30

30

22

8

-

-

-

-

-

67

49

43

6

-

-

-

-

-

20

20

13

7

-

-

-

-

-

230

166

121

24

8

5

1

7

-

200

146

100

22

8

6

2

8

-

125

74

41

29

-

3

-

1

-

Terminal Majalaya 25

19.20.0547

Pasar Induk Gede Bage - Sayang - Terminal Majalaya

26

24.20.0618

Terminal Rancamulya - Terminal Cileunyi

27

24.20.0621

Terminal Tanjungsari - Cicalengka - Terminal Majalaya via Parakan Muncang

28

19.14.0319

Terminal Cicaheum/Leuwipanjang - Sumedang Kadipaten - Terminal Cipaku (Majalengka)

29

19.14.0332

Bandung (Terminal Cicaheum) - Sumedang Kadipaten - Majalengka - Terminal Cikijing

30

19.14.0512

Bandung (Terminal Cicaheum) - Sumedang Kadipaten - Majalengka - Terminal Bantarujeg

31

19.23.0492

Bandung (Terminal Cicaheum) - Malangbong Tasikmalaya - Ciamis - Terminal Banjar

32

19.23.0518

Bandung (Terminal Cicaheum) - Malangbong Tasikmalaya - Terminal Ciamis

33

19.20.0583

Terminal Tegallega - Dayeuh Kolot - Terminal


H-10


No

Jumlah Kendaraan

Kode


Trayek

Trayek

Alokasi

Jumlah

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Majalaya 34

19.20.0580

Terminal Tegallega - Terminal Pangalengan

90

74

57

15

1

-

-

1

-

35

19.20.0579

Terminal Tegallega - Bale Endah - Terminal

650

450

310

86

19

17

5

12

1

50

36

34

2

-

-

-

-

-

Ciparay 36

19.20.0584

Terminal Tegallega - Buah Batu - Ciwastra Terminal Majalaya


H-11


Tabel H. 8 Panjang Jalan di Kota Bandung NO I. 1 2 3 4 5

JENIS DATA

TAHUN 2005

2004

SATUAN

2006

STATUS JALAN Status Jalan Negara / Nasional 42,11 42,11 33,56 Status Jalan Propinsi 22,99 22,99 17,58 Status Jalan Kota 1.103,71 1.103,71 1.190,19 Status Jalan Desa / Lokal Status Jalan Tol 3,80 3,80 3,80

Km Km Km Km Km

Tabel H. 9 Persentase Jumlah Ruas Jalan per Status Jalan STATUS JALAN

BANYAKNYA RUAS (Bh)

PANJANG JALAN (Km)

PERSENTASE

Jalan kota

3.888

1.190,191

95,88%

Jalan propinsi

9

17,580

1,42%

Jalan nasional

7

33,560

2,70%

Jumlah

3.904

1.241,331

100,00%

Tabel H. 10 Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status dan Hirarki Di Kota Bandung NAMA RUAS JALAN

PANJANG (Km)

STATUS

KETERANGAN

I. JALAN ARTERI PRIMER 1

Jl. Jend. Sudirman

6,79

Nasional

2

Jl. Asia Afrika

1,51

Nasional

3

Jl. Jend. A. Yani

5,40

Nasional

4

Jl. Raya Ujungberung

8,04

Nasional

5

Jl. Soekarno Hatta

18,46

Nasional

6

Jl. Dr. Djunjunan

2,00

Kota Bandung

7

Jl. Pasteur

0,21

Kota Bandung

8

Jl. Cikapayang

0,37

Kota Bandung

9

Jl. Surapati

1,16

Kota Bandung

10

Jl. PHH. Mustofa

3,34

Kota Bandung

II. JALAN KOLEKTOR PRIMER 1

Jl. Raya Setiabudhi

6,03

Propinsi

2

Jl. Sukajadi

2,57

Propinsi

3 Jl. HOS. Cokroaminoto (Pasirkaliki)

2,18

Propinsi

4

0,41

Propinsi

Jl. Gardujati


H-12


Tabel H. 11 Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status dan Hirarki Di Kota Bandung (lanjutan) NAMA RUAS JALAN

PANJANG (Km)

STATUS

KETERANGAN

II. JALAN KOLEKTOR PRIMER (lanjutan) 5

Jl. Astana Anyar

0,76

Propinsi

6

Jl. Pasir Koja

0,13

Propinsi

7

Jl. K.H. Wahid Hasyim (Kopo)

2,96

Propinsi

8

Jl. Moch. Toha

3,47

Kota Bandung

9

Jl. Ters. Buah Batu

1,06

Propinsi

10

Jl. Ters. Kiaracondong

1,16

Propinsi

11

Jl. Moch. Ramdan

0,94

Kota Bandung

12

Jl. Ters. Pasir Koja

2,72

Kota Bandung

13

Jl. Rumah Sakit

2,83

Kota Bandung

14

Jl. Gedebage Selatan

3,08

Kota Bandung

III. JALAN ARTERI SEKUNDER 1

Jl. Kiaracondong

4,12

Propinsi

2

Jl. Ters. Kiaracondong

0,99

Propinsi

3

Jl. Jamika

0,91

Kota Bandung

4

Jl. Peta

2,60

Kota Bandung

5

Jl. BKR

2,30

Kota Bandung

6

Jl. Pelajar Pejuang

1,48

Kota Bandung

7

Jl. Laswi

1,10

Kota Bandung

8

Jl. Sukabumi

0,64

Kota Bandung

9

Jl. Sentot Alibasa

0,20

Kota Bandung

10

Jl. Dipenogoro

0,66

Kota Bandung

11

Jl. W.R. Supratman

1,86

Kota Bandung

12

Jl. Jakarta

1,15

Kota Bandung

13

Jl. Ters. Jakarta

2,76

Kota Bandung

14

Jl. Ters. Pasirkoja

2,68

Kota Bandung

15

Jl. Pasirkoja

0,46

Kota Bandung

16

Jl. Abdul Muis

1,68

Kota Bandung

IV. KOLEKTOR SEKUNDER 1

Jl. Ir. H. Djuanda

5,64

Kota Bandung

2

Jl. Dipatiukur

1,83

Kota Bandung

3

Jl. Merdeka

1,04

Kota Bandung

4

Jl. Ciumbuleuit

2,44

Kota Bandung

5

Jl. Setiabudhi

1,48

Kota Bandung


H-13


PANJANG (Km)

STATUS

Jl. Cihampelas

0,14

Kota Bandung

7

Jl. Siliwangi

1,06

Kota Bandung

8

Jl. Gegerkalong Hilir

2,10

Kota Bandung

NAMA RUAS JALAN 6

KETERANGAN

9

Jl. Tubagus Ismail

1,27

Kota Bandung

10

Jl. Sadang Serang

0,71

Kota Bandung

11

Jl. Cikutra Barat

0,88

Kota Bandung

12

Jl. Cikutra Timur

2,37

Kota Bandung

13

Jl. Antapani Lama

1,26

Kota Bandung

Tabel H. 12 Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status dan Hirarki Di Kota Bandung (lanjutan) NAMA RUAS JALAN

PANJANG (Km)

STATUS

KETERANGAN

IV. KOLEKTOR SEKUNDER (lanjutan) 14

Jl. Pacuan Kuda

2,44

Kota Bandung

15

Jl. Ciwastra

5,80

Kota Bandung

16

Jl. Rajawali Barat

1,02

Kota Bandung

17

Jl. Rajawali Timur

1,54

Kota Bandung

18

Jl. Kebonjati

1,40

Kota Bandung

19

Jl. Suniaraja

0,24

Kota Bandung

20

Jl. Lembong

0,45

Kota Bandung

21

Jl. Veteran

0,83

Kota Bandung

Tabel H. 13 Kondisi panjang jalan Kota Bandung NO

JENIS DATA

2004

TAHUN 2005

2006

I. STATUS JALAN 1 Status Jalan Negara / Nasional 42,11 42,11 33,56 2 Status Jalan Propinsi 22,99 22,99 17,58 3 Status Jalan Kota 1.103,71 1.103,71 1.190,19 4 Status Jalan Desa / Lokal 5 Status Jalan Tol 3,80 3,80 3,80 II. JENIS PERKERASAN 1 Hotmix 625,18 670,39 632,68 2 Beton 5,42 10,78 23,26 3 Penetrasi 526,00 475,43 524,92 4 Paving Blok 12,21 12,21 9,33


SATUAN Km Km Km Km Km Km Km Km Km

H-14


NO III. 1 2 3 4 IV. 1 2 3 V. 1 2

JENIS DATA Jumlah KONDISI JALAN Baik Sedang Rusaki Ringan Rusak Berat Jumlah JEMBATAN Panjang Jumlah Terminal Darat FUNGSI JALAN Arteri Kolektor

TAHUN SATUAN 2004 2005 2006 1.168,81 1.168,81 1.190,19 Km 835,18 160,65 170,18 2,80 1.168,81

883,45 145,82 137,54 2,00 1.168,81

704,27 351,96 132,77 1,20 1.190,19

Km Km Km Km Km

2.368 303

2.375 305

2.375 305 7

Km Buah Buah

47,60 89,50

47,60 89,50

52,46 89,50

Km Km

Tabel H. 14 Identifikasi Terminal Di Kota Bandung No. 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 14.

Nama terminal Leuwi Panjang Cicaheum Ledeng Ciroyom Stasiun Hall Dago Ujung Berung Antapani Abdul Muis Tegal Lega Sadang serang Gedebage Cibaduyut Ciwastra Sederhana

Tipe A A B B C C C C C C C C C C C

Luas (m2) 40.000 11.000 2.350 1.253 4.236 2.449 1.675 3.200 500 3.000 3.000 2.000 700 3.200 500

Instansi pengelola Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung

B. KOTA MEDAN

Tabel H. 15 Geometrik Ruas Jalan Kota Medan


H-15


NO

NAMA JALAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Abadi/Pelita Abdul Hakim Abdul Hamid Abdul Lubis Adam Malik Ahmad Yani AIP II KS Tubun Aksara Alumunium Amaliun Aman I AR Hakim Asia Asrama Bahagia Bakaran Batu Balai Kota Belibis/Tunggal Bhakti Bhayangkara Bilai Ujung Binjai Raya Brigjen. Katamso Budi Pembangunan Bunga Sedap Malam

NO

NAMA JALAN

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Candi Borobudur Cirebon Dahlia Damar Danau Singkarak Darussalam Denai DI Panjaitan Diponegoro Dr Mansyur Duyung Emas Gagak Hitam Gaharu Gajah Mada Gaperta Gaperta Ujung Gatot Subroto GB Yosua Gereja

PANJANG (m)

ARAH

LEBAR EFEKTIF (m)

2,668 4,296 3,000 1,472 3,802 699 578 4,400 3,624 2,152 1,024 4,600 2,304 3,200 1,712 1,050 600 6,254 1,032 2,418 2,330 3,975 12,066 2,012 11,392

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

10.00 10.00 12.00 12.00 15.20 5.70 10.00 7.20 10.00 7.20 10.00 8.20 7.20 10.00 10.00 11.00 9.70 8.00 10.00 7.00 7.00 13.40 12.20 12.00 8.00

PANJANG (m)

ARAH

LEBAR EFEKTIF (m)

500 653 3,698 3,058 500 3,100 2,836 2,076 800 5,932 734 454 3,200 4,388 2,998 3,800 5,802 17,380 1,080 1,268

2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10.00 9.20 10.00 10.00 6.00 7.20 9.00 10.00 12.00 9.20 10.00 10.00 10.00 12.00 10.00 10.00 7.00 7.10 7.20 6.00


LEBAR PER ARAH (m) 5.00 5.00 6.00 6.00 7.60 5.70 5.00 3.60 5.00 3.60 5.00 4.10 3.60 5.00 5.00 5.50 9.70 4.00 5.00 3.50 3.50 6.70 6.10 6.00 4.00 LEBAR PER ARAH (m) 5.00 9.20 5.00 5.00 3.00 3.60 4.50 5.00 12.00 4.60 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 3.50 3.55 3.60 3.00

JUMLAH JALUR

LAJUR

LEBAR LAJUR (m)

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1

2.50 2.50 3.00 3.00 3.80 2.85 2.50 3.60 2.50 3.60 2.50 4.10 3.60 2.50 2.50 2.75 4.85 4.00 2.50 3.50 3.50 3.35 3.05 3.00 4.00

L KS L L L AS L AS L L L L AS AP L L AS KS L L L L KP L L

LEBAR LAJUR (m)

FUNGSI JALAN

2.50 4.60 2.50 2.50 3.00 3.60 2.25 2.50 3.00 4.60 2.50 2.50 2.50 3.00 2.50 2.50 3.50 3.55 3.60 3.00

L L L L AS L L L L AP L L L L L AS L AP AS L

JUMLAH 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 1 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

H-16

FUNGSI JALAN


46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Gg Sarif Guru Patimpus H Zaenul Arifin Halat Helvetia Helvetia By Pass HM Joni HM Lamlo Thamrin HOS Cokroaminoto Imam Bonjol Industri Ir H Juanda Irian Barat Iskandar Muda Islamiyah Jaya I Jend. Sudirman Kapten Jumhana Kapten Muslim Kapten Soemarsono Karya

NO

NAMA JALAN

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

ke Brastagi Kereta Api Kesatria Barat KH Wahid Hasyim Kol. Yos Sudarso Kolam Krakatau Kuswari Letda Sujono Letjen Jamin Ginting Letjen. Suprapto M Nawi Harahap M Yacob Lubis M. Lubis + Madong Lubis Malaka Mandala Mawar Putih Medan Area Selatan Medan Tenggara II Medan-Deli Tua Medan-Lubuk Pakam Merak Merbabu Merdeka/Jemadi Mesjid Raya Monginsidi

950 1,600 1,100 3,798 3,064 2,372 1,188 3,057 2,102 1,800 2,400 4,717 1,440 2,800 1,780 1,716 1,409 1,662 3,200 5,400 6,000

2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

6.00 14.20 14.00 8.20 6.00 12.00 12.00 8.30 10.00 10.00 10.00 12.20 9.20 9.20 10.00 6.00 15.20 10.00 7.20 12.00 3.20

PANJANG (m)

ARAH

LEBAR EFEKTIF (m)

7,498 1,082 972 6,707 15,307,671 1,662 7,266 541 4,329 22,500 1,170 3,110 2,256 999 1,910 1,566 3,400 15,950 1,794 1,140 1,686 2,312 2,239 457 2,100 590 2,124

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

18.00 9.20 6.00 7.20 7.20 7.20 7.00 9.20 13.00 17.20 11.70 7.20 8.00 16.00 9.20 10.00 10.00 8.00 10.00 10.00 15.00 15.00 12.00 7.20 10.00 7.20 12.00


3.00 7.10 14.00 4.10 3.00 6.00 6.00 8.30 5.00 10.00 5.00 6.10 4.60 4.60 5.00 3.00 7.60 5.00 3.60 6.00 3.20 LEBAR PER ARAH (m) 9.00 9.20 3.00 3.60 3.60 3.60 3.50 4.60 6.50 8.60 5.85 3.60 4.00 16.00 4.60 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 7.50 7.50 6.00 7.20 5.00 3.60 6.00

2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 JUMLAH

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.50 3.55 3.50 1.03 3.00 3.00 3.00 4.15 2.50 5.00 2.50 3.05 4.60 4.60 5.00 1.50 3.80 3.60 3.00 1.60 3.20

AS AS L AS AS AP L L L L L L AS AS L L AP AS AP L L

LEBAR LAJUR (m)

FUNGSI JALAN

4.50 4.60 3.00 3.60 3.60 3.60 3.50 4.60 3.25 4.30 2.93 3.60 4.00 4.00 4.60 2.50 2.50 4.00 2.50 3.75 3.75 3.00 3.00 3.60 2.50 1.80 3.00

KP L L L AS L AS L AS KP AS L L L L L L KS L L L L L L L L L

H-17


94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 NO 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

MT Haryono P. Merah/S. Mulia P. Pinang Pabrik Tenun Pancing Pancing II Pelabuhan I Pelajar Pelangi Pembangunan Pemuda Pengadilan Perintis Kemerdekaan Perjuangan NAMA JALAN Perkebunan Pertahanan Pertahanan/Cemara Pertempuran Pintu Air I/Karya Jasa Platina Prof HM Yamin Pukat VIII Putri Hijau Putri Merah Jingga RA Kartini Rahmadsyah Rantang Raskam Raya Medan Tenggara S. Parman Sakti Lubis Samanhudi Sampali Sei Batanghari Sei Kera Sei Kuala Sei Serayu Sejati Sekip Selam Sembada/Mawar Semeru Sentosa Lama Setiabudi Sidorukun Singmata Sisingamangaraja Slamet Riyadi

1,150 1,353 188 1,840 7,788 2,448 2,500 876 604 3,854 500 534 2,200 6,154

1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2

9.70 7.70 10.00 7.00 9.20 7.00 11.00 6.00 5.20 10.00 5.70 12.00 9.20 6.00

PANJANG (m)

ARAH

LEBAR EFEKTIF (m)

1,738 1,638 7,417 2,420 5,300 2,646 3,896 1,296 1,116 556 951 3,195 1,520 5,824 3,700 3,692 1,432 1,200 706 2,600 3,310 3,494 1,854 1,214 2,400 1,304 4,604 1,120 1,004 15,384 2,270 442 20,146 882

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

6.00 9.20 9.20 9.20 7.20 6.00 5.70 7.00 10.20 11.00 8.00 5.70 7.00 6.00 12.00 12.00 7.20 8.00 10.00 12.00 10.00 12.00 12.00 7.00 13.00 7.00 4.20 10.00 7.00 9.20 7.00 6.00 8.70 8.00


9.70 3.85 10.00 3.50 4.60 3.50 5.50 3.00 2.60 5.00 5.70 12.00 9.20 3.00 LEBAR PER ARAH (m) 3.00 4.60 4.60 4.60 3.60 3.00 5.70 3.50 5.10 5.50 4.00 5.70 3.50 3.00 6.00 6.00 3.60 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 3.50 6.50 3.50 4.20 5.00 3.50 4.60 3.50 3.00 4.35 4.00

1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2

2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 4 2 1 JUMLAH

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

4.85 3.85 5.00 3.50 4.60 3.50 2.75 3.00 2.60 2.50 2.85 3.00 4.60 3.00

L L L AS L L L L L L AS L AS L

LEBAR LAJUR (m)

FUNGSI JALAN

3.00 4.60 4.60 2.30 3.60 3.00 2.85 3.50 2.55 2.75 4.00 2.85 3.50 3.00 3.00 3.00 3.60 4.00 2.50 3.00 2.50 3.00 3.00 3.50 3.25 3.50 4.20 2.50 3.50 4.60 1.75 3.00 4.35 2.00

H-18

L AS AS AS L L L AS AS L L L L L L AP L L L L L L L L L L L L KP L L AP L


142 143 144 145 146 147

Stadion Suka Ramai Sukasenang Sumatera Sunggal (Jarot Suparno) Sutomo

936 842 2,000 2,722 5,682 1,800

2 2 2 2 2 1

8.00 10.00 12.00 11.00 7.20 8.30

NO

NAMA JALAN

PANJANG (m)

ARAH

LEBAR EFEKTIF (m)

451 2,586 840 1,530 665 35,420 696 2,166 861 2,702

1 2 2 2 1 2 2 2 1 2

7.70 9.00 10.00 10.00 10.00 18.00 6.00 8.00 8.20 8.20

148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

Sutoyo Sutrisno Taruma Teuku Cik Ditiro Timor Tol Balmera Tomong Turi Veteran Wahidin

4.00 5.00 6.00 5.50 3.60 8.30 LEBAR PER ARAH (m) 7.70 4.50 5.00 5.00 10.00 9.00 3.00 4.00 8.20 4.10

2 2 2 2 2 1

1 2 2 2 1 2 JUMLAH

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

4.00 2.50 3.00 2.75 3.60 4.15

L L L L KS L

LEBAR LAJUR (m)

FUNGSI JALAN

1 2 2 2 2 1 1 2 2 1

7.70 2.25 2.50 2.50 5.00 9.00 3.00 2.00 4.10 4.10

L L L AP L L L L

Sumber : Studi MLL dan Rencana Kebutuhan Lalu Lintas di Kota Medan

Tabel H. 16 Geometrik Ruas Jalan Utama

N O

NAMA JALAN

PANJA NG

ARA H

(m) 1

Asrama

2

Balai Kota

LEBA R EFEK TIF

LEBAR PER ARAH

(m)

(m)

JAL UR

LAJ UR

JUMLAH

LEB AR LAJ UR (m)

FUN GSI JALA N

MEDI AN

BA HU

(m)

(m)

3,200

2

10

5

2

2

2.5

AP

2

2.5

600

1

9.7

9.7

1

2

4.85

AS

0

1

3

Binjai Raya

2,175

2

13.4

6.7

2

2

3.35

L

0

0

4

Brigjen. Katamso

12,066

2

12.2

6.1

2

2

3.05

KP

1

0

5

Cirebon

653

1

9.2

9.2

1

2

4.6

L

0

0

6

Diponegoro

800

1

12

12

1

4

3

L

0

0

7

Gaharu

4,388

2

12

6

2

2

3

L

0

0

8

Gajah Mada

2,998

2

10

5

2

2

2.5

L

0

1

9

Gatot Subroto

5,205

2

14.2

7.1

2

2

3.55

AP

2

0

10

H Zaenul Arifin

1,100

1

14

14

1

4

3.5

L

1

1

11

Helvetia By Pass

2,372

2

12

6

2

2

3

AP

0

0

12

Imam Bonjol

1,800

1

10

10

1

2

5

L

0

0

13

Irian Barat

1,440

2

9.2

4.6

2

1

4.6

AS

0

1

14

Iskandar Muda

2,800

2

9.2

4.6

2

1

4.6

AS

0

0

15

Jend. Sudirman

1,409

2

15.2

7.6

2

2

3.8

AP

0

0

16

699

1

5.7

5.7

1

2

2.85

AS

0

0

17

Jl. A. Yani Kapten Soemarsono

5,400

2

12

6

2

2

1.6

L

0

0

18

ke Brastagi

7,498

2

18

9

2

2

4.5

KP

0

0

19

Kereta Api

1,082

1

9.2

9.2

1

2

4.6

L

0

0


H-19


N O

NAMA JALAN

PANJA NG

ARA H

(m)

LEBA R EFEK TIF

LEBAR PER ARAH

(m)

(m)

JUMLAH JAL UR

LAJ UR

LEB AR LAJ UR (m)

FUN GSI JALA N

MEDI AN

BA HU

(m)

(m)

20

Kol. Bejo

2,000

2

10

5

2

2

2.5

AS

1

1

21

Kol. Yos Sudarso

15,307

2

7.2

3.6

2

1

3.6

AS

2

3

22

4,329

2

13

6.5

2

2

3.25

AS

0

1

23

Letda Sujono Letjen Jamin Ginting

22,500

2

17.2

8.6

2

2

4.3

KP

1

1

24

MT Haryono

1,150

1

9.7

9.7

1

2

4.85

L

0

0

25

Pancing

7,788

2

9.2

4.6

2

1

4.6

L

0

0

26

Pemuda

500

1

5.7

5.7

1

2

2.85

AS

0

1

27

Pengadilan Perintis Kemerdekaan

534

1

12

12

1

4

3

L

0

0

2,200

1

9.2

9.2

1

2

4.6

AS

0

1

1,638

2

9.2

4.6

2

1

4.6

AS

0

0

28 29 30

Pertahanan Pertahanan/Cema ra

7,417

2

9.2

4.6

2

1

4.6

AS

0

0

2,420

2

9.2

4.6

2

2

2.3

AS

0

1

32

Pertempuran Pintu Air I/Karya Jasa

5,300

2

7.2

3.6

2

1

3.6

L

0

0

33

Prof HM Yamin

3,896

1

5.7

5.7

1

2

2.85

L

0

1

34

1,116

2

10.2

5.1

2

2

2.55

AS

1

0

35

Putri Hijau Putri Merah Jingga

556

2

11

5.5

2

2

2.75

L

0

0

36

S. Parman

3,692

2

12

6

2

2

3

AP

0

1

37

20,146

2

8.7

4.35

2

1

4.35

L

1

0

5,682

2

7.2

3.6

2

1

3.6

KS

0

1

39

Sisingamangaraja Sunggal (Jarot Suparno) Tembung-Kuala Namu

18,496

2

7

3.5

2

1

3.5

AP

0

1

40

Willem Iskandar

1,700

2

7

3

2

1

3.5

AS

0

1

31

38



H-20


Tabel H. 17 Terminal dalam Kota Medan No

Terminal

1

Amplas

Keterangan Melayani angkutan umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota dari wilayah timur/selatan ke Kota Medan

2

Pinang Baris

Melayani angkutan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota dari wilayah barat/selatan ke Kota medan

3

Sambu

Melayani kendaraan umum (mobil penumpang) dalam Kota Medan menuju inti kota

4

Veteran

Melayani kendaraan umum (mobil bus) dalam Kota Medan yang menuju inti kota

5

Williem

Melayani kendaraan umum (mobil penumpang/bus) dalam kota dan angkutan antar kota

Iskandar

yang menuju Percut Sei Tuan dan Tembung

Belawan

Melayani kendaraan umum (mobil penumpang/bus) dalam Kota Medan yang menuju inti

6

kota (Belawan - Medan)


Tabel H. 18 Pangkalan Mobil Penumpang di Kota Medan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Pangkalan Bagan Belawan Bara Kuda Bilal Ujung Brigjen Katamso Bromo Ujung Cemara Ujung Daluk Kabu Desa Jambu Gabion Halveti Jermal XI Johor Indah Kampus IKIP Baru Kampus UMA Karang Sari Karya Ujung Kedai Durian Kelambir V KP. Dikbus T. Papan Kp. TVRI B. Selamat Kp. Yuka Kp. Morina Letjen Sujono BK Mabar Mandala Marelan


No 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Pangkalan Pasar Petisah Pelajar Ujung Pertiwi SMA 10 Perm. Nelayan Indah Petisah Polo Sicanang Veteran Rangkai Belawan RS Adam Malik RS Mina Rumah Potong Sei Mati Belawan Sentis B. Kota Simalingkar Simalingkar B Sp. Kantor Mabar Sp. Selayang Tangkahan Tembung Terjun Terjun H. Perak Titi Papan Tj. Gusta Tj. Mulia Ujung Tj. Selamat Tuntungan

H-21


No 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Pangkalan Martubung Medan Permai Namo Gajah Namo Rambe Pabrik Tenun Pajak Palapa Olimpia PAM Sunggal Pancur Batu

No 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Pangkalan Ujung Baru Koserna Bengkel Krakatau Kayu Putih M. Lubis K. Veteran RI Angrung Tj. Anom


Tabel H. 19Trayek Angkutan Umum di Kota Medan

No Koperasi/Perusahaan Jumlah Trayek Keterangan A Trayek Utama 1 KPUM (Koperasi Pengangkutan Umum 34 Medan) 2 FA. Mekar Jaya 2 3 PT. Nasional Medan Transport 3 Armada bus 4 POVRI 1 5 Perum Damri 5 Armada bus 6 Medan Bus 4 Armada bus 7 PT. MARS 1 8 Desa Maju 2 9 CV. MITRA 2 10 PT. Rahayu Medan Ceria (Bus) 3 Mini Bus 11 PT. Rahayu Medan Ceria 2 Total jumlah trayek 59 B Trayek Cabang 1 KPUM (Koperasi Pengangkutan Umum 29 Medan) 2 CV. Wampu Mini 2 Bus 3 PT. Nasional Medan 3 4 POVRI 1 5 Medan Bus 2 Bus 6 PT. MARS 9 7 Desa Maju 2 8 CV. HIKMA 2 9 PU. Gajah Mada 9 10 CV. Mitra 3 11 PT. Rahayu Medan Ceria (Bus) 3 12 PT. Rahayu Medan Ceria 4 Total jumlah trayek 69 C Trayek Ranting 1 KPUM (Koperasi Pengangkutan Umum 2 Medan)


H-22


POVRI PT. MARS Rahayu Medan Ceria

1 1 1 5 133

Total jumlah trayek TOTAL KESELURUHAN JUMLAH TRAYEK

Tabel H. 20Jumlah Trayek dan Armada Angkutan Umum di Kota Medan

Jumlah Trayek Jumlah Armada Plafon Plafon Realisasi % Realisasi % Trayek Trayek 160 89 55.63 9734 5576 57.28 MPU 62.99% 59.33% 67.81% 68.87% 80 53 66.25 4257 2319 54.47 Bus Kecil 31.50% 35.33% 29.66% 28.64% 6 5 83.33 160 139 86.88 Bus Sedang 2.36% 3.33% 1.11% 1.72% 8 3 37.50 204 62 30.39 Bus Besar 3.15% 2.00% 1.42% 0.77% Jumlah 254 150 Rata2: 59.06 14.355 8.096 Rata2: 56.40 Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Medan, 2006, diolah. Jenis

Tabel H. 21.Angkutan Umum di Kota Medan

No

Nama Perusahaan

Jenis Armada

Jumlah Trayek Plafon Trayek Realisasi

%

Jumlah Armada Plafon Armada Operasi

%

1

PU GAJAH MADA SAKTI

MPU

350

173

49.43

8

5

62.50

2

KPUM

MPU

5646

2924

51.79

93

58

62.37

3

CV MEDAN BUS

MPU

605

236

39.01

11

4

36.36

4

FA MEKAR JAYA

MPU

265

68

25.66

4

1

25.00

5

PT NASIONAL MEDAN TRANSPORT

MPU

125

0

0.00

3

0

0.00

6

PTU MORINA

MPU

1170

464

39.66

21

8

38.10

7

PT RAHAYU MEDAN CERIA

MPU

1040

620

59.62

13

11

84.62


H-23


No

Nama Perusahaan

8

CV WAMPU MINI

9

CV DESA MAJU

Jenis Armada

Jumlah Trayek Plafon Trayek Realisasi

%

Jumlah Armada Plafon Armada Operasi

%

MPU

533

261

48.97

7

4

57.14

Bus Kecil

420

189

45.00

11

10

90.91

Bus Kecil

84

13

15.48

4

2

50.00

11 CV LAJU DELI Bus Kecil SERDANG

150

0

0.00

4

0

0.00

12 CV MEDAN BUS

Bus Kecil

180

69

38.33

2

2

100.00

13 PT NASIONAL Bus Kecil MEDAN TRANSPORT

380

234

61.58

7

6

85.71

14 PT MARS

Bus Kecil

1025

401

39.12

20

12

60.00

15 CV MITRA

Bus Kecil

600

211

35.17

11

5

45.45

16 CV HIKMA

Bus Kecil

290

132

45.52

6

2

33.33

17 PT POVRI

Bus Kecil

193

89

46.11

5

4

80.00

18 PT RAHAYU Bus Kecil MEDAN CERIA

935

636

68.02

10

10

100.00

6

5

83.33

160

139

86.88

10 KOBUN

KPUM UNIT 19 MRX 20 21 22 23

Bus Sedang

DAMRI

Bus Besar

5

3

60.00

90

62

68.89

SETIA

Bus Besar

1

0

0.00

38

0

0.00

BUDI

Bus Besar

1

0

0.00

38

0

0.00

PELITA

Bus Besar

1

0

0.00

38

0

0.00

14.005

6.728

Rata2:

604

345

Rata2:

Jumlah

37.03%

50.75%

Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Medan,

Tabel H. 22 Rute Pelayanan Kereta Api Penumpang di Medan dan Sekitarnya


H-24


No. 1.

2.

Rute Medan – Rantauprapat

Medan – Siantar

Nama KA

Kelas

Tarif

Trip (PP)

a. Kinantan

Eksekutif

Rp. 70.000,-

1

b. Sribilah

Eksekutif

Rp. 60.000,-

3

Bisnis

Rp. 40.000,-

Bisnis

Rp. 25.000,-

2

Ekonomi

Rp. 12.000,-

1

a. Sribilah

Bisnis

Rp. 45.000,-

2

b. Putri Ungu

Bisnis

Rp. 40.000,-

1

a. Putri Ungu

Bisnis

Rp. 35.000,-

2

b. Lancang Kuning

Ekonomi

Rp. 8.500,-

1

c. Putri Hijau

Ekonomi

Rp. 8.500,-

1

a. Dolok Martimbang b. Siantar Ekspress

3.

4.

Medan – Binjai

Medan – Tanjungbalai

Sumber: Studi Angkutan Umum Massal (Saum) Kota Medan

Tabel H. 23Trayek Angkutan Umum di Kota Medan


H-25




H-26


C. KOTA MAKASAR Tabel H. 24 Panjang Jalan Arteri dan Kolektor Kawasan Aglomerasi Mamminasata (Km) No. Ruas 012 012, 11k 013 013, 11k 013, 12k 013, 14k 013, 15k 013, 16k 013, 17k 013, 18k 013,19k 013,IAk 013,IBk 013,ICk 013,IDk 014 014, 11k 014, 12k 014, 13k 014, 15k 014, 16k 014, 17k 014, 18k 015 015, 11k 015, 12k 016 016, 11k 017. 1 017, 11k 017. 2 022, 11k 022, 12k 022, 13k 022, 14k 022. 2 098. 1 098. 2

Nama Ruas

Ruas

Pangkajene - Maros Jl. Sam Ratulangi Maros Makassar-Maros Jl. Nusantara Makassar Jl. Satando Makassar Jl. Tinumbu Makassar Jl. Ir. Sutami Makassar Jl. Andalas Makassar Jl. Bandang Makassar Jl. Mesjid Raya Makassar Jl. G Bawakaraeng Makassar Jl. Urip Sumohardjo Makassar Jl. P. Kemerdakaan Makassar Jl. Sudirman Maros Jl. Yos Sudarso Makassar Makassar - Sungguminasa Jl. Veteran Utara Makassar Jl. Veteran Selatan Makassar Jl. Sultan Alauddin Makassar Jl. Gowa Raya Makassar Jl. Wahid Hasyim S. Minasa Jl. A Mallambasang - Sungguminasa Jl. Hasanuddin Sungguminasa Sungguminasa - Takalar Jl. Usman Salangke Sungguminasa Jl. Sudirman Takalar Takalar - Jeneponto Jl. A. Yani Takalar Sungguminasa - Malino Jl. Malino Sungguminasa Malino - Bantaeng Sinjai Jl. Lanto Paeng Paserang Maros Jl. A Yani Maros Jl. Hasanuddin Maros Jl. Dg. Sitako Maros Maros - Ujung Lamuru Palangga - Sapaya Sapaya - Bantaeng Jeneponto Jumlah

Arteri

15,84 2,16 8,27 2,10 0,58 2,22 11,16 0,99 0,98 1,23 1,67 5,27 11,97 1,23 0,47 0,19 1,95 2,30 3,70 2,50 0,79 0,95 1,73 18,54 4,40 5,40 44,47 1,80 43,96 4,50 47,03 0, 42 0,20 0,30 2,44 24,13 40 35

15,84 2,16 8,27 2,10 0,58 2,22 11,16 0,99 0,98 1,23 1,67 5,27 11,97 1,23 0,47 0,19 1,95 2,30 3,70 2,50 0,79 0,95 1,73

353,04

107,94

Kolektor 1

Kolektor 2

18,54 4,40 5,40 44,47 1,80 43,96 4,50 47,03 0, 42 0,20 0,30 2,44 24,13 40 35 74,61

Sumber : Kepmen Prasarana Wilayah No. 375/KPTS/M/2004


H-27

170,49


Tabel H. 25 Banyaknya Kendaraan menurut Jenisnya di Wilayah Mamminasata

Kab./Kot a MA Makassar M Maros MINAS Gowa A Takalar TA Total

Mobil Pnp 38.957 150 177 134 39.418

Jenis Kendaraan Mobil Mobil Bebas Bus 35.395 6.365 308 35 190 34 895 35 36.788

6.469

Sepeda Motor 269.505 9125 8.838 9.075 296.543

Jumlah 350.222 9.618 9.239 10.139 379.218

Sumber: Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan

Tabel H. 26. Lintasan Rute Angkutan Perkotaan di Mamminasata

No 1

2

3

Lintasan Rute Rute Pergi Rute Pulang – Terminal Marusu – Jl. TRD – Jl. Perintis K. – via Perintis K. – TRD Terminal Marusu

Nama Trayek

Maros Makassar Perintis Maros – Makassar via Tol Sungguminasa – Makassar

Term. Marusu Sutami – TRD

–

Jl. TRD – Jl. Sutami – Terminal Marusu

Term. Bajiminasa – Jl. St. Alauddin – Jl. A. Tonro – Jl. Kumala – Jl. Ratulangi – Jl. Sudirman – Jl. B. Saraung

4

Takalar Makassar

– Term.Takalar – Sungguminasa - Jl. St. Alauddin – Jl. A. Tonro – Jl. Kumala – Jl. Ratulangi – Jl. Sudirman – Jl. B. Saraung

5

Makassar Mall – Term. Bajiminasa – Jl. Sungguminasa St. Alauddin – Jl. A. Pettarani – Jl. Urip – Jl. BWK – Jl. Sudirman – Makassar Mall


Jl. B. Saraung – Jl. Lompo Battang – Jl. BWK – Jl. Sudirman – Jl. Landak – Jl. Veteran – Jl. St. Alauddin – Ter. Bajiminasa Jl. Bulusaraung – Jl. Lompobattang – Jl. BWK – Jl. Sudirman – Jl. Landak – Jl. Veteran – Jl. St. Alauddin – Sungguminasa - Term. Takalar Makassar Mall – Jl. B. Saraung– Jl. Urip – Jl. Pettarani – Jl. St. Alauddin – Ter. Bajiminasa

H-28


Tabel H. 27 Jumlah Armada Angkutan Perkotaan di Kawasan Mamminasata

No

Trayek AKDP

1

Maros – Makassar via Perintis Maros – Makassar via Sutami Sungguminasa – Makassar Takalar – Makassar Makassar Mall Sungguminasa

2 3 4 5

Jumlah Armada (Unit) 423

Jenis Armada

Kapasitas (Seat)

Mikrolet

12

224

Mikrolet

12

860 298 6

Mikrolet Mikrolet Bus DAMRI

12 12 40

Tabel H. 28 Jumlah dan Panjang Trayek AUP Pete-Pete di Kota Makassar

No.

Kode Traye k

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22. 23 24.

A B C D E F G H I J K L M N O P U V W R B1 C1 E1 F1

Jurusan BTN Minasaupa-Ps. Butung Trm.Tamalate-Ps. Butung Makassar Mall-Tallo Trm. Daya-Makassar Mall Trm.Panakkukang-Mks Mall Trm.Tamalate-Mks Mall Trm. Daya-Ps. Butung Perm.Antang-Mks Mall Trm. Panakkukang-Ps.Baru Trm.Panakkukang-Mks Mall Term.Panaikang-Term.Tamalate Term.Tamalate-Psr.Butung Trm.Panaikang-Ps.Pa’Baengbaeng Trm.Tamalate-Trm.Panakkukang Trm.Panaikang-Ps. Butung Trm.Panakkukang-Trm.Tamalate Ps. Butung-Trm.Tamalate Tr.Daya-Sudiang Trm.Daya-SMU 6 Ps. Baru-Kampus Unhas Trm.Tamalate-K.Unhas Tallo-Kampus Unhas Trm.Toddopuli-K.Unhas Trm.Tamalate-K.Unhas


Panjang Trayek (Km) 12,50 13,40 7,20 14,50 13,50 10,40 16,50 15,50 9,80 10,40 8,90 10,20 10,00 7,00 7,50 12,50 11,70 11,90 8,50 18,10 25,50 20,40 19,50 20,40

Jumlah Armada 193 629 303 1.161 519 408 356 354 319 289 4 15 7 0 5 8 14 0 0 6 168 39 197 72

H-29


Jumlah

307,20

5.069

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar

Tabel H. 29 Jumlah Armada dan Panjang Rute Angkutan Umum di Kota Makassar

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Trayek Makassar Mall BTN. Minasaupa Pasar Butung-CendrawasihTerm. Mallengkeri Makassar Mall – Tallo Makassar Mall – Term. Regional Daya – Perumnas Sudiang Makassar Mall – UNM – Perumnas Panakkukang Makassar mall – Veteran – Term. Mallengkeri Term. Daya Tol Pnp – Makassar Mall Perumnas Antang – Makassar Mall Makassar Mall – STIKI – Borong Makassar Mall – Pa’baengbaeng – Perumnas Panakkukang Makassar Mall – BTP Term. Mallengkeri – Cenrawasih – Kampus Unhas Tallo – Kampus Unhas Term. Toddopuli – Kampus Unhas Term. Mallengkeri – Veteran – Kampus Unhas Pasar Baru – Ujung Tanah – Kampus Unhas Jumlah

Kode

Panjang Rute (Km)

Jumlah Armada

A

12,1

189

B

12,4

497

C

7,4

247

D

13,3

1.029

E

11,5

413

F

10,4

331

G

15,9

381

H

15.5

356

I

9,3

327

J

10,2

222

S

14,8

160

B1

24

151

C1

20,0

38

E1

19,0

152

F1

14,8

55

R

24

2 4.550

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Makassar


H-30


Tabel H. 30 Trayek AUP Bus Damri

Kode Trayek

Trayek

02

Makassar Mall – S.minasa

04

Ps.Panampu – S. Minasa

Patas Maros

Makassar Mall – Maros

Patas Pare-Pare

Trm.Toddopuli-Pare-pare

Sumber : Perum. DAMRI Kota Makassar

Gambar H. 1 Lokasi Simpul Pelayanan AUP di Kota Makassar


H-31


D. KOTA JAKARTA Tabel H. 31 Tabel Rute Angkutan Umum Bis Besar


H-32


NO

RUTE P C T 025 P A C 001 P A C 002 P A C 003 P A C 007 P A C 008 P A C 010 P A C 011 P A C 016 P A C 017 P A C 024 P A C 025 P A C 026 P A C 028 P A C 029 P A C 030 P A C 032 P A C 033 P A C 034 P A C 035 P A C 040 P A C 042 P A C 043 P A C 044 P A C 047 P A C 048 P A C 049 P A C 050 P A C 051 P A C 052 P A C 055 P A C 061 P A C 062 P A C 065 P A C 069 P A C 070 P A C 073 P A C 074 P A C 076 P A C 077 P A C 078 P A C 079 P A C 080 P A C 081 P A C 082 P A C 084 P A C 086 P A C 102 P A C 104 P A C 115 P A C 119 P A C 122 P A C 130 P A C 133 P A C 135 PAC B02 P A C LB S P N E 002 P N E 003 P T S 002 P T S 004 P T S 006 P T S 006B P T S 007 P T S 007A P T S 008 P T S 009 P T S 009A P T S 009B P T S 009B C

RUT E PELAYANAN C im o n e -S e n e n A n g k e -P u lo g a d u n g K a lid e re s-R a m b u ta n K a lid e re s-P u lo g a d u n g P rio k -R a m b u ta n B lo k M -P u lo g a d u n g K o ta -R a m b u ta n G ro g o l-P u lo g a d u n g R a w a m a n g u n -L e b a k B u lu s B e k a si-K o ta B e k a si-S e n e n B e k a si-P rio k B e k a si-G ro g o l B e k a si-K a lid e re s B e k a si-K a lid e re s B lo k M -R a m b u ta n G ro g o l-R a w a m a n g u n C im o n e -K o ta B lo k M -T a n g e ra n g C ile d u g -S e n e n G ro g o l-L e b a k B u lu s K a lid e re s-P u lo g a d u n g C ib in o n g -G ro g o l C ile d u g -S e n e n R a m b u ta n -S e n e n D e p o k -G ro g o l B lo k M -T a n ju n g P rio k K a lid e re s-M e la y u K a lid e re s-P u lo g a d u n g B e k a si-T a n a h A b a n g G ro g o l-K le n d e r C ile d u g -P u lo g a d u n g C im o n e -S e n e n B lo k M -P rio k B lo k M -K a lid e re s R a m b u ta n -T a n a h A b a n g C ile d u g -R a m b u ta n R a m b u ta n -T a n g e ra n g C ip u ta t-S e n e n K a lid e re s-T a n ju n g P rio k K a lid e re s-M e la y u K o ta -U K I B lo k M -U K I D e p o k -K a lid e re s D e p o k -T a n ju n g P rio k D e p o k -P u lo g a d u n g D e p o k -K o ta D e p o k -T a n a h A b a n g C im o n e -M e la y u P u lo g a d u n g -T a n g e ra n g C im o n e -M e la y u C ik a ra n g -S e n e n C ik a ra n g -R a m b u ta n C im o n e -T a n a h A b a n g C ip u ta t-T a n ju n g P rio k G ro g o l-P a sa rB a ru B e k a si-L e b a k B u lu s R a w a m a n g u n -G ro g o l L e b a k B u lu s-P u lo g a d u n g K o ta -R a m b u ta n B lo k M -P u lo g a d u n g G ro g o l-R a m b u ta n M u a ra K a ra n g -R a m b u ta n G ro g o l-P u lo g a d u n g K a lid e re s-P u lo g a d u n g R a m b u ta n -T a n ju n g P rio k P a sa rB a ru -P in a n g R a n ti B e k a si-S e n e n B e k a si-R a m b u ta n C ik a ra n g -R a m b u ta n


BUS TYPE B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r

NO RUTE P T S 010 P T S 014 P T S 015 P T S 016 P T S 017 P T S 017A P T S 018 P T S 018B P T S 021 P T S 023 P T S 024 P T S 032 P T S 037 P T S 039 P T S 040 P T S 041 P T S 041A P T S 044 P T S 045 P T S 046 P T S 049 P T S 051 P T S 052 P T S 054 P T S 057 P T S 058 P T S 060 P T S 064 P T S 067 P T S 068 P T S 073 P T S 089 P T S 092 P T S 098 P T S 115 P T S 116 P T S 125 P T S 128 P T T 045 P T T 116 R E G 043 R E G 050 R E G 051 R E G 052 R E G 056 R E G 058 R E G 064 R E G 103 R E G 106 R E G 107 R E G 109 R E G 210 R E G 213 R E G 300 R E G 507 R E G 905 R E G 906 R E G 916 R E G 921 R E G 924 R E G 926 R E G 928 R E G 936 R E G 937 R E G 939 R E G 940 R E G 948 R E G 972 R E G 973 R E G 976 REGKW B

RU T E P ELAY AN AN B lo k M -S e n e n P rio k -T a n a h A b a n g B lo k M -C a w a n g R a m b u ta n -T a n a h A b a n g R a m b u ta n -S e n e n R a m b u ta n -S e n e n B lo k M -K a lid e re s C ip u ta t-S e n e n B lo k M -C ip u ta t P sB a ru -R a m b u ta n C im o n e -G ro g o l B lo k M -R a w a m a n g u n B lo k M -M u a ra K a ra n g B e k a si-G ro g o l B e k a si-P rio k K o ta -R a m b u ta n C ililita n -P sB a ru K e m a y o ra n -T a n a h T in g g i B lo k M -R a m b u ta n G ro g o l-R a m b u ta n B e k a si-K a lid e re s B e k a si-K o ta D e p o k -P u lo g a d u n g D e p o k -G ro g o l B lo k M -P u lo g a d u n g B e k a si-K o ta S e n e n -T jP rio k K a lid e re s-P u lo g a d u n g B lo k M -S e n e n B lo k M -P u lo g a d u n g K a lid e re s-P rio k B lo k M -T a n ju n g P rio k B lo k M -K p M e la y u P u lo g a d u n g -R a m b u ta n K o ta -R a m b u ta n B lo k M -T a n ju n g P rio k B lo k M -T a n ju n g P rio k B lo k M -S e n e n B lo k M -C im o n e C ik o k o l-S e n e n C ililita n -T a n ju n g P rio k P u lo g a d u n g -T a n ju n g P rio k P u lo g a d u n g -T a n ju n g P rio k P a sa rB a ru -P u lo g a d u n g C ile d u g -S e n e n K e m a y o ra n -P u lo g a d u n g K a lid e re s-P u lo g a d u n g C im o n e -G ro g o l C im o n e -S e n e n B lo k M -K p M e la y u K a lid e re s-S e n e n G ro g o l-R a w a m a n g u n K a m p u n g M e la y u -G ro g o l B lo k M -R a w a m a n g u n P u lo g a d u n g -T a n a h A b a n g K o ta -P u lo g a d u n g P a sa rB a ru -P u lo g a d u n g M e la y u -T a n a h A b a n g B lo k M -K p M e la y u B lo k M -G ro g o l B lo k M -S e n e n B lo k M -G ro g o l P S B a ru -R a m b u ta n R a m b u ta n -T a n a h A b a n g B lo k M -G ro g o l G ro g o l-T a n ju n g K a m p u n g M e la y u -T a n ju n g P rio k P sM in g g u -T a n a h A b a n g R a w a m a n g u n -T a n a h A b a n g G ro g o l-M a n g g a ra i C ile u n g si-P u lo g a d u n g

BUS TYPE B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r B is B e sa r

H-33


Legenda: Rute Angkutan Umum Bis Besar Toll Eksisting dan Rencana Jalan Utama DKI Jakarta

Gambar H. 2 Jaringan Angkutan Umum Bis Besar


H-34


Tabel H. 32 Jaringan Angkutan Umum Bis Sedang (Metromini, Kopaja dll) NO RUTE MED043 MED044 MED045 MPK000X MPC000X MBT511 MED042 MED053 MED076 MED509 MED510 MRB000X MRD001X MRC000X MED059 MED064 MED072 MED079 MED020 MED085 MED086 MED611 MED615 MDB000X MED512 MED102 MED080 MED082 MED083 MED088 MED023 MED041 MED029 MED030 MED092 MED609 MBP012 MBS004 MBS006 MBS007 MED000 MED001 MED002 MED003 MED007 MED010 MED005

RUTE PELAYANAN PULOGADUNG-SEROJA PULOGADUNG-PULOGEBANG PULOGADUNG-PONDOK GEDE PULOGADUNG-CIKAMPEK PULOGADUNG-CIKARANG PULOGADUNG-DEPOK PULOGADUNG-KLENDER KAMPUNG RAMBUTAN- MELAYU KAMPUNG RAMBUTAN-BLOK M Kp. RAMBUTAN-LEBAK BULUS KAMPUNG RAMBUTAN-CIPUTAT RAMBUTAN-BOGOR Kp. RAMBUTAN-DEPOK TIMUR KAMPUNG RAMBUTAN-CITEUREUP CILILITAN-JABABEKA CILILITAN-PASAR MINGGU LEBAK BULUS-BLOK M LEBAK BULUS-BLOK M LEBAK BULUS-SENEN LEBAK BULUS-KALIDERES LEBAK BULUS-KOTA LEBAK BULUS-BLOK M LEBAK BULUS-TANAH ABANG LEBAK BULUS-DEPOK CIPUTAT-PULOGADUNG CIPUTAT-TANAH ABANG GROGOL-KALIDERES GROGOL-KAPUK GROGOL-KALIDERES KALIDERES-SLIPI TANJUNG PRIOK-CILINCING TANJUNG PRIOK-PULOGADUNG KOTA-MUARA BARU KOTA-MUARA ANGKE CILEDUG-GROGOL BLOK M-MERUYA Kalideres-Senen GROGOL-PASAR BARU GROGOL-JAYAKARTA Melayu-TanahAbang Depok-PsMinggu Senen-Taman Solo MuaraKarang-Senen Rawamangun-Senen Semper-Senen BENDUNGAN JAGO-SENEN Madani-Senen


BUS TYPE Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang

NO RUTE MED011 MED012 MED015 MED016 MED017 MED019 MED024 MED027 MED031 MED036 MED040 MEd046 MED047 MED048 MED049 MED050 MED052 MED054 MED056 MED057 MED058 MED060 MED062 MED063 MED066 MED068 MED069 MED070 MED074 MED075 MED077 MED084 MED091 MED093 MED502 MED506 MED511 MED602 MED604 MED605 MED605A MED608 MED610 MED612 MED613 MED621 MPB000X MPD00X

RUTE PELAYANAN BENDUNGAN JAGO-SENEN KALIDERES-SENEN Senen-SetiaBudi CILEDUG-TANAH ABANG Manggarai-Senen Ragunan-Tanah Abang SENEN-TANJUNG PRIOK Kelapa Gading-Senen KELAPA-GADING Jagakarsa-PsMinggu Lampiri-Pulogadung Melayu-Pulogadung PondokKopi-Senen Cililitan-PondokKopi Manggarai-Pulogadung Klender-Melayu Melayu-PondokKopi MELAYU-PONDOK KELAPA cileungsi-Halim BlokM-Cililitan Cililitan-Klender Manggarai-Melayu Manggarai-PasarMinggu BLOKM-DEPOK BlokM-Manggarai Melayu-Ragunan BLOKM-CILEDUG BLOKM-JOGLO BLOKM-REMPOA BlokM-PsMinggu BlokM-Ragunan KALIDERES-KOTA TUA GROGOL-TANAH ABANG KALIDERES-TANAH ABANG RAMBUTAN-TANAH ABANG Melayu-PondokKopi Depok-Pulogadung Ragunan-TanahAbang PsMinggu-TanahAbang BLOKM-RAMBUTAN BlokM-Ragunan BLOKM-TANAH ABANG BLOKM-PONDOK LABU Melayu-Ragunan BINTARO JAYA-JAYA BLOKM-CIPUTAT BOGOR-PASAR MINGGU PsMinggu-Depok

BUS TYPE Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang Bis Sedang

H-35


Legend : Rute Angkutan Umum Bis Sedang Jalan Utama DKI Jakarta Toll Eksisting dan Rencana

Gambar H. 3 Jaringan Angkutan Umum Bis Sedang


H-36


Tabel H. 33 Rute Angkutan Umum Bis Kecil (Angkot, Mikrolet, KWK, Koasi dll) NO RUTE RUTE PELAYANAN KOA001 PULOGADUNG - PERUM 3 BEKASI KWT020 KWT020A KWT022 KWT023 KWT028 KWT030 KWT031 KWT032 KWT033 KWT033A MIK002 MIK027 MIK046 MIK053 BKS028 DPK037 DPK112 DPK121 KOA006A KOA006 DPK019 DPK041 DPK091 KWS054 KWS054X KWT002 KWT003 KWT006 KWT007 KWT011 MIK019 CLD009 CLD014 DPK102 DPK105 KWS011 KWS012 TAN015 DPK106 CPT001 CPT002 CPT114 KWS010 KWB003 KWB017 MIK041 MIK043 AJB003 AJB001 KWB004 MIK013 MIK048 RWBB01 MIK014 MIK015 MIK015A AJU002 KWU001 AJU003 KWU003A KWU005 KWU006 KWU007 KWU008 MIK030A MIK049 KWB006 KWU010 KWU010X MIK008 MIK025 CLD006A

PULOGADUNG - PERUM 1 BEKASI PULOGADUNG - HARAPAN BARU PULOGADUNG - RAWA KUNING PULOGADUNG - LAMPIRI PULOGADUNG - ROROTAN PULOGADUNG - GEMPOL PULOGADUNG - HARAPAN INDAH PULOGADUNG - PEJUANG PULOGADUNG - HARAPAN JAYA TITIAN INDAH - PULOGADUNG PULOGADUNG - KAMPUNG MELAYU KAMPUNG MELAYU - PULOGADUNG PULOGADUNG - SENEN KOTA - PULOGADUNG Kp RAMBUTAN - CIANGSANA/UJUNG ASPAL PASAR CISALAK - KAMPUNG RAMBUTAN KAMPUNG RAMBUTAN - DEPOK CILEUNGSI - KAMPUNG RAMBUTAN KAMPUNG RAMBUTAN - KRANGGAN UJUNG ASPAL - KAMPUNG RAMBUTAN TMII - DEPOK CIBINONG - KAMPUNG RAMBUTAN KAMPUNG RAMBUTAN - CITEUREUP PASAR MINGGU - KAMPUNG RAMBUTAN KAMPUNG RAMBUTAN - PONDOK GEDE CILANGKAP - CILILITAN CILILITAN - MUNJUL PASAR REBO - CILILITAN CILILITAN - CONDET MEKARSARI - CILILITAN CILILITAN - KRANJI ARINDA - LEBAK BULUS LEBAK BULUS - CILEDUG PARUNG BINGUNG - LEBAK BULUS LEBAK BULUS - DEPOK PASAR MINGGU - LEBAK BULUS LEBAK BULUS - CIPEDAK PAMULANG - LEBAK BULUS LEBAK BULUS - PARUNG KEBAYORAN LAMA - CIPUTAT CIPUTAT - PONDOK LABU CINERE - CIPUTAT CINERE - BINTARO MERUYA - GROGOL GROGOL - PS INPRES KEBAYORAN LAMA JEMBATAN BESI - GROGOL GROGOL - ANGKE TANAH ABANG - GROGOL GROGOL - MUARA ANGKE MERUYA ILIR - KALIDERES KALIDERES - KOTA PASAR CIPULIR - KALIDERES RAWABUAYA - CIKOKOL CILINCING - TANJUNG PRIOK TANJUNG PRIOK - KOTA KOTA - TANJUNG PRIOK TANJUNG PRIOK - PASAR EMBRIO SEMPER - TANJUNG PRIOK TANJUNG PRIOK - SUNTER JAYA SUKAPURA - TANJUNG PRIOK TANJUNG PRIOK - BULAK TURI WALANG BARU - TANJUNG PRIOK TANJUNG PRIOK - IGI ROROTAN - TANJUNG PRIOK TANJUNG PRIOK - PULOGADUNG ANCOL BARAT - TANJUNG PRIOK KOTA - KAPUK KAMAL PLUIT - KOTA KOTA - SUNTER TANAH ABANG - KOTA KOTA - GROGOL CIKOKOL-CILEDUG


BUS TYPE Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil

NO RUTE KWK05 M29 MIK004 T10 KWK06 KWK06B KWS015A MIK61 T129 AJK020 AJP003A AJT001 AJT002 AJU004 AJU001 APB03 CKK001B G05 K03 K37 KCA021 KOA001 KOA002 KOA002B KOA008 KOA020 KOA024 KOA025B KOA026 KWB001 KWB002 KWB06 KWB05 KWB007 KWB011 KWB008 KWK022A KWK033A KWS005 KWS005A KWS015X KWT006 KWT017 KWT020 KWT020A KWT022 KWT022X KWT023 KWT025 KWT027 KWT028 KWT029 KWT030 KWT031 KWT032 KWT033 KWU002X KWU004 KWU009 KWU2 M13 M25 M28 MIK001 MIK001A MIK002 MIK002A MIK003 MIK006 MIK006A MIK007 MIK008 MIK009

RUTE PELAYANAN SETU - CILILITAN CILILITAN - KLENDER RAWASARI - CILILITAN CILILITAN - CHANDRA KAMPUNG RAMBUTAN - KRANGGAN KRANGGAN - RAMBUTAN TMII-RAGUNAN CINERE-PASAR MINGGU MEKARSARI-PASAR MINGGU KLENDER-SUMBER ARTA KARET-ROXY KLENDER-RAWAMANGUN CURUG-RAWAMANGUN KOTA-TANJUNG PRIUK CILINCING-SEMPER KLENDER-PUPAR CIKOKOL-RAWABUAYA KALIMALANG-PONDOK GEDE KLENDER-KRANJI KLENDER-VILLA JATIRASA PASAR KECAPI-RAMBUTAN PERUM III-PULOGADUNG PONDOK GEDE-SUMBER ARTA BEKASI-PONDOK GEDE PONDOK GEDE-SUMBER ARTA KLENDER-SUMBER ARTA CAKUNG-PONDOK GEDE GRAND MALL KRANJI-KLENDER RAWAMANGUN-TRANSMIGRASI ANGKE-GROGOL PasarPagi - Pesing Kota-Kamal CENGKARENG-RAWABOKOR Cengkareng-Kamal PONDOK GEDE-PONDOK KOPI PULOGADUNG-TAMAN TITIAN INDAH PASAR MINGGU-TOPLAS PASAR MINGGU-RAWAJATI GRAHA CIJANTUNG-PASAR MINGGU CILILITAN-PASAR REBO CILILITAN-MAKASAR PERUM BEKASI I-PULOGADUNG HARAPAN BARU-PULOGADUNG Pangkalan Jati-Pondok Gede PULOGADUNG-RAWAKUNING LAMPIRI-PULOGADUNG PONDOK KOPI-RAWAMANGUN KALIMALANG-RAWAMANGUN PULOGADUNG-ROROTAN PULOGADUNG-UJUNG KARAWANG GEMPOL-PULOGADUNG HARAPAN INDAH-PULOGADUNG PEJUANG-PULOGADUNG HARAPAN JAYA-PULOGADUNG CILINCING-MARUNDA RAWAMANGUN-VESPA CILINCING-TANJUNG PRIOK CILINCING-SEMPER Kalideres-Kota Grogol-Kota MELAYU-PONDOK GEDE MELAYU-SENEN MELAYU-SENEN MELAYU-PULOGADUNG KALIBATA-MELAYU MELAYU-PWI GANDARIA-MELAYU GANDARIA-MELAYU CILILITAN-HALIM KOTA-TANAH ABANG KEBAYORAN LAMA-TANAH ABANG

H-37

BUS TYPE Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil Bis Kecil


Tabel H. 34 Trayek Bus di wilayah jabodetabek yang melalui jalan Tol Type No Rute Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Patas Reguler Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas

300 106 103 937 936 NE03 -NN116 115 98 89 58 57 54 52 51 49 46 45 44 41 -NN40 39 24 23 17A 17 9BC 9B 9A 9 6B 6A 6 4 2

Terminal Pelayanan Blok M Senen Grogol Rambutan Rambutan Pulogadung Pulogadung Senen Rambutan Rambutan Blok M Bekasi Blok M Grogol Pulogadung Bekasi Bekasi Rambutan Rambutan Kemoayoran Rambutan Blok M Bekasi Bekasi Cimone Rambutan Senen Senen Rambutan Rambutan Senen Pinang Ranti Rambutan Rambutan Rambutan Blok M Rambutan


Rawamangun Cimone Cimone Tanah Abang Pasar Baru Lebak Bulus Cileungsi Cikokol Kota Pulogadung Tanjung Priok Kota Pulogadung Depok Depok Kota Kalideres Grogol Blok M Tanah Tinggi Kota Cimone Tanjung Priok Grogol Grogol Pasar Baru Rambutan Rambutan Cikarang Bekasi Bekasi Pasar Baru Muatan Karang Kalideres Grogol Pulogadung Kota

Type Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas Patas

AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC

No Rute 16 82 135 133 130 122 119 115 104 102 133 84 81 80 74 73 70 65 62 52 51 49 47 43 42 34 33 30 29 28 26 25 24 17 10 7 2

Terminal Pelayanan Rambutan Tanjung Priok Tanjung Priok Cimone Rambutan Senen Cimone Pulogadung Cimone Depok Cimone Pulogadung Depok Rambutan Rambutan Rambutan Rambutan Blok M Cimone Bekasi Bekasi Blok M Rambutan Grogol Pulogadung Blok M Cimone Rambutan Bekasi Bekasi Bekasi Senen Senen Bekasi Rambutan Rambutan Rambutan

Tanah Abang Depok Ciputat Tanah Abang Cikarang Cikarang Melayu Tangerang Melayu Tanah Abang Tanah Abang Depok Kalideres Blok M Tangerang Ciledug Tanah Abang Tanjung Priok Senen Tanah Abang Pulogadung Tanjung Priok Senen Cibinong Kalideres Tangerang Kota Blok M Kalideres Kalideres Grogol Cimone Bekasi Senen Kota Tanjung Priok Kalideres

H-38


Tabel H. 35 Panjang dan Luas Jalan Menurut Kotamadya dan Jenis Jalan Jenis Jalan No.

Kotamadya Tol

A.

Negara

Propinsi

Kotamadya

Jumlah

Panjang Jalan (Meter) 1

Jakarta Selatan

9,684.00

53,740.00

347,020.70

1,570,445.85

1,980,890.55

2

Jakarta Timur

30,642.00

36,458.00

375,410.47

1,603,088.59

2,045,599.06

3

Jakarta Pusat

6,380.00

13,286.75

236,419.60

645,288.96

901,375.31

4

Jakarta Barat

12,882.00

29,075.25

269,248.97

970,086.55

1,281,292.77

5

Jakarta Utara

34,592.00

29,476.00

247,751.25

1,095,292.30

1,407,111.55

Jumlah

94,180.00

162,036.00

1,475,850.99

5,884,202.25

7,616,269.24

B.

Luas Jalan (M2) 1

Jakarta Selatan

174,312.00

965,164.81

3,681,675.81

6,599,465.26

11,420,617.88

2

Jakarta Timur

859,556.00

766,160.57

4,443,003.15

6,585,678.01

12,654,397.73

3

Jakarta Pusat

114,840.00

360,989.81

3,613,863.51

2,664,220.75

6,753,914.07

4

Jakarta Barat

231,876.00

464,404.01

2,526,442.92

4,147,433.86

7,370,156.79

5

Jakarta Utara

697,716.00

492,368.01

2,469,836.56

5,909,336.44

9,569,257.01

2,078,300.00

3,049,087.21

16,734,821.95

25,906,134.32

47,768,343.48

Jumlah Sumber : Sub Dinas Bina Program DPU Propinsi DKI Jakarta


H-39


Tabel H. 36 Panjang, Luas dan Status Jalan Menurut Jenisnya No.

Jenis Jalan

1

Tol

2

Arteri Primer

3

Panjang (M)

Luas (M2)

Status Jalan

94,180.00

2,078,300.00

Tol

102,139.25

2,140,040.10

Nasional

Kolektor Primer

55,130.75

860,669.00

Nasional

4

Arteri Sekunder

514,013.97

8,553,768.09

Propinsi

5

Kolektor Sekunder

966,603.02

8,229,432.25

Propinsi

6

Kotamadya

5,884,202.25

25,906,134.32

Kotamadya

Jumlah

7,616,269.24

47,768,343.76

Sumber : Sub Dinas Bina Program DPU Propinsi DKI Jakarta


H-40


Tabel H. 37 Rata-rata ROW di DKI Jakarta berdasarkan Wilayah dan tipe jalan AP dg Data

KS &

AP

AS

KP

KS

TOLL

Lokal

TOLL

Rata-rata

Lokal

Jakarta Utara

60.00

18.00

31.50

22.71

14.70

10.50

7.39

19.67

23.06

Jakarta Barat

24.00

22.00

32.17

21.00

14.72

-

7.38

33.00

22.04

Jakarta Timur

40.00

34.00

31.67

23.34

15.21

-

7.45

23.00

24.95

Jakarta Pusat

50.33

46.83

36.00

21.00

23.03

-

7.92

-

30.85

Jakarta Selatan

20.00

32.57

22.67

15.48

7.55

-

7.55

21.00

18.12

Rata-rata

38.87

30.68

30.80

20.71

15.04

10.50

7.54

24.17

Sumber : Dinas Tata Kota DKI Jakarta

Tabel H. 38 Panjang Jalan di DKI Jakarta berdasarkan Wilayah dan tipe jalan AP dg Data

AP

KS & AS

KP

KS

TOLL

Lokal

TOLL

Jumlah

Lokal

Jakarta Utara

7,472

7,772

7,398

16,300

41,050

3,350

172,164

26,570

282,076

Jakarta Barat

1,235

9,688

4,377

10,925

44,093

-

192,532

19,444

282,294

Jakarta Timur

1,953

6,898

6,925

22,260

55,242

-

112,177

30,400

235,855

Jakarta Pusat

19,543

6,394

8,283

2,300

26,756

-

58,680

-

121,956


H-41


Jakarta Selatan

6,015

10,913

26,254

66,224

171,898

-

171,898

10,300

Jumlah

36,218

41,665

53,237

118,009

339,039

3,350

707,451

86,714

463,502


Tabel H. 39 Luas Jalan di DKI Jakarta berdasarkan Wilayah dan tipe jalan AP dg Data

AP

KS & AS

KP

KS

TOLL Jakarta Utara

449,200

139,896

227,258

370,700

615,540

Jakarta Barat

29,640

214,584

146,590

222,500

685,704

Jakarta Timur

78,120

236,220

224,625

526,101

Jakarta Pusat

1,042,085

361,206

320,540

122,138

357,005

1,721,183

1,308,911

Jakarta Selatan Jumlah

Lokal

TOLL

Jumlah

Lokal 28,959

1,280,257

557,820

3,669,630

-

1,458,931

798,092

3,556,041

868,076

-

869,443

868,300

3,670,885

60,000

605,352

-

926,983

599,154

1,032,760

1,322,656

-

1,322,656

216,300

1,518,167

2,212,061

4,097,327

5,858,270

2,440,512

28,959

-

3,316,166 4,972,669



H-42


Tabel H. 40 ROW Jalan Toll Di DKI Jakarta No

Nama Jalan

Row (Eks)

Klasifikasi

Panjang

(Eks)

(Eks)

Luas M2 (Eks)

Jakarta Selatan 1

Jl. RA.Kartini

21

TOLL

3000

63000

2

Jl. TB.Simatupang

21

TOLL

7300

153300

Jakarta Timur 1

Jl. Tol Jakarta - Cikampek

18

TOLL

4550

81900

2

Jl. Tol Jagorawi

40

TOLL

14200

568000

3

Jl. TB.Simatupang

21

TOLL

2900

60900

4

Jl. Lingkar Luar Cikunir

18

TOLL

5750

103500

5

Jl. Tol Cacing

18

TOLL

3000

54000

Jakarta Barat 1

Jl. Tol Prof.Sedyatmo

16

TOLL

2250

36000

2

Jl. Lingkar Luar Barat

80

TOLL

7300

584000

3

Jl. Tol Jakarta - Merak

18

TOLL

6212

111816

18

TOLL

3682

66276

16

TOLL

10270

164320

4

Jl. Tol Pluit - Tomang ( jl.Pluit Fly Over ) Jakarta Utara

1

Jl. Tol Bandara (Jl. Tol Prof. Sediyatmo)

2

Jl. Tol Pelabuhan

25

TOLL

14300

357500

3

Jl. Tol Cacing

18

TOLL

2000

36000



H-43


Tabel H. 41 ROW Jalan Toll dg Arteri Primer Di DKI Jakarta No

Nama Jalan

Row (Eks)

Klasifikasi

Panjang

Luas M2

(Eks)

(Eks)

(Eks)

Jakarta Selatan 1

Jl. Jend.Gatot Subroto

22

AP dg TOLL

3467

76274

2

Jl. Letjen.MT.Haryono

18

AP dg TOLL

2548

45864

18

AP dg TOLL

500

9000

Jakarta Pusat 1

Jl. Laksda Yos Sudarso (Jl. Tol Ir. Wiyoto Wiyono)

2

Jl. Jend. Achmad Yani

54

AP dg TOLL

3554

191916

3

Jl. Jend. Gatot Subroto

68.5

AP dg TOLL

2340

160290

Jakarta Timur 1

Jl. Jend.Achmad Yani

54

AP dg TOLL

1946

105084

2

Jl. Mayjen.DI.Panjaitan

30

AP dg TOLL

3500

105000

3

Jl. Letjen.MT.Haryono

18

AP dg TOLL

1452

26136

Jakarta Barat 1

Jl. Tol Jakarta - Merak

18

AP dg TOLL

2988

53784

2

Jl. Prof.Dr.Latumeten

24

AP dg TOLL

2800

67200

3

Jl. Letjen.S.Parman

24

AP dg TOLL

3900

93600

Jakarta Utara 1

Jl. Tol Pluit - Tomang

18

AP dg TOLL

1350

164320

2

Jl. Laksda Yos Sudarso

18

AP dg TOLL

2812

357500

18

AP dg TOLL

3610

36000

3

Jl. Laksda Yos Sudarso (Jl. Tol. Ir. Wiyoto Wiyono)



H-44


Tabel H. 42 Lebar Jalan Arteri Sekunder di DKI Jakarta No

Nama Jalan

Row

Klasifikasi

Panjang

Luas M2

(Eks)

(Eks)

(Eks)

(Eks)

Jakarta Selatan 1

Jl. HR.Rasuna Said

33

AS

4100

135300

2

Jl. Kampung Melayu Besar

30

AS

550

16500

3

Jl. Sultan Hasanuddin

35

AS

375

13125

4

Jl. Sultan Iskandarsyah

35

AS

600

21000

5

Jl. Kapten Tendean

30

AS

1500

45000

35

AS

2488

87080

30

AS

1300

39000

6 7

Jl. Mampang Prapatan ( d/h. jl.Warung Buncit ) Jl. Pahlawan Kalibata Jakarta Pusat

1

Jl. M.H. Thamrin

50

AS

2250

112500

2

Jl. Mangga Besar

30

AS

558

16740

3

Jl. Pasar Senen

30

AS

750

22500

4

Jl. Landas Pacu Barat

35

AS

1000

35000

5

Jl. Landas Pacu Timur

35

AS

300

10500

6

Jl. Gunung Sahari

36

AS

3425

123300

Jakarta Timur 1

Jl. Otto Iskandardinata ( jl. Otista )

30

AS

2300

69000

2

Jl. Pemuda

35

AS

3375

118125

3

Jl. Kampung Melayu Besar

30

AS

1250

37500

Jakarta Barat 1

Jl. Kyai Tapa

35

AS

1286

49010

2

Jl. Mangga Besar

30

AS

990

29700

3

Jl. Jembatan Batu

31

AS

450

13950

4

Jl. Mangga Dua

31

AS

500

15500

5

Jl. Kali Besar Barat

36

AS

650

23400


H-45


6

Jl. Pintu Besar Selatan

30

AS

501

15030

Jakarta Utara 1

Jl. Mangga Dua

31

AS

1583

49073

2

Jl. Perintis Kemerdekaan

30

AS

3860

115800

3

Jl. Bekasi Raya

30

AS

1204.5

36135

4

Jl. Landas Pacu Timur

35

AS

750

26250


Tabel H. 43 Koridor Busway

Koridor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Blok M - Kota Pulo Gadung Harmoni Kalideres - Harmoni Pulo Gadung - Dukuh Atas Ancol - Kp. Melayu Ragunan - Kuningan Kp. Rambutan - Kp. Melayu Lebak Bulus - Harmoni Pluit - Pinang Ranti Tanjung Priok Cililitan PCG Kampung Melayu Pulo Gebang Jumlah Operasional Jaringan di 2012

1-Feb-2004

12.9

20

Interval Stasiun (km) 0.68

15-Jan-2006

14.3

23

0.65

15-Jan-2006

19.0

14

1.46

27-Jan-2007

11.5

15

0.82

27-Jan-2007 27-Jan-2007

13.5 13.3

15 19

0.96 0.74

27-Jan-2007

12.8

14

0.98

21-Jan-2009 31-Des-2010

26.6 28.8

23 29

1.21 1.03

31-Des-2010

19.4

20

1.02

28-Des-2011

12.0

16

0.75

1-Jan-2012

184.1

208

0.89

Dibuka

Panjang (km)

Jumlah Shelter

Sumber: Transjakarta


H-46


Tabel H. 44 Armada Busway dengan Produsennya Produsen Bus Koridor

Mercedes

Hino

Daewoo

Hyundai

Huang

Komodo

Hai

Bus yang

Inobus

Tersedia

1

28

63

-

-

-

-

91

2

-

-

55

-

-

-

55

3

-

-

71

-

-

-

71

4

-

18

18

12

-

-

48

5

-

-

-

-

10

13

23

6

-

22

31

-

-

-

53

7

-

34

29

22

-

-

85

8

77

10

17

17

11

23

21

44

61

21

564

No Data

8

69

9

Total

28

137

204

103

10

Sumber: Transjakarta Catatan: 1.

Mesin diesel 91 bus digunakan untuk Koridor 1.

2.

Bus CNG digunakan untuk Koridor 2-7 (Jumlah total 335 Bus)

3.

Artikulasi bus digunakan untuk Koridor 5 (Jumlah total 23 Bus CNG)

Tabel H. 45 Armada Busway Menurut Jenis Mesin Bus Jenis

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Diesel Euro 2

56

91

91

91

91

91

91

91

-

-

70

70

70

70

70

70

-

-

-

168

168

168

168

168

-

-

-

-

10

10

10

10

-

-

-

-

-

87

87

87

-

-

-

-

-

-

96

96

-

-

-

-

-

-

-

42

56

91

161

329

339

426

522

564

CNG

Total Bus Sumber: Transjakarta


H-47


Tabel H. 46 Terminal Bus di Jabodetabek Rank

Terminal Bis

Jumlah Rute Bus (Berhenti atau melewati) Busway

Patas AC

Patas

Reguler

Sedang

Kecil

Total

1

Blok M

1

24

27

26

27

-

104

2

Kp. Rambutan

1

24

23

22

11

15

95

3

Pulo Gadung

3

17

19

19

13

19

87

4

Bekasi

-

26

16

6

1

27

76

5

Kota

1

21

17

15

6

17

76

6

Senen

-

14

17

10

17

9

67

7

Tg. Priok

-

13

16

19

4

14

66

8

Depok

-

14

7

2

9

29

61

9

Grogol

-

12

16

19

5

9

61

10

Kalideres

1

12

20

14

7

7

61

11

Kp. Melayu

2

7

2

10

15

24

58

12

Tn. Abang

-

11

8

16

16

6

57

13

Lebak Bulus

1

13

6

5

9

10

43

14

Bogor

-

1

2

29

3

3

38

15

Ciputat

-

7

6

1

3

20

37

16

Ps. Minggu

-

5

3

4

7

18

37

17

Cililitan

-

-

3

7

2

24

36

18

Cikarang

-

11

2

4

1

16

34

19

Cikokol

-

-

2

-

-

32

34

20

Ciledug

-

7

5

1

3

17

33

21

Cimone

-

7

2

1

-

20

30

22

Rawamangun

-

2

-

11

1

8

22

23

Cileungsi

-

3

-

2

-

15

20

24

Klender

-

3

5

4

3

4

19

25

Parung

-

-

-

-

-

16

16

26

Manggarai

-

-

-

4

8

3

15

27

Cibinong

-

3

1

-

-

11

15

28

Leuwiliang

-

-

-

-

-

15

15

29

Ragunan

2

2

1

4

4

2

13

30

Poris Plawad

-

2

4

-

-

16

22

Sumber: Dinas Perhubungan dari setiap pemerintah daerah


H-48

A. Rencana Struktur Ruang Wilayah DKI Jakarta

Recommend Documents