BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
4.1
Dinamika Penggunaan Lahan Dinamika penggunaan lahan suatu daerah dapat dilihat dari potensi yang dimiliki
serta kecenderungan perubahan fungsi lahan mungkin terjadi. Kecenderungan perubahan fungsi dan pola penggunaan lahan sangat berkaitan dengan kondisi eksisting serta kestabilan pemanfaatannya. Berkenaan dengan dinamika penggunaan lahan, terdapat beberapa skenario perubahan masing-masing jenis penggunaan lahan sekarang yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga perlu adanya konsep pengendalian pengembangan kawasan yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 serta beberapa skenario yang dapat dilihat pada Gambar 4.2. Gambar 4.1 Peta Konsep Pengembangan Kawasan
IV - 1
Gambar 4.2 Alternatif Skenario Pengembangan Kawasan
(Existing)
(Arahan
Antisipasi
Rencana)
Lanjutan
(20 Tahun)
(>20 Thn)
Keterangan Skenario
(Non-Built Up Area/Kawasan Tidak Terbangun)
A
A
A
1. Mantap/Stabil Non-Built Up
A1
A2
A2
1. Transisi ke Non-Built Up Jenis Lain
A
X
X
2. Transisi ke Terbangun dan Mantap
A
X
X*y
3. Transisi ke Terbangun dan Dinamis
(Built Up Area/Kawasan Terbangun)
X
X
X
4. Mantap/Stabil Kawasan/Fungsi
X
X*y
X*Y*
5. Dinamis Kawasan/Fungsi
X
X*Z
X*Z
6. Transisi ke Mantap Kawasan/Fungsi
IV - 2
Jika skenario tersebut diterapkan dalam pengarahan peruntukkan pola ruang, maka diperkirakan akan terdapat beberapa bentuk pola ruang dan peluang perubahan pola ruang sebagaimaan dapat dilihat pada Gambar 4.3. Gambar 4.3 Beberapa Model Arahan Pola Ruang dan Peluang Perubahan Peruntukkan Pola Ruang
Permukiman: Permukiman Perdesaan
Konsentrasi rendah
Permukiman Perdesaan
Aksesibilitas rendah
Aksesibilitas semakin tinggi
Permukiman Perdesaan
(fungsi terus berkembang)
(densifikasi ruang / konsentrasi semakin tinggi))
Permukiman Perkotaan
Permukiman Perkotaan
Densifikasi ruang
Permukiman Perkotaan
horizontal dan vertikal
Kebun Campuran: Kebun Campuran
Tetap dan semakin
Kebun Campuran
produktif
Pertumbuhan penduduk
Menjadi terbangan:
dan keg. Sosial ekonomi
- rumah/perumahan - fas.sosial/komersial
IV - 3
Sawah: Mantap dan
Sawah, hamparan luas dan beririgasi
semakin produktif
Sawah, hamparan kecil dan beririgasi
semakin produktif
Sawah, hamparan kecil
Mantap dan
Potensial dikembangkan
Sawah beririgasi
Sawah beririgasi
Sawah beririgasi
irigasi
Tetap potensial dikembangkan
Sawah
dengantadah hujan/teknologi lainnya
Tidak potensial beririgasi, tapi
Kebun, Kebun Campuran
tetap menjadi lahan pertanian
Pertanian lainnya
Tidak potensial beririgasi,
Menjadi terbangan:
dan beralih menjadi terbangun
- rumah/perumahan - fas.sosial/komersial
IV - 4
Tambak: Tambak
Hamparan relatif luas,
Tambak (mantap)
potensial dukungan sistem saluran
Kondisi khusus, dijadikan
Hutan Bakau atau fungsi
konservasi di pesisir
konservasi lainnya
Alih fungsi
Menjadi terbangan:
menjadi terbangun
- rumah/perumahan - fasilitas/objek wisata
Pertanian Lahan Kering: Pertanian Lahan Kering
Potensial pengembangan
Sawah beririgasi
sistem irigasi
Tetap dipertahankan
Pertanian Lahan Kering
dan semakin produktif
Alih fungsi menjadi pertanian lainnya
Perkebunan (rakyat,besar)
Kebun campuran
Alih fungsi
Menjadi terbangan:
menjadi terbangun
- rumah/perumahan - fasilitas/objek wisata
Semak Belukar: Semak Belukar
Berdekatan dengan permukiman perdesaan
Kebun Campuran Pertanian Lahan Kering
Di bagian hulu wilayah
Perkebunan (rakyat,besar)
dan dijadikan produktif
Hutan Tanaman/Rakyat
Potensial pengembangan
Sawah beririgasi
sistem irigasi
Alih fungsi
Menjadi terbangan:
menjadi terbangun
- rumah/perumahan - fasilitas/objek wisata
IV - 5
Hutan: Hutan Lindung
Berfungsi Lindung
Hutan
Hutan Suaka Alam
HL, HSA, dll
Berfungsi Budidaya
Hutan Produksi, dg peningkatan kualitas
atau Produksi
Rawa: Berfungsi Lidung:
Rawa
Rawa dg fungsi lindung
Ramsar, Rawa
Potensial penataan sistem
Sawah / Sawah Lebak
saluran/irigasi
Sawah Pasang-Surut
Potensial berfungsi sebagai
Kolam: Retensi,
tampungan air di bagian hulu
Perikanan, Rekreasi
Di pesisir dan potensial pengembangan sistem saluran
Tambak Kolam Retensi, Rekreasi
Lahan Terbuka: Di daratan
Lahan Terbuka
dekat permukiman
Pasir Pantai
Rumah,Fasilitas,Lain2 Kebun Campuran
Rekreasi Pantai Bagian Sempadan pantai
Gosong Sungai
Bagian Sempadan sungai
Galian C dg AMDAL
4.2
Rencana Pola Ruang
4.2.1
Rencana Kawasan Lindung Pengertian kawasan berfungsi lindung dalam suatu rencana tata ruang wilayah
provinsi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas: 1) Kawasan hutan lindung; 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 3) Kawasan perlindungan setempat; 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; 5) Kawasan rawan bencana alam;
IV - 6
6) Kawasan lindung geologi; 7) Kawasan lindung lainnya. Adapun kawasan lindung yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam. Rencana kawasan lindung di Wilayah Provinsi Banten tahun 2030 seluas kurang lebih 260.843 Ha atau 30,15 % dari luas wilayah Provinsi Banten, meliputi : A. Kawasan Hutan Lindung a) Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin tersedianya unsur hara tanah dan air permukaan. b) Kriteria Penetapan • Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 dan atau; • Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan di atas 40% dan/atau; • Kawasan hutan yang mempunyai tingkat keaneka-ragaman hayati yang tinggi. Kawasan Hutan Lindung di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan seluas kurang lebih 20.646 Ha (2,39%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon. B. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. b) Kriteria Penetapan
IV - 7
Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, Kecamatan Anyer Kabupaten Serang, Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, Rawa Danau di Kabupaten Serang, Pegunungan Aseupan-KarangPulosari (Akarsari) di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. C. Kawasan Perlindungan Setempat 1. Sempadan Pantai a) Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. b) Kriteria Penetapan Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan sempadan pantai ditetapkan seluas kurang lebih 5.174 Ha (0,60%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten lebak dan Kota Cilegon. 2. Sempadan Sungai a) Perlindungan terhadap sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat menganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. b) Kriteria Penetapan • Sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan anak sungai di luar kawasan pemukiman.
IV - 8
• Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter. Kawasan sempadan sungai di Provinsi Banten terdiri dari DAS Ciujung, DAS Cidurian, DAS Cilemer, DAS Ciliman, DAS Cibanten, DAS Cidanao, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Cibinuangeun, DAS Cihara, DAS Cimadur, dan DAS Cibareno dengan total panjang sungai 787,68 Km dengan luas sempadan sungai kurang lebih 7.877 Ha (0,91%) dari luas Provinsi Banten sedangkan kawasan hutan untuk DAS paling sedikit ditetapkan 30 (tiga puluh) persen. 3. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk a) Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk/situ untuk melindungi danau/waduk/situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk/situ. b) Kriteria Penetapan Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang.lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi danau/waduk antara 50 - 100 meter ke arah darat. Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan seluas kurang lebih 83.155,09 Ha (9,61%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten lebak, dan Kota Cilegon. 4. Kawasan Sekitar Mata Air a) Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kondisi fisik kawasan di sekitarnya. b) Kriteria Penetapan Kawasan mata air adalah daratan sekurang-kurangnya dengan radius (jari-jari) 200 meter di sekitar mata air.
IV - 9
Kawasan sekitar mata air ditetapkan seluas kurang lebih 787 Ha (0,09%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang. D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya 1) Perlindungan terhadap kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. 2) Kriteria Penetapan Kawasan Suaka, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya adalah sebagai berikut. a.
Kriteria Cagar Alam, adalah : - kawasan yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya; - mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya; - mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; - mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; - mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi. Cagar alam di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut : 1. CA Rawa Danau seluas kurang lebih 2.500 Ha (0,29%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Serang. 2. CA G. Tukung Gede seluas kurang lebih 1.700 Ha (0,20%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Serang. 3. CA Pulau Dua seluas kurang lebih 30 Ha (0,003%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kota Serang.
b.
Kriteria Taman Nasional, adalah :
IV - 10
- Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; - Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami; - Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; - Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam; - Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam Zona Inti, Zona Pemanfaatan, Zona Rimba dan Zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri. Taman Nasional yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut : 1. TN Ujung Kulon seluas kurang lebih 78.619 Ha (9,09%) dari luas Provinsi Banten yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Pandeglang. 2. TN Gunung Halimun-Salak seluas kurang lebih 42.925 Ha (4,96%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak. c.
Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Adapun kriteria penunjukan dan penetapan taman wisata alam adalah sebagai berikut : - mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik; - mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya atarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; - kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.
IV - 11
Kawasan taman wisata alam yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten, meliputi : 1. TWA Pulau Sangiang seluas kurang lebih 528 Ha (0,06%) dari luas Provinsi Banten yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Serang. 2. TWA Carita seluas kurang lebih 95 Ha (0,01%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Pandeglang d.
Kriteria Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur bentang alam (landscape) yang baik, memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari. Rekomendasi yang memungkinkan dijadikan kawasan TAHURA di Provinsi Banten adalah Komplek Gunung Aseupan seluas kurang lebih 7.000 Ha. Adapun alokasi pemanfaatan TAHURA pada tahun 2030 diarahkan seluas kurang lebih 3.026 Ha (0,35%) dari luas Provinsi Banten. Adapun di dalam komplek Gunung Aseupan tersebut terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang saat ini dikelola oleh Perum Perhutani, kawasan Taman Wisata Alam dan Kawasan Suaka Alam yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam serta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang saat ini dikelola oleh Badan Litbang Kehutanan Departemen Kehutanan RI.
e.
Kriteria Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala, dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk ilmu pengetahuan. Kawasan konservasi cagar budaya perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy seluas kurang lebih 5.137 Ha (0,59%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak.
E. Kawasan Rawan Bencana Alam 1) Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
IV - 12
2) Kriteria Penetapan Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka arahan pengelolaan kawasan lindung antara lain : a. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung. b. Penambahan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi hutan lindung/konservasi. c. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. d. Pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung. e. Percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat di gunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan non-kayu. f. Membuka
jalur
wisata
jelajah/pendakian
untuk
menanamkan
rasa
memiliki/mencintai alam. g. Peruntukan
kawasan
lindung
untuk
sarana
pendidikan
penelitian
dan
pengembangan kecintaan terhadap alam. h. Percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung. Kawasan rawan bencana alam di luar kawasan hutan konservasi dan lindung ditetapkan seluas kurang lebih 8.643,00 Ha (1,00%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Adapun kawasan rawan bencana alam tersebut, meliputi : a. Kawasan rawan letusan gunung api terdapat di Gunung Krakatau. b. Kawasan rawan banjir terdapat di Kabupaten Tangerang (berada pada DAS Cisadane, Pasanggrahan, Cirarab, Cimanceuri, Cidurian), Kota Tangerang (berada pada DAS Cisadane), Kabupaten Pandeglang (berada pada DAS Ciliman, Cilemer), Kabupaten Lebak (berada pada DAS Ciujung dan Cibinuangeun), Kabupaten Serang (berada pada DAS Ciujung).
IV - 13
c. Kawasan rawan tsunami terdapat di Pantai Utara (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang), Pantai Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak), Pantai Barat (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon). d. Kawasan rawan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Pandeglang (Kecamatan, Kecamatan
Pandeglang,
Kecamatan
Cadasari,
Kecamatan
Mandalawangi,
Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cigeulis), Kabupaten Lebak (Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan Sobang, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Panggarangan). Arahan kawasan lindung Provinsi Banten dapat dilihat pada Gambar 4.4 dan Tabel 4.1 Arahan Kegiatan, Lokasi dan Pengendalian Peruntukan Ruang Pada Kawasan Lindung dan Budidaya Provinsi Banten.
IV - 14
GAMBAR 4.4 ARAHAN KAWASAN LINDUNG
IV - 15
NCANA
YUNG
Tabel 4.1 Arahan Kegiatan, Lokasi, dan Pengendalian Peruntukan Ruang Pada Kawasan Lindung Provinsi Banten Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung 1. Kawasan Hutan Lindung
Sub Kawasan Diperbolehkan
Dilarang, Diperbolehkan dengan syarat
Lokasi
Kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah minimal kegiatan hutan produksi terbatas. Dengan kata lain, apabila terdapat hutan produksi yang masuk kriteria kawasan hutan lindung, agar ditingkatkan upaya konservasinya menjadi hutan produksi terbatas Pada kawasan hutan lindung yang berada di luar kawasan hutan, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah permukaan tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah.
Kegiatan yang ada di kawasan hutan lindung yang tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsi utama kawasan. Proses peralihan fungsi ini dilaksanakan sesuai dengan kondisi fisik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak Kawasan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah permukaan tanah seperti hutan atau tanaman keras yang panennya tidak atas dasar penebangan pohon atau merubah bentang alam seperti penambangan bahan galian atau perindustrian, kecuali kegiatan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi kepentingan nasional atau regional.
Kab. Serang, Kota Serang, Kab. Tangerang dan Kota Cilegon Reklamasi Fungsi Hutan, dari Hutan Produksi menjadi Hutan Lindung di: 1. Gunung Aseupan 2. Gunung Karang. 3. Gunung Pulosari Seluas ± 12.500 Ha dan 4.00 Ha di TN Ujung Kulon
IV - 16
Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung
Sub Kawasan Diperbolehkan
2. Kawasan yang Kawasan Resapan Air Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
3. Kawasan perlindungan setempat
a. Sempadan Sungai
Dilarang, Diperbolehkan dengan syarat
Wilayah yang diperkirakan mengandung potensi resapan air, dapat dialokasikan sebagai kebun campuran berbagai tanaman tahunan, hutan produksi terbatas, ataupun hutan lindung. Kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan. Kegiatan yang masih boleh dilaksanakan di kawasan ini adalah pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan agrowisata.
Kegiatan yang bersifat menutup kemungkinan adanya infiltrasi air ke dalam tanah dilarang.
Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun, masih diperbolehkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan. Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas masih bisa diperbolehkan.
Pada kawasan sempadan sungai yang belum dibangun, pendirian bangunan tidak diijinkan (IMB tidak diberikan). Kegiatan atau bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan. Kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang.
Lokasi Kab. Serang : 1.Cinangka. 2.Anyer. 3.Waringin Kurung. Kab. Pandeglang : 1. Sumur. 2. Cimanggu. 3. Cibaliung. 4. Cigeulis. Kab. Lebak : 1.Cipanas. 2.Cibeber. Kota Cilegon
Kawasan-kawasan yang terletak di sepanjang sisi Sungai : 1. Cisadane 2. Cidurian 3. Ciujung. 4. Cibanten. 5. Cibareno. 6. Cimandur. 7. Cihara. 8. Cisiih. 9. Cisimeut. 10.Ciberang.
IV - 17
Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung
Sub Kawasan Diperbolehkan
Dilarang, Diperbolehkan dengan syarat
Lokasi
b.Sempadan Pantai
Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di sepanjang garis pantai sepanjang 517,42 Km adalah kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah.
Kegiatan-kegiatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan tidak diperbolehkan.
Kab. Serang, Kota Serang, Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan Kota Cilegon
c.Kawasan sekitar danau, waduk. atau situ.
Kegiatan yang masih boleh diusahakan adalah perikanan, pariwisata yang hanya untuk menikmati pemandangan saja, pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan, pemasangan papan pengumuman, pemasangan pondasi dan rentang kabel, pondasi jembatan/jalan umum maupun kereta api, bangunan lalu lintas air, serta pengambilan dan pembuangan air.
Kawasan yang memiliki danau/ situ/ dam, terutama di Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kab. Lebak dan kota Cilegon
d.Kawasan sekitar mata air
Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan penghutanan atau tanaman tahunan yang produksinya tidak dengan penebangan pohon.
Kegiatan yang mengganggu kelestarian daya tampung seperti pendirian bangunan, permukiman dan penanaman tanaman semusin yang mempercepat proses pendangkalan tidak diperkenankan dan dilarang. Selain bangunan pengendali/pengukur volume air, yang diperkenankan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata seperti hotel, rumah makan, tempat rekreasi, dengan tetap mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah terjadinya sedimentasi ke dalam danau. Penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air dilarang.
Kab. Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang
IV - 18
Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung 4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
Sub Kawasan Diperbolehkan a.Cagar Alam
b.Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya
c.Suaka marga satwa
d.Kawasan pantai berhutan bakau
Kegiatan lain, selain perlindungan plasma nutfah, yang diperkenankan tetap berlangsung di dalam kawasan ini adalah kegiatan pariwisata atau pos pengawas yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa sehingga ekosistem binatang, ikan, atau tumbuhan langka yang dilindungi tidak terganggu. Kegiatan pariwisata terbatas dan penelitian
Kegiatan pariwisata terbatas dan penelitian
Kegiatan tambak dan kegiatan lain yang berhubungan dengan aktivitas kelautan diperkenankan.
Dilarang, Diperbolehkan dengan syarat
Lokasi
Kegiatan yang sudah ada, yang berada di dalam kawasan Cagar Alam, yang mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh Pemerintah. Kegiatan pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan plasma nutfah dilarang.
Kawasan CA. Rawa Danau, CA. G. Tukung Gede dan CA. Pulau Dua
Kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan ini adalah pengambilan karang dan kerang, penangkapan ikan untuk keperluan ekonomis, pengerukan pasir, penimbunan pantai yang mengganggu keaslian obyek wisata, dan sebagainya. Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi lindung tersebut dilarang. Kegiatan yang tidak menunjang perlindungan terhadap flora dan fauna di kawasan ini dilarang.
Kawasan yang memiliki laut/pantai
Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Gn. Halimun salak Kab. Tangerang: 1.Kosambi. 2.Paku Haji. 3.Mauk. 4.Kronjo. Kab. Serang: 1.Tirtayasa. 2.Pontang. 3.Kasemen. 4.Kramat Watu. 5.Bojonegara.
e.Taman wisata alam dan taman wisata alam laut
Kegiatan pariwisata yang dilindungi, terbatas dan penelitian.
Kegiatan yang tidak menunjang perlindungan terhadap flora dan fauna di kawasan ini dilarang.
Kota Cilegon : Pulo Merak TWA Carita dan TWA Pulau Sangiang
IV - 19
Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung
Sub Kawasan
5.Kawasan rawan bencana alam
a.Kawasan rawan banjir
Diperbolehkan Pembangunan fisik berupa pengembangan saluran drainase
b. Kawasan rawan tanah longsor
c.Rawan Bencana gunung berapi
Pada zona waspada dan zona siaga di kawasan rawan bencana alam, masih diperkenankan adanya budidaya yang bersifat sementara, pertanian tanaman semusim dan tahunan. Pada zona siaga masih diperkenankan adanya permukiman, namun perlu diwaspadai dan selalu siap untuk mengadakan pengungsian apabila sewaktu-waktu gunung berapi menunjukkan aktivitas yang membahayakan.
Dilarang, Diperbolehkan dengan syarat
Lokasi
Kegiatan untuk permukiman dilarang. Kegiatan lain yang berdampak dapat mempengaruhi kelancaran tata drainase di kawasan ini dilarang, Tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim, kolam ikan, atau kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan.
Daerah pesisir barat Banten, Kabupaten Lebak; Malimping. serta kawasan-kawasan yang terletak di sepanjang DAS.
Pada kawasan rawan bencana yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi dan rawan gas beracun, khususnya pada zona bahaya dan zona waspada, ditetapkan sebagai daerah yang tertutup bagi permukiman penduduk. Bila pada daerah ini terdapat permukiman, maka penduduk yang bermukim di dalam kawasan ini mendapatkan prioritas pertama untuk dipindahkan.
Di daerah pesisir barat Banten; Kab. Pandeglang dan daerah selatan Kab. Lebak serta kawasan-kawasan yang terletak di sepanjang DAS Kawasan sekitar gunung berapi
IV - 20
4.2.2
Rencana Kawasan Budidaya Kawasan budidaya yang dimaksud merupakan arahan peruntukan yang terdiri
dari : a)
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.
b)
Kawasan Peruntukan Pertanian.
c)
Kawasan Peruntukan Perkebunan.
d)
Kawasan Peruntukan Perikanan
e)
Kawasan Peruntukan Pertambangan
f)
Kawasan Peruntukan Industri
g)
Kawasan Peruntukan Pariwisata
h)
Kawasan Peruntukan Permukiman.
Selain kawasan peruntukan tersebut di atas, di Wilayah Provinsi Banten juga terdapat Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional yaitu Kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Selain itu diarahkan pula pengembangan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Adapun rencana pengembangan kawasan budidaya di wilayah Provinsi Banten tahun 2030 seluas kurang lebih 604.277 Ha atau 69,85% dari luas Wilayah Provinsi Banten, meliputi :
A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi a) Pengelolaan terhadap kawasan hutan produksi dilakukan untuk memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan, baik dengan cara tebang pilih maupun tebang habis dan tanaman untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri,
dan
ekspor
dengan
tetap
menjaga
kelestarian
lingkungan
dan
keanekaragaman hayati. b) Kriteria Penetapan • kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (score) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. • kawasan secara ruang apabila digunakan untuk budidaya, hutan alam dan hutan tanaman dapat memberikan manfaat:
IV - 21
- mendorong perkembangan sektor atau kegiatan ekonomi di sekitarnya; - meningkatkan fungsi lindung; - meningkatkan upaya pelestarian sumber daya hutan; - meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat; - meningkatkan pendapatan daerah dan nasional; - meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat; - meningkatkan ekspor; - mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat. c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi : • Kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah harus dilakukan percepatan reboisasi, serta percepatan pembangunan hutan rakyat. • Mengarahkan pada kawasan perkotaan untuk mewujudkan hutan kota di dalam atau di tepi kota. • Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan pengembangannya seluas kurang lebih 58.091 Ha (6,71%) dari luas Provinsi Banten.
B. Kawasan Peruntukan Pertanian a) Pengelolaan lahan baku sawah dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk lahan basah dalam menghasilkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan b) Kriteria Penetapan • kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk sawah • kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan sawah secara ruang dapat memberikan manfaat: - peningkatan produksi pangan dan mendayagunakan investasi yang telah ada; - meningkatkan perkembangan sektor dan kegiatan ekonomi sekitarnya; IV - 22
- meningkatkan fungsi lindung; - upaya pelestarian sumber daya alam untuk pertanian pangan; - meningkatkan pendapatan masyarakat; - meningkatkan pendapatan daerah dan nasional; - meningkatkan kesempatan kerja; - meningkatkan ekspor; - mendorong perkembangan masyarakat. c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian : • pengembangan sawah irigasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi dan pengembangan waduk/embung. • perubahan kawasan pertanian harus tetap memperhatikan luas kawasan yang dipertahankan sehingga perlu adanya ketentuan tentang pengganti lahan pertanian. • peruntukan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan pertanian terpadu dan holtikultura dengan mengembangkan kawasan pertanian berteknologi tinggi. • apabila di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. • kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan diarahkan di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. • kawasan peruntukan hortikultura diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. • kawasan peruntukan peternakan diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. • kawasan pertanian pangan berkelanjutan berada pada kawasan perdesaan yang diarahkan di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Kawasan peruntukan budi daya tanaman pangan diarahkan pengembangannya seluas kurang lebih 216.577 Ha (25,03%) dari luas Provinsi Banten.
IV - 23
C. Kawasan Peruntukan Perkebunan a) Pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan lahan kering dalam meningkatkan produksi tanaman lahan kering dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. b) Kriteria Penetapan • kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan tanaman lahan kering. • kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan tanaman lahan kering secara ruang dapat memberikan manfaat: - meningkatkan produksi tanaman lahan kering dan pendayagunaan investasi yang adil; - meningkatkan perkembangan sektor dan kegiatan ekonomi sekitarnya; - meningkatkan fungsi lindung; - upaya pelestarian sumber daya alam untuk pertanian pangan; - meningkatkan pendapatan masyarakat; - meningkatkan pendapatan daerah dan nasional; - meningkatkan kesempatan kerja; - meningkatkan ekspor; - meningkatkan perkembangan masyarakat. c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan : • pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor. • dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika. • peningkatan Peruntukan kawasan perkebunan dilakukan memalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan Kimbun masing-masing.
IV - 24
• perubahan fungsi lahan kawasan perkebunan dapat dilakukan melalui mekanisme penilaian biaya dan manfaat ditinjau dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. • kawasan peruntukan perkebunan diarahkan di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kawasan peruntukan perkebunan meliputi kawasan budidaya lahan kering diarahkan pengembangannya seluas kurang lebih 176.957 Ha (20,45%) dari luas Provinsi Banten.
D. Kawasan Peruntukan Perikanan Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan antara lain : • mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove. • pengembangan minapolitan berupa budidaya perikanan tangkap dan budidaya perikanan laut. • menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya. • pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan. • peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan. • kawasan peruntukan perikanan diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang.
E. Kawasan Peruntukan Pertambangan a) Kawasan peruntukan pertambangan memiliki fungsi antara lain menghasilkan barang hasil tambang yang meliputi minyak dan gas bumi; bahan galian pertambangan secara umum, dan bahan galian C; b) Kriteria Penetapan • Pemanfaatan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan
pertambangan
harus
diperuntukan
untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidahkaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
IV - 25
• Setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat; • Kegiatan pertambangan ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri dan berbagai keperluan masyarakat, serta meningkatkan ekspor, meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah serta memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha; • Kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL; • Kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap ekplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat; • Rencana kegiatan eksploitasi harus disetujui oleh dinas pertambangan setempat dan atau oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pelaksanaannya dilaporkan secara berkala; • Pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor. c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan : • Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan. • Pengelolaan kawasan bekas penambangan yang telah digunakan harus direhabilitasi dengan melakukan penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. • Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan lapisan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan. • Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi bahan galian logam (emas) diarahkan di Kabupaten Lebak (Desa Cikotok, Desa Warung Banten, Desa Lebak Situ, Desa Sinargalih, Desa Cimancak, Desa Sukamulya, Desa Cidikit,
IV - 26
Desa Citorek, Desa Cikate, Desa Kanekes, Desa Guradog, Desa Bojongmanik, Desa Caringin, Desa Gunung Kendang, dan Desa Bulakan), Kabupaten Pandeglang (Desa Padasuka, Desa Mangkualam, dan Desa Kramatjaya). • Kawasan peruntukan pertambangan batubara diarahkan di Kabupaten Lebak (Desa Cihara/Cimandiri, Desa Darmasar, dan Desa Bojongmanik). • Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi diarahkan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang (WKP Kaldera Danau Banten Possible 115 MW, Gunung Karang Possible 170 MW), Kabupaten Pandeglang (Gunung Pulosari Hipotetik 100 MW), Kabupaten Lebak (Pamancalan Speculative 225 MW, Gunung Endut Speculative 100 MW Possible 40 MW, dan Ciseeng Hipotetik 100 MW). • Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi diarahkan di Blok Banten (3.999,00 Km2), Blok Rangkas (3.977,13 Km2), Blok Ujung Kulon (3.706,47 Km2), Selat Sunda I (8.159,40 Km2), Selat Sunda II (7.769,85 Km2), Selat Sunda III (6.035,64 Km2). Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah kerja pertambangan mineral dan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas dapat dilihat pada Gambar 4.5.
F. Kawasan Peruntukan Industri a) Pengelolaan kawasan budidaya peruntukan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah ruang guna memenuhi kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. b) Kriteria Penetapan • kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri, serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan • kawasan yang dalam Pola Dasar Pembangunan Provinsi Banten diarahkan bagi pengembangan kegiatan industri
IV - 27
Gambar 4.5 Peta Wilayah Kerja Pertambangan di Provinsi Banten
IV - 28
• kawasan yang memiliki kelayakan fisik lokasi sebagai berikut: - lahan relatif datar (lereng <5 %), - luas minimal 5 Ha, - dukungan prasarana jalan regional/lokal dengan ROW 8 m, - dukungari prasarana air bersih, - dukungan prasarana energi listrik, - dukungan prasarana telekomunikasi, - dukungan prasarana pembuangan/pengolahan limbah industri. - tidak menimbulkan gangguan terhadap permukiman penduduk kawasan di sekitarnya yang apabila dikembangkan kegiatan industri dapat memberikan manfaat secara, antara lain: ª meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan dan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya; ª meningkatkan kegiatan sektor dan ekonomi di daerah sekitarnya; ª tidak mengganggu kelestarian sumber daya alami; meningkatkan pendapatan masyarakat; ª meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional; ª meningkatkan kesempatan kerja dan peluang berusaha; ª meningkatkan ekspor; ª meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri : ¾ pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis. ¾ pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan. ¾ pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas. ¾ pengembangan kegiatan industri harus dalam satu kawasan industri dengan didukung oleh sarana dan prasarana industri. ¾ pengelolaan kegiatan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial. IV - 29
¾ setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri. ¾ segala bentuk kegiatan industri yang berpotensi memberikan dampak besar dan penting harus memiliki rencana aksi tanggap darurat terhadap berbagai potensi bencana dan atau kecelakaan industri. ¾ kawasan peruntukan industri meliputi : - Industri besar, diarahkan pada : Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon. - Industri menengah, diarahkan pada : Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang. - Industri kecil, diarahkan pada : Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon.
G. Kawasan Peruntukan Pariwisata a) Pengelolaan kawasan pariwisata dilakukan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam
dan
budaya
guna
mendorong
perkembangan
pariwisata
dengan
memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. b) Kriteria Penetapan • kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan • kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata secara ruang dapat memberikan manfaat: - meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di daerah; - mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya; - tidak mengganggu fungsi lindung; - tidak mengganggu upaya kelestarian sumber daya alam; - meningkatkan pendapatan masyarakat; - meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
IV - 30
- meningkatkan kesempatan kerja; - melestarikan budaya lokal; - meningkatkan perkembangan masyarakat. c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata : ¾ tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata. ¾ tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon. ¾ melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut. ¾ tetap melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata. ¾ menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah. ¾ meningkatkan
pencarian/penelusuran
terhadap
benda
bersejarah
untuk
menambah koleksi budaya. ¾ pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus. ¾ merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan. ¾ meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi dan promosi wisata. ¾ menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu. ¾ meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing. ¾ kawasan peruntukan pariwisata diarahkan di Kawasan wisata Pantai Barat (Anyer, Labuan/ Carita, Tanjung Lesung dan Sumur), Kawasan Banten Lama, Pelabuhan Karangantu, Kawasan Wisata Pantai Selatan (sepanjang pantai selatan dari pantai Muara Binuangeun-Panggarangan-Bayah), Permukiman Baduy (Leuwidamar, Cimarga), T.N. Ujung Kulon (Cigeulis, Cimanggu, Sumur, P. Panaitan, P. Handeuleum, P. Peucang, Taman Jaya, Pantai Ciputih dan Gunung Honje).
IV - 31
H. Kawasan Peruntukan Permukiman a) Pengeloaan kawasan permukiman dilakukan untuk menyediakan
tempat
bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. b) Kriteria Penetapan • kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehat dan mempunvai akses untuk kesempatan berusaha. • kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pemukiman secara ruang dapat memberikan manfaat: - ketersediaan areal pemukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana investasi yang ada di daerah sekitarnya; - mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya; - tidak mengganggu fungsi lindung; - tidak mengganggu upaya kelestarian sumber daya alam; - meningkatkan pendapatan masyarakat; - meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional; - meningkatkan kesempatan kerja; - mendorong perkembangan masyarakat. c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman : ¾ pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya serta meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada. ¾ pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai: pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman
IV - 32
¾ menjaga kelestarian permukiman perdesan khususnya kawasan pertanian. ¾ pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan serta tetap memperhatikan proporsi kawasan terbangun terhadap ruang terbuka baik berupa ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. ¾ membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau ¾ pembentukan perkotaan metropolitan, dihubungkan dengan sistem transportasi yang memadai diantaranya mass rapid transit. ¾ pengembangan KEK untuk kegiatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. ¾ perkembangan perkotaan menengah dilakukan dengan membentuk pelayanan wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya. ¾ permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan skala kabupaten dan perkotaan kecamatan yang ada di kabupaten. ¾ permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan RTRW masing-masing kabupaten/kota. ¾ kawasan peruntukan permukiman diarahkan tersebar di setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten Kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan permukiman yang dikategorikan sebagai kawasan perkotaan dikembangkan seluas kurang lebih 152.651 Ha (17,65%) dari luas Provinsi Banten. Untuk lebih jelasnya mengenai Arahan Kawasan Budidaya dan Kawasan Pariwisata dapat dilihat pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.7, serta arahan pengembangan kawasan budidaya lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.
IV - 33
Gambar 4.6 Peta Arahan Kawasan Budidaya
SITUS BANTEN LAMA
IV - 34
Gambar 4.7 Peta Arahan Kawasan Pariwisata
IV - 35
Tabel 4.2 Arahan Kegiatan, Lokasi, dan Pengendalian Ruang Pada Kawasan Budidaya Provinsi Banten Arahan Kegiatan Kawasan Budidaya 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
2. Kawasan Peruntukan Pertanian
Sub kawasan Diperbolehkan Pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan Penanaman tanaman padi secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu Penanaman tanaman selain padi, dengan mempertimbangkan tingkat ketersediaan air dan optimalitas kemampuan produksi Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)
Dilarang, Diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis
Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, dan Kab. Serang.
Pembangunan bangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian bukan lahan basah
Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon
3. Kawasan Peruntukan Industri, Pariwisata, dan Permukiman Pemanfaatan lahan Kegiatan yang diizinkan 3.1 Kawasan untuk kegiatan yang adalah tempat tinggal, Permukiman berdampak negatif pertemuan dan terhadap penunjangnya seperti keseimbangan pelayanan pemerintah, ekologis perdagangan, perbankan dan lain-lain yang sejenis. Membangun/ mengembangkan Jenis bangunan yang kegiatan yang tidak diizinkan yaitu rumah sesuai dengan tinggal, rumah toko, kegiatan permukiman gedung pertemuan, sekolahan, poliklinik, puskesmas, pasar, pertokoan, bank asuransi, dan lain-lain yang sejenis.
Lokasi
Tersebar di wilayah Propinsi Banten
IV - 36
Arahan Kegiatan Kawasan Budidaya
3.2 Kawasan Industri
Sub kawasan Diperbolehkan -
Pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan industri Penguasaaan/pemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejalan sengan kegiatan industri, dengan syarat tidak diintensifkan ataupun diekstensifkan (pada kawasan industri) Penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang telah ada, sepanjang mendukung kegiatan utama diizinkan (pada wilayah industri)
Dilarang, Diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis Membangun/ mengembangkan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan industri
Lokasi
Kab. Serang: 1.Kragilan. 2.Cikande. 3.Pamarayan. 4.Kopo. 5.Tirtayasa. 6.Pontang. 7.Kasemen. 8.Kramat Watu 9.Bojonegara. Kab. Pandeglang: 1.Menes. 2.Labuan. Kab. Lebak: 1.Pangarangan 2.Bayah. 3.Maja. 4.Sajira. Kab. Tangerang: 1.Pasar Kemis, 2.Balaraja, 3.Cikupa, 4.Kosambi, 5.Legok, 6.Jayanti, 7.Tigaraksa, 8.Sepatan 9.Pagedangan. Kota Tangerang: 1.Jatiuwung, 2.Batuceper, 3.Cipondoh, 4.Pinang 5.Karang Tengah, 6.Larangan. Kota Cilegon: 1.Ciwandan, 2.Citangkil, 3.Grogol, 4.Pulomerak. Kota Tangerang Selatan: 1.Serpong 2.Setu
IV - 37
Arahan Kegiatan Kawasan Budidaya
3.3 Kawasan Pertambangan
3.4 Kawasan Pariwisata
Sub kawasan Diperbolehkan -
Kegiatan yang diijinkan adalah industri penambangan, pengolahan awal dan pengemasan, pengangkutan, pengelolaan dan pemantauan kawasan, penelitian. Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian. Kegiatan yang diijinkan adalah kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalampenga matan, pemantauan, penjagaan dan pengawasan, pengelolaan kawasan. Jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pemandangan, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi dan olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan aktivitas kepariwisataan.
Dilarang, Lokasi Diperbolehkan dengan syarat Tersebar di : Pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang Kab. Lebak dan berpotensi untuk Kab. Pandeglang. mengganggu produktivitas kegiatan pertanian Kegiatan pertambangan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan
Vandalisme dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengurangi nilai obyek wisata serta dapat mencemari lingkungan
Kawasan wisata Pantai Barat (Anyer, Labuan/ Carita, Tanjung Lesung dan Sumur), Komp Banten Lama, Pel. Karangantu, Kawasan wisata Pantai Selatan (sepanjang pantai selatan dari pantai Muara BinuangeunPanggaranganBayah), Permukiman Baduy (Leuwidamar, Cimarga), T.N. Ujung Kulon (Cigeulis, Cimanggu, Sumur, P. Panaitan, P. Handeuleum, P. Peucang, Taman Jaya, Pantai Ciputih dan Gunung Honje)
IV - 38
Arahan Kegiatan Kawasan Budidaya 4. Kawasan Peruntukan Perkebunan
Sub kawasan Diperbolehkan Pemanfaatan lahan untuk kegiatan agroindustri dan agrowisata Pemanfaatan lahan untuk usaha pertambangan, dengan syarat memiliki nilai tinggi serta tidak menggangu keseimbangan lingkungan Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi serta pipa minyak dan gas; dengan syarat tidak menurunkan daya dukung kawasan Konservasi fungsi sebagai kawasan pertanian sawah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan
Dilarang, Diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis
Lokasi
Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang
Untuk lebih lebih jelasnya mengenai luas dan presentasi arahan pola ruang kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 4.3 dan rencana pola ruang pada Gambar 4.8 berikut.
IV - 39
Tabel 4.3 Luas dan Presentasi Arahan Pola Ruang kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2030 NO
Pola Ruang
Luas dan Presentasi Pola Ruang di Kabupaten / Kota Kabupaten Serang Kota Serang Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak Kota Cilegon PROVINSI BANTEN Presentasi (%) Terhadap Presentasi (%) Terhadap Presentasi (%) Terhadap Presentasi (%) Terhadap Presentasi (%) Terhadap Presentasi (%) Terhadap Presentasi (%) Terhadap Presentasi (%) Terhadap Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Presentasi (%) Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Kabupaten Provinsi Kota Provinsi Kabupaten Provinsi Kota Provinsi Kota Provinsi Kabupaten Provinsi Kabupaten Provinsi Kota Provinsi
I Kawasan Lindung 1. CA Rawa Danau 2. CA G. Tukung Gede 3. CA Pulau Dua 4. TWA Carita 5. TWA Pulau Sangiang 6. TN Ujung Kulon (TNUK) 7. TN Gunung Halimun-Salak 8. Taman Hutan Raya (TAHURA) 9. Hutan Lindung 10. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 11. Sempadan Pantai 12. Sempadan Sungai 13. Kawasan Rawan Bencana Alam 14. Kawasan Sekitar Mata Air 15. Kawasan Konservasi Cagar Budaya
12,086.88 2,500.00 1,700.00
II Kawasan Budidaya 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 2. Kawasan Peruntukan Pertanian 3. Kawasan Peruntukan Perkebunan 4. Kawasan Perkotaan JUMLAH
528.15
9.15% 1.89% 1.29%
0.40%
4.63% 107.10 100.00% 100.00% 30.00
0.16%
0.04% 5,021.34
4.81%
1.93% 943.29
7.02%
0.36%
66.73
0.40%
96,524.60
40.65%
37.00% 144,382.95
44.41%
55.35% 1,710.20
95.00
0.04%
100.00%
78,619.00
33.11%
100.00%
3,026.52 9,963.66 0.08% 139.77 3,336.84 782.95 322.00 238.86
1.27% 4.20% 0.06% 1.41% 0.33% 0.14% 0.10%
100.00% 48.26% 0.17% 64.49% 9.94% 3.73% 30.33%
59.35% 10.70% 23.12% 21.68% 3.84%
23.32% 43.74% 25.35% 29.09% 5.98%
100.00%
9.96%
0.66% 260,843.09 2,500.00 1,700.00 30.00 95.00 528.15 78,619.00 42,925.15 3,026.52 6.85% 20,646.19 0.02% 83,155.09 5.39% 5,174.19 7,876.79 8,643.00 787.43 5,136.58
30.15% 0.29% 0.20% 0.003% 0.01% 0.06% 9.09% 4.96% 0.35% 2.39% 9.61% 0.60% 0.91% 1.00% 0.09% 0.59%
42,925.15
13.20%
100.00%
4,437.60 80,177.13 245.77 2,838.01 8,321.00 301.71 5,136.58
1.36% 24.66% 0.08% 0.87% 2.56% 0.09% 1.58%
21.49% 1,414.31 96.42% 17.00 4.75% 278.89 36.03% 96.27% 38.32% 100.00%
8.24% 0.10% 1.62%
180,740.29 32,451.57 57,888.78 80,057.18 10,342.76
55.59% 9.98% 17.81% 24.62% 3.18%
29.91% 15,463.37 55.86% 26.73% 1.34 45.24% 2,624.87 6.78% 12,837.16
90.04% 0.01% 15.28% 74.75%
2.56% 604,276.91 58,091.26 0.001% 216,577.54 1.48% 176,956.97 8.41% 152,651.14
69.85% 6.71% 25.03% 20.45% 17.65%
27.45% 325,123.24
100.00%
37.58% 17,173.57 100.00%
1.99% 865,120.00
100.00%
100.00%
100.00%
3,238.77 2,478.33 825.28 569.49
2.45% 1.88% 0.62% 0.43%
15.69% 2.98% 15.95% 7.23%
246.86
0.19%
31.35%
119,999.31 227.70 44,134.82 35,772.56 39,864.23
90.85% 0.17% 33.41% 27.08% 30.18%
19.86% 0.39% 20.38% 20.22% 26.11%
132,086.19 100.00%
0.57%
77.10
0.41%
1,591.85 222.92 1.49% 410.31 2796.26
1.53% 0.21% 0.39% 2.68%
7.71% 0.27% 53.21 7.93% 35.50% 890.08
0.40%
0.06%
66.73
0.40%
6.62%
11.30%
18,732.76
99.43%
3.10% 99,307.75
95.19%
16.43% 12,502.58
92.98%
2.07% 16,622.19
99.60%
474.99 3,090.52 15,167.25
2.52% 16.40% 80.51%
0.22% 59,176.27 1.75% 2,203.03 9.94% 37,928.45
56.72% 2.11% 36.35%
27.32% 1.24% 523.85 24.85% 11,978.73
3.90% 89.09%
0.30% 1,215.16 7.85% 15,407.03
7.28% 92.32%
2.75% 140,908.67 25,411.99 54,901.34 0.69% 51,469.80 10.09% 9,125.54
15.27% 18,839.86
100.00%
2.18% 104,329.09
100.00%
12.06% 13,445.87 100.00%
1.55% 16,688.92
100.00%
1.93% 237,433.27
Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2008
IV - 40
Gambar 4.8 Peta Arahan Pola Ruang ganti dengan yang baru diperbaiki yeyet...............
IV - 41
V - 42
