BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN

BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN

4.1

Penyebab Terjadinya Piutang Pajak Pada Bab ini akan dibahas mengenai laporan perkembangan piutang pajak

pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Laporan perkembangan piutang pajak terdiri dari PPh pasal 25 Orang Pribadi, PPh pasal 25 Badan, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPN, PPnBM, bunga penagihan, dan pajak penghasilan tidak langsung lainnya. Pada tabel dibawah ini, piutang pajak timbul sehubungan dengan diterbitkannya STP, SKPKB,dan SKPKBT. Nilai piutang awal tahun berasal dari piutang tahun sebelumnya. Perubahan ini disebabkan karena adanya : -

Penambahan piutang pada umumnya ditandai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP).

-

Pengurangan piutang pajak pada umumnya ditandai dengan diterbitkannya Surat Setoran Pajak (SSP), Pemindahbukuan (Pbk), Surat Keputusan Keberatan, Penghapusan, dan Wajib Pajak Pindah.

Hal ini berkaitan dengan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam melapor dan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak / Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tentu tindakan tersebut dibatasi dengan jangka waktu atau dengan kata lain Fiskus/Jurusita Pajak tidak dapat melakukan tindakan penagihan tanpa batas waktu walaupun ada utang pajak yang benar-benar belum dilunasi Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak apabila telah daluwarsa. Namun penagihan masih dapat dilaksanakan apabila terdapat hal-hal yang dapat menangguhkan daluwarsa tersebut. Sehubungan dengan akan berakhirnya 43

44 daluwarsa penetapan Tahun Pajak 2003 sd 2007 yakni pada tanggal 31 Desember 2013, perlu dicermati kapan pastinya daluwarsa penagihan atas penetapan tersebut dan bagaimana petugas pajak khususnya Jurusita Pajak di seksi Penagihan menyikapinya. Untuk menghindari gugatan dari pihak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak alangkah baiknya lebih teliti dalam menentukan saat daluwarsa penagihan sebuah surat ketetapan pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan menetapkan bahwa STP, SKPKB, serta SKPKBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan. Dalam hal WP keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Dalam hal WP mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Hak untuk melakukan penagihan pajak , termasuk bunga, denda, kenaikkan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun

45 terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila : a. Diterbitkannya Surat Paksa b. Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) karena Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap d. Dilakukan

penyidikan

tindak

pidana

di

bidang

perpajakan

46

TABEL 4.1 PIUTANG PAJAK KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU TAHUN 2011 Tahun 2011 Pengurangan Jenis Pajak

Piutang Pajak Awal Tahun

Penambaha n

Pembayaran

Surat Keputusan Keberatan

1 2 3 4 5 PPh Badan 309.131.083.314,00 18.149.373.837,00 7.013.290.957,00 1.519.492.463,00 dan Orang Pribadi Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

Pe ng Wajib Pajak ha Pindah pu san 6 7

406.151.328,00

0

Total Pengurang an

Piutang Pajak Akhir Tahun

8

9

8.938.934.748,00

318.341.522.403,00

47 Tabel 4.2 Rincian Penambahan dan Pembayaran Piutang Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2011 (dalam ribuan Rp)

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan Penambahan Pembayaran Januari 1.828.275 483.210 Februari 360.213 133.003 Maret 1.606.891 973.469 April 408.444 30.754 Mei 5.033.935 12.681 Juni 5.470.193 446.926 Juli 463.733 4.442 Agustus 184.032 2.698 September 725.689 528 Oktober 320.921 3.855.494 November 1.097.295 3.554 Desember 649.746 1.066.525 Total 18.149.367 7.013.284 Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang sudah diolah kembali

4.2

Analisis Laporan Piutang Pajak Tahun 2011 Berdasarkan laporan piutang pajak pada tahun 2011 pada Tabel 4.1 diatas

terdapat peningkatan piutang pajak pada akhir tahun sebesar Rp 9.210.439.089,00. Peningkatan ini disebabkan karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pembayaran utang pajaknya. Piutang pajak pada awal Tahun 2011 berdasarkan Tabel 4.1 diatas sebesar Rp 309.131.083.314,00 merupakan nilai yang terbawa dari saldo akhir tahun pajak sebelumnya yaitu tahun 2010. Piutang pajak pada akhir tahun 2011 berdasarkan Tabel 4.1 diatas sebesar Rp 318.341.522.403,00. Piutang pajak akhir tahun 2011 disebabkan adanya 2 faktor yang mempengaruhi. Pertama, terdapat penambahan piutang pajak berdasarkan Tabel 4.1 diatas yang disebabkan karena adanya penambahan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dan penambahan Surat Tagihan Pajak (STP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan hasil pemeriksaan sedangkan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan hasil penelitian. Jumlah penambahan pajak yang paling besar dalam tahun 2011 berdasarkan Tabel 4.2 adalah di bulan Juni, hal ini disebabkan karena adanya evaluasi berkala dari hasil pemeriksaan untuk mencapai target KPP (karena

48 setiap KPP dibebani target), kurangnya kepatuhan Wajib Pajak, terlambat bayar dan terlambat lapor. Kedua, terdapat pegurangan piutang berdasarkan Tabel 4.1 diatas sebesar Rp 8.938.934.748,00 yang terdiri dari pembayaran piutang berdasarkan Tabel 4.1 sebesar Rp 7.013.290.957,00 yang terdiri dari Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pemindahbukuan (Pbk). Surat Setoran Pajak (SSP) terjadi karena terbitnya SKP dan STP. SKP dan STP yang diterbitkan dibayar melalui bank/ kantor pos. Pemindahbukuan (Pbk) terjadi karena banyaknya Wajib Pajak baik Orang Pribadi atau Badan yang salah dalam menginput kode pembayaran. Jumlah pembayaran pajak yang paling besar dalam tahun 2011 berdasarkan Tabel 4.2 adalah di bulan Oktober, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak membayar utang pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku atau Wajib Pajak membayar karena diterbitkannya SKP, STP, dan surat paksa. Surat

Keputusan

Keberatan

berdasarkan

Tabel

4.1

sebesar

Rp

1.519.492.463,00 hal ini disebabkan karena keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ditolak atau tidak disetujui oleh Kantor Wilayah, Wajib Pajak pindah sebesar Rp 406.151.328,00 yang disebabkan oleh beberapa unsur Wajib Pajak seperti Wajib Pajak pindah KPP tetapi Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, dan penghapusan piutang pajak berdasarkan Tabel 4.1 sebesar Rp 0 yang disebabkan karena Wajib Pajak masih dapat ditagih utang pajaknya, dan Wajib Pajak Badan yang belum selesai proses pailitnya.

49

Gambar 4.1 Rincian Penambahan Dan Pembayaran Piutang Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2011

50

Tabel 4.3 Piutang Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2012

Jenis Pajak


Penambaha n

Pembayara n

Tahun 2012 Pengurangan Sur at Kep Wajib utus Pajak an Pindah Keb erat an

PPh Badan 318.341.522.403,00 11.642.123.460,00 5.561.179.669,00 551.221.050,00 0 dan Orang Pribadi Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

Penghapus an

0

Total Pengurangan


6.112.400.719,00

323.871.245.144,00


No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan Penambahan Pembayaran Januari 117.849 147.620 Februari 510.288 42.206 Maret 852.592 407.874 April 1.018.535 654.091 Mei 4.082.924 595.353 Juni 405.585 622.415 Juli 1.327.959 57.865 Agustus 177.197 1.787.888 September 707.746 35.186 Oktober 368.173 1.108.175 November 1.267.145 71.563 Desember 806.125 30.938 Total 11.642.667 5.561.174 Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang sudah diolah kembali

4.3


terdapat peningkatan piutang pajak pada akhir tahun sebesar Rp 5.529.722.741,00. Peningkatan ini disebabkan karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pembayaran utang pajaknya. Piutang pajak pada awal Tahun 2012 berdasarkan Tabel 4.3 diatas sebesar Rp 318.341.522.403,00 merupakan nilai yang terbawa dari saldo akhir tahun pajak sebelumnya. Piutang pajak pada akhir tahun 2012 berdasarkan Tabel 4.3 diatas sebesar Rp 323.871.245.144,00. Piutang pajak akhir tahun 2012 disebabkan adanya 2 faktor yang mempengaruhi. Pertama, terdapat penambahan piutang pajak berdasarkan Tabel 4.3 diatas yang disebabkan karena adanya penambahan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dan penambahan Surat Tagihan Pajak (STP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan hasil pemeriksaan sedangkan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan hasil penelitian. Jumlah penambahan pajak yang paling besar dalam tahun 2012 berdasarkan Tabel 4.2 adalah di bulan Mei, hal ini disebabkan karena adanya evaluasi berkala dari hasil pemeriksaan untuk mencapai target KPP (karena

52 setiap KPP dibebani target), kurangnya kepatuhan Wajib Pajak, terlambat bayar dan terlambat lapor. Kedua, terdapat pegurangan piutang berdasarkan Tabel 4.3 diatas sebesar Rp 6.112.400.719,00 yang terdiri dari pembayaran piutang berdasarkan Tabel 4.3 sebesar Rp 5.561.179.669,00 yang terdiri dari Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pemindahbukuan (Pbk). Surat Setoran Pajak (SSP) terjadi karena terbitnya SKP dan STP. SKP dan STP yang diterbitkan dibayar melalui bank/ kantor pos. Pemindahbukuan (Pbk) terjadi karena banyaknya Wajib Pajak baik Orang Pribadi atau Badan yang salah dalam menginput kode pembayaran. Jumlah pembayaran pajak yang paling besar dalam tahun 2012 berdasarkan Tabel 4.3 adalah di bulan Agustus, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak membayar utang pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku atau Wajib Pajak membayar karena diterbitkannya SKP, STP, dan surat paksa. Surat Keputusan Keberatan berdasarkan Tabel 4.3 sebesar Rp 0 hal ini disebabkan karena keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ditolak atau tidak disetujui oleh Kantor Wilayah, Wajib Pajak pindah sebesar Rp 551.221.050,00 yang disebabkan oleh beberapa unsur Wajib Pajak seperti Wajib Pajak pindah KPP tetapi Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, dan penghapusan piutang pajak berdasarkan Tabel 4.3 sebesar Rp 0 yang disebabkan karena Wajib Pajak masih dapat ditagih utang pajaknya, dan Wajib Pajak Badan yang belum selesai proses pailitnya.

53

Gambar 4.2 Rincian Penambahan dan Pembayaran Piutang Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2012

54

Tabel 4.5 Piutang Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2013

Jenis Pajak


Penambaha n

Tahun 2013 Pengurangan Surat Keputu Pembayara Wajib Pajak san n Pindah Kebera tan 4 5 6

1 2 3 PPh Badan 0 (132.377.343,00) dan Orang 323.871.245.144,00 27.370.388.007,00 3.185.459.740,00 Pribadi Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

Total Pengurangan


7

8

9

0

3.053.082.397,00

348.188.550.754,00

Penghap usan

55


No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan Penambahan Pembayaran Januari 467.702 101.037 Februari 309.529 230.397 28.736 Maret 1.075.484 54.682 April 1.321.319 440.045 Mei 156.681 13.811 Juni 924.924 Juli 1.737.545 14.074 Agustus 528.167 68.170 1.402.898 September 1.081.624 80.567 Oktober 348.658 November 3.126.620 117.341 Desember 16.292.129 633.695 Total 27.370.382 3.185.453 Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang sudah diolah kembali

4.4


terdapat peningkatan piutang pajak pada akhir tahun sebesar Rp 24.317.305.610,00. Peningkatan ini disebabkan karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pembayaran utang pajaknya. Piutang pajak pada awal Tahun 2013 berdasarkan Tabel 4.5 diatas sebesar Rp 323.871.245.144,00 merupakan nilai yang terbawa dari saldo akhir tahun pajak sebelumnya. Piutang pajak pada akhir tahun 2013 berdasarkan Tabel 4.5 diatas sebesar Rp. 348.188.305.610,00. Piutang pajak akhir tahun 2012 disebabkan adanya 2 faktor yang mempengaruhi. Pertama, terdapat penambahan piutang pajak berdasarkan Tabel 4.5 diatas yang disebabkan karena adanya penambahan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dan penambahan Surat Tagihan Pajak (STP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan hasil pemeriksaan sedangkan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan hasil penelitian. Jumlah penambahan pajak yang paling besar dalam tahun 2013 berdasarkan Tabel 4.6 adalah di bulan Desember, hal ini disebabkan

57 karena adanya evaluasi berkala dari hasil pemeriksaan untuk mencapai target KPP (karena setiap KPP dibebani target), kurangnya kepatuhan Wajib Pajak, terlambat bayar dan terlambat lapor serta ada masa daluwarsa pajak dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana di atur dalam pasal 22 ayat 2 Undang- Undang KUP. Ketentuan ini mengandung makna bahwa kewenangan Negara untuk melakukan tindakan penagihan dibatasi waktunya (time limit), yaitu hanya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Setelah batas waktu tersebut terlewatkan maka penagihan tersebut mengalami daluwarsa penagihan, maka fungsional bekerja lebih optimal. Kedua, terdapat pegurangan piutang berdasarkan Tabel 4.5 diatas sebesar Rp 3.053.082.397,00 yang terdiri dari pembayaran piutang berdasarkan Tabel 4.5 sebesar Rp 3.185.459.740,00 yang terdiri dari Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pemindahbukuan (Pbk). Surat Setoran Pajak (SSP) terjadi karena terbitnya SKP dan STP. SKP dan STP yang diterbitkan dibayar melalui bank/ kantor pos. Pemindahbukuan (Pbk) terjadi karena banyaknya Wajib Pajak baik Orang Pribadi atau Badan yang salah dalam menginput kode pembayaran. Jumlah pembayaran pajak yang paling besar dalam tahun 2013 berdasarkan Tabel 4.6 adalah di bulan September, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak membayar utang pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku atau Wajib Pajak membayar karena diterbitkannya SKP, STP, dan surat paksa. Surat Keputusan Keberatan berdasarkan Tabel 4.5 sebesar Rp 0 hal ini disebabkan karena keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ditolak atau tidak disetujui oleh Kantor Wilayah, Wajib Pajak pindah sebesar Rp (132.377.343,00) yang disebabkan oleh beberapa unsur Wajib Pajak seperti Wajib Pajak pindah KPP tetapi Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, dan penghapusan piutang pajak berdasarkan Tabel 4.5 sebesar Rp 0 yang disebabkan karena Wajib Pajak masih dapat ditagih utang pajaknya, dan Wajib Pajak Badan yang belum selesai proses pailitnya.

58

Gambar 4.3 Rincian Penambahan dan Pembayaran Piutang Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2013

4.5

Perbandingan Laporan Piutang Pajak Tahun 2011 dengan Tahun 2012 Perbandingan piutang pajak awal tahun 2011 dengan piutang pajak awal

tahun 2012 berdasarkan Tabel 4.1 dengan Tabel 4.3 terdapat peningkatan piutang pajak sebesar Rp 9.210.439.089,00. Terdapat penurunan penambahan piutang pajak pada tahun 2011 dengan penambahan piutang pajak pada tahun 2012 sebesar Rp 6.507.250.377,00 yang disebabkan karena banyak Wajib Pajak yang tidak melapor dan membayar pajaknya, dari hasil pemeriksaan Wajib Pajak tidak melaporkan seluruh asetnya, misalnya karyawan yang mempunyai usaha lain selain bekerja diperusahaan. Adanya penurunan pembayaran piutang pajak tahun 2011 dengan tahun 2012 disebabkan karena banyak Wajib Pajak yang tidak menanggapi Surat Teguran yang sudah diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, dan

59 jika SKP tidak disetujui maka belum bisa ditagih, misalnya Wajib Pajak keberatan maka tidak bisa ditagih karena belum merupakan utang pajak. Adanya penurunan Surat Keputusan Keberatan pada tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp 1.519.492.463,00, karena pada tahun 2011 banyak permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak disetujui oleh Kantor Wilayah. Kenaikan Wajib Pajak pindah pada tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp 145.069.722,00 disebabkan karena unsur dari Wajib Pajak, misalnya karena masa sewanya sudah habis atau Wajib Pajak pindah ke KPP lain, penghapusan piutang pada tahun 2011 dan 2012 tetap sama yaitu sebesar Rp 0. Perbandingan piutang pajak akhir tahun 2011 dengan piutang pajak akhir tahun 2012 terdapat peningkatan yaitu sebesar Rp 5.529.722.741,00.

Gambar 4.4 Perbandingan Laporan Piutang Pajak Tahun 2011 dengan Tahun 2012

Berdasarkan Gambar 4.4 maka pada tahun 2011 banyak penambahan dibandingkan dengan tahun 2012, hal ini dikarenakan banyak saldo awal piutang tahun 2010 terbawa di tahun 2011 serta adanya evaluasi berkala baik dari hasil pemeriksaan (SKP) maupun hasil penelitian (STP). Sedangkan pembayaran lebih banyak pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2012 karena banyak diterbitkan STP dan SKP pada tahun 2011 sehingga WP membayar.

60 4.6

Perbandingan Laporan Piutang Pajak Tahun 2012 dengan Tahun 2013 Perbandingan piutang pajak awal tahun 2012 dengan piutang pajak awal

tahun 2013 berdasarkan Tabel 4.3 dengan Tabel 4.5 terdapat peningkatan piutang pajak sebesar Rp 5.529.722.741,00. Terdapat penurunan penambahan piutang pajak pada tahun 2012 dengan penambahan piutang pajak pada tahun 2013 sebesar Rp 15.728.264.547,00 yang disebabkan karena banyak Wajib Pajak yang tidak melapor dan membayar pajaknya, dari hasil pemeriksaan Wajib Pajak tidak melaporkan seluruh asetnya, misalnya karyawan yang mempunyai usaha lain selain bekerja diperusahaan serta adanya masa daluarsa pajak yang harus diselesaikan, maka fungsional bekerja lebih optimal. Adanya penurunan pembayaran piutang pajak tahun 2012 dengan tahun 2013 disebabkan karena banyak Wajib Pajak yang tidak menanggapi Surat Teguran yang sudah diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, dan jika SKP tidak disetujui maka belum bisa ditagih, misalnya Wajib Pajak keberatan maka tidak bisa ditagih karena belum merupakan utang pajak. Adanya penurunan Surat Keputusan Keberatan pada tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 0, karena pengajuan permohonan Keberatan Wajib Pajak tidak disetujui oleh Kantor Wilayah. Kenaikan Wajib Pajak pindah pada tahun 2012 dan 2013 disebabkan karena unsur dari Wajib Pajak, misalnya karena masa sewanya sudah habis atau Wajib Pajak pindah KPP, penghapusan piutang pada tahun 2012 dan 2013 tetap sama yaitu sebesar Rp 0. Perbandingan piutang pajak akhir tahun 2012 dengan piutang pajak akhir tahun 2013 terdapat peningkatan yaitu sebesar Rp 24.317.305.610,00.

61

Gambar 4.5 Perbandingan Laporan Piutang Pajak Tahun 2012 dengan Tahun 2013

Berdasarkan Gambar 4.5 maka pada tahun 2013 banyak penambahan dibandingkan dengan tahun 2012, hal ini dikarenakan pada tahun 2013 terdapat masa daluarsa yang harus diselesaikan sehingga fungsional bekerja lebih optimal. Sedangkan pembayaran lebih banyak pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2013 karena banyak diterbitkan STP dan SKP pada tahun 2012 sehingga WP membayar.

62 4.7

Kontribusi Piutang Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Tahun 2011 Tabel 4.7

Kontribusi Pembayaran Piutang Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2011 Jenis Pajak

Pembayaran

Realisasi Penerimaan

Kontribusi Pembayar an

128.011.400.751 27.770.472.719,00 PPh Pasal 25 Badan 5.948.961.824,00 187.103.104.799,00 PPh Pasal 21 906.837.859,00 152.998.924.082,00 PPh Pasal 22 0 2.785.371.457,00 PPh Pasal 23 90.270.611,00 22.811.611.251,00 PPh Pasal 26 4.365.284,00 33.032.568.517,00 PPh Pasal 4 ayat 2 31.028.407,00 214.064.632.483,00 Total 7.013.290.957,00 640.566.685.308,00 Sumber:KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang sudah diolah kembali PPh Pasal 25 Orang Pribadi

31.826.972,00

Gambar 4.6 Kontribusi Pembayaran Tahun 2011

0,11% 2,94% 0.59% 0% 0,39% 0,01% 0,01% 1,09%

63 Pembayaran piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi memberikan kontribusi pembayaran sebesar 0,11%. Pembayaran piutang PPh Pasal 25 Badan terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Orang Badan memberikan kontribusi pembayaran sebesar 2,94%. Pembayaran piutang PPh Pasal 21 memberikan kontribusi penerimaan sebesar 0,59%. Pembayaran piutang PPh Pasal 22 memberikan kontribusi sebesar 0%. Pembayaran piutang PPh Pasal 23 memberikan kontribusi penerimaan sebesar 0,39%. Pembayaran piutang PPh Pasal 26 memberikan kontribusi penerimaan sebesar 0,01%. Pembayaran piutang PPh Pasal 4 ayat 2 memberikan kontribusi penerimaan sebesar 0,01%. PPh Pasal 25 Badan memberikan kontribusi penerimaan paling besar ditahun 2011 yaitu sebesar 2,94% dan yang lainnya kurang dari 1%.

4.8

Kontribusi Piutang Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Tahun 2012

Tabel 4.8 Kontribusi Pembayaran Piutang Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2012 Jenis Pajak

Pembayaran


Kontribusi Pembayaran

Pph Pasal 25 Orang 47.959.512.607,00 0,06% 28.821.299,00 Pph Pasal 25 Badan 2.131.593.781,0 186.738.786.648,00 1,14% 0 PPh Pasal 21 3.031.656.318,0 187.122.009.358,00 1,62% 0 PPh Pasal 22 0 3.340.466.723,00 0% PPh Pasal 23 26.907.404,00 30.581.664.768,00 0,09% PPh Pasal 26 219.619.217,00 58.792.307.774,00 0,37% PPh Pasal 4 ayat 2 122.581.650,00 190.442.200.771,00 0,06% Total 5.561.179.669,0 704.976.948.649,00 0,79% 0 Sumber:KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang sudah diolah kembali Pribadi

64


Pembayaran piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi memberikan kontribusi pembayaran sebesar 0,06%. Pembayaran piutang PPh Pasal 25 Badan terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Orang Badan memberikan kontribusi pembayaran sebesar 1,14%. Pembayaran piutang PPh Pasal 21 memberikan kontribusi penerimaan sebesar 1,62%. Pembayaran piutang PPh Pasal 22 memberikan kontribusi sebesar 0%. Pembayaran piutang PPh Pasal 23 memberikan kontribusi penerimaan sebesar 0,09%. Pembayaran piutang PPh Pasal 26 memberikan kontribusi penerimaan sebesar 0,37%. Pembayaran piutang PPh Pasal 4 ayat 2 memberikan kontribusi penerimaan sebesar 0,06%. PPh Pasal 25 Badan dan PPh Pasal 21 memberikan kontribusi penerimaan paling besar ditahun 2012 yaitu sebesar 1,14% dan 1,62%, sedangkan yang lainnya kurang dari 1%.

65 4.8

Kontribusi Piutang Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Tahun 2013 Tabel 4.9

Kontribusi Pembayaran Piutang Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2013 Jenis Pajak

Pembayaran


Kontribusi Pembayaran

Pph Pasal 25 Orang Pribadi Pph Pasal 25 Badan

95.681.060,00

36.529.911.305,00

1.324.032.478,0 0

0,26%

140.797.189.776,0 0,94% 0 PPh Pasal 21 235.490.890.063,0 0,42% 980.669.461,00 0 PPh Pasal 22 0 6.549.708.342,00 0 PPh Pasal 23 225.717.214,00 44.123.095.355,00 0,51% PPh Pasal 26 123.908.614.174,0 390.918.329,00 0,31% 0 PPh Pasal 4 ayat 2 214.064.632.483,0 168.441.198,00 0,08% 0 Total 3.185.459.740,0 801.464.041.498,0 0,40% 0 0 Sumber:KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang sudah diolah kembali


66 Pembayaran piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi memberikan kontribusi pembayaran sebesar 0,26%. Pembayaran piutang PPh Pasal 25 Badan terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Orang Badan memberikan kontribusi pembayaran sebesar 0,94%. Pembayaran piutang PPh Pasal 21 memberikan kontribusi penerimaan sebesar 0,42%. Pembayaran piutang PPh Pasal 22 memberikan kontribusi sebesar 0%. Pembayaran piutang PPh Pasal 23 memberikan kontribusi penerimaan sebesar 0,51%. Pembayaran piutang PPh Pasal 26 memberikan kontribusi penerimaan sebesar 0,31%. Pembayaran piutang PPh Pasal 4 ayat 2 memberikan kontribusi penerimaan sebesar 0,08%. Secara keseluruhan tidak ada yang mencapai target pada tahun 2013 karena semua kurang dari 1%.

BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN

Recommend Documents