BAB 3 OBJEK DAN DESAIN PENELITIAN
3.1 Latar Belakang Objek Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak (WP) kendaraan bermotor sebanyak 100 orang yang berada dalam lingkup Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Selatan
3.1.1 Sejarah Kantor SAMSAT Jakarta Selatan Berawal dari adanya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sejak tahun 1934, dimana sistem pemungutannya telah beberapa kali mengalami perubahan sampai akhirnya sejak tahun 1974 mulai dirintis untuk diberlakukan sistem pemungutan yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT). Kantor Bersama SAMSAT adalah Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap, merupakan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengkaitkan pada pengesahan STNK, perpanjangan STNK dan pendaftaran STNK, termasuk pungutan lain seperti Asuransi Jasa Raharja dan sebagainya. Sistem pemungutan ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di DKI Jakarta pada tahun 1974, dimana didalam Kantor SAMSAT terdapat bentuk kerjasama terpadu antara Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Polri dan PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dalam rangka pengelolaan kendaraan bermotor secara terpadu di bidang pembayaran PKB,BBN-KB, STNK dan SWDKLLJ. Tujuan dibentuknya Kantor Bersama SAMSAT adalah mengamankan penerimaan Negara, meningkatkan pelayanan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat bahkan menciptakan kemudahan-kemudahan dalam penyelesaian yang menyangkut kendaraan bermotor. Sesuai dengan Surat Kapolda Metro Jaya tanggal 14 November 1995 Nomor B/0444/XI/1995/Datro perihal Pembangunan Kantor Bersama SAMSAT secara desentralisasi yang disampaikan kepada Gubernur KDKI Jakarta, Kapolda/Pangab mengusulkan agar dibangun Kantor Bersama SAMSAT di tiap wilayah salah satunya adalah Kantor SAMSAT Jakarta Selatan.
23
24 3.1.2 Tugas Pokok SAMSAT Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi meliputi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, serta berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN/KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang mengacu pada Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999, tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang secara rinci tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor : 973-`118, dan Nomor : SKEP/02/X/1999. Adapun kewenangan SAMSAT Jakarta Selatan dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor meliputi: 1.Pendaftaran Kendaraan Baru mencakup: a. Pendaftaran kendaraan bermotor baru (CKD), b. Pendaftaran kendaraan bermotor eks Dump TNI / Polri, c. Pendaftaran kendaraan bermotor eks lelang Negara, d. Pendaftaran kendaraan bermotor CD/CC, e. Pendaftaran kendaraan bermotor badan internasional, f. Pendaftaran kendaraan bermotor impor dalam keadaan utuh (CBU) g. Pendaftaran kendaraan bermotor putusan pengadilan, h. Pendaftaran kendaraan bermotor angkutan umum 2.Pendaftaran kendaraan bermotor tukar nama, a. Pendaftaran kendaraan bermotor tukar nama, b. Pendaftaran kendaraan bermotor STNK hilang, c. Pendaftaran kendaraan bermotor rubah bentuk, d. Pendaftaran kendaraan bermotor ganti warna, e. Pendaftaran kendaraan bermotor ganti nomor polisi, f. Pendaftaran kendaraan bermotor ketok ulang ganti nomor rangka (Noka)/nomor mesin (Nosin) g. Pendaftaran kendaraan bermotor penghitaman angkutan umum,
25 h. Pendaftaran kendaraan bermotor TNKB rusak/hilang, i. Ralat STNK, j. Ralat Noka, Nosin dan Tahun 3. Pengesahan STNK setiap 1 tahun. 4. Perpanjangan STNK setiap 5 tahun 5. Pendaftaran kendaraan dengan persyaratan khusus mencakup : a. Pendaftaran kendaraan bermotor eks lelang Negara b. Pendaftaran kendaraan bermotor tukar nama atas dasar hibah/warisan, c. Pendaftaran kendaraan bermotor ganti nama badan hukum/merger, d. Pendaftaran kendaraan bermotor eks CD/CC dan eks badan internasional, e. Pendaftaran kendaraan bermotor eks taksi, f. Pendaftaran kendaraan bermotor STCK. 6. Pendaftaran kendaraan bermotor mutasi masuk dan ke luar daerah. Jangkauan wilayah pelayanan SAMSAT Jakarta Selatan khusus untuk pendaftaran kendaraan baru, eks luar daerah, dump, lelang dan PP 8 dan PP 19, hanya melayani wajib pajak yang berdomisili di Jakarta Selatan. Hal ini sesuai dengan kebijakan pimpinan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bahwa untuk pendaftaran kendaraan baru didaftarkan atas domisili wilayah. Sedangkan untuk proses lainnya, SAMSAT Jakarta Selatan bisa melayani para wajib pajak yang berdomisili di luar Jakarta Selatan. Kantor SAMSAT Jakarta Selatan selain melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut diatas, juga bertugas membantu fungsi reserse dalam proses penyidikan kasus tindak pidana yang melibatkan kendaraan bermotor sebagai alat kejahatan.
3.1.3 Struktur Organisasi SAMSAT Instansi yang berada di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Selatan terdiri dari Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah dan PT.Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja. Masingmasing unit mempunyai struktur organisasi yang didasarkan kepada peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing induk instasinya. Struktur organisasi Dipenda DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 9 tahun 1995, dimana unit pelayanan PKB dan BBN-KB Dibagi dalam lima wilayah pelayanan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
26 Berikut merupakan struktur organisasi masing-masing instansi pada SAMSAT Jaksel:
STRUKTUR ORGANISASI POLRI PADA SAMSAT JAKARTA SELATAN
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Polri Sumber: Data SAMSAT Jakarta Selatan
27
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB PADA SAMSAT JAKARTA SELATAN
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Sumber: Data SAMSAT Jakarta Selatan
28 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERWAKILAN JASA RAHARJA PADA SAMSAT JAKARTA SELATAN
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Jasa Raharja Sumber: Data SAMSAT Jakarta Selatan
29 3.1.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Prov. DKI Jakarta no 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor: 1. Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor wajib mendaftarkan dan/atau melaporkan ke Dipenda dalam hal ini Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor selambatlambatnya : a. 30 hari sejak terjadinya pemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor baru b. Sejak tanggal berakhirnya masa pajak bagi pelaporan PKB tahunan (pendaftaran ulang) c. 30 hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah 2. Pendaftaran dan pelaporan kendaraan bermotor menggunakan SPOPD atau SPPKB atau SPPKB Pengesahan dan harus diisi / ditulis dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya 3. SPOPD atau SPPKB atau SPPKB Pengesahan sekurang–kurangnya memuat : a. Identitas pemilik kendaraan bermotor b.
Identitas kendaraan bermotor
c.
Jenis pendaftaran kendaraan bermotor
4. Definisi SPOPD atau SPPKB atau SPPKB Pengesahan : a. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dipenda. b. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) adalah surat yang berfungsi sebagai permohonan STNK, pendaftaran kendaraan bermotor, dasar penetapan pajak dan permohonan penetapan SWDKLLJ. c. SPPKB Pengesahan adalah surat yang berfungsi sebagai pernyataan pemilik kendaraan bermotor bahwa kendaraan bermotor yang dimilikinya
tidak
mengalami perubahan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan data kepemilikan. 5. Pendaftaran dan/atau pelaporan kendaraan bermotor terdiri dari : a. Pendaftaran baru kendaraan bermotor b. Pendaftaran kendaraan bermotor dari luar daerah dan ke luar daerah c. Pelaporan pajak kendaraan bermotor tahunan (pendaftaran ulang) .
30 3.1.5 Tata Cara Pembayaran dan Penundaan Pembayaran 1. Tata cara pembayaran a. PKB yang terutang dalam SKP wajib dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan b. SKPD berfungsi juga sebagai bukti pembayaran PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, biaya administrasi STNK dan biaya Administrasi STNK dan biaya Adminstrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). c. Pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) wajib dilunasi dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterbitkan. d. Apabila pembayaran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. e. Pembayaran PKB terutang dilakukan pada Kantor Pusat Kas Daerah atau bank atau tempat lain yang ditunjuk Gubernur. f. Kantor Pusat Kas Daerah yang menerima pembayaran PKB, baik tunai/nota kredit, wajib melakukan penelitian sebagai berikut : 1) Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang secara fisik tidak rusak dan telah ditandatangani atau diparaf oleh Kepala Unit PKB dan BBN-KB atau petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya dilakukan validasi dengan teraan cash register sebagai bukti pembayaran. 2)
SKP rusak atau terdapat hapusan penggantian data kendaraan bermotor dan data PKB ditolak.
3) SKP yang telah melebihi tanggal jatuh tempo pembayaran ditolak dan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
31 2. Tata cara penundaan pembayaran a. Apabila Wajib Pajak tidak dapat membayar pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam SKP dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Unit PKB dan BBN-KB), selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo. b. Penundaan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. Apabila permohonan diterima, maka diterbitkan Surat Keputusan Penundaan Pembayaran. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 3 bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran.
3.2 Desain Penelitian 3.2.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Jenis data kuantitatif adalah data bersifat numerik dimana hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan kuesioner dan observasi serta wawancara struktur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari survey dan penyebaran kuesioner wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Selatan.
3.2.2 Penentuan Jumlah Sampel Menurut Haryadi Sarjono (2011) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang dipercaya dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan.. Dalam
menentukan
sampling,
menggunakan
pengambilan
sampel
dengan
menggunakan teknik quota sampling yang sampelnya diambil sejumlah 100 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3.2.3 Metode Pengumpulan Sampel Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik quota sampling yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Selatan untuk mengetahui layanan-layanan yang telah diberikan kepada wajib pajak dan melakukan observasi langsung ke wilayah SAMSAT Jakarta Selatan serta dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada wajib pajak yang sedang membayar pajak di SAMSAT Jakarta Selatan yang terpilih sebagai sampel dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.
32 3.2.4 Metode Analisis Data Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner maka kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Keabsahan suatu hasil penelitian sosial sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Apabila alat ukur yang dipakai tidak valid dan atau tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang dilakukan tidak akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan dua macam pengujian yaitu pengujian validitas (test of validity) dan uji keandalan (test of reliability) untuk menguji kevalidan kuesioner yang akan disebarkan kepada sampel. Di dalam penelitian ini menggunakan skala likert karena skala likert ini biasa dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Selain itu, skala likert merupakan format yang menyajikan bahwa untuk menjawab pertanyaan diberikan suatu variasi nilai tertentu sehingga penilaian responden akan lebih jelas dalam memberikan pendapat dan jawabannya. Dimana dalam pemberian nilai digunakan skala likert, nilai (skor) jawaban, sebagai berikut.
Tabel 3.1 Bobot dan Kategori Pengukuran Data Penilaian
Bobot
Penilaian
Bobot
Sangat Setuju (SS)
4
Sangat Penting (SP)
4
Setuju (S)
3
Penting (P)
3
Tidak Setuju (TS)
2
Tidak Penting (TP)
2
Sangat Tidak Setuju (STS)
1
Sangat Tidak Penting (STP)
1
3.2.4.1 Uji Validitas Menurut Sekaran dikutip Haryadi Sarjono (2011) validitas adalah bukti bahwa instrument, teknik, atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksudkan. Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid tidaknya suatu item pernyataan.
33 Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Angka korelasi diperoleh menggunakan Pearson Correlation dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: a. Jika nilai korelasi > 0,05 maka pertanyaan dinyatakan valid. b. Jika nilai korelasi < 0,05 maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.
3.2.4.2 Uji Reliabilitas Setelah dilakukan uji validitas atas pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Menurut Sekaran yang dikutip Haryadi Sarjono menyatakan bahwa keandalan (realibility) suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan tanpa bias (bebas kesalahan / error free). Oleh karena itu, menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrument perlu dilakukan. Pengujian reabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,6 maka butir pertanyaan dinyatakan reliabel. b. Jika nilai Cronbach Alpha < 0,6 maka butir pertanyaan dinyatakan reliabel
3.2.4.3. Uji Normalitas Uji normalis bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pada dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian parametric-test (uji parametrik) adalah data harus memiliki distribusi normal. Uji distribusi normal pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 20 dengan menggunakan model Kolmogorov Smirnov dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: a. Jika Zhitung < Ztabel dan nilai Sig > 0,05, maka distribusi tidak mengikuti normalitas. b. Jika Zhitung < Ztabel dan nilai Sig > 0,05, maka distribusi mengikuti normalitas.
3.2.4.4 Uji Koefisien Regresi Dengan Uji t Uji t yang dilakukan menggunakan bantuan program SPSS 20. Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan apakah hipotesis alternatif diterima atau belum dapat diterima. Adapun kondisi dari uji t yaitu dengan tingkat signifikan 5% yang berarti tingkat kepercayaan 95%.
34 Rumusan uji t yang dikutip oleh Haryadi Sarjono. (2011:h133) adalah sebagai berikut : Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : a. Jika thitung < ttabel atau nilai Sig > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak signifikan. b. Jika thitung > ttabel atau nilai Sig < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya signifikan.
3.2.4.5 Uji Akurasi Dengan Uji f Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat juga diartikan bahwa uji F akan menguji hasil model persamaan dalam model regresi. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: a. Jika nilai Sig > 0,05 maka berlaku H0, artinya
variabel dependen sama dengan
independen (tidak ada pengaruh). b. Jika nilai Sig < 0,05 maka berlaku H1, artinya variabel dependen tidak sama dengan independen (ada pengaruh).
3.2.4.6 Analisis Data dengan Teknik Pengolahan Skoring dan Tabulasi Dalam melakukan penelitian ini, selain menggunakan software SPSS data yang didapat dari kuesioner juga diolah dengan 3 tahap, yaitu: a. Editing, yaitu proses meneliti dan mengkoreksi semua jawaban pada kuesioner yang telah didapat dari responden. b. Coding dan Scoring, yaitu tahap pemberian kode dan skor atau nilai atas setiap alternatif jawaban responden yang telah tersedia didalam kuesioner. c. Tabulation, yaitu menyusun skor jawaban setiap responden ke dalam, yaitu tabel yang berisi skor jawaban yang berhubungan dengan persepsi responden dibandingkan dengan harapan responden terhadap kualitas pelayanan Samsat Jakarta Selatan Berdasarkan importance-performance analysis tersebut dapat diperoleh suatu kesesuaian antara tingkat persepsi dan tingkat harapan dari pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Jakarta Selatan. Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan antara skor persepsi (kenyataan) dengan skor harapan. Tingkat kesesuaian dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut:
35 Menurut Zeithaml, Parasumaraman, Berry untuk mengukur kualitas pelayanan dapat digunakan rumus dibawah ini: Service Quality = Perception Score – Expectation Score KP = P - H
Keterangan: KP = Kualitas Pelayanan P= Skor Persepsi Pelanggan H = Skor Harapan Pelanggan Bila nilai: P - H = 0 Tingkat pelayanan sama dengan yang diharapkan wajib pajak P - H > 1 Tingkat pelayanan sangat memuaskan wajib pajak P – H < 1 Tingkat pelayanan kurang memuaskan wajib pajak
36 3.2.5 Operasionalisasi Variabel Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel Variabel
Indikator
Skala
Instrument
(Likert)
Kuesioner
(Likert)
Kuesioner
(Likert)
Kuesioner
(Likert)
Kuesioner
(Likert)
Kuesioner
(Likert)
Kuesioner
Independen Bukti Fisik (X1)
1. Jumlah loket 2. Suasana tempat layanan 3. Tempat parkir 4. Jumlah petugas
kehandalan (X2)
1. Mekanisme pembayaran 2. Penggunaan teknologi 3. Jam kerja petugas 4. Kecepatan pelayanan
Tanggapan (X3)
1. Kesigapan petugas 2. Kesabaran petugas 3. Penampung keluhan 4. Kejelasan menjawab
Jaminan(X4)
1. Kejelasan informasi 2. Pengetahuan pajak petugas 3. Keamanan transaksi 4. Ketersediaan informasi
Empati (X5)
1. Keramahan petugas 2. Kesantunan petugas 3. Persamaan perlakuan 4. Perhatian
Dependen Kepuasan Wajib Pajak (Y) 1. Ketersediaan sarana / prasarana 2. Mekanisme 3. Ketersediaan informasi 4. Kinerja petugas
