BAB III OBJEK DAN DES AIN PEN ELITIAN
III.1 Objek Penelitian III.1.1 S ejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tebet adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan dibantu oleh 11 orang Kepala Seksi, 19 orang Account Representative (AR), 4 orang tenaga fungsional pemeriksa pajak, 2 orang tenaga fungsional penilai dan 71 orang pelaksana struktural. Pembentukan KPP Pratama ini berdasarkan pada Keputusan M enteri Keuangan RI Nomor 167/KMK.01/2005 tanggal 31 M aret 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, KPP M adya dan KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan. Pada awal berdirinya, KPP Pratama Jakarta Tebet menempati kantor di Jalan Bukit Duri No.8, kemudian karena sering terjadi banjir di sebagian wilayah Jakarta Selatan khususnya Kecamatan Tebet dan menimpa wilayah Kantor, menyebabkan kondisi kantor menjadi tidak layak huni dan mengakibatkan kerugian materiil yang tidak sedikit, maka pada tahun 2002 KPP Pratama Jakarta Tebet berpindah kantor di Jalan TB Simatupang Kav.32, yang merupakan kantor bersama dengan KPP Pratama Jakarta Cilandak. Lokasi kantor baru yang cukup jauh dengan wilayah kerja yang menjadi wewenangnya menyebabkan pelayanan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak dirasa kurang optimal, maka pada bulan 42
Oktober 2004 KPP Pratama Jakarta Tebet berpindah kantor lagi di kantor bersama KPP M adya Jakarta Pusat dan KPP M adya Jakarta Selatan di Jalan Tebet Raya No.9 Jakarta Selatan. KPP Pratama Jakarta Tebet memiliki wilayah kerja se-kecamatan Tebet terdiri dari : •
Kelurahan Tebet Barat
•
Kelurahan Tebet Timur
•
Kelurahan M enteng Dalam
•
Kelurahan Kebon Baru
•
Kelurahan Bukit Duri
•
Kelurahan M anggarai Selatan
•
Kelurahan M anggarai
Sedangkan batas wilayah KPP Pratama Jakarta Tebet adalah: •
Sebelah Utara
: Sungai Cileung dan Kecamatan M enteng
•
Sebelah Timur
: Kali Ciliwung Kecamatan Jatinegara
•
Sebelah Barat
: Kali Cideng Kecamatan Setiabudi
•
Sebelah Selatan
: Jl. MT Haryono Kecamatan Pancoran
Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tebet merupakan wilayah yang sebagian besar merupakan daerah pemukiman baik tingkat rendah, menengah maupun tingkat tinggi. Hal ini terlihat dari berdirinya komplek-komplek 43
perumahan dan apartemen-apartemen yang mulai ditata secara teratur. Disamping itu, disepanjang jalan kecamatan Tebet banyak berdiri bangunan dalam bentuk ruko yang dipergunakan untuk segala macam sektor usaha. Hal ini tentunya akan menunjang perkembangan ekonomi di wilayah kecamatan Tebet dan dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sektor strategis yang menonjol untuk wilayah Kecamatan Tebet pada masa mendatang adalah dominan di bidang jasa dan perdagangan.
III.1.2 Visi dan Misi Visi ”M enjadi
institusi
pemerintah
yang
menyelenggarakan
sistem
administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.”
Misi •
Fiskal ”M enghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.”
44
•
Ekonomi “M endukung kebijaksaaan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion.”
•
Politik “M endukung proses demokratisasi bangsa.”
•
Kelembagaan “Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.”
III.1.3 Bidang Usaha KPP Pratama Jakarta Tebet mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, dan PTLL, PBB, serta BPHTB dalam wilayah kecamatan Tebet kotamadya Jakarta Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Tebet menyelenggarakan fungsi : •
Pengumpulan dan pengolahan data, pengujian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
•
Penelitian dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT M asa, serta berkas Wajib Pajak;
•
Pengawasan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM , dan PTLL, serta pembayaran PBB dan BPHTB;
45
•
Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi PPh, PPN, PPnBM , dan PTLL, serta PBB dan BPHTB;
•
Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;
•
Penerbitan dan pembetulan Surat Ketetapan Pajak;
•
Pengurangan sanksi pajak;
•
Penyuluhan dan konsultasi pajak;
•
Pelaksanaan administrasi KPP;
III.1.4 Budaya Kerja Dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, maka seluruh jajaran KPP Pratama Jakarta Tebet selalu menjunjung tinggi budaya kerja atau nilai-nilai acuan yang menjadi Standart Operating Procedure dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagaimana yang diterapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-443/PJ./2000 tanggal 13 Oktober 2000 tentang penetapan visi, misi, strategi, dan Nilai Acuan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun, budaya kerja atau nilai-nilai tersebut meliputi : •
Profesionalisme yang terdiri dari : integritas, disiplin, dan kompetensi
•
Transparansi
•
Akuntabilitas
•
Kemandirian
•
Pelayanan Prima
•
Pembelajaran dan Pemberdayaan
46
III.1.5 S truktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Tebet mempunyai bagan atau struktur organisasi yang menunjukan fungsi dan wewenang dari puncak pimpinan (Kepala KPP Pratama) sampai dengan satuan organisasi atau jabatan terendah. Berdasarkan Peraturan M enteri Keuangan No.132/PMK.01/2006, gambaran mengenai struktur organisasi KPP Pratama seperti terlihat pada Bagan 3.1 dibawah ini :
Bagan 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Tebet Kepala KPP Pratama
Sub Bagian Umum
Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Seksi Pelayanan
Seksi Penagihan
Seksi Pemeriksaan
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Seksi Pengawasan & Konsultasi (I-IV)
Kelompok Jabatan Fungsional
47
Susunan organisasi KPP Pratama Jakarta Tebet tersebut terdiri dari : 1. Kepala KPP Pratama 2. Sub Bagian Umum 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 4. Seksi Pelayanan 5. Seksi Penagihan 6. Seksi Pemeriksaan 7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I-IV) 9. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas dan fungsinya, antara lain : 1. Kepala KPP Pratama Kepala KPP Pratama bertugas melaksanakan urusan : •
Penyuluhan
•
Pelayanan
•
Pengawasan (pemeriksaan dan penagihan). Kepala KPP Pratama membawahi Kepala Sub Bagian Umum,
Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Penagihan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.
48
2. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan
tugas
dan
wewenang
seperti
pelayanan
kesekretariatan, pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian, pengelola rumah tangga dan perlengkapan kantor serta keuangan. 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Kepala
Seksi
Pengolahan
Data
dan
Informasi
bertugas
melaksanakan urusan pengamatan potensi perpajakan, pencarian dan pengolahan data, perekaman dokumen perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pelayanan dukungan tekhnis komputer, pemantauan aplikasi Electronic-SPT (e-SPT) dan Electronic-Filing (e-Filing), serta melakukan penyiapan pencetakan dan pengiriman laporan kinerja. 4. Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan bertugas melaksanakan urusan penerbitan produk hukum, pengadministrasian dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan. 5. Seksi Ekstensifikasi Kepala Seksi Ekstensifikasi bertugas untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi seperti menambah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar atau menambah objek pajak.
49
6. Seksi Penagihan Kepala Seksi Penagihan bertugas untuk melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan, pembuatan usulan pelelangan dan usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumendokumen penagihan. 7. Seksi Pemeriksaan Kepala Seksi Pemeriksaan bertugas melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, penerimaan perekam serta penyaluran data atau alat keterangan, pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat ketetapan pajak serta urusan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-IV Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi tekhnis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding. 9. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Fungsional baik Fungsional Pemeriksa maupun Penilai PBB, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan fungsinya, yaitu
50
melakukan pemeriksaan untuk jabatan fungsional pemeriksa dan pendataan atau penilaian objek PBB untuk fungsional penilai.
III.2 Desain Penelitian III.2.1 Jenis dan S umber Data Jenis data yang dikumpulkan adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Tebet yang merupakan jumlah Wajib Pajak di wilayah kecamatan Tebet, dan laporan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan tahun pajak 2007, 2008, dan 2009.
III.2.2 Penentuan jumlah S ampel Jumlah sampel yang akan digunakan pada riset ini adalah 3 (tiga) tahun pajak, yaitu tahun 2007, 2008, dan 2009.
III.2.3 Metode Pengumpulan S ampel M etode pengumpulan sampel dari riset ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.
51
