BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. permasalahan yang diambil dalam penelitian. Pada bagian ini juga dijelaskan alat dan

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

Pada bab ini akan dipaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diambil dalam penelitian. Pada bagian ini juga dijelaskan alat dan metode yang digunakan untuk melakukan analisis kelayakan investasi yang dilakukan BAPETEN untuk BAPETEN Licensing and Inspection System (B@LIS) khususnya Modul Perizinan. Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian ini, pada bab ini juga akan disajikan sekumpulan data yang menjadi dasar dari penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dilakukan. 3.1 Metodologi Penelitian Pada sub bab ini akan digambarkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, mulai dari skema kerangka pemikiran, tempat penelitian, populasi dan sampel serta jadwal penelitian. 3.1.1

Skema Kerangka Pemikiran Pada sub-bab ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini agar penelitian menjadi lebih terarah. Tahapan penelitian tersebut dimodelkan pada gambar berikut ini :

42

43

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Pada langkah awal dari proses penelitian ini, ditetapkan sebuah topik yaitu “Information Economics”. Topik dipilih dikarenakan tidak mudah bagi

44 sebuah perusahaan untuk menghitung keuntungan dari hasil implementasi IT, sehingga diharapkan agar hasil dari proses penelitian dapat memberikan feedback yang berguna bagi BAPETEN. Setelah sebelumnya didapatkan gambaran tentang BAPETEN serta proyek yang sedang berjalan, selanjutnya dimasukkan proposal untuk melakukan penelitian di BAPETEN. Dilanjutkan dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terdapat pada BAPETEN, yaitu mengenai evaluasi investasi implementasi B@LIS pada Modul Perizinan. Langkah berikutnya adalah membuat landasan teori yang relevan dengan skripsi yang akan disusun dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan skripsi ini melalui wawancara, studi pustaka, kuesioner, dan observasi dan diteruskan dengan pengolahan data serta pengelompokan data. Setelah data terkumpul maka dapat dilakukan analisis dan perhitungan skor proyek implementasi sistem di BAPETEN. Dalam menganalisis dan melakukan perhitungan dengan menggunakan kerangka kerja Information economics, dibutuhkan nilai korporasi (corporate value) dari BAPETEN yang akan digunakan sebagai bobot pengali pada Information economics Scorecard. Setelah memperoleh nilai korporasi, lalu melakukan identifikasi setiap manfaat yang akan diperoleh akibat penerapan sistem pada BAPETEN. Selanjutnya menjumlahkan

biaya-biaya

yang

berhubungan

dengan

investasi

dan

pengimplementasian sistem, yakni biaya pengembangan yang dikeluarkan saat pertama kali melakukan investasi untuk sistem ini dan biaya yang dikeluarkan selama lima tahun pertama sistem berjalan.

45 Dalam mengidentifikasikan manfaat yang didapat, terdapat dua macam manfaat, yakni manfaat yang kasat mata (tangible benefit), dan manfaat yang bersifat tidak kasat mata (intangible benefit). Manfaat yang tangible dihitung sebagai pengurangan biaya operasional di dalam analisis cost and benefit untuk menghasilkan traditional cost and benefit, value linking, value acceleration. Untuk manfaat yang bersifat intangible akan digunakan di dalam penilaian terhadap business domain dan technology domain mengenai nilai (value) dan risiko investasi sistem bagi BAPETEN. 3.1.2

Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah : a.

Observasi, melakukan pengamatan secara langsung terhadap lokasi obyek penelitian.

b.

Wawancara, melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkepentingan dalam perusahaan yang berkaitan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian.

c.

Kuesioner, membagikan kuesioner kepada berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi sistem.

d.

Studi pustaka, mempelajari serta membaca buku, jurnal, company profile untuk mendapatkan data mengenai perusahaan serta sistem yang diimplementasikan.

3.1.3

Populasi dan Sampel Populasi merupakan keseluruhan karyawan yang ada di BAPETEN. Sedangkan sampel merupakan responden dari survey dan wawancara yang telah

46 dilakukan. Responden terbagi atas staf perizinan selaku user, kepala sub direktorat perizinan FRZR dan juga direktur perizinan FRZR yang terkait dengan penelitian. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan para pengembang sistem yang berada di Biro Data dan Informasi. Wawancara lebih berisikan pertanyaan mengenai aplikasi yang terkait dengan arahan strategi BAPETEN dan pertanyaan mengenai pelayanan, kualitas, aplikasi, dan hubungan saling ketergantungan. 3.1.4

Tempat Penelitian Kantor BAPETEN Alamat : Jl.Gajah Mada No.8, Jakarta 10120, INDONESIA Phone : +62 (21) 63858269/70 Fax : +62 (21) 6358275 PO.BOX.4005 JKT 10040

3.1.5

Jadwal Penelitian Proses penelitian dijadwalkan akan dilakukan selama masa skripsi berlangsung, yaitu sekitar ± 5 bulan, berikut adalah jadwal penelitian :

47

Gambar 3. 2 Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan dimulai dengan pengerjaan outline objek penelitian serta pengerjaan latar belakang, identifikasi masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodelogi penelitian, dan sistematika penulisan yang membutuhkan waktu dua minggu pada minggu terakhir September dan minggu pertama Oktober. Minggu kedua bulan Oktober dilakukan pengerjaan teori umum dan teori khusus sebagai referensi dalam penelitian. Pengerjaan terhadap gambaran umum BAPETEN, gambaran umum Modul Perizinan B@LIS dilakukan pada minggu ketiga dan keempat pada bulan Oktober. Pada minggu pertama bulan November sampai minggu kedua bulan Desember dilakukan pengerjaan terhadap pembobotan nilai dan resiko koorporasi BAPETEN, pengerjaan terhadap identifikasi biaya dan manfaat, serta pengerjaan terhadap value linking, value acceleration, value restructuring, dan innovation value. Pada minggu kedua dan ketiga di bulan Desember juga dilakukan pengerjaan terhadap penilaian faktor-faktor domain bisnis. Untuk pengerjaan

48 terhadap penilaian faktor-faktor domain teknologi dan ringkasan hasil pembobotan, dilakukan pada minggu ketiga dan keempat di bulan Desember. Pada minggu keempat bulan Desember dan minggu pertama bulan Januari, dilakukan pengerjaan terhadap perhitungan akhir dalam Information Economics Scorecard. Pada minggu pertama dan kedua di bulan Januari dilakukan pengerjaan terhadap simpulan dan saran dari penelitian. 3.2 Gambaran Umum BAPETEN Pada sub bab ini akan digambarkan mengenai BAPETEN secara umum, sebagai profil dari perusahaan yang akan diteliti. Dengan demikian objek penelitian sebagai sumber data menjadi lebih jelas. 3.2.1

Sejarah BAPETEN Badan

Pengawas

Tenaga

Nuklir

(BAPETEN)

adalah

Lembaga

Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah Kementrian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) dan bertanggung jawab kepada Presiden. BAPETEN bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui peraturan perundangan, perizinan dan inspeksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pembentukannya dilatarbelakangi oleh adanya percobaan ledakan nuklir pada tahun 1950-an oleh beberapa negara terutama Amerika Serikat di beberapa kawasan Pasifik, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang jatuhnya zat radioaktif di wilayah Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1958, pemerintah membentuk Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom. Lembaga ini bertugas melaksanakan, mengatur dan mengawasi penyelidikan penggunaan dan

49 segala sesuatu di bidang tenaga atom di Indonesia.

Lalu pada tanggal 14

Oktober 1965, pemerintah membentuk Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional yang bertugas untuk melaksanakan riset tenaga nuklir dan mengawasi penggunaan tenaga nuklir di Indonesia. Cikal Bakal keberadaan BAPETEN bermula dari perkembangan struktur organisasi Badan Tenaga Atom Nasional. Pada bagian hukum Badan Tenaga Atom Nasional terbentuk unit kecil yang menangani masalah peraturan dan pengawasan tenaga nuklir yang disebut Biro Pengawasan Tenaga Atom (BPTA). Pengawasan penggunaan energi nuklir tersebut dilaksanakan oleh unit yang berada di bawah BATAN, yang terakhir pada Biro Pengawasan Tenaga Atom (BPTA). Perkembangan selanjutnya, pada bulan September 1994 Pemerintah Indonesia sebagai anggota International Atomic Agency, dengan ikut menandatangani Konvensi Keselamatan Nuklir. Dalam konvensi tersebut dinyatakan bahwa setiap negara peserta konvensi harus membentuk badan pengawas tenaga nuklir yang mandiri, terpisah, dari kegiatan promosi atau kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Pada tanggal 10 April 1997, pemerintah bersama

DPR

mensyahkan

undang-undang

yang

mengatur

mengenai

ketenaganukliran. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, maka sesuai Keputusan Presiden Nomor 76 tahun 1998 tertanggal 8 Mei 1998 BAPETEN ini didirikan dan mulai aktif berfungsi pada tanggal 4 Januari 1999.

50 3.2.2

Logo BAPETEN

Gambar 3.3 Logo BAPETEN

Arti logo dari BAPETEN adalah : a.

Lambang Garuda Pancasila Merupakan lambang negara yang menyimbolkan bahwa BAPETEN merupakan Lembaga Pemerintah.

b.

Warna Dasar Putih Sebagai lembaga Pengawas dimaknai dengan suatu warna yang suci dan ketulusan serta menunjukan independensi dalam melaksanakan tugasnya.

c.

Lingkaran berwarna Hitam Mengandung makna sebagai warna yang elegan, klasik serta warna yang mampu dipadukan dengan warna apapun. Hal ini menunjukan bahwa tugas BAPETEN yang Cross Cutting, mampu menyesuaikan di berbagai bidang baik industri kesehatan, lingkungan bahkan pertahanan.

51 d.

Lingkaran Kecil Di dalam dan lingkaran tebal di luar merupakan paduan antara makro dan mikro kosmos yaitu lingkaran kecil melambangkan individual yang profesional dan lingkaran besar melambangkan lembaga sebagai satu kesatuan siklus yang harus sejalan. Sekaligus lingkaran merupakan pelindung

negara

dari

penyimpangan

dan

penyalahgunaan

dari

pemanfaatan radioaktif di Indonesia. e.

Inti atom Merupakan simbol dari sebuah pengawasan yang BAPETEN awasi.

3.2.3

Produk dan Layanan Berbagai macam penggunaan tenaga nuklir yang muncul dalam kehidupan kita. Tenaga nuklir telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAPETEN merupakan badan pengawas yang memiliki produk pelayanan perizinan dan pengaturan, meliputi : a.

Fasilitas Radiasi dan Bahan Radioaktif Meliputi bidang pemanfaatan : 1)

Medis-kesehatan

2)

Industri

3)

Penelitian

b.

Penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB)

c.

Bahan Nuklir

52 3.2.4

Visi dan Misi dan Tugas Pokok BAPETEN

3.2.4.1 Visi Terwujudnya keselamatan, keamanan, dan ketenteraman dalam pemanfaatan tenaga nuklir 3.2.4.2 Misi Melaksanakan pengawasan tenaga nuklir secara profesional. 3.2.5

Tugas Pokok dan Sasaran Strategis BAPETEN

3.2.5.1 Tugas Pokok Melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir dengan menyelenggarakan peraturan, perizinan dan inspeksi. 3.2.5.2 Sasaran Strategis Dengan visi dan misi tersebut di atas, sangatlah jelas seluruh sumber daya BAPETEN diarahkan untuk membangun pengawasan tenaga nuklir yang profesional, sehingga pada akhirnya keselamatan, keamanan, dan ketenteraman dapat diwujudkan dalam setiap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Keselamatan, keamanan dan ketenteraman merupakan tujuan utama pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. Tujuan utama pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir tersebut adalah terpenuhinya dan terpeliharanya keselamatan, keamanan dan ketenteraman dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Sasaran strategi yang dijalankan oleh BAPETEN dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan yaitu: 1. Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan dalam bentuk hasil kajian yang handal

untuk

mendukung

pengawasan

dan

tersedianya

peraturan

53 perundangan yang harmonis untuk mendukung pengawasan fasilitas radiasi dan instalasi nuklir sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional; 2. Meningkatnya sistem perizinan dan sistem inspeksi sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan serta standar pelayanan; dan 3. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) sebagai pendukung pelaksanaan pengawasan pemanfatan tenaga nuklir. 3.2.6

Analisa Kondisi Lingkungan BAPETEN Berikut ini akan dijelaskan kondisi lingkungan BAPETEN secara lengkap, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai lembaga ini. a. Pemerintahan 1) Pembayaran pajak ke Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan. 2) Pelaporan kepada Kementerian Riset dan Teknologi 3) Pelaporan ekspor-impor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian

Keuangan,

Kementerian

Perdagangan,

Kementerian

Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan. b. Karyawan Awalnya karyawan BAPETEN berasal dari BATAN khususnya dari BPTA. Boleh dikatakan hampir semua staf BPTA “bedol desa“ pindah ke BAPETEN, ditambah beberapa staf dari BPPT, Sekretariat Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan DPA. Jumlah Pegawai BAPETEN

per 31

Desember 2001 sebanyak 192 orang dengan rincian 155 orang Pegawai Negeri Sipil, 16 orang Calon Pegawai Negeri Sipil, dan 21 orang Tenaga

54 Honorer. Saat ini BAPETEN memiliki 463 orang pegawai yang terdiri dari 444 orang Pegawai Negeri Sipil, 19 orang Calon Pegawai Negeri Sipil. c. Stakeholder Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 76 tahun 1998 tertanggal 8 Mei 1998 mengenai pembentukan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), bahwa BAPETEN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah Kementrian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) dan bertanggung jawab kepada Presiden. 1) Kepala BAPETEN Dr. Ir. As Natio Lasman 2) Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi Drs. Martua Sinaga 3) Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Dr. Ir. Khoirul Huda, M.Eng 4) Sekretaris Utama Drs. Wawan Suwanda Djajasudarma, Apth, MM d. Customer 1) Rumah Sakit seluruh Indonesia 2) Perusahaan Industri seluruh Indonesia e. Financial community Sumber dana BAPETEN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

55 3.2.7

Struktur Organisasi Lembaga Struktur organisasi BAPETEN secara keseluruhan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jabatan yaitu Eselon I, Eselon II dan Eselon IIII. Pada gambar 3.4 merupakan gambar dari struktur organisasi BAPETEN secara garis besar pada jabatan Eselon I.

3.2.7.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPETEN

Gambar 3. 4 Struktur organisasi BAPETEN

56 3.2.8

Tugas dan Fungsi Jabatan Eselon I

3.2.8.1 Kepala Lembaga Kepala Lembaga mempunyai tugas sebagai berikut: a.

memimpin

BAPETEN

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundanganundangan yang berlaku; b.

menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAPETEN;

c.

menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPETEN yang menjadi tanggung jawabnya;

d.

membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BAPETEN dibantu oleh :

1)

Sekretaris Utama; mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi : a) pengkoordinasian

perencanaan

dan

perumusan

kebijakan

teknis

BAPETEN; b) pembinaan

dan

pelayanan

administrasi

kepegawaian,

keuangan,

kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BAPETEN; c) pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BAPETEN; d) pembinaan organisasi dan tata laksana, dan pelayanan urusan kehumasan;

57 e) pelayanan administrasi hukum dan bantuan hukum di bidang pengaturan pengawasan tenaga nuklir, dan pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan selain pengaturan ketenaganukliran; dan f) pengkoordinasian dan penyusunan laporan BAPETEN. Sekretariat Utama terdiri dari : 1.

Biro Perencanaan; mempunyai

tugas

melaksanakan

pengkoordinasian

dalam

perencanaan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta pelaksanaan dan pengembangan kerjasama luar dan dalam negeri. 2.

Biro Hukum dan Organisasi; mempunyai tugas melaksanakan urusan bantuan hukum dan administrasi hukum, kerjasama dan hubungan masyarakat, dan organisasi dan tata laksana.

3.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan kantor dan pengamanan.

2)

Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi; mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pemberian izin dan inspeksi tenaga nuklir. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi menyelenggarakan fungsi : a) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perizinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan

58 nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya; b) pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang perizinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya; c) perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pengendalian keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir d) pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi terdiri dari : 1.

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

perumusan

kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pembinaan, serta pengendalian di bidang perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya. 2.

Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir; mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pengembangan sistem, pembinaan, pelayanan, dan pengendalian perizinan instalasi nuklir dan bahan nuklir, pengujian dan penerbitan izin kerja personil serta validasi bungkusan.

3.

Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan

59 dan pengendalian inspeksi keselamatan dan keamanan pada fasilitas radiasi dan zat radioaktif. 4.

Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir; mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi instalasi nuklir, dan safeguards, evaluasi dosis dan lingkungan.

5.

Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir. mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

perumusan

kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pengembangan, perawatan dan pengendalian, sarana dan prasarana inspeksi, pengembangan kesiapsiagaan

nuklir,

pengembangan

sistem,

pelayanan

dan

pembinaan akreditasi dan standarisasi serta evaluasi program jaminan mutu instalasi nuklir dan radiasi. 3)

Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir; dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir menyelenggarakan fungsi : a) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional; b) pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta

60 pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional; c) pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir terdiri dari : 1.

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi Dan Zat Radioaktif; mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan dan keamanan, kesehatan, industri dan penelitian, dan keselamatan lingkungan.

2.

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi Dan Bahan Nuklir; mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

perumusan

kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor daya, reaktor non daya dan instalasi nuklir non reaktor. 3.

Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi Dan Zat Radioaktif; mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan,

pembinaan,

pengembangan

dan

pengendalian

penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang fasilitas radiasi.

61 4.

Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi Dan Bahan Nuklir. mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan,

pembinaan,

pengembangan

dan

pengendalian

penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang instalasi nuklir dan bahan nuklir. 4)

Inspektorat adalah

unit

organisasi

sebagai

unsur

pembantu

Pimpinan

dalam

penyelenggaraan pengawasan di lingkungan BAPETEN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrasi dikoordinasi oleh Sestama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BAPETEN. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional. b) pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; c) pelaksanaan urusan ke Tata Usahaan dan Kearsipan Inspektorat. Inspektorat terdiri dari : 1.

Kelompok Jabatan Fungsional; terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

62 2.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada Inspektorat.

5)

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial dalam rangka pengembangan sumber daya manusia BAPETEN. Balai Diklat BAPETEN terdiri dari : a)

Subbagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, serta pengelolaan urusan rumah tangga dan asrama serta keamanan dan ketertiban.

b)

Seksi Program dan Evaluasi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, metoda, evaluasi pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan, dan pengendalian mutu untuk pendidikan dan pelatihan.

c)

Seksi Penyelenggaraan dan Sarana Pelatihan; mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

pendayagunaan

dan

pemeliharaan sarana pendidikan dan pelatihan, pelayanan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan, pengadaan alat bantu, persiapan

laboratorium

kelas

dan

lapangan

serta

pelayanan

perpustakaan. d)

Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang sesuai tugas masing-masing jabatan

63 fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6)

Komisi Ahli Komisi Ahli adalah unit non struktural yang memberikan advis dan bantuan keahlian dalam penyusunan dan atau pengembangan strategi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir kepada pimpinan BAPETEN. Terdiri dari dari para pakar dalam dan luar negeri yang berasal dari luar BAPETEN.

3.2.8.2 Tugas dan Struktur Organisasi Biro Data dan Informasi

Gambar 3.5 Struktur organisasi Biro Data dan Informasi

Struktur Organisasi Biro Data dan Informasi dapat digambarkan seperti pada gambar 3.5 di atas. Jumlah pegawai yang ada di bagian ini ada 15 orang. Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi. Pada bagian inilah yang berperan dalam melakukan pengembangan Modul Perizinan B@LIS dari awal. Biro Data dan Informasi berada dibawah Sestama dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perencanaan dan Sekretaris Utama. Pada Bagian Data dan Informasi, terdiri dari :

64 a.

Subbagian Pengelolaan Data; mempunyai tugas melakukan pengelolaan data.

b.

Subbagian Perangkat Lunak dan Keras; mempunyai tugas melakukan pengembangan dan perawatan perangkat lunak dan keras.

c.

Subbagian Dokumentasi Ilmiah. mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi ilmiah dan perpustakaan

3.2.8.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Struktur Organisasi Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR) pada BAPETEN dapat digambarkan seperti pada gambar 3.6 di bawah ini.

Gambar 3.6 Struktur organisasi DPFRZR

Direktorat Perizinan FRZR bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi yang menjabat sebagai Eselon I. Pada Level Direktorat dijabat oleh seorang Direktur yang merupakan Eselon II, dan masing-masing sub direktorat di pimpin oleh Eselon III. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat

65 Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR) menyelenggarakan fungsi : 1. Pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang penelitian dan industri; 2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, dan pembinaan dan pengendalian perizinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang kesehatan; 3. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pengujian dan penerbitan serta pengendalian izin kerja bagi petugas proteksi radiasi, radiografer industri, petugas dosimetri, petugas perawatan dan operator iradiator. Direktorat Perizinan FRZR terdiri dari 3 (tiga) sub direktorat yang masing-masing mempunyai tugas yaitu : 1. Subdirektorat Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang penelitian dan industri. 2. Subdirektorat Perizinan Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan

kebijaksanaan

teknis,

pengembangan

sistem,

pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan zat radioaktif serta sumber radiasi lainnya di bidang kesehatan. 3. Subdirektorat Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan

66 sistem, pengujian dan penerbitan serta pengendalian izin kerja bagi petugas proteksi radiasi, radiografer industri, petugas dosimetri, petugas perawatan dan operator iradiator. Jumlah pegawai yang ada di Direktorat Perizinan FRZR ini ada 38 orang. Pegawai DPFRZR dikelompokkan sesuai dengan job desk nya masing-masing. Pada Subdirektorat Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri dan Subdirektorat Perizinan Fasilitas Kesehatan terdiri dari help desk, penerima berkas, evaluator, pemroses data, arsiparis, dan penginput data. Sedangkan pada Subdirektorat Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi terdiri dari Evaluator, Pemroses Data dan Pengadministrasi.

3.3 Gambaran Umum Modul Perizinan B@LIS B@LIS adalah sistem informasi manajemen pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir berbasis web dalam jaringan intranet/internet yang terintegrasi dari 2 (dua) Modul utama yaitu Modul Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) dan Modul Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR), dengan beberapa Modul pendukung lainnya. Sebelum dikembangkannya sistem informasi yang membantu pelayanan perizinan di BAPETEN, banyak kendala dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai dengan strategi bisnis yang ada dikarenakan banyaknya dokumen permohonan yang hilang, serta jumlah komplain yang disampaikan pemohon izin ke BAPETEN meningkat disebabkan lamanya pemrosesan izin pemohon yang dilakukan BAPETEN. Dari permasalahan tersebut maka dikembangkan sistem

67 yang membantu dalam mewujudkan strategi bisnis perusahaan. Sistem informasi tersebut adalah Modul Perizinan B@LIS yang merupakan salah satu modul utama pada SI/TI B@LIS yang dibangun untuk dapat memenuhi kebutuhan perizinan dalam melaksanakan tugas pengawasan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan

tugas pengawasan, BAPETEN berkoordinasi

dengan instansi pemerintah lainnya. Sebagai contoh, dalam hal pengawasan pengiriman lintas batas sumber radiasi pengion dan bahan nuklir, BAPETEN telah berkordinasi dengan lembaga pemerintah lain yang juga bertugas melaksanakan pengawasan dalam bidang ekspor-impor antara lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian,

Kementerian Perhubungan,

dan Kementerian

Kesehatan. Kordinasi tersebut diwadahi oleh flagship program pembangunan ekonomi nasional, Indonesia National Single Window (INSW). Dengan keikutsertaan BAPETEN dalam INSW, aspek pengawasan semakin baik sehingga dapat mencegah terjadinya illicit-trafficking sumber radiasi pengion dan bahan nuklir, meningkatkan kepatuhan hukum dan tertib administrasi pemanfaat sumber radiasi pengion dan bahan nuklir dalam melaksanakan eksporimpor, memberikan diseminasi informasi terhadap pihak cargo handling, DJBC, dan warehouse operator sehingga meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan dalam penanganan kargo, bongkar-muat dan peletakan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir di kawasan pabean, serta meningkatkan ketentraman masyarakat.

68 Pelayanan perizinan menggunakan sistem informasi sebagai salah satu alat bantu kendali proses, media pertukaran data, alat bantu pencarian data dan informasi secara cepat, dan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Visi dari pengembangan Modul Perizinan B@LIS yaitu terwujudnya pelayanan prima perizinan

pemanfaatan

sumber

radiasi

pengion.

Misinya

meliputi

penyelenggaraan pelayanan perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion sesuai sistem standar pelayanan, perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem pelayanan. Modul Perizinan B@LIS pada BAPETEN merekam seluruh transaksi perizinan yang terjadi pada bisnis BAPETEN. Modul Perizinan B@LIS terintegrasi dengan modul utama yaitu Modul Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) dan 3 (tiga) modul pendukung meliputi Modul Pekerja Radiasi, Modul Catatan Dosis dan Modul Bendahara PNBP. Modul-modul tersebut saling tergantung satu sama lain sehingga perubahan di salah satu modul memberikan pengaruh terhadap modul lain yang terkait, selain itu dengan adanya sistem yang terintegrasi, waktu penyelesaian permohonan yang biasanya dilakukan lebih dari 14 hari, sekarang menjadi 12-14 hari setelah permohonan masuk tergantung permohonan izin yang diajukan. Otomasi proses yang dilakukan oleh Modul Perizinan B@LIS dapat membantu mempercepat proses pelayanan perizinan yang bersifat fixed, sequential, dan memiliki beban kerja (workload) tinggi. Fitur pendukung keputusan juga dapat membantu tahap review dan assessment dalam rangka perizinan untuk mempermudah penyortiran dan penyeleksian data perizinan yang bersifat vast dan massive melalui teknologi data mining.

69 Pengembangan Modul Perizinan B@LIS dengan memasukkan berbagai aspek seperti perubahan tatacara permohonan izin, nomenklatur kegiatan pemanfaatan, introduksi persetujuan dan ketetapan, keamanan sumber radioaktif, sertifikasi compliance testing untuk pesawat radiodiagnostik dan intervensional, penatalaksanaan PNBP, inspeksi dalam rangka perizinan, dan implementasi INSW. Sistem ini menganut konsep paralelisme dengan maksud bahwa setiap proses yang dilakukan secara manual harus dapat diotomasi oleh Modul Perizinan B@LIS. Sebagai alat bantu primer, Modul Perizinan B@LIS melakukan otomasi proses. Kebijakan yang ditetapkan setelah menggunakan Modul Perizinan B@LIS ini adalah dokumen persyaratan izin yang sudah pernah diserahkan ke BAPETEN tidak perlu dimintakan lagi di permohonan berikutnya, sepanjang dokumen tersebut masih berlaku dan belum digantikan oleh dokumen yang lain. Keterkaitan proses pada Modul Perizinan B@LIS dapat terlihat pada gambar 3.7 di bawah ini.

70

Gambar 3.7 Keterkaitan Proses pada Modul Perizinan B@LIS di BAPETEN

3.3.1

Modul Perizinan Data transaksi perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) yang terjadi di BAPETEN disimpan kedalam Modul Perizinan B@LIS. Modul Perizinan FRZR ini berfungsi untuk me-registrasi izin yang diajukan, mengecek kelengkapan, validasi, penomeran, pengesahan, persetujuan penerbitan dan pencetakan izin yang memenuhi syarat. Data yang disimpan dalam Modul Perizinan B@LIS ini juga berfungsi untuk membuat laporan perizinan yang telah dikeluarkan, izin-izin yang jatuh tempo, dan laporan lainnya. Selain itu, pada modul ini juga membantu para pelaku top management memantau setiap kegiatan perizinan yang diajukan sehingga dapat menindaklanjuti ke langkah berikutnya jika pihak pemohon izin melakukan penyelewengan dalam

71 mengajukan izin. Modul Perizinan B@LIS di DPFRZR ini merupakan inti dari transaksi bisnis yang terjadi di BAPETEN. Pada modul ini terdapat beberapa proses yang disimpan yang meliputi Proses Permohonan Izin, Proses Perpanjangan Izin, Perubahan Izin, Permohonan Penetapan Penghentian Kegiatan, Pernyataan Pembebasan, Permohonan Persetujuan Impor/Ekspor. 3.3.1.1 Proses Permohonan Izin

Gambar 3.8 Proses Bisnis Permohonan Izin

Proses Permohonan Izin dimulai dengan diterimanya dokumen permohonan izin dari pemohon yang disampaikan ke penerima berkas. Kemudian Penerima Berkas akan melakukan registrasi permohonan izin, sehingga Pemohon Izin akan mendapatkan nomor registrasi yang digunakan sebagai id untuk tracking proses permohonan mereka di BAPETEN baik itu menggunakan SMS Centre maupun B@LIS online bagi pemohon izin yang telah

72 memiliki hak akses. Pemroses Data akan mengecek kelengkapan dokumen permohonan izin sesuai dengan checklist persyaratan yang terdapat di Modul Perizinan B@LIS sesuai dengan klasifikasi permohonan izin yang disampaikan. Jika, dokumen permohonan izin tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke Pemohon Izin. Jika, dokumen permohonan izin yang disampaikan telah lengkap sesuai dengan checklist persyaratan, maka seluruh data pemohon akan diinputkan oleh Penginput Data. Setelah dilakukan penginputan data, dokumen tersebut disampaikan ke Evaluator untuk dievaluasi, apakah seluruh dokumen izin tersebut telah memenuhi syarat. Jika, hasil evaluasi tidak memenuhi syarat maka Pemroses Data akan mencetak surat pemberitahuan tidak memenuhi syarat kepada Pemohon Izin. Hasil evaluasi tidak memenuhi syarat, jika salah satu atau lebih dari dokumen izin yang disampaikan sudah tidak berlaku. Sedangkan, Jika dokumen izin telah memenuhi syarat, dan hasil evaluasi tersebut membutuhkan inspeksi maka pihak Evaluator akan membuat Nota Dinas Inspeksi dalam rangka perizinan yang disampaikan ke Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DIFRZR) agar dapat ditindaklanjuti. Laporan detail tersebut ter-generate langsung ke dalam Modul Inspeksi B@LIS. Setelah ditindaklanjuti,

staf DIFRZR akan menginputkan Laporan Hasil

Inspeksi (LHI) ke sistem. Selain itu staf DIFRZR akan membuat Nota Dinas Hasil Inspeksi yang akan diberikan ke Evaluator pada pelayanan perizinan. Hasil tersebut akan didisposisikan kepada Pemroses Data bahwa sudah dapat diproses kembali. Jika hasilnya memenuhi syarat, maka Pemroses Data akan mencetak Surat Pemberitahuan Evaluasi Perizinan yang berisi pemrosesan izin telah selesai

73 dilakukan. Bila hasilnya tidak memenuhi syarat maka pihak Pemroses Data akan membuat Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat. Surat Pemberitahuan Evaluasi Perizinan tersebut disampaikan ke Bendahara PNBP sebagai lampiran Surat Tagihan Pembayaran kepada Pemohon Izin. Bendahara PNBP akan membuat Surat Tagihan sesuai dengan nama atau nomor registrasi yang telah selesai diproses oleh pihak perizinan. Jika, Pemohon Izin telah membayar dan mengirimkan bukti pembayarannya kepada Bendahara PNBP, maka

izin yang telah terbit akan dikirimkan sesuai dengan alamat

masing-masing.

3.3.1.2 Proses Perpanjangan Izin

Gambar 3.9 Proses Bisnis Perpanjangan Izin

Proses Perpanjangan Izin dimulai dengan diterimanya Formulir perpanjangan izin dari Pemohon Izin yang disampaikan ke Penerima Berkas.

74 Kemudian Penerima Berkas akan melakukan registrasi perpanjangan izin. Lalu Formulir Perpanjangan Izin akan diberikan ke Penginput Data untuk di-input-kan ke sistem. Setelah itu, Evaluator akan mengecek dokumen yang ada di BAPETEN sesuai dengan nama pemohon apakah masih memenuhi syarat atau tidak. Jika hasilnya memenuhi syarat dan selama Evaluator tidak mendapatkan laporan dari Inspeksi bahwa Pemohon Izin tersebut masih memenuhi syarat untuk mendapatkan izin, maka Pemroses Data akan mencetak Surat Pemberitahuan Evaluasi Perizinan yang berisi pemrosesan izin telah selesai dilakukan. Bila hasilnya tidak memenuhi syarat, maka pihak Pemroses Data akan membuat Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat kepada pemohon agar dapat melengkapi persyaratan yang sudah tidak berlaku. Surat Pemberitahuan Evaluasi Perizinan tersebut disampaikan ke Bendahara PNBP sebagai lampiran Surat Tagihan Pembayaran kepada Pemohon Izin. Bendahara PNBP akan membuat Surat Tagihan sesuai dengan nama atau nomor registrasi yang telah selesai diproses oleh pihak perizinan. Jika, Pemohon Izin telah membayar dan mengirimkan bukti pembayarannya kepada Bendahara PNBP, maka masing-masing.

izin yang telah terbit akan dikirimkan sesuai dengan alamat

75 3.3.1.3 Proses Perubahan izin

Gambar 3.10 Proses Bisnis Perubahan Izin

Proses Perubahan Izin dimulai dengan diterimanya Formulir Perubahan Izin beserta dokumen persyaratan izin berdasarkan perubahan yang dilakukan dari pemohon disampaikan ke Penerima Berkas. Kemudian Penerima Berkas akan melakukan registrasi permohonan izin. Lalu Formulir Perubahan Izin akan diberikan ke Penginput Data untuk di-input-kan ke sistem. Setelah itu, Evaluator akan mengecek dokumen yang ada di BAPETEN sesuai dengan nama pemohon apakah masih memenuhi syarat atau tidak, beserta laporan persyaratan izin yang diubah. Jika hasilnya memenuhi syarat dan selama Evaluator tidak mendapatkan laporan dari Inspeksi bahwa Pemohon Izin tersebut masih memenuhi syarat untuk mendapatkan izin, maka Pemroses Data akan mencetak Surat Pemberitahuan Evaluasi Perizinan yang berisi pemrosesan izin telah selesai dilakukan. Bila hasilnya tidak memenuhi syarat, maka pihak Pemroses Data akan

76 membuat Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat kepada pemohon agar dapat melengkapi persyaratan yang sudah tidak berlaku. Surat Pemberitahuan Evaluasi Perizinan tersebut disampaikan ke Bendahara PNBP sebagai lampiran Surat Tagihan Pembayaran kepada Pemohon Izin. Bendahara PNBP akan membuat Surat Tagihan sesuai dengan nama atau nomor registrasi yang telah selesai diproses oleh pihak perizinan. Jika, Pemohon Izin telah membayar dan mengirimkan bukti pembayarannya kepada Bendahara PNBP, maka

izin yang telah terbit akan dikirimkan sesuai dengan alamat

masing-masing. 3.3.1.4 Proses Permohonan Penetapan Penghentian Kegiatan

Gambar 3.11 Proses Bisnis Penetapan Penghentian Kegiatan

Proses Permohonan Penetapan Penghentian Kegiatan dimulai dengan diterimanya Formulir Permohonan Penetapan Penghentian Kegiatan beserta dokumen persyaratan izin yang mendukung permohonan tersebut dari Pemohon Izin disampaikan ke Penerima Berkas. Penerima Berkas akan melakukan

77 registrasi permohonan izin. dokumen

permohonan

izin

Pemroses Data akan mengecek kelengkapan yang

mendukung

permohonan

Penetapan

Penghentian Kegiatan sesuai dengan checklist persyaratan yang terdapat di Modul Perizinan B@LIS sesuai dengan klasifikasi permohonan izin yang disampaikan. Jika, dokumen permohonan izin tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke Pemohon Izin. Jika, dokumen permohonan izin yang disampaikan telah lengkap sesuai dengan checklist persyaratan, maka seluruh data pemohon akan diinputkan oleh Penginput Data. Setelah proses penginputan data ke sistem, formulir dan dokumen tersebut akan dikembalikan ke Pemroses Data. Pemroses Data akan membuat Surat Pemberitahuan Evaluasi Perizinan ke Bendahara PNBP. Bendahara PNBP akan membuat Surat Tagihan Pembayaran sesuai dengan nama atau nomor registrasi Pemohon Izin. Jika Pemohon Izin telah membayar dan mengirimkan bukti pembayarannya kepada Bendahara PNBP, maka izin dapat dievaluasi. Kemudian formulir beserta dokumen permohonan izin yang telah lengkap disampaikan ke Evaluator. Evaluator akan mengecek dokumen yang ada di BAPETEN sesuai dengan nama Pemohon Izin apakah masih memenuhi syarat atau tidak, beserta dokumen persyaratan izin yang mendukung permohonan tersebut. Selain itu, pihak Evaluator akan membuat Nota Dinas Inspeksi dalam rangka perizinan yang disampaikan ke Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DIFRZR) agar dapat ditindaklanjuti. Setelah ditindaklanjuti, staf DIFRZR akan menginputkan Laporan Hasil Inspeksi (LHI) ke sistem. Selain itu staf DIFRZR akan membuat Nota Dinas Hasil Inspeksi yang akan diberikan ke Evaluator pada

78 pelayanan perizinan. Hasil tersebut akan disesuaikan oleh Evaluator dengan dokumen permohonan izin yang ada. Evaluator mendisposisikan kepada Pemroses Data bahwa sudah dapat diproses kembali. Jika tidak memenuhi syarat, maka Pemroses Data akan membuat Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat kepada Pemohon Izin agar dokumen yang disampaikan dapat diperbaiki. Jika dokumen izin telah memenuhi syarat, maka Pemroses Data akan mencetak Surat Izin Penetapan Penghentian Kegiatan yang diminta oleh Pemohon Izin. Kemudian, izin yang telah terbit akan dikirimkan sesuai dengan alamat masing-masing. 3.3.1.5 Proses Pernyataan Pembebasan

Gambar 3.12 Proses Bisnis Pernyataan Pembebasan

Proses Pernyataan Pembebasan dimulai dengan diterimanya Formulir Permohonan Pernyataan Pembebasan beserta dokumen persyaratan izin yang

79 mendukung permohonan tersebut dari Pemohon Izin disampaikan ke Penerima Berkas. Penerima Berkas akan melakukan registrasi permohonan izin. Pemroses Data akan mengecek kelengkapan dokumen permohonan izin yang mendukung permohonan Pernyataan Pembebasan sesuai dengan checklist persyaratan yang terdapat di Modul Perizinan B@LIS sesuai dengan klasifikasi permohonan izin yang disampaikan. Jika, dokumen permohonan izin tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke Pemohon Izin. Jika, dokumen permohonan izin yang disampaikan telah lengkap sesuai dengan checklist persyaratan, maka seluruh data pemohon akan diinputkan oleh Penginput Data. Setelah proses penginputan data ke sistem, formulir dan dokumen tersebut akan dikembalikan ke Pemroses Data. Pemroses Data akan membuat Surat Pemberitahuan Evaluasi Perizinan ke Bendahara PNBP. Bendahara PNBP akan membuat Surat Tagihan Pembayaran sesuai dengan nama atau nomor registrasi Pemohon Izin. Jika Pemohon Izin telah membayar dan mengirimkan bukti pembayarannya kepada Bendahara PNBP, maka izin dapat dievaluasi. Kemudian formulir beserta dokumen permohonan izin yang telah lengkap disampaikan ke Evaluator. Evaluator akan mengecek dokumen yang ada di BAPETEN sesuai dengan nama Pemohon Izin apakah masih memenuhi syarat atau tidak, beserta dokumen persyaratan izin yang mendukung permohonan tersebut. Selain itu, pihak Evaluator akan membuat Nota Dinas Inspeksi dalam rangka perizinan yang disampaikan ke Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DIFRZR) agar dapat ditindaklanjuti. Setelah ditindaklanjuti, staf DIFRZR akan menginputkan Laporan Hasil Inspeksi (LHI) ke sistem. Selain itu staf DIFRZR

80 akan membuat Nota Dinas Hasil Inspeksi yang akan diberikan ke Evaluator pada pelayanan perizinan. Hasil tersebut akan disesuaikan oleh Evaluator dengan dokumen permohonan izin yang ada. Evaluator mendisposisikan kepada Pemroses Data bahwa sudah dapat diproses kembali. Jika tidak memenuhi syarat, maka Pemroses Data akan membuat Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat kepada Pemohon Izin agar dokumen yang disampaikan dapat diperbaiki. Jika dokumen izin telah memenuhi syarat, maka Pemroses Data akan mencetak Surat Pernyataan Pembebasan yang diminta oleh Pemohon Izin. Kemudian, izin yang telah terbit akan dikirimkan sesuai dengan alamat masingmasing. 3.3.1.6 Proses Permohonan Persetujuan Ekspor/Impor

Gambar 3.13 Proses Bisnis Permohonan Persetujuan Ekspor/Impor

Proses

Permohonan

Persetujuan

Ekspor/Impor

dimulai

dengan

diterimanya Formulir Permohonan Persetujuan Ekspor/Impor beserta dokumen

81 persyaratan izin yang mendukung permohonan tersebut dari Pemohon Izin disampaikan ke Penerima Berkas. Penerima Berkas akan melakukan registrasi permohonan izin.

Pemroses Data akan mengecek kelengkapan dokumen

permohonan izin yang mendukung permohonan Pernyataan Pembebasan sesuai dengan checklist persyaratan yang terdapat di Modul Perizinan B@LIS sesuai dengan klasifikasi permohonan izin yang disampaikan. Jika, dokumen permohonan izin tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke Pemohon Izin. Jika dokumen permohonan izin yang disampaikan telah lengkap sesuai dengan checklist persyaratan, maka seluruh data pemohon akan diinputkan oleh Penginput Data. Setelah proses penginputan data ke sistem, formulir dan dokumen tersebut akan dikembalikan ke Pemroses Data. Pemroses Data akan membuat Surat Pemberitahuan Evaluasi Perizinan ke Bendahara PNBP. Bendahara PNBP akan membuat Surat Tagihan Pembayaran sesuai dengan nama atau nomor registrasi Pemohon Izin. Jika Pemohon Izin telah membayar dan mengirimkan bukti pembayarannya kepada Bendahara PNBP, maka izin dapat dievaluasi. Kemudian formulir beserta dokumen permohonan izin yang telah lengkap disampaikan ke Evaluator. Evaluator akan mengecek dokumen yang ada di BAPETEN sesuai dengan nama Pemohon Izin apakah masih memenuhi syarat atau tidak, beserta dokumen persyaratan izin yang mendukung permohonan tersebut. Jika tidak memenuhi syarat, maka Pemroses Data akan membuat Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat kepada Pemohon Izin agar dokumen yang disampaikan dapat diperbaiki.

82 Jika dokumen izin telah memenuhi syarat, maka Evaluator akan mendisposisikan ke Pemroses Data untuk melaporkannya ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui server INSW yang telah terkoneksi dengan perizinan di BAPETEN. Pemroses Data akan mencetak Surat Izin Persetujuan Ekspor/Impor yang diminta oleh Pemohon Izin. Kemudian, izin yang telah terbit akan dikirimkan sesuai dengan alamat masing-masing. 3.3.2

Modul Pekerja Radiasi Modul Pekerja Radiasi ini merupakan modul master yang menyimpan data mengenai pekerja radiasi, riwayat pekerja radiasi, nilai dosis pekerja radiasi. Data yang ada dalam Modul Pekerja Radiasi ini digunakan untuk mendukung pengolahan data di Modul Perizinan B@LIS.

3.3.3

Modul Catatan Dosis Modul Catatan Dosis ini berfungsi menyimpan data mengenai riwayat dosis para pekerja radiasi, NPR bagi para pekerja radiasi, hasil evaluasi dosis serta analisis perkembangan dosis para pekerja radiasi. Data pada evaluasi dosis ini membantu untuk melakukan pengambilan keputusan dalam pemberian izin bagi pekerja radiasi.

3.3.4

Modul Inspeksi Modul Inspeksi ini berfungsi untuk menyimpan dan mengolah data hasil inspeksi serta untuk menyiapkan data dukung pra inspeksi. Awalnya data dukung pra inspeksi ini disimpan dalam file excel dan sekarang dialihkan ke dalam Modul Inspeksi.

83 3.3.5

Modul Bendahara PNBP Pada modul ini disimpan data transaksi pembayaran para pemohon izin yang telah disetujui atau yang telah memenuhi syarat izin. Modul ini juga terdapat proses penagihan ke wajib bayar/pemohon izin. Data pada modul ini juga mendukung dalam pembuatan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), selain itu untuk melakukan pengambilan keputusan apabila wajib bayar/pemohon izin belum melakukan pembayaran maka izin yang diajukan tidak diterbitkan.

3.4 Analisis SWOT Hasil analisis SWOT didapatkan dari hasil wawancara dan analisis sehingga dapat ditentukan strength, weakness, opportunity dan threat. Tabel 3.1 Analisis SWOT

Strength

Pelayanan prima kepada pemohon izin Merupakan satu-satunya lembaga yang mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia

Weakness

Tidak adanya inovasi yang dihasilkan dari lini bisnis BAPETEN

Opportunity

Sulit bagi pesaing baru untuk masuk, karena BAPETEN merupakan satu-satunya lembaga yang mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia

Threat

BAPETEN bertanggung jawab sepenuhnya, jika terjadi penyalagunaan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia

84

3.5 Pembobotan Nilai dan Risiko Korporasi BAPETEN Pembobotan koorporasi untuk teknologi informasi adalah identifikasi keterkaitan antara proses bisnis BAPETEN dengan dukungan teknologi informasi yang dimiliki. Pembobotan ini dilakukan pada dua domain yaitu domain bisnis dan teknologi. Hal ini sangat penting dilakukan karena bobot domain bisnis dan teknologi sangat berbeda antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Pembobotan koorporasi ini akan memberikan gambaran mengenai pandangan BAPETEN terhadap manfaat dari risiko dari investasi teknologi informasi yang ada. Bobot maksimum untuk manfaat adalah +5 sedangkan bobot minimumnya adalah 0. Untuk risiko, bobot maksimumnya adalah 0 sedangkan bobot minimumnya adalah -5. Matriks keterkaitan antara bisnis dan teknologi informasi digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara kemampuan organisasi dalam menghasilkan profit dan keunggulan bersaing dengan kemampuan sistem informasi dalam mendukung organisasi. Kuantifikasi finansial hanya dapat menjawab manfaat tangible dan mengabaikan intangible. Untuk kerangka Information economics, dapat dilakukan pembobotan terhadap nilai yang tangible (nyata) maupun yang intangible (tidak nyata). Pembobotan disesuaikan berdasarkan banyak kriteria seperti tingkat kesehatan organisasi dalam menghasilkan keuntungan atau profit, kemampuan bersaing organisasi serta tingkat dukungan sistem informasi terhadap organisasi. Hal ini akan mempengaruhi pola pandang organisasi terhadap nilai dan risiko yang

85 ada. Selain pembobotan nilai, resiko dan ketidakjelasan juga perlu didapatkan sebagai faktor pengurang kesuksesan proyek sehingga menentukan hasil akhir sebuah investasi implementasi sistem. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, bahwa BAPETEN mempunyai lini bisnis yang cukup kuat. Hal ini terlihat bahwa BAPETEN memiliki aset yang cukup besar dan pemohon izin yang banyak di seluruh Indonesia. Meskipun BAPETEN tidak memiliki pesaing dan bertahan pada bisnis yang ada, dikarenakan BAPETEN merupakan

lembaga

pemerintah

satu-satunya

yang

bertugas

mengawasi

pemanfaatan tenaga nuklir dan zat radioaktif di Indonesia. Tetapi hal ini tidak membuat BAPETEN menjadi lemah dalam peningkatan pelayanannya. Hal ini terlihat dari dukungan komputer yang kuat yang tampak pada sistem informasi yang telah diterapkan dan dukungan peralatan serta staf berkaitan dengan TI yang cukup kuat. Dengan kenyataan diatas, maka dapat dikategorikan bahwa BAPETEN berada pada kuadran D (breakthrough) pada matriks keterkaitan bisnis dengan teknologi informasi seperti yang ditunjukan pada gambar 3.14. Untuk organisasi pada kuadran D mempunyai lini bisnis yang lemah tetapi dukungan komputer yang kuat . Baik sistem infrastruktur maupun sistem backbone sangat bagus. Hal yang paling utama adalah kontribusi sistem informasi di masa depan terhadap kesehatan perusahaan.

86

Kuat

Garis Bisnis

Kuadran A INVESTASI

Tingkat dimana dukungan bisnis menguntungkan, kompetitif, sehat, dan kuat

Kuadran C INFRASTRUKTUR Lemah

Kuadran B STRATEGIS Kuadran D BREAKTHROUGH MANAGEMENT Kuat

Lemah

Dukungan Komputer Tingkat dimana dukungan computer saat ini kuat dan efektif

Gambar 3.14 Posisi BAPETEN dalam Matriks Keterkaitan Bisnis dan Teknologi Informasi

Dari wawancara serta hasil analisa dari misi dan strategi lembaga, maka nilai-nilai faktor-faktor domain bisnis dan domain teknologi yang terdapat pada kuadran breaktrough tidak terlalu tepat sehingga diperlukan penyesuaianpenyesuaian. Faktor-faktor yang dikaji adalah sebagai berikut :

87 3.5.1

Penilaian Domain Bisnis Domain Bisnis adalah variabel yang ditambahkan dalam menghitung nilai total dari sebuah proyek TI dalam membuat ranking keseluruhan dari proyek menjadi realistis. Variabel ini di tambahkan untuk menghitung faktorfaktor yang tidak dapat secara langsung dihitung oleh ROI sederhana dengan kata lain untuk menghitung manfaat-manfaat yang bersifat intangible. Faktor– faktor dalam domain bisnis antara lain:

3.5.1.1 Return on Investment (ROI) Return on Investment (ROI) merupakan pengukuran terhadap tingkat pengembalian suatu investasi kepada perusahaan. Bagi manajemen perusahaan, ROI cukup penting karena dapat mengetahui layaknya investasi teknologi informasi yang diinvestasikan, sehingga dari sudut pandang manajemen, faktor ROI ini diberi bobot yaitu 3. 3.5.1.2 Strategic Match Teknologi informasi mempunyai peranan sangat penting bagi BAPETEN dalam membantu perusahaan menetapkan strategi agar dapat tercapainya tujuan-tujuan bisnis BAPETEN. Pemilihan TI yang diperlukan dalam mendukung kegiatan operasional BAPETEN harus memiliki kesesuaian dengan strategis bisnis yang ada. Oleh karena itu, nilai strategic match diberi bobot yaitu 4. 3.5.1.3 Competitive Advantage Penerapan dan penggunaan teknologi informasi yang baik dapat menunjang kinerja BAPETEN agar dapat memiliki keunggulan dalam

88 memberikan pelayanan yang prima. Karena BAPETEN merupakan satusatunya lembaga di Indonesia yang mengawasi hal-hal yang bersangkutan dengan penggunaan zat radioaktif. Oleh karena itu, competitive advantage di BAPETEN diberi bobot 2. 3.5.1.4 Management Information Tujuan perusahaan menggunakan teknologi informasi adalah agar manajemen mampu memperoleh informasi dengan lebih cepat dan akurat, kemudian informasi tersebut akan digunakan untuk membantu pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Untuk itu, BAPETEN sangat membutuhkan nilai-nilai tersebut untuk merancang rencana-rencana strategis perusahaan, baik rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Maka dalam hal ini, diberi bobot 4. 3.5.1.5 Competitive Response Competitive response ini berhubungan dengan kerugian yang akan diterima

oleh

BAPETEN

karena

adanya

penundaan

dalam

mengimplementasikan proyek TI. Pengimplementasian proyek TI yang tepat waktu cukup penting bagi BAPETEN dimungkinkan tidak mengakibatkan kerugian yang signifikan terhadap BAPETEN akibat kehilangan kesempatan dalam pencapaian keunggulan kompetitif, oleh karena itu nilai competitive response diberi nilai 2. 3.5.1.6 Project Organization Risk Investasi teknologi informasi berfokus pada derajat dimana sebuah organisasi mampu membawa perubahan yang dibutuhkan. Kemampuan

89 organisasi ini meliputi keahlian yang dimiliki dalam organisasi, kemampuan manajerial, atau pengalaman. Evaluasi faktor ini memperhatikan dari pengguna dan organisasi area bisnis, bukan orang teknis. BAPETEN memiliki rencana umum yang baik dalam mengimplementasikan teknologi informasi serta memiliki manajemen yang baik jika sewaktu-waktu terjadi perubahan perencanaan bisnis. Akan tetapi, perusahaan belum memiliki perencanaan yang detail menghadapi berbagai perubahan yang terjadi yang diakibatkan perubahan prosedur kegiatan secara signifikan. Untuk itu, bobot yang diberikan adalah -1.

3.5.2

Penilaian Domain Teknologi

3.5.2.1 Strategic IS Architecture Penerapan teknologi informasi pada BAPETEN diharapkan dapat menunjang strategi sistem informasi secara keseluruhan untuk merefleksikan rencana teknologi informasi yang ingin dicapai oleh perusahaan. Oleh karena itu dengan melihat kondisi perusahaan, manajemen mendapat bobot yaitu 3.

3.5.2.2 Definitional Uncertainty Ketidakjelasan dan ketidakpastian akan kebutuhan dapat terjadi dalam proyek TI. Hal ini berarti menggambarkan sejauh mana kebutuhan dan spesifikasi proyek TI telah diidentifikasi. Kondisi seperti ini dapat terjadi pada BAPETEN, sehingga faktor risiko ini mendapat bobot yaitu -2.

90 3.5.2.3 Technical Uncertainty Pada umumnya perusahaan sudah membuat rencana yang baik untuk pengimplementasian TI. Hal ini didasari kenyataan bahwa tenaga ahli TI yang dimiliki cukup, dan pendidikan dan pelatihan cukup sering diberikan kepada staf TI pada BAPETEN. Oleh karena itu, maka resiko ini mendapat bobot -2. 3.5.2.4 IT Infrastructure Risk Faktor IT Infrastructure Risk merupakan faktor yang berhubungan dengan resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan ketika ada sistem baru, yaitu B@LIS. Penilaian ini didasari pada kenyataan bahwa infrastruktur yang dimiliki cukup baik dan masih dapat mengakomodasi teknologi sampai beberapa tahun mendatang, dan tidak akan diperlukan banyak perubahan tambahan dalam penerapan TI. Maka risiko ini mendapat bobot yaitu -1.

Dari analisa penentuan bobot yang telah dilakukan, menghasilkan ringkasan hasil pembobotan terhadap masing-masing nilai dan risiko baik pada domain bisnis dan teknologi. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dapat diketahui total analisa nilai korporat yang didapat adalah 18 dan resiko -6.

91 Tabel 3.2 Ringkasan Analisa Pembobotan Nilai dan Risiko Korporat

DOMAIN BISNIS

Likely Value

Scale

A B

Return On Investment (ROI) Strategic Match

Sedang Tinggi

0…5 0…5

Resulting Weight 3 4

Max

C

Competitive Advantage

Sedang

0…5

2

10

D

Management Information

Tinggi

0…5

4

20

E

Competitive Response

Sedang

0…5

2

10

F

Project Organization Risk

Rendah

0…5

-1

-5

15 20

DOMAIN TEKNOLOGI A

Strategic IS Architecture

Sedang

0…5

3

15

B

Definitional Uncertainty

Sedang

0…5

-2

-10

C

Technical Uncertainty

Sedang

0…5

-2

-10

D

IT Infrastructure Risk

Rendah

0…5

-1

-5

18 -6

90 -30

Total Score Total Risk