BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN PADA LPP TVRI
3.1
Latar Belakang Perusahaan TVRI merupakan stasiun televisi nasional yang berdiri pada tanggal 24
Agustus 1962, dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah pada tahun 1961 untuk memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan ASIAN GAMES IV di bawah koordinasi urusan proyek ASIAN GAMES IV. TVRI menyandang nama Negara mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan Negara. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara dan diresmikan pada 24 Agustus 2006. Semangat yang mendasari lahirnya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik adalah untuk melayani informasi untuk kepentingan publik, bersifat netral, mandiri dan tidak komersial. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. TVRI merupakan stasiun televisi tertua di Indonesia dan satu-satunya televisi yang jangkauannya mencapai seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penonton sekitar 82 persen penduduk Indonesia. Saat ini TVRI memiliki 27 stasiun Daerah dan 1 Stasiun
62
Pusat dengan didukung oleh 376 satuan transmisi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Stasiun Daerah tersebut berada di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa barat dan Banten, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua, Bengkulu, Lampung, Maluku dan Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. TVRI berkantor pusat di Jl. Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta Selatan 10270, Indonesia. Setiap hari melakukan siaran selama 22 jam, mulai pukul 02.00 WIB hingga 24.00 WIB. Stasiun TVRI mengudara dengan tujuan memberikan tontonan yang dapat memberikan informasi bermanfaat dan mendidik bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di Indonesia. Konten program yang dimiliki TVRI adalah informasi, edukasi, dan hiburan. Konten tersebut disesuaikan lagi dengan target audience yang dituju, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa. Program unggulan yang bernilai kepublikan, mendidik, mencerahkan, membangun citra bangsa, dan memperkuat ketahanan NKRI, di antaranya Budi dan Kerti, Cerdas Ria, Mari Menggambar , Sinetron Legenda Daerah, Siaran Pendidikan, Bincang Malam Mata Mahasiswa, Kabaret Merah Putih, Kuis UUD 1945, Siaran Berita, CITA, Dialog Hukum dan HAM, dan Koridor Hukum. Dilihat dari produksi, materi re-run mengalami penurunan. Sebaliknya, materi siaran produksi baru mengalami setiap tahun mengalami peningkatan. Sumber penerimaan TVRI berasal dari APBN dan non APBN. Penerimaan non APBN meliputi penerimaan yang dihasilkan dari perjanjian kerjasama (program
63
acara), iklan komersial, dan iklan layanan masyarakat. Peningkatan penerimaan APBN dan non APBN setiap tahun mengalami peningkatan, namun demikian belum memadai untuk meng-cover seluruh kegiatan yang direncanakan. Hal ini juga berkaitan dengan banyaknya piutang tak tertagih yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan operasional perusahaan. Arah pengembangan TVRI mengacu pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Bab II pasal 5 mengamanatkan bahwa penyiaran diarahkan untuk menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa (NKRI), meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat dan mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa, memajukan kebudayaan nasional.
3.2
Visi dan Misi Perusahaan Visi: Terwujudnya TVRI sebagai media pilihan bangsa Indonesia dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memperkuat kesatuan nasional.
64
Misi: - Mengembangkan TVRI menjadi media perekat sosial untuk persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus media kontrol sosial yang dinamis. - Mengembangkan TVRI menjadi pusat layanan informasi dan edukasi yang utama. - Memberdayakan TVRI menjadi pusat pembelajaran bangsa serta menyajikan hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan kebudayaan daerah serta memperhatikan komunitas terabaikan. - Memberdayakan TVRI menjadi media untuk membangun citra bangsa dan negara Indonesia di dunia Internasional.
65
3.3
Struktur Organisasi Perusahaan Struktur Organisasi pada LPP TVRI ditunjukkan dalam gambar berikut ini:
Gambar 3.1 Struktur Organisasi LPP TVRI Sumber : LPP TVRI Tahun 2011
66
3.4
Tugas dan Wewenang Organisasi
1. Direktur Utama Direktur Utama mempunyai tugas menjabarkan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran TVRI dalam Rencana Induk, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi: a) Pengaturan dan pengkoordinasian tugas-tugas para anggota Dewan Direksi dalam menjalankan tugas sesuai dengan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang / substansi masing-masing. b) Pengefektifan tugas Dewan Direksi untuk mencapai target dan tujuan. c) Pengkoordinasian
telaahan-pertimbangan
dan
bantuan
hokum,
hubungan
kelembagaan, dan pengurusan dan atau legitimasi Hak Siar, Hak Cipta, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Lisensi dan Royalti serta aspek legal lainnya. d) Pelaporan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan / atau atas permintaan Dewan Pengawas. e) Penyiapan bahan-bahan laporan Dewan Pengawas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. f) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan TVRI.
2. Direktur Keuangan Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur. Direktorat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Kebijakan
67
Penyiaran TVRI di bidang keuangan, meliputi anggaran, keuangan, serta akuntansi dan perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi: a) Pelaksanaan tugas bidang keuangan meliputi anggaran, keuangan, dan akuntansi. b) Pelaksanaan appraisal terhadap nilai seluruh asset yang dikelola. c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan seluruh Satuan Kerja di lingkungan TVRI. d) Pengkoordinasian dengan pemeriksa eksternal terkait dengan pemeriksaan dan pembinaan keuangan. e) Penetapan standar penyusunan anggaran, standar pengelolaan keuangan, dan manual akuntansi serta standar pelaporan. f) Pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud butir (a), (b), (c), (d) dan (e) di bidang keuangan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, sampai dengan pengembangan, berkoordinasi dengan Direktorat dan Satuan Kerja terkait, serta mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaannya. g) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan seluruh pelaksanaan tugas-tugas di bidang keuangan secara periodik, dan menyampaikannya kepada Direktorat Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas serta pelaporan kepada publik pada setiap penutupan tahun anggaran.
Direktorat Keuangan terdiri dari: 1) Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja
68
Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang perencanaan, evaluasi keuangan, dan kinerja. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan perencanaan keuangan dan kinerja. b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan evaluasi keuangan dan kinerja. c) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pengelolaan dan evaluasi hutang piutang.
Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja terdiri dari: a) Subbagian Perencanaan Keuangan dan Kinerja Subbagian Perencanaan Keuangan dan Kinerja mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi perencanaan keuangan dan kinerja. b) Subbagian Evaluasi Keuangan dan Kinerja Subbagian Evaluasi Keuangan dan Kinerja mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi keuangan dan kinerja.
69
c) Subbagian Pengelolaan dan Evaluasi Hutang Piutang Subbagian Pengelolaan dan Evaluasi Hutang Piutang mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pengelolaan dan evaluasi hutang piutang.
2) Bagian Anggaran Bagian
Anggaran
mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan,
penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi: a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan penerimaan. b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pengeluaran. c) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan perbendaharaan dan verifikasi.
Bagian Anggaran terdiri dari: a) Subbagian Penerimaan Subbagian Penerimaan mempunyai tugas
melakukan perencanaan,
penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi penerimaan. b) Subbagian Pengeluaran Subbagian Penerimaan mempunyai tugas
melakukan perencanaan,
penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi pengeluaran. c) Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi
70
Subbagian Penerimaan mempunyai tugas
melakukan perencanaan,
penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi perbendaharaan dan verifikasi.
3) Bagian Akuntansi dan Perpajakan Bagian
Akuntansi
dan
Perpajakan
mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang akuntansi dan perpajakan. Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Bagian
Akuntansi
dan
Perpajakan
menyelenggarakan fungsi: a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan akuntansi keuangan. b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan akuntansi manajemen. c) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan perpajakan.
Bagian Akuntansi dan Perpajakan terdiri dari: a) Subbagian Akuntansi Keuangan Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi akuntansi keuangan. b) Subbagian Akuntansi Manajemen Subbagian Akuntansi Manajemen mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi akuntansi manajemen.
71
c) Subbagian Perpajakan Subbagian
Perpajakan
mempunyai
tugas
melakukan
perencanaan,
penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi perpajakan. 3. Direktur Pengembangan dan Usaha Direktorat Pengembangan dan Usaha dipimpin oleh seorang Direktur. Direktorat Pengembangan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang pengembangan dan usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan dan Usaha menyelenggarakan fungsi: a) Pelaksanaan tugas di bidang kerjasama bisnis dan pengembangan usaha dengan pihak terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri. b) Pelaksanaan tugas di bidang pemasaran dan penjualan program dan berita, termasuk paket siar (canned product) dan isi siaran (program content). c) Pelaksanaan tugas di bidang promosi penjualan program, promosi non siaran, penyelenggaraan website dan medium konvergensi lainnya. d) Pelaksanaan tugas di bidang usaha non siaran dan usaha jasa tambahan lainnya. e) Pelaksanaan tugas di bidang riset yang berkaitan dengan bisnis dan pengembangan usaha. f) Pengkoordinasian bidang penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan bidang umum, sumber daya manusia, kelembagaan, teknik, program organisasi dan ketatalaksanaan.
72
g) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan usaha seluruh Satuan Kerja di lingkungan TVRI. h) Penetapan tarif (rate card), kebijakan pemberian diskon (discount agency), jasa agen (agency fee), syarat-syarat agen, jasa kolportir dan jasa lainnya, sistem pembayaran, dan dasar hukum ikatan kerjasama. i) Pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud butir (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) dan (h) di bidang pengembangan dan usaha mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan sampai dengan pengembangan, berkoordinasi dengan Direktorat dan Satuan Kerja terkait, serta mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaannya. j) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan seluruh pelaksanaan tugastugas di bidang pengembangan dan usaha secara periodik, dan menyampaikannya kepada Direktorat Utana dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
Direktorat Pengembangan dan Usaha terdiri dari: 1) Bidang Penjualan, Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha Bidang Penjualan, Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang penjualan, pemasaran siaran dan lalu lintas usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penjualan, Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha menyelenggarakan fungsi:
73
a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan penjualan dan pemasaran siaran. b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan lalu lintas usaha (traffic).
Bidang Penjualan, Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha terdiri dari: a) Seksi Penjualan dan Pemasaran Siaran (Account Executive) Seksi Penjualan dan Pemasaran Siaran mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi penjualan dan pemasaran siaran. b) Seksi Lalu Lintas Usaha (Traffic) Seksi Lalu Lintas Usaha mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi lalu lintas usaha (traffic).
2) Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang penjualan, pemasaran teknik dan non teknik. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik menyelenggarakan fungsi: a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan penjualan dan pemasaran teknik.
74
b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan penjualan dan pemasaran non teknik (EO, PH, Website).
Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik terdiri dari: a) Seksi Penjualan dan Pemasaran Teknik Seksi Penjualan dan Pemasaran Teknik mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi penjualan dan pemasaran teknik. b) Seksi Penjualan dan Pemasaran Non Teknik Seksi Penjualan dan Pemasaran NonTeknik mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi penjualan dan pemasaran non teknik.
3) Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang strategi pengembangan usaha dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan siaran dan non siaran. b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan produk dan website. c) Perencanaan, pelaporan.
penyelenggaraan,
dan
pengembangan
evaluasi
dan
75
Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi terdiri dari: a) Seksi Pengembangan Siaran dan Non Siaran Seksi Pengembangan Siaran dan Non Siaran mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi pengembangan siaran dan non siaran. b) Seksi Pengembangan Produk dan Website Seksi Pengembangan Produk dan Website mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi pengembangan produk dan website. c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan evaluasi dan pelaporan.
4. Direktur Program dan Berita Direktorat Program dan Berita dipimpin oleh seorang Direktur. Direktorat Program dan Berita mempunyai tugas melaksanakan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang program, produksi, siaran berita dan non berita serta pendokumentasian. Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Direktorat
Program
dan
Berita
menyelenggarakan fungsi: a) Pelaksanaan tugas di bidang produksi dan operasional siaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
76
b) Pelaksanaan tugas di bidang riset yang berkaitan dengan bidang program, produksi, siaran berita dan non berita serta pendokumentasian. c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang program, produksi, siaran berita dan non berita di seluruh Satuan Kerja TVRI. d) Pelaksanaan tugas di bidang pengadaan penyiaran program dan berita baik dari dalam maupun luar negeri. e) Pelaksanaan tugas pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen program dan berita di seluruh Satuan Kerja dalam lingkungan TVRI. f) Penerapan Standar Produksi dan Penyiaran. g) Pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud butir (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) di bidang program, produksi, siaran berita dan non berita serta pendokumentasian mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, sampai dengan pengembangan, berkoordinasi dengan Direktorat dan Satuan
Kerja
terkait,
serta
mengkoordinasikan
pengawasan
pelaksanaannya. h) Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Direktorat Program dan Berita. i) Evaluasi dan pelaporan seluruh pelaksanaan tugas-tugas di bidang program dan berita secara periodik, dan menyampaikannya kepada Direktorat Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
77
Direktorat Program dan Berita terdiri dari: 1) Bidang Program Bidang
Program
mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan,
penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang program. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Program menyelenggarakan fungsi: a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan programming. b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan operasional siaran. c) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan akuisisi. d) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan produksi program. Bidang Program terdiri dari: a) Seksi Programming Seksi
Programming
mempunyai
tugas
melakukan
perencanaan,
penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi programming. b) Seksi Operasional Siaran (Control Room) Seksi Operasional Siaran mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi operasional siaran. c) Seksi Akuisisi Seksi
Akuisisi
mempunyai
tugas
melakukan
perencanaan,
penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi akuisisi. d) Seksi Produksi Program Seksi Produksi Program mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi produksi program.
78
2) Bidang Penunjang Program dan Berita Bidang Penunjang Program dan Berita mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang penunjang program dan berita. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Penunjang Program dan Berita menyelenggarakan fungsi: a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan promosi acara. b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kerjasama produksi dan siaran luar negeri. c) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan dokumentasi dan perpustakaan. d) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kreativitas dan pemandu bakat.
Bidang Penunjang Program dan Berita terdiri dari: a) Seksi Promosi Acara Seksi Promosi Acara mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi promosi acara. b) Seksi Kerjasama Produksi dan Siaran Luar Negeri Seksi Kerjasama Produksi dan Siaran Luar Negeri mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi kerjasama produksi dan siaran luar negeri.
79
c) Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan Seksi
Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan
perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi dokumentasi dan perpustakaan. d) Seksi Kreativitas dan Pemandu Bakat Seksi Kreativitas dan Pemandu Bakat mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi kreativitas dan pemandu bakat.
3) Bidang Berita Bidang
Berita
mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan,
penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang berita. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Berita menyelenggarakan fungsi: a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan siaran berita. b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan current affairs. c) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan siaran olahraga. d) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan produksi berita.
Bidang Berita terdiri dari: a) Seksi Siaran Berita Seksi
Siaran Berita mempunyai tugas melakukan perencanaan,
penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi siaran berita
80
b) Seksi Current Affairs Seksi
Current Affairs mempunyai tugas melakukan perencanaan,
penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi current affairs. c) Seksi Siaran Olahraga Seksi
Siaran Olahraga mempunyai tugas melakukan perencanaan,
penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi siaran olahraga d) Seksi Produksi Berita Seksi
Produksi Berita mempunyai tugas melakukan perencanaan,
penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi produksi berita
3.5
Prosedur Sistem yang Berjalan 3.5.1 Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Jasa Account Executive melakukan penawaran kepada pelanggan dengan membawa Rate Card yang berisi perincian paket penyiaran meliputi area, bentuk, waktu, durasi, dan harga penyiaran. Jasa penyiaran yang ditawarkan adalah penyiaran program acara, iklan komersial, dan iklan layanan masyarakat. Apabila Pelanggan merupakan pelanggan baru, Account Executive akan mencatat data Pelanggan dalam Formulir Pelanggan. Apabila Pelanggan berniat untuk melakukan kerjasama penyiaran, maka Account Executive akan membuat Media Order (MO) rangkap 2 berdasarkan Purchase Order (PO) yang dibuat oleh pelanggan. Dokumen-dokumen tersebut didistribusikan: MO rangkap ke-1 diberikan kepada Pelanggan
81
MO rangkap ke-2 disimpan sebagai arsip oleh Account Executive MO di-copy sebanyak 2 (dua) kali untuk diberikan kepada Seksi Traffic dan Subbagian Penerimaan PO disimpan sebagai arsip oleh Account Executive Pelanggan memberikan materi penyiaran kepada Account Executive, lalu Account Executive akan meneruskan materi penyiaran tersebut kepada Traffic. Setelah menerima copy MO dan materi penyiaran, Seksi Traffic melakukan pengecekan layak siar. Jika dinyatakan layak, maka Seksi Traffic akan membuat Pola Acara dan Rundown Iklan. Pola Acara dibuat setiap 1 (satu) minggu sebelum penyiaran, sedangkan Rundown Iklan dibuat setiap 1 (satu) hari sebelum penyiaran. Copy Pola Acara dan Rundown Iklan diberikan kepada Seksi Control Room
bersama
dengan
materi
penyiaran.
Dokumen-dokumen
tersebut
didistribusikan: Pola Acara dan Rundown Iklan masing-masing di-copy 1 (satu) kali dan diberikan kepada Seksi Control Room Pola Acara dan Rundown Iklan asli disimpan sebagai arsip oleh Seksi Traffic Setelah menerima copy Pola Acara, copy Rundown Iklan, dan materi penyiaran, Seksi Control Room akan melaksanakan pesanan penyiaran. Setelah penyiaran selesai dilakukan, Seksi Control Room akan menerbitkan Bukti Tayang (BT) rangkap 3. BT didistribusikan: BT rangkap ke-1 diberikan kepada Pelanggan BT rangkap ke-2 diberikan kepada Subbagian Penerimaan BT rangkap ke-3 disimpan sebagai arsip oleh Seksi Control Room
82
Jika Pelanggan mempunyai keluhan tentang penyiaran yang telah dilakukan, maka keluhan tersebut dapat disampaikan kepada Account Executive untuk dinegosiasikan tindak lanjutnya.
3.5.2 Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Piutang Berdasarkan copy MO dan BT rangkap ke-2, Subbagian Penerimaan membuat Invoice rangkap 3, copy Bukti Tayang, dan Faktur Pajak rangkap 3 untuk dikirimkan kepada Pelanggan. Dokumen tersebut didistribusikan: Invoice rangkap ke-1 diberikan kepada Pelanggan Invoice rangkap ke-2 disimpan sebagai arsip oleh Subbagian Penerimaan. Invoice rangkap ke-3 diberikan kepada Subbagian Akuntansi. Faktur Pajak lembar ke-1 diberikan kepada Pelanggan Faktur Pajak lembar ke-2 dan ke-3 diberikan kepada Subbagian Perpajakan untuk diteruskan ke Manajer Pajak dan disimpan sebagai arsip Copy BT diberikan kepada Subbagian Akuntansi Berdasarkan copy BT dan Invoice rangkap ke-3 yang diberikan, Subbagian Akuntansi akan membuat jurnal penjualan. Satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo Subbagian Penerimaan menghubungi Pelanggan via telepon untuk mengkonfirmasi alamat, keberadaan, dan rencana pembayaran pelanggan (tunai, giro / cek, atau transfer bank). Jika Pelanggan akan membayar dengan tunai maupun transfer, Subbagian Penerimaan akan menyiapkan Kwitansi. Jika Pelanggan akan membayar dengan cek / giro,
83
Subbagian Penerimaan akan menyiapkan Kwitansi dengan keterangan bahwa pembayaran adalah berupa cek / giro. Seminggu sebelum tanggal jatuh tempo, Subbagian Penerimaan akan menghubungi Pelanggan via telepon untuk mengkonfirmasi ulang apakah Pelanggan tetap akan melakukan pembayaran pada tanggal yang ditentukan sebelumnya. Jika Pelanggan ingin mengundur pembayaran, maka Subbagian Penerimaan akan menanyakan ulang kapan kira-kira pembayaran akan dilakukan. Jika pembayaran telah dilakukan secara transfer, Pelanggan diminta untuk mengirimkan bukti transfer melalui faksimili atau email. Subbagian Penerimaan akan mengecek rekening perusahaan, apakah ada pembayaran masuk atau tidak. Jika ada, Subbagian Penerimaan dan mencocokkannya dengan bukti transfer. Jika tidak, maka Subbagian Penerimaan akan menghubungi Pelanggan dan mengkonfirmasi perihal pembayaran tersebut.
3.5.3 Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Setelah pembayaran dilakukan oleh Pelanggan, Subbagian Penerimaan akan mencatat penerimaan, menyimpan uang, menguangkan cek, dan / atau menyetor uang ke bank. Subbagian Penerimaan membuat kwitansi pembayaran rangkap 3. Kwitansi tersebut didistribusikan: Kwitansi rangkap ke-1 akan diberikan kepada Pelanggan. Kwitansi rangkap ke-2 disimpan oleh Subbagian Penerimaan sebagai arsip. Kwitansi rangkap ke-3 diberikan kepada Subbagian Akuntansi beserta bukti transfer / bukti setor dari bank.
84
Subbagian Akuntansi lalu membuat Voucher Penerimaan yang dilengkapi dengan tandatangan pihak terkait. Setelah ditandatangani, Subbagian Akuntansi membuat Jurnal Penerimaan dan membuat copy Voucher Penerimaan untuk diberikan kepada Subbagian Penerimaan.
3.5.4 Formulir dan Laporan pada sistem yang berjalan 1. Rate Card Merupakan dokumen yang berisi paket penyiaran dengan perincian area, bentuk, waktu, durasi, dan waktu penyiaran. Harga setiap paket nantinya akan berbeda-beda bergantung pada negosiasi yang dilakukan dengan Pelanggan. 2. Media Order (Surat Perjanjian Kerjasama) Merupakan dokumen perjanjian dengan pelanggan yang dibuat oleh Account Executive. Berisikan jenis jasa yang dipilih, area, bentuk, waktu, durasi, dan harga yang telah disepakati perusahaan dengan Pelanggan. Media Order merupakan dokumen yang dibuat berdasarkan Purchase Order yang diberikan oleh pelanggan. 3. Pola Acara Merupakan dokumen yang berisikan jadwal penayangan program acara dalam satu minggu. Pola Acara merupakan acuan bagi Seksi Control Room untuk melakukan tugas penayangan program acara. 4. Rundown Iklan Merupakan dokumen yang berisikan jadwal penayangan iklan yang dimasukkan di sela-sela program acara. Rundown Iklan merupakan acuan bagi
85
Seksi Control Room untuk melakukan tugas penayangan iklan komersial dan iklan layanan masyarakat. 5. Bukti Tayang Merupakan bukti bahwa pesanan Pelanggan telah ditayangkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 6. Surat Penagihan Surat Penagihan merupakan dokumen yang dikirimkan ke pelanggan untuk menagih piutang berdasarkan invoice. 7. Invoice Merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh Pelanggan. 8. Faktur Pajak Merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak pada LPP TVRI harus dibuat dalam rangkap tiga, yaitu: 1. Lembar ke-1: Untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan. 2. Lembar ke-2: Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti Pajak Keluaran. 3. Lembar ke-3: Untuk extra copy sebagai arsip PKP
86
9. Kwitansi Merupakan dokumen yang diberikan perusahaan sebagai bukti bahwa Pelanggan telah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar yang tertagih. 10. Jurnal Penjualan Merupakan pencatatan akuntansi yang dibuat atas transaksi penjualan. Pencatatan atas transaksi tersebut dilakukan setiap ada pembuatan Invoice. 11. Jurnal Penerimaan Kas / Voucher Penerimaan Merupakan pencatatan akuntansi yang dibuat atas transaksi penerimaan kas. Pencatatan atas transaksi tersebut dilakukan setiap ada pembuatan Kwitansi.
87
3.6 Flowchart Sistem yang Berjalan Prosedur Penerimaan Pesanan Pelanggan
Gambar 3.2 Flowchart Prosedur Penerimaan Pesanan Pelanggan
88
Prosedur Perencanaan Penayangan Pesanan
Gambar 3.3 Flowchart Perencanaan Penayangan Jasa
89
Prosedur Penayangan Jasa
Gambar 3.4 Flowchart Penayangan Jasa dan Produksi Program Acara
90
Prosedur Penagihan dan Pencatatan Piutang SubBagian Penerimaan
Bagian Akuntansi
2
1
Copy MO 2
Copy BT
BT 2
FP 2 Invoice 3
Membuat Invoice, Faktur Pajak, dan copy BT
Teliti?
Ya Copy MO 2 Membuat Laporan Penjualan
Copy BT BT 2 Invoice 3 Invoice 2 Invoice 1 FP 3
Jurnal Penjualan
FP 2 FP 1
Ke Pelanggan
N
1
Gambar 3.5 Flowchart Penagihan dan Pencatatan Piutang
Tidak
2
91
SubBagian Perpajakan
FP 3 FP 2
N
92
Prosedur Penerimaan Kas Bagian Penerimaan / Kasir
Bagian Akuntansi
Dari Bank Invoice 2
3
Bukti Transfer / Bukti Setor Memeriksa Invoice yang akan Jatuh Tempo
Bukti Setor
Membuat Voucher Penerimaan
Melakukan Penagihan
Voucher Penerimaan
Menerima Bukti Transfer / Cek / Giro
Bukti Transfer
Jurnal Penerimaan Kas
Cek / Giro
Mencocokkan dengan Invoice dan membuat Kwitansi Bukti Transfer Cek / Giro
Cek / Giro Disetor ke Bank
Invoice 2 Kwitansi 3 Kwitansi 2 Kwitansi 1
Ke Pelanggan
Kwitansi 3
N
3
Gambar 3.6 Flowchart Penerimaan Kas
93
3.7 Rich Picture Sistem yang Sedang Berjalan Berikut menggambarkan rich picture sistem informasi akuntansi penjualan jasa.
Gambar 3.7 Rich picture penjualan jasa, piutang, dan penerimaan kas dengan metode pembayaran transfer
Gambar 3.8 Rich picture piutang dan penerimaan kas dengan metode pembayaran cek / giro
94
3.8 Pembahasan Masalah Berdasarkan hasil pengamatan terhadap sistem yang berjalan dan hasil wawancara manajemen, ditemukan beberapa permasalahan dalam sistem informasi akuntansi penjualan jasa, piutang, dan persediaan pada LPP TVRI, yaitu: 1. Belum ada prosedur dan kebijakan kredit yang baku Saat ini perusahaan belum memiliki prosedur dan kebijakan kredit yang baku. Perusahaan belum mempunyai kebijakan untuk menentukan standar limit kredit pelanggan. Selama ini pelanggan dapat terus menerus melakukan pemesanan jasa walaupun masih memiliki piutang dengan jumlah yang besar. Hal ini mengakibatkan tingginya risiko piutang tak tertagih dan hal tersebut dapat menghambat aliran kas masuk perusahaan yang pada akhirnya menghambat perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Menurut Bragg (2010), sebuah kebijakan kredit yang ditulis dengan baik harus menyatakan beberapa hal dengan jelas, salah satunya adalah credit-level assignment. Pada credit-level assignment, perusahaan harus dapat menyatakan sumber informasi yang akan digunakan untuk penilaian limit kredit pelanggan, dan juga dapat berisikan level kredit minimum yang secara otomatis diberikan kepada pelanggan, juga kriteria yang digunakan untuk mendapatkan limit kredit yang lebih besar. Berikut merupakan tabel realisasi penerimaan dan kerjasama pihak ketiga dan iklan pada tahun 2010.
95
Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan dari Kerjasama Pihak Ketiga dan Iklan Tahun 2010 Uraian
Invoice Terbit dan Piutang Awal
Penerimaan
Piutang Akhir
Tahun 2010 Saldo sampai dengan Tahun sebelumnya Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008
75,404,367,428
50,412,142,801
24,992,224,627
814,102,000 2,981,100,357 5,117,540,172 2,028,427,200 3,979,191,540
0 25,000,000 120,000,000 167,800,000 502,730,000
814,102,000 2,956,100,357 4,997,540,172 1,860,627,200 3,476,461,540
Tahun 2009
23,506,065,428
14,086,530,103
9,419,535,325
Jumlah
38,426,426,697
14,902,060,103
23,524,366,594
113,830,794,125
65,314,202,904
48,516,591,221
Total
Berdasarkan tabel di atas, total penerimaan LPP TVRI adalah sebesar 57,3% dan total piutang akhir adalah sebesar 42,7% dari invoice yang terbit dan piutang awal dari 6 tahun sebelumnya. Penerimaan pada tahun 2011 sebesar 66% dari invoice yang terbit pada tahun berjalan. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan piutang tak tertagih sebesar 36%. Berikut merupakan tabel realisasi penerimaan dari kerjasama oihak ketiga dan iklan pada tahun 2011.
96
Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan dari Kerjasama Pihak Ketiga dan Iklan Tahun 2011
Uraian Tahun 2011 Saldo sampai dengan Tahun sebelumnya Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Jumlah Total
Invoice Terbit dan Piutang Awal 75,234,782,147
Penerimaan
Piutang Akhir
58,213,404,915
16,849,977,232
814,102,000 2,956,100,357 4,999,550,172 1,685,127,200 3,476,461,540 9,339,135,325 24,437,974,627 47,708,451,221 122,943,233,368
0 0 28,080,000 0 26,400,000 4,532,565,706 11,077,383,600 15,664,429,306 73,877,834,221
814,102,000 2,956,100,357 4,971,470,172 1,685,127,200 3,450,061,540 4,806,569,619 13,360,591,027 32,044,021,915 48,893,999,147
Berdasarkan tabel di atas, total penerimaan LPP TVRI adalah sebesar 60% dan total piutang akhir adalah sebesar 40% dari invoice yang terbit pada tahun 2011 dan piutang awal dari 7 tahun sebelumnya. Penerimaan pada tahun 2011 sebesar 77% dari invoice yang terbit pada tahun berjalan. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan sebesar 13% jika dibandingkan dengan tahun 2010, tetapi masih ada kemungkinan piutang tak tertagih sebesar 23%. Berikut merupakan tabel pola pembayaran piutang pelanggan berdasarkan tahun pertama 2010 dan 2011.
97
Tabel 3.3 Pola Pembayaran Piutang Pelanggan Tahun 2010 dan 2011 Tahun n n-1 n-2 n-3 n-4 n-5
2,010 66.86% 59.93% 12.63% 8.27% 2.34% 0.84%
2,011 77.38% 45.33% 48.53% 0.76% 0.00% 0.56%
Berdasarkan kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin lama periode piutang, pembayaran piutang yang diterima semakin berkurang dan kemungkinan tidak tertagih semakin besar. Rekomendasi yang diusulkan adalah dengan membuat prosedur dan kebijakan kredit yang baku meliputi penilaian pelanggan untuk menentukan besar limit kredit yang dapat diberikan. Penilaian yang dilakukan terhadap pelanggan baru dan pelanggan lama berbeda. Pada pelanggan baru, perusahaan menggunakan check list mengenai data-data pelanggan. Setiap satu tahun sekali sistem akan melakukan penilaian pelanggan ulang berdasarkan jumlah transaksi, ketepatan pelunasan piutang / keterlambatan pembayaran, dan lama menjadi pelanggan. 2. Kurangnya dokumen pendukung dalam transaksi bisnis perusahaan Proses penerimaan pembayaran pada perusahaan dapat secara tunai, transfer, giro / cek. Pada ada proses penerimaan pembayaran dari pelanggan menggunakan cek, perusahaan belum memiliki dokumen pendukung dalam pencatatan penerimaan cek sebelum dicairkan. Sehingga, jika cek dari pelanggan tidak dicairkan pada hari yang sama, terdapat risiko penyalahgunaan cek oleh pihak yang tidak berwenang.
98
Rekomendasi yang diusulkan adalah dengan membuat Bukti Terima Cek ketika pelanggan melakukan pembayaran menggunakan cek. Bukti Terima Cek diberikan kepada pelanggan dan disimpan sebagai arsip oleh Kasir. 3. Kesulitan dalam memperoleh data dan laporan yang berkaitan dengan penjualan jasa, piutang, dan penerimaan kas sewaktu-waktu dibutuhkan Dalam proses pengambilan keputusan, perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh data dan laporan yang berkaitan dengan penjualan jasa, piutang dan penerimaan sewaktu-waktu dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh pencatatan data dan laporan yang masih dilakukan secara manual. Sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh data dan laporan yang dibutuhkan. Rekomendasi yang diusulkan adalah dengan merancang sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan menggunakan database sebagai penampung datadata yang terkait dengan penjualan jasa, piutang, dan penerimaan kas.
