BAB 2 TINJAUAN TEORETIS
2.1
Tinjauan Teoretis
2.1.1 Akuntansi 1.
Definisi Akuntansi The American Accounting Association (AAA) memberikan definisi akuntansi
sebagai berikut (Belkaoui, 2000:15): “Accounting is the process of identifying, measuring,and communicating economic information to permit informed judgments and decision by users of information.“ Berdasarkan pengertian ini, akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh para pemakainya. Sedangkan menurut ABP Statement No. 4 dalam Smith Skousen (1995 : 3), akuntansi adalah suatu aktivitas jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif. 2.
Fungsi Akuntansi Menurut Ikhsan dan Prianthara (2009:9), akuntansi tentunya akan berfungsi
sebagai berikut : a. Penyedia informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor juga kreditur untuk dasar pengambilan dan pemberian kredit.
b. Penyedia informasi posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi (kekayaan) perusahaan serta asal kekayaan tersebut. c.
Penyedia informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba.
d.
Penyedia informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya.
e.
Penyedia informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pendanaan perusahaan.
f.
Penyedia
informasi
yang
dapat
membantu
para
pemakai
dalam
memperkirakan aliran kas masuk ke dalam perusahaan.
2.1.2
Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban
Menurut
para
ahli
ada
beberapa
pengertian
sistem
akuntansi
pertanggungjawaban : 1.
Menurut Hariadi (2002), sistem akuntansi pertanggung jawaban adalah sistem yang berkaitan dengan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam struktur orang untuk memudahkan pengendalian biaya dan penghasilan yang menjadi tanggung jawab pusat-pusat pertanggung jawaban.
2.
Menurut
Hongren
(1993:307)
menyatakan
bahwa
akuntansi
pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi dan mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat dengan menetapkan penghasilan dan biaya sebagai pusat yang memiliki tanggung jawab yang bersangkutan.
Sistem akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk menghimpun informasi kinerja berdasarkan segmen dan melaporkan hasil-hasil dari manajer-manajer yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sistem akuntansi pertanggungjawaban mestilah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan spesifik dan kondisi operasi perusahaan sehingga pelaporan kinerja semua pos finansial yang dipertimbangkan bisa dicapai oleh pusat-pusat pertanggungjawaban (segmen bisnis) di dalam organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya sekedar mengkehendaki bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya dengan biaya yang efisien, mengarahkan pengeluaran biaya sesuai dengan rencana, dapat digunakan untuk mengukur prestasi kerja setiap pusat pertanggungjawaban. 1.
Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Akuntansi pertanggungjawaban menurut anthony dan govindrajan (2004) :
“akuntansi pertanggungjawaban bagian dari sistem pengontrolan akunting yang merupakan salah satu faktor mendukung implementasi strategi, sedangkan strategi itu sendiri merupakan rencana pencapaian tujuan organisasi”. Menurut Hariadi (2002) akuntansi pertanggungjawaban yaitu : “suatu sistem yang mengukur prestasi dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang disampaikan dalam menjalankan pusat-pusat pertanggungjawaban”. Hansen dan Mowen (2004) Akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting) adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh pusat
pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Halim dan Supomo (2005:10-11) mengemukakan tiga konsep dasar mengenai akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut : a.
Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas penggolongan tanggung jawab manajemen atau departemen pada setiap tindakan dalam suatu organisasi dengan tujuan membentuk anggaran bagi setiap departemen. Individu yang mengepalai pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan biaya-biaya dari kegiatannya. Konsep ini menekankan perlunya penggolongan biaya menurut biaya yang dapat atau tidak dapat dikendalikan pada departemen (kecuali biaya tetap) merupakan yang dapat dikendalikan oleh para manajer departemen tersebut.
b.
Titik awal dari sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban terletak pada bagian organisasi dimana ruang lingkup dan wewenang telah ditentukan. Wewenang mendasari pertanggungjawaban biaya-biaya tertentu dengan pertimbangan dan kerjasama antara penyedia, kepala depertemen atau manajer. Biaya tersebut diajukan dalam anggaran departemen.
c.
Setiap anggaran harus jelas menunjukkan biaya-biaya
yang dapat
dikendalikan oleh orang bersangkutan. Bagan perkiraan harus disesuaikan supaya dapat dilakukan pencatatan atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan atau di pertanggungjawabkan dalam kerangka kerja yang tercakup dalam wewenang.
d.
Penggolongan biaya harus dapat dikendalikan oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan.
e.
Sistem akuntansi pertanggungjawaban biaya yang disesuaikan dengan struktur organisasi.
f.
Sistem pelaporan biaya kepada setiap manajer yang bertanggung jawab telah memenuhi syarat dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban.
2.
Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban Menurut Hansen dan Mowen (2005:118) menyatakan manfaat penerapan
akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan adalah: a.
Untuk penyusunan anggaran Informasi akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat untuk memperjelas peran seorang manajer sebab dalam penyusunan anggaran, ditetapkan siapa atau pihak mana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan perusahaan, juga ditetapkan sumber daya yang disediakan bagi pemegang tanggung jawab tersebut.
b.
Sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban Penilaian kinerja merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka miliki dalam organisasi. Manajer pusat pertanggungjawaban akan diberi wewenang dalam menjalankan tanggung jawab dan pencapaian sasaran yang diberikan oleh manajemen puncak. Pada akhir periode yang telah ditentukan, manajer pusat pertanggungjawaban harus melaporkan pertanggungjawaban atas kinerja mereka selama periode tersebut.
Dengan adanya tanggung jawab dan sasaran yang jelas, maka kinerja manajer akan lebih mudah dinilai. c.
Sebagai pemotivator manajer Akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan untuk memotivasi manajer dalam melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan atau prestasi yang tidak memuaskan. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, sistem yang digunakan untuk memotivasi manajer yaitu penghargaan dan hukuman.
2.1.3
Hubungan Pusat Pertanggungjawaban dengan Struktur Organisasi
1.
Pengertian Struktur Organisasi Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antar
komponen bagian-bagian dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban dan penentuan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Struktur organisasi merupakan rerangka hubungan antara satuansatuan organisasi yang didalam nya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Penyusunan tiap-tiap bagian dalam struktur organisasi dapat digolongkan kedalam tiga tipe, yaitu : a.
Struktur Organisasi Fungsional Dalam organisasi fungsional, setiap manajer bertanggungjawab terhadap salah satu dari berbagai fungsi yang ada dalam organisasi. Semua fungsi
dalam organisasi tersebut secara kolektif dilibatkan dalam pencapaian tujuan organisasi (Supriyono, 2000:203).
Direktur
produksi
penjualan
Keuangan
Personalia
Gambar 1 Bentuk Organisasi Fungsional b.
Struktur Organisasi Divisional Dalam organisasi divisional, manajer divisi dapat mengembangkan strategi bisnisnya
masing-masing.
Setiap
divisi
memungkinkan
menghadapi
persaingan yang berbeda dengan divisi lainnya. Untuk tujuan pengendalian dan pertanggungjawaban, suatu divisi pada organisasi divisional dapat diperlakukan sebagai kesatuan usaha yang independen. Manajer divisi bertanggungjawab
terhadap
(Supriyono,2000:205).
bisnis
atau
line
produk
tertentu
Direktur
Direktur Divisi X
Direktur Divisi y
Direktur Divisi z
Manajer Produksi
Manajer Produksi
Manajer Produksi
Manajer Pemasaran
Manajer Pemasaran
Manajer Pemasaran
Gambar 2 Bentuk Organisasi Divisional
c.
Struktur Organisasi Matriks Dalam organisasi matriks terdapat salah satu dasar struktur organisasi yang bertanggungjawab terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan sehingga tujuan proyek dapat dicapai.
Direktur
Manajer Fungsional
Manajer Proyek
Fungsi A
Proyek 1
Fungsi B
Proyek 2
Fungsi C
Proyek 3
Gambar 3 Bentuk Organisasi Matriks Jadi, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban adalah struktur organisasi dengan uraian
yang jelas dan tegas menampilkan
adanya pusat-pusat pertanggungjawaban. 2.
Pusat Pertanggungjawaban Pengertian responsibility center atau pusat pertanggungjawaban menurut
Anthony dan Govindarajan (2002) adalah “responsibility center is an organization unit that is headed by manager who is responsible for its activities”. Pengertian tersebut kemudian diterjemahkan oleh Tjakrawala (2005) yaitu “ pusat
pertanggungjawaban merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukannya”. Menurut Hansen dan Mowen (2000:62) Pertanggungjawaban adalah suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggungjawab terhadap pengaturan kegiatankegiatan
tertentu.
Sedangkan
menurut
Supriyono
(2001:22-26)
pusat
pertanggungjawaban digunakan untuk menunjukkan unit organisasi yang dikelola oleh
seorang
manajer
yang
bertanggungjawab.
Penentuan
pusat-pusat
pertanggungjwaban memerlukan desentralisasi. Menurut Hongren (2003), mengemukakan bahwa pertanggungjawaban mengindentifikasikan bagian dari organisasi yang mempunyai tanggungjawab untuk setiap tujuan, mengembangkan ukuran dan target untuk dicapai, dan menciptakan laporan ukuran oleh bagian kecil dari organisasi atau pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggung jawaban tertujuan untuk membantu mengimplementasi rencana manajemen puncak. Dalam hubungannya dengan pusat pertanggungjawaban, struktur organisasi harus dianalisis untuk mengetahui kemungkinana adanya kelemahan dalam pendelegasian wewenang. Jaringan pusat pertanggungjawaban dapat menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan organisasi jika struktur organisasi yang melandasinya disusun secara rasional. Struktur organisasi yang sesuai dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban adalah struktur yang memberikan peluang bagi bawahan untuk menjalankan otonomi (desentralisasi) dan yang memisahkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada. Kondisi
demikian
merupakan
kebutuhan
pokok
pelaksanaan
akuntansi
pertanggungjawaban sebagai realisasi adanya pusat-pusat pertanggungjawaban (Zein, 2009). 3.
Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban Menurut Anthony & Govindarajan (2002), jenis-jenis pertanggungjawaban
sebagai berikut : a.
Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban dimana outputnya diukur dalam unit moneter, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Kinerja keuangan pusat pendapatan diukur atas dasar pendapatan yang diperoleh yaitu hasil kali antara unit yang dijual dengan harga jualnya.
b.
Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban dimana input atau biaya diukur dalam unit moneter namun outputnya tidak diukur dalam unit moneter. Pusat biaya dibagi menjadi dua: 1) Pusat biaya teknik atau standar (standard or engineered expense center) adalah elemen biaya yang benar-benar terjadi dan dapat diukur secara pasti karena mempunyai hubungan erat dengan output yang dihasilkan. 2) Pusat biaya kebijakan adalah biaya yang sebagian besar yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Pusat biaya kebijakan dibagi menjadi beberapa bagian: a) Pusat biaya administrasi dan umum b) Pusat biaya penelitian dan pengembangan c) Pusat biaya pemasaran.
c.
Pusat laba adalah kinerjanya diukur berdasarkan laba yang diperoleh.
d.
Pusat investasi adalah kinerja diukur berdasarkan laba yang diperoleh dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut.
4.
Biaya dan Klasifikasi Kode Rekening
a.
Definisi biaya Menurut Hansen dan Mowen (2005:27) “Biaya adalah pengorbanan sumber
daya ekonomi yang diukur dalam satuan moneter dengan tujuan untuk memperoleh atau menghasilkan barang atau jasa yang membawa manfaat baik untuk sekarang maupun yang akan datang pada organisasi”. Sedangkan menurut Mulyadi (2007:08) menyatakan bahwa biaya dalam arti yang luas adalah “Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”. Menurut Sunarto (2003:04) menyatakan bahwa “Biaya merupakan harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan”. b.
Penggolongan biaya Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat dikendalikan
oleh
manajer,
maka
hanya
biaya-biaya
terkendalikan
yang
harus
dipertanggungjawabkan olehnya. Pemisahan biaya ke dalam biaya terkendalikan dan
biaya
tak
terkendalikan
perlu
dilakukan
dalam
akuntansi
pertanggungjawaban. 1) Biaya terkendalikan adalah biaya yang dapat secara langsung dipengaruhi oleh manajer dalam jangka waktu tertentu.
2) Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak memerlukan keputusan dan pertimbangan manajer karena hal ini dapat mempengaruhi biaya karena biaya ini diabaikan. c.
Kode Rekening Pemberian kode rekening memudahkan pencatatan data, mempertinggi
efisiensi dan kecermatan pemprosesan, mempercepat pengambilan data dari arsip dan membantu penyajian laporan keuangan. Pemberian kode rekening akan menggolongkan jenis dan tempat terjadinya biaya serta menunjukkan kode tingkat pimpinan yang bertanggung jawab. Berikut ini akan diuraikan contoh pemberian kode rekening pada pusat biaya-pusat biaya dan kode rekening pembantu biaya dengan metode kelompok:
Kode
Kelompok Rekening
1
Aktiva
2
Hutang
3
Modal
4
Pendapatan
5
Biaya
6
Pendapatan dan biaya lain-lain
Posisi angka dalam kode rekening biaya akuntansi pertanggungjawaban terbagi dua kelompok yaitu kelompok pertama menjelaskan tempat terjadinya biaya dan kelompok kedua menunjukkan kode jenis biaya yang digolongkan sesuai dengan obyek pengeluaran, Hariadi (2002:274).
1) Menunjukkan terjadinya biaya 5
x
x
x
x
x
x
Kelompok Biaya Pusat biaya Manajer Pusat Kepala Bagian Pusat Kepala Seksi 2) Menunjukkan kode jenis biaya
Kelompok Jenis Biaya Jenis biaya Terkendali/tidak Gambar 4 Kode Rekening Biaya Akuntansi Pertanggungjawaban
5.
Pengendalian Menurut Stoner, definisi pengendalian adalah : “Proses yang sangat penting
melalui mana manajer menjamin bahwa aktivitas yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan”. Ada pendapat lain yang dikemukakan oleh Carter & Usry (2004) yang ahli bahasakan oleh Krista adalah sebagai berikut: “Pengendalian adalah suatu sistematis manajemen untuk mencapai tujuan”.
Menerapkan tujuan Dan membuat Keputusan Mengenai kebijakan Dewan direksi atau
Keputusan Rencana Perintah kepada
presiden Direktur atau manajer Pemasaran keuangan Manufaktur teknik
Komite eksekutif Membawa kepada Keputusan baru atau Memodifikasi taktis
menerbitkan Laporan
Data Hasil Dikumpulkan di Departemen anggaran dan/atau Departemen biaya Carter dan Usry (2004)
Gambar 5 Diagram Pengendalian
Menurut James A.F. Stoner, pengendalian terdiri dari empat langkah dasar yaitu: a.
Penetapan standar dan metode untuk mengukur prestasi.
b.
Pengukuran prestasi.
c.
Pembandingan prestasi dengan standar.
d.
Pengambilan tindakan perbaikan.
6.
Pengendalian Manajemen Pendapat para ahli yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai
pengertian manajemen. Beberapa diantaranya merumuskan manajemen sebagai berikut : a)
Stoner
&
Wankel,
mengorganisasikan,
manajemen
memimpin,
adalah
mengendalikan
proses
merencanakan,
usaha-usaha
anggota
organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. b) Terry, manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. c)
Pengertian pengendalian manajemen (management control) menurut Anthony & Govidarajan (2002), yaitu: “Proses dimana manajer mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi yang telah ditetapkan”.
2.1.4
Anggaran
1.
Definisi Anggaran Anggaran menurut Nafarin (2007:11) “Anggaran merupakan rencana tertulis
mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang jangka waktu tertentu”. Hongren, et al (2005:214) “Anggaran adalah pernyataan kuantitatif suatu rencana kegiatan yang dibuat manajemen untuk suatu periode tertentu dan alat yang membantu mengkoordinasikan hal-hal yang perlu dilakukan guna mengimplementasikan rencana tersebut”. Penganggaran adalah perumusan rencana dalam angka-angka untuk periode tertentu di masa depan. Dengan demikian, anggaran merupakan laporan tentang hasil yang diantisipasikan dalam angka keuangan (seperti anggaran penghasilan dan pengeluaran) maupun angka yang bersifat non keuangan (seperti anggaran jam kerja, bahan baku, atau unit yang diproduksi).
2.
Penyusunan Anggaran Penyusunan
anggaran
dalam
akuntansi
pertanggungjawaban
adalah
berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban dari laporan pertanggungjawaban dapat diketahui perbandingan antara realisasi dengan anggaran, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dianalisis dan dicari. Menurut Mulyadi (2001:488) “penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain”. Menurut Hansen dan Mowen (2009:424) menyatakan ada empat keuntungan sistem anggaran bagi organisasi, yaitu: a.
Memaksa manajer untuk membuat rencana.
b.
Memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
c.
Sebagai sumber standar bagi evaluasi kerja.
d.
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Untuk hal penyusunan anggaran diperlukan pertimbangan yang sangat
begitu relevan dalam ketepatan dan manfaat anggaran tersebut sehingga terdapat faktor-faktor sebagai berikut: a.
Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan.
b.
Data masa lalu.
c.
Kemungkinan perkembangan kondisi perusahaan.
d.
Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing.
e.
Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah.
f.
Penelitian dan pengembangan perusahaan. Dalam penyusunan anggaran, program-program diterjemahkan sesuai dengan
tanggung jawab setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian dari program. Penyusunan anggaran memerlukan kerja sama para manajer dari berbagai jenjang organisasi. 3.
Anggaran Untuk Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban merupakan elemen yang sangat
penting dan saling berhubungan. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan saja, tetapi juga berfungsi dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan aktifitas, mengimplementasikan rencana, mengkomunikasikan dan memberikan motifasi serta mengesahkan tindakan. Dalam
sistem
akuntansi
pertanggungjawaban, setiap
manajer pusat
bertanggungjawab pada masing-masing divisi pertanggungjawaban untuk menyusun anggaran sebagai dasar penilaian atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan. Anggaran ini akan diselerasikan untuk saling menunjang dan melengkapi dalam penyusunan anggaran organisasi secara keseluruhan. Laporan pertanggungjawaban berisikan suatu perbandingan antara anggaran dan realisasi terhadap pelaksanaan yang merupakan suatu pernyataan prestasi dari pelaksanaan dan sekaligus sebagai alat pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggung jawab pimpinan.
2.1.5
Laporan Pertanggungjawaban
Laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban adalah suatu ikhtisar tentang hal ikhwal pelaksana suatu kegiatan yang harus disampikan oleh pembina kepada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang berlangsung. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga memiliki definisi sebagai suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi derajatnya. Menurut Mulyadi (2001:195) Format umum laporan pertanggungjawaban biaya akan disajikan pada gambar dibawah ini :
Bagian / Departemen / Direktur Laporan Pertanggungjawaban Biaya Bulan
No Jenis Biaya Bulan ini
Pusat Biaya
1.
Realisasi
Anggaran
Sampai dengan bulan ini
Selisih
Realisasi
Anggaran
Fungsi Laporan Pertanggungjawaban
Laporan kegiatan merupakan suatu laporan yang memiliki fungsi untuk: a. Dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan
Selisih
b. Bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya c. Mengetahui bagaimana perkembangan dan proses peningkatan kegiatan d. Data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan dengan lain-lain.
2.1.6 Prestasi Kerja 1.
Pengertian Prestasi Kerja Prestasi kerja menunjukkan kinerja individual tenaga kerja tersebut. Jika
prestasi kerja karyawan dalam suatu perusahaan meningkat, maka meningkat pula prestasi perusahaan tersebut. Menurut Hasibuan (2007:94) prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai karyawan dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta ketetapan waktu. Prestasi kerja dipengaruhi oleh tiga faktor yakni kemampuan dan minat seseorang karyawan, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran, serta tingkat motivasi seorang karyawan. Menurut Yuli (2005:89) prestasi kerja merupakan hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Samsudin (2006:156) mengungkapkan prestasi kerja sebagai berikut, “A general term applied to part or all of the conduct or activities of an organization over period of time, often with reference to some standard such as past projected cost, an efficiency base, management responsibility or accountability, or the like”. (Artinya, prestasi kerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai oleh seseorang, unit, atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan
batasan-batasan
yang
telah
ditetapkan
untuk
mencapai
tujuan
organisasi/perusahaan). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja merupakan hasil atau pencapaian kinerja yang dilakukan oleh karyawan selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya. Prestasi kerja merupakan hal yang harus diperhatikan perusahaan karena umpan balik (feed back) kepada karyawan atas pelaksanaan kerja mereka memungkinkan karyawan tersebut lebih termotivasi untuk menjalankan tugas-tugasnya yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi perusahaan (Lubis, 2008). 2.
Penilaian Prestasi Kerja Penilaian prestasi kerja pada dasarnya merupakan salah satu faktor kunci
guna mengembangkan suatu perusahaan secara efektif dan efisien, maka pelaksanaan penilaian prestasi di dalam perusahaan sangat penting. dengan penilaian prestasi pihak manajemen dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keterampilan karyawannya. Menurut Sirait (2006:91) penilaian prestasi kerja adalah proses penilaian yang dilakukan oleh organisasi terhadap karyawannya secara sistematik dan formal berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Penilaian pelaksanan pekerjaan perlu dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional serta diterapkan secara objektif serta didokumentasikan secara sistematik. Malthis dan Jackson (2006:382) menyatakan bahwa “penilaian prestasi kerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika
dibandingkan
dengan
seperangkat
standar,
dan
kemudian
mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan”. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses mengevaluasi kemampuan kerja dari para karyawan dengan cara yang seobjektif mungkin, serta menggunakan standar kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian prestasi kerja mutlak harus diperhatikan oleh seorang manajer perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang dipimpinnya, karena penilaian prestasi menyangkut hasil yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan yang pada akhirnya merupakan hasil dari perusahaan itu secara keseluruhan disamping itu juga memberikan manfaat yang besar bagi penyempurnaanmanajemen perusahaan (Musyayyadah, 2006). 3.
Metode Penilaian Prestasi Kerja Setiap perusahaan perlu melakukan penilaian prestasi kerja agar dapat
diketahui karyawan-karyawan mana yang menunjukkan presatsi yang baik, untuk itu diperlukan metode yang akan dipilih. Menurut Utomo dan Sugiarto (2007:76), metode untuk penilaian prestasi kerja ada dua yaitu : a.
Metode yang berorientasi masa lalu (Past- Oriented Method) Metode ini menilai prestasi yang sudah terjadi dimasa lalu dan tidak dapat merubah apa yang sudah terjadi. Tetapi dengan adanya penilaian terhadap apa yang sudah terjadi dimasa lalu itu, karyawan diharapkan mendapat uman balik mengenai usaha mereka dan diharapkan kepada perbaikan prestasi kerja dan mempengaruhi untuk lebih meningkatkan prestasi mereka. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam metode ini yaitu :
1) Skala rata-rata (rating scale) merupakan metode yang banyak digunakan untuk mengukur karakteristik tertentu untuk menilai karyawan, kemudian membentuk tingkatan pada berbagai karakteristik yang dinilai. 2) Metode checklist merupakan metode penilaian prestasi kerja dengan cara member tanda (√) pada uraian perilaku negatif atau positif karyawan yang namanya tertera dalam daftar. 3) Metode esei yaitu penilai menuliskan sejumlah pertanyaan terbuka yang dalam beberapa kategori pertanyaan yang terbuka. 4) Metode pencatatan kejadian kritis (critical insident method) merupakan penilaian
prestasi
kerja
yang
menggunakan
pendekatan
dengan
menggunakan catatan-catatan yang menggambarkan perilaku karyawan yang sangat baik atau sangat buruk. 5) Metode wawancara yaitu menggunakan wawancara ini agar karyawan mengetahui posisi dan bagaimana cara kerja mereka. b.
Metode yang berorientasi masa akan datang (Future-Oriented Method) Metode ini memfokuskan pada penampilan kerja yang akan dating melalui penilaian potensi kerja atau dengan mengatur sasaran prestasi kerja karyawan dimasa datang namun tetap tidak bisa menentukan dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa akan datang. Teknik yang digunakan dalam metode ini yaitu: 1) Penilaian diri (self-appraisal) merupakan metode yang menekankan adanya penilaian yang dilakukan karyawan terhadap diri sendiri dengan tujuan melihat potensi yang dapat dikembangkan dari diri mereka.
2) Penilaian psikologis (psychological appraisal) yaitu penilaiaan yang dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam, tes psikologi diskusi, review terhadap hasil evaluasi pekerjaan karyawan. a) Pendekatan Management By Objective (MBO) merupakan sistem yang menggambarkan kajian tentang target yang hendak dicapai berdasarkan kesepakatan antara supervisor dan bawahannya. b) Pusat penilaian (assessment center) merupakan lembaga pusat penilaian
prestasi
kerja,
dimana
lembaga
tersebut
berfungsi
melakukan penilaian prestasi kerja antara karyawan suatu perusahaan. 4.
Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Penilaian prestasi kerja harus memiliki indikator tertentu mengenai sifat dan
karakteristik kerja karyawan yang dapat diukur (measureable). mangkunegara (2007:67) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, yaitu : a.
Kualitas kerja yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan oleh perusahaan.
b.
Kuantitas kerja yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.
c.
Konsistensi karyawan yaitu kemampuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
d.
Kerja sama yaitu kemampuan dan kesediaan untuk bekerja sama dengan karyawan lain secara vertikal atau horizontal di dalam maupun di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik.
e.
Sikap karyawan yaitu kemampuan dalam menaati peraturan dan loyalitas karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Penilaian prestasi kerja diatas adalah hal yang dapat menjadi ukuran tinggi
rendahmya prestasi seorang karyawan. Seorang karyawan dikatakan berprestasi jika ia mau mencapai segala hal yang terdapat di dalam faktor-faktor prestasi kerja yang ada. 2.1.6
Laporan Pertanggungjawaban dalam Penilaian Prestasi Kerja
penilaian prestasi kerja, diperlukan sistem pelaporan yang dapat memantau kinerja masing-masing pusat pertanggungjawaban. Untuk itu sangat penting untuk menetapkan sejak awal tentang informasi apa yang perlu dilaporkan, mekanisme pelaporan dan bagaimana sistem pelaporan perusahaan disusun untuk kepentingan pihak luar maupun untuk kepentingan pihak dalam. Pada sejumlah perusahaan di Indonesia, sistem pelaporan ini banyak menimbulkan persoalan. Kurangnya komitmen atasan terhadap pentingnya laporan tertulis merupakan salah satu kendala yang sering kali menghambat berjalannya sistem pelaporan tanggung jawab (Viyanti dan Tin, 2010).
2.1.7
Hubungan Pengendalian Manajemen dengan Penilaian Prestasi Kerja
Agar dapat mencapai tujuan perusahaan serta demi kemajuan dalam persaingan bisnis yang saat ini semakin kompleks, setiap perusahaan mau tidak mau harus meningkatkan daya saing, menciptakan inovasi-inovasi baru dan mempersiapkan diri menjadi perusahaan yang kompetitif. Oleh sebab itu
perusahaan harus memiliki strategi dalam menghadapinya yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen. Menurut Viyanti dan Tin (2010), Pengendalian merupakan suatu ukuran pelaksanaan dengan membandingkan hasil sesungguhnya yang dicapai dengan tolak ukur atau standar yang telah ditetapkan. Jadi pengendalian merupakan konsep yang luas dan berlaku untuk manusia, benda, situasi, dan organisasi. Salah satu bentuk sistem pengendalian manajemen yang dilakukan perusahaan adalah pengendalian terhadap penilaian prestasi kerja. Pengendalian manajemen merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk menerapkan strategi yang diinginkan. Perkembangan ekonomi banyak permasalahan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, yaitu bagaimana cara mengendalikan para tenaga kerja agar benar–benar memiliki kinerja yang baik dan mampu bekerja secara produktivitas untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada organisasi atau perusahaan mana pun selalu dibutuhkan adanya karyawan yang terampil, mampu dan cakap sesuai dengan pekerjaannya sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dan juga dapat meningkatkan prestasi kerja yang baik untuk perusahaan, masyarakat, maupun karyawan itu sendiri. Penilaian prestasi kerja, Penilaian ini dimaksud untuk melihat sejauh mana perkembangan kualitas karyawan, hasil penilaian prestasi kerja karyawan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari pekerjaan yang dinilai serta dapat memberikan umpan balik kepada karyawan yang bersangkutan.
Metode penilaian merupakan bagian terpenting dalam sistem pengendalian. Jika sistem pengendalian manajemen didalam perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penilaian prestasi kerja pun tidak dapat berjalan dengan baik sehingga
menyebabkan
ketidakefektifitas
dalam
mengevaluasi
kinerja
karyawannya.
2.1.8 Penelitian Terdahulu Viyanti dan Tin (2010) melakukan penelitian dengan judul “Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Terhadap Penilaian Prestasi
Kerja”
bertujuan untuk mengetahui
peranan sistem
akuntansi
pertanggungjawaban, menganalisis pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban, dan menganalisis sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan untuk menilai prestasi kerja. Penelitian dilakukan pada PT. X yang terletak di Jalan Komplek Ilir Barat Permai Palembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian manajemen sangat berperanatau berpengaruh terhadap penilaian prestasi kerja pada PT. X. Taufik Hidayat (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajer Pusat Laba di Warung Paskal” setiap perusahaan mempunyai tujuan yang akan dicapai, salah satunya perusahaan menginginkan laba yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal, maka perusahaan dapat mempertahankan keberlangungan hidupnya dan dapat terus berkembang serta memberikan pengembalian yang menguntungkan bagi para pemiliknya. Cara untuk mencapai tujuan perusahaan
tersebut adalah dengan senantiasa meningkatkan kinerja karyawan, khususnya manajer. 2.2
Rerangka Pemikiran Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban
Pembentukan pusat pertanggungjawaban
Pusat biaya
Struktur Organisasi
Pengklasifikasian Kode rekening
Pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali
Penyusunan Anggaran
Laporan pertanggungjawaban
Penilaian Kinerja dan prestasi Gambar 7 Alur Rerangka pemikiran Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban
