BAB 2 TINJAUAN TEORETIS
2.1 Tinjauan Teoretis Dalam penelitian ini akan dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi, berikut ini penjelasannya : 2.1.1 Bank 1. Pengertian bank Bank berasal dari kata Italia banco artinya bangku, sedangkan menurut Undang–Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pierson (dalam Hasibuan, 2002:1) memberikan definisi bahwa “bank is a company which accept credit, but didn’t give credit”, artinya bank adalah badan usaha yang menerima kredit tetapi tidak memberikan kredit. Teori ini menjelaskan bahwa bank dalam operasionalnya hanya bersifat pasif yaitu hanya menerima titipan uang saja. Stuart (dalam Hasibuan, 2002:2) menjelaskan bahwa “bank is a company satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money”. Artinya bank merupakan badan usaha yang wujudnya memuaskan
13
14
orang lain dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam. Jadi bank dalam menjalankan operasionalnya melakukan kegiatan operasi pasif dan aktif yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya berupa kredit kepada masyarakat untuk mensejahterahkan masyarakat. Ajuha (dalam Hasibuan, 2002:2) menyebutkan bahwa “bank provided means by which capital is transferred from those who cannot use it profitable to those who can use it productively for the society as whole, bank provided which channel to invest without any risk and at a good rate of interest”. Artinya bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan
secara
menguntungkan
kepada
mereka
yang
dapat
membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga merupakan saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik. Hasibuan (2002:2) menyebutkan bahwa “bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”. Bank adalah pengumpulan dana dan penyalur kredit, berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana kepada surplus spending unit dan menyalurkan kredit kepada defisit spending unit.
15
2. Sejarah perkembangan bank di Indoesia Sejarah perbankan di Indonesia dahulu bernama Hindia belanda (Nederland Indie) yang awalnya terdiri dari tiga buah bank, yaitu : a. De Javasche Bank N. V. yang didirikan pada tanggal 11 Oktober 1827, kemudian dinasionalisir oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi bank sentral di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968. b. De Algemene Volks Crediet Bank, didirikan pada tahun 1934 di Batavia (Jakarta). Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh Lembaga Kredit Jepang (pada masa penduduk Jepang) dengan nama Syomin Ginko dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). c. De Postpaartbank, didirikan pada tahun 1898 selanjutnya dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Negara (BTN).
Selain ketiga bank diatas, ada bank yang lainnya yang tidak mendapat campur tangan pemerintah. Bank-bank ini merupakan bank yang dimiliki oleh pribumi, China, Jepang, Belanda, dan Inggris, bank tersebut adalah : a. Bank pribumi, meliputi : Bank Nasional Abuan Saudagar (1932 di Bukit Tinggi) dan Bank N.V. Bank Boemi (Jakarta). b. Bank milik China, meliputi : The Overseas Chinese Banking Corporation, The Bank Of China yang berkantor di Peking, N.V.
16
Batavia Bank yang berkantor di Medan dan N.V. Bankvereeniging Oei Tiong Ham yang berkantor di Semarang. c. Bank milik Jepang, meliputi : The Bank Of Taiwan, The Yokohama Species Bank, dan The Mitsui Bank. d. Bank milik Belanda, meliputi : Nederland Handels Maatschappij (NHM) didirikan pada tahun 1824, Nationals Handelsbank (NHB) didirikan tahun 1873, dan De Esxomptobank N.V. didirikan pada tahun 1950. e. Bank milik Inggris, meliputi : The Chartered Bank of India, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation.
Pada zaman kemerdekaan ada beberapa bank milik Belanda yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia, yaitu : Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAM), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Indonesia di Palembang, Bank Dagang Nasional Indonesia, N.V. Bank Sulawesi, Indonesian Banking Corporation (diubah menjadi Bank Amerta), Bank Dagang Indonesia N.V. (berubah menjadi Bank Central Asia (ASIA)), Kalimantan Corporation Trading (kemudian merger dengan Bank Pasifik).
17
3. Kegiatan bank Kegiatan bank secara sederhana yaitu melayani kebutuhan masyarakat di bidang keuangan. Dengan demikian kegiatan bank di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa bank lainnya. 4. Asas, fungsi dan tujuan perbankan indonesia Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 menyebutkan tentang asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia, diantaranya yaitu : a. Asas Pasal 2 menjelaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. b. Fungsi Pasal 3 menjelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. c. Tujuan Pasal 4 menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang
pelaksanaan
pembangunan
nasional
dalam
rangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
18
5. Jenis-jenis bank Sejarah perkembangan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu, hal ini terbukti dengan banyaknya jenis bank yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mempermudah memahaminya, bank dapat digolongkan berdasarkan : a. Aspek fungsi Sesuai dengan undang-undang pokok perbankan nomor 14 tahun 1967, jenis bank menurut fungsinya yaitu bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa dan bank lumbung desa. Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 penggolongan bank sebagai berikut : 1) Bank umum Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
19
b. Aspek kepemilikan Dilihat dari aspek kepemilikan ada beberapa jenis bank, yaitu : 1) Bank milik pemerintah, terdiri dari Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri. 2) Bank milik swasta, diantaranya Bank Central Asia, Bank Bumi Putera, Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Lippo dan Bank Internasional Indonesia. c. Aspek status Penggolongan bank berdasarkan aspek status terdiri dari : 1) Bank devisa Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014, bank devisa adalah bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia. 2) Bank non-devisa. Bank nondevisa merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melakukan transaksi keluar negeri seperti yang telah dilakukan oleh bank devisa. Dengan demikian bank hanya melakukan transaksi dalam negeri.
20
6. Sumber dana bank Suatu perbankan memiliki sumber dana tersendiri untuk menjalankan usahanya, baik yang berasal dari dalam atau luar bank itu sendiri. Maka, secara sederhana sumber dana bank dapat digolongkan berdasarkan modal sendiri, modal masyarakat dan modal dari lembaga lainnya. a. Modal sendiri Penghimpunan dana dari bank itu sendri terdiri dari : 1) Setoran modal dari pemegang saham, yaitu dana dari para pemegang saham (sebagai pemilik perusahaan), baik pemegang saham lama maupun pemegang saham baru. 2) Cadangan, yaitu bagian laba yang setiap tahun disisihkan oleh bank untuk tujuan tertentu. 3) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun lalu maupun laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham. b. Modal masyarakat Masyarakat merupakan salah satu sumber dana yang penting bagi bank. Karena dana yang diperoleh dari masyarakat jumlahnya relatif lebih besar dibandingkan dengan jenis sumber dana lainnya. Maka, hal penting yang harus terus tetap dijaga oleh bank yaitu rasa kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.
21
c. Modal dari lembaga lain Sumber dana ini biasanya dibutuhkan saat bank mengalami kesulitan keuangan dan sumber ini biasanya digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi tertentu. Sumber dana dari lembaga lain biasanya berasal dari : 1) Bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan. 2) Pinjaman antar bank (call money), biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di lembaga kliring dan tidak mampu membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya. 3) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang kemudian diperjualbelikan pada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan mapun nonkeuangan. 4) Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Pinjaman ini merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak luar negeri.
22
2.1.2 Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/14/PBI/2012 tentang transparansi dan publikasi laporan bank menyebutkan bahwa bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan terdiri atas : 1. Laporan tahunan Bank wajib menyusun suatu laporan tahunan yang paling kurang mencakup : a. Informasi umum, yang meliputi : 1) Kepengurusan 2) Kepemilikan 3) Perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank termasuk perkembangan usaha Unit Usaha Syariah (UUS) 4) Strategi dan kebijakan manajemen termasuk strategi dan kebijakan manajemen Unit Usaha Syariah (UUS) dan 5) Laporan manajemen termasuk laporan manajemen Unit Usaha Syariah (UUS). b. Laporan keuangan tahunan, yang meliputi : 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 2) Laporan Laba Rugi Komprehensif 3) Laporan Perubahan Ekuitas 4) Laporan Arus Kas 5) Catatan Atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi
23
c. Opini dari akuntan publik d. Jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposures) yang dihadapi bank serta praktek manajemen risiko yang diterapkan bank e. Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk laporan keuangan publikasi triwulanan f. Aspek pengungkapan (disclosure) lain sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan g. Informasi lain. 2. Laporan keuangan publikasi triwulanan Bank wajib menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan dalam mata uang rupiah, yang paling kurang mencakup : a. Laporan keuangan, yang terdiri atas : 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan 2) Laporan Laba Rugi Komprehensif b. Komitmen dan kontinjensi c. Transaksi spot dan transaksi derivatif d. Jumlah dan kualitas aset produktif dan informasi lainnya, antara lain untuk : 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait 2) Penyediaan dana kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 3) Kredit yang memerlukan perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti) dan
24
4) Jumlah cadangan penyisihan kerugian e. Rasio keuangan bank, antara lain : 1) Persentase atas pelanggaran dan pelampauan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan 2) Rasio Posisi Devisa Neto (PDN). f. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan g. Informasi mengenai komposisi pemegang saham dan susunan pengurus. 3. Laporan keuangan publikasi bulanan Laporan keuangan publikasi bulanan paling kurang memuat : a. Laporan keuangan, yang terdiri atas : 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan 2) Laporan Laba Rugi b. Komitmen dan kontinjensi c. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan d. Kualitas aset produktif dan informasi lainnya, antara lain: 1) Jumlah penyediaan dana 2) Kredit kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 3) Kredit yang memerlukan perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti) dan 4) Cadangan penyisihan kerugian.
25
4. Laporan keuangan konsolidasi Laporan Keuangan Konsolidasi disajikan pada laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi triwulanan. laporan keuangan tahunan secara konsolidasi yaitu yang telah diaudit oleh akuntan publik, terdiri atas : a. Laporan keuangan konsolidasi bank b. Laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk di bidang keuangan c. Laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk. Sesuai dengan ketentuan diatas, laporan keuangan konsolidasi paling kurang meliputi : a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) b. Laporan Laba Rugi Komprehensif c. Laporan Perubahan Ekuitas dan d. Komitmen dan kontinjensi.
Bank yang memiliki perusahaan anak, dalam menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan wajib menyajikan laporan keuangan bank secara individual dan laporan keuangan bank secara konsolidasi.
26
2.1.3 Laporan Good Corporate Governance (GCG) Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum mengatur beberapa hal pokok tentang sebagai berikut : 1. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar sebagai berikut : a. Tranparansi (tranparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. b. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. c. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. d. Independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak manapun. e. Kewajaran (fainess) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan penerapan lima prinsip dasar GCG, maka bank harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala
27
yang paling kurang meliputi sebelas faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu : a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite d. Penanganan benturan kepentingan e. Penerapan fungsi kepatuhan f. Penerapan fungsi audit intern g. Penerapan fungsi audit ekstern h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) j. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan bank, laporan pelaksanaan GCG, dan pelaporan internal k. Rencana strategis bank. Selain kesebelas faktor tersebut, harus diperhatikan informasi lainnya yang terkait dengan penerapan GCG bank. 3. Penilaian faktor GCG dalam penilain tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan risiko merupakan pengganti dari penilaian terhadap faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan CAMELS rating. 4. Penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berdasarkan lima prisnsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu governance system yang
28
terdiri dari tiga aspek governance, yaitu governance structure, governace process, dan governance outcome. Penlaian atas tiga aspek governance tersebut merupakan satu kesatuan sehingga apabila salah satu aspek dinilai tidak memadai, maka kelemahan tersebut dapat mempengaruhi peringkat faktor GCG. 5. Penilaian governace outcome bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholders bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. 6. Bank wajib melaksanakan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang meliputi dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. 7. Dalam pelaksanaan GCG diperlukan keberadaan komisaris independen dan pihak independen untuk menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi bank, check and balance, serta melindungi kepentingan stakeholders khusunya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. 8. Bank wajib secara berkala melakukan penilain sendiri (self assessment) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG. 9. Penetapan peringkat faktor GCG dikategorikan ke dalam lima peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.
29
10. Penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan GCG dilakukan dengan menggunakan kertas kerja penilaian sendiri (self assessment). 11. Berdasarkan kertas kerja self assessment pelaksanaan GCG, maka dibuat kesimpulan umum hasil penilain sendiri (self assessment).
2.1.4 Kesehatan Bank Penilaian menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Dalam pasal 3 juga menyebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas tingkat kesehatan bank. Penilaian sendiri (self assessment) tingkat kesehatan bank dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Selain itu bank wajib melakukan pengkinian self assesment tingkat kesehatan bank sewaktuwaktu apabila diperlukan. Dalam peraturan ini juga menjelaskan tentang cara penilaian tingkat kesehatan bank umum, yaitu tercantum dalam pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (risk based bank rating) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Pendekatan risiko (risk based bank rating) menggunakan metode yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital (RGEC). Berikut ini penjelasan penilaian tingkat kesehatan bank :
30
1. Profil risiko (risk profile) Profil risiko yang wajib dinilai secara inheren terdiri atas delapan jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dalam menilai profil risiko, bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko. Peneliti mengukur faktor profil risiko (risk profile) dengan menggunakan risiko kredit dan risiko likuiditas. Rumus atas perhitungan risiko kredit dan risiko likuiditas sekaligus klasifikasi peringkat kompositnya sebagai berikut : a. Risiko Kredit Perhitungan rasio Non Performing Loan (NPL) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP :
Non Performing Loan (NPL) :
Kredit Bermasalah Total Kredit
X 100%
Tabel 1 Klasifikasi Peringkat Komposit Non Performing Loan (NPL) Nilai Komposit
Peringkat
Predikat
≤ 2%
1
Sangat Baik
2% < NPL < 5%
2
Baik
5% ≤ NPL ≤ 8%
3
Cukup Baik
8% ≤ NPL ≤ 12%
4
Kurang Baik
NPL ≥ 12%
5
Tidak Baik
Sumber: Bank Indonesia (2012)
31
b. Risiko Likuiditas Perhitungan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP :
Loan to Deposit Ratio (LDR) :
Kredit Dana Pihak Ketiga
X 100%
Tabel 2 Klasifikasi Peringkat Komposit Loan to Deposit Ratio (LDR) Nilai Komposit
Peringkat
Predikat
50% < LDR ≤ 75%
1
Sangat Baik
75% < LDR ≤ 85%
2
Baik
85% < LDR ≤ 100%
3
Cukup Baik
100% < LDR ≤ 120%
4
Kurang Baik
LDR > 120%
5
Tidak Baik
Sumber: Bank Indonesia (2004)
2. Good Corporate Governance (GCG) Penilaian Good Corporate Governance (GCG) memperhatikan sebelas faktor : a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite d. Penanganan benturan kepentingan e. Penerapan fungsi kepatuhan
32
f. Penerapan fungsi audit intern g. Penerapan fungsi audit ekstern h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) j. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan bank, laporan pelaksanaan GCG, dan pelaporan internal k. Rencana strategis bank. Selain kesebelas faktor tersebut, harus diperhatikan informasi lainnya yang terkait dengan penerapan GCG bank. Penilaian terhadap pelaksanaan GCG kemudian dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri dari tiga aspek governance, yaitu governance structure, governace process, dan governance outcome. Semua penilaian ini menggunakan kertas kerja penilaian sendiri (self assessment). Hasil penilaian Good Corporate Governance (GCG) disimpulkan terhadap tabel berikut :
33
Tabel 3 Klasifikasi Peringkat Komposit Good Corporate Governance (GCG) Peringkat
Nilai
1
Sangat Baik
2
Baik
3
Cukup Baik
4
Kurang Baik
5
Tidak Baik
Sumber: Bank Indonesia (2013)
3. Rentabilitas (earnings) Penilaian Penilaian terhadap faktor rentabilitas (earnings) meliputi penilaian terhadap kinerja sustainability
earnings
earnings, sumber-sumber earnings dan
bank.
Perhitungan
rentabilitas
(earnings)
menggunakan rasio ROA dan NIM berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP dan klasifikasi peringkat komposit berdasarkan peraturan Bank Indonesia adalah : a. Perhitungan Return On Assets (ROA)
34
Tabel 4 Klasifikasi Peringkat Komposit Return On Assets (ROA) Nilai Komposit
Peringkat
Predikat
> 1,5%
1
Sangat Baik
1,25% < ROA ≤ 1,5%
2
Baik
0,5% < ROA ≤ 1,25%
3
Cukup Baik
0% < ROA ≤ 0,5%
4
Kurang Baik
ROA ≤ 0%
5
Tidak Baik
Sumber: Bank Indonesia (2012) b. Net Interest Margin (NIM)
Tabel 5 Klasifikasi Peringkat Komposit Net Interest Margin (NIM) Nilai Komposit
Peringkat
Predikat
> 3%
1
Sangat Baik
2% < NIM ≤ 3%
2
Baik
1,5% < NIM ≤ 2%
3
Cukup Baik
1% < NIM ≤ 1,5%
4
Kurang Baik
NIM ≤ 1%
5
Tidak Baik
Sumber: Bank Indonesia (2012)
35
4. Permodalan (Capital) Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan pada suatu bank. Penilaian untuk faktor permodalan (capital) menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP dan klasifikasi peringkat kompositnya bedasarkan peraturan Bank Indonesia adalah :
Capital Adequacy Ratio (CAR) :
Modal ATMR
X 100%
Tabel 6 Klasifikasi Peringkat Komposit Capital Adequacy Ratio (CAR) Nilai Komposit
Peringkat
Predikat
> 12%
1
Sangat Baik
9% < CAR < 12%
2
Baik
8% ≤ CAR < 9%
3
Cukup Baik
6% < CAR < 8%
4
Kurang Baik
CAR ≤ 6%
5
Tidak Baik
Sumber: Bank Indonesia (2012)
Dalam menilai tingkat kesehatan bank umum telah ditetapkan peringkat komposit sesuai Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 pasal 9, pasal ini menyebutkan bahwa peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap
36
faktor dan dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Peringkat komposit ini dikategorikan sebagai berikut : 1. Peringkat Komposit 1 (PK-1) Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 2. Peringkat Komposit 2 (PK-2). Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 3. Peringkat Komposit 3 (PK-3). Mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 4. Peringkat Komposit 4 (PK-4). Mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 5. Peringkat Komposit 5 (PK-5). Mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
37
2.2 Rerangka Pemikiran Saat ini penilaian tingkat kesehatan pada bank umum swasta nasional devisa di Indonesia menggunakan pendekatan risiko (risk based bank rating) dan cakupan penilaitan terdiri dari faktor Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital (RGEC). Penilaian dengan metode ini merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan. Sehingga metode ini dapat dijadikan pedoman bagi Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu, karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian dan difokuskan pada risiko yang signifikan serta dapat segera dikomunikasikan kepada bank dalam rangka menetapkan tindak lanjut pengawasan. Rerangka pemikiran penulis dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
38
Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Laporan Keuangan
Laporan Good Corporate Governance (GCG)
Penilaian Tingkat Kesehatn Bank Umum Pendekatan Risiko (Risk Based Bank Rating)
Metode RGEC
Risk Profile
NPL
LDR
Good Corporate Governance
SE. BI NO.15/15/DPNP
Earnings
ROA
Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank : Pk 1 = Sangat Sehat Pk 2 = Sehat Pk 3 = Cukup Sehat Pk 4 = Kurang Sehat Pk 5 = Tidak Sehat
Gambar 1 Rerangka Pemikiran
NIM
Capital
CAR
39
2.3 Proposisi Penelitian Proposisi merupakan jawaban sementara atas masalah yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif. Proposisi yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 1. Aspek profil risiko (risk profile) dinilai menggunakan risiko kredit dan risiko likuiditas. Rasio NPL menunjukkan kondisi risiko kredit suatu bank dan rasio LDR menunjukkan risiko likuiditas pada bank. Dalam penelitian ini, tingkat kesehatan bank selama tahun 2012-2014 bank umum swasta nasional devisa ditinjau dari aspek profil risiko menunjukkan kondisi baik. 2. Aspek Good Corporate Governance (GCG) menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank umum swasta nasional devisa selama 2012-2014 dalam kondisi yang baik. 3. Aspek earnings dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum swasta nasional devisa terdapat dua rasio yaitu ROA dan NIM. Dalam penelitian ini, tingkat kesehatan bank selama tahun 2012-2014 dari aspek earnings menunjukkan dalam kondisi yang baik. 4. Aspek capital dalam penilian tingkat kesehatan bank umum swasta nasional devisa selama tahun 2012-2014 dengan menggunakan rasio CAR menunjukkan kondisi sangat baik. 5. Tingkat kesehatan bank umum swasta nasional devisa selama tahun 20122014 dalam keadaan sehat.
