BAB 2 TINJAUAN TEORETIS
2.1
Tinjauan Teoretis
2.1.1
Pengertian Kinerja Sektor Publik Menurut Mahsun (2011:141) kinerja (performance) adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan
sebelumnya,
sumberdaya dalam
termasuk
informasi
atas:
efisiensi
penggunaan
menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa
(seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai berapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson,2002, dalam Mahsun, 2007:157). Jadi pengukuran kinerja dapat diartikan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan,
5
karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. 2.1.2
Pengertian Rumah Susun Dalam UU No 20 tahun 2011 yang dimaksud dengan:
1.
Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
2.
Penyelenggaraan rumah susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
3.
Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
4.
Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.
6
5.
Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuansatuan rumah susun.
6.
Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
2.1.3
Tujuan Penyelenggaraan Rumah Susun Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
menyebutkan bahwa tujuan atas penyelenggaraan rumah susun yaitu: 1.
menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan
yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta
menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
2.
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
3.
mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;
4.
mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif;
7
5.
memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR;
6.
memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun;
7.
menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
8.
memberikan
kepastian
hukum
dalam
penyediaan,
kepenghunian,
pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun. 2.1.4
Pembinaan Pemerintah melakukan pembinaan penyelenggaraan rumah susun
kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. Pembinaan penyelenggaraan rumah susun dilakukan dengan tujuan: 1.
mendorong pembangunan rumah susun dengan memanfaatkan teknik dan teknologi, bahan bangunan, rekayasa konstruksi, dan rancang bangun yang tepat-guna serta mempertimbangkan kearifan lokal dan keserasian lingkungan yang aman bagi kesehatan
2.
mendorong pembangunan rumah susun yang mampu menggerakkan industri perumahan nasional dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk teknologi tahan gempa
8
3.
mendorong terwujudnya hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat sebagai sarana pembinaan keluarga
4.
mendorong pewujudan dan pelestarian nilai-nilai wawasan nusantara atau budaya nasional dalam pembangunan rumah susun.
2.1.5
Perencanaan Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi:
1.
Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun, dilakukan berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber daya pembangunan yang meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial.
2.
Penetapan penyediaan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun Dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
rencana
tata
ruang
wilayah
kabupaten/kota. Dalam hal daerah belum mempunyai rencana tata ruang wilayah, gubernur atau bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perencanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan: 1.
kepadatan bangunan;
2.
jumlah dan kepadatan penduduk;
3.
rencana rinci tata ruang;
4.
layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
5.
layanan moda transportasi;
9
6.
alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah susun;
7.
layanan informasi dan komunikasi;
8.
konsep hunian berimbang; dan
9.
analisis potensi kebutuhan rumah susun.
2.1.6
Pembangunan Persyaratan pembangunan rumah susun menurut Undang-undang No 20
Tahun 2011 tentang Rumah Susun meliputi: 1.
Persyaratan administrative, dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif yang meliputi status hak atas tanah dan izin mendirikan bangunan. Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatannya. Rencana fungsi dan pemanfaatan harus mendapatkan izin dari bupati/walikota.
2.
Persyaratan teknis, persyaratan teknis pembangunan rumah susun terdiri atas tata bangunan yang meliputi persyaratan peruntukan lokasi serta intensitas dan arsitektur bangunan dan keandalan bangunan yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Ketentuan tata bangunan dan keandalan bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
Persyaratan ekologi, pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan ekologis yang mencakup keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan. Pembangunan rumah susun yang menimbulkan dampak penting terhadap
10
lingkungan harus dilengkapi persyaratan analisis dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan rumah susun 1.
Sarana, fasilitas dalam lingkungan hunian rumah susun yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi meliputi sarana sosial ekonomi (pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perniagaan) dan sarana umum (ruang terbuka hijau, tempat rekreasi, sarana olahraga, tempat pemakaman umum, sarana pemerintahan, dan lain-lain).
2.
Prasarana, kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian rumah susun yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman meliputi jaringan jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan tempat sampah.
3. Utilitas Umum, kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian rumah susun yang mencakup jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas. 2.1.7
Pengendalian Pengendalian penyelenggaraan rumah susun dilakukan pada tahap:
1.
Perencanaan, pengendalian penyelenggaraan rumah suusn pada tahap perencanaan dilakukan melalui penilaian terhadap: a. Kesesuaian jumlah dan jenis b. Kesesuaian zonasi c. Kesesuaian lokasi
11
d. Kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 2.
Pembangunan, pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap pembangunan dilakukan terhadap: a. Bukti penguasaan atas tanah b. Kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan izin mendirikan bangunan
3.
Penguasan, pemilikan, dan pemanfaatan, pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan dilakukan melalui: a. Pemberian Sertifikat Laik Fungsi b. Bukti penguasaan dan pemilikan atas sarusun
4.
Pengelolaan, pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap pengelolaan dilakukan melalui: a. Pengawasan terhadap PPPSRS b. Pengawasan terhadap pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama
2.1.8
Kelembagaan Untuk mewujudkan penyediaan rumah susun yang layak dan terjangkau
bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah menugasi atau membentuk badan pelaksana. Penugasan atau pembentukan badan pelaksana bertujuan untuk: 1.
Mempercepat penyediaan rumah susun umum dan rumah susun khusus, terutama di perkotaan
12
2.
Menjamin bahwa rumah susun umum hanya dimiliki dan dihuni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
3.
Menjamin tercapainya asas manfaat rumah susun
4.
Melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah susun umum dan rumah susun khusus
2.1.9
Tugas dan Wewenang Pemerintah
kabupaten/kota
dalam
melaksanakan
pembinaan
penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas yaitu: 1.
Merumuskan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi provinsi dan/atau nasional
2.
Menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada perencanaan provinsi dan/atau nasional
3.
Melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat kabupaten/kota
4.
Melaksanakan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan dan penataan lingkungan hunian rumah susun pada tingkat kabupaten/kota
5.
Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun pada tingkat kabupaten/kota
6.
Melaksanakan standar pelayanan minimal rumah susun
13
7.
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah susun pada tingkat kabupaten/kota
8.
Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara
9.
Memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat, terutama bagi MBR
10.
Memfasilitasi
penyediaaan
prasarana,
sarana,
dan
utilitas
umum
pembangunan rumah susun bagi MBR 11.
Melaksanakan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan provinsi dan/atau nasional
12.
Melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi pembangunan rumah susun
13.
Memfasilitasi pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat
14.
Menginventarisasi, mencatat, dan memetakan tanah, prasarana, sarana, utilitas umum, dan bangunan yang menjadi bagian dari rumah susun Pemerintah
kabupaten/kota
dalam
melaksanakan
penyelenggaraan rumah susun mempunyai wewenang yaitu:
14
pembinaan
1.
Menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi
2.
Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria provinsi dan/atau nasional
3.
Menyusun petunjuk pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rumah susun yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah
4.
Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah susun
5.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang rumah susun pada tingkat kabupaten/kota
6.
Memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda bersama rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat kabupaten/kota
7.
Menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun
8.
Memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota antara pemerintah kabupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan rumah susun
9.
Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan
15
10.
Melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun
11.
Memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat kabupaten/kota.
2.1.10 Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun. Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun berasal dari: 1.
Anggaran pendapatan dan belanja Negara
2.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau
3.
Sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dana-dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung:
1.
Penyelenggaraan rumah susun umum, rumah susun khusus, serta rumah susun Negara
2.
Pemberian bantuan dan/ atau kemudahan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara Pemerintah
dan/
atau
pemerintah
daerah
melakukan
upaya
pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan rumah susun. Pengembangan sistem pembiayaan meliputi: 1.
Lembaga pembiayaan
2.
Pengerahan dan pemupukan dana
16
3.
Pemanfaatan sumber biaya dimanfaatkan untuk: a. Pembangunan rumah susun b. Pemerolehan rumah susun c. Perawatan dan pemeliharaan rumah susun d. Peningkatan kualitas rumah susun e. Kepentingan lain di bidang rumah susun sesuai dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan 4.
Peningkatan kualitas rumah susun
2.1.11 Peran Masyarakat Peran masyarakat dilakukan dengan memberikan masukan dalam: 1.
Penyusunan rencana pembangunan rumah susun dan lingkungannya
2.
Pelaksanaan pembangunan rumah susun dan lingkungannya
3.
Pemanfaatan rumah susun dan lingkungannya
4.
Pemeliharaan dan perbaikan rumah susun dan lingkungannya
5.
Pengawasan
dan
pengendalian
penyelenggaraan
rumah
susun
dan
lingkungannya Masyarakat dapat membentuk forum pengembangan rumah susun. Pembentukan forum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Forum tersebut memiliki fungsi dan tugas yaitu: 1.
Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengembangan rumah susun
2.
Membahas
dan
merumuskan
penyelenggaraan rumah susun
17
pemikiran
arah
pengembangan
3.
Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat
4.
Memberikan masukan kepada pemerintah
5.
Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan rumah susun
2.1.12 Peraturan yang Berlaku di Pemerintah Kota Surabaya Rumah susun sederhana
sewa Urip Sumoharjo merupakan rumah
susun yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya sehingga peraturan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun yaitu sebagai berikut: 2.1.18.1 Izin Pemakaian Rumah Susun Ketentuan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Setiap penduduk Kota Surabaya yang memakai Satuan Rumah Susun wajib memperoeh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah. Untuk memperoleh izin setiap penduduk Kota Surabaya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut: 1.
Pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun: a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku b. Foto copy Kartu Keluarga c. Pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru sebanyak 2 (dua) lembar d. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal/belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki,
18
dikelola atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat e. Surat Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan
tempat
kerja
atau
Surat
Pernyataan
yang
menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai wiraswasta f. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni paling banyak 4 (empat) orang 2.
Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun: a. Surat Izin Pemakaian Rumah Susun yang telah habis masa berlakunya. b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku. c. Foto copy Kartu Keluarga. d. Pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru. e. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal/belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki, dikelola atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat f. Surat Keterangan gaji / penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau Surat Pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai wiraswasta. g. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni paling banyak 4 (empat) orang.
19
Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun kepada Kepala Dinas. Sebagai tanda bukti pemakaian rumah susun diberikan surat izin pemakaian satuan rumah susun. 2.1.18.2 Hak, Kewajiban, dan Larangan Ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 1.
Pemegang izin Pemakaian Rumah Susun berhak: a. Memakai rumah susun sesuai peruntukannya selama masa berlakunya Izin Pemakaian Rumah Susun. b. Memperpanjang Izin Pemakaian Rumah Susun paling banyak 2 (dua) kali. c. Memakai fasilitas umum yang ada pada komplek rumah susun. d. Mendapat layanan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan rumah susun. e. Mendapat layanan air bersih, penerangan, jasa kebersihan dan/atau layanan lainnya. f. Menyampaikan laporan atas layanan kondisi, tempat, dan lingkungan rumah susun yang kurang baik. g. Mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh Penghuni. h. Mendapat penjelasan dan pelatihan tentang pencegahan, pengamanan dan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya.
20
i. Mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Daerah dalam hal bangunan Rumah Susun tidak dapat ditempati yang diakibatkan kebakaran, gempa bumi dan/atau keadaan lainnya. 2.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h berlaku bagi penghuni satuan rumah susun lainnya. Ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
1.
Pemegang izin Pemakaian Rumah Susun berkewajiban: a. Membayar retribusi Izin Pemakaian Rumah Susun b. Membayar rekening listrik, air bersih dan rekening lainnya sesuai ketentuan yang berlaku c. Memakai satuan rumah susun sesuai dengan peruntukannya d. Segera menghuni satuan rumah susun paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Izin Pemakaian Satuan Rumah Susun dikeluarkan e. Membuang sampah ditempat yang telah ditentukan f. Memelihara dan merawat tempat hunian dan fasilitas yang ada dalam lingkungan rumah susun g. Melaporkan secara tertulis kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan fasilitas lainnya yang dapat membahayakan penghuni h. Memberikan ganti rugi untuk setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni i. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
21
j. Mengosongkan/ menyerahkan satuan rumah susun dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah pada saat Izin Pemakaian Satuan Rumah Susun berakhir k. Melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam kepada Ketua Rukun Tetangga setempat l. Memarkir atau meletakkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan 2.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k dan huruf l berlaku bagi penghuni satuan rumah susun lainnya. Ketentuan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pemegang izin Pemakaian Satuan Rumah Susun dilarang: 1
Mengalihkan Izin Pemakaian Satuan Rumah Susun kepada pihak lain dengan alasan apapun
2
Mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumah susun tanpa Izin tertulis dari Pemerintah Daerah
3
Memakai lebih dari satu unit Rumah Susun
4
Menyimpan atau meletakkan barang di koridor, tangga atau tempat-tempat lainnya sehingga dapat mengganggu kepentingan bersama
5
Menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau barang berbahaya lainnya yang mudah terbakar
6
Meletakkan barang-barang yang melampaui batas / kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan
22
7
Berjudi, menjual/memakai narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, berbuat asusila dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan
8
Memelihara binatang peliharaan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan
9
Membuang benda atau barang dari lantai atas yang dapat menimbulkan bahata bagi orang lain.
2.1.18.3 Masa Berlakunya Izin Pemakaian Rumah Susun Ketentuan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Izin pemakaisn Rumah Susun berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan. Ketentuan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Apabila Pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun meninggal dunia, maka ahli warisnya atau penghuni rumah susun yang sah dapat memakai satuan rumah susun sampai dengan masa berlaku Izin Pemakaian Rumah Susun berakhir. 2.1.18.4 Permohonan Sewa Menyewa Satuan Rumah Susun Ketentuan pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Setiap penduduk kota Surabaya yang akan memakai satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajjib mengajukan permohonan ssecara tertulis kepada Kepala Daerah guna diadakan perjanjian sewa-menyewa. Permohonan tersebut dilampiri persyaratan sebagai berikut: 1.
Penyewaan untuk pertama kali: a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku. 23
b. Foto copy Kartu Keluarga c. Pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru sebanyak 2 (dua) lembar. d. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal/belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki, dikelola atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat e. Surat Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan
tempat
kerja
atau
Surat
Pernyataan
yang
menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai wiraswasta f. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni paling banyak 4 (empat) orang. 2.
Perpanjangan perjanjian sewa-menyewa: a. Asli Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang telah habis masa berlakunya b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku. c. Foto copy Kartu Keluarga d. Pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru e. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal/belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki, dikelola atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat
24
f. Surat Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan
tempat
kerja
atau
Surat
Pernyataan
yang
menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai wiraswasta g. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni paling banyak 4 (empat) orang. Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa kepada Kepala Dinas. 2.1.18.5 Hak, Kewajiban dan Larangan Penyewa Ketentuan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 1.
Penyewa berhak: a. Memakai rumah susun sesuai peruntukannya selama masa berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun. b. Memperpanjang Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun paling banyak 2 (dua) kali. c. Memakai fasilitas umum yang ada pada komplek rumah susun. d. Mendapat layanan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan rumah susun. e. Mendapat layanan air bersih, penerangan, jasa kebersihan dan/atau layanan lainnya. f. Menyampaikan laporan atas layanan kondisi, tempat, dan lingkungan rumah susun yang kurang baik.
25
g. Mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh Penghuni. h. Mendapat penjelasan dan pelatihan tentang pencegahan, pengamanan dan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya. i. Menerima pengembalian uang jaminan pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban yang belum dipenuhi. j. Mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Daerah dalam hal bangunan Rumah Susun tidak dapat ditempati yang diakibatkan kebakaran, gempa bumi dan/atau keadaan lainnya.. 2.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h berlaku bagi penghuni satuan rumah susun lainnya. Ketentuan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
1.
Penyewa berkewajiban: a. Membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga) bulan uang sewa. b. Membayar uang sewa satuan rumah susun. c. Membayar rekening listrik, air bersih dan rekening lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. d. Memakai satuan rumah susun sesuai dengan peruntukannya e. Segera menghuni satuan rumah susun paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun ditandatangani.
26
f. Membuang sampah ditempat yang telah ditentukan. g. Memelihara dan merawat tempat hunian dan fasilitas yang ada dalam lingkungan rumah susun. h. Melaporkan secara tertulis kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan fasilitas lainnya yang dapat membahayakan penghuni. i. Memberikan ganti rugi untuk setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni. j. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. k. Mengosongkan/ menyerahkan satuan rumah susun dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah pada saat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun berakhir. l. Melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam kepada Ketua Rukun Tetangga setempat. m. Memarkir atau meletakkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan. 2.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l dan huruf m berlaku bagi penghuni satuan rumah susun lainnya. Ketentuan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Penyewa dilarang: 1
mengalihkan Hak Sewa kepada pihak lain dengan alasan apapun.
2
Mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumah susun tanpa Izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
27
3
Memakai lebih dari satu unit Rumah Susun.
4
Menyimpan atau meletakkan barang di koridor, tangga atau tempat-tempat lainnya sehingga dapat mengganggu kepentingan bersama.
5
Menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau barang berbahaya lainnya yang mudah terbakar.
6
Meletakkan barang-barang yang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan.
7
Berjudi, menjual/memakai narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, berbuat asusila dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan.
8.
Memelihara binatang peliharaan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan.
9.
Membuang benda atau barang dari lantai atas yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain.
2.1.18.6 Masa Berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Ketentuan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. 2.1.18.7 Ketentuan Uang Sewa Ketentuan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: 1.
Setiap penyewaan satuan Rumah Susun dikenakan uang sewa setiap bulan paling banyak sebesar 3% x biaya investasi : 12 x jumlah satuan rumah susun dalam 1 (satu) lokasi rumah susun. 28
2.
Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Biaya pengadaan tanah b. Biaya pra konstruksi: 1) Biaya perizinan 2) Biaya studi kelayakan 3) Biaya analisa dan dampak lingkungan 4) Biaya perencanaan 5) Biaya lainnya c. Biaya konstruksi: 1) Biaya struktur 2) Biaya arsitektur 3) Biaya prasarana dan utilitas d. Biaya pengawasan Bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rumah Susun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan setiap orang, sehingga dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat penghuni rumah susun perlu dilakukan pengaturan kembali terkait dengan ketentuan tentang kepenghunian rumah susun yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun.
29
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Setiap penduduk Kota Surabaya yang memakai Satuan Rumah Susun
wajib memperoeh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah. Untuk memperoleh izin setiap penduduk Kota Surabaya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut: a.
Pemberian izin pemakaian rumah susun: 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku 2) Foto copy Kartu Keluarga 3) Pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru sebanyak 2 (dua) lembar 4) Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal/belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki, dikelola atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat 5) Surat Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan
tempat
kerja
atau
Surat
Pernyataan
yang
menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui oleh Lurah 6) Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni oleh satu Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga Pemohon.
30
b.
Perpanjangan izin pemakaian rumah susun: 1) Surat Izin Pemakaian Rumah Susun yang telah habis masa berlakunya 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 3) Foto copy Kartu Keluarga 4) Pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru 5) Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat 6) Surat
Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan
pada instansi/perusahaan tempat kerja atau Surat Pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui oleh Lurah 7) Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni oleh satu Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga Pemohon. 2.
Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
a.
Pemegang izin pemakaian rumah susun: 1) Memakai rumah susun sesuai peruntukannya selama masa berlakunya Izin Pemakaian Rumah Susun 2) Mengajukan permohonan perpanjangan izin pemakaian rumah susun 3) Memakai fasilitas umum dan sosial yang ada pada komplek rumah susun 4) Mendapat layanan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan rumah susun
31
5) Mendapatkan layanan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor/limbah, jasa kebersihan dan/atau layanan lainnya 6) Menyampaikan laporan atas layanan, kondisi, tempat, dan lingkungan rumah susun yang kurang baik; 7) Mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh Penghuni 8) Mendapat penjelasan dan pelatihan tentang pencegahan, pengamanan dan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya, serta bimbingan kepenghunian, pengelolaan sampah/limbah, penghematan air dan listrik 9) Mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Daerah dalam hal bangunan Rumah Susun tidak dapat ditempati yang diakibatkan kebakaran, gempa bumi dan/atau keadaan lainnya 10) Menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni b.
Kettentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h berlaku bagi penghuni satuan rumah susun lainnya.
3.
Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pemegang izin pemakaian satuan rumah susun dilarang:
a.
Mengalihkan pemakaian satuan rumah susun kepada pihak lain.
b.
Mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumah susun tanpa Izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
32
c.
Memakai lebih dari satu unit Rumah Susun kecuali untuk Rusun Sombo, Rusun Dupak Bangunrejo dan Rusun Urip Sumoharjo.
d.
Menyimpan atau meletakkan barang di koridor, tangga atau tempat-tempat lainnya sehingga dapat mengganggu kepentingan bersama.
e.
Menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau barang berbahaya lainnya yang mudah terbakar.
f.
Meletakkan barang-barang yang melampaui batas / kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan.
g.
Berjudi, menjual/memakai narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, berbuat asusila dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan.
h.
Memelihara binatang peliharaan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan.
i.
Membuang benda atau barang dari lantai atas yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain.
j.
Menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan.
k.
Memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
l.
Membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/toilet/jamban yang dapat menyumbat saluran pembuangan.
m.
Mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib.
4.
Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
33
Izin pemakaian rumah susun berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 5.
Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Apabila pemegang izin pemakaian rumah susun meninggal dunia,
maka ahli warisnya atau penghuni rumah susun yang sah dapat memakai satuan rumah susun sampai dengan masa berlaku izin pemakaian rumah susun berakhir dan dapat diberikan izin kepada ahli waris yang bersangkutan. 6.
Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
a.
Penyewaan untuk pertama kali: 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku. 2) Foto copy Kartu Keluarga. 3) Pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru sebanyak 2 (dua) lembar. 4) Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal/belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki, dikelola atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat. 5) Surat Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan
tempat
kerja
atau
Surat
Pernyataan
yang
menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui oleh Lurah. 6) Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni oleh satu Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga Pemohon. 34
b.
Perpanjangan perjanjian sewa menyewa rumah susun: 1) Asli perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang telah habis masa berlakunya. 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk yamg masih berlaku. 3) Foto copy Kartu Keluarga. 4) Pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru. 5) Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat. 6) Surat Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan
tempat
kerja
atau
Surat
Pernyataan
yang
menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui oleh Lurah. 7) Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni oleh satu Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga Pemohon. 7.
Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
a.
Penyewa berhak: 1) Memakai rumah susun sesuai peruntukannya selama masa berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun. 2) Mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun. 3) Memakai fasilitas umum dan sosial yang ada pada komplek rumah susun.
35
4) Mendapat layanan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan rumah susun. 5) Mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor/limbah, jasa kebersihan dan/atau layanan lainnya. 6) Menyampaikan laporan atas layanan kondisi, tempat, dan lingkungan rumah susun yang kurang baik. 7) Mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh penghuni. 8) Mendapat penjelasan dan pelatihan tentang pencegahan, pengamanan dan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya, serta bimbingan kepenghunian, pengelolaan sampah/limbah, penghematan air dan listrik. 9) Menerima pengembalian uang jaminan pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban yang belum dipenuhi. 10) Mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Daerah dalam hal bangunan Rumah Susun tidak dapat ditempati yang diakibatkan kebakaran, gempa bumi dan/atau keadaan lainnya. 11) Menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni. b.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf k berlaku bagi penghuni satuan rumah susun lainnya.
36
8.
Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Penyewa dilarang:
a.
Mengalihkan Hak Sewa kepada pihak lain.
b.
Mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumah susun tanpa Izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
c.
Memakai lebih dari satu unit Rumah Susun.
d.
Menyimpan atau meletakkan barang di koridor, tangga atau tempat-tempat lainnya sehingga dapat mengganggu kepentingan bersama.
e.
Menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau barang berbahaya lainnya yang mudah terbakar.
f.
Meletakkan barang-barang yang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan.
g.
Berjudi, menjual/memakai narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, berbuat asusila dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan.
h.
Memelihara binatang peliharaan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan.
i.
Membuang benda atau barang dari lantai atas yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain.
j.
Menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan.
k.
Memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
37
l.
Membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/toilet/jamban yang dapat menyumbat saluran pembuangan.
m.
Mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib.
9.
Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Perjanjian sewa menyewa rumah susun berlaku untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 2.2
Penelitian Terdahulu Dalam penelitian tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di
Cengkareng Jakarta Barat yang dilakukan oleh Mokh Subkhan (2008) mengemukakan beberapa hal penyebab kurang optimalnya pengelolaan rusunawa adalah dari aspek ekonomi, aspek spasial, Aspek pengelola rusunawa Cengkareng, aspek pengelolaan teknis prasarana dan sarana serta aspek sosial masyarakat penghuni rusunawa mencerminkan adanya solidaritas penghuni rusunawa serta hubungan sosial kemasyarakatan telah terjalin tetapi terjadi pengelompokan secara alamiah antar blok dan waktu untuk kegiatan sosial dan gotong royong yang sifatnya rutin tidak dapat berjalan. Sementara itu dalam penelitian tentang Analisis Kinerja Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang dilakukan oleh Rahmatsah Said (2009) mengemukakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat menemukan beberapa masalah baik dari segi pelaksanaannya maupun kinerja aparat pemerintah. Keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan penilaian dari
38
masyarakat yang mereka rasakan sendiri. Selain itu tingkat kinerja aparat dalam memberikan pelayanan publik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor.
2.3
Rerangka Pemikiran Evaluasi penyediaan rumah susun oleh Pemerintah Kota Surabaya
Tarif Sewa
Fasilitas Kesesuaian dengan peraturan yang berlaku di Pemkot Surabaya
Lokasi
Lingkungan
39
