BAB 2 PROFIL SANITASI KABUPATEN BATANG II-1. Catatan tinjauan BAB 2 : Narasi penjelasan Tabel Tabel belum lengkap

BAB 2 PROFIL SANITASI KABUPATEN BATANG Catatan tinjauan BAB 2 : 

Narasi penjelasan Tabel – Tabel belum lengkap. Tabel jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya 5 tahun ke depan Tabel jumlah KK saat ini dan proyeksinya 5 tahun ke depan Dst nya... ( lihat dokumen dan form kontrol kualitas Bab 2 SSK Pemutakhiran) Tabel Cakupan Akses dan sistem layanan persampahan perkecamatan belum muncul.   



Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-1

2.1.

Gambaran Wilayah

2.1.1.

Aspek Geografi

2.1.1.1.

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Batang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah dengan

kondisi topografi yang cukup beragam, dimana pada bagian utara Kabupaten Batang merupakan daerah pantai, bagian tengah merupakan dataran rendah, dan bagian selatan merupakan daerah pegunungan. Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Batang adalah : 

Sebelah Utara

: Laut Jawa



Sebelah Timur

: Kabupaten Kendal



Sebelah Selatan

: Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara



Sebelah Barat

: Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan

Wilayah Kabupaten Batang memiliki luas 78.764 Ha. Wilayah terluas di berada di Kecamatan Subah dengan persentase luasan 10,60%, sedangkan luas wilayah tersempit berada di Kecamatan Warungasem yang hanya sekitar 2,99% dari luas wilayah Kabupaten Batang. Luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Batang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1.

Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Batang

No.

Kecamatan

1 2 3 4 5

Wonotunggal Bandar Blado Reban Bawang

6 7 8 9 10

Tersono Gringsing Limpung Banyuputih Subah

Luas Wilayah (Ha) 5,235 7,333 7,839 4,633 7,385

Persenta se (%) 6.65 9.31 9.95 5.88 9.38

4,933 7,277 3,342 4,441 8,352

6.26 9.24 4.24 5.64 10.60


Desa/ Kelurahan

Dukuh

RT

RW

15 17 18 19 20

71 79 74 67 88

197 351 234 248 354

61 71 68 68 104

20 15 17 11 17

79 89 80 49 68

263 313 233 175 287

73 83 70 47 72

II-2

No.

Kecamatan

11 12 13 14 15

Pecalungan Tulis Kandeman Batang Warungasem

Luas Wilayah (Ha) 3,619 4,509 4,176 3,335 2,355

Persenta se (%) 4.59 5.72 5.30 4.23 2.99

78764

100,00

Jumlah

Desa/ Kelurahan

Dukuh

RT

RW

10 17 13 21 18

56 52 62 114 68

182 175 231 493 223

54 52 59 111 73

248

1096

3959

1066

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, RPI2JM diolah 2015


II-3

Sumber: RPI2JM 2015 Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Batang Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-3

2.1.1.2.

Letak dan Kondisi Geografis Wilayah geografis Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan Laut

Jawa. Secara astronomis daerah ini terletak antara 6o 51' 46" dan 7o 11' 47" Lintang Selatan serta antara 109o 40' 19" dan 110o 03' 06" Bujur Timur. Posisi tersebut

menempatkan

wilayah

Kabupaten

Batang,

utamanya

Ibu

Kota

Pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah Utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi. Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Jarak ibu kota Kabupaten Batang dengan ibu kota daerah-daerah lain adalah sebagai berikut: 

Pekalongan

:



Pemalang

: 43 km



Tegal

: 72 km



Brebes

: 85 km



Cirebon

: 144 km



Jakarta

: 392 km



Kendal

: 64 km



Semarang

: 93 km



Surabaya

: 480 km


9 km

II-4

Sumber: RPI2JM 2015 Gambar 2.2. Posisi Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah 2.1.1.3.

Topografi Kabupaten Batang memiliki relief yang bervariasi, berupa dataran rendah,

dataran tinggi, dan berbukit dengan pegunungan landai hingga curam dan daerah pantai. Berdasarkan letak kemiringannya, wilayah Kabupaten

Batang

dapat

dikelompokkan menjadi 4 kelas sebagai berikut: 1) Kelas lereng I (kemiringan 0 – 2 %) seluas 23,63%, dengan penyebarannya di sebagian Kecamatan Batang, Bandar, Warungasem, Tulis, Limpung, Gringsing dan Wonotunggal. 2) Kelas lereng II (kemiringan 2 – 5%) seluas 38,13%, dengan penyebarannya meliputi Kecamatan Wonotunggal, Bandar, Blado, Reban, Bawang, Tersono, Gringsing, Limpung, Subah, Tulis, Batang dan Warungasem 3) Kelas lereng III (kemiringan 15 – 40%) seluas 22,69% dengan penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Wonotunggal, Bandar, Blado, Reban, Bawang, Tersono, Gringsing, Limpung, Subah dan Batang 4) Kelas lereng IV (kelerengan > 40%) seluas 15,55%, dengan penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Wonotunggal, Bandar, Reban, Batang, Tersono dan sebagian kecil Gringsing, Limpung dan Subah. Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-5

Kabupaten Batang dilihat dari letak ketinggian dari permukaan air laut, dibagi menjadi 5 wilayah ketinggian mulai dari 0 meter (pantai) sampai dengan 2.565 meter (pegunungan), yaitu: 1) Ketinggian 0 – 15 m, seluas 2,30%, meliputi di sebagian Kecamatan Batang, Gringsing dan Tulis 2) Ketinggian 15 – 100 m, seluas 7,20% meliputi wilayah Kecamatan Gringsing, Limpung, Subah, Tulis dan Batang 3) Ketinggian 100 – 500 m, seluas 73% meliputi sebagian Kecamatan Bandar, Blado, Reban dan Bawang 4) Ketinggian 500 – 1000 m, seluas 12,30% meliputi di sebagian Kecamatan Bandar, Reban, Blado dan Bawang 5) Ketinggian > 1000 m, seluas 5,20% meliputi di sebagian Kecamatan Blado, Reban dan Bawang.


II-6

Sumber: Review RTRW 2011-2031 Gambar 2.3. Peta Topografi Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-7

Sumber: Review RTRW 2011-2031 Gambar 2.4. Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Batang Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-8

2.1.1.4.

Geologi Wilayah yang sebagian besar adalah pegunungan dengan susunan tanah

sebagai berikut: latosol 69,66%; andosol 13,23%; alluvial 11,47% dan podsolik 5,64%. Susunan tanah tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Adapun penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas di tangan negara. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat.


II-9

Sumber: Review RTRW 2011-2031 Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Batang Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-10

2.1.1.5.

Hidrologi Komponen penting dalam distribusi sumberdaya air adalah sarana sungai,

dalam hal ini pemanfaatan sumberdaya air akan mengandalkan sungai agar dapat mencapai tujuan pemanfaatannya. Berikut ini data sungai yang melintasi wilayah administrasi Kabupaten Batang, meliputi : Kupang, Gabus, Lojahan, Sambong, Sono, Karanggeneng, Tinap, Kitiran, Boyo, Urang, Langsean, Dung Uling, Petung, Arus, Terju, Belo, Kuto, dan Lampir.


II-11

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Batang 2014 Gambar 2.6. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Batang Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-12

2.1.1.6.

Jenis Tanah Klasifikasi jenis tanah pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi

teknis dan klasifikasi alami. Klasifikasi teknis adalah klasifikasi tanah yang didasarkan pada sifat-sifat tanah yang berpengaruh pada kemampuan tanah untuk penggunaan tertentu. Klasifikasi teknis sering disebut klasifikasi kemampuan atau kesesuaian lahan. Klasifikasi alami adalah klasifikasi tanah yang berdasarkan atas sifat tanah yang dimilikinya tanpa menghubungkan dengan tujuan penggunaan tanah tersebut. Klasifikasi ini memberikan gambaran dasar sifat fisik, kimia, dan minerologi tiap-tiap tanah yang dapat digunakan sebagai dasar pengolahan untuk berbagai penggunaan lahan. Jenis tanah di Kabupaten Batang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yang berbeda yaitu sebagai berikut: 1. Tanah Aluvial, terdapat di sebagian kecil Kecamatan Gringsing. 2. Tanah aluvial coklat tua, terdapat di Kecamatan Tulis, Subah dan Gringsing 3. Tanah Asosiasi Andosol dan Regosol Coklat,

terdapat

di Kecamatan

Wonotunggal, Bandar, Blado, Reban, Bawang dan Gringsing. 4. Tanah Latosol Coklat, terdapat di Kecamatan Wonotunggal, Bandar, Blado, Reban, Bawang, Tersono, Limpung, Subah, Batang dan Warungasem 5. Tanah Asosiasi Latosol Merah dan Latosol Coklat, terdapat di Kecamatan Tersono, Gringsing, Limpung, Subah, Tulis, Batang dan sebagian kecil di Kecamatan Warungasem 6. Tanah Kompleks Latosol Merah Kuning dan Latosol, terdapat di Kecamatan Wonotunggal, Bandar, Bandar, Tulis, Batang dan Warungasem 7. Tanah Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol, terdapat di Kecamatan Tersono, Gringsing, Limpung dan Subah


II-13

Sumber: Review RTRW 2011-2031 Gambar 2.7. Peta Jenis Tanah Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-14

Tabel 2.2.

Jenis Tanah di Kabupaten Batang Jenis Tanah

No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wonotunggal Bandar Blado Reban Bawang Tersono Gringsing Limpung Subah Tulis Batang Warungasem Kandeman Pecalungan Banyuputih Jumlah

Aluvial Coklat Tua

Aluvial Hidrmorf

0 0 0 0 0 0 0 0 0 448,01 0 0 0 0 0 448,01

0 0 0 0 0 0 688,54 0 0 0 0 0 0 0 0 688,54

Aluvial Kelabu Tua 0 0 0 0 0 0 0 0 1177,70 918,14 781,88 0 988,39 0 0 3866,11

Asso Andosol Coklat Regosol 1.281,31 2.164,21 8.937,67 3.815,99 5.022,75 0 1.189,66 0 0 0 0 0 0 0 0 22.411,58

Asso Litosol Merah 0,00 38,79 0 0 0 859,24 2.769,32 23,45 4.856,88 1.539,87 1.986,95 25,82 2.017,43 514,44 3.113,54 17.745,73

Sumber: Review RTRW 2011-2031


II-15

Komplek Litosol Merah Kekuningan 126,83 440,12 0 0 0 0 0 0 0 0 786,74 663,73 1.143,08 0 0 3.160,51

Komplek Patsolit Merah Kekuningan 0 0 0 0 0 20,16 2.788,24 0 2.254,55 1.320,50 0 0 0 0 1.264,65 7.648,10

Litosol Coklat Tua Kemerahan 2.645,40 2.298,39 91,70 1.664,83 605,69 4.204,79 0 3.392,94 524,66 269,22 40,22 1.683,31 55,59 2.985,66 166,39 20.628,80

Litosol Coklat 1.426,37 2.519,25 1.078,61 1.276,20 2.166,13 256,97 0 0 0 0 0 0 0 104,94 0 8.828,48

Jumlah Wilayah (Ha) 5.479,91 7.460,76 10.107,99 6.757,02 7.794,58 5.341,15 7.435,75 3.416,38 8.813,79 4.495,74 3.595,78 2.372,86 4.204,50 3.605,05 4.544,58 85.425,841

2.1.1.7. a.

Klimatologi Tipe Iklim merupakan kondisi rata-rata dari semua peristiwa yang terjadi di

atmosfer yang terdapat pada suatu daerah yang luas serta pada waktu relatif lama. Kabupaten Batang yang terletak di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) memiliki iklim tropis dengan jumlah hari hujan pada bulan Oktober-April dan musim kemarau pada bulan April-Oktober, dimana kedua musim ini silih berganti sepanjang tahun. b.

Curah Hujan

Curah hujan di wilayah Kabupaten Batang memiliki perbedaan yang cukup mencolok sepanjang tahun, yaitu : 1) Daerah atas (Kecamatan Wonotunggal, Bandar, Blado, Reban, Bawang dan Tersono) mempunyai curah hujan tahunan lebih tinggi, yaitu rata-rata 6.307 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 209 hari 2) Daerah bawah (Kecamatan Gringsing, Limpung, Subah, Tulis, Batang dan Warungasem) mempunyai rata-rata curah hujan lebih rendah, yaitu rata-rata 4.014 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 151 hari. Dilihat dari curah hujan per tahun Kabupaten Batang terbagi dalam 4 (empat) zona, yaitu: 1) Curah hujan lebih dari 3.000 mm/tahun, meliputi sebagian besar : Kecamatan Bawang, Reban, Blado, Tersono dan Bandar 2) Curah hujan antara 2.500 – 3.000 mm/tahun, meliputi sebagian : Kecamatan Limpung dan Wonotunggal 3) Curah hujan antara 2.000 – 2.500 mm/tahun, meliputi sebagian : Kecamatan Subah, Tulis, dan Batang 4) Curah hujan < 2.000 mm/tahun, meliputi sebagian besar : Kecamatan Gringsing dan Warungasem Untuk lebih jelasnya, frekuensi curah hujan yang terjadi di masing-masing kecamatan pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


II-16

Tabel 2.3.

Frekuensi Curah Hujan Menurut Stasiun Pengukur Kecamatan Tahun 2013 (mm/tahun)

No

Kecamatan

Frekuensi Curah Hujan (mm/tahun)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wonotunggal Bandar Blado Reban Bawang Tersono Gringsing Limpung Subah Tulis Batang Warungasem Kandeman Pecalungan Banyuputih

2.804 3.791 4.099 3.925 5.399 3.582 1.405 2.596 2.252 2.184 2.315 1.948 * * *

Sumber: Review RTRW 2011-2031 Keterangan: *) berarti frekuensi curah hujan yang terdapat di kecamatan yang bersangkutan belum diketahui secara pasti setelah proses pemekaran wilayah di Kabupaten Batang. Keadaan ini sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat terutama kegiatan pertanian, yang merupakan aktivitas dominan penduduk setempat. Kondisi iklim di Kabupaten Batang tergolong baik untuk pengembangan kegiatan pertanian sawah maupun pertanian yang dilakukan di lahan yang bukan berupa sawah (tegalan, kebun, dan lain-lain) c.

Suhu Suhu Kabupaten Batang berkisar antara 25oC-32oC. Hal ini dikarenakan

Kabupaten Batang berada dalam iklim tropis. d.

Kelembaban Kelembaban Kabupaten Batang berkisar antara 55% - 91%


II-17

Sumber: Review RTRW 2011-2031 Gambar 2.8. Peta Curah Hujan Kabupaten Batang Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-18

Tabel 2.4.

Banyaknya Curah Hujan Menurut Stasiun Pengukur Kecamatan Tahun 2014 (Mm) Kecamatan

Bulan

Wonotunggal

Bandar

Blado

Reban

Bawang

Tersono

Gringsing

Limpung

Banyuputih *)

Subah

Pecalungan *)

Tulis

Kandeman *)

Batang

Warungasem *)

01. Januari

1.030

964

1.152

1.187,8

1.146

1.001

1.060

835

-

908

-

938

-

721

-

02. Pebruari

1.104

876

965

914,8

990

800

650

763

-

829

-

851

-

509

-

03. Maret

313

399

547

570,1

544

387

86

309

-

240

-

226

-

99

-

04. April

205

179

420

515,2

715

312

45

217

-

102

-

122

-

192

-

05. Mei

230

182

261

254,7

293

231

126

128

-

125

-

148

-

303

-

06. Juni

180

167

357

335,8

104

199

137

114

-

32

-

62

-

123

-

07. Juli

103

135

194

244,9

260

404

375

268

-

264

-

206

-

230

-

27

43

191

289,1

181

53

110

18

-

70

-

119

-

140

-

6

20

10

5

-

-

0

0

-

0

-

0

-

0

-

34

135

52

76,70

95

27

14

29

-

19

-

22

-

50

-

11. November

122

122

375

290

203

111

371

115

-

83

-

11

-

63

-

12. Desember

241

340

368

430,4

543

348

352

291

-

196

-

37

-

193

-

3.863

3.326

08. Agustus 09. September 10. Oktober

Jumlah

2014

3.595

3.562

4.892

5.114,4

5.074

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2015


II-19

3.087

-

2.869

-

2.742

-

2.623

-

2.1.1.8.

Penggunaan Lahan Kabupaten Batang memiliki luas wilayah mencapai 78.864,16 Ha. Luas

pemanfaatan lahan pada tahun 2014 terdiri dari 22.405,13 Ha lahan sawah dan 56.458,83 Ha lahan bukan sawah. Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan irigasi sederhana 9.411,65 Ha kemudian lahan sawah dengan irigasi teknis 8.163,59 Ha sisanya berpengairan irigasi setengah teknis dan tadah hujan 3.040,24 Ha. Tabel 2.5.

Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan Tahun 2014 (Ha)

Kecamatan

Lahan Sawah

Bukan Lahan Sawah

Jumlah Total

01. Wonotunggal

1.725,43

3.509,84

5.235,27

02. Bandar

2.412,74

4.920,06

7.332,80

03. Blado

1.139,98

6.698,94

7.838,92

04. Reban

1.461,25

3.172,13

4.633,38

05. Bawang

1.691,41

5.693,10

7.384,51

06. Tersono

1.908,71

3.024,27

4.932,98

07. Gringsing

1.920,36

5.356,28

7.276,64

08. Limpung

1.878,87

1.462,79

3.341,66

622,36

3.820,13

4.442,49

10. Subah

1.168,38

7.183,79

8.352,17

11. Pecalungan

1.031,64

2.587,33

3.618,97

12. Tulis

1.332,12

3.176,66

4.508,78

13. Kandeman

1.591,65

2.584,02

4.175,67

14. Batang

1.392,20

2.042,34

3.434,54

15. Warungasem

1.128,23

1.227,15

2.355,38

Jumlah 2014

22.405,33

56.458,83

78.864,16

2013

22.432,13

56.432,03

78.864,16

2012

22.433,13

56.431,03

78.864,16

2011

22.462,41

56.401,75

78.864,16

09. Banyuputih



II-20

Tabel 2.6.

Luas Penggunaan Lahan Sawah Menurut Irigasi dan Kecamatan Tahun 2014 (Ha) Irigasi Teknis

Irigasi ½ Teknis Semi

Irigasi Sederhana

Tadah Hujan

Jumlah Total

598,04

929,56

0

197,83

1.726,43

1.034,59

0

1.296,49

81,66

2.412,74

03. Blado

705,09

354,34

0

80,55

1.139,98

04. Reban

0

701,04

617,31

142,90

1.461,25

05. Bawang

0

2,76

1.633,35

55,30

1.691,41

06. Tersono

193,83

430,90

1.100,54

183,44

1.908,71

07. Gringsing

1.319,78

0

376,47

224,11

1.921,86

08. Limpung

0

48,00

1.562,89

267,98

1.878,87

09. Banyuputih

0

112,41

347,59

162,36

622,36

10. Subah

92,27

0

965,86

110,25

1.168,68

11. Pecalungan

321,96

0

642,12

67,56

1.031,64

12. Tulis

49454

405,96

297,62

134,00

1.334,12

13. Kandeman

923,06

54,27

567,41

46,91

1.591,65

14. Batang

1.392,20

0

0

0

1.396,20

15. Warungasem

1.088,23

0

4,00

36,00

1.147,23

Jumlah 2014

8.163,59

3.040,24

9.411,65

1.790,85

22.405,33

2013

8.190,39

3.040,24

9.411,65

1.790,85

22.432,13

2012

8.190,39

3.040,24

9.411,65

1.790,85

22.433,13

2011

8.218,26

3.040,94

9.412,37

1.790,85

22.462,42

Kecamatan District 01. Wonotunggal 02. Bandar



II-21

Tabel 2.7.

Luas Penggunaan Lahan Bukan Lahan Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2014 (Ha) Bangunan Pekarangan

Tegal

Padang Rumput

Tambak

Hutan Rakyat

Perkebunan

Lainnya

Jumlah

869,08

954,37

0

1,50

1.487,58

0

197,31

3.509,84

1.413,30

1.846,28

0

0,02

632,58

797,87

230,01

4.920,06

03. Blado

410,18

2.009,12

0

0

2.709,58

690,78

879,28

6.698,94

04. Reban

516,64

1.842,39

0

1,64

368,84

307

135,62

3.172,13

05. Bawang

399,51

2.431,58

0

1,21

2.617,35

218

25,45

5693,1

06. Tersono

540,08

1.569,50

0

0

619,64

195,75

99,3

3.024,27

07. Gringsing

801,19

1.543,20

0

67,36

850,7

1.903,76

190,07

5.356,28

08. Limpung

597,73

565,89

0

0,08

204,63

0

94,46

1.462,79

09. Banyuputih

467,06

1.582,83

0

0

425,66

1.184,55

160,03

3.820,13

10. Subah

676,66

2.175,43

0

31,39

1.894,26

1.664,02

742,03

7.183,79

11. Pecalungan

875,21

1.378,81

0

0

201,83

0

131,48

2.587,33

12. Tulis

652,44

1.359,74

0

2,00

181

210

771,48

3.176,66

13. Kandeman

1.082,20

1.284,61

0

19,04

0

0

198,17

2.584,02

14. Batang

1.361,22

335,17

0

12,20

0

0

333,75

2.042,34

866,36

285,52

0

3,70

0

0

71,57

1.227,15

Jumlah 2014

11.528,86

21.164,44

0

140,14

12.193,65

7.171,73

4.260,01

56.458,83

2013

11.502,06

21.164,44

0

140,14

2012

11.501,06

21.164,44

0

140,14

2011

11.472,28

21.164,44

0

140,14

Kecamatan 01. Wonotunggal 02. Bandar

15. Warungasem



II-22

Sumber: Review RTRW 2011-2031 Gambar 2.9. Peta Penggunaan Lahan Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-23

2.1.2.

Aspek Demografi

1. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2014 tercatat sejumlah 722.026 jiwa. yang terdiri dari 361.054 jiwa penduduk lakilaki dan 360.971 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) sebesar 100,02. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Batang sebanyak 169.165. rata-rata besarnya anggota rumah tangga sebesar 4,3 orang. Sedangkan kepadatan penduduk di Kabupaten Batang tercatat sebesar 916 jiwa per km2. Jumlah kelahiran selama tahun 2014 sebanyak 4.043 jiwa sedangkan jumlah kematian selama periode tersebut sebanyak 2.061 jiwa. Tingkat pertambahan penduduk alamiah selama tahun 2014 2. Keluarga Berencana (KB) Banyaknya akseptor aktif KB tahun 2014 sebanyak 129.060 peserta. Kontrasepsi yang banyak dipakai adalah suntik sebesar 55,71%. pil 19,99%. implant 7,60%. IUD 5,52%. MO 7,91% dan kondom 3,27%. 3. Tenaga Kerja Sektor pertanian masih menjadi gantungan hidup tenaga kerja di Kabupaten Batang terbukti sebanyak 36,67% penduduknya bekerja pada sektor ini (pertanian tanaman pangan. perkebunan. perikanan. peternakan. dan pertanian lainnya). Sektor lain selain sektor pertanian yang banyak diminati adalah sektor perdagangan sebesar 14,88%. dan sektor industri sebesar 17,65%. Selanjutnya persentase pencari kerja yang ada di Kabupaten Batang 58,74% adalah lulusan SLTA. kemudian lulusan SMP 17,72%. lulusan SD

7,36%. Sarjana muda sebesar 7,65%, dan lulusan

Sarjana sebesar 8,53%. Dari seluruh jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercatat 80,02% berumur 20-55 tahun. sedangkan sisanya 19,98% berumur 10-19 tahun.


II-24

Tabel 2.8.

Jumlah Penduduk Kabupaten Batang

Kecamatan

WNI

WNA

01. Wonotunggal

L 17.068

P 16.949

Total 34.017

L 0

P 0

Total 0

02. Bandar

31.834

31.625

63.459

0

0

0

03. Blado

21.059

20.767

41.826

0

0

0

04. Reban

18.742

18.806

37.548

0

0

0

05. Bawang

25.952

25.560

51.512

0

0

0

06. Tersono

18.488

18.648

37.136

0

1

1

07. Gringsing

28.206

27.960

56.166

0

0

0

08. Limpung

20.693

21.063

41.756

0

0

0

09. Banyuputih

16.980

17.106

34.086

0

0

0

10. Subah

23.886

24.217

48.103

0

0

0

11. Pecalungan

15.224

15.294

30.518

0

0

0

12. Tulis

17.567

18.143

35.710

0

0

0

13. Kandeman

23.584

23.949

47.533

0

0

0

14. Batang

57.056

57.002

114.058

0

0

0

15. Warungasem

24.715

23.882

48.597

0

0

0

Jumlah 2014

361.054

360.972 722.026

0

1

1

2013

359.074

359.378 718.452

0

1

1

2012

357.201

357.913 715.114

0

1

1

2011

356.066

356.815 712.880

0

1

1

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2015 Tabel 2.9.

Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Menurut Kelompok Umur Kelompok Umur

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

00

-

04

35.107

33.869

68.976

05

-

09

39.23

36.928

76.158

14

39.914

38.169

78.083 73.282 61.127

10

-

15 20

-

19 24

37.404 29.796

35.878 31.331

25

-

29

29.148

30.722

59.87

30 35

-

34 39

27.977 28.511

29.486 28.642

57.463 57.153

40

-

44

23.77

22.236

46.006

45

-

49

18.832

17.565

36.397

50

-

54

14.398

14.152

28.55

55

-

59

11.521

11.785

23.306

60

-

64

10.639

12.247

22.886

65

-

69

6.68

7.904

14.584

8.127

10.058

18.185

361.054

360.972

722.026

70

+

Jumlah / Total

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2015 Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-25

Tabel 2.10. Jumlah Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Kecamatan

Jumlah Penduduk

Laju Pertumbuhan Pend. 2013-2014

01. Wonotunggal

34.017

0,93

02. Bandar

63.459

0,51

03. Blado

41.826

0,16

04. Reban

37.548

0,31

05. Bawang

51.512

0,02

06. Tersono

37.137

0,46

07. Gringsing

56.166

0,15

08. Limpung

41.756

0,62

09. Banyuputih

34.086

0,64

10. Subah

48.103

0,30

11. Pecalungan

30.518

0,52

12. Tulis

35.71

0,91

13. Kandeman

47.533

0,98

14. Batang

114.058

0,65

15. Warungasem

48.597

0,41

Jumlah 2014

722.026

0,50

2013

718.453

0,47

2012

715.115

0,31

2011

712.881

0,35

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2015 Tabel 2.11. Jumlah Rumah Tangga Per Kecamatan

01.

15

52,353

7.805

34.017

2.268

Pddk Per Km2 650

02. Bandar

17

73,327

13.661

63.459

3.733

865

4,6

03. Blado

18

78,389

9.293

41.826

2.324

534

4,5

04. Reban

19

46,337

8.955

37.548

1.976

810

4,2

05. Bawang

20

73,845

12.17

51.512

2.576

698

4,2

06. Tersono

20

49,330

9.369

37.137

1.857

753

4,0

07. Gringsing

15

72,766

14.423

56.166

3.744

772

3,9

08. Limpung

17

33,412

10.284

41.756

2.456

1.25

4,1

09. Banyuputih

11

44,425

8.448

34.086

3.099

767

4,0

10. Subah

17

83,522

12.371

48.103

2.83

576

3,9

11. Pecalungan

10

36,192

7.224

30.518

3.052

843

4,2

12. Tulis

17

45,089

8.613

35.71

2.101

792

4,1

13. Kandeman

13

41,755

10.333

47.533

3.656

1.138

4,6

14. Batang 15.

21

34,346

25.979

114.058

5.431

3.321

4,4

18

23,553

10.237

48.597

2.7

2.063

4,7

Jumlah 2014

248

788,64

169.165

722.026

2.911

916

4,3

2013

248

788,64

168.337

718.453

2.897

911

4,3

2012

248

788,64

167.474

715.115

2.884

907

4,3

2011

248

788,64

166.955

712.881

2.875

904

4,3

Kecamatan

Jumlah Desa

Luas Km2

RT

Jumlah

Pend.

Perdesa

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2015 Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-26

Anggota Rmh Tangga 4,4

Secara lebih rinci luasan wialayah dan proyeksi penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.12. Luas Administrasi Dan Luas Wilayah Terbangun Saat Ini Luas Wilayah

1

Wonotunggal

Administrasi (%) thd total (Ha) administrasi 5,235 6.65

2

Bandar

7,333

9.31

1,412

12.27

3

Blado

7,839

9.95

410

3.56

4

Reban

4,633

5.88

517

4.49

5

Bawang

7,385

9.38

400

3.48

6

Tersono

4,933

6.26

540

4.69

7

Gringsing

7,277

9.24

800

6.95

8

Limpung

3,342

4.24

598

5.20

9

Banyuputih

4,441

5.64

466

4.05

10

Subah

8,352

10.60

676

5.87

11

Pecalungan

3,619

4.59

875

7.60

12

Tulis

4,509

5.72

650

5.65

13

Kandeman

4,176

5.30

1,082

9.40

14

Batang

3,335

4.23

1,367

11.88

15

Warungasem

2,355

2.99

847

7.36

11508

100.00

Nama Kecamatan NO

TOTAL

78764

100

Terbangun (%) thd luas (Ha) administrasi 868 7.54



II-27

NARASI penjelasan tabel belum ada

Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Saat Ini Dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun Jumlah Penduduk Wilayah Perkotaan

Nama Kecamatan

Wilayah Perdesaan

Total

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

NO 1

Wonotunggal

5199

5247

5296

5345

5395

5445

28819

29087

29357

29630

29906

30184

34017

34334

34653

34975

35301

35629

2

Bandar

3927

3947

3967

3987

4008

4028

59856

60161

60468

60776

61086

61398

63783

64108

64435

64764

65094

65426

3

Blado

4064

4071

4078

4084

4091

4097

37828

37889

37950

38010

38071

38132

41893

41960

42027

42094

42162

42229

4

Reban

2404

2412

2419

2427

2434

2442

35260

35369

35479

35589

35699

35810

37664

37781

37898

38016

38134

38252

5

Bawang

5032

5033

5034

5035

5036

5037

45990

45999

46009

46018

46027

46036

51022

51032

51043

51053

51063

51073

6

Tersono

2762

2774

2787

2800

2813

2826

34546

34705

34865

35025

35186

35348

37308

37479

37652

37825

37999

38174

7

Gringsing

3957

3963

3969

3975

3981

3987

52293

52372

52450

52529

52608

52687

56250

56335

56419

56504

56589

56673

8

Limpung

3726

3749

3772

3796

3819

3843

38289

38526

38765

39006

39247

39491

42015

42275

42537

42801

43067

43334

9

Banyuputih

5744

5780

5817

5855

5892

5930

28520

28703

28887

29071

29258

29445

34264

34483

34704

34926

35150

35374

10

Subah

5258

5273

5289

5305

5321

5337

42990

43119

43248

43378

43508

43638

48247

48392

48537

48683

48829

48975

11

Pecalungan

2316

2328

2340

2352

2365

2377

28361

28508

28656

28805

28955

29106

30677

30836

30997

31158

31320

31483

12

Tulis

4705

4748

4791

4835

4879

4923

31330

31615

31902

32193

32486

32781

36035

36363

36694

37028

37365

37705

13

Kandeman

3474

3508

3542

3577

3612

3647

44525

44961

45402

45847

46296

46750

47999

48469

48944

49424

49908

50397

14

Batang

69361

69812

70266

70722

71182

71645

44697

44987

45280

45574

45870

46168

114058

114799

115545

116296

117052

117813

15

Warungasem

1843

1850

1858

1865

1873

1881

46954

47146

47340

47534

47729

47924

48796

48996

49197

49399

49601

49805

123771

124496

125226

125960

126700

127444

600257

603147

606057

608985

611932

614898

724028

727644

731282

734945

738632

742342

TOTAL

Sumber: Instrumen Profil, 2016


II-28

Narasi penjelasan tabel belum ada

Tabel 2.14. Jumlah Kepala Keluarga Saat Ini Dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun JUMLAH KK Wilayah Perkotaan

Nama Kecamatan

Wilayah Perdesaan

Total

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

NO 1

Wonotunggal

857

865

873

881

889

897

10325

10518

10715

10915

11119

11327

11182

11383

11588

11796

12008

12224

2

Bandar

907

911

916

921

925

930

17841

18023

18207

18393

18582

18772

18747

18934

19123

19314

19507

19702

3

Blado

1240

1242

1244

1246

1248

1250

10911

10946

10981

11017

11052

11087

12151

12188

12225

12263

12300

12337

4

Reban

771

774

776

779

781

783

9393

9451

9510

9569

9629

9688

10164

10225

10286

10348

10410

10472

5

Bawang

1410

1411

1411

1411

1411

1412

13566

13571

13577

13582

13587

13593

14976

14982

14987

14993

14999

15005

6

Tersono

856

860

864

868

872

876

11084

11186

11289

11393

11498

11604

11940

12046

12153

12261

12370

12480

7

Gringsing

1150

1151

1153

1155

1157

1158

16748

16798

16849

16899

16950

17001

17898

17950

18002

18054

18107

18159

8

Limpung

996

1002

1009

1015

1021

1027

10785

10920

11055

11193

11332

11473

11782

11922

12064

12208

12353

12501

9

Banyuputih

1896

1908

1920

1933

1945

1958

8601

8711

8823

8936

9051

9167

10497

10619

10743

10869

10996

11125

10

Subah

1570

1574

1579

1584

1589

1593

15289

15381

15473

15566

15660

15754

16858

16955

17052

17150

17248

17347

11

Pecalungan

785

789

793

797

802

806

9151

9247

9343

9441

9539

9639

9936

10036

10136

10238

10341

10444

12

Tulis

1221

1232

1243

1255

1266

1278

9393

9564

9739

9917

10099

10283

10614

10797

10983

11172

11365

11561

13

Kandeman

1006

1016

1026

1036

1046

1056

12402

12647

12896

13150

13409

13673

13408

13662

13921

14185

14454

14729

14

Batang

18674

18795

18917

19040

19164

19288

14136

14321

14507

14697

14888

15082

32810

33116

33425

33737

34052

34371

15

Warungasem

519

521

523

526

528

530

11839

11937

12035

12134

12233

12334

12358

12458

12558

12659

12761

12864

33857

34052

34247

34445

34643

34843

181465

183221

185000

186802

188627

190477

215322

217272

219247

221246

223270

225319

TOTAL



II-29

Tabel 2.15. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Dan Kepadatan Saat Ini Dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun Narasi penjelasan tabel belum ada

Tingkat Pertumbuhan (%)

Kepadatan Penduduk (Orang/Ha)

Nama Kecamatan NO

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

N 1 2

Wonotunggal

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

13

13

13

14

14

14

Bandar

0.51

0.51

0.51

0.51

0.51

0.51

13

13

14

14

14

14

3

Blado

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

30

30

30

30

30

30

4

Reban

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

20

20

20

20

20

20

5

Bawang

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

37

37

37

37

37

38

6

Tersono

0.46

0.46

0.46

0.46

0.46

0.46

22

22

23

23

23

23

7

Gringsing

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

22

22

23

23

23

23

8

Limpung

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

20

20

20

20

21

21

9

Banyuputih

0.64

0.64

0.64

0.64

0.64

0.64

23

23

23

23

24

24

10

Subah

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

25

25

25

25

26

26

11

Pecalungan

0.52

0.52

0.52

0.52

0.52

0.52

11

11

12

12

12

12

12

Tulis

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

16

17

17

17

17

18

13

Kandeman

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

12

13

13

13

13

14

14

Batang

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

24

24

24

25

25

25

15

Warungasem

0.41

0.41

0.41

0.41

0.41

0.41

15

15

15

15

15

15



II-30

Narasi Tabel 2.16. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Tahun 2013 penjelasan tabel No. Kecamatan Jumlah Keluarga Miskin (KK) belum ada 1 Wonotunggal 3.586 2 Bandar 7.848 3 Blado 5.182 4 Reban 3.757 5 Bawang 6.115 6 Tersono 3.475 7 Gringsing 5.270 8 Limpung 4.651 9 Subah 5.098 10 Tulis 4.415 11 Batang 10.291 12 Warungasem 4.227 13 Kandeman 3.512 14 Pecalungan 3.979 15 Banyuputih 5.855 Jumlah 77.261 Sumber : RPI2JM, 2015 2.1.3.

Aspek Sosial Dan Ekonomi

2.1.3.1.

Kondisi Sosial Sarana merupakan salah satu aspek penunjang dalam aktivitas penduduk.

Ketersediaan sarana

mencerminkan kelengkapan aspek

penunjang

kegiatan

penduduk pada suatu wilayah. Berbagai macam sarana yang terdapat di Kabupaten Batang meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana perindustrian. a) Ketersediaan Sarana Pendidikan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sarana pendidikan adalah salah satu sarana terpenting yang harus ada di suatu wilayah. Ketersediaan sarana pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada wilayah tersebut. Fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Batang meliputi TK, SD, SLTP dan SLTA serta fasilitas pendidikan agama mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah) baik negeri maupun swasta. Kondisi fasilitas pendidikan di Kabupaten Batang dapat didiskripsikan sebagai berikut: Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-31

1) Fasilitas Pendidikan Umum Fasilitas pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Batang pada tahun 2007 berjumlah 227 unit, dengan penyebaran terbesar terdapat di Kecamatan Batang sebesar 31 TK dan jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Bawang yang hanya memiliki 7 TK. Tabel 2.17. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Tingkat Taman Kanak-kanak Dirinci per Kecamatan Tahun 2013 No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wonotunggal Bandar Blado Reban Bawang Tersono Gringsing Limpung Subah Tulis Batang Warungasem Kandeman Pecalungan Banyuputih Jumlah 2013 2012 2011 2010

Status Sekolah Negeri Swasta 0 9 0 14 0 12 0 13 0 7 0 23 0 16 0 18 0 23 0 16 1 30 0 9 0 13 0 11 0 12 1 226 2 201 1 190 1 191

Jumlah 9 14 12 13 7 23 16 18 23 16 31 9 13 11 12 227 203 191 192

Sumber : RPI2JM, 2015 Fasilitas SD, baik negeri maupun swasta berjumlah 473 buah pada tahun 2005, dengan penyebaran terbesar terdapat di Kecamatan Batang (64 SD) dan terkecil pada Kecamatan Pecalungan (21 SD). Tabel 2.18. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD) Dirinci per Kecamatan Tahun 2013 No. 1 2 3 4

Kecamatan Wonotunggal Bandar Blado Reban


Status Sekolah Jumlah Negeri Swasta 23 0 23 35 0 35 28 0 28 31 0 31 II-32

No.

Kecamatan

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bawang Tersono Gringsing Limpung Subah Tulis Batang Warungasem Kandeman Pecalungan Banyuputih Jumlah 2013 2012 2011 2010

Status Sekolah Jumlah Negeri Swasta 40 0 40 31 1 32 32 0 32 30 0 30 34 0 34 29 0 29 64 0 64 25 0 25 26 0 26 21 0 21 23 0 23 472 1 473 472 1 473 477 0 477 475 0 475

Sumber : RPI2JM, 2015 Fasilitas SLTP berjumlah 58 buah pada tahun 2007, dengan penyebaran terbesar terdapat di Kecamatan Batang (9 SLTP Negeri dan 3 SLTP swasta) dan terkecil pada Kecamatan Pecalungan dan Banyuputih (1 SLTP Negeri). Tabel 2.19. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Dirinci per Kecamatan Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Juml ah

Kecamatan Wonotunggal Bandar Blado Reban Bawang Tersono Gringsing Limpung Subah Tulis Batang Warungasem Kandeman Pecalungan Banyuputih 2013 2012 2011 2010

Status Sekolah Negeri Swasta 3 0 4 0 3 1 3 0 3 0 3 1 4 1 3 0 3 2 2 1 9 3 3 0 3 1 1 0 1 0 48 10 47 10 46 9 46 8

Jumlah 3 4 4 3 3 4 5 3 5 3 12 3 4 1 1 58 57 55 54

Sumber : RPI2JM, 2015 Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-33

Fasilitas SMA baik negeri maupun swasta di Kabupaten Batang berjumlah 13 buah pada tahun 2007, yang tersebar di 8 kecamatan yaitu : Kecamatan Bandar, Kecamatan Bawang, Kecamatan Tersono, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Limpung, Kecamatan Subah, Kecamatan Batang, dan Kecamatan Wonotunggal. Tabel 2.20. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Dirinci per Kecamatan Tahun 2013 Status Sekolah Jumlah Negeri Swasta 1 Wonotunggal 1 0 1 2 Bandar 1 0 1 3 Blado 0 0 0 4 Reban 0 0 0 5 Bawang 1 0 1 6 Tersono 0 2 2 7 Gringsing 1 1 2 8 Limpung 0 1 1 9 Subah 1 0 1 10 Tulis 0 0 0 11 Batang 2 2 4 12 Warungasem 0 0 0 13 Kandeman 0 0 0 14 Pecalungan 0 0 0 15 Banyuputih 0 0 0 2013 7 6 13 2012 6 6 12 Jumlah 2011 6 6 12 2010 6 6 12 No.

Kecamatan

Sumber : RPI2JM, 2015 Fasilitas SMK baik negeri maupun swasta di Kabupaten Batang pada tahun 2007 berjumlah 10 buah dan tersebar di 5 kecamatan diantaranya: Kecamatan Bandar, Kecamatan

Bawang,

Kecamatan

Limpung,

Kecamatan

Kandeman,

Kecamatan Batang. Tabel 2.21. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirinci per Kecamatan Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

Status Sekolah Jumlah Negeri Swasta Wonotunggal 0 0 0 Bandar 0 1 1 Blado 0 0 0 Reban 0 0 0 Bawang 0 1 1 Tersono 0 0 0 Kecamatan

II-34

dan

No

Kecamatan

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gringsing Limpung Subah Tulis Batang Warungasem Kandeman Pecalungan Banyuputih 2013 2012 Jumlah 2011 2010

Status Sekolah Jumlah Negeri Swasta 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 10 2 8 10 2 8 10 2 7 9

Sumber : RPI2JM, 2015 2) Fasilitas Pendidikan Agama Fasilitas MI (Madrasah Ibtidaiyah) pada tahun 2007 baik negeri maupun swasta berjumlah 112 dengan jumlah terbesar terdapat pada Kecamatan Gringsing (17 MI Swasta) dan jumlah terkecil pada Kecamatan Tulis yang hanya memiliki unit MI Swasta. Tabel 2.22. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Berupa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Dirinci per Kecamatan Tahun 2013 Status Sekolah Jumlah Negeri Swasta 1 Wonotunggal 0 6 6 2 Bandar 1 10 11 3 Blado 0 8 8 4 Reban 0 6 6 5 Bawang 0 6 6 6 Tersono 0 12 12 7 Gringsing 0 17 17 8 Limpung 0 10 10 9 Subah 0 5 5 10 Tulis 0 1 1 11 Batang 0 6 6 12 Warungasem 0 9 9 13 Kandeman 0 5 5 14 Pecalungan 0 4 4 15 Banyuputih 1 5 6 2013 2 110 112 2012 2 110 112 Jumlah 2011 2 110 112 2010 2 109 111 No.

Kecamatan

Sumber : RPI2JM, 2015 Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-35

1

Fasilitas MTs (Madrasah Tsanawiyah) pada tahun 2007 baik negeri maupun swasta berjumlah 27 buah dengan penyebaran fasilitas terbesar terdapat di Kecamatan Batang sebanyak 4 unit MTs Swasta, sedangkan jumlah terkecil terdapat di

Kecamatan Pecalungan yang belum sama sekali tersedia MTs, baik

yang dikelola oleh swasta maupun yang disediakan oleh pemerintah. Tabel 2.23. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Berupa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Dirinci per Kecamatan Tahun 2013 Status Sekolah Jumlah Negeri Swasta 1 Wonotunggal 0 1 1 2 Bandar 0 2 2 3 Blado 0 2 2 4 Reban 0 1 1 5 Bawang 0 2 2 6 Tersono 0 2 2 7 Gringsing 0 3 3 8 Limpung 0 2 2 9 Subah 1 1 2 10 Tulis 0 1 1 11 Batang 0 4 4 12 Warungasem 0 2 2 13 Kandeman 0 1 1 14 Pecalungan 0 0 0 15 Banyuputih 0 2 2 2013 1 26 27 2012 1 26 27 Jumlah 2011 1 26 27 2010 1 26 27 No.

Kecamatan

Sumber : RPI2JM, 2015 Fasilitas MA (Madrasah Aliyah) baik negeri maupun swasta di Kabupaten Batang pada tahun 2007 berjumlah 11 yang terdapat di 8 kecamatan yaitu: Kecamatan Bandar, Bawang,

Gringsing, Limpung,

Subah,

Batang, Banyuputih,

Kecamatan Warungasem. Tabel 2.24. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Berupa Madrasah Aliyah (MA) Dirinci per Kecamatan Tahun 2013 No. 1 2 3 4 Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

Status Sekolah Jumlah Negeri Swasta Wonotunggal 0 0 0 Bandar 0 1 1 Blado 0 0 0 Reban 0 0 0 Kecamatan

II-36

dan

No.

Kecamatan

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bawang Tersono Gringsing Limpung Subah Tulis Batang Warungasem Kandeman Pecalungan Banyuputih 2013 2012 Jumlah 2011 2010

Status Sekolah Jumlah Negeri Swasta 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 11 1 10 11 1 10 11 0 10 10

Sumber : RPI2JM, 2015

b) Ketersediaan Sarana Kesehatan Sarana kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan pada wilayah ini mencakup sejumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, BKIA, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Bidan dan Apotek. Keberadaan fasilitas kesehatan pada wilayah Kabupaten Batang dapat didiskripsikan sebagai berikut: 1) Puskesmas di Kabupaten Batang pada tahun 2007 berjumlah 21 buah. Puskesmas tersebar merata di setiap kecamatan dan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Batang yaitu sebanyak 4 unit. 2) Puskesmas Pembantu di Kabupaten Batang pada tahun 2007 berjumlah 45 unit, dimana jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Bandar sebanyak 6 unit dan jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Pecalungan dan Banyuputih sebanyak 1 unit. 3) Balai Pengobatan Umum di Kabupaten Batang pada tahun 2007 berjumlah 9 unit. 4) Praktek Dokter di Kabupaten Batang pada tahun 2007 berjumlah 45 orang yang terdiri dari praktek dokter umum sebanyak 40 orang dan praktek dokter gigi sebanyak 5 orang. 5) Perawat di Kabupaten Batang pada tahun 2007 berjumlah sebanyak 214 orang yang terdiri dari perawat umum sebanyak 196 dan perawat yang khusus membantu menangani masalah gigi sebanyak 18 orang dan semua tenaga ahli tersebut tersebar merata di seluruh kecamatan. Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-37

Tabel 2.25. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Batang Tahun 2013 No.

Kecamatan

Puskesmas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wonotunggal Bandar Blado Reban Bawang Tersono Gringsing Limpung Subah Tulis Batang Warungasem Kandeman Pecalungan Banyuputih Jumlah

1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 21

Puskesmas Balai Praktek BKIA Perawat Pembantu Pengobatan Dokter 4 0 0 1 7 6 0 0 3 19 3 0 1 3 10 4 0 0 2 6 3 0 0 2 25 2 0 0 2 7 5 0 0 6 32 2 0 0 4 19 3 0 2 4 15 2 0 1 2 6 4 0 5 11 40 3 0 0 1 12 2 0 0 2 7 1 0 0 1 4 1 0 0 1 5 45 0 9 45 214


c) Ketersediaan Sarana Perekonomian Fasilitas perekonomian yang berperan besar dalam pelayanan ekonomi di Kabupaten Batang adalah pasar, toko, kios, swalayan, bank, badan perkreditan, koperasi, KUD, BUUD, warung makan, rumah makan, tempat pelelangan ikan, dan rumah pemotongan hewan. d) Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Tingkat kesejahteraan masyarakat juga menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang, dapat digunakan data jumlah penduduk miskin sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini. Tabel 2.26. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6

Kecamatan Wonotunggal Bandar Blado Reban Bawang Tersono


Jumlah Keluarga (KK) 7.734 13.590 9.280 8.928 12.169 9.326

Jumlah Keluarga Miskin (KK) 3.586 7.848 5.182 3.757 6.115 3.475 II-38

No.

Kecamatan

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gringsing Limpung Subah Tulis Batang Warungasem Kandeman Pecalungan Banyuputih Jumlah

Jumlah Keluarga (KK) 14.402 10.218 12.332 8.536 25.813 10.196 10.234 7.186 8.393 168.337

Jumlah Keluarga Miskin (KK) 5.270 4.651 5.098 4.415 10.291 4.227 3.512 3.979 5.855 77.261


2.1.3.2.

Kondisi Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2010 mencapai 4,97%.

Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,72%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 ini menyebabkan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir (2006 – 2010) mencapai 3,67%. Hasil pengolahan PDRB tahun 2010 menunjukan pertumbuhan positif di semua sektor. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa sebesar 8,63%. Sektor pertanian atas dasar harga berlaku masih tetap memberikan sumbangan terbesar yaitu 29,36%. Sektor jasa-jasa atas dasar berlaku mengalami kenaikan kontribusi dari 13,11 pada tahun 2009 menjadi 13,48% pada tahun 2010. Berikut gambaran selengkapnya tentang perkembangan PDRB di Kabupaten Batang: Tabel 2.27. Perkembangan PDRB Kabupaten Batang Tahun 2010-2012 Uraian

2010

2011

2012

PDRB ADHK (milyar Rp)

2.678

2.792,1

2.917,2

PDRB ADHB (milyar Rp)

5.408,8

5.813,1

6.503,2

PDRB perkapita ADHK (000 Rp)

3.094

3.188

3.332

PDRB perkapita ADHB (000 Rp)

6.213

6.637

7.431

3,67

3,72

4,97

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Sumber : RPI2JM 2015 dan PDRB Kabupaten Batang, Diolah 2016


II-39

2.1.3.3.

Kondisi Prasarana

a) Jaringan Jalan Kondisi sistem jaringan jalan yang ada di kawasan perencanaan tidak dapat dilepaskan dari kondisi jaringan jalan yang ada di Kabupaten Batang. Kondisi jaringan jalan di Kabupaten Batang dapat diperinci sebagai berikut: Tabel 2.28. Kondisi Jalan di Kabupaten Batang Status Jalan (Km) Keadaan  Beraspal  Krikil  Tanah  Lainnya Jumlah

Baik 239,03 239,03

Sedang 53,94 53,94

Rusak 94,18 94,18

Rusak Berat 192,38 192,38

Jumlah 579,53 579,53

Sumber : RPI2JM, 2015 Dari table di atas, kondisi jaringan jalan di Kabupaten Batang terbuat dari perkerasan aspal. Dengan kondisi jalan yang baik 239,03 km, kondisi sedang 53,94 km,kondisirusak 94,18 dan kondisirusak berat192,38 km. b) Sarana Transportasi Sistem pergerakan penumpang untuk wilayah perencanaan menjadi satu kesatuan dengan jaringan jalan yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Batang. Sarana transportasi yang ada terdiri atas 5 trayek angkutan perdesaan dengan 395 armada, 5 trayek angkutan perbatasan dengan 113 armada, dan 5 trayek angkutan kota dalam propinsi dengan 79 armada. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.


II-40

Tabel 2.29. Treyek Angkutan Di Kabupaten Batang Tahun 2008 No. 1.

2.

3.

Treyek

Armada Jumlah Jenis

Treyek Angkutan Pedesaan Batang-Limpung-Reban201 Tersono-Gringsing Batang-Limpung-Reban26 Tersono-Bawang Batang-Warungasem-Bandar73 Reban Batang-Bandar-Blado, PP 30 Batang-Banyuputih-Limpung65 Bawang-Tersono, PP Jumlah 395 Treyek Angkutan Perbatasan Weleri-Plelen-Banyuputih11 Limpung Batang-Pekalongan 79 Pekalongan-Bandar 7 Batang-Wr. Asem-Pekalongan 11 Plelen-Krengseng-Weleri 5 Jumlah 113 Treyek Angkutan Kota Dalam Propinsi Pekalongan-BatangBanyuputih-Limpung-Bawang44 Sukorejo, PP Semarang-Kendal-Weleri15 Banyuputih-Limpung, PP Pekalongan-Wr. Asem-Bandar, 4 PP Pariwisata 15 Cadangan 1 Jumlah 79

Daya Angkut (Penumpang)

MPU

12

MPU

12

MPU

12

Bus kecil

16

Bus kecil

16

MPU

12

MPU MPU MPU MPU

12 12 12 12

Bus sedang

24-26

Bus sedang

24-26

Bus sedang

24-26

Bus sedang Bus sedang

26-55 26

Sumber : RPI2JM, 2015 dan Tattralok, Diolah 2016 c) Jaringan Air Bersih Kebutuhan air bersih masyarakat dipenuhi oleh jaringan perpipaan dan non perpipaan. Untuk jaringan perpipaan, pengelolaannya berada pada PDAM Kabupaten Batang. Jaringan non perpipaan berupa sumur gali ataupun mata air. Untuk mengetahui banyaknya pelanggan PDAM di Kabupaten Batang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :


II-41

Tabel 2.30. Banyaknya Air Minum yang Sudah Disalurkan (M³)PDAM Di Kabupaten Batang Tahun 2013 Banyaknya Air Minum yang Sudah Disalurkan PDAM(M³) Badan Rumah Hotel / Instansi Sosial/ Umum Industri Niaga Tinggal PemeRintah Rumah Sakit 460.154 1.060 10.154 17.332 0 644 444.253 11.950 17.594 41.803 0 3.223 66.165 737 3.345 3.521 0 1.153 26.386 0 1.208 1.904 0 221 60.895 466 3.757 1.569 0 995 356.600 238 21.718 15.806 0 1.003 52.684 507 352 86 0 505 486.627 20.375 19.682 32.798 0 1.576 0 0 0 0 0 0 101.334 1.228 941 1.872 0 332 0 0 0 0 0 0 190.462 201 51.756 4.437 0 888 0 0 0 0 0 0 3.432.952 58.678 451.550 61.517 6.857 80.894 0 0 0 0 0 0 5.678.512 95.440 582.057 182.645 6.857 91.434

Kecamatan Wonotunggal Bandar Blado Reban Bawang Tersono Gringsing Limpung Banyuputih Subah Pecalungan Tulis Kandeman Batang Warungasem Jumlah

Jumlah 489.344 518.823 74.921 29.719 67.682 395.365 54.134 561.058 0 105.707 0 247.744 0 4.092.448 0 6.636.945

Sumber : RPI2JM, 2015 d) Jaringan Irigasi Secara umum saluran-saluran yang ada di lokasi Kabupaten Batang dibagi menjadi 2 jenis saluran yaitu saluran irigasi dan saluran pembuang/drainase. Saluran irigasi yang di fungsikan sebagai pengairan , sedangkan saluran pembuangan di fungsikan sebagai saluran pembuangan bagi limbah rumah tangga (Domestik). e) Jaringan Telepon Telekomunikasi saat ini merupakan kebutuhan dasar untuk memperoleh akses informasi jarak jauh. Pada sistem ini dibutuhkan media/sarana telekomunikasi baik yang berupa visual maupun non visual. Jaringan telekomunikasi yang terdapat di kawasan perencanaan: 

Media informasi, radio, televisi, majalah, dan surat kabar



Telepon umum/wartel swasta, serta Sambungan Telepon Otomatis.



Jaringan telepon seluler

f) Jaringan Listrik Jaringan listrik di Kabupaten Batang yang dikelola oleh PT. PLN dengan pola jaringan yang mengikuti pola jalan telah menjangkau di 15 kecamatan. Untuk mengetahui jumlah pelangan listrik dan nilai yang di salurkan di Kabupaten Batang dapat di lihat pada tabel di bawah ini : Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-42

2.1.4.

Tinjauan RTRW Pembangunan Daerah merupakan bagian dari Pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan secara serasi dan diarahkan agar dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembangunan daerah selayaknya ditekankan pada upaya untuk mengoptimalkan potensi dan meminimalkan kendala agar terintegrasi dalam suatu proses pembangunan yang terpadu. Harapannya adalah agar pembangunan daerah dapat mempertimbangkan peluang dan keterbatasan sumbersumber daya yang dimiliki, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Perubahan paradigma pembangunan melalui proses reformasi dan perubahan kondisi sosial politik, semakin mengangkat nilai-nilai keadilan, pemerataan dan demokrasi dalam kebijakan pembangunan di daerah. Hal ini membawa dampak spasial, yaitu terjadinya perubahan struktur tata ruang pada wilayah kabupaten sebagai wujud perubahan konsep pembangunan daerah, dengan otonomi yang lebih luas. Perencanaan tata ruang merupakan tahap yang penting dalam proses pengelolaan pembangunan wilayah kabupaten, karena pada tahap ini dirumuskan konsep-konsep dan kebijakan pembangunan, serta koordinasi antar sektoral yang terlibat dalam proses pengaturan tersebut. Rencana tata ruang inilah yang harus dijadikan acuan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Dalam kaitannya diatas, untuk mewujudkan rencana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang serasi dan optimal, akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan sesuai dengan dukungan sumber daya lingkungannya, maka diperlukan pedoman pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. RTRW Kabupaten ini sedapat mungkin sejalan/mengacu dengan RTRWN dan RTRWP yang sudah ada, selain itu munculnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU No. 26 Tahun 2007) tentang Penataan Ruang memberikan dampak yang luas dalam arti juga menerjemahkan arti otonomi kepada daerah dengan pengangkatan nilainilai dan muatan lokal. Materi perubahan yang lain atau penekanan pada isu-asu berkaitan dengan munculnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah penekanan pada isue lingkungan : ketentuan luas hutan min 30% dari luas DAS, luas RTH perkotaan min 30% dari luas kota, Masa berlaku RTRW Kabupaten berubah dari 10 tahun


II-43

menjadi 20 tahun dan RTRW juga harus memuat ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, antara lain dengan ketentuan umum peraturan zonasi. Disamping itu RTRW Kabupaten

ini lebih jauh

dimaksudkan untuk

mewujudkan keterkaitan antar kegiatan yang memanfaatkan ruang dan kebijakankebijakan pendukungnya mengenai kawasan-kawasan yang harus dilindungi, kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, jaringan prasarana utama, serta wilayah-wilayah yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu 20 tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang telah ada disusun pada tahun 2006 dan berlaku dari tahun 2007 – 2016. Seiring dengan perkembangan waktu telah terjadi perubahan-perubahan baik pembangunan fisik, kondisi sosial ekonomi masyarakat, maupun tata guna lahan di Kabupaten Batang. Perubahan-perubahan yang didasarkan pada kebijakan pemerintah akan berada dalam skenario pengembangan yang diarahkan, tetapi perubahan yang bersifat sporadis, spontan dan kebijakan-kebijakan khusus telah mengakibatkan distorsi dan penyimpangan dari arahan RTRW yang ada. Memperhatikan hal tersebut dipandang perlu dilakukan review terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang agar dapat diketahui tingkat simpangannya, dan menyusun arahan yang bersifat antisipatif dan akomodatif disamping penyesuaian materi terkait adanya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2.1.4.1.

Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah Kabupaten Batang,

memuat antara lain sebagai berikut : a. Kebijakan dan strategi sistem perdesaan 1.

Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan, dengan strategi sebagai berikut : 

Pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil perkebunan pada wilayah selatan Kabupaten Batang;



pengembangan pusat pengolahan dan hasil pertanian termasuk lumbung modern pada pusat produksi di kawasan perdesaan

2.

Pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki, dengan strategi sebagai berikut : 

Pembentukan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun terutama pada permukiman perdesaan yang berbentuk cluster;


II-44



Pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;



Pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi melalui desa pusat pertumbuhan; serta



Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.

b. Kebijakan dan strategi sistem perkotaan 1.

Pengembangan hirarki perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan, dengan strategi sebagai berikut : 

Pengembangan perkotaan pusat SSWP sebagai pusat pelayanan kawasan;



Pengembangan perkotaan ibukota kecamatan yang bukan sebagai pusat SSWP sebagai pusat pelayanan lingkungan.



Pengembangan perkotaan utama di daerah sebagai pusat pelayanan di Perkotaan Reban, Perkotaan Bawang, Perkotaan Tersono dan Perkotaan Gringsing dan Perkotaan Blado sebagai perkotaan orde III;



Mendorong dan mempersiapkan Perkotaan Lingkar Kota Batang sebagai perkotaan satelit penunjang perkembangan Pusat Kegiatan Lokal di Kota Batang;



Mendorong pengembangan Perkotaan Batang sebagai perkotaan dengan fungsi utama pemerintahan, perdagangan/outlet dan pelabuhan; serta



Menjalin kerjasama dengan Kota Pekalongan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan fungsi Kota Batang.

c.

Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan

1.

Pengembangan produk unggulan perdesaan, dengan strategi sebagai berikut : 

Pada kawasan perdesaan yang berpotensi sebagai pusat sentra produksi dilengkapi dengan lumbung desa modern;



Mendorong eksport hasil pertanian unggulan daerah; serta



Pengembangan fasilitas sentra produksi-pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di kawasan agropolitan.

2.

Penetapan kawasan lahan abadi pertanian pangan atau lahan pertanian yang produktif, dengan strategi sebagai berikut : 

Peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan nilai produktivitas pertanian;



Pemberian insentif pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan abadi pertanian pangan; serta


II-45



Pengendalian secara ketat kawasan yang telah ditetapkan sebagai lahan abadi pertanian pangan.

3.

Pengembangan sistem agropolitan pada kawasan potensial, dengan strategi sebagai berikut : 

Pengembangan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran;



Menetapkan mengarahkan

prioritas pada

pengembangan Kecamatan

yang

kawasan

agropolitan

ditetapkansebagai

dengan kawasan

agropolitan; 

Peningkatan kemampuan permodalan melalui kerjasama dengan swasta dan pemerintah; serta

 4.

Pengembangan sistem informasi dan teknologi pertanian.

Memberikan pelayanan sosial ekonomi sesuai potensi kawasan perkotaan dan peran yang harus diemban dalam skala yang lebih luas, dengan strategi sebagai berikut : 

Penetapan Kota Batang sebagai perkotaan pelabuhan dan pusat kegiatan ekonomi;



Pengembangan perkotaan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi area yang lebih luas.

5.

Pengembangan kawasan perkotaan ibukota

kecamatan,

dengan strategi

pemenuhan fasilitas perkotaan sesuai skala pelayanan ibukota kecamatan serta peningkatan interaksi kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan ibukota kecamatan. d. Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana wilayah. 1.

Pengembangan transportasi jalan raya, yang meliputi :

a). Pengembangan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan wilayah, dengan strategi sebagai berikut : 

Pengembangan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan;



Pengembangan jalan tol antara ruas Pemalang - Batang dan Batang Semarang;



Pengembangan koridor Jalan Anjir – Warungasem;



Pengembangan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama di daerah yang tidak terletak di jalan arteri maupun kolektor;


II-46



Pengembangan jalan tersebut masing-masing memperhatikan penggunaan lahan, melalui kawasan yang minimum resikonya, diusahakan tidak melalui kawasan lindung, pemukiman padat, kawasan industri dan daerah/sawah irigasi teknis.



Apabila

melalui

kawasan-kawasan

seperti

disebutkan

diatas,

maka

diusahakan untuk meminimalisasi dampak atau melakukan penggantian. b).Pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang dapat berupa terminal tipe B atau sub terminal, dengan strategi sebagai berikut : 

Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan sub terminal yang memadai;



Peningkatan Areal Pangkalan Kendaraan (truk) bagi kendaraan berat atau disesuaikan perkembangan jalan tol;

2.



Pengembangan terminal barang untuk memasarkan produk pertanian;



Pemindahan dan pengembangan sub terminal ke lokasi yang sesuai.

Pengembangan transportasi kereta api, yaitu optimalisasi pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya, dengan strategi sebagai berikut :

a). Pengembangan jaringan double track; b).Perbaikan stasiun atau sub stasiun; c). Penyediaan pos penjagaan pada pintu perlintasan kereta api. 3.

Pengembangan transportasi laut, yang meliputi :

a). Pengembangan Pelabuhan Niaga. b).Pengembangan akses eksternal dan internal kawasan pelabuhan dalam lingkup yang lebih luas, dengan strategi sebagai berikut : 

Pengembangan fungsi jaringan jalan, pengembangan sarana angkutan dan pengembangan prasarana jalan raya;



Menjalin kerjasama dengan daerah lain untuk mendukung pengembangan akses eksternal ini;



Pengembangan jalan penghubung Jalan Lintas Utara dengan pelabuhan.

c). Optimalisasi pelayanan pelabuhan dari segi ketersediaan sarana pendukung, dengan strategi sebagai berikut : 

Pengembangan sarana pendukung pelabuhan umum,



Pengembangan sarana pendukung pelabuhan regional maupun nasional dengan orientasi kegiatan pergerakan bahan baku terutama untuk industri maupun ekspor-impor; serta


II-47



Pengembangan angkutan massal yang murah dan efisien.

d).Optimalisasi pelayanan pelabuhan dari segi ketersediaan prasarana pendukung, dengan strategi sebagai berikut : 

Pengembangan terminal barang dan penumpang;



Pengembangan pangkalan kendaraan angkutan barang; serta



Pengadaan halte pada lokasi sepanjang jalur angkutan umum.

e). Penyiapan kelembagaan operasional pengelola kawasan pelabuhan secara keseluruhan, dengan strategi sebagai berikut : 

Penyiapan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan; dan



Menyiapkan lembaga pengelola Kawasan Pelabuhan.

4. Pengembangan prasarana telekomunikasi, yang meliputi : a). Peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya, dengan strategi sebagai berikut : 

Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) yang digunakan secara bersama menjangkau ke pelosok perdesaan;



Peningkatan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah berupa informasi berbasis teknologi internet serta penempatan titik-titik area hotspot minimal menjangkau hingga kecamatan;



Pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler.

b).Peningkatan jumlah dan mutu telekomunikasi tiap wilayah, dengan strategi sebagai berikut : 

Penerapan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern;



Pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan; serta



Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota daerah.

5. Pengembangan prasarana pengairan, yang meliputi : a). Peningkatan sistim jaringan pengairan, dengan strategi sebagai berikut : 

Peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis;



Pengawasan dan pemeriksaan secara intensif pada prasarana pengairan, dan pemantauannya dilakukan dengan penggunaan teknologi.



Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

b).Optimalisasi fungsi dan pelayanan prasarana pengairan, dengan strategi sebagai berikut : Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-48



Perlindungan terhadap sumber mata air dan daerah resapan air;



Pengembangan embung, bendung, dan cek dam pada kawasan potensial;



Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi; serta



Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.

6. Pengembangan prasarana energi/listrik, yang meliputi : a). Optimalisasi tingkat kapasitas, pelayanan dan jangkauan, dengan strategi sebagai berikut : 

Perluasan jaringan (pemerataan);



Pengembangan sumber listrik melalui pengembangan energi baru;



Peningkatan kapasitas sumber listrik;



Peningkatan efisiensi pemakaian listrik.



Penyediaan dan pengembangan jaringan listrik tenaga angin pada daerah atau kawasan pesisir.

b).Perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa dengan strategi sebagai berikut : 

Peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok; dan



Penyediaan dan pengembangan jaringan listrik tenaga surya pada daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik kabel;



Pengembangan sistem penyediaan setempat misalnya melalui mikro hidro.

c). Peningkatan kapasitas dan pelayanan melalui sistem koneksi Jawa – Bali. 7. Pengembangan prasarana lingkungan, yang meliputi : a). Mereduksi sumber timbunan sampah sejak awal, dengan strategi : 

Meminimasi pengunaan sumber sampah yang sukar di daur ulang secara alamiah;



Memanfaatkan ulang sampah (recycle) yang ada terutama yang memiliki nilai ekonomi;



Mengolah sampah organik menjadi kompos.

b).Optimalisasi tingkat penanganan sampah perkotaan, dengan strategi sebagai berikut : 

Peningkatan prasarana pengolahan sampah;



Pengadaan TPA regional;



Pengelolaan sampah berkelanjutan.

c). Optimalisasi tingkat penanganan sampah perdesaan, dengan strategi sebagai berikut : 

Sistem pengolahan sampah; dan


II-49



Pengolahan sampah yang mendukung pertanian.

d).Penetapan Ruang Terbuka Hijau, dengan strategi sebagai berikut : 

Pengadaan taman dan hutan kota;



Penetapan luasan ruang terbuka hijau perkotaan minimum 30% dari luas kota;



Pengembangan jenis ruang terbuka hijau dengan berbagai fungsinya.

e). Menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, dengan strategi : 

Pemenuhan fasilitas septic tank per Kepala Keluarga di wilayah perkotaan;



Penanganan limbah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi per Kepala Keluarga juga sanitasi umum pada wilayah perdesaan serta dan wilayah yang tidak tersedia fasilitas sanitasi;



Peningkatan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

2.1.4.2.

Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pola pemanfaatan ruang terbagi atas kawasan lindung dan budidaya. Arahan

mengenai kawasan lindung di Kabupaten Batang meliputi : a. Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud diatas meliputi sebagai berikut : 1. Pemantapan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, dengan strategi sebagai berikut : a). Pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahnya tetapi terjadi alih fungsi untuk budidaya maka perkembangan dibatasi dan dikembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung; b). Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air harus dipertahankan; c). Kawasan yang termasuk hulu das harus dilestarikan dengan pengembangan hutan atau perkebunan tananaman keras tegakan tinggi; serta d). Peningkatan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan. e). Peningkatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan; 2. Pemantapan kawasan perlindungan setempat, dengan strategi sebagai berikut : a). Pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat;


II-50

b). Kawasan

perlindungan

setempat

sepanjang

sungai

dibatasi

untuk

kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional; c). Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air; d). Pengamanan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai: hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria. Penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman harus memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir; serta e). Pemanfaatan sumber air dan waduk untuk irigasi dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pasokan air dan kebutuhan masyarakat setempat. 3. Pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam, dengan strategi sebagai berikut : a). Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan; b). Memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat; c). Meningkatan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, kegiatan pecinta alam; d). Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan; e). Pada kawasan hutan yang mengalami alih fungsi dilakukan pembatasan dan pengembalian fungsi lindung. 4. Penanganan kawasan rawan bencana alam, dengan strategi sebagai berikut : a). Menghindari kawasan yang memiliki terjadi rawan bencana alam gunung api, gempa bumi, bencana geologi, tsunami, banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun; b). Pengembangan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; c). Pengembangan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa; d). Pengembangan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimalisir bencana bila terjadi tsunami. 5. Pemantapan kawasan lindung lainnya, dengan strategi sebagai berikut : Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-51

a). Pada kawasan yang memiliki kekayaan plasma nutfah tidak digunakan alih fungsi dan dilakukan penjagaan kawasan secara ketat; b). Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengungsian satwa, ekosistemnya harus dipelihara guna menjaga keberlanjutan kehidupan satwa dalam skala lokal maupun antar benua; b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, memuat : 1.

Pengembangan hutan produksi, dengan strategi sebagai berikut : a). Mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan; b). Melakukan penanaman dan penebangan secara bergilir; c). Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan sebagai hutan kerakyatan; d). Pengolahan hasil hutan; e). Kawasan hutan rakyat diberikan insentif untuk mendorong terpeliharanya hutan produksi; f). Pada kawasan hutan produksi yang dikonversi harus dilakukan pengganti lahan untuk pengembangan hutan setidaknya tanaman tegakan tinggi tahunan yang berfungsi seperti hutan, seperti perkebunan karet, cengkeh dan komoditi lainnya.

2.

Pengembangan kawasan pertanian, dengan strategi sebagai berikut : a). Luasan sawah beririgasi teknis di daerah secara keseluruhan tidak boleh berkurang; b). Pada kawasan perkotaan yang alih fungi sawah tidak dapat dihindari harus dilakukan pengembangan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi sawah beririgasi teknis sehingga secara keseluruhan luas sawah beririgasi teknis tidak berkurang; c). Saluran irigasi tidak boleh diputus atau disatukan dengan drainase, dan penggunaan bangunan sepanjang saluran irigasi harus dihindari; d). Pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan abadi, pertanian tanaman pangan diberikan insentif dan tidak boleh alih fungsi untuk peruntukan lain; e). Pengembangan lumbung desa modern; f). Pengembangan hortikultura dengan pengolahan hasil dan melakukan upaya eksport;


II-52

g). Upaya

pelestarian

kawasan

hortikultura

dengan

mengembangkan

sebagainya lahan untuk tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi lindung; h). Pengembalian lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula; i).

Peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;

j). Pengembangan kemitraan dengan masyarakat; k). Melalukan usaha kemitraan dengan pengembangan peternakan; l).

Pengembangan breeding centre;

m). Memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan perikanan darat; n). Pengembangan sistem mina padi; o). Pengembangan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut; p). Penggunaan alat tangkap ikan laut yang ramah lingkungan; serta q). Peningkatan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut. 3.

Pengembangan kawasan industri, dengan strategi sebagai berikut : a). Pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan home industry untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan laut; b). Pengembangan industri yang mengolah bahan dasar hasil tambang; c). Pengembangan lokasi peruntukan industri polutif berjauhan

dengan

kawasan permukiman; d). Pengembangan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan daerah; e). Peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi; f). Pengembangan

lokasi

mempertimbangkan

kawasan

peruntukan

industri

dengan

potensi yang sudah ada dan dapat menampung

kebutuhan ruang di masa mendatang. 4.

Pengembangan kawasan pariwisata, dengan strategi sebagai berikut : a). Mengembangkan obyek wisata andalan prioritas; b). Mengkaitkan kalender wisata dalam skala nasional; c). Membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata; d). Peningkatan promosi wisata; e). Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya; serta


II-53

f). Pengembangan pusat kerajinan sebagai pintu gerbang wisata daerah. 5.

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan, dengan strategi sebagai berikut : a). Pengembangan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan; b). Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perdesaan; c). Peningkatan kualitas permukiman perkotaan; d). Pengembangan perumahan terjangkau; e). Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan; serta f). Pengembangan kasiba/lisiba mandiri.

2.1.4.3.

Kebijakan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis digunakan sebagai

langkah untuk penetapan, pemantapan dan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Batang, yang memuat antara lain mengenai : 1. Pengendalian perkembangan ruang sekitar kawasan strategis kabupaten, dengan strategi sebagai berikut : a). Penetapan batas pengaruh kawasan strategis kabupaten; dan b). Penetapan pola pemanfaatan lahan, sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kawasan. c). Pengendalian kawasan sekitar secara ketat. 2. Pemantapan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup, dengan strategi sebagai berikut : a). Memantapkan dan menetapkan batas fungsi lindung pada kawasan hutan lindung dan konservasi laut; b). Melarang alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup; c). Pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup; d). Mengembalikan kegiatan

yang

mendorong

pengembangan

fungsi

lindung; e). Meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung. 3. Pengembangan kegiatan pendukung kawasan pelabuhan niaga, dengan strategi sebagai berikut : a). Kerjasama dalam penyediaan tanah disertai lahan pengganti fungsi lahan yang terkena dampak; Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-54

b). Pengembangan kegiatan ekonomi skala besar; c). Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi; d). Penyediaan infrastruktur untuk mendorong pengembangan pelabuhan. 4. Pengembangan kegiatan pendukung kawasan ekonomi, dengan strategi sebagai berikut : a). Mengembangkan sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi di sepanjang koridor Jl. Anjir – Warungasem; b). Mengembangkan kegiatan yang berpeluang untuk menangkap potensi ekonomi terutama perdagangan, jasa dan komersial; c). Pada kawasan ekonomi untuk fungsi peruntukan industri, dikembangkan sarana prasarana penunjang industri; d). Meminimalisir dampak kegiatan industri bagi lingkungan; e). Menghubungkan antara kawasan peruntukan industri terutama yang saling terkait baik antara bahan baku, pengolahan dan pemasaran; f). Pada masing-masing kawasan perlu dibentuk badan pengelola untuk memudahkan fungsi pengendalian. 5. Pengembangan kawasan wisata alam dan kawasan wisata pantai, dengan strategi sebagai berikut : a). Mengembangakan fasilitas penunjang wisata; b). Mengembangkan kegiatan ecotourism; c). Mengembangkan jalur-jalur yang menghubungkan antar wisata; d). Membentuk kegiatan perjalanan wisata dan paket wisata; e). Mempromosikan pariwisata daerah; f). Mengembangkan badan pengelola untuk masing-masing kegiatan wisata 2.1.4.4.

Rencana Struktur Ruang Kabupaten Batang Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memberikan gambaran tentang

susunan, sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten, hirarki pelayanan, dan pembagian fungsi kota serta kawasan perkotaan dalam memberikan layanan bagi kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten, serta perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.


II-55

Untuk kepentingan pembangunan ruang dalam wilayah kabupaten dapat dibangun sistem struktur internal kabupaten yang terdiri dari sistern perkotaan/pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten dan sistern prasarana skala kabupaten. 2.1.4.4.1.

Rencana Sistem Perkotaan Sistem perkotaan di dalam wilayah kabupaten harus mempertimbangkan

kebijakan pengembangan wilayah kabupaten dan pengembangan sistem perkotaan yang berada di atasnya (RTRWN, RTRW Pulau, RTRW Propinsi, maupun RTR Metropolitan). Sistem perkotaan di wilayah kabupaten dapat dilakukan dengan memberikan nomenklatur yang menunjukkan adanya hirarki pelayanan yaitu, Pusat Kegiatan Hirarki I, Hirarki II, Hirarki III dan seterusnya. A.

Penetapan Sistem Perkotaan / Pusat Kegiatan Melalui UU Penataan Ruang No. 26/2007, telah ditetapkan istilah baku untuk

pusat-pusat tersebut, yaitu secara hierarkis mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kota Batang termasuk dalam PKL dalam lingkup RTRW Propinsi, sehingga dalam penetapan pusat kegiatan internal di Kota Batang sendiri Kota Batang ditetapkan sebagai hirarki tertinggi. Atau dengan kata lain kota-kota yang lain dalam internal Kabupaten Batang hirarkinya harus dibawah Kota Batang atau dapat juga diusulkan setara atau lebih tentunya dengan pertimbangan dan kriteria yang logis, namun untuk yang sudah ditetapkan dalam RTRW Propinsi hirarkinya tidak boleh diturunkan. Secara lebih lengkapnya sistem pusat kegiatan di Kabupaten Batang dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 2.31. Hirarki Struktur Kota Hirarki I

II

Struktur Kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)


Keterangan Kota yang akan dikembangkan menjadi PKL adalah kota-kota yang kawasan fungsionalnya telah berkembang lebih dari 1 administrasi kecamatan. Skala fasilitas / kegiatan yang dikembangkan di kota ini memiliki pelayanan sebagian wilayah kabupaten. Kota yang akan dikembangkan menjadi PKL-2 adalah kota-kota ibukota kecamatan (IKK) atau merupakan kawasan perkotaan

Kawasan Perkotaan Kota Batang

IKK IKK IKK IKK

Tulis Bandar Banyuputih Limpung

II-56

Hirarki

III

Struktur Kota

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Keterangan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa Merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

Kawasan Perkotaan

IKK Warungasem IKK Kandeman IKK Wonotunggal IKK Subah IKK Pecalungan IKK Blado IKK Reban IKK Bawang IKK Tersono IKK Gringsing

Sumber: Review RTRW 2011-2031 Besar atau jangkauan pusat kegiatan dapat dilihat pada pusat-pusat pelayanan yang ada, semakin banyak/besar pusat pelayanan tersebut akan semakin besar dan semakin luas pula jangkauan yang dilayani serta semakin kompleks pula fungsinya. B.

Rencana Fungsi Pusat Kegiatan/Perkotaan Setelah menetapkan sistem perkotaan maka selanjutnya adalah menetapkan

fungsi masing-masing sistem perkotaan tersebut. Fungsi tersebut merupakan fungsi yang utama atau dominan. Fungsi masing-masing sistem perkotaan adalah sebagai berikut : 

Pusat Kegiatan Lokal / PKL, meliputi Kota Batang mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Batang, perekonomian (perdagangan dan jasa), transportasi, dan permukiman. Skala pelayanan melayani tingkat kabupaten.



Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi Kota Tulis, Banyuputih, Bandar dan Limpung. Fungsi PPK ini meliputi fungsi pelayanan tingkat kecamatan, perekonomian, transportasi,

pertanian

dan permukiman skala kumpulan

kecamatan/beberapa desa. 

Pusat

Pelayanan

Lingkungan,

meliputi

Kota

Warungasem,Kandeman,

Wonotunggal, Subah, Pecalungan, Blado, Reban, Bawang, Tersono dan Gringsing. Fungsi yang dikembangkan merupakan pelayanan baik pemerintahan, perekonomian, transportasi dan permukiman skala antar desa. C.

Rencana Sistem Perwilayahan Sesuai dengan hirarki dan jangkauan pusat-pusat seperti tersebut di atas,

semua akan melayani penduduk pada kawasan dengan jangkauan tertentu. Dalam suatu kawasan, masing-masing mempunyai potensi dan permasalahan dengan Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-57

karakteristik tertentu. Pengembangan wilayah tersebut selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan fungsi kawasan memperhitungkan terhadap aspek-aspek fisik, sosial dan ekonomi. Pengembangan ini didukung oleh sektor-sektor potensial bagi wilayah setempat. Penentuan sektor-sektor yang akan dikembangkan dikaitkan pula dengan kesesuaian dalam alokasi pemanfaatan lahan. Dengan demikian pengembangan ekonomi wilayah akan mempunyai potensi sumber daya yang menjamin kelanjutan kegiatan sektor tersebut. Berdasarkan pada kecenderungan perkembangan sosial ekonomi yang dihadapkan pada potensi dan kendala-kendala alam, wilayah Kabupaten Batang dibagi menjadi lima Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) yaitu : 

Sub Satuan Wilayah Pengembangan I dengan pusat di Kota Batang, meliputi Kecamatan Batang, Warungasem dan Kandeman. Wilayah pengembangan ini akan mengutamakan pengembangan sektor pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, permukiman, pendidikan, industri, pertanian, transportasi.



Sub Satuan Wilayah Pengembangan II dengan pusat di Kota Tulis, meliputi Kecamatan

Tulis

dan

Subah.

Sektor-sektor

yang

potensial

dan

akan

dikembangkan disini adalah pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, pariwisata, pertanian, permukiman, perikanan dan kelautan. 

Sub Satuan Wilayah Pengembangan III dengan pusat di Kota Banyuputih, meliputi Kecamatan Banyuputih dan Gringsing. Pengembangan wilayah ini didukung sektor pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, permukiman, pertambangan, serta pariwisata.



Sub Satuan Wilayah Pengembangan IV dengan pusat di Kota Limpung, mencakup Kecamatan Limpung. Tersono, Reban dan Bawang. Sektor-sektor yang dikembangkan adalah pemerintahan, industri, pertanian, perdagangan dan jasa, permukiman serta transportasi.



Sub Satuan Wilayah Pengembangan V dengan pusat di Kota Bandar, mencakup Kecamatan Bandar, Blado, Wonotunggal dan Pecalungan. Sektor-sektor yang dikembangkan adalah pemerintahan,

pertanian,

perdagangan

transportasi, dan pariwisata.


II-58

dan jasa,

Tabel 2.32. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Batang SSWP

Pusat SSWP

I

Kota Batang

II

Kota Tulis

Wilayah Aktivitas Pengaruh Utama (Kecamatan) Wilayah  Batang  Pemerintahan  Warungasem Kabupaten  Kandeman  Perdag&Jasa  Industri  Pendidikan  Kesehatan  Pariwisata  Pertanian  Permukiman perkotaan  Transportasi  Perikanan  Peternakan

Jalur Transportasi Pendukung  Jalur jalan tol  Jalur lingkar (arteri primer)  Jalur pantura (arteri sekunder)  Jalur jalan eksisting dalam kota (lokal primer) penghubung BatangWarungasemKandeman  Jalur lokal sekunder di Kecamatan Batang, Warungasem, dan Kandeman

 Tulis  Subah

 Jalur jalan tol  Jalur lingkar (arteri primer)  Jalur pantura (arteri sekunder)  Jalur jalan eksisting dalam kota (lokal primer) penghubung Tulis-Subah  Jalur lokal sekunder di Kecamatan Tulis dan Subah


Sapras Pendukung Skala Wilayah  Kantor Kabupaten Batang (Lembaga Teknis, Dinas, DPRD, dan lembaga swasta lainnya)  Kantor Kecamatan Batang, Warungasem, dan Kandeman  Zona industri batang (Batang Industrial Bounded Zone)  Pusat perdag&Jasa modern (grosir)  Pasar Kabupaten  PPI Klidang Lor  RSUD  SD-SMP-SMA  Wisata pantai Sigandu&Ujung negoro, THR Kramat, dan sentra industri kulit (cindera mata di Kecamatan Warungasem)  Pengembangan peternakan di Warungasem  Saluran irigasi teknis&1/2 teknis  Terminal kabupaten  Pemerintahan  Kantor Kecamatan kecamatan Tulis dan Subah  Perdag&Jasa  Kawasan Industri  Pendidikan Tragung  Kesehatan  Zona industri tulis  Pariwisata  Pusat  Permukiman perdag&Jasa perkotaan dan (cabang grosir) perdesaan  Pasar regional  Transportasi  Puskesmas  Daerah  Wisata alam Pengembangan Adinuso, sub Industri pengembangan Pertanian wisata pantai tanaman ujungnegoro,

II-59

SSWP

Pusat SSWP

Wilayah Pengaruh (Kecamatan)

III

Kota  Banyuputih Banyuputih  Gringsing

IV

Kota Limpung

 Limpung  Tersono  Reban  Bawang

V

Kota Bandar

 Bandar  Blado  Wonotunggal  Pecalungan


Aktivitas Utama Wilayah pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dan kehutanan  Pemerintahan kecamatan  Perdag&Jasa  Industri  Pendidikan  Kesehatan  Pariwisata  Permukiman perkotaan dan perdesaan  Transportasi  Daerah Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan  Pemerintahan kecamatan  Perdag&Jasa  Industri kecil dan rumah tangga  Pendidikan  Kesehatan  Permukiman perkotaan dan perdesaan  Transportasi  Daerah Pengembangan Industri Pertanian, kehutanan, perikanan

Sapras Jalur Pendukung Transportasi Skala Wilayah Pendukung wisata air terjun  SD-SMP-SMA  Saluran irigasi teknis&1/2 teknis  Terminal tipe C  Kantor Kecamatan  Jalur jalan tol Banyuputih dan  Jalur lingkar Gringsing (arteri primer)  Zona industri  Jalur pantura gringsing (arteri sekunder)  Pusat  Jalur jalan perdag&Jasa eksisting dalam (cabang grosir) kota (lokal  sub primer) pengembangan penghubung wisata pantai Banyuputihujungnegoro Gringsing  Jalur lokal  Pasar regional  Puskesmas sekunder di  SD-SMP-SMA Kecamatan  Saluran irigasi Banyuputih dan teknis&1/2 teknis Gringsing  Terminal tipe C

 Kantor Kecamatan  Jalur lingkar Limpung, (arteri primer) Tersono, Reban,  Jalur pantura dan Bawang (arteri sekunder)  Zona industri kecil  Jalur jalan dan rumah tangga eksisting dalam  Pusat kota (lokal primer) perdag&Jasa (cabang grosir) penghubung  Wisata air terjun Limpungdi reban, wisata Tersono-Rebanalam curug Bawang genting di Desa  Jalur lokal Bawang sekunder di  Pasar regional Kecamatan Limpung,  Puskesmas  SD-SMP-SMA Tersono, Reban,  Saluran irigasi dan Bawang teknis&1/2 teknis  Terminal tipe C  Pemerintahan  Kantor Kecamatan  Jalur lingkar kecamatan Bandar, Blado, (arteri primer)  Perdag&Jasa Wonotunggal, dan  Jalur pantura  Pendidikan Pecalungan (arteri sekunder)  Kesehatan  Jalur jalan  Pusat perdagangan dan eksisting dalam  Pariwisata jasa eceran kota (lokal  Permukiman perkotaan dan  Pusat STA Bandar primer)  Taman rekreasi penghubung perdesaan  Transportasi pemandian Bandar-Blado-

II-60

Pusat SSWP

SSWP

Wilayah Pengaruh (Kecamatan)

Aktivitas Utama Wilayah  Daerah Pengembangan Industri Pertanian, peternakan, perkebunan, Kehutanan

Jalur Sapras Pendukung Transportasi Skala Wilayah Pendukung bandar, wisata WonotunggalPecalungan alam pagilaran  Jalur lokal  Pasar regional sekunder di  Puskesmas Kecamatan  SD-SMP-SMA  Saluran irigasi Bandar, Blado, Wonotunggal, teknis&1/2 teknis dan Pecalungan  Terminal tipe C

Sumber: Review RTRW 2011-2031 2.1.4.4.2.

Rencana Sistem Perdesaan Permukiman perdesaan dalam hal ini pada dasarnya dapat dianalogikan

dengan terminologi wilayah belakang (hinterland) pada konsep pusat-wilayah belakang (center-hinterland). Pusat adalah kawasan perkotaan yang dicirikan oleh dominasi kegiatan non-pertanian, baik dalam aktivitas ekonomi maupun sosial. Sedangkan hinterland adalah kawasan “di luar” kawasan perkotaan. Kawasan yang berada di luar kawasan perkotaan tersebut, tentunya adalah kawasan perdesaan, di mana kegiatan pertanian sangat dominan. Sesuai dengan arahan yang tertuang di dalam RTRWN, sistem permukiman perdesaan dikembangkan

sebagai pusat

kegiatan kawasan perdesaan atau

hinterland. Dengan demikian, dalam konteks Jawa Tengah pengembangan sistem permukiman perdesaan dapat diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut : 1. Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan pusat dan wilayah belakang, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara perdesaan dan perkotaan. 2. Permukiman perdesaan diarahkan sebagai media transformasi fungsi perkotaan kepada kawasan perdesaan. 3. Permukiman perdesaan menjadi pusat distribusi dan koleksi (pengumpulan) sumberdaya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan. Lebih lanjut, pengembangan pusat permukiman perdesaan tertuang dalam RTRW kabupaten (RTRWK). Di dalam RTRWK tergambar pusat permukiman perdesaan yang potensial secara fungsional sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Kawasan permukiman perdesaan pada dasarnya adalah tempat tinggal yang tidak dapat dipisahkan (atau letaknya tidak boleh terlalu jauh) dengan tempat usaha. Oleh karenanya,pengembangan permukiman atau rumah tempat tinggal di desa yang bersangkutan, diperkenankan di daerah yang berdekatan dengan desa yang Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-61

bersangkutan, dengan jarak maksimum dari pusat desa 250 meter. Kawasan permukiman yang saat ini belum terbangun, diutamakan peruntukannya bagi perluasan permukiman penduduk yang tinggal di perkampungan terdekat. Pola kawasan permukiman perdesaan terdiri dari beberapa dusun yang kemudian disebut desa sebagai wilayah hiterland yang memiliki kerterkaitan dengan wilayah pusat perkotaan. Keterkaitan desa - kota sering hanya menghasilkan derasnya proses migrasi penduduk secara berlebihan dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan atau pusat kota. Keterkaitan pedesaan dan perkotaan tersebut menghasilkan perkembangan yang berpengaruh terhadap perkotaan-kota. Kawasan perdesaan sebagai kawasan permukiman diarahkan memiliki dan dilengkapi dengan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya untuk mendorong pengembangan perdesaan dilakukan pembentukan kawasan agropolitan melalui keterkaitan kawasan perkotaan – perdesaan. Hal lain yang berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang di kawasan pedesaan adalah proses pengkotaan di kawasan pedesaan disekitar kawasan perkotaan sehingga terjadi konurbasi atau penyatuan wilayah yang akan terus menumbuhkan perkotaan-kota menjadi

metropolitan. Disatu sisi

pengkotaan

kawasan pedesaan yang masih banyak terdapat lahan pertanian sering dipakai sebagai indikator dan kebanggaan warga atas wujud kemajuan dan perkembangan kawasan pedesaan 2.1.4.4.3. A.

Rencana Jaringan Prasarana Wilayah Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Dasar pertimbangan rencana pengembangan prasarana transportasi yaitu:



Sistem transportasi dibutuhkan untuk mewujudkan fungsi kesatuan dan hubungan antar daerah di wilayah Kabupaten Batang.



Sistem transportasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor sosialekonomi baik internal maupun eksternal wilayah Kabupaten Batang.



Sistem transportasi dapat menjadi penghubung antar pusat SWP dan antara Pusat SWP dengan hinterlandnya, sehingga terwujud tingkat aksesibilitas yang tinggi.



Pengembangan jaringan dapat dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan.



Memfasilitasi pengembangan transportasi nasional atau pun regional.


II-62

a. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Dalam rangka mendukung perkembangan daerah dan kelancaran arus koleksi dan distribusi barang dan jasa, maka pengembangan jaringan jalan harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang jalan dan PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Batang diarahkan sebagai berikut : 

Pemeliharaan kondisi jalan yang baik di seluruh wilayah Kabupaten Batang.



Peningkatan kualitas jalan baik secara kondisi fisik maupun pemenuhan syarat teknis sistem fungsi jalan, meliputi :

-

Bandar – Batur (Kabupaten Banjarnegara).

-

Bawang – Dieng (Kabupaten Wonosobo).

-

Bawang – Plantungan (Kabupaten Kendal).

-

Bandar – Pecalungan.

-

Bandar – Blado.

-

Bandar – Tulis (Bandar – Wonokerto – Candi – Wonosegoro – Semboja – Beji).

-

Pecalungan – Selopajang – Blado

-

Pecalungan – Subah (Pecalungan – Bandung – Subah).

-

Pecalungan – Limpung (Pecalungan – Selokarto – Gumawang – Kalisalak – Limpung).

-

Blado – Reban.

-

Reban – Limpung.

-

Reban – Bawang.

-

Limpung – Banyuputih.

-

Limpung – Tersono.

-

Limpung – Bawang (Limpung – Donorejo – Sojomerto – Sukomangli – Kemesu – Surjo – Bawang).

-

Bawang – Tersono (Bawang – Wonosari – Sangubanyu – Sumurbanger – Plosowangi – Tersono).

-

Tersono – Gringsing (Tersono – Tanjungsari – Kranggan – Bulu – Timbang).

-

Subah – Gringsing (Subah – Kuripan – Ketanggan – Sawangan – Gringsing).

-

Jalan-jalan menuju objek wisata, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), stasiun Kereta Api, dan Pelabuhan Niaga.



Peningkatan Status Jalan Kabupaten menjadi Jalan Propinsi, yaitu : ruas Jalan Batang – Warungasem (Karanganyar – Sijono – Warungasem).



Pembangunan Jalan, meliputi :


II-63

a) Rencana Jalan Tol di Kabupaten Batang ruas Pemalang - Batang, meliputi : 1.

Kecamatan Warungasem, meliputi :

-

Desa Banjiran

-

Desa Masin

-

Desa Cepagan

-

Desa Kalibeluk

-

Desa Sawahjoho

-

Desa Candiareng

2.

Kecamatan Batang, meliputi :

- Desa Rowobelang - Desa Pasekaran b) Rencana Jalan Tol di Kabupaten Batang ruas Batang - Semarang, meliputi : 1.

Kecamatan Batang, meliputi :

- Desa Pasekaran - Desa Cempokokuning 2.

Kecamatan Kandeman, meliputi :

- Desa Lawangaji - Desa Tegalsari - Desa Tragung - Desa Kandeman - Desa Juragan - Desa Bakalan - Desa Ujungnegoro - Desa Wonokerso - Desa Karanggeneng 3.

Kecamatan Tulis, meliputi :

- Desa Ponowareng - Desa Kenconorejo - Desa Kedungsegog 4.

Kecamatan Subah, meliputi :

- Desa Sengon - Desa Gondang - Desa Kuripan - Desa Kemiri Barat 5.

Kecamatan Banyuputih, meliputi :


II-64

- Desa Kedawung 6.

Kecamatan Gringsing, meliputi :

- Desa Ketanggan - Desa Sawangan - Desa Plelen - Desa Lebo - Desa Kutosari - Desa Gringsing - Desa Mentosari c)

Jalan Sigandu – Ujungnegoro.



Penetapan sistem dan fungsi jalan, meliputi :

-

Fungsi jalan arteri primer yaitu jalan yang menghubungkan : Kota Batang – Gringsing.

-

Fungsi jalan kolektor primer yaitu jalan yang menghubungkan : Kota Pekalongan – Warungasem – Wonotunggal, Kota Batang – Wonotunggal – Bandar – Banjarnegara, Bandar – Bawang – Wonosobo, dan Banyuputih – Limpung – Bawang.

-

Fungsi jalan lokal primer yaitu jalan yang menghubungkan : Tulis – Bandar, Subah – Pecalungan – Bandar, Subah – Pecalungan – Blado, Gringsing – Tersono – Bawang, Tersono – Limpung, Limpung – Reban, Limpung – Pecalungan, dan Subah – Gringsing (Subah – Kuripan – Ketanggan – Sawangan – Gringsing).

-

Fungsi jalan lingkungan yaitu jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dengan jalan di dalam lingkungan perdesaan (Ibukota Kecamatan dengan hinterlandnya).

-

Fungsi jalan sekunder (arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder) yaitu jalan yang menghubungkan antar kawasan di dalam kawasan perkotaan (Kota Batang, dan ibukota kecamatan seluruh Kabupaten Batang). Jalan-jalan tersebut direncanakan selain untuk dapat melayani daerah bagian utara juga dapat melayani kebutuhan daerah bagian selatan, sehingga diharapkan dapat dicapai tingkat kemudahan pencapaian di masa mendatang.

b. Rencana Pengembangan Sarana Transportasi Darat Untuk sistem sarana angkutan, Kabupaten Batang lebih menggunakan sistem angkutan jalan raya dibandingkan dengan sistem angkutan kereta api. Hal ini disebabkan karena angkutan kereta api kurang mampu menjangkau seluruh Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-65

wilayah Kabupaten Batang. Untuk rencana sistem sarana angkutan barang keluar Kabupaten Batang dilakukan dengan truk dan trailer. Sedangkan untuk angkutan manusia ditempuh dengan menggunakan sarana angkutan bus, mikro bus, non bus, dan kereta api.

Secara rinci, rencana pengembangan

sarana transportasi darat meliputi : 

Pemantapan fungsi Terminal Type A Banyuputih dengan upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukungnya.



Penataan lokasi sub terminal angkutan penumpang di Kota Batang, Tulis, Limpung dan Bandar.



Penataan lokasi terminal barang di Kota Bawang (sayur) dan Kota Bandar (buah).



Pemantapan rute angkutan penumpang saat ini seperti diuraikan pada tabel di bawah.



Penataan manajemen lalu lintas khususnya kawasan perkotaan.



Pengembangan armada angkutan penumpang.



Pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan moda angkutan barang dan penumpang agar tidak terjadi pelanggaran kapasitas, jenis pengangkutan, dan pelanggaran lalu lintas lainnya.



Pengembangan Pangkalan Truk di Banyuputih.



Peningkatan kualitas sarana perlengkapan jalan, meliputi :

-

Pengecatan Marka Jalan : Desa Gringging Sari – Desa Bandar, Batang – Bandar – Blado, Limpung – Bawang, Bawang – Sangubanyu, Sidomulyo – Selokarto, Selokarto – Subah, Selokarto – Bandar.

-

Pagar

Pengaman

:

Wonotunggal

–

Warungasem,

Tawangsari

–

Gringgingsari, Pesalakan – Bandar, Bandar – Blado ( Jembatan Sipare), Bandar – Blado (Jembatan Buntet), Bandar – Blado (Jembatan Sijeruk), Blado – Cokro (Jembatan Kali Putih), Blado – Selopajang (Jembatan Ngabean), Wonorojo – Reban, Reban – Tambakboyo, Pasar Reban, Adinuso, Jembatan Kali Arus Tersono, Dampyak – Bojo – Tersono, Jembatan Babadan Limpung, Selokarto – Gombong, Selokarto – Bandar (Jembatan Kemuning), Jembatan Sidangkrong I Bandar, dan Jembatan Sidangkro II Bandar. -

RPPJ : Pertigaan Koramil Reban, Pertigaan Polsek Reban, Reban Kemesu, Pertigaan Adinuso Reban, Surjo – Bawang – Limpung, Dan Pertigaan Pasar Bawang.


II-66

-

Traffic Light : Pertigaan Depan Kecamatan Bandar, Perempatan Jl Pemuda – Sundoro – Kyai Surgi Batang, dan Perempatan Pasar Subah.

-

Lampu Kedip : Pertigaan Bandar – Kambangan, Desa Jatisari Subah, Desa Jrakah Payung Subah, Depan Kecamatan Tulis, Pasar Bawang, Pasar Blado, Pertigaan Warung Asem – Wonotunggal, Dan Pasar Warungasem.

-

Rambu-Rambu : Kota Batang, Blado – Reban, Subah – Selokarto, Reban – Bawang, Bawang – Tersono, Blado – Kalipancur – Siguci, dan Bandar – Selokarto – Sidomulyo.

Tabel 2.33. Rencana Rute dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Batang No 1 2 3 4 5 6 7 8

Jurusan Limpung - Kendal - Semarang PP PKL - Limpung - Sukorejo PP Bandar - PKL - Kajen PP Bandar - PKL - Kajen - Wonosobo PP Batang - Bandar - Blado PP Batang - Bandar - Bawang PP Batang - Bandar - Blado - Reban PP Batang - Bandar - Kambangan PP

9 Batang Batang 10 PP 11 Batang 12 Batang 13 Batang

- Limpung - Tersono - Bawang PP - Limpung - Tersono - Bawang - Reban

Jenis Kendaraan Bus Bus Bus Bus Mikro Bus Mikro Bus Mikro Bus Mikro Bus Mikro Bus/STW Pedesaan

- Wr Asem - Bandar - Blado - Reban PP - Wr Asem - Bandar - Blado PP - Pekalongan PP Jumlah Sumber: Review RTRW 2011-2031 c.

Pick Up Angkudes Pick Up Angkudes STW Pedesaan Angkutan Kota

Rencana Pengembangan Transportasi Laut Rencana pengembangan transportasi laut meliputi :



Rencana Pengembangan PPI Klidang Lor. Kabupaten Batang mempunyai 4 PPI diantaranya PPI Kidang Lor, PPI Ujung negoro, PPI Labuhan dan PPI Krengseng, Pengembangan PPI Klidang Lor dititik beratkan pada sarana prasarana yang ada dianataranya jalan akses masuk, kelengkapan sarana pelelangan, pembangunan dermaga baru, pengerukan pelabuhan dan perluasan area parkir.



Rencana Pembangunan Pelabuhan Niaga Batang. Rencana Pembangunan Pelabuhan Niaga Batang ditetapkan di sebelah barat PPI Klidang lor, Pelabuhan niaga ini direncanakan untuk melayani jalur


II-67

perniagaan lokal pesisir pulau jawa khususnya dari perairan barat jawa, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Kendal, Semarang, Jepara, Rembang sampai Tuban dan Perniagaan antara pulau khususnya Kalimantan. Pelabuhan niaga kabupaten Batang menurut dirjen perhubungan laut tahun 1990 dibagi menjadi 2 yaitu pelabuhan niaga dan penumpang. Pembangunan Pelabuhan perekonomian

Kabupaten

Niaga Batang

ini

untuk seperti

mendukung

pengembangan

peningkatan

hasil

industri,

perdagangan antar pulau, hasil bumi dan hasil tambang. Untuk penumpang dapat dikembangkan tujuan pulau Kalimanatan. d. Rencana Pengembangan Transportasi Kereta Api Kabupaten Batang mempunyai 5 stasiun kereta api kecil yaitu : Stasiun Kota Batang, Stasiun Ujung negoro, Stasiun Kuripan, Stasiun Kedawung/ Labuhan dan Stasiun Krengseng. Rencana pengembangan transportasi kereta api meliputi : 

Pengembangan jaringan kereta api menjadi Double Track mengikuti rencana jaringan kereta api secara nasional.



Pemantapan dan peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana pendukung di stasiun Kota Batang, Ujung negoro, Kuripan, Kedawung/Labuhan dan Krengseng.

B.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi Rencana prasarana energi tidak terlepas dari rencana pengembangan

jaringan listrik. Rencana yang perlu dilakukan adalah dengan menambah jumlah energi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai dengan akhir tahun perencanaan. Walaupun jangkauan wilayah dan tingkat pelayanan jaringan listrik saat ini sudah baik, namun bila tidak dioptimalkan pengembangan sistem jaringannya, maka tidak akan mampu mempertahankan pelayanan yang cukup kepada masyarakat. Rencana pengembangan listrik juga harus berorientasi pada pemerataan daya listrik, yaitu dengan peningkatan dan penyebaran daya listrik terutama untuk kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kompleks pengembangan perumahan, dan kawasan industri baik kecil maupun menengah. Pengembangan sumber energi baru dari tenaga surya juga dapat terus dikembangkan seperti yang sudah dirintis di wilayah Kecamatan Bandar. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dapat dikhususkan di wilayah yang sulit untuk dikembangkan jaringan listrik kabel.


II-68

Untuk rencana prasarana listrik Kabupaten Batang yang tiap 5 tahun terjadi peningkatan daya sebesar 3,2% dari tahun 2010 sebesar 192.554.695 watt dan tahun 2029 sebesar 212.207.535 watt maka perlu adanya penambahan daya sebesar 6.500.000 watt untuk setiap tahunnya. Lokasi Penambahan daya untuk memenuhi sekitar 3000 KK yang belum terlayani di Kabupaten Batang diantaranya : -

Kecamatan Blado

:

1.500.000 watt / 5 tahun

-

Kecamatan Reban

:

1.500.000 watt / 5 tahun

-

Kecamatan Bawang

:

1.500.000 watt / 5 tahun

-

Kecamatan Batang

:

2.000.000 watt / 5 tahun (untuk pengembangan perkotaan).

Pengembangan dan Penambahan area sistem Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) di 60 dusun didaerah terpencil bagian selatan Kabupaten Batang. Kabupaten Batang merupakan wilayah yang dilalui pengembangan jaringan SUTET Jawa – Bali maka wilayah yang dilalui jalur SUTET lama

perlu adanya

penambahan lahan baru di sebelah Timur jalur lama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawa ini kebutuhan listrik di Kabupaten Batang untuk 20 tahun kedepan. Tabel 2.34. Kebutuhan Listrik di Kabupaten Batang sampai dengan Tahun 2029 No

Keterangan

Satuan

1 2

Jumlah Penduduk Jumlah KK (unit) Kebutuhan Listrik Domestik Kebutuhan listrik non domestik (20%) Jumlah Kebutuhan Total

Jiwa Unit

3 4 5

Watt

2010 713.166 178.291

2014 736.647 184.162

Tahun 2019

2024

760.901 190.225

785.954 196.488

2029 811.832 202.958

160.462.245 165.745.506 171.202.719 176.839.612 182.662.101

Watt

32.092.449

33.149.101

34.240.544

35.367.922

36.532.420

192.554.695 198.894.607 205.443.263 212.207.535 219.194.522 Watt Sumber: Review RTRW 2011-2031 C.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telematika Kondisi pos dan telekomunikasi secara administratif kecamatan telah dapat

dijangkau baik oleh Kantor Pelayanan Pos maupun Kantor Pelayanan Telkom. Sehingga dalam perencanaan pelayanan pos dan telekomunikasi dapat dilakukan dengan penambahan jaringan telepon, jaringan pelayanan pos, maupun pola


II-69

pelayanan pos dan telekomunikasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Usaha-usaha yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

Peningkatan wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan dengan peningkatan armada pos dan telekomunikasi serta kantor-kantor pelayanannya.



Hambatan-hambatan geografis, dapat dijadikan batas-batas sistem telepon otomatis yang ada, dan bukan alasan utama tentang sulitnya pelayanan pos dan telekomunikasi. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi secara sentral dipusatkan di

Kota Batang. Pengembangan dengan menambah jumlah jaringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai pada akhir tahun perencanaan untuk di wilayah selatan perlu diadakan jaringan telekomunikasi pola perdesaan. Pola ini dilakukan mengingat kondisi topografis wilayah bagian selatan yang relatif sulit terjangkau secara jaringan telekomunikasi pola perkotaan. Selain itu, perkembangan teknologi telekomunikasi non kabel (wireless dan satelit) memungkinkan peningkatan jangkauan pelayanan ke seluruh wilayah Kabupaten Batang.

Rencana pembangunan BTS baru harus disesuaikan dengan

mekanisme perijinan dan pengendalian lingkungan. Untuk rencana 20 tahun kedepan bidang Telekomunikasi banyak dibebankan pada PT. Telkom sebagai perusahaan BUMN. PT. Telkom perlu meningkatankan pelayanan agar tidak tertinggal dengan perusahaan sistem Satelit (telekomunikasi selular), dianataranya : 

Adanya perbaikan dan penambahan jaringan dengan menggunakan nirkabel dan bawah tanah.



Adanya penambahan jaringan kota kecamatan, jalur Tulis - Bandar, jalur Bandar Pecalungan, jalur Subah – Pecalungan, jalur Pecalungan – Limpung – Tersono, guna peningkatan pelayanan. Untuk penempatan tower selular beberapa perusahaan provider / operator

perlu adanya tata ruang lahan agar lebih mudah dalam pengendalian penataan ruang diwilayah kabupaten Batang. Sedangkan untuk kebutuhan sambungan telepon 20 tahun yang akan datang dapat dilihat sebagai berikut :


II-70

Tabel 2.35. Kebutuhan Telepon di Kabupaten Batang sampai dengan Tahun 2029

No

Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 2014 2019 2024 2029 713.166 736.647 760.901 785.954 811.832 3.566 3.683 3.805 3.930 4.059

Keterangan

1 2

Jumlah Penduduk Jumlah SST Kebutuhan 3 Sambungan a. Rumah Tangga (60%) b. Fasilitas Sosial (20%) c. Komersial (20%) 4 Telepon Umum Total Kebutuhan Sambungan

2.139

2.210

2.283

2.358

2.435

713 713 951

737 737 982

761 761 1.015

786 786 1.048

812 812 1.082

4.517

4.665

4.819

4.978

5.142

Sumber: Review RTRW 2011-2031 D.

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengairan Sistem prasarana pengairan terdiri atas prasarana irigasi sawah dan

prasarana air bersih. Rencana prasarana pengairan secara umum akan ditujukan pada kegiatan pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan. PDAM dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (DCKTRK) Kabupaten Batang sebagai ujung tombak bagi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan air bersih baik untuk rumah tangga, industri, pelayanan umum serta tanah pertanian tanaman pangan di Kabupaten Batang harus segera melakukan langkah-langkah pembenahan segala hal, terkait bahwa tingkat kebutuhan air semakin besar, sehingga harus segera melakukan pembenahan-pembenahan yang meliputi : 

Eksplorasi sumberdaya air dengan cara mengalokasikan daerah resapan air dan daerah dengan tangkapan curah hujan tinggi sebagai kawasan lindung serta pencarian sumber-sumber air baru.



Pengawasan dan pengendalian tingkat penggunaan sumberdaya air dengan menjaga

dan

melestarikan

sumber-sumber

air

permukaan

seperti

waduk/embung, sungai, dan sumber-sumber air lainnya serta sumber-sumber air tanah dengan pola pembangunan berkelanjutan dan pola penggunaan air seefisien mungkin. 

Peningkatan pelayanan distribusi air bersih dengan peningkatan sumberdaya manusia dan pola kinerja PDAM dan pengairan yang efisien dan efektif.


II-71

a.

Rencana prasarana air bersih di Kabupaten Batang meliputi : 

Rencana sistem jaringan air bersih dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan sistem perpipaan untuk daerah yang cukup mudah dilayani dan non perpipaan untuk wilayah yang sulit dilayani dengan cara membuat terminal tangki air bersih.



Rencana sistem jaringan air bersih diarahkan dengan pertimbangan prioritas berikut :



-

Wilayah dengan kebutuhan air cukup tinggi dan sumberdaya air terbatas

-

Wilayah dengan kriteria perkotaan yang cukup kompleks

-

Wilayah dengan kandungan air tidak memenuhi syarat kesehatan

Pemeliharaan

bangunan pendukung

dan jaringan

distribusi air bersih

khususnya pada sistem perpipaan. 

Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas terpakai di sumber mata air saat ini, yaitu : Tabel 2.36. Mata Air Kabupaten Batang

No

Mata Air

Lokasi

1 Sodong Wonotunggal 2 Batur Wonotunggal 3 Sidomulyo Bandar 4 Kedungbarung Bandar 5 Kebonbatur Bandar 6 Situmpeng Gnngsing 7 Sidomukti Tombo 8 Tampingan Tombo 9 Centuko Tombo 10 Kembanglangit G. Kerbata 11 Watulumpang G. Kerbata 12 Curug Semar G. Kerbata 13 Bucu G. Kerbata 14 Gerlang G. Kendeng 15 Kayuabang G. Sikeru 16 Watulembu G. Sikeru Sumber: Review RTRW 2011-2031 

Q.Max

Q.Min

Q.Rate

( I/dt )

( I/dt )

( I/dt )

7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 1.80 1.80 1.80 1,8 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

2.875 2.875 2.675 2.875 2.875 2.875 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725

Peningkatan kualitas pelayanan melalui pengembangan jangkauan/cakupan pelayanan ke Tulis, Warungasem, Pelabuhan Niaga, dan Kawasan Industri Tragung.



Pengembangan sumber air baku baru, khususnya dari air permukaan (sungai).


II-72



Fasilitasi pengembangan jaringan air bersih perdesaan yang dikelola oleh masyarakat (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan pembinaan dari PDAM dan DCKTRK Kabupaten Batang, dengan sumber air baku dari mata air lokal, sumur artetis, dan sungai. Sumber air baku yang akan dikembangkan tersebut harus memenuhi syarat-

syarat air bersih/minum agar dapat digunakan, baik syarat fisik, kimia maupun syarat bakteriologi. Sedangkan untuk pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Batang sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik. Berdasarkan kondisi fisik Kabupaten Batang yang beragam maka sangat menguntungkan dalam mengembangkan prasarana pengairan irigasi sawah. Ditinjau dari kondisi topografis, daerah batang bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dan agak berbukit-bukit serta memiliki curah hujan yang tinggi, sedangkan daerah utara merupakan daerah dataran rendah yang memiliki fungsi lahan sebagian besar untuk permukiman kota dan sawah pertanian. Dengan adanya kondisi tersebut, maka pada musim hujan seringkali terjadi genangan air terutama di daerah bagian utara dan air hujan banyak yang mengalir terbuang ke laut sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengairi sawah. Untuk mengatasi kondisi tersebut dan dalam rangka memanfaatkan ruang dan kondisi alam yang ada, maka sangat penting untuk dibangun waduk / embung – embung penampung air yang dapat berfungsi untuk :

b.



Menambah air untuk fungsi irigasi



Pengendali banjir



Menambah sumber air bersih



Perikanan darat



Pariwisata

Secara umum, rencana prasarana pengairan irigasi sawah dapat dirinci sebagai berikut : Kondisi daerah irigasi di Kabupaten Batang dikelola oleh 5 UPTD (Unit

Pelaksana Teknis Daerah. Dimana masing-masing UPTD (cabang dinas) meliputi beberapa kecamatan. Berikut ini adalah pembagian daerah irigasi berdasarkan cabang dinas pengairan dan cakupan wilayah (kecamatan) beserta luasan fungsionalnya.


II-73

Tabel 2.37. Pembagian Daerah Irigasi Berdasarkan Cabang Dinas Pengairan No Cabang Dinas 1 UPTD Wilayah I Batang 2 UPTD Wilayah II Bandar 3 UPTD Wilayah III Subah 4 UPTD Wilayah IV Bawang 5 UPTD Wilayah V Limpung Sumber: Review RTRW 2011-2031

Kecamatan Batang, Warungasem, Kandeman Bandar, Blado, Wonotunggal Tulis, Subah, Pecalungan Bawang, Tersono, Reban Banyuputih, Limpung, Gringsing

Tabel 2.38. Luas Fungsional Daerah Irigasi Berdasarkan Status dan Tingkat Kewenangan No

Status

Tingkat Kewenangan

1 Teknis Pemerintah Pusat 2 Teknis Pemerintah Propinsi 3 Teknis Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten 4 Semi Teknis Pemerintah Kabupaten 5 Sederhana Sumber: Review RTRW 2011-2031 

Luas Fungsional (Ha) 3.145,50 1.178,00 5.299,728 3.722,913 9.296,70

Rencana sistem pengairan untuk irigasi dapat dilakukan dengan metode sumber lokal dan sumber non lokal. Untuk sumber lokal adalah menggunakan potensi sumberdaya air lokal untuk pengairan dengan pengelolaan irigasi pedesaan (PID), sedangkan sumber irigasi non lokal menggunakan sumber air yang disebarkan dengan sistem jaringan irigasi terpadu berupa jaringan primer dan dari bendung sungai dan waduk.



Pemeliharaan bangunan pengendali banjir baik bendung permanen, bendung semi permanen, dan bendung sederhana yang meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Bendungan Kedung Asem Bendungan Trenggiling Bendungan Kali Belo Bandung Bendungan Wadas Atas Bendungan Siambat Bendungan Siglutuk Bendungan Pulahan Bendungan Siwuluh Bendungan Sidayu Bendungan Kuwung Bendungan Proyondoko Bendungan Bancet Bendungan Acian Bendungan Siwuni Bendungan Parangan Bendungan Siguwo Bendungan Kedung Dowo Kramat Bendungan Kenconorejo Bendungan Simbang Jati Bendungan Candi Wonokerto


dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun

II-74

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

26,823.75 2,908.67 49,948.63 3,013.37 1,711.07 597.00 432.21 320.28 6,763.25 325.67 1,503.29 251.50 358.78 387.75 434.35 930.28 9,937.50 15,926.59 1,710.81 10,105.88

21. 22. 23. 24. 25.



Bendungan Bandung Subah Bendungan Plinis Bendungan Kali Wadas Bendungan Kali Tinap Bendungan Siandul Kali Lojahan Jumlah

dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun dengan debit/tahun debit/tahun

= 710.00 = 17,741.50 = 874.79 = 485.93 = 7,834.21 = 162,037.06

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk peningkatan produktifitas pertanian (DAS Lampir DS meliputi Sub Das Boyo, Urang, Kuripan, dan Lampir; serta DAS Sengkarang DS meliputi Sub Das Sengkarang, Sambong, Ambo Beji, dan Kupang).



Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi teknis berupa saluran primer, sekunder dan sampai tersier untuk wilayah DI Bandung kanan, DI Bandung kiri, DI Candi, DI Jolosekti, DI Lumprit, DI Pliwis dan DI Siwuluh. Dengan panjang keseluruhan dari 7 DI tersebut 20.650m dan luas total 1.303,37 Ha.



Memfungsikan kembali Daerah Irigasi Jetis di Kecamatan Bawang dan Gringsing yang sudah cukup lama tidak dapat melayani areal sawah teknis seluas 400 Ha, dikarenakan adanya kerusakan dibeberapa sarana jaringan.

E.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan Dasar rencana pengelolaan sampah di Kabupaten Batang adalah : 

Penduduk dapat mengelola sampah sendiri, yaitu dengan memilah sampah organik dengan anorganik. Sampah organik selanjutnya akan dilakukan komposting, sedangkan sampah anorganik dapat dibakar atau pengumpulan dari rumah tangga ke bak sampah swakelola.



Dari kondisi yang ada, pengelolaan sampah oleh masyarakat diharapkan mencakup 60% dan pemerintah Kabupaten Batang 40% dari produksi sampah per hari sampai pembuangan akhir. Pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Batang ini terutama dikhususkan pada pusat-pusat kota dan pusat-pusat aktivitas kota.



Keterbatasan pemanfaatan perkembangan teknologi pengelolaan sampah, karena keterbatasan dana Pemerintah Kabupaten Batang. Dengan pertimbangan di atas, maka rencana pengembangan prasarana

persampahan yang dilakukan adalah : 

Peningkatan penyediaan sarana angkutan sampah di Kabupaten Batang yang meliputi : peningkatan kualitas dan kuantitas gerobak sampah, kontainer dan truk sampah.


II-75



Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana pewadahan dan pembuangan sampah di Kabupaten Batang yang meliputi : Tempat

Pembuangan

Sementara, Transfer Depo, dan Tempat Pembuangan Akhir 

Peningkatan manajemen pengelolaan retribusi persampahan.

Hal ini

dimaksudkan

retribusi

untuk

meningkatkan

penerimaan

daerah

dari

persampahan. 

Pelaksanaan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Pelaksanaan

pengolahan

pendekatan

sampah

organik

menjadi

kompos

dengan

penyelesaian di rumah tangga maupun TPS. Pengelolaan sampah saat ini hanya menggunakan single method, yaitu sampah sepenuhnya dibuang ke TPA. Sehingga jika ada masalah dengan TPA maka seluruh sistem pengelolaan sampah menjadi macet. Untuk

mencegah

kebuntuan

sistem

pengelolaan

sampah,

perlu

dikembangkan metode-metode lain. Salah satu metode yang sangat feasible dikembangkan adalah implementasi prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) dalam penanganan sampah. Dari hasil uji coba terbukti bahwa implementasi 3R mampu mengelola sampah lebih efektif, efisein, dan yang paling penting, sangat ramah lingkungan. Hasil uji coba juga membuktikan, implementasi 3R dapat mengolah sampah 20-30% dan mengurangi sampah yang dibuang ke TPA sekitar 30%. Implementasi 3R dapat menjadi tools optimalisasi pemanfaatan sampah sehingga sampah memiliki nilai ekonomis dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Tahapan penting dalam pelaksanaan Program Implementasi 3R adalah kegiatan mapping pengelolaan sampah perkotaan. Kegiatan mapping bertujuan untuk mengidentifikasi data dan informasi awal yang akan menjadi dasar pelaksanaan Program Implementasi 3R di suatu kota. Kegiatan mapping wajib dilaksanakan karena dari hasil mapping tersebut kemudian disusun rencana aksi dan design Implementasi 3R Skala Kota yang paling pas dengan kondisi kota yang bersangkutan. Mengingat kegiatan mapping tersebut sangat penting dan mendasar, maka perlu disusun Panduan Kegiatan Mapping Implementasi 3R Sampah Perkotaan. 2.1.4.5.

Rencana Pola Ruang Kabupaten Batang Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi

peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-76

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi : 1.

Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;

2.

Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;

3.

Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan

4.

Sebagai

dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah

kabupaten. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Batang dirumuskan berdasarkan : 1.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

2.

Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten;

3.

Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan

4.

Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :

1.

Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;

2.

Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya;

3.

Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;

4.

Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

2.1.4.5.1.

Kawasan Lindung Kawasan Lindung di Kabupaten Batang direncanakan terdiri dari beberapa

katagori sebagai berikut. 1.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya,

2.

Kawasan perlindungan setempat,

3.

Kawasan suaka alam,

4.

Kawasan pelestarian alam,

5.

Kawasan rawan bencana alam,

6.

Kawasan lindung lainnya.


II-77

A.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya Merupakan kawasan yang karena letak dan karakteristiknya memiliki fungsi

penting untuk melindungi kawasan bawahannya dari kerusakan atau bencana alam. Di Kabupaten Batang, kawasan ini terdiri atas 2 (dua) jenis kawasan, yaitu : a. Kawasan Hutan Lindung, b. Kawasan Resapan air. a.

Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan. Kawasan tersebut bersifat khas yang mampu memberikan perlindungan kawasan sekitarnya dan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan tidak dapat dialihkan perutukannya. Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Batang ditetapkan seluas 3.050,45 ha (lebih luas dari arahan RTRW Propinsi seluas 2.313,70 ha). Sebaran lokasi Hutan Lindung ini berada di beberapa kecamatan, yaitu: Kecamatan Wonotunggal, Bandar, Blado, dan Kecamatan Bawang. b.

Kawasan Lindung diluar Kawasan Hutan yang Mempunyai Kriteria

Fisiografi seperti Hutan Lindung Kawasan Lindung diluar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria Fisiografi seperti Hutan Lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan. Tabel 2.39. Obyek Inventarisasi dalam Rekomendasi per Kecamatan Kabupaten Batang No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Bandar Banyuputih Bawang Blado Gringsing Limpung Pecalungan

Rekomendasi Satu 10.14 219.61 693.46 28.00 -


Rekomendasi Dua 3.54 1.20 21.05

Rekomendasi Tiga 325.09 42.00 961.72 912.57 37.84 -

Rekomendasi Empat 28.18 33.35 27.47 9.41

II-78

Rekomendasi Lima 81.42 37.98 12.48 -

Jumlah 434.69 55.68 1252.66 1645.98 65.84 1.2 30.46

8 9 10 11 12

Reban Subah Tersono Tulis Wonotunggal Total

175.45 169.84 23.20 1319.70

78.42 49.51 153.72

379.29 318.23 609.27 156.14 3742.15

22.92 21.51 17.56 160.40

153.3 102.69 387.87

577.66 566.49 784.08 49.51 299.59 5763.84

Sumber: Review RTRW 2011-2031 c.

Kawasan Resapan Air

Kawasan Resapan Air pada dasarnya memiliki fungsi sebagai kawasan lindung terbatas atau sebagai kawasan lindung lainnya. Kawasan resapan air ini dapat berupa perkebunan

tanaman tahunan

ataupun

hutan.

Kawasan ini dapat

dikembangkan sebagai areal perkebunan tanaman keras yang dimanfaatkan adalah hasil buah, getah atau lainnya tetapi bukan kayunya, sehingga masih tetap memiliki fungsi lindung. Sebaran lokasi kawasan resapan air di Kabupaten Batang berada di beberapa kecamatan, yaitu : Blado, Bandar dan sedikit di Kecamatan Wonotunggal. B.

Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Perlindungan Setempat merupakan upaya dalam melindungi dan

melestarikan ruang terbuka hijau di sepanjang atau sekitar kawasan sumber daya air yang dapat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan. Air merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan, maka sumber air, sungai, danau dan lain-lain harus dilestarikan dengan memberikan batas bagi kawasan budidaya terbangun atau lainnya yang memanfaatkan area sekitar sumber daya air tersebut. Kabupaten Batang mempunyai Kawasan Perlindungan Setempat yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu : 1.

Kawasan Sempadan Pantai

2.

Kawasan Sempadan Sungai

3.

Kawasan Sekitar Mata Air

a.

Kawasan Sempadan Pantai

Garis atau ruang pantai merupakan wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut. Batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi proses-proses alami di daratan, seperti : sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiata manusia di


II-79

daratan. Cakupan bahasan dari ruang/garis pantai adalah meliputi wilayah/area yang terdiri dari : laut, pantai, garis sempadan pantai 100 m serta kawasan sekitarnya. Pengertian dan kriteria Kawasan Sempadan Pantai : Kawasan Sempadan Pantai secara umum ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi untuk kawasan pesisir. Kawasan sempadan pantai ini tidak termasuk kawasan pelabuhan, kawasan industri yang langsung berbatasan langsung dengan laut. Fungsi kawasan sempadan pantai ini adalah sebagai perlindungan kawasan pantai dari kegiatan budidaya yang merugikan maupun mengurangi dampak dari kerusakan akibat faktor alam seperti abrasi, gelombang pasang dan tsunami. Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Batang ditetapkan selebar 100m sepanjang pantai (kurang lebih 40 km) tidak termasuk kawasan pelabuhan. b.

Kawasan Sempadan Sungai

Penetapan kawasan sempadan sungai ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai dan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang garis sempadan. Berdasarkan pertimbangan ketentuan di atas maka kawasan sempadan sungai di Kabupaten Batang ditetapkan berdasarkan pengaturan garis sempadan sungai sebagai berikut, yaitu : Sungai Bertanggul

 

Garis sempadan sungai bertanggul di kawasan perkotaan adalah 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.Yang masuk dlam katagori ini adalahh Kali Kramat/ Bendung Kramat (Kota Batang).



Garis Sempadan Sungai Bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. Yang masuk dalam katagori ini adalah Kali Sodong (Kecamatan Wonotunggal), Kali Boyo (Kecamatan Kandeman).



Sungai Tidak Bertanggul di Dalam Kawasan Perkotaan



Sungai berkedalaman kurang dari 3 meter adalah 10 meter.



Sungai berkedalaman 3 sampai dengan 20 meter adalah 15 meter.



Sungai berkedalaman lebih dari 20 meter adalah 30 meter.


II-80

Masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai. Sungai Tidak Bertanggul di Luar Kawasan Perkotaan :

 

Sungai Besar adalah 100 (seratus) meter. Yang masuk dalam katagori ini adalah Kali Sambong, Kali Sengkarang, dan Kali Kupang.



Sungai Kecil adalah 50 (lima puluh) meter. Masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai. Saluran Bertanggul :

 

3 meter untuk saluran irigasi dan permbuangan dengan debit 4 m3/detik atau lebih diukur dari luar kaki tanggul;



2 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1-4 m3/detik;



1 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m3/detik diukur dari luar kaki tanggul. Saluran Tidak Bertanggul :

 

4 kali kedalaman saluran ditambah 5 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m3/detik;



4 kali kedalaman saluran ditambah 3 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 - 4 m3/detik;



4 kali kedalaman saluran ditambah 2 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m3/detik.

 c.

Masing-masing diukur dari tepi saluran. Kawasan Sekitar Mata AIr

Kabupaten Batang mempunyai 16 (enam belas) mata air. Mata air tersebut banyak terdapat di Kecamatan Bawang, Bandar. Selain itu mata air juga terdapat di Kecamatan Wonotunggal dan Gringsing. Untuk menjaga kelestarian kawasan mata air tersebut, di sekeliling kawasan mata air ditetapkan sebagai kawasan sempadan mata air. Kawasan sempadan mata air ini ditetapkan dengan radius 200 m.


II-81

C.

Kawasan Suaka Alam Kawasan Suaka Alam, didefinisikan sebagai perlindungan alam guna

melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Jenis Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Batang berupa Cagar Alam, yaitu seperti terlihat pada tabel IV.2 berikut. Tabel 2.40. Penetapan Kawasan Cagar Alam di Kabupaten Batang No 1. 2. 3.

Lokasi Kawasan Cagar Alam Desa / Nama Kecamatan Desa Kuripan dan Desa Kecamatan Subah Gondang Peson Subah (I dan II) Kecamatan Subah Kecubung Ulolanang Kecamatan Subah

Luas ± 89,28 Ha ± 20,40 Ha ± 71,00 Ha 180,68 Ha

Jumlah Sumber: Review RTRW 2011-2031



Cagar Alam Peson Subah I Cagar Alam Peson Subah I ditunjuk sebagai kawasan cagar alam berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Belanda Nomor 83 Stbl No. 392, tanggal 11 Juli 1919, dengan luas 10 Hektar. Berdasarkan administrasi pemerintah, Cagar Alam Peson Subah I termasuk dalam wilayah Desa Kuripan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Secara administrasi pengelolaan termasuk dalam Resort KSDA Batang, SSWK Pemalang. Secara geografis terletak antara 6° 4’ 12” LS dan 109° 52’ 109° 53’ 50” BT. Potensi Cagar Alam Peson Subah I dengan flora utama Johar (Cassia siamea), Ketapang (Terminalia catappa), dan Kedoya (Dysoxylus amooroides). Terdapat jenis Kayu Api-api (Avicennia) yang terdapat di rawa-rawa di tepi kali Copet dan merupakan tempat bertelurnya Udang dan bersarangnya burung-burung laut. Keragaman fauna yang ada antara lain Babi Hutan (Sus sp), Garangan (Herpestes sp), Linsang (Aonyx cinerea), Burung Kuntul (Egretta sp), Trinil (Tringa sp), Raja Udang (Alcedo sp) dan Pecuk (Phalacrocorax sp).



Cagar Alam Peson Subah II Cagar Alam Peson Subah II ditunjuk sebagai kawasan cagar alam berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Belanda Nomor 83 Stbl Nomor 392, tanggal 11 Juli 1919, dengan luas 10 Hektar. Berdasarkan administrasi pemerintah, Cagar Alam Peson


II-82

Subah II termasuk dalam wilayah Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Secara administrasi pengelolaan termasuk dalam Resort KSDA Batang, SSWK Pemalang. Secara geografis terletak antara 6° 4’ 15” LS dan 109° 52’ 48” BT. Potensi Cagar alam Peson Subah II dengan flora utama Gondang (Ficus fariegata), Jrakah

(Ficus superba), Bendo

(Artocarpus alastica), Wunung

(Sterculia

campanulata), dan Kesambi (Schleichera oleosa). Keragaman fauna yang ada antara lain Elang (Falconidae), Raja Udang (Alcedo sp) Kutilang (Pycnonotus Aurigaster), Ayam Hutan (Gallus sp), Burung Kuntul (Egretta

sp), Trinil (Tringa sp), dan Pecuk (Phalacrocorax sp). 

Cagar Alam Kecubung Ulolanang Cagar Alam Ulolanang Kecubung ditetapkan sebagai kawaasan Cagar Alam berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan yang tertuang dalam Surat Keputusan No. SK.106/Menhut-II/2004 tanggal 14 April 2004, dengan luas 69,70 hektar. Berdasarkan administrasi pemerintahan, Cagar Alam Ulolanang Kecubung dalam wilayah Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Potensi Cagar Alam Ulolanang Kecubung mempunyai tipe ekosistem hutan lembab dataran rendah. Potensi yang khas yang dimiliki cagar alam ini adalah tumbuhan Pelalar (Dipterocarpus gracilis) yang sudah semakin langka. Flora penyusun lainnya adalaha : Antap, Bayur (Pterospermum sp.), Benda (Artocarpus elastica), Beringin (Ficus sp.), Brosol (Chydenanthus excelsus), Flamboyan (Delonix regia), Gondang (Ficus variegata), Jambu Mete (Anarcardium occidentale), Jati (Tectona grandis), Jengkol (Pitecolobium lobatum), Jrakah (Ficus superba), Kayu Manis Hutan, Kedawung (Parkia roxburghii), Kedoya (Dysoxylum amooroides), Kemadu (Laportes

sp.), Kembang (Michelia sp.), Kemiri (Aleurites moluccana), Kemuning (Murraya paniculata), Kenari (Canarium hirsutum), Kemloko (Phyllanthus emblica), Kepel (Stelechocarpus buharol), Klampok (Eugenia densiflora), Kluwih (Artocarpus sp.), Manggis Hutan (Garcinia sp.), dan Pasang (Querqus sundaica). Keragaman fauna yang ada antara lain Elang Cacing, Raja Udang (Alcedinidae), Bangau Hitam (Ciconia episcopus), Tulungtumpuk (Megalaima javensis), Landak (Hystrix brachyua), Lutung (Trachupithecus auratus), Macan Tutul (Panthera

pardus), Kancil (Tragulus sp.), Kijang (Muntiacus munjtak), Kucing Hutan (Felis aurigaster), Kadalan (Phaenicophaeus sp.), Cucak Hijau (Pycnonotus sp.), Kutilang Mas (Pycnonotus malanicterus), Prenjak (Prinia sp.), Cito, Sulingan, Bubut (Centropus sp.), Blekok (Ardeola sp.), Ayam Hutan (Gallus sp.), Burung Hantu Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-83

(Strigiformes), Burung Hantu Kecil (Strigiformes), Emprit, Walet, Dlemikan, Cucak Coklat

(Pycnonotus

sp.),Trocokan

(Pycnonotus

goaivier),

Babi

Hutan

(Susfascicularis), Biawak (Varanus sp.), Linsang (Aonyx cinerea), Garangan (Herpestes sp.), Bajing, Kelelawar,

Bulus, Kadal (Mabouya sp.), Bunglon

(Calotesjubatus), Hap-hap (Draco lineatus), dan Bajing Terbang. D.

Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan

sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, yang dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian harus melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, maka diperlukan pembentukan suatu

tatanan

baik

upaya,

melestarikan

kawasan

lindung

dan

kegiatan

penanggulangan bencana secara dini. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Batang terdiri dari kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang/banjir. a.

Tanah Longsor

Kawasan longsor di Kabupaten Batang sering diakibatkan oleh kerusakan hutan dan berbagai kawasan lindung di bagian atas sehingga tidak dapat menahan laju air di bagian atas. Lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan rawan tanah longsor adalah Desa Gerlang Kecamatan Blado (termasuk semua pedukuhannya), Desa Mojotengah Kecamatan Reban, dan Desa Pranten Kecamatan Bawang. b.

Kawasan Rawan Gelombang Pasang/Banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Batang sering diakibatkan oleh kerusakan hutan dan berbagai kawasan lindung di bagian atas sehingga tidak dapat menahan laju air di bagian atas. Selain itu banjir juga dapat diakibatkan karena rendahnya resapan air di kawasan terbangun serta sistem drainase yang tidak optimum menyalurkan air. Wilayah rawan banjir terdapat di Desa Yosorejo Kecamatan Grinsing di sekitar aliran Kali Kuto, Permukiman nelayan di kawasan Pantai Batang, dan Kawasan di sekitar Sungai Sambong. Luasan

kawasan rawan banjir /gelombang pasang ini

mencakup ± 79,210 Ha. c.

Kawasan Rawan Abrasi Laut

Kabupaten Batang mempunyai kawasan rawan abrasi laut, yaitu untuk wilayah pantai yang berpotensi abrasi laut antara lain : Desa Denasri Kulon, Karang Asem, Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-84

Klidang Lor, Kemiri, Kedung Segog, Dukuh Celong Desa Kedawung, Pantai Sigandu Desa Klidang Lor dan Desa Depok. E.

Kawasan Lindung Lainnya (Kawasan Pantai Berhutan Bakau) Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan tempat tumbuhnya tanaman

mangrove di wilayah pesisir/laut yang berfungsi untuk melindungi habitat, ekosistem, dan aneka biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi, abrasi dan proses akresi (pertambahan pantai) dan mencegah terjadinya pencemaran pantai. Lokasi kawasan pantai ini mencakup pantai utara Desa Depok ke arah timur (Ujung Negoro sampai Roban). Luasan pantai berhutan bakau mencakup ± 75 ha. 2.1.4.5.2.

Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya adalah kawasan di luar kawasan lindung yang ditetapkan

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Batang meliputi : 1. Kawasan Hutan Produksi a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas b. Kawasan Hutan Produksi Tetap 2. Kawasan Pertanian a. Pertanian Lahan Basah b. Pertanian Lahan Kering c. Pertanian Tanaman Tahunan/ Perkebunan d. Peternakan e. Perikanan 3. Kawasan Peruntukan Industri (Industri Umum) 4. Kawasan Pariwisata 5. Kawasan Permukiman a. Permukiman Perkotaan b. Permukiman Perdesaan A.

Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan

tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk


II-85

memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat. Di Jawa Tengah hutan produksi dikelola PERUM PERHUTANI meliputi hutan jati dan hutan rimba. Hutan jati dibudidayakan untuk diambil hasil hutan kayunya, sedangkan hutan rimba dibudidayakan untuk diambil hasil hutan non kayu meliputi : damar, rotan dan hasil hutan lainnya. a.

Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai hutan

untuk melindungi, kawasan di bawahnya. Tujuan

pengelolaan kawasan ini adalah memanfaatkan ruang beserta sumberdaya hutan dengan cara tebang pilih dan tanam untuk menghasilkan hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sebaran kawasan hutan produksi terbatas ini sebagain besar berada di Kecamatan Blado, Reban, dan Kecamatan Bawang. Selain itu hutan produksi terbatas juga sebagian kecil berada di Kecamatan Bandar, Subah, Tersono dan Kecamatan Limpung. Luas keseluruhan hutan produksi terbatas di Kabupaten Batang adalah 9.853,40 Ha. b.

Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang karena pertimbangan kebutuhan sosial ekonomi dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi yang berfungsi

untuk

menghasilkan

hasil-hasil

hutan

bagi

kepentingan

negara,

masyarakat, industri dan ekspor. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah memanfaatkan ruang beserta sumberdaya hutan, baik dengan cara tebang pilih maupun tebang habis, dan tanam untuk menghasilkan hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, dan industri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan Sebaran kawasan hutan produksi tetap ini berada di Kecamatan Wonotunggal, Bandar, Blado, Bawang, Tulis, Pecalungan, Subah, Banyuputih, Gringsing dan


II-86

Kecamatan Tersono. Selain itu hutan produksi tetap juga sebagian kecil berada di Kecamatan Reban dan Kecamatan Limpung. Luas keseluruhan hutan produksi tetap di Kabupaten Batang adalah 5.812,80 Ha. Pengelolaan hutan di Kabupaten Batang dilajksanakan oleh dinas/instansi terkait dalam hal ini untuk hutan rakyat oleh Kantor Kehutanan Kabupaten Batang, sedangkan untuk hutan negara oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dan Perum Perhutani KPH Kendal. Berikut ini potensi hutan negara yang dikelola oleh kedua KPH tersebut. 

Potensi Hutan Negara Perum Perhutani KPH Kendal Perum Perhutani KPH Kendal terbagi atas dua BKPH yaitu :

1.

BKPH Subah, dengan 4 RPH yaitu : BKPH Pucungkerep, BKPH Jatisari Utara, BKPH Subah dan BKPH Jatisari Selatan, dengan luas 3.393,50 Ha.

2.

BKPH Plelen, dengan 3 RPH yaitu : RPH Banyuputih, RPH Plelen dan RPH Karangjati, dengan luas 1.855,40 Ha.



Potensi Hutan Negara Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur terbagi atas dua BKPH yaitu :

1.

BKPH Bandar, dengan 3 RPH yaitu : BKPH Sodong, BKPH Tombo dan BKPH Kembanglangit, dengan luas 5.922,60 Ha.

2.

BKPH Bawang, dengan 4 RPH yaitu : RPH Gerlang, RPH Ngadirejo, RPH Candigugur dan RPH Banteng, dengan luas 6.679,80 Ha.

B.

Kawasan Pertanian Kawasan pertanian adalah kawasan budidaya yang fungsi utamanya

diperuntukkan bagi kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian yang dimaksud terdiri dari: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, perikanan, dan peternakan. a.

Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan

pertanian

lahan

basah

adalah

kawasan

yang

fungsi

utamanya

diperuntukkan bagi kegiatan pertanian lahan basah karena didukung oleh kondisi topografi tanah yang sesuai dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk lahan basah dalam menghasilkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi penanaman tanaman padi secara terus menerus dengan pola tanam yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Penggunaan jenis tanaman lain selain padi diperkenankan apabila air tidak Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-87

mencukupi atau dengan pertimbangan pencapaian target produktivitas optimal melalui tanaman selingan seperti palawija. Usaha pertanian berupa tegalan atau kebun campuran, kebun sayur atau hutan rakyat yang berada dalam kawasan ini, pemilik tanah yang bersangkutan wajib mengadakan pengembangan tanah miliknya untuk diubah menjadi sawah. Kondisi ini bisa dijalankan apabila potensi tanah untuk mendapatkan air irigasi memungkinkan, atau pada kondisi di mana jaringan irigasi yang dibangun pemerintah mampu menjangkau tanah yang dimilikinya. Pembangunan gedung, perumahan, pabrik, atau bangunan fisik lain yang tidak mendukung prasarana irigasi tidak diperbolehkan. Fasilitas jalan baru yang dapat dibangun pada kawasan ini adalah jalan tol, dengan penggantian yang layak. Pengembangan permukiman atau bangunan fisik lain yang sudah ada di dalam kawasan ini sebelum adanya penetapan, dibatasi seminimal mungkin. Kawasan pertanian lahan basah tetap dipertahankan sebagai sumber pangan. Dengan pertimbangan tersebut, perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non-pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan yang ada dan harus disertai ijin pertanahan, yaitu ijin lokasi dan ijin perubahan penggunaan tanah. Dengan demikian dalam jangka panjang, pembangunan yang bersifat non-pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian produktif dan beririgasi. Pada kawasan pertanian lahan basah yang mempunyai kriteria tertentu atas dasar status irigasi, produktivitas penggunaan lahan dan letak serta luas tanah tersebut; dapat dikonversi sejauh sesuai dengan peraturan yang ada dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. b.

Kawasan Pertanian Lahan Kering

Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pertanian lahan kering karena didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan pertanian lahan kering dalam meningkatkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pada kawasan ini selain untuk kegiatan pertanian lahan kering (tanaman pangan dan hortikultura) juga diperkenankan mengusahakan tanaman keras yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman, dan apabila memenuhi syarat dapat diberikan hak guna usaha (HGU). Selain itu, pada kawasan ini dapat dikembangkan kegiatan agroindustri dan agrowisata.


II-88

Kegiatan-kegiatan lain dapat dilaksanakan atau diusahakan di kawasan ini, dengan syarat-syarat : 1. Usaha pertambangan, dengan syarat memiliki potensi tambang yang tinggi nilainya serta tidak merusak fungsi dan ekosistem wilayah. 2. Usaha penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas, dengan syarat tidak menurunkan daya dukung kawasan. Sebaran lokasi kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten Batang terdapat di setiap kecamatan. c.

Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan (Perkebunan)

Pengembangan kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan di Kabupaten Batang didasarkan pada kondisi eksisting kawasan dan kontribusi tiap komoditas terhadap produksi nasional. Komoditi

tanaman tahunan ini mencakup tanaman

karet, kapok, teh , kakao dan lain sebagainya. Sebaran kawasan pertanian tanaman tahunan tersebar di semua Kecamatan

yang

ada di Kabupaten Batang. Luas kawasan pertanian tanaman tahunan ini adalah seluas 9.826,22 Ha. d.

Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan secara khusus diperuntukkan bagi kegiatan peternakan melalui pengembangan sentra ternak dalam skala besar maupun kecil. Pengembangan ternak ini akan lebih memiliki nilai tambah melalui pengembangan agrobisnis peternakan. Pengembangan kawasan agrobisnis berbasis peternakan dilakukan untuk menjawab tuntutan kecukupan (swasembada) daging dan telur serta susu dalam negeri, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Kawasan peternakan di Jawa Tengah di kelompokkan berdasarkan : a. Kelompok Budidaya Ternak Unggas : Ayam, Itik, Kelinci, Burung Puyuh, Entog, Angsa. b. Kelompok Budidaya Ternak Kecil : Domba, Kambing, Babi. c. Kelompok Budidaya Ternak Besar : Sapi, Kerbau dan Kuda. Pengembangan kawasan peternakan diprioritaskan di kawasan agropolitan yaitu di Kecamatan Tersono, Reban, Bawang dan Kecamatan Limpung.


II-89

C.

Kawasan Perikanan Kawasan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan

perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan perikanan dibedakan menjadi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan di Kabupaten Batang adalah perikanan tangkap untuk perikanan laut dan perikanan budidaya untuk budidaya air tawar, dan budidaya tambak. Luas kawasan perikanan budidaya air tawar mencakup luas 167 Ha (sudah dimanfaatkan 12 Ha) dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan. Luas budidaya perikanan tambak mencakup luas 1400 Ha (sudah dimanfaatkan 240 Ha) dengan lokasi di sepanjang pantai utara Kabupaten Batang. D.

Kawasan Peruntukan Industri Kawasan peruntukkan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan

bagi kegiatan industri sesuai ketentuan Keppres No. 98/1993. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Kegiatan perindustrian yang membentuk kawasan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu : kawasan industri, kawasan berikat, dan wilayah industri. Selain ketiga jenis kawasan industri tersebut, terdapat juga kegiatan industri yang secara ketat mensyaratkan dengan dengan bahan baku utama. Di Kabupaten Batang dialokasikan hanya untuk wilayah industri. Wilayah industri adalah daerah yang merupakan kelompok-kelompok industri tertentu tanpa adanya ikatan kedalam suatu sistem kelola, sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah industri merupakan lingkungan tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan ekonomi lainnya yang didorong oleh industri dasar. Kegiatan industri, terutama yang menggunakan fasilitas penanaman modal, tidak diperkenankan membangun industri di luar wilayah industri dan diarahkan dan ditampung pada wilayah industri. Ketentuan mengenai pengalihan penguasaan dan pemilikan tanah diatur dalam peraturan yang lebih rinci dari pejabat yang berwenang. Kegiatan industri yang termasuk dalam kategori antara lain : pabrik gula, pengolahan kayu dan penggilingan padi masih memungkinkan Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-90

tidak harus

ditempatkan pada kawasan peruntukan industri, tetapi ditempatkan pada lokasi yang dekat dengan bahan baku utama. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan dalam pengalokasian kegiatan industri ini secara ruang, yaitu : 

Tidak menggunakan tanah sawah beririgasi teknis atau mengutamakan tanah yang kurang/tidak subur.



Jauh dari permukiman penduduk bagi kegiatan industri yang memiliki polusi yang dapat mengganggu permukiman penduduk.



Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dikenakan bagi industri yang mempunyai dampak penting.



Hubungan hukum antara penanggung jawab kegiatan dengan tanah berbentuk sewa-menyewa, dan diutamakan berbentuk hak milik/HGB dab hak pakai. Kawasan Peruntukan Industri (Wilayah Industri) di Kabupaten Batang dialokasikan berada di Kecamatan Gringsing, Banyuputih, Subah, Tulis, dan Kecamatan Kandeman. E.

Kawasan Pariwisata Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun

atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata (sesuai dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1990, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 7). Kawasan pariwisata ini dapat berupa kawasan perindustrian, kawasan pertanian, kawasan suaka alam dan hutan wisata, kawasan suaka alam laut dengan perairan lainnya, kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan pariwisata ini diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat pemanfaatan obyek wisata maupun kegiatan penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana wisata, kegiatan promosi dan yang bersifat menunjang pariwisata Kawasan Pariwisata di Kabupaten Batang termasuk dalam katagori wisata alam, yaitu :

Pantai Ujungnegoro (50 Ha), Pantai Sigandu, dan Wisata Alam

Pagilaran. F.

Kawasan Permukiman Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang

diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan. Kriteria kawasan permukiman adalah kawasan Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-91

yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehat, dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara keruangan, kawasan permukiman ini terdiri dari permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman perdesaan pada dasarnya adalah tempat tinggal yang tidak dapat dipisahkan (atau letaknya tidak boleh terlalu jauh) dengan tempat usaha. Oleh karenanya, pengembangan permukiman atau rumah tempat tinggal di desa yang bersangkutan, dengan jarak maksimum dari pusat desa 250 meter. Kawasan permukiman yang saat ini belum terbangun, diutamakan peruntukkannya bagi perluasan permukiman penduduk yang tinggal di perkampungan terdekat. Kawasan permukiman perkotaan dapat terdiri atas bangunan rumah tempat tinggal, baik berskala besar, sedang, atau kecil; bangunan rumah campuran tempat tinggal/usaha; dan tempat usaha. Pengembangan permukiman pada tempat-tempat yang menjadi pusat pelayanan penduduk di sekitarnya, seperti ibukota kecamatan, ibukota kabupaten, agar dialokasikan di sekeliling kota yang bersangkutan atau merupakan perluasan areal permukiman yang telah ada. Untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan ini, diperhatikan beberapa hal berikut : 1. Sejauh mungkin tidak menggunakan tanah sawah beririgasi teknis dan setengah teknis, yang intensitas penggunaannya lebih dari satu kali dalam satu tahun. 2. Pengembangan permukiman pada sawah non-irigasi teknis atau kawasan pertanian lahan kering diperkenankan sejauh mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai peralihan fungsi peruntukkan kawasan. 2.1.4.5.3.

Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Batang Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah yang penataan

ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Kawasan strategis kabupaten berfungsi : 1. mengembangkan,

melestarikan,

melindungi,

dan/atau

mengkoordinasikan

keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;


II-92

2. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarianc mempunyai

pengaruh

lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai sangat

penting

terhadap

wilayah

kabupaten

bersangkutan; 3. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang; sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan 4. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten. Kawasan strategis wilayah Kabupaten Batang ditetapkan berdasarkan : 1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 2. nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan; 3. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan; 4. daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten; dan 5. ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria : 1. memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan; 2. merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki : a. potensi ekonomi cepat tumbuh; b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; c. potensi ekspor; d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; f.

fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;

g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau


II-93

h. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten; 3. merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang memiliki: a. peruntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa, serta b. fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. 7. merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain merupakan: a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati; b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; c.

kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;

d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; e.

kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;

f.

kawasan rawan bencana alam; atau

g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditetapkan sebaran kawasan strategis di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :


II-94

Tabel 2.41. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Batang No 1.

2.

Pengelompokan Kawasan Strategis Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan

Rincian dan Lokasi Kawasan Strategis  Kawasan Koridor Jl. Anjir-Warungasem (Kecamatan Batang, Warungasem)  Kawasan Pelabuhan Niaga Kota Batang  Kawasan peruntukan industri (Kecamatan Gringsiing, Banyuputih, Subah, Tulis, dan Kecamatan Kandeman)  Kawasan Pengembangan Pariwisata (Wisata Alam Pagilaran, Wisata pantai Ujung Negoro-Sigandu)  Hutan Lindung/Kawasan Dataran Tinggi Dieng (Kecamatan Wonotunggal, Bandar, Blado, Reban dan Bawang)  Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)

Kawasan Strategis  Kawasan Peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Pendayagunaan sumber ( Kecamatan Kandeman, Kecamatan Banyuputih, daya alam dan/atau Kecamatan Gringsing ) teknologi tinggi Sumber: Review RTRW 2011-2031 3.


II-95

Sumber: Review RTRW 2011-2031 Gambar 2.10. Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

Rencana Pola Ruang II-96


Rencana Struktur RUang II-97


Rencana Prasarana Wilayah II-98

Sumber: Review RTRW 2011-2031 Gambar 2.13.


Rencana kawasan Strategis II-99

2.1.1.

Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Bupati Kabupaten Batang dibantu

oleh seperangkat institusi Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda namun terorganisir dan merupakan suatu kesatuan, dengan rincian Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Bagan organisasi Pemerintah Kabupaten Batang dapat dilihat pada gambar berikut. Adapun institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan sanitasi diantaranya : 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;



Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;



Badan Lingkungan Hidup;



Dinas Kesehatan;



Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM


II-100

Bupati

SEKRETARIAT DPRD

DPRD

Wakil

  

SEKRETARIAT DAERAH

STAF AHLI     

PEMERINTAHAN HUKUM & POLITIK PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN KEMASYARAKATAN & SDM

  



Bag. Tata Pemerintahan Bag.Pemerintahan Desa Bagian Humas dan Protokol

  

Kelurahan

 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;  Dinas Kesehatan;  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;  Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;  Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;  Dinas Perindustrian dan Perdagangan;  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  Dinas Kelautan dan Perikanan;  Dinas Pertanian dan Peternakan;  Dinas Kehutanan dan Perkebunan;  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;  Dinas Sosial;

Bag. Administrasi Pembangunan Bag. Sosial Bag. Perekonomian Bag. BUM dan Perbankan

   

Bag. Organisasi Bag. Keuangan Bag. Pengelolaan Data Elektronik Bagian Umum

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DINAS DAERAH Kecamatan

ASISTEN ADMINISTRASI

ASITEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ASITEN PEMERINTAHAN

Bagian Persidangan Bagian Hukum dan Perundang – unangan Bagian Umum

           

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Badan Lingkungan Hidup Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu; Kantor Perpustakaan; Kantor Arsip Daerah; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Kantor Ketahanan Pangan. RSUD

Sumber: Pemerintahan Kabupaten Batang, 2016 Gambar 2.14.


Struktur Pemerintahan Kabupaten Batang

II-101

Satpol PP

BUPATI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa

BAPPEDA

- Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

- Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Permukiman dan Teknologi Tepat Guna

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

- Bidang Tata Lingkungan - Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Ling. - Bidang Konservasi SDA dan Rekayasa Lingkungan

DINAS KESEHATAN

- Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan - Bidang Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

- Bidang Permukiman - Bidang Kebersihan dan Pertamanan

BADAN PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa

- Bidang Pemberdayaan

Keterangan: Mandate Tupoksi Langsung (Stakeholder Utama)

Mandat Tupoksi Tidak langsung (Stakeholder Mitra)

Sumber: SK Pokja AMPL, 2016 Gambar 2.15. Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

SKPD Yang Membidangi Pengelolaan Sanitasi di Kabupaten Batang II-102

2.2.

Kemajuan Pelaksanaan SSK SSK adalah dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi suatu Kota/Kabupaten, yang berisi tentang potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. SSK Kabupaten Batang merupakan penjabaran dari strategi sanitasi yang memuat empat sub sektor pilar utama sanitasi yaitu sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, dan sub sektor drainase. Penyusunan dokumen SSK Kabupaten/Kota ini berdasarkan Buku Putih Sanitasi (BPS) di mana BPS sebagai dokumen yang memuat data dasar kondisi sanitasi Kabupaten/Kota saat ini. Kedudukan SSK diantara dokumen perencanaan di bidang sanitasi lainnya yang terdapat di Kabupaten Batang adalah sebagai pelengkap dan penyempurna dokumen-dokumen perencanaan bidang sanitasi yang telah ada.

2.2.1.

Air Limbah Domestik Di dalam sub sektor Air Limbah Domestik, terdapat beberapa tujuan dan sasaran, strategi serta kemajuan pelaksanaan saat ini, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.42. Kemajuan Pelaksanaan SSK Air Limbah

SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 Tujuan Sasaran Data dasar* (1) (2) (3) Tercapainya Peningkatan Meningkatnya Masyarakat peningkatan sarana layanan IPLT yang cakupan dan prasarana yang ada melakukan layanan sebesar 10% kualitas penyedotan pengelolaan air menjadi 75% pelayanan air tangki septik limbah dengan pada tahun 2013 meningkat limbah melalui mengoptimalkan - 2017 penyediaan sebesar 75% IPLT sarana prasarana yang Meningkatnya Meningkatnya Masyarakat memadai dan kepemilikan Masyarakat yang Kabupaten berkualitas jamban memiliki jamban Batang yang serta didukung keluarga menggunakan telah adanya regulasi ditingkat tangki septik menggunakan dan masyarakat sebesar 90% tangki septik kelembagaan untuk pada tahun 2017 sebesar yang baik mengurangi 57,78% BABS Meningkatkan Tersedianya Penyusunan penguatan peraturan perda tentang Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

SSK (saat ini) Status saat ini (4) Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan IPLT,mmeningkatan pengetahuan masyarakat tentang perda retribusi penyedotanan tinja Mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi akan pentingnya membangun jamban rumah tangga dan septic tank yang sesuai kriteria Penyediaan dokumen

II-103

SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 Tujuan Sasaran Data dasar* (1) (2) (3) kelembagaan pengelolaan air pengelolaan air dan regulasi limbah pada limbah tahun 2015 dan domestik tahun 2017 Tahun 2015 : 2 perda Tahun 2017 : 2 perbub Meningkatkan Meningkatnya Masyarakat di pengetahuan pemahaman dan 45 desa wilayah masyarakat pengetahuan studi EHRA memahami tentang masyarakat pengelolaan air tentang SPAL di manfaat limbah domestik 45 desa wilayah tentang SPAL studi EHRA pada tahun 2017 Meningkatnya Meningkatnya Masyarakat di 45 Desa peran serta kemampuan masyarakat, masyarakat di wilayah survey dalam wilayah Studi EHRA sudah pengelolaan EHRA dalam membuang limbah domestik pengolahan limbahnya ke limbah domestik SPAL secara mandiri dan berkelanjutan ditahun 2017 Sumber: Hasil Review, 2016 2.2.2.

SSK (saat ini) Status saat ini (4) Masterplan dan advokasi kebijakan PERDA bidang air limbah

Kampanye/ promosi dan sosialisasi pembangunan dan penggunaan sarana sanitasi air limbah kepada mesyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dampak limbah domestik yang menimbulkan penyakit

Persampahan Di dalam sub sektor Persampahan, terdapat beberapa tujuan dan sasaran, strategi serta kemajuan pelaksanaan saat ini, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.43. Kemajuan Pelaksanaan SSK Persampahan

SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 Tujuan Sasaran Data dasar* (1) (2) (3) Meningkatkan Terwujudnya Tersedianya Meningkatkan dan mewujudkan sarana prasarana pembangunan TPA TPA sistem pemenuhan TPA yang sesuai sanitary landfill di sanitari landfill kebutuhan standar baku mutu Kabupaten Batang sebagai sarana prasarana sampai tahun pengganti TPA sebagai pengganti persampahan open dumping 2017 TPA open dumping pada tahun yang sesuai 2017 dengan mutu dan standrat Meningkatkan Meningkatnya Terangkutnya Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-104

SSK (saat ini) Status saat ini (4) Peningkatan sistem TPA dari open dumping menjadi sanitary landfill serta prasarana pendukung Meningkatkan

SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 Tujuan Sasaran Data dasar* (1) (2) (3) ketersediaan pelayanan sampah timbulan yang berlaku sarana dan yang telah sampah prasarana memadai(membuang sejumlah 55% sampah di TPS dan dari timbulan pengelolaan sampah diambili oleh petugas sampah kebersihan) dari domestik pada 21,7% menjadi 75% tahun 2017 pada tahun 2017 Meningkatkan meningkatnya Meningkatkan cakupan cakupan layanan cakupan pelayanan sampah penuh (full coverage layanan penuh secara bertahap ) sistem penanganan (full coverage ) tidak langsung menjadi 80 % menjadi 80 % tahun tahun 2017 2017 Terwujudnya design perencanaan pengelolaan sampah yang dapat mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Batang Terumuskan kebijakan pengelolaan sampah melalui penyusunan Perda persampahan

Terumuskan sebuah dokumen perencanaan/master plan persampahan di Kabupaten Batang pada tahun 2014

Tersusunnya masterplan persampahan pada tahun 2014

Merumuskan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah pada tahun 2016

Di kabupaten Batang terumuskan perda tentang restribusi sampah dan pelarangan buang sampah sembarangan pada tahun 2016

SSK (saat ini) Status saat ini (4) sarana prasarana persampahan dan kerjasama dengan pemerintah pusat terkait anggaran

Mengoptimalkan proses pewadahan dan pengangkutan sampah agar sampah tidak dibuang sembarangan Penyediaan dokumen Masterplan dan advokasi kebijakan PERDA bidang persampahan Mengundangkan peraturan daerah terkait persampahan untuk mendukung kebersihan lingkungan di Kabupaten Batang

Sumber: Hasil Review, 2016 2.2.3.

Drainase Di dalam sub sektor Drainase, terdapat beberapa tujuan dan sasaran, strategi serta kemajuan pelaksanaan saat ini, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.


II-105

Tabel 2.44. Kemajuan Pelaksanaan SSK Drainase SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 Tujuan Sasaran Data dasar* (1) (2) (3) Meningkatkan dan Meningkatkan Mengurangi Genangan dan mewujudkan layanan genangan 13,6% ROB sudah pemenuhan prasarana menjadi 5% berkurang pada kebutuhan sarana drainase di pada tahun 2017 tahun 2017 prasarana wilayah yang drainase yang sering terjadi sesuai dengan Banjir dan ROB mutu dan Meningkatkan Meningkatnya Adanya standrat yang anggaran angaran peningkatan berlaku pembangunan pembangunan anggaran sektor drainase drainase untuk drainase baik dari mnegatasi APBD I, APBD II genangan air maupun APBN atau ROB Meningkatkan Terbebasnya Masalah kesadaran saluran drainase penyumbatan air masyarakat akan dari sampah di saluran peranan saluran yang dapat drainase akibat drainase menghambat air sampah pada tahun 2017 dapat teratasi Terwujudnya Terumuskannya Perda Drainase peraturan peraturan efektif daerah terkait daerah tentang diimplementasikan di Kabupaten pengembangan pengembangan drainase Batang pada drainase untuk mengatasi banjir tahun 2017 dan ROB/ genangan pada tahun 2017 Sumber: Hasil Review, 2016 2.3.

SSK (saat ini) Status saat ini (4) Menambah kapasitas drainase yang ada

Menganggarkan sektor drainase dalam penganggaran di masingmasing SKPD terkait Kampanye Kebersihan lingkungan

Penyediaan dokumen Masterplan dan advokasi kebijakan PERDA bidang drainase

Profil Sanitasi Saat Ini Pembangunan

di

Kabupaten

Batang

dilaksanakan

secara

partisipatif,

transparan dan akuntabel dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan pengertian dasar pembangunan yang berkelanjutan agar mekanisme pengelolaan, pemanfaatan sumber daya yang ada diharapkan akan bermuara kepada kualitas lingkungan yang memenuhi standar kehidupan. Persoalan penting yang memerlukan prioritas penanganan dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi dalam kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari program pengelolaan


II-106

lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari sistem pengembangan kawasan di wilayah permukiman. Seiring

dengan

aktifitas

pembangunan

yang

meningkat

dengan

bertambahnya penduduk akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, apabila tidak dikelola dengan baik maka akan dapat menimbulkan masalah di bidang sanitasi. Hal ini akan menyebabkan adanya pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan dan estetika serta kemungkinan timbulnya penyakit sehingga merugikan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batang telah berupaya meningkatkan sanitasi lingkungan baik dalam bentuk sarana dan prasarana fisik maupun bentuk pemberdayaan masyarakat. Secara umum kondisi sanitasi Kabupaten Batang dapat diuraikan sebagai berikut : 2.3.1.

Air Limbah Domestik

1. Sistem dan infrastruktur Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan satu salah tolak ukur dari Kualitas pelayanan kesehatan untuk

selalu

di

yang wajib

upayakan

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang

kearah

perbaikan

sehingga

akan

memberikan

kesejahteraan masyarakatnya khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu. Hal ini tentunya tidak hanya mengendalakn dari pemerintah saja, namun peran serta swasta dan masyarakat juga diperlukan baik dari sisi perencanaan, penyediaan sarana prasarana maupun pengelolaan pemeliharannya agar tercapai kehidupan yang sehat dan berkualitas. Secara umum Air limbah domestik terdiri dari 2 jenis, yaitu grey water (air bekas mandi dan cuci) serta black water (tinja). Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kendal terdapat 2 sistem, yaitu sistem individu dan sistem komunal. Sistem individu adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di rumah masing-masing, baik menggunakan septik tank maupun cubluk. Sedangkan sistem komunal adalah sistem pengelolaan air limbah yang dikelola secara kelompok (KSM), baik berupa sistem perpipaan maupun MCK komunal. Secara umum limbah tinja di Kabupaten Batang belum dikelola dengan baik, banyak masyarakat yang masih membuang air limbah langsung ke saluran drainase, perkebunan, lading maupun tempat lain yang dirasa memungkinkan. Masyarakat bahkan masih ada yang melakukan BABs di sungai secara langsung. Beberapa desa sudah telayani dengan sistem ipal komunal, MCK, septiktank individu maupun jamban bersama, namun demikian Sarana dan Prasarana pengelolaan masih terbatas Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-107

pada skala rumah tangga saja dan masih belum tersebar secara merata. Sistem IPAL kawasan skala besar juga belum terdapat di Kabupaten Batang hal ini karena keterbatasan lahan.sedangkan untuk pengelolaan lumpur tinja Kabupaten Batang belum memiliki IPLT sehingga cenderung mengandalkan pembuangan melalui resapan tanah. Secara umum pengelolaaan air limbah di Kabupaten Batang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lainnya yaitu sebagai berikut: Tabel 2.45. Diagram Sistem Sanitasi Air limbah Domestik Input Black Water Black Water Black Water Black Water Black Water Black Water Grey Water Grey Water Grey Water

Pembuangan/ Daur Ulang Tanah/Penggunaan Ulang

Kode/Nama Aliran

---

Sungai

AL2

----

Bidang Resapan

Tanah

AL3

----

----

----

----

AL4

Cubluk

----

----

----

Tanah

AL5

WC Helikopter

----

----

----

Sungai/Kolam

AL7

MCK

----

Selokan

----

Sungai/Kolam

AL8

MCK

Ipal Komunal

Truk Tinja

IPLT

Tanah/Penggunaan Ulang

AL 9

MCK

Ipal Komunal

MCK

----

Sungai/Selokan

AL 10

User Interface

Penampungan Awal

Pengaliran

Pengolahan Akhir

WC Sentor

Tangki Septik

Truk Tinja

IPLT

WC Sentor

Tangki Septik

Truk Tinja

WC Sentor

Tangki Septik

WC Sentor

Sumber: Hasil Review, 2016


II-108

AL1

Sumber: Hasil Review, 2016 Gambar 2.16.

Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah

Secara rinci cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestiki per kecamatan di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut


II-109

Tabel 2.46. Cakupan Layanan Akses Sistem Air Limbah Nama

Sanitasi tidak layak Sistem Onsite

BABS* No

Kecamatan (KK)

Sanitasi Layak Sistem Offsite Skala Kawasan / terpusat

Sistem Berbasis Komunal

(KK)

Cubluk aman/ Jamban keluarga dgn tangki septik aman (KK)

852

6,472

1,533

0

0

0

0

Cubluk***, jamban tidak aman**

WILAYAH PERDESAAN Wonotunggal 2222

MCK /Jamban Bersama

MCK Komunal****

Tangki Septik Komunal > 10 KK

IPAL Komunal

Sambungan Rumah yg berfungsi

(KK)

(KK)

(KK)

(KK)

(KK)

Bandar

6194

4,165

6,726

1,567

0

0

0

0

Blado

2971

2,080

4,441

2,640

0

0

0

0

Reban

1137

2,953

3,512

2,531

0

0

0

0

Bawang

5378

1,957

6,074

1,564

0

0

0

0

Tersono

3169

1,822

6,240

654

0

0

0

0

Gringsing

5700

1,107

10,608

456

0

0

0

0

Limpung

2608

51

7,937

811

0

302

0

0

Banyuputih

1510

1,324

5,663

1,392

0

541

0

0

Subah

3677

752

10,356

1,538

0

485

0

0

Pecalungan

3372

318

5,096

1,099

0

0

0

0

Tulis

2531

308

5,212

2,467

0

0

0

0

Kandeman

4027

3,806

4,623

822

0

0

0

0

Warungasem

3158

657

6,640

286

668

612

287

0

WILAYAH PERKOTAAN Batang

3884

23

21,757

4,956

1,564

235

264

0

TOTAL

51,538

22,175

111,357

24,316

2,232

2,175

551

0

Sumber: Instrumen Profil, 2016 Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-110

Tabel 2.47. Cakupan Layanan Sarana Prasarana NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kecamatan

Wonotunggal Bandar Blado Reban Bawang Tersono Gringsing Limpung Banyuputih Subah Pecalungan Tulis Kandeman Batang Warungasem

Wilayah Wilayah Jumlah Perkotaan Perdesaan unit MCK 5151 3907 4058 2397 5031 2749 3951 3703 5707 5242 2304 4663 3440 68913 1835

28553 59552 37768 35151 45981 34388 52215 38053 28339 42861 28214 31047 44093 44408 46762 TOTAL Sumber: Instrumen Profil, 2016


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9

Jumlah unit IPAL Komunal 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 2 5 14

Sistem Komunal (Communal based System) Jumlah KK Jumlah KK Jumlah unit Tangki Total yang yang Septik Komunal terkoneksi ke terkoneksi ke Unit (>10 SR) MCK IPAL Komunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 302 0 2 0 541 0 2 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 58 1,564 235 42 49 668 612 91 114 2,232 2,175

II-111

Jumlah KK yang terkoneksi ke Tangki Septik Komunal (>10 SR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 287 551

Total KK 0 0 0 0 0 0 0 302 541 485 0 0 0 2,063 1,567 4,958

Tabel 2.48. Kondisi Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik No

Jenis

(i) (ii) SPAL Setempat (Sistem Onsite) 1 Berbasis komunal -

MCK Komunal

2 Truk Tinja 3 IPLT : kapasitas SPAL Terpusat (Sistem Offsite) 1 Berbasis komunal - Tangki septik komunal >10KK -

IPAL Komunal

2 IPAL Kawasan/Terpusat - kapasitas

Satuan (iii)

unit

Jumlah/ Kapasitas (iv)

Kondisi Berfungsi Tdk berfungsi (v) (vi)

12

v

3 5 Sel

v v

unit

91

v

unit

11

v

unit M3/hari

Keterangan (vii)

Dimanfaatkan dan dioperasionalkan oleh masyarakat namun belum optimal Berfungsi tapi belum beroperasi Belum beroperasi

Dimanfaatkan dan dioperasionalkan oleh masyarakat namun belum optimal Dimanfaatkan dan dioperasionalkan oleh masyarakat namun belum optimal

M3/hari

- sistem Sumber : DCKTR ESDM, 2016 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Secara umum sarana prasana pengelolaan air limbah yang sudah dibangun di Kabupaten Batang telah berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat, namun demikian pelayanannya masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Batang. Untuk IPLT masih dalam optimalisasi dan belum beroperasi.


II-112

Tabel 2.49. Sarpras Pengolahan Air Limbah NO. 1 1

TAHUN ANGGARAN 3 2011

LOKASI KEC. 4 Batang Warungasem

2

3

2012

2013

5

2014

2015

KETERANGAN

NAMA KSM

FISIK

JML

5 1. Kalipucang Wetan

6 488 Jiwa

7 MATARAM BERSATU

8 Septictank Komunal

9 27 Unit

2. Kecepak

568 Jiwa

MAJU MAKMUR

Septictank Komunal

22 Unit

1. Lebo

560 Jiwa

SEHAT

Septictank Komunal

21 Unit

2. Masin

588 Jiwa

MANFAAT

Septictank Komunal

21 Unit

Batang

1. Kel. Karangasem Selatan 2. Klidang Wetan

2.848 Jiwa 1.592 Jiwa

HIKMAH SAHABAT MUTIARA INSAN MANDIRI

Pembangunan MCK ++ Pembangunan MCK ++

1 Unit 1 Unit

Warungasem

1. Banjiran

1.328 Jiwa

BERSAHAJA

Pembangunan MCK ++

1 Unit

2. Candiareng

1.344 Jiwa

ASRI

Pembangunan MCK ++

1 Unit

1. Kasepuhan

461 Jiwa

BINA SEHAT MANDIRI

Pembangunan MCK ++

1 Unit

2. Denasri Kulon

433 Jiwa

GARUDA

Pembangunan MCK ++

1 Unit

1. Limpung

244 Jiwa

SEMBODO

IPAL Komunal Perpipaan

1 Unit

2. Wonokerso

295 Jiwa

MANFAAT MULIA


1 Unit

1. Menguneng

593 Jiwa

SEJAHTERA


1 Unit

Batang Limpung

4

DS./KEL.

JUMLAH LAYANAN MASYARAKAT

Warungasem

2. Kalibeluk

1.151 Jiwa

RUKUN JAYA


2 Unit

Subah Banyuputih

1. Tenggulangharjo 1. Banyuputih

.1940 Jiwa 2.164 Jiwa

TENGGULANGHARJO SEHAT BANYUPUTIH SEHAT

IPAL Komunal Perpipaan IPAL Komunal Perpipaan

2 Unit 2 Unit

Warungasem

1. Pesaren

702,00 Jiwa

-


2 Unit

Limpung

2. Sempu

667,00 Jiwa

-


1 Unit

Batang

1. Cepokokuning

600,00 Jiwa

-

1 Unit

Batang

2. Karangasem Utara

480,00 Jiwa

-

IPAL Komunal Perpipaan MCK++

Batang

3. Klidang Lor

445,00 Jiwa

-

MCK++

1 Unit

Batang

4. Pasekaran

340,00 Jiwa

-

MCK++ dan SR

1 Unit

Sumber : DCKTR ESDM ESDM, 2015 Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-113

2 Unit

Berdasarkan rincian tabel diatas Peran serta masyarakat di Kabupaten Batang dalam penanganan limbah cair masih terbatas pada kesadaran untuk hidup sehat dengan membangun jamban dan tangki septic sendiri tanpa bantuan pemerintah. Namun tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban rumah tangga maupun jamban umum masih rendah yang ditunjukkan dengan masih adanya sebagian masyarakat yang membuang limbah cair langsung dari toilet ke sungai maupun BABs. Beberapa sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah telah Dimanfaatkan dan dioperasionalkan oleh masyarakat namun belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah. Masih rendahnya peran masyarakat dalam penanganan dan pengolahan air limbah ditunjukkan dari masih banyaknya warag yang melakukan BABs, persebaran kepemilikan jamban dan sarana sanitasi lainnya masih terbatas serta banyak di jumpai fasilitas umum yang sudah terbangun namun

belum dimanfaatkan

sebagaimana mestinya jadi terkesan kurang terawat. Untuk pengelolaan IPLT masih dalam optimalisasi dan sudah selesai, namun belum beroperasi karena belum serah terima dari provinsi ke Pemerintah Kabupaten Batang. Kondisi IPLT cukup baik terdiri dari 11 kolam dengan luas 3648,50 M2 yang lokasinya menjadi satu dengan TPA Randukuning, Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman. Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan kegiatan untuk mendorong Peran serta masyarakat dalam penanganan pembangunan instalasi pengolahan limbah cair rumah tangga melalui program/proyek layanan yang berbasis masyarakat seperti Program Sanimas dan SLBM dari tahun 2011 sampai tahun 2015 yang berada di 114 lokasi baik menggunakan sistem tangki septick komunal, mck, ipal komunal maupun mck plus.


II-114

Sumber : Dokumentasi, 2016 Gambar 2.17.

IPLT Kabupaten Batang

Sumber: Analisa, 2016 Gambar 2.18.

Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Air Limbah


II-115

2. Kelembagaan dan Peraturan Lembaga atau dinas yang mengelola limbah cair di Kabupaten Batang adalah DCKTR dan Energi Sumber Daya Mineral bidang Perumahan Permukiman. Dinasdinas tersebut mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pelayanan kepada masyarakat tentang limbah tinja. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

Kepala Dinas Kelompok Jab. Fungsional

Sekretaris Sub Bag Keuangan

Sub Bag Program

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Kabid Tabaling

Kabid Perkim

Kabid PR dan Lahan

Kabid Kebersihan PJU dan ESDM

Seksi Pembinaan dan Pengendalian Bangunan Gedung Dan Lingkungan

Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perkim Dan Air Bersih

Seksi Perencanaan Tata RUang

Seksi Kebersihan Pertamanan

Seksi Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Dan Lingkungan

Seksi Pengembangan Perumahan Swadaya Masyarakat

Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Ruang

Seksi Penerangan Jalan Umum

Seksi Bina Jasa Konstruksi

Seksi Peningkatan Kwalitas Lingkungan Perumahan Permukiman Dan Air Bersih

Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Lahan

Seksi Energi Dan Sumber Daya Mineral

UPTD KIPLST Sub Bag TU KIPLST

Sumber: DCKTR ESDM, 2016 Gambar 2.19.

Bagan Organisasi DCKTR ESDM Kabupaten Batang Bidang Air Limbah


II-116

Tabel 2.50. Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Air Limbah Domestik

FUNGSI

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten

PERENCANAAN - Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten - Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target - Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA - Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik - Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik) - Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) - Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) - Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

DCKTRK, BLH

-

-

DCKTRK, BLH

-

-

DCKTRK, BLH

-

-

Swadaya DCKTRK

Usaha sedot lumpur tinja

DCKTRK DCKTRK,BLH

PENGELOLAAN - Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja - Mengelola IPLT dan atau IPAL - Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja - Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik - Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN - Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) - Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik - Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik MONITORING DAN EVALUASI - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik

DCKTRK DCKTRK DCKTRK DCKTRK, BLH DCKTRK

DCKTRK DCKTRK, BLH, DINKES DCKTRK

DCKTRK, BLH DCKTRK, BLH DCKTRK, BLH BLH

Sumber : Hasil Review, 2016


II-117

Tabel 2.51. Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Batang Ketersediaan ada Tidak ada (sebutkan)

Peraturan AIR LIMBAH DOMESTIK  Target capaian pelayanan pengolahan air limbah dimestik di Kab. Batang  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintahan kota dalam penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintahan kota dalam pemperdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengolahan air limbah domestik  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengolahan air limbah domestik di hunian rumah  Kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengolahan air limbah domestik di tempat usaha  Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengolahan air limbah domestik di tempat usaha  Kewajiban penyedot air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik  Retribusi penyedotan air limbah domestik

-

-

Efektif dilaksanakan

Pelaksanaan Belum efektif dilaksanakan

Tidak efektif dilaksanakan

-

-

-

-

-

-

-

√

-

√ √

-

Keterangan

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

√

Perda Kab. Batang No. 20 tahun 2011

-

 Tata cara perijinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

Sumber : Hasil Review, 2016 2.3.2.

Persampahan

1. Sistem dan infrastruktur Pengelolaan Pekerjaan

Umum

sampah Bidang

di

Kabupaten

Kebersihan

dan

Batang

ditangani

Pertamanan. Cakupan

oleh

Dinas

pelayanan

pengelolaan sampah Kabupaten Batang sampai saat ini masih melayani 12 kecamatan terutama di Kecamatan Batang, Warungasem, Bandar, Blado, Bawang, Limpung, Tersono, Subah, Banyuputi, Gringsing, Kandeman dan Wonotunggal. Hal Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-118

ini pun persebarannya tidak merata di semua desa. Pelayanan difokuskan pada area pusat perkotaan IKK maupun perkotaan. Cakupan layanan terbanyak berada di Kecamatan Batang karena kecamatan ini merupakan Ibukota Kabupaten batang yang merupakan pusat CBD dan pusat aktivitas permukiman, perdagangan dll. Selebihnya dikelola secara partisipasi masyarakat baik secara dibakar, ditimbun, maupun dikelola dengan membentuk kelembgaan pengelolaan sampah. Secara umum pengelolaaan persampahan di Kabupaten Batang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lainnya yaitu sebagai berikut:


II-119

Tabel 2.52. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan Input

Sampah rumah tangga/Perkantor an/Pertokoan Sampah rumah tangga/Perkantor an/Pertokoan Sampah rumah tangga/Perkantor an/Pertokoan Sampah rumah tangga/Perkantor an/Pertokoan Sampah rumah tangga/Perkantor an/Pertokoan Sampah rumah tangga/Perkantor an/Pertokoan Sampah Jalan

User Interface

Tong Sampah /Kantong Plastik Sampah Tong Sampah /Kantong Plastik Sampah Tong Sampah /Kantong Plastik Sampah Tong Sampah /Kantong Plastik Sampah Tong Sampah /Kantong Plastik Sampah Tong Sampah /Kantong Plastik Sampah Tong Sampah

Pengumpulan Setempat Gerobak Sampah

Penampungan Sementara (TPS)

Pengangkutan

Tempat Penampungan Sementara (TPS), Kontainer

Dump Truck Sampah, Arm roll truck Pick Up Sampah

Pick Up Sampah -------

Tempat Penampungan Sementara (TPS), Kontainer ----

Dump Truck Sampah, Arm roll truck ----

-----

----

----

-----

----

Pemulung Gerobak Sampah

Tempat Penampungan Sementara (TPS), Kontainer



Semi Pengolaha n Akhir terpusat ---

II-120

Dump Truck Sampah, Arm roll truck

---

Pembuangan akhir/ Daur Ulang

Kode /Nama Aliran

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Dibakar

P1

Sungai/Saluran drainase

P5

Perusahaan Pengumbul Barang Bekas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

P6

P2 P3 P4

P7


Gambar Diagram SIstem Sanitasi Persampahan

Secara umum pengelolaan sampah di Kabupaten Batang diolah mulai dari dari sumber sampai pemrosesan akhir. Dari sumber, sampah dimasukkan ke wadah kemudian dikumpulkan dengan gerobak/motor sampah atau dump truck atau pick up menuju TPS atau KONTAINER. Selanjutnya sampah dibuang ke TPA dengan dump truck dan arm roll truck. Berdasarkan jenis kegiatannya, aspek teknis operasional ini dapat

dibedakan

atas

sub-aspek

pewadahan,

pengumpulan,

pemindahan,

pengangkutan dan pemrosesan akhir. 1.

Pewadahan Pewadahan merupakan kegiatan memasukkan sampah dalam tempat sampah. Kegiatan pewadahan ini sebagai langkah awal dari upaya pengelolaan sampah yang penting dalam rangka memudahkan pengumpulan dan pengambilan. Jenis wadah yang digunakan di Kabupaten Batang adalah tong plastik. Wadah sampah berupa tong plastik, kranjang, tempat sampah karet ban, beton susun dll biasanya ditempatkan di tepi jalan dan di daerah dekat pemukiman warga.


II-121

Sumber : Dokumentasi, 2016 Gambar 2.21. 2.

Tempat Sampah

Pengumpulan Pengumpulan adalah proses pengambilan sampah dari pewadahan sampah pada sumber timbulan sampah ke tempat pengumpulan sementara atau stasiun pemindah ataupun pengangkutan langsung ke lokasi pembuangan akhir. Termasuk dalam pekerjaan pengumpulan adalah penyapuan jalan. Berdasarkan lokasi pengumpulan yang dituju, pola pengumpulan dibedakan atas pengumpulan langsung dan

pengumpulan tidak

langsung.

Pengumpulan

langsung

adalah

sampah

dikumpulkan secara langsung dari tempat sampah untuk diangkut ke lokasi pembuangan akhir. Pengumpulan tak langsung adalah kegiatan pengumpulan dari tempat sampah untuk kemudian dibawa ke TPS atau KONTAINER. Kegiatan pengumpulan langsung di Kabupaten Batang dilakukan dengan mobil pick up sampah. Mobil sampah ini melayani sampah permukiman dan sebagai penyisir kebersihan sampah jalan. Sedangkan kegiatan pengumpulan tidak langsung dilayani dengan gerobak dan motor sampah.

Kendaraan-kendaraan

melayani objek-objek seperti pasar, pertokoan, jalan, dan permukiman.


II-122

tersebut

umber : Dokumentasi, 2016 Gambar 2.22.

3.

Ke daraan Pengumpul

Pemindahan Pemindahan

adalah

kegiatan

menampung

sementara

sampah

dari

kendaraan-kendaraan pengumpul. Jenis bangunan pemindah yang ada di Kabupaten Batang antara lain adalah TPS (tempat penampungan sementara) dan KONTAINER. TPS adalah jenis bangunan pemindahan sampah berupa alas lantai yang dikelilingi tembok, tanpa dilengkapi dengan kontainer. Ukuran TPS bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan lahan. Di Kabupaten Batang ada 88 lokasi TPS yang tersebar di 12 Kecamatan. Unit pemindah berupa kontainer dan bangunan dengan jumlah tertentu dan pengaturan penjadwalan.


II-123


TPS dan Kontainer

Pengangkutan Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari wadah sampah atau unit pemindah menuju ke lokasi pembuangan. Kegiatan yang mengambil sampah dari

wadah

sampah

menuju

langsung. Jenis kendaraan

lokasi

pembuangan

disebut

pengangkutan

yang dipakai berupa dump truk, atau pick up sampah.

Kegiatan mengambil sampah dari unit pemindah (TPS atau KONTAINER) disebut pengangkutan tak langsung. Armada yang digunakan biasanya berupa arm roll. Jenis kendaraan yang digunakan untuk pelayanan sampah di Kabupaten Batang berupa dump truck, arm roll truck, dan pick up.


II-124


Kendaraan Pengangkut

Pemrosesan Akhir Setelah proses pewadahan dan pengumpulan, sampah perlu diangkut ke tempat pemrosesan akhir yang aman serta tidak mengganggu lingkungan, baik setelah dilakukan pengolahan antara (pembuangan residu) maupun tanpa diolah terlebih dahulu. Dengan demikian tujuan pemrosesan akhir sampah adalah untuk memproses

sampah

domestik

atau

yang

diklasifikasikan

sejeniske

suatu

tempat pemrosesan terakhir, jauh dari permukiman serta tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Upaya pengelolaan yang dimaksud berupa penimbunan dengan tanah, pemasangan pipa gas, pengolahan air lindi, beserta penyemprotan insektisida untuk mengendalikan

populasi

serangga.

Penimbunan

tanah

dimaksudkan

untuk

mengendalikan populasi tikus dan serangga serta mencegah penyebaran bau. Semakin sering frekuensi penimbunan sampah semakin baik. Pemasangan pipa gas ditujukan untuk mencegah akumulasi gas metan (CH4 ) dalam lapisan sampah. Gas metan perlu dikendalikan karena gas ini memacu ledakan. Pengolahan lindi dilakukan upaya air lindi yang terbentuk tidak mencemari air tanah dan badan air terdekat. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten Batang diberi nama TPA Pasuruhan dan TPA Klegen


II-125

Sumber : Dokumentasi, 2016 Gambar 2.25.

TPA Randukuning Kabupaten Batang

Kterangan TPA Randukuning 

Di desa tegalsari, kandeman, luas 2,5 Ha beroperasi 1995



Metode open dumping, dengan kapasitas TPA 56109 M3, Max 200 M3/Hari



44,62% Penimbunan sampah



14,51% IPLT



1,12% lindi



18,15% jalan parkir



7,64 komposting



11,79% kantor dan garasi



2,17% pemulung



Ketinggian 25M dpl



Kota Kabupaten 1,3 Km, Permukiman dan sekolah 300 m, Sungai 1Km, Pantai 5 Km


II-126

Tabel 2.53. Timbulan Sampah Per Kecamatan Nama Kecamatan

Jumlah Penduduk Wilayah perkotaan

Wilayah perdesaan

orang

orang

Volume Timbulan Sampah Total

Wilayah perkotaan

Wilayah perdesaan

Total

28553

orang 33704

(%) 4.19

(M3/hari) 2.15

(%) 4.78

(M3/hari) 11.90

(%) 4.68

(M3/hari) 14.04

3907

59552

63459

3.18

1.63

9.97

24.81

8.81

26.44

Blado

4058

37768

41826

3.30

1.69

6.32

15.74

5.81

17.43

Reban

2397

35151

37548

1.95

1.00

5.88

14.65

5.21

15.64

Bawang

5031

45981

51012

4.09

2.10

7.70

19.16

7.08

21.25

Tersono

2749

34388

37137

2.23

1.15

5.76

14.33

5.15

15.47

Gringsing

3951

52215

56166

3.21

1.65

8.74

21.75

7.80

23.40

Limpung

3703

38053

41756

3.01

1.54

6.37

15.85

5.80

17.40

4.64

2.38

4.74

11.81

4.73

14.18

Wonotunggal

5151

Bandar

Banyuputih

5707

28339

34046

Subah

5242

42861

48103

4.26

2.18

7.17

17.86

6.68

20.04

Pecalungan

2304

28214

30518

1.87

0.96

4.72

11.76

4.24

12.72

Tulis

4663

31047

35710

3.79

1.94

5.20

12.94

4.96

14.88

Kandeman

3440

44093

47533

2.80

1.43

7.38

18.37

6.60

19.80

68913

44408

113321

56.00

28.71

7.43

18.50

15.73

47.21

1835

46762

48597

1.49

0.76

7.83

19.48

6.75

20.25

123051

597385

720436

100.00

51.27

100.00

248.89

100.00

300.16

Batang Warungasem Total

Sumber : Analisis, 2016 Beberapa sarana dan prasarana sampai saat ini masih berfungsi dengan baik, adapun kerusakan masih dalam kategori ringan dan keberadaanya dipelihara dengan baik, sedangkan yang rusak berat tidak digunakan. Adapun secara lebih rinci jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah dapat dilihat sebagai berikut


II-127

Tabel 2.54. Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan

No

Jenis Prasarana / Sarana

Jumlah

Satuan

Kapasitas / daya tampung*

Ritasi / hari

M3 1

3

4

Rusak ringan

127

unit

0,42

2

v

Motor Sampah

5

unit

1

2

v

Mobil Sampah

4

unit

3,5

Becak Sampah

17

unit

0,68

Penyapu

94

orang

1

Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bak sampah (beton/kayu/fiber)

88

unit

-

Container

17

unit

6

-

v

Transfer Stasiun SPA (Stasiun Peralihan Antara) Pengangkutan

1

unit unit

6

-

v

Dump Truck

14

unit

7

2

v

v

Arm Roll Truck

4

unit

7

2

v

v

Pickup

5

unit

4

2

v

Bajaj

.-

unit

Sistem 3R

2

unit

Bank Sampah

48

lokasi

Pengolahan Sampah

Incinerator 5

Baik

Pengumpulan Setempat Gerobak Sampah

2

Kondisi

TPA/TPA Regional Konstruksi:lahan urug saniter/lahan urug terkendali/ penimbunan terbuka


0 unit TPA Penimbunan Terbuka

II-128

-

v

Rusak Berat

No

Jenis Prasarana / Sarana

Jumlah

Satuan

Kapasitas / daya tampung*

Ritasi / hari

M3 Operasional: lahan urug saniter/lahan urug terkendali/ penimbunan terbuka Luas total TPA yg terpakai Luas sel Landfill Daya tampung TPA 6

Baik

Rusak ringan

Rusak Berat

Penimbunan Terbuka 2.5

Ha

11221,75

M2

-

(M3/hr)

-

200

200000

-

Alat Berat Bulldozer

1

unit

-

Whell/truck loader

1

unit

-

Excavator / backhoe

2

unit

-

Truk tanah

v v v

unit Sistem Kolam

IPLT: Sistem kolam/aerasi 7

Kondisi

v

Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD): Efluen di Inlet Efluen di Outlet

Sumber

,


DCKTR

ESDM

dan

II-129

Profil

Adipura

diolah,

2015

Sedangkan untuk TPS di Kabupaten Batang memiliki 88 TPS yang tersebar di 12 kecamatan, sedangkan untuk TPS 3R hanya ada dua lokasi tepatnya di Desa Kalipucang Wetan dan Proyonanggan Selatan Kec Batang (APBN), disamping itu juga terdapat kegiatan 3R yang dilakukan skala rumah tangga dan kegiatan rumah kompos. Secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 2.55. Daftar Sumber Pendanaan Kegiatan 3R Kecamatan Kandeman Kandeman Batang Batang Batang Batang Warungasem

Desa/ Kelurahan Tegalsari Depok Pasekaran Kalisalak Kalipucang Wetan Proyonanggan Utara Pesaren

Sumber Pendanaan APBD/ Masyarakat APBD/ Masyarakat APBD/ Masyarakat APBD/ Masyarakat APBN APBN APBD/ Masyarakat

Jumlah 2 1 1 2 1 1 1

Sumber : DPU ESDM, diolah 2016


II-130

Tabel 2.56. Daftar Kegiatan 3R No 1 a

Lokasi 2 Perumahan

Alamat 3 1. Perum Korpri Batang

2. Perum Wirosari I

Jenis Kegiatan 4 1. Pengomposan skala rumah tangga (Komposter) 2. pembuatan pupuk kompos untuk demplot pertanian sayur organik Pengomposan skala rumah tangga (Komposter)

Pemanfaatan (kompos, daur ulang, bank sampah) 5 Sampah untuk kompos Sampah untuk kompos Sampah untuk kompos

3. Perum Kalisalak

Pengomposan skala rumah tangga (Komposter)

Sampah untuk kompos

4. Perum Kalisalak Atas

1. Pengomposan skala rumah tangga (Komposter)

Sampah untuk kompos

2. Pembuatan pupuk kompos 5. Kel Proyonanggan Utara Kec. Batang

1. Pembuatan pupuk kompos

Sampah untuk kompos

Volume sampah yang diolah 6 1. Vol O,1 m³ / unit untuk pengomposan skala rumah tangga 2. Vol 2,5 m³/hari untuk pembuatan kompos demplot sayur organik Vol O,1 m³ / unit untuk pengomposan skala rumah tangga Vol O,1 m³ / unit untuk pengomposan skala rumah tangga 1. Vol O,1 m³ / unit untuk pengomposan skala rumah tangga 2. Vol 0,5 m³/hari untuk pembuatan pupuk kompos 1. Vol 0,2 m³/hari 2. Vol O,1 m³ / unit untuk pengomposan skala rumah tangga 3. Vol 470 Kg/bulan

2. Pengomposan skala rumah tangga (Komposter) 3. Bank Sampah Limbah Tahu Untuk Biogas

4. Vol digester 15 m³

Sampah untuk kompos

1. Vol O,1 m³ / unit untuk

4. Biodigester Desa Kalipucang Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

1. Pengomposan skala

II-131

Pelaksana (Jelaskan) 7 1. Rumah tangga 2. Kel masyarakat sumber “SUMBER ALAMI” Ds Pasekaran, Kec. Batang Rumah tangga Rumah tangga 1. Rumah tangga 2. KUB ASRI Rt.02 Rw 04 Ds Kalisalak, Kec. Batang 1. Kelompok peduli lingkungan “BERKAH SEJAHTERA 2. Rumah tangga 3. Bank Sampah MANDIRI SEJAHTERA 4. Kelompok Pengrajin Tahu Kel Proyonanggan Utara 1. Rumah tangga

No

Lokasi

1

2

Alamat

Jenis Kegiatan

3 Wetan Kec. batang

4 rumah tangga (Komposter) 2.Bank Sampah

b

Pasar

Pasar Batang

Sampah untuk kompos

c

Perkantoran

1. Kantor Pemerintah Kabupaten Batang

1. Pengomposan skala rumah tangga (komposter)

2. BLH Kab Batang (lingkungan Kantor Bupati Batang

1. Pengomposan skala rumah tangga (komposter) 2. Pengomposan lingkungan perkantoran

Pemanfaatan (kompos, daur ulang, bank sampah) 5

Pemilahan sampah an organik Pengomposan dilakukan di TPA Randukuning Sampah untuk kompos Sampah untuk kompos

3. Bank Sampah Pemilahan Sampah an Organik d

h

Sekolah

TPA

1..SMAN 1 Batang 2. SMAN 1 Bandar

Biodigester Biodigester Bank Sampah

3. SMPN 1 Batang

1. Bank Sampah

4. Sekolah – sekolah

1. Komposter 2. Kerajinan tangan

TPA Randukuning

Tinja untuk Biogas Tinja untuk Biogas Pemilahan Sampah Organik Pemilahan Sampah Organik Sampah untuk kompos Pemanfaatan barang bekas Pengomposan

Sumber : Profil Adipura 2015 Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-132

Volume sampah yang diolah 6 pengomposan skala rumah tangga 2. Vol 112,67 Kg/bulan Vol ± 14 m³ / hari 1. Vol O,1 m³ / unit untuk pengomposan dengan komposter 1. Vol O,1 m³ / unit untuk pengomposan dengan komposter 2. Vol 0,9 m³ / hari untuk pengomposan lingkungan kantor bupati 3. Vol 134 m³/bulan

Vol digester 15 m³ Vol digester 15 m³ Vol 234 Kg/bulan

Pelaksana (Jelaskan) 7

2. Karang Taruna PUTRA MATARAM Unit kerja masing – masing BLH Kabupaten Batang

Bank Sampah Uwuh Makmur BLH Kabupaten Batang SMAN 1 Batang SMAN 1 Bandar SMAN 1 Bandar

Vol 217 Kg/bulan Vol komposter O,1 m³ / unit

Masing-masing sekolah Masing-masing sekolah

Sampah organic 20 m³

Dinas Cipta karya Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Batang

Tabel 2.57. Jumlah TPS Kabupaten Batang Lokasi Batang Warungasem Bandar Blado Bawang Limpung Tersono Subah Banyuputih Gringsing Kandeman Wonotunggal

Jumlah Jenis 58 Kontainer dan Bak 18 Kontainer dan Bak 1 Bak 1 Bak 2 TPA 1 Bak 1 Bak 1 Bak 1 Bak 1 Bak 1 TPA 2 Bak 88 Sumber: DCKTR ESDM, 2015

Gambar 2.26.

Gambar 2.27.

Baik Rusak 32 22 10 8 1

Rusak berat 4

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 50

1 33

5

Komposter di Perum Korpri Pasekaran Batang

Demplot pertanian sayuran organik di Perumahan Korpri Desa Pasekaran Kecamatan Batang


II-133

Gambar 2.28.

Komposter di perumahan Wirosari I

Gambar 2.29.

Komposter di Perum Kalisalak Atas

Gambar 2.30.

Proses pembuatan kompos di Rt 02 Rw 04 Perum Kalisalak Atas Batang


II-134

Gambar 2.31.

Gambar 2.32.

Pembuatan kompos di Kelurahan Proyonanggan Utara

Kegiatan Komposter di Puskesmas II, Kelurahan Watesalit, Kantin Bupati, BLH


II-135

Gambar 2.33.

Proses pembuatan kompos skala perkantoran di Badan Lingkungan

Gambar 2.34.

Komposter dan tempat sampah terpilah di SDN Proyonanggan 11 dan SMKN 1 Batang

Gambar 2.35.

Pemanfaatan barang bekas untuk kerajinan di sekolah sekolah


II-136

Gambar 2.36.

Gambar 2.37.

Proses Pembuatan Pupuk di SMA Bandar

Proses pengomposan di TPA Randukuning

Sumber: Profil Adipura-BLH, 2015 Tabel 2.58. TPS 3R, Rumah Kompos dan Tempat Pengelolaan Sampah No

Nama Rumah Kompos

1

Kel masyarakat “SUMBER ALAMI”

2

BLH Kabupaten Batang

3

KUB ASRI

4 5 6 7

Kelompok peduli lingkungan “BERKAH SEJAHTERA Kelompok tani pengolah pupuk organik “BERKAH JAYA” Pengomposan Yayasan AL IKHLAS PT PRIMATEXCO INDONESIA Hutan Kota Kalisari


Alamat Lengkap (Ds/Jln.Ds.Kec.Kab) Perumahan Korpri Desa Pasekaran Kec. Batang Jl. R.A Kartini No 1 Batang Rt.02 Rw 04 Desa Kalisalak, Kec. Batang Kel Proyonanggan Utara Kec. Batang

Kapasitas (ton/hari 0,40 0,18 0,02 0,04

Ds. Depok Kec. Kandeman

0,12

Desa Tegalsari, Kec. Kandeman

0,20

Jl. Jendral Sudirman Batang

0,12

II-137

No

Nama Rumah Kompos

Kelompok pengolah pupuk organik “BAROKAH” Pengolah pupuk organik 9 “MAKMUR” 10 TPA 11 Bpk Kombi Sumber: Profil Adipura-BLH, 2015 8

Alamat Lengkap (Ds/Jln.Ds.Kec.Kab)

Kapasitas (ton/hari

Ds. Pesaren Kec. Warungasem

0,20

Ds. Kalisalak, Kec. Batang

0,75

Dk Randukuning Ds Tegalsari Pasar Hewan Batang

0,80 0,20

Keterangan : Hasil Analisa Laboratorium pupuk kompos hasil pengomposan lingkungan Kantor Bupati Batang (BLH Kabupaten Batang) dan data dukung lainnya sebagaimana terlampir (lampiran 13.2)

Gambar 2.38.

Proses pembuatan kompos kelompok masyarakat Kel

masyarakat “SUMBER ALAMI” Perumahan Korpri Desa Pasekaran Kec. Batang dan BLH Kabupaten Batang

Gambar 2.39.

Proses pembuatan kompos KUB ASRI Desa Kalisalak, Kec.

Batang Dan Kelompok peduli lingkungan “BERKAH SEJAHTERA Kel Proyonanggan Utara Kec. Batang Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-138

Gambar 2.40.

Proses pembuatan kompos Kelompok tani pengolah pupuk

organik “BERKAH JAYA” Ds. Depok Kec. Kandeman Pengomposan Yayasan Al Ikhlas Desa Tegalsari, Kec. Kandeman

Gambar 2.41.

Gambar 2.42.

Proses pembuatan Kompos di Hutan Kota Kalisari Batang

Kelompok pengolah pupuk organik “BAROKAH” Desa Pesaren Kec. Warungasem


II-139

Gambar 2.43.

Proses pembuatan pupuk organik di lokasi Bapak Agung

kelompok pengolah pupuk organik MAKMUR Desa Kalisalak Kec. Batang Sumber: Profil Adipura-BLH, 2015

Sumber : Hasil Review, 2016 Gambar 2.44.

Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan


II-140

2. Kelembagaan dan Peraturan Hukum dan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk pelaksanaan aspek-aspek yang mendukung yaitu aspek teknis

operasional, pembiayaan,

kelembagaan dan

peran serta masyarakat maupun swasta. Peraturan yang menjadi dasar pengelolaan persampahan Kabupaten Batang adalah sebagai berikut: 

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan



Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan



Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Didalamnya termasuk Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan)



Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan



Keputusan Bupati Batang Nomor 300/558/2007 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sosialisasi Kebersihan, Kesehatan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan Di Kabupaten Batang Lembaga atau dinas yang mengelola persampahan di Kabupaten Batang

adalah DCKTR dan Energi Sumber Daya Mineral bidang Kebersihan dan Pertamanan. Dinas-dinas tersebut mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pelayanan kepada masyarakat tentang persampahan. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:


II-141



Sub Bag Program


Kabid Tabaling

Kabid Perkim

Kabid PR dan Lahan
















Bagan Organisasi DCKTR ESDM Kabupaten Batang Bidang Persampahan

Bentuk-bentuk peran serta atau partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah bisa bermacam-macam. Bentuk partisipasi umum adalah dengan ikut serta membayar retribusi kebersihan. Di samping itu ada bentuk peran serta yang lain,seperti dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu /bank sampah. Pengelolaan sampah terpadu ini lazim disebut sebagai bank sampah yaitu adalah kegiatan menabung sampah sesuai dengan jenis sampah. Pengelolaan sampah terpadu ini sudah berjalan di beberapa wilayah di Kabupaten Batang yaitu 48 bank Sampah (10 Swadaya Kelompok dan 38 Rumah Tangga) Adapun profil bank sampah di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut a.

Bank Sampah Putra Mataram Desa Kalipucang Wetan,

b. Bank Sampah Mandiri Sejahtera Kel Proyonanggan Utara, c.

Bank Sampah Makmuri Desa Cepokokuning,

d. Bank Sampah Gemah Ripah Desa Karanganyar, Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-142

e.

Bank Sampah Barokah Desa Pesaren,

f.

Bank Sampah Lestari Alam Desa Sidayu.

g. Bank Sampah Resik Desa Gringsing. h. Bank Sampah Lestari Wiguna Desa Klidang lor i.

Bank Sampah Bina Lingkungan Sejahtera Desa Mentosari

j.

Bank Sampah RW 4 Perum Korpri Pasekaran..

Tabel 2.59. Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Persampahan FUNGSI

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah kota swasta Masyarakat

PERENCANAAN  Menyusun target pengelolahan Persampahan skala kota  Menyusun rencana program Persampahan dalam rangka percapaian target  Menyusun rencana anggaran program Persampahan dalam rangka percapaian target

DCKTRK DCKTRK DCKTRK

PENGADAAN SARANA  Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah  Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)  Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)  Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  Membangun sarana TPA  Menyediakan sarana komposting

DCKTRK DCKTRK DCKTRK DCKTRK DCKTRK BLH

PENGELOLAAN  Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS

DCKTRK

 Mengelola sampah di TPS  Mengangkut sampah dari TPS ke TPA

DCKTRK

 Mengelola TPA

DCKTRK

 Melakukan pemilahan sampah*

DCKTRK

 Melakukan penarikan retribusi sampah

DCKTRK

 Memberikan izin usaha pengelolaan sampah

DCKTRK

BLH

PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah

DCKTRK DCKTRK, DISHUBKOMINFO, BLH

 Memberikan sanksi terhadap pelanggaran Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-143

PEMANGKU KEPENTINGAN

FUNGSI

Pemerintah kota

swasta

Masyarakat

pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

DCKTRK DCKTRK

DCKTRK

Sumber : Hasil Review, 2016 Tabel 2.60. Peraturan Persampahan Kabupaten Batang Peraturan PERSAMPAHAN  Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kab. Batang  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS  Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas social / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS  Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di

Ketersediaan ada Tidak ada (sebutkan)




Ket

---

√

---

---

√

---

---

√

---

---

√

---

---

√

---

---

√

---

----

√

---

---

√

---

---

√

---

---

√

---

---

---

√

---

---

---


II-144

Ketersediaan ada Tidak ada (sebutkan)

Peraturan




Ket

PERSAMPAHAN TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 



Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah - Retribusi sampah atau kebersihan

---

---

---

√

---

---

Perda Kab. Batang No. 20 tahun 2011

---

√

---

---

---

Sumber : Hasil Review, 2016 2.3.3.

Drainase Perkotaan

1. Sistem dan Infrastruktur Dengan asumsi teknis wilayah dapat dikategorikan wilayah genangan dengan asumsi genangan terjadi selama 2 jam, setinggi 30 cm, terjadi dalam dua kali selama musim hujan dan diwilayah permukiman. Berdasarkan hal tersebut, Wilayah Kabupaten Batang hampir seluruhnya tidak pernah terjadi genangan berdasarkan kaegori tersebut. Jika terjadi musim hujan saat terjadi gengangan lebih diakibatkan karena tersumbat sampah selebihnya dapat surut dalam waktu kurang dari tiga jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah warga secara pribadi masih rendah dan kurangnya kesadaran dalam dalam membuang sampah pada tempatnya. Secara umum panjang total drainase di Kabupaten Batang yaitu 710Km dengan berbagai komdisi yang bervariasi, secara rinci adalah sebagai berikut: •

Sistem drainase tercampur oleh air hujan dan air buangan rumah tangga sehingga menimbulkan pencemaran air

•

Sebagian besar saluran drainase dalam keadaan kurang memadai akibat dari sedimentasi dan pencemaran air limbah

•

Banyak saluran yang tidak berfungsi baik karena penyumbatan saluran drainase

•

Perencanaan saluran drainase kurang sesuai (evelasi atau bahu jalan lebih tinggi dari muka jalan) sehingga menimbulkan genangan setiap kali hujan

•

Terdapat beberapa kawasan jalan yang belum memiliki saluran drainase yang memadai

•

Kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan saluran masih rendah


II-145

Tabel 2.61. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan Input Air Cucian dari Dapur Air Untuk Mandi Air Cucian Pakaian

User Interface Dapur/ Tempat cuci piring Pembungan kamar mandi Cucian

Selokan -

Pengolahan Akhir -

Pembuangan/ Daur Ulang Sungai Sungai

Selokan Selokan -

-

Sungai Sungai Sungai Sungai

Penampungan Awal -

Pengaliran

-




Diagaram Sistem Sanitasi Drainase

II-146

Kode/Nama Aliran D1 D2 D3 D4 D5 D6

Tabel 2.62. Kondisi Prasarana dan Sarana Drainase Nama Kecamatan

Jumlah Penduduk Wilayah perkotaan orang

Kondisi Draianse

Wilayah perdesaan

Total

Baik

orang

orang 33704 63459 41826 37548 51012 37137 56166 41756 34046 48103 30518 35710 47533 113321 48597 720436

Km Km Km Data Detil Belum Tersedia

Wonotunggal 5151 Bandar 3907 Blado 4058 Reban 2397 Bawang 5031 Tersono 2749 Gringsing 3951 Limpung 3703 Banyuputih 5707 Subah 5242 Pecalungan 2304 Tulis 4663 Kandeman 3440 Batang 68913 Warungasem 1835 Total 123051 Sumber: Instrumen Profil, 2016

28553 59552 37768 35151 45981 34388 52215 38053 28339 42861 28214 31047 44093 44408 46762 597385

Belum Ada

Perawatan

Tabel 2.63. Lokasi Genangan Dan Perkiraan Luas Nama Kecamatan

Wilayah perkotaan orang Wonotunggal 5151 Bandar 3907 Blado 4058 Reban 2397 Bawang 5031 Tersono 2749 Gringsing 3951 Limpung 3703 Banyuputih 5707 Subah 5242 Pecalungan 2304 Tulis 4663 Kandeman 3440 Batang 68913 Warungasem 1835 Total 123051 Sumber: Instrumen Profil, 2016 Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

Jumlah Penduduk Wilayah perdesaan orang 28553 59552 37768 35151 45981 34388 52215 38053 28339 42861 28214 31047 44093 44408 46762 597385

Kondisi Draianse Total orang 33704 63459 41826 37548 51012 37137 56166 41756 34046 48103 30518 35710 47533 113321 48597 720436 II-147

Lokasi -

Luas m2 -

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Kabupaten Batang tidak memiliki lokasi genangan air terutama pada saat hujan, hal ini dikarenankan kondisi topografi yang mudah dan cukup untuk pengaliran air. Meskipun demikian pada saat terjadi banjir di lokasi tertentu, dalam kurun waktu kurang dari 2 jam sudah surut.

Sumber: Review RTRW 2011-2031 Gambar 2.47.

Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Drainase

Gambar diatas menunjukan cakupan akses drainase primer maupun sekunder diwilayah Kabupaten Batang dan untuk lokasi genangan tidak terjadi di wilayah tersebut.


II-148

2. Kelembagaan dan Peraturan Pelayanan pengelolaan drainase permukiman / perkotaan di Kabupaten Batang di kelola oleh Bidang Cipta Karya DCKTR Dan Sumber Daya Mineral. Dan ada 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di enam wilayah pembantu Bupati.



Sub Bag Program


Kabid Tabaling

Kabid Perkim

Kabid PR dan Lahan
















Bagan Organisasi DCKTR ESDM Kabupaten Batang Bidang Drainase

Tabel 2.64. Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan FUNGSI

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah kota

PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota  Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program drainase Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

BLH, DCKTRK DCKTRK

II-149

swasta

masyarakat

PEMANGKU KEPENTINGAN

FUNGSI

Pemerintah kota

swasta

masyarakat

lingkungan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN

DCKTRK

 Membersihkan saluran drainase lingkungan

DCKTRK

 Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak

DCKTRK

 Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN

DCKTRK

 Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun  Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan

DCKTRK

DCKTRK DCKTRK, KOMINFO

 Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan

DCKTRK

DCKTRK DCKTRK


Tabel 2.65. Peta Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Batang Peraturan DRAINASE LINGKUNGAN  Target capaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan di Kab/Kota ini  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan drainase lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

Ketersediaan Tidak ada ada (sebutkan)




keterangan

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

II-150

 Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan

-

√

-

-

-

√

-

-

-

Sumber : Hasil Review, 2016 Jaringan drainase lingkungan di wilayah Kabupaten Batang dapat dilihat pada kondisi jaringan drainase di setiap kecamatan, antara lain :  Jaringan Drainase di Kecamatan Bandar Sistem drainase di wilayah Kecamatan bandar umumnya mengikuti jaringan jalan raya yang ada selanjutnya dialirkan ke badan air yang ada. Di wilayah Kecamatan bandar umumnya jaringan drainase dapat dibagi menjadi tiga sistem jaringan yaitu jaringan Kali Kitiran, Jaringan Kali Lojahan dan Jaringan Kali Tinap  Jaringan Drainase di Kecamatan Warungasem Kecamatan Warungasem pada umumnya belom memiliki sistem drainase yang terpola, saluran drainase berupa saluran yang mengikuti jalan protokol yang dibuang ke badan air. Di wilayah Kecamatan Warungasem umumnya jaringan drainase dapat dibagi menjadi dua sistem jaringan yaitu jaringan Kali Gabus dan Jaringan Kali Larangan.  Jaringan Drainase di Kecamatan Kandeman Jaringan drainase di wilayah Kecamatan Kandeman pada dasarnya belom terpola dengan benar, saluran drainase berupa saluran yang mengikuti jalan protokol yang dibuang ke badan air yang selanjutnya di buang ke laut. Wilayah Kecamatan Kandeman umumnya jaringan drainase dapat dibagi menjadi dua buah jaringan, yaitu Jaringan Kali Sono dan Jaringan Kali Karangseneng.  Jaringan Drainase di Kecamatan Tulis Jaringan drainase pada wilayah Kecamatan Tulis terbagi menjadi dua jaringan yaitu jaringan Kali Jamban dan Jaringan Kali Boyo.  Jaringan Drainase di Kecamatan Subah Jaringan drainase Kecamatan Subah dibagi menjadi tiga buah jaringan, yaitu Jaringan Kali Boyo, Jaringan Kali Urang dan Jaringan Kali Kadungguling. Wilayah Kecamatan subah sendiri umumnya belum memiliki jaringan yang terpola dengan baik dan drainasenya mengikuti jaringan jalan raya yang ada dan dialirkan ke badan air kemudian dialirkan ke laut. Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-151

-

 Jaringan Drainase di Kecamatan Banyuputih Wilayah Kecamatan Banyuputih terdiri dari satu jaringan drainase pembuangan yaitu jaringan drainase Kali Banyuputih.  Jaringan Drainase di Kecamatan Wonotunggal Wilayah Kecamatan Wonotunggal jaringan drainasenya dibagi menjadi tiga sistem jaringan pembuang yaitu jaringan Kali Kupang, jaringan Kali Lojahan dan jaringan Kali Watu.  Jaringan Drainase di Kecamatan Pecalungan Jaringan saluran di Kecamatan Pecalungan terbagi menjadi dua sistem yaitu jaringan Kali Tinap dan jaringan Kali Pecalungan  Jaringan Drainase di Kecamatan Blado Saluran pembuangan di wilayah Kecamatan Blado yang arah kekanan bersatu dengan saluran pembuangan Kali Langsean sedangkan sebelah kiri bersatu dengan pembuangan Kali Kitiran. Untuk wilayah Kecamatan Blado sebelah Utara sendiri sistem pembuangannya masuk ke Kali Tinap.  Jaringan Drainase di Kecamatan Reban Wilayah Kecamatan Reban terbagi atas empat sistem drainase pembuangan yaitu Kali Langsean, Kali Jabon Kali Waron dan Kali Suruan.  Jaringan Drainase di Kecamatan Bawang Saluran pembuangan diwilayah Kecamatan Bawang umumnya belum terpola dengan baik, namun karena wilayahnya belum banyak penduduk dan kondisi topografinya yang berada pada daerah pegunungan maka kecamatan ini memiliki banyak permasalahan drainase.  Jaringan Drainase di Kecamatan Limpung Wilayah Kecamatan Limpung terbagi atas dua sistem drainase pembuangan yaitu sistem drainase/pembuangan Kali Gambuan dan sistem drainase/pembuangan Kali Petung.  Jaringan Drainase di Kecamatan Tersono Wilayah Kecamatan Limpung terbagi atas tiga sistem drainase pembuangan yaitu sistem drainase/pembuangan Kali Petung, sistem drainase/pembuangan Kali Bele dan sistem drainase/pembuangan Kali Lampir.  Jaringan Drainase di Kecamatan Gringsing Wilayah Kecamatan Gringsing terbagi atas lima sistem drainase pembuangan yaitu sistem drainase/pembuangan Kali Kuto, sistem drainase/pembuangan Kali Segan, sistem drainase/pembuangan Kali Blimbing, sistem drainase/pembuangan Kali Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-152

Anyar dan sistem drainase/pembuangan Kali Balik.  Jaringan Drainase di Kecamatan Batang Sistem drainase di Kecamatan Batang terdiri dari 3 daerah pengaliran yaitu daerah pengaliran bagian timur, bagian tengah dan bagian daerah pengaliran bagian barat. a. Daerah pengaliran bagian timur meliputi daerah pengaliran Kali Sambong yang bermuara langsung ke laut b. Daerah pengaliran bagian tengah meliputi daerah pengaliran Kali Mati, pada bagian hulu Kali Mati yang bermuara ke laut c. Daerah pengaliran bagian tengah meliputi daerah pengaliran Kali Gabus. Cakupan layanan pengelolaan drainase di Kabupaten Batang meliputi :

2.4.

1.

Cakupan layanan pengelolaan drainase lingkungan pemukiman

2.

Cakupan layanan pengelolaan drainase lingkungan kawasan perkotaan

3.

Cakupan layanan pengelolaan drainase lingkungan kawasan perdesaan

Area berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi Pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai pemetaan area berisiko untuk air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan saat ini berdasarkan hasil instrumen profil serta permasalahan mendesak yang dihadapi. Secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

A. Area Berisiko Dan Permasalahan Air Limbah Domestik Tabel 2.66. Daftar Permasalahan Mendesak Sektor Air Limbah NO 1 2

3 4

PERMASALAHAN MENDESAK Belum beroperasinya IPLT

KETERANGAN

Sampai saat ini Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) belum beroperasi karena baru selesai tahap optimalisasi / vitalisasi (tes kebocoran). Belum ada masterplan Saat ini arah pengembangan pengelolaan air limbah pengelolaan air limbah domestik masih tumpang tindih sehingga diperlukan domestik master plan pengelolaan air limbah domestik. Belum ada peraturan Peraturan tentang pengolahan lumpur tinja dan secara khusus tentang pengoperasian IPLT baik retribusi maupun sistem penanganan lumpur tinja penyedotan belum tersedia Perilaku masyarakat yang Ketiadaan saluran penyaluran limbah sehingga limbah masih membuang rumah tangga memanfaatkan saluran drainase maupun tinjanya ke sungai, Kebun sungai sehingga menjadi kotor, penuh dan berbau. Sumber: Hasil Review, 2016


II-153

Sumber: Instrumen Profil, 2016 Gambar 2.49. Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

Peta Area Beresiko Air Limbah II-154

B. Area Berisiko Dan Permasalahan Persampahan Tabel 2.67. Daftar Permasalahan Mendesak Sektor Persampahan NO 1 2 3 4

5

6

PERMASALAHAN MENDESAK Belum adanya master plan pengelolaan persampahan

KETERANGAN Arah pengembangan pengelolaan persampahan belum mempunyai arahan yang jelas karena belum memiliki master plan pengelolaan persampahan. Belum tersedianya design perencanaan pengelolaan Belum adanya dukungan kebijakan sampah yang dapat mengatasi masalah persampahan daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang termasuk perda persampahan Cakupan pelayanan pengangkutan Dengan anggaran yang terbatas maka pengelolaan dan pengelolaan persampahan persampahan hanya menjangkau di beberapa wilayah masih terbatas dan pada daerah IKK maupun perkotaan Sarana dan prasarana pengelolaan Sarana TPS dan pengangkutan masih terbatas sampah belum memadai pada sehingga kurang mampu menjangkau ke seluruh daerah pelayanan (TPS dan wilayah Wilayah Kabupaten Batang armada) Dengan minimnya penganggaran maka TPA Masih Open dumping. operasionalisasi TPA masih bersifat open dumping bukan sanitary landfill Serta Kapasitas TPA mempunyai daya tampung terbatas yang sudah overload. Perilaku masyarakat yang masih Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan membuang sampah pada tempatnya Sumber: Hasil Review, 2016


II-155


Peta Area Beresiko Persampahan II-156

C. Area Berisiko Dan Permasalahan Drainase Tabel 2.68. Daftar Permasalahan Mendesak Sektor Drainase NO 1 2

3

4

5

6

PERMASALAHAN KETERANGAN MENDESAK Masterplan drainase Masterplan DED drainase per kecamatan belum tersedia belum update sehingga terdapat potensi pekerjaan yang masih cukup besar untuk dikerjakan di Pemerintah Kabupaten Batang. Alokasi Biaya yang Alokasi anggaran pembangunan drainase di Kabupaten Batang terbatas untuk masih minim karena keterbatasan anggaran APBD. Diperlukan Pembangunan tambahan anggaran dari Pusat maupun Provinsi untuk membangun jaringan drainase yang ada di Kabupaten Batang terutama untuk drainase primer Dengan jaringan drainase yang sudah ada untuk melayani Kapasitas Jaringan Sudah Overload wilayah yang luas dan pengembangan jaringan yang terbatas (topografi, sampah, maka jaringan yang ada sekarang kurang mampu menampung teknis) kapasitas yang semakin bertambah sehingga di beberapa daerah terjadi genangan walaupun cuma beberapa jam saja. Banyak Drainase yang Jaringan drainase Kabupaten Batang pada saat ini di beberapa tersumbat tempat mengalami sumbatan-sumbatan diakibatkan banyaknya kotoran-kotoran hasil pembangunan karena kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempat yang disediakan. Sehingga diperlukan pengawasan yang meluas terhadap jaringan yang sudah terbangun. Jaringan Drainase di Jaringan drainase yang dibangun dekat bangunan perumahan tutup Bangunan ditutup, sehingga dengan semakin berkembangnya penduduk dan pemukimannya maka akan bisa menutupi jaringan drainase yang sudah ada serta perilaku masyarakat yang belum berubah yaitu buang sampah sembarangan terutama di saluran drainase Perilaku masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat yang masih banyak yang masih menggunakan drainase untuk tujuan akhir pembuangan tanpa memanfaatkan adanya pengelolaan sehingga mencemari drainase bahkan drainase sebagai tersumbat akibat sampah pembuangan sampah dan limbah Sumber: Hasil Review, 2016


II-157


Peta Area Beresiko Drainase II-158

Tabel 2.69. Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Kecamatan

Desa

Air Limbah

Wonotunggal

Penangkan

4

Warungasem

Cepagan

4

Tersono

Sendang

4

Tersono

Sidalang

4

Subah

Mangunharjo

4

Reban

Mojotengah

4

Pecalungan

Gemuh

4

Limpung

Kepuh

4

Kandeman

Karanganom

4

Kandeman

Botolambat

4

Kandeman

Tragung

4

Kandeman

Kandeman

4

Kandeman

Juragan

4

Kandeman

Bakalan

4

Kandeman

Karanggeneng

4

Kandeman

Depok

4

Gringsing

Sidorejo

4

Gringsing

Ketanggan

4

Bawang

Deles

4

Bawang

Gunungsari

4

Bawang

Jambangan

4

Bawang

Kebaturan

4

Bawang

Sidoharjo

4

Bandar

Wonokerto

4

Bandar

Candi

4

Bandar

Pucanggading

4

Bandar

Simpar

4

Bandar

Batiombo

4

Bandar

Wonosegoro

4

Bandar

Kluwih

4

Wonotunggal

Brayo

3

Wonotunggal

Kemligi

3

Wonotunggal

Sigayam

3

Wonotunggal

Kreyo

3

Wonotunggal

Siwatu

3

Wonotunggal

Dringo

3

Warungasem

Sariglagah

3

Warungasem

Pesaren

3

Warungasem

Sidorejo

3

Warungasem

Warungasem

3

Warungasem

Gapuro

3

Warungasem

Kalibeluk

3


II-159

Kecamatan

Desa

Air Limbah

Warungasem

Sawahjoho

3

Warungasem

Menguneng

3

Warungasem

Terban

3

Tulis

Wringingintung

3

Tulis

Beji

3

Tulis

Simbangdesa

3

Tulis

Kedungsegog

3

Tulis

Jolosekti

3

Tulis

Siberuk

3

Tulis

Kebumen

3

Tersono

Gondo

3

Tersono

Wanar

3

Tersono

Sumurbanger

3

Tersono

Margosono

3

Tersono

Plongsowangi

3

Tersono

Boja

3

Tersono

Pujut

3

Tersono

Tanjungsari

3

Tersono

Kebumen

3

Tersono

Tegalombo

3

Tersono

Satriyan

3

Tersono

Rejosari Barat

3

Tersono

Rejosari Timur

3

Subah

Subah

3

Subah

Kumejing

3

Subah

Clapar

3

Subah

Adinuso

3

Subah

Kuripan

3

Reban

Cablikan

3

Reban

Ngroto

3

Reban

Ngadirejo

3

Reban

Reban

3

Reban

Tambakboyo

3

Reban

Adinuso

3

Reban

Kepundung

3

Reban

Padomasan

3

Reban

Semampir

3

Reban

Sojomerto

3

Reban

Karanganyar

3

Reban

Polodoro

3

Reban

Kalisari

3

Reban

Wonorojo

3

Pecalungan

Pretek

3


II-160

Kecamatan

Desa

Air Limbah

Pecalungan

Selokarto

3

Pecalungan

Gumawang

3

Pecalungan

Keniten

3

Pecalungan

Randu

3

Pecalungan

Bandung

3

Limpung

Sidomulyo

3

Limpung

Sukorejo

3

Limpung

Kalisalak

3

Limpung

Pungangan

3

Limpung

Rowosari

3

Limpung

Dlisen

3

Kandeman

Cemperang

3

Kandeman

Wonokerso

3

Kandeman

Ujungnegoro

3

Gringsing

Plelen

3

Gringsing

Gringsing

3

Gringsing

Lebo

3

Gringsing

Krengseng

3

Gringsing

Kebondalem

3

Gringsing

Yosorejo

3

Gringsing

Sawangan

3

Gringsing

Madugowongjati

3

Gringsing

Tedunan

3

Blado

Gondang

3

Blado

Bismo

3

Blado

Keteleng

3

Blado

Kalisari

3

Blado

Besani

3

Blado

Wonobodro

3

Blado

Bawang

3

Blado

Pesantren

3

Blado

Kambangan

3

Blado

Keputon

3

Blado

Blado

3

Blado

Selopajang Barat

3

Blado

Selopajang Timur

3

Bawang

Kalirejo

3

Bawang

Sangubanyu

3

Bawang

Wonosari

3

Bawang

Jlamprang

3

Bawang

Bawang

3

Bawang

Candigugur

3

Bawang

Pangempon

3


II-161

Kecamatan

Desa

Air Limbah

Bawang

Surjo

3

Bawang

Soka

3

Bawang

Sibebek

3

Bawang

Pasusukan

3

Bawang

Candirejo

3

Bawang

Purbo

3

Batang

Karangasem Utara

3

Banyuputih

Kalngsono

3

Banyuputih

Bulu

3

Banyuputih

Kedawung

3

Bandar

Tombo

3

Bandar

Toso

3

Bandar

Sidayu

3

Bandar

Bainangun

3

Bandar

Wonodadi

3

Bandar

Pesalakan

3

Bandar

Tambahrejo

3

Bandar

Bandar

3

Wonotunggal

Kedungmalang

2

Wonotunggal

Sendang

2

Wonotunggal

Wonotunggal

2

Wonotunggal

Brokoh

2

Wonotunggal

Wates

2

Warungasem

Pandansari

2

Warungasem

Kaliwereng

2

Warungasem

Pejambon

2

Warungasem

Masin

2

Warungasem

Candiareng

2

Warungasem

Lebo

2

Warungasem

Sijono

2

Tulis

Tulis

2

Tulis

Posong

2

Tulis

Sembojo

2

Tulis

Kaliboyo

2

Tulis

Ponowareng

2

Tulis

Kenconorejo

2

Tulis

Cluwuk

2

Tulis

Jrakahpayung

2

Tersono

Banteng

2

Tersono

Tersono

2

Tersono

Kranggan

2

Tersono

Harjowinangun Barat

2

Tersono

Harjowinangun Timur

2


II-162

Kecamatan

Desa

Air Limbah

Subah

Menjangan

2

Subah

Karangtengah

2

Subah

Keborangan

2

Subah

Jatisari

2

Subah

Sengon

2

Subah

Gondang

2

Subah

Kemiri Barat

2

Subah

Kemiri Timur

2

Reban

Pacet

2

Reban

Kumesu

2

Reban

Wonosobo

2

Reban

Sukomangli

2

Pecalungan

Siguci

2

Pecalungan

Gombong

2

Pecalungan

Pecalungan

2

Limpung

Donorejo

2

Limpung

Tembok

2

Limpung

Ngaliyan

2

Limpung

Amongrogo

2

Kandeman

Lawangaji

2

Kandeman

Tegalsari

2

Gringsing

Surodadi

2

Gringsing

Sentul

2

Gringsing

Kutosari

2

Gringsing

Mentosari

2

Blado

Gerlang

2

Blado

Kembanglangit

2

Blado

Cokro

2

Blado

Kalipancur

2

Bawang

Pranten

2

Bawang

Getas

2

Batang

Rowobelang

2

Batang

Pasekaran

2

Batang

Kauman

2

Batang

Klidang Lor

2

Batang

Kasepuhan

2

Banyuputih

Dlimas

2

Banyuputih

Luwung

2

Banyuputih

Kalibalik

2

Banyuputih

Banaran

2

Banyuputih

Timbang

2

Banyuputih

Penundan

2

Banyuputih

Sembung

2


II-163

Kecamatan

Desa

Air Limbah

Bandar

Wonomerto

2

Bandar

Tumbrep

2

Wonotunggal

Silurah

1

Wonotunggal

Sodong

1

Wonotunggal

Gringsingsari

1

Warungasem

Banjiran

1

Tulis

Simbangjati

1

Tulis

Manggis

1

Subah

Tenggulangharjo

1

Subah

Kalimanggis

1

Subah

Durenombo

1

Limpung

Plumbon

1

Limpung

Babadan

1

Limpung

Sempu

1

Limpung

Limpung

1

Limpung

Wonokerso

1

Limpung

Lobang

1

Blado

Kalitengah

1

Batang

Cepokokuning

1

Batang

Kalisalak

1

Batang

Kecepak

1

Batang

Sambong

1

Batang

Klidang Wetan

1

Batang

Watesalit

1

Batang

Kalipucang Wetan

1

Batang

Kalipucang Kulon

1

Batang

Karanganyar

1

Batang

Denasari Kulon

1

Batang

Denasari Wetan

1

Batang

Proyonanggan Tengah

1

Batang

Proyonanggan Utara

1

Batang

Proyonanggan Selatan

1

Batang

Karangasem Selatan

1

Banyuputih

Banyuputih

1

Sumber: Instrumen Profil, 2015 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa desa/kelurahan yang termasuk resiko air limbah dengan resiko sangat tinggi sejumlah 30 lokasi, resiko tinggi 116, rendah 70 lokasi dan resiko sangat rendah 32.


II-164

Tabel 2.70. Area Beresiko Sanitasi Persampahan Kecamatan

Desa

Persampahan

Batang

Karangasem Selatan

4

Batang

Karangasem Utara

4

Wonotunggal

Sendang

3

Wonotunggal

Wonotunggal

3

Wonotunggal

Brokoh

3

Warungasem

Banjiran

3

Warungasem

Masin

3

Warungasem

Candiareng

3

Warungasem

Lebo

3

Warungasem

Warungasem

3

Warungasem

Gapuro

3

Warungasem

Sawahjoho

3

Tulis

Tulis

3

Tulis

Sembojo

3

Tulis

Kaliboyo

3

Tulis

Ponowareng

3

Tulis

Kenconorejo

3

Tulis

Beji

3

Tulis

Kedungsegog

3

Tersono

Tersono

3

Tersono

Tanjungsari

3

Tersono

Rejosari Barat

3

Tersono

Rejosari Timur

3

Subah

Kalimanggis

3

Subah

Keborangan

3

Subah

Jatisari

3

Subah

Gondang

3

Subah

Subah

3

Subah

Adinuso

3

Subah

Kuripan

3

Reban

Ngadirejo

3

Reban

Reban

3

Reban

Tambakboyo

3

Pecalungan

Siguci

3

Pecalungan

Pecalungan

3

Pecalungan

Pretek

3

Pecalungan

Selokarto

3

Pecalungan

Randu

3

Limpung

Babadan

3

Limpung

Sempu

3

Limpung

Limpung

3

Limpung

Donorejo

3


II-165

Kecamatan

Desa

Persampahan

Kandeman

Tegalsari

3

Kandeman

Cemperang

3

Kandeman

Ujungnegoro

3

Kandeman

Tragung

3

Kandeman

Kandeman

3

Kandeman

Juragan

3

Kandeman

Bakalan

3

Kandeman

Depok

3

Gringsing

Kutosari

3

Gringsing

Mentosari

3

Gringsing

Plelen

3

Gringsing

Gringsing

3

Gringsing

Yosorejo

3

Gringsing

Sidorejo

3

Blado

Cokro

3

Blado

Keputon

3

Blado

Blado

3

Bawang

Jlamprang

3

Bawang

Bawang

3

Bawang

Candigugur

3

Bawang

Pangempon

3

Batang

Kalisalak

3

Batang

Kecepak

3

Batang

Sambong

3

Batang

Klidang Wetan

3

Batang

Watesalit

3

Batang

Kalipucang Wetan

3

Batang

Kalipucang Kulon

3

Batang

Karanganyar

3

Batang

Denasari Kulon

3

Batang

Denasari Wetan

3

Batang

Proyonanggan Tengah

3

Batang

Proyonanggan Utara

3

Batang


3

Batang

Pasekaran

3

Batang

Kauman

3

Batang

Klidang Lor

3

Batang

Kasepuhan

3

Banyuputih

Banyuputih

3

Banyuputih

Dlimas

3

Banyuputih

Luwung

3

Banyuputih

Kalibalik

3

Banyuputih

Sembung

3


II-166

Kecamatan

Desa

Persampahan

Banyuputih

Kedawung

3

Bandar

Sidayu

3

Bandar

Bandar

3

Bandar

Wonokerto

3

Subah

Sengon

2

Subah

Kemiri Timur

2

Blado

Gerlang

2

Bandar

Kluwih

2

Wonotunggal

Silurah

1

Wonotunggal

Sodong

1

Wonotunggal

Gringsingsari

1

Wonotunggal

Kedungmalang

1

Wonotunggal

Wates

1

Wonotunggal

Brayo

1

Wonotunggal

Kemligi

1

Wonotunggal

Sigayam

1

Wonotunggal

Kreyo

1

Wonotunggal

Siwatu

1

Wonotunggal

Dringo

1

Wonotunggal

Penangkan

1

Warungasem

Pandansari

1

Warungasem

Kaliwereng

1

Warungasem

Pejambon

1

Warungasem

Sijono

1

Warungasem

Sariglagah

1

Warungasem

Pesaren

1

Warungasem

Sidorejo

1

Warungasem

Kalibeluk

1

Warungasem

Menguneng

1

Warungasem

Terban

1

Warungasem

Cepagan

1

Tulis

Simbangjati

1

Tulis

Manggis

1

Tulis

Posong

1

Tulis

Cluwuk

1

Tulis

Jrakahpayung

1

Tulis

Wringingintung

1

Tulis

Simbangdesa

1

Tulis

Jolosekti

1

Tulis

Siberuk

1

Tulis

Kebumen

1

Tersono

Banteng

1

Tersono

Kranggan

1


II-167

Kecamatan

Desa

Persampahan

Tersono

Harjowinangun Barat

1

Tersono

Harjowinangun Timur

1

Tersono

Gondo

1

Tersono

Wanar

1

Tersono

Sumurbanger

1

Tersono

Margosono

1

Tersono

Plongsowangi

1

Tersono

Boja

1

Tersono

Pujut

1

Tersono

Kebumen

1

Tersono

Tegalombo

1

Tersono

Satriyan

1

Tersono

Sendang

1

Tersono

Sidalang

1

Subah

Tenggulangharjo

1

Subah

Durenombo

1

Subah

Menjangan

1

Subah

Karangtengah

1

Subah

Kemiri Barat

1

Subah

Kumejing

1

Subah

Clapar

1

Subah

Mangunharjo

1

Reban

Pacet

1

Reban

Kumesu

1

Reban

Wonosobo

1

Reban

Sukomangli

1

Reban

Cablikan

1

Reban

Ngroto

1

Reban

Adinuso

1

Reban

Kepundung

1

Reban

Padomasan

1

Reban

Semampir

1

Reban

Sojomerto

1

Reban

Karanganyar

1

Reban

Polodoro

1

Reban

Kalisari

1

Reban

Wonorojo

1

Reban

Mojotengah

1

Pecalungan

Gombong

1

Pecalungan

Gumawang

1

Pecalungan

Keniten

1

Pecalungan

Bandung

1

Pecalungan

Gemuh

1


II-168

Kecamatan

Desa

Persampahan

Limpung

Plumbon

1

Limpung

Wonokerso

1

Limpung

Lobang

1

Limpung

Tembok

1

Limpung

Ngaliyan

1

Limpung

Amongrogo

1

Limpung

Sidomulyo

1

Limpung

Sukorejo

1

Limpung

Kalisalak

1

Limpung

Pungangan

1

Limpung

Rowosari

1

Limpung

Dlisen

1

Limpung

Kepuh

1

Kandeman

Lawangaji

1

Kandeman

Wonokerso

1

Kandeman

Karanganom

1

Kandeman

Botolambat

1

Kandeman

Karanggeneng

1

Gringsing

Surodadi

1

Gringsing

Sentul

1

Gringsing

Lebo

1

Gringsing

Krengseng

1

Gringsing

Kebondalem

1

Gringsing

Sawangan

1

Gringsing

Madugowongjati

1

Gringsing

Tedunan

1

Gringsing

Ketanggan

1

Blado

Kalitengah

1

Blado

Kembanglangit

1

Blado

Kalipancur

1

Blado

Gondang

1

Blado

Bismo

1

Blado

Keteleng

1

Blado

Kalisari

1

Blado

Besani

1

Blado

Wonobodro

1

Blado

Bawang

1

Blado

Pesantren

1

Blado

Kambangan

1

Blado

Selopajang Barat

1

Blado

Selopajang Timur

1

Bawang

Pranten

1

Bawang

Getas

1


II-169

Kecamatan

Desa

Persampahan

Bawang

Kalirejo

1

Bawang

Sangubanyu

1

Bawang

Wonosari

1

Bawang

Surjo

1

Bawang

Soka

1

Bawang

Sibebek

1

Bawang

Pasusukan

1

Bawang

Candirejo

1

Bawang

Purbo

1

Bawang

Deles

1

Bawang

Gunungsari

1

Bawang

Jambangan

1

Bawang

Kebaturan

1

Bawang

Sidoharjo

1

Batang

Cepokokuning

1

Batang

Rowobelang

1

Banyuputih

Banaran

1

Banyuputih

Timbang

1

Banyuputih

Penundan

1

Banyuputih

Kalngsono

1

Banyuputih

Bulu

1

Bandar

Wonomerto

1

Bandar

Tumbrep

1

Bandar

Tombo

1

Bandar

Toso

1

Bandar

Bainangun

1

Bandar

Wonodadi

1

Bandar

Pesalakan

1

Bandar

Tambahrejo

1

Bandar

Candi

1

Bandar

Pucanggading

1

Bandar

Simpar

1

Bandar

Batiombo

1

Bandar

Wonosegoro

1

Sumber: Instrumen Profil, 2015 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa desa/kelurahan yang termasuk resiko persampahan dengan resiko sangat tinggi sejumlah 2 lokasi, resiko tinggi 87, rendah 4 lokasi dan resiko sangat rendah 155.


II-170

Tabel 2.71. Area Beresiko Sanitasi Drainase Kecamatan

Desa

Drainase

Batang

Karangasem Selatan

4

Batang

Karangasem Utara

4

Banyuputih

Banyuputih

3

Subah

Kalimanggis

3

Batang

Kalisalak

3

Batang

Kecepak

3

Batang

Sambong

3

Batang

Klidang Wetan

3

Batang

Watesalit

3

Batang

Kalipucang Wetan

3

Batang

Kalipucang Kulon

3

Batang

Karanganyar

3

Batang

Denasari Kulon

3

Batang

Denasari Wetan

3

Batang

Proyonanggan Tengah

3

Batang

Proyonanggan Utara

3

Batang


3

Warungasem

Banjiran

3

Gringsing

Kutosari

3

Gringsing

Mentosari

3

Banyuputih

Dlimas

3

Banyuputih

Luwung

3

Banyuputih

Kalibalik

3

Banyuputih

Sembung

3

Subah

Keborangan

3

Subah

Jatisari

3

Subah

Gondang

3

Tulis

Tulis

3

Tulis

Sembojo

3

Tulis

Kaliboyo

3

Tulis

Ponowareng

3

Tulis

Kenconorejo

3

Batang

Pasekaran

3

Batang

Kauman

3

Batang

Klidang Lor

3

Batang

Kasepuhan

3

Warungasem

Masin

3

Gringsing

Plelen

3

Gringsing

Gringsing

3

Gringsing

Yosorejo

3

Banyuputih

Kedawung

3

Subah

Subah

3


II-171

Kecamatan

Desa

Drainase

Subah

Adinuso

3

Subah

Kuripan

3

Tulis

Beji

3

Tulis

Kedungsegog

3

Kandeman

Cemperang

3

Kandeman

Ujungnegoro

3

Warungasem

Warungasem

3

Warungasem

Gapuro

3

Gringsing

Sidorejo

3

Kandeman

Tragung

3

Kandeman

Kandeman

3

Kandeman

Juragan

3

Kandeman

Bakalan

3

Kandeman

Depok

3

Limpung

Babadan

2

Limpung

Sempu

2

Limpung

Limpung

2

Wonotunggal

Sendang

2

Wonotunggal

Wonotunggal

2

Wonotunggal

Brokoh

2

Blado

Cokro

2

Tersono

Tersono

2

Limpung

Donorejo

2

Subah

Sengon

2

Subah

Kemiri Timur

2

Pecalungan

Siguci

2

Pecalungan

Pecalungan

2

Kandeman

Tegalsari

2

Bandar

Sidayu

2

Bandar

Bandar

2

Blado

Keputon

2

Blado

Blado

2

Reban

Ngadirejo

2

Reban

Reban

2

Reban

Tambakboyo

2

Bawang

Jlamprang

2

Bawang

Bawang

2

Bawang

Candigugur

2

Bawang

Pangempon

2

Tersono

Tanjungsari

2

Tersono

Rejosari Barat

2

Tersono

Rejosari Timur

2

Pecalungan

Pretek

2


II-172

Kecamatan

Desa

Drainase

Pecalungan

Selokarto

2

Pecalungan

Randu

2

Bandar

Wonokerto

2

Bandar

Kluwih

2

Wonotunggal

Silurah

1

Wonotunggal

Sodong

1

Wonotunggal

Gringsingsari

1

Blado

Kalitengah

1

Limpung

Plumbon

1

Limpung

Wonokerso

1

Limpung

Lobang

1

Subah

Tenggulangharjo

1

Subah

Durenombo

1

Tulis

Simbangjati

1

Tulis

Manggis

1

Batang

Cepokokuning

1

Wonotunggal

Kedungmalang

1

Wonotunggal

Wates

1

Bandar

Wonomerto

1

Bandar

Tumbrep

1

Blado

Gerlang

1

Blado

Kembanglangit

1

Blado

Kalipancur

1

Reban

Pacet

1

Reban

Kumesu

1

Reban

Wonosobo

1

Reban

Sukomangli

1

Bawang

Pranten

1

Bawang

Getas

1

Tersono

Banteng

1

Tersono

Kranggan

1

Tersono

Harjowinangun Barat

1

Tersono

Harjowinangun Timur

1

Gringsing

Surodadi

1

Gringsing

Sentul

1

Limpung

Tembok

1

Limpung

Ngaliyan

1

Limpung

Amongrogo

1

Banyuputih

Banaran

1

Banyuputih

Timbang

1

Banyuputih

Penundan

1

Subah

Menjangan

1

Subah

Karangtengah

1


II-173

Kecamatan

Desa

Drainase

Subah

Kemiri Barat

1

Pecalungan

Gombong

1

Tulis

Posong

1

Tulis

Cluwuk

1

Tulis

Jrakahpayung

1

Kandeman

Lawangaji

1

Batang

Rowobelang

1

Warungasem

Pandansari

1

Warungasem

Kaliwereng

1

Warungasem

Pejambon

1

Warungasem

Candiareng

1

Warungasem

Lebo

1

Warungasem

Sijono

1

Wonotunggal

Brayo

1

Wonotunggal

Kemligi

1

Wonotunggal

Sigayam

1

Wonotunggal

Kreyo

1

Wonotunggal

Siwatu

1

Wonotunggal

Dringo

1

Bandar

Tombo

1

Bandar

Toso

1

Bandar

Bainangun

1

Bandar

Wonodadi

1

Bandar

Pesalakan

1

Bandar

Tambahrejo

1

Blado

Gondang

1

Blado

Bismo

1

Blado

Keteleng

1

Blado

Kalisari

1

Blado

Besani

1

Blado

Wonobodro

1

Blado

Bawang

1

Blado

Pesantren

1

Blado

Kambangan

1

Blado

Selopajang Barat

1

Blado

Selopajang Timur

1

Reban

Cablikan

1

Reban

Ngroto

1

Reban

Adinuso

1

Reban

Kepundung

1

Reban

Padomasan

1

Reban

Semampir

1

Reban

Sojomerto

1


II-174

Kecamatan

Desa

Drainase

Reban

Karanganyar

1

Reban

Polodoro

1

Reban

Kalisari

1

Reban

Wonorojo

1

Bawang

Kalirejo

1

Bawang

Sangubanyu

1

Bawang

Wonosari

1

Bawang

Surjo

1

Bawang

Soka

1

Bawang

Sibebek

1

Bawang

Pasusukan

1

Bawang

Candirejo

1

Bawang

Purbo

1

Tersono

Gondo

1

Tersono

Wanar

1

Tersono

Sumurbanger

1

Tersono

Margosono

1

Tersono

Plongsowangi

1

Tersono

Boja

1

Tersono

Pujut

1

Tersono

Kebumen

1

Tersono

Tegalombo

1

Tersono

Satriyan

1

Gringsing

Lebo

1

Gringsing

Krengseng

1

Gringsing

Kebondalem

1

Gringsing

Sawangan

1

Gringsing

Madugowongjati

1

Gringsing

Tedunan

1

Limpung

Sidomulyo

1

Limpung

Sukorejo

1

Limpung

Kalisalak

1

Limpung

Pungangan

1

Limpung

Rowosari

1

Limpung

Dlisen

1

Banyuputih

Kalngsono

1

Banyuputih

Bulu

1

Subah

Kumejing

1

Subah

Clapar

1

Pecalungan

Gumawang

1

Pecalungan

Keniten

1

Pecalungan

Bandung

1

Tulis

Wringingintung

1


II-175

Kecamatan

Desa

Drainase

Tulis

Simbangdesa

1

Tulis

Jolosekti

1

Tulis

Siberuk

1

Tulis

Kebumen

1

Kandeman

Wonokerso

1

Warungasem

Sariglagah

1

Warungasem

Pesaren

1

Warungasem

Sidorejo

1

Warungasem

Kalibeluk

1

Warungasem

Sawahjoho

1

Warungasem

Menguneng

1

Warungasem

Terban

1

Wonotunggal

Penangkan

1

Bandar

Candi

1

Bandar

Pucanggading

1

Bandar

Simpar

1

Bandar

Batiombo

1

Bandar

Wonosegoro

1

Reban

Mojotengah

1

Bawang

Deles

1

Bawang

Gunungsari

1

Bawang

Jambangan

1

Bawang

Kebaturan

1

Bawang

Sidoharjo

1

Tersono

Sendang

1

Tersono

Sidalang

1

Gringsing

Ketanggan

1

Limpung

Kepuh

1

Subah

Mangunharjo

1

Pecalungan

Gemuh

1

Kandeman

Karanganom

1

Kandeman

Botolambat

1

Kandeman

Karanggeneng

1

Warungasem

Cepagan

1

Sumber: Instrumen Profil, 2015 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa desa/kelurahan yang termasuk resiko drainase dengan resiko sangat tinggi sejumlah 2 lokasi, resiko tinggi 54, rendah 33 lokasi dan resiko sangat rendah 159.


II-176

Keterangan Resiko Sangat Rendah

Wilayah Non

Resiko Rendah

Prioritas

Resiko Tinggi Resiko Sangat Tinggi


Wilayah Prioritas

II-177

2.1. Gambaran Wilayah ................................................................................................................................1 2.1.1. Aspek Geografi .......................................................................................................................................1 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....................................................................................1

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Batang 1 Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Batang ..........................................3 2.1.1.2.

Letak dan Kondisi Geografis ......................................................................................................4

2.1.1.3.

Topografi .........................................................................................................................................5

2.1.1.4.

Geologi .............................................................................................................................................9

2.1.1.5.

Hidrologi.........................................................................................................................................11

2.1.1.6.

Jenis Tanah ...................................................................................................................................13

2.1.1.7.

Klimatologi.....................................................................................................................................16

2.1.1.8.

Penggunaan Lahan .....................................................................................................................20

Gambar 2.2. Posisi Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah ...................5

Gambar 2.3. Peta Topografi ......................................................................................... .7 Gambar 2.4. Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Batang ...........................8 Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Batang ...................................................10 Gambar 2.6. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Batang......................12

Gambar 2.7. Peta Jenis Tanah .................................................................................. .14 Tabel 2.2. Jenis Tanah di Kabupaten Batang ....................................................15

Tabel 2.3. Frekuensi Curah Hujan Menurut Stasiun Pengukur Kecamatan Tahun 2013 (mm/tahun) ......................................................................17 Gambar 2.8. Peta Curah Hujan Kabupaten Batang ........................................18 Tabel 2.4. Banyaknya Curah Hujan Menurut Stasiun Pengukur Kecamatan Tahun 2014 (Mm) ..................................................................................... .19 Tabel 2.5. Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan Tahun 2014 (Ha) 20 Tabel 2.6. Luas Penggunaan Lahan Sawah Menurut Irigasi dan Kecamatan Tahun 2014 (Ha) ....................................................................................... .21 Tabel 2.7. Luas Penggunaan Lahan Bukan Lahan Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2014 (Ha) ....................................................................................... .22 Gambar 2.9. Peta Penggunaan Lahan .................................................................. .23

2.1.2. Aspek Demografi ..................................................................................................................................24

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kabupaten Batang ............................................25 Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Menurut Kelompok Umur 25 Tabel 2.10. Jumlah Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan .................26 Tabel 2.11. Jumlah Rumah Tangga Per Kecamatan .....................................26 Tabel 2.12. Luas Administrasi Dan Luas Wilayah Terbangun Saat Ini 27 Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Saat Ini Dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun 28 Tabel 2.14. Jumlah Kepala Keluarga Saat Ini Dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun ................................................................................. .....................................29


II-178

Tabel 2.15. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Dan Kepadatan Saat Ini Dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun ........................................................................ .30 Tabel 2.16. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Tahun 2013......31

2.1.3. Aspek Sosial Dan Ekonomi ................................................................................................................31 2.1.3.1. Kondisi Sosial................................................................................................................................31

Tabel 2.17. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Tingkat Taman Kanakkanak Dirinci per Kecamatan Tahun 2013.............................................................32 Tabel 2.18. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD) Dirinci per Kecamatan Tahun 2013 ................................................................32 Tabel 2.19. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Dirinci per Kecamatan Tahun 2013 .33 Tabel 2.20. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Dirinci per Kecamatan Tahun 2013..........................34 Tabel 2.21. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirinci per Kecamatan Tahun 2013 ...............34 Tabel 2.22. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Berupa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Dirinci per Kecamatan Tahun 2013 ........................................35 Tabel 2.23. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Berupa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Dirinci per Kecamatan Tahun 2013 ..................................36 Tabel 2.24. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Berupa Madrasah Aliyah (MA) Dirinci per Kecamatan Tahun 2013 ................................................36 Tabel 2.25. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Batang Tahun 2013 .....38 Tabel 2.26. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Tahun 2013......38 2.1.3.2.

Kondisi Ekonomi ..........................................................................................................................39

2.1.3.3.

Kondisi Prasarana........................................................................................................................40

Tabel 2.27. 2012 39

Perkembangan PDRB Kabupaten Batang Tahun 2010-

Tabel 2.28. Kondisi Jalan di Kabupaten Batang..............................................40 Tabel 2.29. Treyek Angkutan Di Kabupaten Batang Tahun 2008..........41 Tabel 2.30. Banyaknya Air Minum yang Sudah Disalurkan (M³)PDAM Di Kabupaten Batang Tahun 2013 .....................................................42

2.1.4. Tinjauan RTRW.....................................................................................................................................43

2.1.4.1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten ...............................................................................................................................44 2.1.4.2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten ..50 2.1.4.3. Kebijakan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten ...............54 2.1.4.4. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Batang .................................55 2.1.4.4.1. Rencana Sistem Perkotaan ..................................................................56 Tabel 2.31. Hirarki Struktur Kota ...........................................................................56 Tabel 2.32. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Batang ..........................59 2.1.4.4.2. Rencana Sistem Perdesaan ..................................................................61 2.1.4.4.3. Rencana Jaringan Prasarana Wilayah ............................................62 Tabel 2.33. Rencana Rute dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Batang 67 Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-179

Tabel 2.34. Kebutuhan Listrik di Kabupaten Batang sampai dengan Tahun 2029 69 Tabel 2.35. Kebutuhan Telepon di Kabupaten Batang sampai dengan Tahun 2029 ...........................................................................................................71 Tabel 2.36. Mata Air Kabupaten Batang .............................................................72 Tabel 2.37. Pembagian Daerah Irigasi Berdasarkan Cabang Dinas Pengairan 74 Tabel 2.38. Luas Fungsional Daerah Irigasi Berdasarkan Status dan Tingkat Kewenangan .............................................................................................. .74 2.1.4.5. Rencana Pola Ruang Kabupaten Batang ..........................................76 2.1.4.5.1. Kawasan Lindung ..................................................................................... .77 Tabel 2.39. Obyek Inventarisasi dalam Rekomendasi per Kecamatan Kabupaten Batang.................................................................................... .78 Tabel 2.40. Penetapan Kawasan Cagar Alam di Kabupaten Batang ....82 2.1.4.5.2. Kawasan Budidaya....................................................................................85 2.1.4.5.3. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Batang.......................92 Tabel 2.41. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Batang ...................95 Gambar 2.10. Rencana Pola Ruang.........................................................................96 Gambar 2.11. Rencana Struktur RUang ...............................................................97 Gambar 2.12. Rencana Prasarana Wilayah.........................................................98 Gambar 2.13. Rencana kawasan Strategis .........................................................99 Sumber: Pemerintahan Kabupaten Batang, 2016 ...........................................101 Gambar 2.14. Struktur Pemerintahan Kabupaten Batang........................101 Sumber: SK Pokja AMPL, 2016 ..................................................................................102 Gambar 2.15. SKPD Yang Membidangi Pengelolaan Sanitasi di Kabupaten Batang ............................................................................................................102 2.2. Kemajuan Pelaksanaan SSK ........................................................................................................... 103 2.2.1. Air Limbah Domestik ......................................................................................................................... 103

Tabel 2.42.

Kemajuan Pelaksanaan SSK Air Limbah ..................................103

Tabel 2.43.

Kemajuan Pelaksanaan SSK Persampahan............................104

Tabel 2.44.

Kemajuan Pelaksanaan SSK Drainase ......................................106

2.2.2. Persampahan ...................................................................................................................................... 104

2.2.3. Drainase ................................................................................................................................................ 105

2.3. Profil Sanitasi Saat Ini ...................................................................................................................... 106 2.3.1. Air Limbah Domestik ......................................................................................................................... 107

Tabel 2.45. Diagram Sistem Sanitasi Air limbah Domestik.....................108 Gambar 2.16. Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah......................................109 Tabel 2.46. Cakupan Layanan Akses Sistem Air Limbah ..........................110 Tabel 2.47. Cakupan Layanan Sarana Prasarana .........................................111 Tabel 2.48. Kondisi Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik 112 Tabel 2.49. Sarpras Pengolahan Air Limbah ...................................................113 Sumber : Dokumentasi, 2016 .....................................................................................115 Gambar 2.17. IPLT Kabupaten Batang................................................................115 Gambar 2.18. Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Air Limbah 115 Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-180

Sumber: DCKTR ESDM, 2016 ......................................................................................116 Gambar 2.19. Bagan Organisasi DCKTR ESDM Kabupaten Batang Bidang Air Limbah.................................................................................... .........................116 Tabel 2.50. Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Air Limbah Domestik .................................................................117 Tabel 2.51. Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Batang118 2.3.2. Persampahan ...................................................................................................................................... 118

Tabel 2.52. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan .......120 Gambar 2.20. Gambar Diagram SIstem Sanitasi Persampahan ............121 Gambar 2.21. Tempat Sampah ............................................................................... .122 Gambar 2.22. Kendaraan Pengumpul ..................................................................123 Gambar 2.23. TPS dan Kontainer ...........................................................................124 Gambar 2.24. Kendaraan Pengangkut ................................................................125 Gambar 2.25. TPA Randukuning Kabupaten Batang ...................................126 Tabel 2.53. Timbulan Sampah Per Kecamatan ..............................................127 Tabel 2.54. Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan .......................128 Tabel 2.55. Daftar Sumber Pendanaan Kegiatan 3R ..................................130 Tabel 2.56. Daftar Kegiatan 3R..............................................................................131 Tabel 2.57. Jumlah TPS Kabupaten Batang ....................................................133 Gambar 2.26. Komposter di Perum Korpri Pasekaran Batang ...............133 Gambar 2.27. Demplot pertanian sayuran organik di Perumahan Korpri Desa Pasekaran Kecamatan Batang .........................................................133 Gambar 2.28. Komposter di perumahan Wirosari I .....................................134 Gambar 2.29. Komposter di Perum Kalisalak Atas .......................................134 Gambar 2.30. Proses pembuatan kompos di Rt 02 Rw 04 Perum Kalisalak Atas Batang .....................................................................................................134 Gambar 2.31. Pembuatan kompos di Kelurahan Proyonanggan Utara 135 Gambar 2.32. Kegiatan Komposter di Puskesmas II, Kelurahan Watesalit, Kantin Bupati, BLH ....................................................................................135 Gambar 2.33. Proses pembuatan kompos skala perkantoran di Badan Lingkungan ............................................................................................................136 Gambar 2.34. Komposter dan tempat sampah terpilah di SDN Proyonanggan 11 dan SMKN 1 Batang ..................................................................136 Gambar 2.35. Pemanfaatan barang bekas untuk kerajinan di sekolah sekolah................................................................................................................. .136 Gambar 2.36. Proses Pembuatan Pupuk di SMA Bandar ...........................137 Gambar 2.37. Proses pengomposan di TPA Randukuning ........................137 Tabel 2.58. TPS 3R, Rumah Kompos dan Tempat Pengelolaan Sampah 137 Gambar 2.38. Proses pembuatan kompos kelompok masyarakat Kel masyarakat “SUMBER ALAMI” Perumahan Korpri Desa Pasekaran Kec. Batang dan BLH Kabupaten Batang ............................................................138 Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-181

Gambar 2.39. Proses pembuatan kompos KUB ASRI Desa Kalisalak, Kec. Batang Dan Kelompok peduli lingkungan “BERKAH SEJAHTERA Kel Proyonanggan Utara Kec. Batang..................................................................138 Gambar 2.40. Proses pembuatan kompos Kelompok tani pengolah pupuk organik “BERKAH JAYA” Ds. Depok Kec. Kandeman Pengomposan Yayasan Al Ikhlas Desa Tegalsari, Kec. Kandeman.........139 Gambar 2.41. Proses pembuatan Kompos di Hutan Kota Kalisari Batang 139 Gambar 2.42. Kelompok pengolah pupuk organik “BAROKAH” Desa Pesaren Kec. Warungasem.......................................................................................... .139 Gambar 2.43. Proses pembuatan pupuk organik di lokasi Bapak Agung kelompok pengolah pupuk organik MAKMUR Desa Kalisalak Kec. Batang 140 Gambar 2.44. Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan 140 Sumber: DCKTR ESDM, 2016 ......................................................................................142 Gambar 2.45. Bagan Organisasi DCKTR ESDM Kabupaten Batang Bidang Persampahan ..................................................................................................... .142 Tabel 2.59. Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Persampahan.......................................................................................... .143 Tabel 2.60. Peraturan Persampahan Kabupaten Batang........................144 2.3.3. Drainase Perkotaan ........................................................................................................................... 145

Tabel 2.61. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan 146 Gambar 2.46. Diagaram Sistem Sanitasi Drainase .......................................146 Tabel 2.62. Kondisi Prasarana dan Sarana Drainase..................................147 Tabel 2.63. Lokasi Genangan Dan Perkiraan Luas ......................................147 Gambar 2.47. Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Drainase ....148 Sumber: DCKTR ESDM, 2016 ..................................................................................... .149 Gambar 2.48. Bagan Organisasi DCKTR ESDM Kabupaten Batang Bidang Drainase ...................................................................................................... ...........149 Tabel 2.64. Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan ......................................................................... .149 Tabel 2.65. Peta Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Batang 150 2.4.

Area berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi .............................................................. 153

Tabel 2.66. Daftar Permasalahan Mendesak Sektor Air Limbah..........153 Sumber: Instrumen Profil, 2016 ...............................................................................154 Gambar 2.49. Peta Area Beresiko Air Limbah..................................................154 Tabel 2.67. Daftar Permasalahan Mendesak Sektor Persampahan ...155 Gambar 2.50. Peta Area Beresiko Persampahan ...........................................156 Tabel 2.68. Daftar Permasalahan Mendesak Sektor Drainase ..............157 Gambar 2.51. Peta Area Beresiko Drainase......................................................158 Tabel 2.69. Area Beresiko Sanitasi Air Limbah..............................................159 Pemutakhiran SSK Kabupaten Batang

II-182

Tabel 2.70. Tabel 2.71.

Area Beresiko Sanitasi Persampahan .......................................165 Area Beresiko Sanitasi Drainase ..................................................171


II-183

BAB 2 PROFIL SANITASI KABUPATEN BATANG II-1. Catatan tinjauan BAB 2 : Narasi penjelasan Tabel Tabel belum lengkap

Recommend Documents