ANALISIS TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2013 UNAUDITED
ABSTRAK Panji Deka Perdana1, Rio Monoarfa2, La Ode Rasuli3
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Unaudited telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kebijakan Akuntansinya, serta apakah Laporan Keuangan tersebut telah terbebas dari salah saji material dan telah mengungkapkan informasi-informasi yang diperlukan agar dapat diyakini kewajarannya. Data dalam penelitian ini berasal dari Pemerintah Kabupaten Boalemo berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca Per 31 Desember 2013, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2013, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta hasil Wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Unaudited masih ditemukan kesalahan-kesalahan pada pencatatan akun dan nilai, serta masih terdapat ketidakcukupan pengungkapan atas beberapa akun yang terdapat pada Laporan Keuangan. Diperlukan adanya jurnal koreksi dan penambahan informasi atas beberapa akun yang dianggap tidak memenuhi kriteria dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan Kebijakan Akuntansinya.
Kata Kunci : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Unaudited, Kesesuaian Standar, Kewajaran dalam Penyajian.
1
Panji Deka Perdana, Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo; 2 Rio Monoarfa, SE, Ak M.Si, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo; 3 La Ode Rasuli, S.Pd., SE., MSA, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penilaian terhadap pengelolaan keuangan tersebut dinyatakan melalui opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (ii) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); (iii) Tidak Wajar (TW); dan (iv) Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer). Kabupaten Boalemo masih menghadapi berbagai masalah terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini dapat diindikasikan dengan belum adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI kepada Kabupaten Boalemo selama 6 (enam) tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Boalemo TA Laporan Keuangan 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Opini BPK RI
Permasalahan/Pengecualian
2 Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) Wajar Dengan Pengecualian (Qualified)
3 Saldo Kas di Kas Daerah Aset Tetap, Dana Bergulir, dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap dan Persediaan Aset Tetap
Sumber: Arsip Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo
Analisis atas laporan keuangan pemerintah telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu, Rosadi (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis terhadap proses penyusunan dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2009. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan pada format laporan keuangan, penyajian CaLK, dan rincian/lampiran pendukung laporan keuangan. Selain itu Naru (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Penyajian Pos-Pos Neraca Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2008. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa saldo dan pengungkapan pada akun neraca
yang belum sesuai dengan SAP. Penelitian Fitri (2011) yang berjudul Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi eksploratif pada kabupaten/kota di Sumatera Barat). Hasil penelitian tersebut yaitu masih rendahnya tingkat pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu (2011) yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aset tetap pada Neraca tidak disajikan secara rinci dan memadai, namun untuk LRA, LAK, dan CaLK telah disajikan sesuai dengan SAP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada penilaian atas penyajian saldo setiap akun pada laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, LRA, LAK, dan CaLK. Kesalahan pencatatan atau penyajian setiap akun akan dilakukan koreksi sehingga penyajian akun tersebut dapat dinyatakan wajar. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Basis Akuntansi. Menurut SAP dinyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan oleh pemerintah adalah basis kas menuju akrual yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca; Prinsip Nilai Historis. Menurut SAP dinyatakan bahwa Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait; Prinsip Realisasi. Menurut SAP dinyatakan bahwa bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut; Prinsip Substansi mengungguli bentuk formal. Menurut SAP dinyatakan bahwa Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya; Prinsip Periodisitas. Menurut SAP dinyatakan bahwa kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan; Prinsip Konsistensi. Menurut SAP dinyatakan bahwa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal); Prinsip Pengungkapan Lengkap. Menurut SAP dinyatakan bahwa Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang
8.
dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan; Prinsip Penyajian Wajar. Menurut SAP dinyatakan bahwa Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
METODE PENELITIAN Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dimana
peneliti berperan sebagai pengamat penuh. Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. 2.
Data Primer yaitu hasil wawancara mendalam; Data Sekunder yaitu, (i) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Unaudited; (ii) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); (iii) Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi dan kebijakan pengelolaan keuangan; (iv) Standar Operasional Prosedur untuk setiap transaksi keuangan maupun non keuangan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan/atau Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja masing-masing; (v) Dokumen lainnya yang terkait dengan saldo atau angka yang disajikan dalam laporan keuangan.
Metode analisis data yang digunakan adalah metode menurut Miles dan Huberman dalam Emzir (2010) yaitu: 1.
2.
3.
Reduksi Data. peneliti akan merangkum banyak data yang diperlukan seperti: (1) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Unaudited; (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap jenis transaksi keuangan maupun non keuangan; (3) Kebijakan Akuntansi; (4) serta semua data yang terkait dengan akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan; Penyajian Data (Data Display). Berdasarkan hasil reduksi data (pengumpulan dan pengklasifikasian data) peneliti kemudian menyajikan data laporan keuangan dalam bentuk tabel dan narasi. Tabel yang disajikan merupakan pos-pos akun yang terdapat pada setiap laporan seperti LRA, Neraca, dan LAK, sedangkan data yang berbentuk narasi tertuang pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Pada tahap ini, peneliti telah melakukan seluruh analisis data yang telah didapatkan pada saat pengumpulan data. Kesimpulan yang akan disajikan terkait dengan kesesuaian antara penyajian akun serta pengungkapan pada CaLK yang terdapat dalam laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.
HASIL A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
1. Pendapatan. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Lain-Lain PAD yang sah di Pos Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD yang tercatat pada LRA Pemerintah Kabupaten Boalemo 2013 Unaudited sebesar Rp5.460.681.068,00 tidak sesuai dengan nominal pendapatan yang tercatat oleh BLUD (setelah dikurangi transaksi resiprokal). Nilai pendapatan yang disajikan pada Laporan Keuangan BLUD (sesuai SAP) adalah sebesar Rp5.947.918.668,00. 2. Belanja dan Transfer. a. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Belanja Pegawai di Pos Belanja Pegawai - BLUD. Belanja pegawai BLUD yang tercatat pada LRA Pemerintah Kabupaten Boalemo 2013 Unaudited sebesar Rp233.982.502,00 tidak sesuai dengan nominal belanja pegawai yang tercatat oleh BLUD (setelah dikurangi transaksi resiprokal). Nilai belanja pegawai yang disajikan pada Laporan Keuangan BLUD (sesuai SAP) adalah sebesar Rp4.523.556.355,00; b. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Belanja Barang dan Jasa di Pos Belanja Barang dan Jasa - BLUD. Belanja barang dan jasa BLUD yang tercatat pada LRA Pemerintah Kabupaten Boalemo 2013 Unaudited sebesar Rp5.922.321.125,00 tidak sesuai dengan nominal belanja barang dan jasa yang tercatat oleh BLUD (setelah dikurangi transaksi resiprokal). Nilai belanja barang dan jasa yang disajikan pada Laporan Keuangan BLUD (sesuai SAP) adalah sebesar Rp2.119.984.872,00; c. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Belanja Pegawai di Pos Honorarium PNS. Terdapat 1 (satu) SP2D dengan nilai Rp5.892.500,00 untuk pembayaran honorarium PNS yang diterbitkan dengan kesalahan penulisan nomor rekening bank tujuan; d. Terdapat kesalahan pengklasifikasian akun pada Belanja Operasi – Belanja Bantuan Keuangan. Pos belanja bantuan keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Kepada Partai Politik sebesar Rp515.712.864,00 dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp16.509.241.904. Sesuai dengan SAP berbasis Kas Menuju Akrual, menunjukkan bahwa Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 harus dikonversi ke dalam klasifikasi pengeluaran menurut SAP yaitu pada akun Transfer. B.
Neraca 1. Kas dan Setara kas. a. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Kas di Bendahara Penerimaan. Nilai yang tercatat pada Neraca sebesar Rp29.532.045,00 tidak sesuai dengan nilai kas total di bendahara penerimaan. Hal tersebut dikarenakan kas pada bendahara penerimaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.220.000,00 belum tercatat pada Neraca;
b. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai yang tercatat pada Neraca sebesar Rp479.400,00 merupakan Jasa Giro dari rekening bank bendahara pengeluaran SKPD. Karena Jasa Giro tersebut bukan bagian dari Uang Persediaan maka Pemerintah Kabupaten Boalemo mencatat Jasa Giro tersebut dengan jurnal sebagai berikut: Kas Di Bendahara Pengeluaran Pendapatan yang Ditangguhkan
Rp479.400,00 Rp479.400,00
Penjurnalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo telah melanggar ketentuan dalam SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang mana dinyatakan dalam SAP bahwa komponen akun kas di bendahara pengeluaran adalah sisa Uang Persediaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan akhir periode akuntansi, dan kontra akun kas di bendahara pengeluaran adalah SiLPA bukan Pendapatan yang Ditangguhkan. 2. Piutang. a. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Piutang Lain-lain di Pos Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Akun Piutang Lain-lain di Pos Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tercatat sebesar Rp263.560.124,85. Terjadi kekurangan pencatatan atas akun tersebut yang disebabkan oleh daftar SKTJM yang telah jatuh tempo untuk 12 (dua belas) bulan kedepan adalah sebesar Rp505.890.212,83 sehingga terdapat kekurangan pencatatan sebesar Rp242.330.087,98; b. Piutang Denda Keterlambatan sebesar Rp29.259.353,00. Jumlah denda keterlambatan yang tercatat pada akun piutang seluruhnya telah tercatat pada akun Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, karena pihak Pemerintah Kabupaten Boalemo telah membuat SKTJM atas denda keterlambatan tersebut, sehingga terdapat pencatatan yang ganda atas 1 (satu) transaksi; c. Piutang akibat kesalahan pendebetan oleh bank sulut sebesar Rp206.790,00. Berdasarkan SAP berbasis Kas Menuju Akrual dinyatakan bahwa jika terdapat selisih saat melakukan rekonsiliasi kas antara Buku Kas Umum dengan Buku Bank maka transaksi yang dianggap benar adalah Transaksi Bank, namun jika terdapat kesalahan pencatatan oleh bank dan pihak bank mengakui kesalahan tersebut maka pihak bank wajib melakukan koreksi di pembukuan bank dan menyampaikan koreksian tersebut kepada pihak pemerintah. Atas hal tersebut, maka kesalahan pendebetan yang dilakukan oleh pihak bank tidak dapat diakui sebagai piutang oleh pemerintah; d. Piutang BLUD hasil konsolidasi sebesar Rp1.464.803.483,00. Nilai piutang BLUD yang tercatat pada Neraca tidak sesuai dengan jumlah piutang yang disajikan oleh BLUD pada Laporan Keuangan parsial BLUD. Nilai Piutang yang disajikan pada Laporan Keuangan BLUD sebesar Rp806.164.181,00. 3. Persediaan.
a. Persediaan obat-obatan di BLUD RS Tani dan Nelayan sebesar Rp678.058.929,00. Nilai obat-obatan BLUD yang tercatat pada Neraca tidak sesuai dengan jumlah obat-obatan yang disajikan oleh BLUD pada Laporan Keuangan parsial BLUD. Nilai persediaan obat-obatan yang disajikan pada Laporan Keuangan BLUD berdasarkan hasil opname fisik persediaan sebesar Rp710.810.594,27 sehingga terdapat selisih kekurangan pencatatan sebesar Rp32.751.665,27; b. Persediaan obat-obatan di Dinas Kesehatan sebesar Rp1.905.512.705,00. Nilai obat-obatan Dinas Kesehatan yang tercatat pada Neraca tidak sesuai dengan jumlah obat-obatan berdasarkan hasil opname fisik persediaan. Nilai persediaan obat-obatan berdasarkan hasil opname fisik persediaan Dinas Kesehatan sebesar Rp1.905.476.515,00 sehingga terdapat selisih kelebihan pencatatan sebesar Rp36.190,00; c. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Persediaan di Pos Blanko/KTP. Akun Persediaan di Pos Blanko/KTP tercatat sebesar Rp45.823.000,00. Nilai pada akun tersebut seluruhnya merupakan persediaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nilai akun Persediaan Blanko/KTP tidak sesuai dengan berita acara hasil opname fisik. Hasil opname fisik atas persediaan Blanko/KTP adalah sebesar Rp45.769.000,00, sehingga terdapat selisih lebih penyajian sebesar Rp54.000,00. 4. Investasi Jangka Panjang. a. Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten Boalemo sebesar Rp229.287.466,55. Dikarenakan PDAM merupakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah mempunyai pengaruh yang besar terhadapnya maka metode pencatatan yang digunakan adalah metode ekuitas. Berdasarkan penjelasan di atas, metode ekuitas dicatat dengan menambahkan dan mengurangkan semua laba/rugi dan/atau peristiwa yang dapat menambah/mengurangi ekuitas/modal. Atas hal tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan kembali atas nilai penyertaan modal pemerintah kepada PDAM dengan cara sebagai berikut: Modal Tunai yang disetor Pemerintah Daerah ke PDAM Modal yang tercatat dalam Laporan Keuangan PDAM Jumlah Modal Pemda Boalemo pada PDAM Kabupaten Boalemo Akumulasi Kerugian PDAM sampai dengan tahun 2013 Total Penyertaan Modal Pemda pada PDAM setelah dikurangi kerugian s/d tahun 2013
250.000.000,00 8.848.310.079,31 9.098.310.079,31 (1.710.433.359,70) 7.387.876.719,61
Sesuai dengan perhitungan tersebut maka nilai yang seharusnya tercatat pada Neraca adalah sebesar Rp7.387.876.719,61 bukan Rp229.287.466,55. b. Penyertaan Modal kepada PT Bank Sulut sebesar Rp32.777.269.638,00. Dikarenakan persentase nilai kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Boalemo ke PT Bank Sulut kurang dari 20% maka metode pencatatan yang digunakan adalah metode biaya. Berdasarkan penjelasan di atas, jika terdapat dividen dalam bentuk saham maka akan menambah nilai investasi pemerintah.
Atas hal tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan kembali atas nilai penyertaan modal pemerintah kepada PT. Bank Sulut dengan cara sebagai berikut: Penyertaan Modal Pemda Pada Bank Sulut s/d 31 Desember 2011 Deviden tahun 2012 yang dikapitalisasi menjadi Dana Setoran Modal Setoran Penyertaan Modal tahun 2012 Penyertaan Modal Pemda Pada Bank Sulut s/d 31 Desember 2012 Deviden tahun 2013 yang dikapitalisasi menjadi Dana Setoran Modal Saham Bonus Setelah Penyerahan Modal PT Mega Corvora Setoran Penyertaan Modal tahun 2013 Jumlah Penambahan di Tahun 2013 Penyertaan Modal Pemda pada Bank Sulut s/d 31 Desember 2013
16.551.000.000,00 983.440.249,00 7.500.000.000,00 25.034.440.249,00 1.742.709.094,00 2.410.550.657,00 6.000.000.000,00 10.153.259.751,00
10.153.259.751,00 35.187.700.000,00
Sesuai dengan perhitungan tersebut maka nilai yang seharusnya tercatat adalah sebesar Rp35.187.700.000,00 bukan Rp32.777.269.638,00. 5. Aset Tetap. a. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Aset Tetap - Tanah. Akun Aset Tetap - Tanah tercatat sebesar Rp40.338.102.546,00. Masih tercatat 6 (enam) bidang tanah yang tidak mempunyai nilai seluas 2.087 m2 dan terdapat 1 (satu) bidang tanah yang mempunyai nilai Rp1,00 seluas 1.800 m2. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2 Aset Tanah Tidak Sesuai Ketentuan Nama Aset
Letak/ Alamat 2
1 I. Tanah Tanpa Nilai Perolehan/Wajar Tanah Bangunan Kantor Pemerintah RT 4, Dusun Purwojati II, Desa Bongo II, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Dusun II Palato Timur, Desa Salilama, Kec. Mananggu, Kabupaten Boalemo Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Dusun Iloheluma, Desa Bubaa, Kec. Paguyaman Pantai, Kab. Boalemo Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Dusun I Jambura, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kab. Boalemo Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Dusun I Halabolu, Desa Tutulo, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Molombulahe Kec Paguyaman Total Luas Tanah II. Tanah Dengan Nilai Perolehan Rp1,00 Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)
Desa Dulupi Kec.Dulupi
Luas (m2)
Nilai
Keterangan
3
4
5
1.000,00
-
Surat Hibah Tanggal 3 Oktober 2012
133,00
-
Surat Pemb. Tanah/Hibah
225,00
-
Surat Pernyataan Hibah/Pemberian
279,00
-
Surat Keterangan
225,00
-
225,00
-
Surat Keterangan Hibah Surat Pernyataan Hibah/Pemberian
2.087,00 1.800,00
1,00
Kantor Cabang dinas Dulupi
b. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Aset Tetap – Peralatan dan Mesin. Akun Aset Tetap – Peralatan dan Mesin tercatat sebesar Rp180.173.436.363,73. Terdapat peralatan dan mesin yang nilai perolehan per satuannya dibawah nilai kapitalisasi (threshold capitalization) seluruhnya sebesar Rp318.494.950,70;
c. Terdapat gedung dan bangunan yang nilai perolehan per satuannya dibawah nilai kapitalisasi (threshold capitalization) seluruhnya sebesar Rp125.936.781,00; d. Terdapat kesalahan klasifikasi antar pos yang terdapat pada akun Aset Tetap – Gedung dan Bangunan sebesar Rp243.000.000,00. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kesalahan klasifikasi sebesar Rp243.000.000,00 terdapat pada Pos Gedung Kantor Lainnya yang seharusnya tercatat sebagai Bangunan Lainnya; e. Terdapat kesalahan pencatatan atas gedung dan bangunan karena telah diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.516.615.311,00; f. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan. Akun Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan tercatat sebesar Rp494.078.163.633,98. Terdapat jalan, jaringan, dan irigasi yang nilai perolehan per satuannya dibawah nilai kapitalisasi (threshold capitalization) seluruhnya sebesar Rp251.856.850,00. 6. Aset Lainnya. a. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Aset Lainnya – Tagihan Ganti Rugi sebesar Rp242.330.087,98 sesuai dengan pembahasan pada Piutang – Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi; b. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Aset Lainnya – Aset Lain-lain Pos Aset Yang dihentikan Penggunaannya sebesar Rp1.516.615.311,00 sesuai dengan pembahasan tentang Aset Tetap – Gedung dan Bangunan yang dihentikan penggunaannya/diserahkan kepada masyarakat. Atas hal tersebut maka akun Aset Lainnya – Aset Lain-lain bertambah sebesar Rp1.516.615.311,00. 7. Kewajiban Jangka Pendek. a. Kesalahan penyetoran Utang PPh Ps. 21 yang dibayarkan melalui Utang IWP sebesar Rp1.313.829,00; b. Kesalahan penyetoran Utang PPh Ps. 21 yang dibayarkan melalui Utang PPh Ps. 23 sebesar Rp302.421,00; c. Kesalahan penyetoran Utang PPh Ps. 22 yang dibayarkan melalui Utang PPh Ps. 23 sebesar Rp173.343.432,00; d. Kesalahan penyetoran Utang PPh Ps. 22 yang dibayarkan melalui Utang PPN Pusat sebesar Rp201.597.172,61; e. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Utang Jangka Pendek Lainnya. Akun Utang Jangka Pendek Lainnya tercatat sebesar Rp1.901.526.757,80. Terdapat kelebihan penyajian atas Utang BLUD berdasarkan Laporan Keuangan Parsial BLUD yang merupakan komponen dari Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp345.577.795,80. Atas hal tersebut maka seharusnya nilai Utang Jangka
Pendek Lainnya yang tersaji di Neraca adalah sebesar Rp1.555.948.962,00 (Rp1.901.526.757,80 - Rp345.577.795,80). C. Laporan Arus Kas (LAK) 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi. Terdapat kesalahan pada arus kas keluar untuk belanja pegawai sebesar Rp5.892.500,00. Terdapat kesalahan pencatatan pada akun Belanja Pegawai di Pos Honorarium PNS. Pada pembahasan tersebut dikemukakan bahwa nilai sebesar Rp5.892.500,00 harus dihapus dari akun belanja pegawai karena dana tersebut tidak keluar dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan akus kas masuk dan arus kas keluar telah tercatat pada Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, dan tidak terdapat kesalahan pencatatan, nominal, serta pengakuan atas aktivitas tersebut; 3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan akus kas masuk dan arus kas keluar telah tercatat pada Aktivitas Pembiayaan, dan tidak terdapat kesalahan pencatatan, nominal, serta pengakuan atas aktivitas tersebut; 4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran. Terdapat kesalahan penjurnalan pada Arus Kas Keluar yang berasal dari setoran PFK sebesar Rp25.500,00. Nilai untuk Arus Kas Masuk sebesar Rp35.389.345.962 dan nilai Arus Kas Keluar sebesar Rp34.389.473.256,00. Terdapat kesalahan penjurnalan pada Arus Kas Keluar yang berasal dari setoran PFK PPh Ps. 21 sebesar Rp25.500,00. PEMBAHASAN A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 1. Pendapatan. Pembahasan diatas dinyatakan bahwa terdapat kesalahan pencatatan (kurang saji) pada akun Lain-Lain PAD yang sah di Pos Pendapatan BLUD sebesar Rp487.237.600,00 (Rp5.947.918.668,00 - Rp5.460.681.068,00). Maka dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Lain-Lain PAD yang Sah – Pendapatan BLUD Kas di BLUD Kas di BLUD Lain-Lain PAD yang Sah – Pendapatan BLUD
Rp5.460.681.068,00 Rp5.460.681.068,00 Rp5.947.918.668,00 Rp5.947.918.668,00
2. Belanja dan Transfer. a. Belanja Pegawai - BLUD seharusnya disajikan sebesar Rp4.523.556.355,00 namun pada Laporan Keuangan Unaudited 2013 disajikan sebesar Rp233.982.502,00. Maka perlu dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Kas di BLUD Belanja Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD Kas di BLUD
Rp233.982.502,00 Rp233.982.502,00 Rp4.523.556.355,00 Rp4.523.556.355,00
b. Pada Belanja Pegawai - Honorarium PNS terdapat kesalahan pencatatan sebesar Rp5.892.500,00 sesuai dengan hasil penelitian pada sub bab di atas. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan jurnal koreksi yaitu: R/K Pusat Belanja Pegawai – Honorarium PNS Kas di Kas Daerah R/K SKPD
Rp5.892.500,00 Rp5.892.500,00 Rp5.892.500,00 Rp5.892.500,00
c. Belanja Barang dan Jasa - BLUD seharusnya disajikan sebesar Rp2.119.984.872,00 namun pada Laporan Keuangan Unaudited 2013 disajikan sebesar Rp5.922.321.125,00. Maka perlu dilakukan jurnal koreksi: Kas di BLUD Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang dan Jasa BLUD Kas di BLUD
Rp5.922.321.125,00 Rp5.922.321.125,00 Rp2.119.984.872,00 Rp2.119.984.872,00
d. Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Desa sebesar Rp16.509.241.904,00 menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 harus dikonversi ke dalam klasifikasi pengeluaran menurut SAP yaitu pada akun Transfer. Atas hal tersebut, maka perlu dilakukan jurnal koreksi: Kas di Kas Daerah Belanja Operasi – Bantuan Kepada Pemerintah Desa Transfer Kepada Pemerintah Desa Kas Di Kas Daerah
Rp16.509.241.904 Rp16.509.241.904 Rp16.509.241.904 Rp16.509.241.904
e. Surplus/Defisit. Berdasarkan hasil analisis atas akun pendapatan dan belanja di atas, maka surplus yang telah dinyatakan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp7.386.703.307,00 berubah menjadi Rp7.392.595.807,00 akibat telah dilakukan jurnal koreksi atas pendapatan dan belanja tersebut. f. Pembiyaan. Berdasarkan hasil pemnbahasan akun pembiayaan maka tidak terdapat koreksi jurnal untuk akun pembiayaan. g. SiLPA/SiKPA. Berdasarkan hasil analisis atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan di atas, maka SiLPA yang telah dinyatakan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp18.517.529.832,00 berubah menjadi Rp18.523.422.332,00 akibat telah dilakukan jurnal koreksi atas pendapatan dan belanja sehingga mengubah nilai Surplus. Perubahan SiLPA akibat koreksi nilai pada surplus dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3 Perubahan SiLPA/(SiKPA) Akun
Sebelum Koreksi
Setelah Koreksi
Penerimaan Pembiayaan
Nilai 7.386.703.307,00 17.130.826.525,00
Nilai 7.392.595.807,00 17.130.826.525,00
Pengeluaran Pembiayaan
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
18.517.529.832,00
18.523.422.332,00
Surplus/(Defisit)
SiLPA/(SiKPA)
B.
Neraca 1. Kas dan Setara Kas a. Kesalahan pencatatan pada akun Kas di Bendahara Penerimaan, yaitu belum tercatatnya kas bendahara penerimaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.220.000,00. Maka perlu dilakukan jurnal koreksi: Kas Di Bendahara Penerimaan Pendapatan yang Ditangguhkan
Rp1.220.000,00 Rp1.220.000,00
b. Kesalahan pencatatan pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran, yaitu pencatatan jasa giro pada Kas di bendahara pengeluaran yang tidak sesuai dengan SAP sebesar Rp479.400,00. Atas hal tersebut, maka perlu dilakukan jurnal koreksi untuk menghapus nilai jasa giro tersebut dari Neraca dan hanya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Jurnal koreksi tersebut adalah sebagai berikut: Pendapatan yang Ditangguhkan Kas Di Bendahara Pengeluaran
Rp479.400,00 Rp479.400,00
2. Piutang a. Piutang Lain-lain - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tercatat sebesar Rp263.560.124,85, seharusnya tercatat sebesar Rp505.890.212,83 sehingga terdapat kekurangan pencatatan sebesar Rp242.330.087,98. Atas hal tersebut, pelu dilakukan jurnal koreksi yaitu: Bagian Lancat Tuntutan Ganti Rugi Cadangan Piutang
Rp242.330.087,98 Rp242.330.087,98
b. Piutang Denda Keterlambatan sebesar Rp29.259.353,00 seharusnya sebesar Rp0,00 karena seluruh denda keterlambatan tersebut telah dibuatkan SKTJM dan telah tercatat pada akun Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Atas hal tersebut maka perlu dilakukan jurnal koreksi yaitu: Cadangan Piutang Piutang Lainnya – Denda Keterlambatan
Rp29.259.353,00 Rp29.259.353,00
c. Piutang Lainnya – Piutang akibat kesalahan pendebetan oleh bank sulut sebesar Rp206.790,00 seharusnya sebesar Rp0,00 dikarenakan, jika terjadi kesalahan oleh bank, maka pihak bank yang perlu melakukan koreksi, sehingga tidak perlu dimunculkan akun piutang. Atas hal tersebut maka perlu dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Cadangan Piutang Piutang Lainnya – Kesalahan Pendebetan Bank
Rp206.790,00 Rp206.790,00
d. Piutang BLUD hasil konsolidasi sebesar Rp1.464.803.483,00 seharusnya disajikan sebesar Rp806.164.181,00 sesuai dengan Laporan Keuangan BLUD. Atas hal tersebut perlu dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Cadangan Piutang Piutang Lainnya – Piutang BLUD Piutang Lainnya – Piutang BLUD Cadangan Piutang
Rp1.464.803.483,00 Rp1.464.803.483,00 Rp806.164.181,00 Rp806.164.181,00
3. Persediaan a. Persediaan obat-obatan di BLUD RS Tani dan Nelayan sebesar Rp678.058.929,00 seharusnya sebesar Rp710.810.594,27 sesuai dengan hasil opname fisik persediaan. Atas hal tersebut maka perlu dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Cadangan Persediaan Persediaan Obat-Obatan BLUD Persediaan Obat-Obatan BLUD Cadangan Persediaan
Rp678.058.929,00 Rp678.058.929,00 Rp710.810.594,27 Rp710.810.594,27
b. Persediaan obat-obatan di Dinas Kesehatan sebesar Rp1.905.512.705,00 seharusnya sebesar Rp1.905.476.515,00 berdasarkan hasil opname fisik. Atas hal tersebut perlu dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Cadangan Persediaan Persediaan Obat-Obatan BLUD Persediaan Obat-Obatan BLUD Cadangan Persediaan
Rp1.905.512.705,00 Rp1.905.512.705,00 Rp1.905.476.515,00 Rp1.905.476.515,00
c. Persediaan di Pos Blanko/KTP sebesar Rp45.823.000,00 seharusnya Rp45.769.000,00 sesuai dengan hasil opname fisik. Atas hal tersebut perlu dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Cadangan Persediaan Persediaan Blanko/KTP Persediaan Blanko/KTP Cadangan Persediaan
Rp45.823.000,00 Rp45.823.000,00 Rp45.769.000,00 Rp45.769.000,00
4. Investasi Jangka Panjang a. Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten Boalemo sebesar Rp229.287.466,55 seharusnya sebesar Rp7.387.876.719,61 berdasarkan perhitungan kembali pada pembahasan. Atas hal tersebut maka dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Investasi Permenan – Penyertaan Modal ke PDAM Investasi Permenan – Penyertaan Modal ke PDAM Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
Rp229.287.466,55 Rp229.287.466,55 Rp7.387.876.719,61 Rp7.387.876.719,61
b. Penyertaan Modal kepada PT Bank Sulut sebesar Rp32.777.269.638,00 seharusnya sebesar Rp35.187.700.000,00 berdasarkan hasil perhitungan pada pembahasan di atas. Atas hal tersebut maka dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Investasi Permenan – Penyertaan Modal ke PT Bank Sulut Investasi Permenan – Penyertaan Modal ke PT. Bank Sulut Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
Rp32.777.269.638,00 Rp32.777.269.638,00 Rp35.187.700.000,00 Rp35.187.700.000,00
5. Aset Tetap a. Terdapat 6 (enam) bidang tanah yang tidak mempunyai nilai seluas 2.087 m2 dan terdapat 1 (satu) bidang tanah yang mempunyai nilai Rp1,00 seluas 1.800 m2. Atas hal tersebut maka dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Diinvestasikan dalam Aset Tetap Aset Tetap Tanah
Rp1,00 Rp1,00
b. Akun Aset Tetap – Peralatan dan Mesin tercatat sebesar Rp180.173.436.363,73, namun berdasarkan hasil analisis terdapat peralatan dan mesin yang nilai perolehan per satuannya dibawah nilai kapitalisasi (threshold capitalization) seluruhnya sebesar Rp318.494.950,70. Atas hal tersebut maka perlu dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Diinvestasikan dalam Aset Tetap Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Rp318.494.950,70 Rp318.494.950,70
c. Terdapat gedung dan bangunan yang nilai perolehan per satuannya dibawah nilai kapitalisasi (threshold capitalization) seluruhnya sebesar Rp125.936.781,00. Atas hal tersebut perlu dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Diinvestasikan dalam Aset Tetap Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
Rp125.936.781,00 Rp125.936.781,00
d. Terdapat kesalahan klasifikasi antar pos yang terdapat pada akun Aset Tetap – Gedung dan Bangunan sebesar Rp243.000.000,00. Kesalahan klasifikasi sebesar Rp243.000.000,00 terdapat pada Pos Gedung Kantor Lainnya yang seharusnya tercatat sebagai Bangunan Lainnya. Atas hal tersebut dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pos Bangunan Lainnya Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pos Gedung Kantor Lainnya
Rp243.000.000,00 Rp243.000.000,00
e. Kesalahan pencatatan atas gedung dan bangunan karena telah diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.516.615.311,00. Aset Tetap – Gedung Bangunan yang telah diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.516.615.311,00 harus di pindahkan ke Akun Aset Lainnya – Aset Lain-lain dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Atas hal tersebut maka dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Diinvestasikan dalam Aset Tetap Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Aset Lainnya – Aset Lain-lain Pos Aset Yang dihentikan Penggunaannya Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
f.
Rp1.516.615.311,00 Rp1.516.615.311,00 Rp1.516.615.311,00 Rp1.516.615.311,00
Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan tercatat sebesar Rp494.078.163.633,98, namun terdapat jalan, jaringan, dan irigasi yang nilai perolehan per satuannya dibawah nilai kapitalisasi (threshold capitalization) seluruhnya sebesar Rp251.856.850,00. Atas hal tersebut maka dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut:
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp251.856.850,00 Rp251.856.850,00
6. Aset Lainnya. Berdasarkan hasil analisis atas akun Aset Lainnya di atas, diketahui terdapat kesalahan pencatatan pada akun Aset Lainnya – Tagihan Ganti Rugi sebesar Rp242.330.087,98 sesuai dengan pembahasan tentang Piutang – Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, sehingga harus dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Aset Lainnya - Tuntutan Ganti Rugi
Rp242.330.087,98 Rp242.330.087,98
7. Kewajiban Jangka Pendek a. Kesalahan penyetoran Utang PPh Ps. 21 yang dibayarkan melalui Utang IWP sebesar Rp1.313.829,00. Atas hal tersebut maka dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Utang PFK – PPh Ps. 21 Utang PFK – IWP
Rp1.313.829,00 Rp1.313.829,00
b. Kesalahan penyetoran Utang PPh Ps. 21 yang dibayarkan melalui Utang PPh Ps. 23 sebesar Rp302.421,00. Atas hal tersebut maka dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Utang PFK – PPh Ps. 21 Utang PFK – PPh Ps. 23
Rp302.421,00 Rp302.421,00
c. Kesalahan penyetoran Utang PPh Ps. 22 yang dibayarkan melalui Utang PPh Ps. 23 sebesar Rp173.343.432,00. Atas hal tersebut maka dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Utang PFK – PPh Ps. 22 Utang PFK – PPh Ps. 23
Rp173.343.432,00 Rp173.343.432,00
d. Kesalahan penyetoran Utang PPh Ps. 22 yang dibayarkan melalui Utang PPN Pusat sebesar Rp201.597.172,61. Atas hal tersebut maka dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Utang PFK – PPh Ps. 22 Utang PFK – PPN Pusat
Rp201.597.172,61 Rp201.597.172,61
e. Terdapat kelebihan penyajian atas Utang BLUD berdasarkan Laporan Keuangan Parsial BLUD yang merupakan komponen dari Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp345.577.795,80. Atas hal tersebut maka dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Utang Jangka Pendek Lainnya Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Rp345.577.795,80 Rp345.577.795,80
8. Ekuitas Dana Lancar. Tidak terdapat kesalahan pencatatan, nominal, serta pengakuan atas akun tersebut sehingga Ekuitas Dana Lancar yang disajikan pada Neraca merupakan benar adanya dan merupakan transaksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo pada Tahun 2013. 9. Ekuitas Dana Investasi. Tidak terdapat kesalahan pencatatan, nominal, serta pengakuan atas akun tersebut sehingga Ekuitas Dana Investasi yang disajikan pada
Neraca merupakan benar adanya dan merupakan transaksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo pada Tahun 2013. C. LAK 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Terdapat kesalahan pada arus kas keluar untuk belanja pegawai sebesar Rp5.892.500,00 dan telah dilakukan jurnal koreksi pada pembahasan di atas. Berdasarkan jurnal koreksi tersebut maka Arus Kas Keluar aktivitas operasi pada Belanja Pegawai menjadi berkurang sebesar Rp5.892.500,00. 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan. Tidak terdapat kesalahan pencatatan, nominal, serta pengakuan atas aktivitas tersebut. 3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan. Tidak terdapat kesalahan pencatatan, nominal, serta pengakuan atas aktivitas tersebut. 4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran. Terdapat kesalahan penjurnalan pada Arus Kas Keluar yang berasal dari setoran PFK sebesar Rp25.500,00. Atas hal tersebut maka dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut: a. Jurnal SKPD Penerimaan PFK PPh Ps. 21 R/K SKPD Utang PFK PPh Ps. 21 Penerimaan PFK PPh Ps. 21
Rp25.500,00 Rp25.500,00 Rp25.500,00 Rp25.500,00
b. Jurnal SKPKD R/K SKPD Penerimaan PFK PPh Ps. 21 Penerimaan PFK PPh Ps. 21 Utang PFK PPh Ps. 21
Rp25.500,00 Rp25.500,00 Rp25.500,00 Rp25.500,00
Berdasarkan jurnal koreksi tersebut maka terdapat perubahan pada Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar namun tidak merubah total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran. 5. Berdasarkan uraian tentang Arus Kas di atas, maka terdapat perubahan atas Nilai kenaikan Kas Daerah yang awalnya sebesar Rp3.126.946.472,00 menjadi Rp3.132.838.972,00. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4 Perubahan Kenaikan Kas Daerah URAIAN Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Bersih Aktivitas Non Anggaran Kenaikan Kas Daerah
SEBELUM KOREKSI
SETELAH KOREKSI
SELISIH
143.924.413.498,00
143.930.305.998,00
5.892.500,00
(135.797.339.732,00)
(135.797.339.732,00)
0,00
(6.000.000.000,00)
(6.000.000.000,00)
0,00
999.872.706,00
999.872.706,00
0,00
3.126.946.472,00
3.132.838.972,00
5.892.500,00
KESIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Penyusunan Laporan Keuangan tidak memperhatikan dokumen sumber tiap transaksi untuk saldo akun yang terdapat kesalahan penyajian nilai; 2. Penyusunan Laporan Keuangan tidak memperhatikan Kebijakan Akuntansi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 3. Penyusunan Laporan Keuangan tidak memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku; 4. Terdapat kesalahan pencatatan pada Laporan Keuangan, baik kesalahan pencatatan angka maupun kesalahan pengklasifikasian akun; 5. Terdapat kekurangan pengungkapan atas penjelasan pada CaLK sehingga tidak memenuhi prinsip full disclosure (pengungkapan menyeluruh); 6. Kurangnya pemahaman dari pihak penyusun Laporan Keuangan tentang SAP dan penerapan kebijakan akuntansi; 7. Pemerintah Kabupaten Boalemo belum mempunyai Kebijakan Akuntansi terkait perlakuan, penilaian, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Penyusutan Aset Tetap. B. Saran Berdasarkan hasil penelitian pada simpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut: 1. Pihak yang menyusun Laporan Keuangan perlu untuk memperhatikan dokumen sumber tiap transaksi yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan, nilai yang terdapat pada dokumen sumber tersebut yang akan dituangkan dalam Laporan Keuangan menjadi suatu informasi untuk pengambilan keputusan untuk pada stakeholders, sehingga tidak lagi terdapat kesalahan penulisan nilai/angka/saldo pada setiap akun dalam Laporan Keuangan; 2. Pihak penyusun Laporan Keuangan harus memperhatikan kebijakan akuntansi yang digunakan saat menyusun laporan keuangan, sehingga Laporan Keuangan yang disusun tidak melanggar kebijakan yang dibuat sendiri oleh Pemerintah Daerah; 3. Pihak penyusun Laporan Keuangan harus memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku saat penyusunan Laporan Keuangan. Standar tersebut yang menjadi pedoman dalam pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan penyajian Laporan Keuangan; 4. Pihak penyusun Laporan Keuangan perlu melakukan jurnal koreksi terhadap semua kesalahan baik kesalahan pencatatan angka maupun kesalahan pengklasifikasian akun yang terdapat pada BAB IV tentang pembahasan di atas; 5. Pihak penyusun Laporan Keuangan perlu menambahkan penjelasan pada CaLK atas kekurangan pengungkapan untuk memenuhi prinsip full disclosure (pengungkapan menyeluruh);
6. Pihak Pemerintah Kabupaten Boalemo perlu melakukan konsultansi secara berkala kepada instansi/lembaga pemerintah seperti, BPKP, Kementerian Keuangan, dan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Keuangan; 7. Pemerintah Kabupaten Boalemo perlu menyempurnakan Kebijakan Akuntansi terkait perlakuan, penilaian, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Penyusutan Aset Tetap. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesulitan saat melakukan konversi Laporan Keaungan dari Basis Kas Menuju Akrual ke Basis Akrual. 8. Jika telah dilakukan jurnal koreksi dan pengungkapan yang menyeluruh atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2013, maka peneliti berpendapat bahwa Laporan Keuangan tersebut telah disajikan secara wajar. DAFTAR PUSTAKA BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. 2008 - 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Boalemo. Gorontalo. Fitrti. 2012. Skripsi. Analisis Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Halim. 1994. Pemeriksaan Akuntansi 1. Jakarta: Penerbit Gunadarma. --------. 2001. Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. --------. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat. Hanafi. 2007. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: UPP YKPN. Harahap. 2003. Teori Akuntansi. Edisi Kelima. Jakarta: PT. Raspindo. Hartoyo. 2009. Skripsi. Implementasi Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia dan Implikasinya terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah. Hendriksen. 1999. Teori Akuntansi Terjemahan Marianus Sinaga. Edisi Keempat. Jilid Satu. Jakarta. Horngren. 2007. Akuntansi. Edisi Ketujuh. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta. Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press. Napitupulu. 2012. Skripsi. Analisis Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Naru. 2009. Skripsi. Evaluasi Penyajian Pos-Pos Neraca Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Rosadi. 2010. Skripsi. Analisis terhadap proses penyusunan dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2009. Subekti. 2001. Asosiasi antara Set Kesempatan Investasi dengan Kebijakan Pendanaan dan Dividen Perusahaan serta Implikasinya pada Perbedaan Harga Saham, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol.4, no.1 (Jan) : 44-63.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Warren. 2005. Pengantar Akuntansi. Edisi Ke-21. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
