PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2013
TANJUNGPANDAN, MARET 2014
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya telah dapat melaksanakan jabatan sebagai Bupati Belitung dan menyelesaikan “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2013 sebagai bentuk perwujudan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menegaskan tekad bangsa kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan prinsip-prinsip good governance. Laporan akuntabilitas tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini memiliki substansi materi yang meliputi latar belakang dan
strategi kebijakan serta hasil-hasil yang dicapai atas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2013 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014. Hasil-hasil yang dicapai selama Tahun Anggaran 2013 ini merupakan akumulasi dari kerja sama kolektif yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Belitung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, apabila hasil kinerja yang saya laksanakan selama Tahun Anggaran 2013 dinilai sebagai keberhasilan, maka keberhasilan itu merupakan hasil kerja keras dengan dedikasi tinggi seluruh stakeholders yang berperan aktif dalam membangun Kabupaten Belitung. Sebaliknya, apabila kinerja itu dinilai tidak berhasil, saya akui bahwa hal itu merupakan suatu kelemahan yang menjadi kodrat saya sebagai manusia. Saya mengharapkan mudah-mudahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2013 ini selain sebagai laporan pertanggungjawaban
atas
penyelenggaraan
tugas-tugas
umum
pemerintahan
dan
pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan didalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. LAKIP 2013, Kata Pengantar - i
Akhirnya, kami harapkan kritik dan saran dari seluruh pihak agar dapat menjadi umpan balik (feed back) yang bermanfaat bagi peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas publik Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat mempercepat terwujudnya good governance sebagaimana yang menjadi harapan seluruh lapisan masyarakat.
Tanjungpandan, Maret 2014 BUPATI BELITUNG,
H. SAHANI SALEH, S.Sos
LAKIP 2013, Kata Pengantar - ii
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ........................................................................................................
i
Daftar Isi ................................................................................................................. iii Ringkasan Eksekutif ...............................................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN ...................................................................................
1
1.1 Latar Belakang ..................................................................................
1
1.2 Ruang Lingkup ..................................................................................
2
1.3 Tujuan Penyusunan ............................................................................
3
1.4 Dasar Hukum ....................................................................................
3
1.5 Gambaran Umum Kabupaten Belitung ..............................................
4
1.5.1 Kondisi Geografis .....................................................................
4
1.5.2 Kondisi Demografi ...................................................................
6
1.5.3 Struktur Pemerintahan ..............................................................
7
1.5.4 Sumberdaya Alam ....................................................................
9
1.5.5 Kondisi Ekonomi ...................................................................... 10 1.6 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ........................................................................................ 11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................. 12 2.1 Perencanaan ...................................................................................... 12 2.1.1 Visi ........................................................................................... 12 2.1.2 Misi .......................................................................................... 13 2.1.3 Tujuan ...................................................................................... 14 2.1.4 Sasaran ..................................................................................... 14 2.1.5 Strategi ..................................................................................... 16 2.1.6 Arah Kebijakan ......................................................................... 18 2.1.7 Program .................................................................................... 23 2.2 Perjanjian Kinerja .............................................................................. 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 40 3.1 Pengukuran Kinerja ........................................................................... 40 LAKIP 2013, Daftar Isi - iii
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Ekonomi Makro Daerah .......... 41 3.2.1 Indikator Kinerja Utama ........................................................... 41 3.2.2 Indikator Kinerja Ekonomi Makro Daerah ............................... 42 3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Strategis ........................... 45 3.4 Analisis Capaian Kinerja Keuangan ................................................... 85 3.4.1 Target dan Realisasi Pendapatan ................................................ 86 3.4.2 Target dan Realisasi Belanja ...................................................... 89 3.4.3 Target dan Realisasi Pembiayaan ............................................... 90
BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 92
LAMPIRAN ........................................................................................................... 94
LAKIP 2013, Daftar Isi - iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah membawa perubahan paradigma yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah satunya adalah
semakin menguatnya tuntutan terhadap akuntabilitas publik. Meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas publik ini mewajibkan kepala daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2013 merupakan kewajiban Bupati Belitung untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat yang direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, pertanggungjawaban Bupati Belitung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan berbagai kelemahan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap jalannya pemerintahan daerah. Sebagai Kepala Daerah, Bupati Belitung berkewajiban menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap tahunnya kepada pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2013 ini merupakan laporan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, disamping itu memberikan gambaran dan informasi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, masyarakat melalui lembaga legislatif dapat memberikan penilaian secara objektif
LAKIP 2013, BAB I - 1
terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai umpan balik yang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Laporan akuntabilitas ini merupakan suatu kewajiban yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengemban amanat konstitusi daerahnya.
1.2. Ruang Lingkup Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 27 ayat (2) berbunyi : “selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat”. Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2013 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014. Namun demikian, didalam laporan ini selain mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah di atas, dalam penilaian atas hasil-hasil kinerja Bupati Belitung selama Tahun Anggaran 2013 juga mengacu kepada kebijakan pembangunan yang lain seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013. Penilaian terhadap capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kapasitas penyelenggaraan pembangunan daerah dengan kebijakan-kebijakan strategis daerah yang telah ditetapkan didalam dokumen-dokumen perencanaannya.
Penilaian atas capaian kinerja mencakup
pencapaian indikator makro dan mikro. Pencapaian kinerja berdasarkan indikator makro meliputi berbagai aspek strategis yang secara umum menunjukkan kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Belitung seperti aspek perekonomian daerah, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pemerintahan umum dan aspek infrastruktur. Pencapaian LAKIP 2013, BAB I - 2
kinerja atas keempat aspek penting itu akan memberikan gambaran umum kinerja Bupati Belitung selama Tahun Anggaran 2013.
Pencapaian kinerja berdasarkan
indikator mikro meliputi pencapaian kinerja pembangunan per sektor yang menggambarkan kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor yang secara langsung berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Belitung.
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2013 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut : 1. Untuk melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Bupati Belitung tahun 2013 sebagai implementasi pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2. Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai cerminan prinsip akuntabilitas publik sehubungan dengan amanat yang telah diterima Bupati Belitung dari masyarakat.
Selain tujuan di atas, penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2013 ini diharapkan juga akan bermanfaat sebagai bahan evaluasi atas kinerja Bupati Belitung tahun 2013 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014 dan menjadi bahan masukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2015.
1.4
Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 27 ayat (1) huruf k dan pasal 27 ayat (2); Ayat (1) huruf k berbunyi : “dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan 26, kepala daerah dan wakil kepala LAKIP 2013, BAB I - 3
daerah
mempunyai
kewajiban
menyampaikan
rencana
strategis
penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, sedangkan ayat (2) berbunyi : “selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada
pemerintah,
dan
memberikan
laporan
keterangan
pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat”; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang
Pemerintah Daerah pasal 41 dan pasal 42 huruf c; Pasal 41 berbunyi : ”Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan”, dan pasal 42 huruf c berbunyi : “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undang lainnya, peraturan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah”; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.5
Gambaran Umum Kabupaten Belitung 1.5.1 Kondisi Geografis Kabupaten Belitung merupakan daerah kepulauan yang secara astronomi terletak diantara 107008’-107058’ Bujur Timur dan 02030’-03015’ Lintang Selatan dengan luas daerah seluruhnya 229.369 ha atau 2.293,69 km2. Pada peta dunia Pulau Belitung dikenal dengan nama “BILLITONIT’ yang bergaris tengah Timur-Barat 79 km dan garis tengah Utara-Selatan 77 km. Batas-batas wilayah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
-
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur; LAKIP 2013, BAB I - 4
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
-
Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.
Kabupaten Belitung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 100 (seratus) buah pulau besar dan kecil. Pulau tersebut antara lain : Pulau Seliu, Pulau Mendanau, Pulau Nadu, dan Pulau Batu Dinding dengan penyebaran pulau di setiap kecamatan adalah sebagai berikut : Tabel 1.1 Penyebaran Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung No
Jumlah Pulau (Buah)
Kecamatan
(1) 1.
(2)
(3) 36
Membalong
2.
Tanjungpandan
5
3.
Sijuk
25
4.
Badau
8
5.
Selat Nasik
26 Jumlah
100
Sumber data : Belitung Dalam Angka 2013
Kabupaten Belitung beriklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada tahun 2012 yang mempunyai kisaran diantara 30,5 mm sampai 406,9 mm dengan jumlah hari hujan antara 5 hari sampai 29 hari setiap bulannya, curah hujan tertinggi pada bulan November mencapai 406,9 mm.
Rata-rata temperatur udara berkisar antara 25,7ºC sampai 27,0ºC,
dengan kelembaban udara bervariasi antara 77,0 % sampai 93,0 % dan tekanan udara antara 1.009,3 mb sampai dengan 1.011,8 mb. Permukaan tanah Pulau Belitung pada daerah pedalaman, merupakan daerah perbukitan dengan topografi bergelombang
sampai berbukit.
Sedangkan daerah yang letaknya lebih rendah, yaitu daerah disekitar pantai, mempunyai permukaan yang relatif datar.
Daerah yang paling tinggi di
Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500,0 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi berada di daerah Gunung Tajam. LAKIP 2013, BAB I - 5
Sedangkan daerah hilir (pantai) dibagi atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yakni : -
Sebelah Utara oleh DAS Buding;
-
Sebelah Selatan oleh DAS Pala dan Kembiri;
-
Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk.
Keadaan tanah di Kabupaten Belitung umumnya didominasi oleh kuarsa dan pasir, batuan alluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kuarsa dan pasir tersebar secara merata diseluruh wilayah kecamatan. Selain itu, batuan alluvial dijumpai hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik. Kondisi di daerah pedalaman Pulau Belitung yang cenderung merupakan perbukitan dengan topografi bergelombang sampai berbukit-bukit telah membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola sentrifugal, dimana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan sedangkan daerah aliran sungai mempunyai bentuk dendritik dimana pola aliran sungainya berbentuk seperti pohon.
1.5.2 Kondisi Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Belitung berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2013 berjumlah 172.272 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 75,11 jiwa / km2. Tabel 1.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan dalam Kabupaten Belitung Tahun 2013
No
Kecamatan
(1) 1. 2. 3. 4. 5.
(2) Membalong Tanjungpandan Badau Sijuk Selat Nasik Jumlah
Jumlah Desa / Kelurahan (Desa / Kelurahan)
Luas (Km2)
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kepadatan Penduduk (Jiwa / Km2)
(3) 12 16 7 10 4 49
(4) 909,550 378,448 458,200 413,992 133,500 2.293,690
(5) 24.756 98.480 13.406 29.052 6.578 172.272
(6) 27,22 260,22 29,26 70,18 49,27 75,11
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dan Belitung Dalam Angka 2013
LAKIP 2013, BAB I - 6
1.5.3 Struktur Pemerintahan Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas, lembaga teknis, kecamatan dan kelurahan, yang kesemuanya diatur di dalam peraturan daerah, adapun struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung meliputi : 1. Sekretariat Daerah a. Sekretaris Daerah b. Asisten 1. Asisten I Bidang Pemerintahan 2. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3. Asisten III Bidang Administrasi c. Staf Ahli 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial 3. Staf Ahli Bidang Administrasi d. Bagian 1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Bagian Hukum 3. Bagian Hubungan Masyarakat 4. Bagian Pembangunan 5. Bagian Perekonomian 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat 7. Bagian Umum dan Perlengkapan 8. Bagian Keuangan 9. Bagian Organisasi
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas-Dinas a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Pekerjaan Umum; LAKIP 2013, BAB I - 7
d. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; g. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan; h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; i. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; j. Dinas Pertambangan dan Energi; k. Dinas Kelautan dan Perikanan; l. Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan; m. Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan n. Dinas Pendapatan Daerah.
4. Lembaga Teknis a. Inspektorat; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana; d. Badan Lingkungan Hidup Daerah; e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana; g. Satuan Polisi Pamong Praja; h. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan; i. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono; j. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan k. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
5. Organisasi Kecamatan a. Kecamatan b. Kelurahan c. Desa
LAKIP 2013, BAB I - 8
1.5.4 Sumberdaya Alam Kabupaten Belitung memiliki potensi sumberdaya alam berupa barang tambang selain pasir timah juga terdapat bahan galian golongan C. Daerah terkait dengan potensi pertambangan ini berupaya untuk terus mengurangi tingkat
ketergantungannya
terhadap
sektor
pertambangan
mengingat
pengelolaan pertambangan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berpihak kepada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan dan rentan terhadap degradasi lingkungan. Sumberdaya alam selain tambang yang potensinya cukup besar di Kabupaten Belitung adalah perairan laut Pulau Belitung dengan luas 29.606 km2 yang kaya akan hasil lautnya seperti ikan, teripang, rumput laut dan hasil laut lainnya.
Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Belitung merupakan
salah satu penghasil utama perikanan. Hasil produksi perikanan dan kelautan Kabupaten Belitung terdiri dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Pada tahun 2013, jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 54,23 ton sedangkan jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 44.946,20 ton. Berikut ini tabel pencapaian produksi perikanan Kabupaten Belitung tahun 2013 : Tabel 1.3 Hasil Produksi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Belitung Tahun 2013 No
Hasil Produksi
Jumlah (Ton)
(1)
(2)
(3)
1.
Perikanan Budidaya
54,23
2.
Perikanan Tangkap
44.946,20
Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung
Selain mengandung potensi perikanan, sumberdaya alam perairan laut di Kabupaten Belitung juga sangat potensial untuk pengembangan industri pariwisata. Perairan laut Pulau Belitung kaya akan terumbu karang yang indah sehingga cukup berpotensi untuk dijadikan obyek wisata bawah air, selain wisata pantai yang memang cukup banyak yang bisa dikembangkan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas Kabupaten Belitung, baik dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, pendapatan asli daerah LAKIP 2013, BAB I - 9
(PAD) maupun pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha pariwisata juga meliputi usaha penginapan berupa hotel, losmen dan usaha restoran.
1.5.5 Kondisi Ekonomi Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung baik atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tanpa migas selalu menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Produk domestik regional bruto Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku tanpa migas pada tahun 2011 sebesar Rp 3.332.838.000.000 dan meningkat 15,24 % menjadi Rp 3.840.924.000.000 pada tahun 2012, sedangkan produk domestik regional bruto Kabupaten Belitung atas dasar harga konstan tanpa migas pada tahun 2011 sebesar Rp 1.324.077.000.000 dan meningkat sebesar 7,71 % menjadi sebesar Rp 1.426.201.000.000 pada tahun 2012.
1.6
Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2013 ini, disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya;
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Menguraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja);
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja;
BAB IV
PENUTUP
LAKIP 2013, BAB I - 10
LAMPIRAN LAMPIRAN I
: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 20102014;
LAMPIRAN II
: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013;
LAMPIRAN III
: PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013;
LAMPIRAN IV
: PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013.
LAKIP 2013, BAB I - 11
