PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012

TANJUNGPANDAN, MARET 2013

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya telah dapat melaksanakan jabatan sebagai Bupati Belitung dan menyelesaikan “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 sebagai bentuk perwujudan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menegaskan tekad bangsa kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan prinsip-prinsip good governance. Laporan akuntabilitas tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. strategi

Laporan ini memiliki substansi materi yang meliputi latar belakang dan

kebijakan

serta

hasil-hasil yang

dicapai atas

penyelenggaraan

tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2012 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014. Hasil-hasil yang dicapai selama Tahun Anggaran 2012 ini merupakan akumulasi dari kerja sama kolektif yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Belitung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, apabila hasil kinerja yang saya laksanakan selama Tahun Anggaran 2012 dinilai sebagai keberhasilan, maka keberhasilan itu merupakan hasil kerja keras dengan dedikasi tinggi seluruh stakeholders yang berperan aktif dalam membangun Kabupaten Belitung.

Sebaliknya, apabila kinerja itu dinilai tidak berhasil, saya akui bahwa hal itu

merupakan suatu kelemahan yang menjadi kodrat saya sebagai manusia. Saya Pemerintah

mengharapkan

mudah-mudahan

Laporan

Akuntabilitas

Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012

pertanggungjawaban

atas

penyelenggaraan

tugas-tugas

Kinerja

Instansi

ini selain sebagai laporan umum

pemerintahan

dan

pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan didalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. LAKIP 2012, Kata Pengantar - i

Akhirnya, kami harapkan kritik dan saran dari seluruh pihak agar dapat menjadi umpan balik (feed back) yang bermanfaat bagi peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas publik Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat mempercepat terwujudnya good governance sebagaimana yang menjadi harapan seluruh lapisan masyarakat.

Tanjungpandan, Maret 2013 BUPATI BELITUNG,

Ir. H. DARMANSYAH HUSEIN

LAKIP 2012, Kata Pengantar - ii

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ..............................................................................................................

i

Daftar Isi ....................................................................................................................... iii Ringkasan Eksekutif ....................................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................................

1

1.1 Latar Belakang ......................................................................................

1

1.2 Ruang Lingkup .....................................................................................

2

1.3 Tujuan Penyusunan ...............................................................................

3

1.4 Dasar Hukum ........................................................................................

3

1.5 Gambaran Umum Kabupaten Belitung ................................................

4

1.5.1 Kondisi Geografis .......................................................................

4

1.5.2 Kondisi Demografi ......................................................................

6

1.5.3 Struktur Pemerintahan .................................................................

7

1.5.4 Sumberdaya Alam .......................................................................

9

1.5.5 Kondisi Ekonomi ......................................................................... 10 1.6 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ............................................................................................ 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................... 12 2.1 Perencanaan .......................................................................................... 12 2.1.1 Visi .............................................................................................. 12 2.1.2 Misi .............................................................................................. 13 2.1.3 Tujuan .......................................................................................... 14 2.1.4 Sasaran ........................................................................................ 14 2.1.5 Strategi ........................................................................................ 16 2.1.6 Arah Kebijakan ........................................................................... 18 2.1.7 Program ....................................................................................... 23 2.2 Perjanjian Kinerja ................................................................................. 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................... 42 3.1 Pengukuran Kinerja .............................................................................. 42 LAKIP 2012, Daftar Isi - iii

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Ekonomi Makro Daerah .......... 43 3.2.1 Indikator Kinerja Utama .............................................................. 43 3.2.2 Indikator Kinerja Ekonomi Makro Daerah ................................ 44 3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Strategis ............................ 47 3.4 Analisis Capaian Kinerja Keuangan ..................................................... 86 3.4.1 Target dan Realisasi Pendapatan .................................................. 87 3.4.2 Target dan Realisasi Belanja ........................................................ 90 3.4.3 Target dan Realisasi Pembiayaan ................................................. 92

BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 94

LAMPIRAN ............................................................................................................... 96

LAKIP 2012, Daftar Isi - iv

RINGKASAN EKSEKUTIF Secara umum, penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Belitung selama Tahun Anggaran 2012 telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana seluruh unsur penyelenggara pemerintahan telah memberikan kontribusi guna menunjang terwujudnya tujuan

penyelenggaraan

pemerintahan

yang telah ditetapkan bersama.

Kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak lepas dari tingginya kesadaran seluruh unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Belitung tentang makna suatu sistem manajemen pemerintahan, serta dukungan dari berbagai pihak (stakeholders). tujuan

penyelenggaraan

pemerintahan

Kabupaten

Belitung

Sehingga pencapaian

ini merupakan

akumulasi

kinerja dari kontribusi seluruh unsur penyelenggara pemerintah dan peran serta / dukungan berbagai pihak sesuai perannya masing-masing. Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Belitung tahun 2012, umumnya juga menunjukkan hasil yang cukup

baik.

Hal tersebut terlihat dari

kecenderungan meningkatnya capaian indikator beberapa aspek kinerja makro, seperti kinerja pada aspek

perekonomian daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek

pemerintahan umum dan aspek infrastruktur. Pada aspek perekonomian daerah terlihat bahwa beberapa indikator kinerja makro yang digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian daerah menunjukkan tingkat perubahan yang positif, antara lain angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama tahun 2011 indikator tersebut cenderung mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Pada tahun 2011, Produk Domestik

Regional Bruto Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Rp 3.331.891.000.000 meningkat sebesar 14,72 % bila dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010 yang hanya mencapai sebesar Rp 2.904.494.000.000. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2010 sebesar Rp 1.245.957.000.000 dan pada tahun 2011 naik sebesar 6,24 % menjadi sebesar Rp 1.323.729.000.000.

Indikator kinerja lainnya yang menggambarkan perekonomian

Kabupaten Belitung, seperti pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, investasi, dana

perbankan,

serta

kondisi perdagangan,

umumnya

juga

menunjukkan

tingkat

perkembangan yang positif. Capaian indikator-indikator kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat secara umum juga

menunjukkan

perubahan

seperti

tingkat kesehatan masyarakat,

tingkat

pendidikan, angkatan kerja dan pertumbuhan penduduk. LAKIP 2012, Ringkasan Eksekutif - v

Sementara itu perkembangan kesehatan masyarakat Kabupaten Belitung, dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Usia Harapan Hidup (UHH) yang merupakan indikator sasaran peningkatan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2012 angka kematian ibu Kabupaten Belitung sebesar 168 per

100.000 kelahiran hidup.

Bila dibandingkan dengan target maksimal Indonesia Sehat 2010

sebesar 226 per 100.000 kelahiran hidup, maka angka kematian ibu Kabupaten Belitung di bawah target maksimal. baik.

Itu artinya angka kematian ibu Kabupaten Belitung sudah cukup

Angka kematian bayi pada tahun 2012 sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup. Bila

dibandingkan dengan target maksimal Indonesia sehat 2010 sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup, maka angka kematian bayi Kabupaten Belitung di bawah target maksimal, artinya angka kematian bayi Kabupaten Belitung sudah sangat baik. tahun 2012 sebesar 69,00 tahun.

Usia harapan hidup pada

Bila dibandingkan dengan target maksimal Indonesia

Sehat 2010 sebesar 69,08 tahun, maka angka usia harapan hidup Kabupaten Belitung sudah mendekati target maksimal Indonesia Sehat 2010. Disamping itu, keberhasilan pembangunan dan pelayanan di bidang kesehatan dapat dilihat juga dari indikator seperti ketersediaan jumlah tenaga medis dan paramedis serta jumlah masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Belitung.

Pada tahun 2012,

jumlah tenaga medis yang dimiliki daerah sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dan tenaga paramedis sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang, sedangkan untuk jumlah masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Belitung sebanyak 214.116 (dua ratus empat belas ribu seratus enam belas) orang. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan angka kelulusan siswa tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan merupakan indikator sasaran peningkatan kualitas pendidikan.

Pada Tahun Anggaran 2012, angka partisipasi kasar tingkat sekolah dasar

sebesar 108,12 %, sekolah menengah pertama sebesar 107,36 %, sekolah menengah sebesar 90,06 %.

Angka partisipasi murni tingkat sekolah dasar sebesar 98,80 %, sekolah

menengah pertama sebesar 87,05 %, sekolah menengah sebesar 60,97 %. Angka kelulusan tingkat sekolah dasar sebesar 100,00 %, sekolah menengah pertama sebesar 97,54 %, sekolah menengah sebesar 97,16 %. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung adalah 7,84 tahun. Sektor unggulan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Belitung sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014, yaitu sektor kelautan dan perikanan, sektor pariwisata, dan sektor perhubungan. Pada tahun LAKIP 2012, Ringkasan Eksekutif - vi

2012, capaian target indikator kinerja sasaran peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan adalah jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 81,64 ton dan jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 43.304,00 ton.

Capaian indikator kinerja sasaran

pengembangan kepariwisataan daerah adalah jumlah kunjungan wisatawan tahun 2012 yaitu sebesar 111.613 (seratus sebelas ribu enam ratus tiga belas) orang dan jumlah destinasi wisata sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit.


peningkatan kualitas transportasi daerah, capaian target indikator kinerja persentase tingkat operasionalisasi Pelabuhan Laut Tanjung Batu sebesar 75,00 % dan persentase tingkat ketersediaan terminal (darat, laut) yang memadai sebesar 75,00 %, dan persentase tingkat ketersediaan sarana pengujian kandaraan bermotor sebesar 100,00 %. Kinerja aspek pemerintahan umum terlihat dari terwujudnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan seperti penataan perangkat daerah, pola hubungan dengan legislatif, pembinaan kecamatan, kelurahan dan desa, kondisi demokratisasi, supremasi hukum, kependudukan serta penataan aparatur daerah.

Penataan perangkat daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung telah dilaksanakan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

Perangkat daerah yang telah terbentuk di Kabupaten Belitung

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Badan, Inpektorat, Dinas, Kantor dan Rumah Sakit serta Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Sementara itu, pola hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Legislatif menunjukkan kondisi yang cukup baik. Pola hubungan yang baik tersebut dapat dilihat dari kelancaran pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sejumlah produk-produk hukum daerah yang telah dihasilkan guna memberi kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada signifikan.

bidang

infrastruktur

menunjukkan

adanya

perkembangan

yang

cukup

Beberapa indikator kinerja pembangunan infrastruktur pada tahun 2012 seperti

sarana transportasi berupa jembatan, kondisi jalan, pelabuhan udara dan pelabuhan laut umumnya menunjukkan angka perkembangan yang meningkat.

Kerusakan jalan dan

jembatan dapat diperbaiki lewat pemeliharaan dan peningkatan jalan. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2012, selain dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. LAKIP 2012, Ringkasan Eksekutif - vii

Meskipun beberapa target pembangunan sebagaimana tersebut di atas telah dapat dicapai, namun bukan berarti penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Belitung pada tahun 2012 telah dilaksanakan secara sempurna.

Sebagaimana makna pribahasa “tak ada

gading yang tak retak”, maka capaian kinerja yang dihasilkan penyelenggara pemerintahan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012

tersebut masih perlu ditingkatkan lagi

kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya. Pembangunan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 dirasakan masih belum membuahkan hasil yang optimal.

Namun perlu kita sadari bersama bahwa

pembangunan yang kita laksanakan ini merupakan pembangunan bertahap, yang dalam pelaksanaannya perlu selalu dievaluasi guna perbaikan pada tahap-tahap berikutnya. Dalam rangka peningkatan investasi di Kabupaten Belitung, masih diperlukan peningkatan insfrastruktur seperti pelabuhan, sumberdaya energi, sarana transportasi serta kebijakan-kebijakan dalam memberi kemudahan dan kepastian berinvestasi. Dengan kondisi ini sangatlah beralasan apabila koordinasi dan partisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Belitung pada periode mendatang perlu ditingkatkan agar seluruh unsur berjalan komprehensif dan integral demi tercapainya tujuan Pembangunan Kabupaten Belitung, yaitu “terwujudnya masyarakat Kabupaten Belitung yang mandiri, maju, sejahtera, berdaya saing dan bermartabat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan potensi daerah yang bepijak pada kerangka pembangunan sektoral, regional dan global”.

Terima kasih.

LAKIP 2012, Ringkasan Eksekutif - viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah membawa perubahan paradigma yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satunya adalah

semakin menguatnya tuntutan terhadap akuntabilitas publik.

Meningkatnya tuntutan

terhadap akuntabilitas publik ini mewajibkan kepala daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

kepada masyarakat. Laporan Belitung

Akuntabilitas

Kinerja

Tahun Anggaran 2012

menjelaskan

kinerja

Instansi Pemerintah

(LAKIP)

Kabupaten

merupakan kewajiban Bupati Belitung untuk

penyelenggaraan

pemerintahan

kepada

masyarakat

yang

direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

Oleh

karena itu, pertanggungjawaban Bupati Belitung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan berbagai kelemahan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap jalannya pemerintahan

daerah.

Sebagai Kepala

Daerah,

Bupati Belitung

berkewajiban

menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap tahunnya kepada pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pertanggungjawaban dalam bentuk

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 ini merupakan laporan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, disamping itu memberikan gambaran dan informasi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian,

masyarakat melalui lembaga legislatif dapat memberikan penilaian secara objektif

LAKIP 2012, BAB I - 1

terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai umpan balik yang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Laporan akuntabilitas ini merupakan suatu kewajiban yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi

Birokrasi

untuk

mengukur

kinerja

pemerintah

daerah

dalam

mengemban amanat konstitusi daerahnya.

1.2. Ruang Lingkup Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 27 ayat (2) berbunyi : “selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada

pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan

Rakyat

Daerah,

serta

menginformasikan

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah kepada masyarakat”. Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung

Tahun

Anggaran

2012

merupakan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014.

Namun demikian, didalam laporan ini selain mengacu kepada

dokumen perencanaan pembangunan daerah di atas, dalam penilaian atas hasil-hasil kinerja Bupati Belitung selama Tahun Anggaran 2012 juga mengacu kepada kebijakan pembangunan yang lain seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012. Penilaian terhadap capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kapasitas penyelenggaraan pembangunan daerah dengan kebijakan-kebijakan strategis daerah yang telah ditetapkan didalam dokumen-dokumen perencanaannya. pencapaian indikator makro dan mikro.

Penilaian atas capaian kinerja mencakup Pencapaian kinerja berdasarkan indikator

makro meliputi berbagai aspek strategis yang secara umum menunjukkan kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Belitung seperti aspek perekonomian daerah, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pemerintahan umum dan aspek infrastruktur.

Pencapaian


kinerja atas keempat aspek penting itu akan memberikan gambaran umum kinerja Bupati Belitung selama Tahun Anggaran 2012. indikator

mikro

menggambarkan

meliputi

pencapaian

kemajuan

kinerja

pembangunan

Pencapaian kinerja berdasarkan pembangunan

per

dalam berbagai sektor

sektor yang

yang secara

langsung berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Belitung.

1.3. Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut : 1. Untuk

melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan yang merupakan kinerja Bupati Belitung tahun 2012 sebagai implementasi pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2. Untuk

pertanggungjawaban

pelaksanaan

tugas

umum

pemerintahan

dan

pembangunan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran

sehubungan

dengan

2012

sebagai

amanat

yang

cerminan telah

prinsip

diterima

akuntabilitas Bupati

Belitung

publik dari

masyarakat.

Selain tujuan di atas, penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 ini diharapkan juga akan bermanfaat sebagai bahan evaluasi atas kinerja Bupati Belitung tahun 2012 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014 dan menjadi bahan masukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2014.

1.4

Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2012 sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 27 ayat (1) huruf k dan pasal 27 ayat (2); Ayat (1) huruf k berbunyi : “dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan 26, kepala daerah dan wakil kepala LAKIP 2012, BAB I - 3

daerah

mempunyai

kewajiban

menyampaikan

rencana

strategis

penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, sedangkan ayat (2) berbunyi : “selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk daerah

kepada

pemerintah,

pertanggungjawaban menginformasikan

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan

kepada laporan

dan

memberikan

Dewan

Perwakilan

penyelenggaraan

laporan Rakyat

pemerintahan

keterangan

Daerah, daerah

serta kepada

masyarakat”; 2. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor 32

Tahun 2004

tentang

Pemerintah Daerah pasal 41 dan pasal 42 huruf c; Pasal 41 berbunyi : ”Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan”, dan pasal 42 huruf c berbunyi : “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undang lainnya, peraturan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah”; 3. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5

Gambaran Umum Kabupaten Belitung 1.5.1

Kondisi Geografis Kabupaten

Belitung

merupakan

daerah

kepulauan

yang

secara

astronomi terletak diantara 1070 08’-1070 58’ Bujur Timur dan 020 30’-030 15’ Lintang Selatan dengan luas daerah seluruhnya 229.369 ha atau 2.293,69 km2 . Pada peta dunia Pulau Belitung dikenal dengan nama “BILLITONIT’ yang bergaris tengah Timur-Barat 79 km dan garis tengah Utara-Selatan 77 km. Batas-batas wilayah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur; LAKIP 2012, BAB I - 4

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Kabupaten Belitung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Provinsi

Kepulauan

Bangka

Belitung

yang

juga

merupakan

wilayah

kepulauan yang terdiri dari 100 (seratus) buah pulau besar dan kecil.

Pulau

tersebut antara lain : Pulau Seliu, Pulau Mendanau, Pulau Nadu, dan Pulau Batu Dinding dengan penyebaran pulau di setiap kecamatan adalah sebagai berikut : Tabel 1.1 Penyebaran Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung No

Jumlah Pulau (Buah)

Kecamatan

(1)

(2)

(3)

1. 2.

Membalong Tanjungpandan

36 5

3.

Sijuk

25

4.

Badau

8

5.

Selat Nasik

26 Jumlah

100

Sumber data : Belitung Dalam Angka 2012

Kabupaten Belitung beriklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada tahun 2011 yang mempunyai kisaran diantara 0,0 mm sampai 502,0 mm dengan jumlah hari hujan antara 0 hari sampai 27 hari setiap bulannya, curah hujan tertinggi pada bulan November mencapai 502,0 mm.

Rata-rata temperatur udara berkisar antara 25,1ºC sampai 27,4ºC,

dengan kelembaban udara bervariasi antara 77,0 % sampai 91,0 % dan tekanan udara antara 1.007,2 mb sampai dengan 1.010,1 mb. Permukaan tanah Pulau Belitung pada daerah pedalaman, merupakan daerah

perbukitan

dengan

topografi

bergelombang

sampai

berbukit.

Sedangkan daerah yang letaknya lebih rendah, yaitu daerah disekitar pantai, mempunyai permukaan yang relatif datar.

Daerah yang paling tinggi di

Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500,0 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi berada di daerah Gunung Tajam. LAKIP 2012, BAB I - 5

Sedangkan daerah hilir (pantai) dibagi atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yakni : -

Sebelah Utara oleh DAS Buding;

-

Sebelah Selatan oleh DAS Pala dan Kembiri;

-

Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk.

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung umumnya didominasi oleh kuarsa dan pasir, batuan alluvial dan batuan granit.

Menurut letaknya, batuan kuarsa

dan pasir tersebar secara merata diseluruh wilayah kecamatan.

Selain itu,

batuan alluvial dijumpai hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik.

Kondisi di daerah pedalaman Pulau Belitung yang

cenderung merupakan perbukitan dengan topografi bergelombang sampai berbukit-bukit telah membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola sentrifugal, dimana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan sedangkan daerah aliran sungai mempunyai bentuk dendritik dimana pola aliran sungainya berbentuk seperti pohon.

1.5.2

Kondisi Demografi Jumlah

penduduk

Kabupaten Belitung berdasarkan hasil registrasi

penduduk pada akhir tahun 2012 berjumlah 167.652 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 73,09 jiwa / km2 . Tabel 1.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan dalam Kabupaten Belitung Tahun 2012

No

(1) 1. 2. 3. 4. 5.

Kecamatan

(2) Membalong Tanjungpandan Badau Sijuk Selat Nasik Jumlah

Jumlah Desa / Kelurahan (Desa / Kelurahan)

Luas (Km2 )

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Kepadatan Penduduk (Jiwa / Km2 )

(3) 12 16 7 10 4 49

(4) 909,550 378,448 458,200 413,992 133,500 2.293,690

(5) 23.974 95.992 13.069 28.146 6.471 167.652

(6) 26,36 253,65 28,52 67,99 48,47 73,09

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung dan Belitung Dalam Angka 2012


1.5.3

Struktur Pemerintahan Struktur

organisasi Pemerintah

Kabupaten

Belitung

yang

meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas, lembaga teknis, kecamatan dan kelurahan, yang kesemuanya diatur di dalam peraturan daerah, adapun struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung meliputi : 1. Sekretariat Daerah a. Sekretaris Daerah b. Staf Ahli 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial 3. Staf Ahli Bidang Administrasi

c. Asisten 1. Asisten I Bidang Pemerintahan 2. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3. Asisten III Bidang Administrasi

d. Bagian 1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Bagian Hukum 3. Bagian Hubungan Masyarakat 4. Bagian Pembangunan 5. Bagian Perekonomian 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat 7. Bagian Umum dan Perlengkapan 8. Bagian Keuangan 9. Bagian Organisasi

2. Sekretariat DPRD

3. Dinas-Dinas a. Dinas Pendidikan b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pekerjaan Umum LAKIP 2012, BAB I - 7

d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi g. Dinas Pertanian dan Kehutanan h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata k. Dinas Pertambangan dan Energi l. Dinas Kelautan dan Perikanan m. Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan n. Dinas Pemuda dan Olah Raga

4. Lembaga Teknis a. Inspektorat b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat d. Badan Lingkungan Hidup Daerah e. Badan Kepegawaian Daerah f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana g. Rumah Sakit Umum Daerah h. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja i. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan j. Kantor Pendidikan dan Pelatihan k. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap l. Kantor Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

5. Organisasi Kecamatan a. Kecamatan b. Kelurahan c. Desa


1.5.4

Sumberdaya Alam Kabupaten Belitung memiliki potensi sumberdaya alam berupa barang tambang selain pasir timah juga terdapat bahan galian golongan C.

Daerah

terkait dengan potensi pertambangan ini berupaya untuk terus mengurangi tingkat

ketergantungannya

terhadap

sektor

pertambangan

mengingat

pengelolaan pertambangan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berpihak kepada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan dan rentan terhadap degradasi lingkungan.

Perkiraan

pengiriman bahan galian golongan C di Kabupaten Belitung pada tahun 2011 dan tahun 2012 dapat dilihat dari Tabel 1.3. Tabel 1.3 Pengiriman Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Belitung Tahun 2011-2012 No

Jenis Bahan Galian

(1)

(2)

Jumlah (Ton) 2011

2012

(3)

(4)

1.

Kaolin

290.986

224.137

2.

Tanah Liat

287.230

205.791

3.

Pasir Bangunan

584.325

641.100

4.

Batu Granit

0

300

Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Sumberdaya alam selain tambang yang potensinya cukup besar di Kabupaten Belitung adalah perairan laut Pulau Belitung dengan luas 29.606 km2 yang kaya akan hasil lautnya seperti ikan, teripang, rumput laut dan hasil laut lainnya.

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Belitung merupakan

salah satu penghasil utama perikanan.

Hasil produksi perikanan dan kelautan

Kabupaten Belitung terdiri dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap.

Pada tahun 2012, jumlah produksi perikanan budidaya

mencapai 81,64 ton sedangkan jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 43.304,00 ton.


Berikut ini tabel pencapaian produksi perikanan Kabupaten Belitung tahun 2012 : Tabel 1.4 Hasil Produksi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Belitung Tahun 2012 No

Hasil Produksi

(1)

(2)

Jumlah (Ton) (3)

1.

Perikanan Budidaya

81,64

2.

Perikanan Tangkap

43.304,00

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung

Selain mengandung potensi perikanan, sumberdaya alam perairan laut di Kabupaten Belitung juga sangat potensial untuk pengembangan industri pariwisata.

Perairan laut Pulau Belitung kaya akan terumbu karang yang

indah sehingga cukup berpotensi untuk dijadikan obyek wisata bawah air, selain wisata pantai yang memang cukup banyak yang bisa dikembangkan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas Kabupaten Belitung, baik dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan masyarakat.

Pengembangan usaha pariwisata juga

meliputi usaha penginapan berupa hotel, losmen dan usaha restoran.

1.5.5

Kondisi Ekonomi Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung baik atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tanpa migas selalu menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Produk domestik regional bruto Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku tanpa migas pada tahun 2010 sebesar Rp 2.904.494.000.000 dan meningkat 14,72 % menjadi Rp 3.331.8891.000.000 pada tahun 2011, sedangkan produk domestik regional bruto Kabupaten Belitung atas dasar harga konstan tanpa migas pada tahun 2010 sebesar Rp 1.245.957.000.000 dan meningkat sebesar 6,24 % menjadi sebesar Rp 1.323.729.000.000 pada tahun 2011.


1.6

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 ini, disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Menguraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja);

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan

pencapaian

sasaran-sasaran organisasi pelapor,

dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja;

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN LAMPIRAN I

: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 20102014;

LAMPIRAN II

: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012;

LAMPIRAN III

: PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012;

LAMPIRAN IV

: PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1

Perencanaan Perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung secara umum telah disepakati dan ditetapkan didalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014.

Dokumen perencanaan

tersebut disusun dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dan dokumen ini berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

2.1.1 Visi Visi merupakan cara pandang ke depan tentang kemana Pemerintah Kabupaten Belitung akan dibawa, diarahkan dan apa yang diinginkan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu, ditetapkan visi Kabupaten Belitung sebagai berikut : Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Belitung yang mandiri, maju, sejahtera, berdaya saing dan bermartabat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan potensi daerah yang berpijak pada kerangka pembangunan sektoral, regional dan global.

Sesuai visi di atas, jelas bahwa arah jangka panjang atau tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses pembangunan di Kabupaten Belitung adalah terwujudnya masyarakat Belitung yang mandiri, maju, sejahtera, berdaya saing dan bermartabat.

Sesuai dengan pernyataan visi tersebut, terdapat 8

(delapan) unsur berupa kualitas utama yang ingin dicapai dimasa depan di Kabupaten Belitung.

Penjelasan tentang 8 (delapan) unsur tersebut adalah

sebagai berikut : 1. Masyarakat Kabupaten Belitung adalah seluruh penduduk Kabupaten Belitung yang terdapat dalam wilayah administratif Kabupaten Belitung; 2. Mandiri

menunjukkan

bahwa

pembangunan

Kabupaten

Belitung

berlandaskan atas kemampuan masyarakat Kabupaten Belitung tanpa menutup kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan; LAKIP 2012, BAB II - 12

3. Maju adalah keinginan masyarakat Kabupaten Belitung yang terus membangun agar setara dengan daerah kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia pada umumnya; 4. Sejahtera berarti masyarakat Kabupaten Belitung yang terus ingin menggapai taraf kehidupan yang lebih baik terutama terpenuhinya akan kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kesempatan bekerja dan berusaha; 5. Berdaya

saing menunjukkan masyarakat Kabupaten Belitung yang

memiliki daya saing yang ditunjukkan oleh indeks pengetahuan yang tinggi; 6. Bermartabat

menunjukkan

keinginan

masyakat

Kabupaten

belitung

memiliki standar kehidupan dengan dilandasi oleh iman dan taqwa; 7. Ekonomi

kerakyatan

menunjukkan

bahwa

Kabupaten

Belitung

sebesar-besarnya

Kabupaten

Belitung

dan

berpihak

pembangunan

dari dan kepada

untuk

ekonomi masyarakat

kepentingan

ekonomi

masyarakat kecil dan menengah; 8. Berpijak pada pembangunan sektoral, regional dan global menunjukkan bahwa

pembangunan

Kabupaten

Belitung

dilaksanakan

dengan

pendekatan sektoral dan kewilayahan dari tingkat lokal, regional sampai dengan global.

2.1.2 Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah,

sesuai visi yang ditetapkan,

terlaksana dan berhasil dengan baik.

agar tujuan organisasi dapat

Dengan pernyataan misi tersebut,

diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh diwaktu-waktu yang akan datang.

Misi merupakan

pernyataan yang menggambarkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai.

Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi

menjelaskan mengapa organisasi itu ada,

apa yang dilakukannya dan

bagaimana cara melakukannya. Secara ringkas,

dengan mempertimbangkan aspek relevan lainnya,

seperti tugas pokok dan fungsi pemerintahan, serta karakteristik kelembagaan LAKIP 2012, BAB II - 13

yang melekat pada lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Belitung, telah ditetapkan 5 (lima) misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut : Menyiapkan sumberdaya manusia yang mampu mengelola dan menangkap nilai tambah sebesar-besarnya yang terwujud dari aktifitas yang dilaksanakan. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah yang berpijak pada aspek kelestarian lingkungan hidup. Meningkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja pemerintah daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan. Mempercepat laju pembangunan kawasan perdesaan yang berorientasi pada keunggulan komparatif masing-masing wilayah. Menciptakan rasa ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Misi 1

Misi 2

Misi 3

Misi 4

Misi 5

2.1.3 Tujuan Tujuan secara normatif merupakan bentuk penjabaran dari pernyataan misi.

Adapun

tujuan

Pemerintah

Kabupaten

Belitung

dalam rangka

pencapaian visi dan misinya adalah sebagai berikut : Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan

1 2 3 4

Tujuan 5

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia. Terwujudnya perekonomian rakyat yang mandiri. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur wilayah dan perdesaan. Terwujudya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.1.4 Sasaran Sasaran ditetapkan sebagai bentuk penjabaran tujuan dan merupakan upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Untuk tercapainya Tujuan pada Misi Pertama akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut : Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

1 2 3 4

Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya

kualitas pendidikan. kesadaran masyarakat untuk gemar membaca. kualitas olah raga dan pemuda. kualitas kesehatan masyarakat. LAKIP 2012, BAB II - 14

Sasaran 5 Sasaran 6 Sasaran 7

Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana. Meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan penanggulangan bencana. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama.

Untuk tercapainya Tujuan pada Misi Kedua akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut : Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3

Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis pertanian. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya hutan. Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis kelautan dan perikanan. Sasaran 4 Meningkatnya pengelolaan kepariwisataan daerah. Sasaran 5 Meningkatnya industri berbasis potensi sumberdaya lokal. Sasaran 6 Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang unggul dan mandiri. Sasaran 7 Meningkatnya kualitas perdagangan. Sasaran 8 Meningkatnya kualitas dan penanaman modal. Sasaran 9 Meningkatnya kualitas tenaga kerja. Sasaran 10 Berkembangnya daerah transmigrasi. Untuk tercapainya Tujuan pada Misi Ketiga akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut : Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

1 2 3 4

Sasaran 5 Sasaran 6 Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9 Sasaran 10 Sasaran 11 Sasaran 12 Sasaran 13 Sasaran 14

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur. Meningkatnya tata kelola aparatur. Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan pasar dan pertamanan. Meningkatnya kualitas area pemakaman umum. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan. LAKIP 2012, BAB II - 15

Untuk tercapainya Tujuan pada Misi Keempat akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut : Meningkatnya jaringan transportasi darat antar wilayah dan perdesaan. kualitas lingkungan perumahan dan Sasaran 2 Meningkatnya permukiman. Sasaran 3 Meningkatnya kualitas jaringan irigasi. Sasaran 4 Meningkatnya infrastruktur bangunan. Sasaran 5 Meningkatnya kualitas transportasi daerah. kualitas jaringan telekomunikasi dan Sasaran 6 Meningkatnya informatika daerah. Sasaran 7 Terpenuhinya kebutuhan energi dan jaringan listrik serta sarana penerangan lampu jalan. pengelolaan sumberdaya mineral yang Sasaran 8 Terwujudnya berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sasaran 9 Tertatanya sumberdaya lingkungan. Sasaran 10 Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan. Sasaran 1

Untuk tercapainya Tujuan pada Misi Kelima akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut : Sasaran 1 Sasaran 2

Meningkatnya kualitas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Meningkatnya kualitas penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.5 Strategi Strategi diturunkan dan merupakan bentuk penjabaran dari sasaran. Untuk pencapaian Sasaran pada Tujuan dari Misi Pertama akan diwujudkan melalui implementasi strategi sebagai berikut : Strategi 1 Strategi Strategi Strategi Strategi Strategi Strategi

2 3 4 5 6 7

Strategi 8 Strategi 9

Peningkatan pemerataan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan. Pemenuhan kualitas perpustakaan. Peningkatan prestasi olah raga. Peningkatan kompetensi kepemudaan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Meningkatkan pengembangan kemandirian masyarakat. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa / kelurahan. Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. LAKIP 2012, BAB II - 16

Strategi 10 Peningkatan mutu pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Strategi 11 Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Strategi 12 Harmonisasi kehidupan umat beragama dan pemahaman nilai- nilai keagamaan. Untuk

pencapaian Sasaran pada

Tujuan dari Misi Kedua akan

diwujudkan melalui implementasi strategi sebagai berikut : Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 4 Strategi 5 Strategi 6 Strategi 7 Strategi 8 Strategi 9 Untuk

Peningkatan produktivitas pertanian. Mengembangkan pola pengelolaan sumberdaya hutan berbasis ramah lingkungan, kelestarian dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan. Optimalisasi potensi wisata daerah. Menumbuhkembangkan koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Peningkatan kualitas sistem distribusi pasar dan perlindungan konsumen. Peningkatan daya tarik investasi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pemberdayaan masyarakat transmigrasi. pencapaian Sasaran pada

Tujuan dari Misi Ketiga akan

diwujudkan melalui implementasi strategi sebagai berikut : Strategi Strategi Strategi Strategi

1 2 3 4

Strategi Strategi Strategi Strategi

5 6 7 8

Strategi 9 Strategi 10 Strategi Strategi Strategi Strategi Strategi

11 12 13 14 15

Peningkatan kompetensi aparatur. Peningkatan pelayanan aparatur. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi. Pengembangan sistem pengawasan. Penataan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik. Pengembangan organisasi kelembagaan daerah. Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD. Peningkatan produk hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat. Peningkatan sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan pasar. Peningkatan kualitas keindahan dan kenyamanan taman. Peningkatan penataan area pemakaman. Memperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas penyimpanan dan pemeliharaan serta tingkat keamanan arsip daerah. LAKIP 2012, BAB II - 17

Untuk pencapaian Sasaran pada Tujuan dari Misi Keempat akan diwujudkan melalui implementasi strategi sebagai berikut : Peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi darat yang memadai. Strategi 2 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. Strategi 3 Peningkatan kualitas sarana prasarana irigasi dan saluran sekunder. Strategi 4 Peningkatan sarana prasarana infrastruktur bangunan. Strategi 5 Peningkatan sistem transportasi lokal (tatralok) daerah. Strategi 6 Pengembangan sistem telekomunikasi dan informatika. Strategi 7 Memperluas jangkauan pelayanan energi dan jaringan listrik serta sarana penerangan lampu jalan. Strategi 8 Pengendalian pengelolaan pertambangan dan reklamasi. Strategi 9 Peningkatan kualitas pengelola, pengelolaan dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Strategi 10 Peningkatan mekanisme pengelolaan persampahan. Strategi 1

Untuk

pencapaian Sasaran pada Tujuan dari Misi Kelima akan

diwujudkan melalui implementasi strategi sebagai berikut : Strategi 1

Strategi 2

Harmonisasi kehidupan antar kelompok masyarakat yang berlandaskan kepada ketertiban dan keamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat. Peningkatan kualitas pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah, dan penanggulangan bahaya kebakaran.

2.1.6 Arah Kebijakan Selanjutnya, berdasarkan strategi yang ada disusun arah kebijakan guna pencapaian strategi.

Untuk pencapaian Strategi dari Sasaran pada Tujuan dari

Misi Pertama akan diwujudkan melalui implementasi arah kebijakan sebagai berikut : Arah Kebijakan 1 Arah Kebijakan 2 Arah Kebijakan 3 Arah Kebijakan 4

Arah Kebijakan 5

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan yang didasarkan pada standar pendidikan nasional. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta penambahan koleksi perpustakaan. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga. LAKIP 2012, BAB II - 18

Arah Kebijakan 6 Arah Kebijakan 7 Arah Kebijakan 8 Arah Kebijakan 9 Arah Kebijakan 10 Arah Kebijakan 11 Arah Kebijakan 12 Arah Kebijakan 13 Arah Kebijakan 14

Arah Kebijakan 15 Arah Kebijakan 16

Arah Kebijakan 17

Arah Kebijakan 18 Arah Kebijakan 19 Arah Kebijakan 20 Arah Kebijakan 21 Arah Kebijakan 22

Arah Kebijakan 23

Peningkatan kompetensi dan penghargaan prestasi atlit. Menumbuhkembangkan budaya olah raga. Peningkatan pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi kepemudaan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan rumah sakit. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup sehat. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penguatan lembaga dan perekonomian masyarakat. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan desa / kelurahan. Meningkatkan pengarusutamaan gender. Meningkatkan penanganan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan perempuan. Peningkatan kualitas penyuluhan dan ketersediaan sarana prasarana pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penguatan kapasitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Memperluas akses pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana. Meningkatkan pemahaman umat beragama terhadap ajaran agamanya dan menjaga kerukunan umat beragama.

Untuk pencapaian Strategi dari Sasaran pada Tujuan dari Misi Kedua akan diwujudkan melalui implementasi arah kebijakan sebagai berikut : Arah Kebijakan 1

Memperkuat sumberdaya sarana dan prasarana, kelembagaan pertanian.

manusia, teknologi, permodalan, dan

LAKIP 2012, BAB II - 19


Arah Kebijakan 4

Arah Kebijakan 5 Arah Kebijakan 6 Arah Kebijakan 7 Arah Kebijakan 8 Arah Kebijakan 9 Arah Kebijakan 10 Arah Kebijakan 11 Arah Kebijakan 12 Arah Kebijakan 13

Arah Kebijakan 14 Arah Kebijakan 15 Arah Kebijakan 16 Arah Kebijakan 17 Arah Kebijakan 18 Arah Kebijakan 19

Meningkatkan pengawasan, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan. Memperkuat sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana, permodalan dan kelembagaan kelautan dan perikanan. Meningkatkan kerjasama antar sektor, masyarakat dan stakeholder dalam pemanfaatan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Mengembangkan dan melestarikan potensi budaya daerah dan pembinaan nilai- nilai tradisional. Mengembangkan daerah tujuan wisata dan objek wisata. Meningkatkan jaringan kerjasama antar stakeholder, informasi dan promosi kepariwisataan. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku wisata dan masyarakat. Memotivasi penumbuhan dan pengembangan industri. Peningkatan sarana prasarana produktivitas dan daya saing IKM. Pengembangan kawasan strategis. Peningkatan penguatan kelembagaan, permodalan, pemasaran dan kewirausahaan KUMKM. Pengendalian dan pengawasan kemetrologian dan peredaran barang / jasa serta peningkatan sarana dan prasarana. Peningkatan iklim investasi yang kondusif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Membangun sistem informasi ketenagakerjaan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan. Peningkatan pembinaan hubungan industrial. Meningkatkan sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana, permodalan dan kelembagaan masyarakat transmigrasi.

Untuk pencapaian Strategi dari Sasaran pada Tujuan dari Misi Ketiga akan diwujudkan melalui implementasi arah kebijakan sebagai berikut : Arah Kebijakan 1 Arah Kebijakan 2 Arah Kebijakan 3 Arah Kebijakan 4

Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja aparatur. Pengembangan sistem informasi dengan dukungan aparatur yang memadai. Pengembangan aparatur. Peningkatan apresiasi kepada aparatur. LAKIP 2012, BAB II - 20

Arah Kebijakan 5 Arah Kebijakan 6 Arah Kebijakan 7


Arah Kebijakan 10

Arah Arah Arah Arah Arah

Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan

11 12 13 14 15


Arah Kebijakan 18 Arah Kebijakan 19 Arah Arah Arah Arah

Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan

20 21 22 23

Arah Kebijakan 24

Arah Kebijakan 25 Arah Kebijakan 26 Arah Kebijakan 27 Arah Kebijakan 28

Advokasi hukum terhadap aparatur. Optimalisasi pengelolaan pajak, retribusi dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Membangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terpadu dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pendidikan pelatihan aparatur serta sarana prasarana pengawasan. Meningkatkan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan dengan dukungan profesionalisme sumberdaya manusia dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Memperluas akses pelayanan publik. Penguatan kapasitas lembaga perwakilan daerah. Penetapan standar pelayanan minimal. Penataan organisasi kelembagaan daerah. Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan SKPD. Penguatan substansi materi, tata kelola dan penyebarluasan aturan hukum daerah. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan dukungan kemampuan dan profesionalitas sumberdaya manusa yang memadai. Penguatan substansi materi aturan hukum daerah. Mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan tentram bagi perlindungan masyarakat. Mengembangkan sarana dan prasarana pasar. Penertiban dan pengendalian ketertiban pasar. Pemeliharaan dan peningkatan taman. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman umum. Meningkatkan akurasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional. Sinkronisasi dan fasilitasi program pembangunan. Peningkatan kualitas pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah. Peningkatan penataan dan pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah strategis. Pengembangan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana, ekonomi, sosial budaya. LAKIP 2012, BAB II - 21

Arah Kebijakan 29

Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur pengelola kearsipan dengan dukungan ketersediaan sarana / prasarana yang memadai.

Untuk pencapaian Strategi dari Sasaran pada Tujuan dari Misi Keempat akan diwujudkan melalui implementasi arah kebijakan sebagai berikut : Arah Kebijakan 1 Arah Kebijakan 2 Arah Kebijakan 3 Arah Kebijakan 4 Arah Kebijakan 5

Arah Kebijakan 6

Arah Kebijakan 7

Arah Kebijakan 8

Arah Kebijakan 9


Arah Kebijakan 12

Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana perumahan dan pemukiman. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan saluran sekunder. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur bangunan. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dan penyempurnaan sistem tatralok transportasi darat. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dan penyempurnaan sistem tatralok transportasi laut. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dan penyempurnaan sistem tatralok transportasi udara. Pengembangan kebijakan, kompetensi sumberdaya manusia pengelola dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana serta mengupayakan keterjangkauan komunikasi dan informasi. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia, kualitas kerjasama dengan pihak ketiga dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana energi dan penyediaan jaringan listrik. Menyediakan dan memperluas jangkauan ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembinaan, pengawasan aktivitas pertambangan dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana yang memadai serta penyebarluasan informasi mengenai regulasi yang mengindahkan prinsipprinsip konservasi dan fungsi lingkungan. Meningkatkan kompetensi SDM, dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.


Arah Kebijakan 13

Arah Kebijakan 14

Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, pengolahan limbah, mengembangkan ruang terbuka hijau dan konservasi sumberdaya alam. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelola kebersihan, dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Untuk pencapaian Strategi dari Sasaran pada Tujuan dari Misi Kelima akan diwujudkan melalui implementasi arah kebijakan sebagai berikut : Arah Kebijakan 1

Arah Kebijakan 2

Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan mendorong terciptanya lingkungan kondusif untuk mengantisipasi terjadinya konflik dan masalah strategis. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana penertiban dan pelayanan yang memadai serta meningkatkan intensitas pengawasan dan penertiban.

2.1.7 Program Turunan akhir dari arah kebijakan adalah program. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan akhir pembangunan daerah.

Untuk pengimplementasian arah kebijakan dalam

Strategi dari Sasaran pada Tujuan dari Misi Pertama akan diwujudkan melalui pelaksanaan program sebagai berikut : Program Program Program Program Program Program Program Program

1 2 3 4 5 6 7 8

Program 9 Program 10 Program 11 Program 12 Program 13 Program 14

Pendidikan Anak Usia Dini Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Biasa Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Peningkatan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Peningkatan Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat LAKIP 2012, BAB II - 23

Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Program 25 Program 26 Program 27 Program 28 Program 29 Program 30 Program 31 Program 32

Program 33 Program 34 Program 35 Program 36 Program 37 Program 38 Progam 39

Pelayanan Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan Rujukan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penyehatan Lingkungan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengawasan Makanan dan Minuman Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Peran Serta dan Keikutsertaan Gender dalam Pembangunan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanggulangan Korban Bencana Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Pembinaan Anak Terlantar Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

Untuk pengimplementasian arah kebijakan dalam Strategi dari Sasaran pada Tujuan dari Misi Kedua akan diwujudkan melalui pelaksanaan program sebagai berikut : Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Perkebunan Peningkatan Perkebunan Peningkatan

Kesejahteraan Petani Ketahanan Pangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Penerapan

Teknologi

Pertanian

/

Produksi Pertanian / Perkebunan LAKIP 2012, BAB II - 24

Program 6 Program 7 Program 8 Program 9 Program 10 Program 11 Program 12 Program 13 Program 14 Program 15 Program 16 Program 17 Program 18 Program 19 Program 20 Program Program Program Program Program

21 22 23 24 25

Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Pengembangan Sumberdaya Manusia Sektor Kelautan dan Perikanan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Pengembangan Perikanan Tangkap Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat Pemberdayaa Masyarakat dalam Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Pengembangan Kemitraan Peningkatan Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Peningkatan SDM Terkait Sektor Pariwisata Peningkatan Kepedulian terhadap Pembangunan Kepariwisataan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan Pengelolaan Kawasan Wisata Pengembangan Nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Penataan Struktur Industri Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


Program 39 Program Program Program Program Program Program Program

40 41 42 43 44 45 46

Program 47 Program 48

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Peningkatan Kesempatan Kerja Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Untuk pengimplementasian arah kebijakan dalam Strategi dari Sasaran pada Tujuan dari Misi Ketiga akan diwujudkan melalui pelaksanaan program sebagai berikut : Program Program Program Program

1 2 3 4

Program 5 Program Program Program Program

6 7 8 9

Program 10 Program 11 Program Program Program Program Program

12 13 14 15 16


Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Optimalisasi Penerimaan Daerah Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah LAKIP 2012, BAB II - 26

Program 19 Program 20 Program 21 Program Program Program Program

22 23 24 25

Program 26

Program 27


Program Program Program Program Program Program Program Program Program

30 31 32 33 34 33 34 35 36

Program Program Program Program Program

37 38 39 40 41

Program 42 Program 43 Program 44 Program 45

Pengadaan Tanah untuk Pemerintahan dan Pembangunan Penataan Kelembagaan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyelesaian Sengketa Hukum Peningkatan Ragam dan Bentuk Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat-Surat Keterangan Kependudukan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana / Perangkat Pendukung Pelayanan Administrasi Kantor dan Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendataan, Pendafataran, Perekaman / Pencatatan dan Penyajian Data Kependudukan Peningkatan Peningkatan Kualitas dan Kuatitas Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Operasional Penataan Persebaran Penduduk yang Serasi, Selaras dan Seimbang dengan Kualitas dan Daya Dukung Alam serta Daya Tampung Lingkungan Penataan Administrasi Kependudukan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pasar Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan Penataan Taman Pengelolaan Area Pemakaman Perencanaan Pembangunan Daerah Kerjasama Pembangunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Data / Informasi Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah LAKIP 2012, BAB II - 27

Untuk pengimplementasian arah kebijakan dalam Strategi dari Sasaran pada Tujuan dari Misi Keempat akan diwujudkan melalui pelaksanaan program sebagai berikut : Program Program Program Program

1 2 3 4

Program Program Program Program Program

5 6 7 8 9

Program 10 Program 11 Program 12 Program 13 Program 14 Program 15 Program Program Program Program

16 17 18 19

Program 20 Program 21 Program 22 Program 23 Program 24 Program 25 Program 26 Program 27 Program 28 Program 29

Pembangunan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Perumahan Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian Masyarakat Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Lainya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengendalian Banjir Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pengawasan dan Pembinaan Tambang Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Pengendalian Polusi Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan LAKIP 2012, BAB II - 28

Program 30

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

Untuk pengimplementasian arah kebijakan dalam Strategi dari Sasaran pada Tujuan dari Misi Kelima akan diwujudkan melalui pelaksanaan program sebagai berikut : Program 1 Program 2 Program Program Program Program Program Program

3 4 5 6 7 8

Program 9

2.2

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pendidikan Politik Masyarakat Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Keamanan dan Kenyaanan Lingkungan Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014.

Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja

yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan.

Target kinerja ini menunjukkan

nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis

maupun

tingkat

kegiatan,

dan

merupakan

pembanding

bagi proses

pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir tahun pelaksanaan. Rencana kinerja tahunan merupakan komitmen seluruh anggota organisasi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Dengan demikian, seluruh

proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Belitung tertuang pada rencana kinerja tahunan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan rencana kinerja tahunan diturunkan Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang didalamnya juga memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja pencapaian sasaran yang dilengkapi dengan target indikator kinerja yang ingin dicapai serta besaran anggaran program atau kegiatan kelompok sasaran. Berikut ini


sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 : Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun Anggaran 2012

1.

2.

Sasaran Strategis Uraian Indikator (1) (2) angka Peningkatan kualitas 1. Persentase kelulusan : pendidikan. - SD - SMP - SM angka 2. Persentase partisipasi kasar : - SD - SMP - SM Persentase angka 3. partispasi murni : - SD - SMP - SM 4. Angka rata-rata lama sekolah. sekolah 5. Persentase yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan. tenaga 6. Persentase pendidik yang berkompetensi. 7. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana. Meningkatnya pengunjung 1. Jumlah kesadaran masyarakat perpustakaan untuk gemar kabupaten. membaca. 2. Jumlah koleksi buku perpustakaan kabupaten.

Nilai (3)

Satuan (4)

100,00 80,00 92,00

% % %

120,00 105,00 82,00

% % %

99,00 94,00 78,00 9,27

% % % Tahun

100,00

%

30,00

%

75,00

%

4.420

Orang

14.000

Buku


(1) 3.

3.

Meningkatnya kualitas 1. olah raga dan pemuda. 2.

3.

4. 4.

Meningkatnya kualitas 1. kesehatan masyarakat. 2.

3.

4.

5. 6.

7.

(2) Jumlah perpustakaan aktif yang mendapatkan pembinaan : - Kabupaten - Kecamatan - Desa - Sekolah Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang memadai. Jumlah atlit dan pelatih yang berprestasi : - Atlit - Pelatih Persentase partisipasi masyarakat dalam setiap event olah raga. Jumlah pemuda aktif yang berkualitas. Umur harapan hidup. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kesakitan endemik per 1.000 / 100.000 penduduk : - Malaria per 1.000 - DBD per 100.000 Prevalensi gizi kurang pada balita. Ketersediaan standar operasional prosedur : - Dinas Kesehatan - RSUD Ketersediaan jumlah tenaga medis : - Dinas Kesehatan - RSUD

(3)

(4)

1 2 12 154 75,00

Unit Unit Unit Unit %

50 40 60,00

Orang Orang %

200

Orang

70 24

Tahun Orang

200

Orang

3 50 1,50

Orang Orang %

62 26

SOP SOP

20 16

Orang Orang


(1) 8.

5.

Meningkatnya kualitas 1. pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana. 2.

3.

4.

5.

6.

6.

Meningkatnya kualitas 1. penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan penanggulangan 2. bencana. 3.

4.

(2) Ketersediaan jumlah tenaga paramedis : - Dinas Kesehatan - RSUD Jumlah desa yang menjadi target pembinaan dan sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat. Jumlah akseptor keluarga berencana aktif. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah desa yang memadai. Jumlah desa / kelurahan yang mendapatkan pembinaan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan. Persentase jumlah keikutsertaan perempuan dalam pembangunan. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa / kelurahan. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan. Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan. Jumlah lembaga yang menaungi PMKS yang mendapatkan pembinaan intensif. Persentase penanganan korban bencana.

(3)

(4)

220 186 49

Orang Orang Desa / Kelurahan

25.000

Akseptor

80,00

%

49

Desa/ Kelurahan

40,00

%

80,00

%

80,00

%

200

Orang

5

Lembaga

100,00

%


7.

8.

(1) Meningkatnya kualitas 1. kehidupan umat beragama. 2.

Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis pertanian.

1.

2.

3.

4.

5.

9.

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya hutan.

1.

2.

10.

Meningkatnya 1. perekonomian rakyat berbasis kelautan dan 2. perikanan.

(2) Frekuensi pembinaan nilai- nilai keagamaan.

(3) 5

(4) Kali

Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan keagamaan. Persentase peningkatan produksi pertanian : - Perkebunan rakyat - Tanaman pangan hortikultura - Peternakan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pertanian : - Perkebunan rakyat - Tanaman pangan hortikultura - Peternakan Jumlah kelembagaan penyuluhan yang terbentuk. Peningkatan kelas kelompok tani : - Pemula - Lanjut - Madya Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular. Luasan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi. Cakupan pengawasan dan pengamanan sumberdaya hutan. Jumlah produksi perikanan budidaya. Jumlah produksi perikanan tangkap.

5

Kelompok

5,00 3,00

% %

1,00

%

3,00 6,00

% %

4,00 3

% Lembaga

164 28 5 100,00

Kelompok Kelompok Kelompok %

175

Ha

75,00

%

46,00

Ton

44.000

Ton


(1) 3.

11.

Meningkatnya pengelolaan kepariwisataan daerah.

1. 2.

3.

12.

13.

Meningkatnya 1. perekonomian rakyat berbasis koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) 2. yang unggul dan mandiri. Meningkatnya kualitas 1. perdagangan.

2.

3.

14.

Meningkatnya kualitas 1. penanaman modal.

2.

15.

Meningkatnya kualitas 1. tenaga kerja. 2.

(2) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana : - Perikanan budidaya - Perikanan tangkap Jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah destinasi wsata yang layak dikunjungi. Jumlah jenis kesenian yang dikenal wisatawan. Pertumbuhan KUMKM : - Koperasi - UMKM Jumlah KUMKM aktif yang mendapat pembinaan. Persentase tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku. Persentase ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera. Persentase ketersediaan pasar yang memadai. Persentase tingkat kepatuhan PMA / PMDN / Non PMA / Non PMDN mentaati aturan yang berlaku. Persentase investor yang mendapatkan fasilitas pelayanan perizinan. Pelatihan tenaga kerja terampil. Pengawasan tenaga kerja.

(3)

(4)

80,00

%

80,00 60.000

% Orang

28

Unit

20

Jenis

205 3.250 3.500

Unit Unit Unit

60,00

%

70,00

%

70,00

%

85,00

%

100,00

%

90

Orang

50,00

%


(1) 3.

4.

5. 16.

Meningkatnya kualitas 1. kinerja aparatur.

2.

3.

17.

Meningkatnya kelola aparatur.

tata 1.

2.

3.

4.

18.

Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah.

asli

(2) Persentase tingkat penanganan perselisihan hubungan industrial. Jumlah penyerapan tenaga kerja padat karya produktif. Jumlah perusahaan yang menerapkan K3. Persentase tingkat kesesuaian penjenjangan pendidikan aparatur terhadap kebutuhan daerah. Jumlah aparatur yang mendapatkan penjenjangan pendidikan ke strata yang lebih tinggi. Persentase tingkat kesesuaian penempatan dan penjenjangan karir pegawai terhadap kompetensi pegawai. Persentase ketersediaan sistem informasi kepegawaian yang memadai. Persentase kesesuaian formasi terhadap kebutuhan pegawai daerah. Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai. Persentase penanganan kasus hukum aparatur. Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

(3) 100,00

(4) %

176

Orang

2

Buah

80,00

%

450

Orang

80,00

%

80,00

%

100,00

%

100,00

%

100,00

%

10,10

%


19.

(1) Meningkatnya kualitas 1. pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2.

3.

20.

Meningkatnya kualitas 1. pengawasan yang 2. efektif. 3.

4.

21.

1. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. 2.

3.

4. 5.

(2) Ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan daerah dan aturan terkait. Ketersediaan perangkat sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Ketersediaan dokumen data dan informasi aset daerah. Pemeriksaan reguler. Persentase penanganan kasus tertentu. Persentase penyelesaian hasil pemeriksaan. Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi auditor dan P2UPD : - Auditor - P2UPD Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dan masyarakat yang memadai. Persentase cakupan keterjangkauan pelayanan publik. Persentase tingkat kelancaran operasional pelaksanaan tugas DPRD. Frekuensi pembinaan masyarakat. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan lahan pembangunan.

(3) 5

(4) Dokumen

1

Paket

1

Paket

75 100,00

Paket %

70,00

%

17 5 90,00

Orang Orang %

100,00

%

100,00

%

12

Kali

70,00

%


22.

23.

24.

(1) Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional.

Meningkatnya akuntabilitas SKPD.

kinerja

Meningkatnya kualitas 1. produk hukum daerah. 2.

3.

25.

26.

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Meningkatnya kualitas 1. penataan dan pengelolaan pasar dan pertamanan. 2.

3. 4.

(2) Persentase SKPD yang telah tertata sesuai dengan hasil analisis penataan kelembagaan dan aturan perundangundangan yang berlaku. Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel. Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan. Persentase tingkat kesesuaian materi produk hukum daerah. Persentase tingkat penyebar luasan informasi produk hukum daerah. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil : - KTP - Kartu keluarga - Akta pencatatan sipil Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana pasar dengan layak dan baik. Persentase penanganan pelanggaran ketertiban pasar. Persentase tingkat pemeliharaan taman. Ketersediaan taman baru.

(3) 100,00

(4) %

100,00

%

300

Buah

100,00

Buah

85,00

%

80,00 80,00 80,00

% % %

80,00

%

100,00

%

100,00

%

1

Taman


27.

(1) Meningkatnya kualitas 1. perencanaan pembangunan daerah. 2.

3.

4.

5.

28.

Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan.

29.

Meningkatnya 1. jaringan transportasi darat antar wilayah dan perdesaan. 2.

3.

(2) Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat. Persentase tingkat sinergitas program pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya. Persentase ketersediaan media pertanggung jawaban penyelenggara pemerintah daerah yang akuntabel. Persentase tingkat kejelasan pemanfaatan ruang. Ketersediaan dokumen pengembangan kebijakan fisik prasarana wilayah, sumberdaya alam, ekonomi dan sosial budaya. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang memadai sesuai standar. Jalan dan jembatan berkondisi baik : - Jalan - Jembatan Peningkatan jalan dan jembatan : - Jalan - Jembatan Pemeliharaan jalan dan jembatan : - Jalan - Jembatan

(3) 11

(4) Dokumen

80,00

%

100,00

%

100,00

%

9

Dokumen

80,00

%

75,00 80,00

% %

17,75 75

Km M

286 976

Km M


30.

31.

(1) Meningkatnya lingkungan perumahan permukiman.

kualitas 1. dan 2.

Meningkatnya kualitas 1. jaringan irigasi. 2.

32.

Meningkatnya infrastruktur bangunan.

33.

Meningkatnya kualitas 1. transportasi daerah.

2. 3.

4.

(2) Ketersediaan rumah layak huni. Persentase tingkat pemenuhan kebuthan fasilitas dasar dan pendukung bagi perumahan dan permukiman. Persentase jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik. Persentase saluran sekunder yang berfungsi dengan baik. Persentase ketersediaan sarana prasarana infrastuktur bangunan yang berkualitas. Persentase ketersediaan sarana prasarana transportasi yang memadai : a. Terminal b. Rambu-rambu c. Lampu lalu lintas d. Perparkiran e. Guardriil dan delianator f. Pita penggaduh Persentase kendaraan yang diuji laik jalan. Persentase sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor. Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan laut : a. Pelabuhan Tanjung Batu b. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru

(3) 100

(4) Unit

70,00

%

70,00

%

70,00

%

70,00

%

75,00 65,00 45,00 80,00 65,00

% % % % %

45,00 75,00

% %

78,00

%

75,00

%

80,00

%


(1) 5.

34.

35.

Meningkatanya 1. kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika daerah. 2.

Terpenuhinya 1. kebutuhan energi dan jaringan listrik serta sarana penerangan lampu jalan. 2.

3.

36.

Terwujudnya 1. pengelolaan sumberdaya mineral yang berwawasan 2. lingkungan dan berkelanjutan. 3.

4.

37.

Tertatanya sumberdaya lingkungan.

1.

2. 3.

(2) Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan udara. Persentase tingkat ketersediaan fasilitas telekomunikasi. Jumlah aparatur terampil di bidang kominfo yang memadai. Ketersediaan tenaga terampil di bidang energi dan ketenagalistrikan. Persentase ketersediaan jaringan listrik pedesaan. Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Ketersediaan tenaga terampil pengawas pertambangan. Persentase jangkauan penertiban pertambangan. Persentase penanganan kasus pertambangan. Persentase tingkat kepatuhan pelaku tambang. Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat : - Penilai Amdal - Penyusun Amdal - PPLHD Konservasi sumber air baku. Persentase penanganan pengaduan kasus pencemaran.

(3) 60,00

(4) %

75,00

%

7

Orang

2

Orang

70,00

%

90,00

%

2

Orang

80,00

%

100,00

%

70,00

%

3 2 3 1

Orang Orang Orang Lokasi

100,00

%


(1)

(2) 4.

5.

6.

38.

Meningkatnya pengelolaan persampahan.

kualitas 1.

2.

3. 4. Meningkatnya kualitas 1. kesatuan bangsa, politik dan perlindungan 2. masyarakat.

39.

Meningkatnya kualitas 1. penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum. 2.

40.

3.

Jumlah perusahaan yang memenuhi uji sampel. Edukasi lingkungan terhadap lembaga pendidikan dan masyarakat. Pengawasan pencemaran lingkungan. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan. Persentase penangaan sampah per hari. Ketersediaan tenaga petugas kebersihan. Persentase pembinaan terhadap LSM dan ORMAS. Persentase penanganan permasalahan terkait isu strategis daerah. Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi kepamongprajaan. Persentase penanganan kasus pelanggaran peraturan daerah. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

(3) 17

(4) Buah

4

Kali

26

Buah

85,00

%

85,00

%

85,00

%

142

Orang

100,00

%

100,00

%

50

Orang

90,00

%

60,00

%

Untuk mengetahui lebih jelas rincian Penetapan Kinerja Tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran III.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1

Pengukuran Kinerja Akuntabilitas kewajiban

kinerja

Pemerintah

Pemerintah

Kabupaten

Kabupaten Belitung

Belitung

untuk

adalah

perwujudan

mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung

Tahun 2012 terukur dan tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program, arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran adalah merupakan metode yang dipergunakan untuk mengukur tingkatan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung.

Metode ini mengukur capaian kinerja pemerintah daerah dengan cara

membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi sehingga menghasilkan suatu nilai capaian kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran harus dapat mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang tersusun oleh tingkatan keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut

maka perumusan indikator kinerja sasaran harus memenuhi beberapa kreteria sebagai berikut : a. Relevant, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis; b. Well defined, yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan; c. Measurable, yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga; d. Approriate, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan / kinerja; e. Reliable, yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;

LAKIP 2012, BAB III - 42

f. Verifiable, yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan idikator; g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama dan Ekonomi Makro Daerah 3.2.1 Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut.

Sedangkan indikator kinerja utama merupakan indikator

kinerja yang dipilih dan diambil sebagai indikator kinerja yang paling utama dari sekian banyak indikator kinerja dan mampu secara proporsional dan akuntabel untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi

organisasi.

Kabupaten

Penyusunan

Belitung

Tahun

Indikator

2010-2014

Kinerja mengacu

Utama

Pemerintah

kepada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 20102014 dan berdasarkan kepada prioritas pembangunan daerah yang meliputi 1) Kelautan

dan

perikanan;

2)

Kepariwisataan;

dan

3)

Kepelabuhan.

Selanjutnya, melalui tabel di bawah ini digambarkan capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2012 Indikator Kinerja Utama Target No

Uraian

(1) 1.

(2) Indeks pembangunan manusia Laju pertumbuhan ekonomi Pendapatan per kapita atas dasar harga konstan Angka kelulusan : - SD - SM P - SM Angka partisipasi kasar : - SD - SM P - SM

2. 3. 4.

5.

Realisasi

Nilai

S atuan

Nilai

S atuan

(3) 77,85

(4) %

(5) 73,77

(6) %

Persentase Pencapaian Target (%) (7) 94,76

6,15

%

6,24

%

101,46

5.780.000

Rupiah

5.469.009

Rupiah

94,62

100,00 80,00 92,00

% % %

100,00 97,54 97,16

% % %

100,00 121,93 105,61

120,00 105,00 82,00

% % %

108,12 107,36 90,06

% % %

90,10 102,25 109,83


(1) 6.

7. 8. 9. 10.

11.

12.

13.

14.

15. 16.

(2) Angka partisipasi murni : - SD - SM P - SM Angka rata-rata lama sekolah Angka harapan hidup Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya Kepariwisataan : a. Jumlah kunjungan wisatawan b. Jumlah destinasi wisata Kelautan dan perikanan : a. Jumlah produksi perikanan budidaya b. Jumlah produksi perikanan tangkap Persentase tingkat operasionalisasi Pelabuhan Laut Tanjung Batu Ketersediaan rumah layak huni Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

99,00 94,00 78,00 9,27

% % % Tahun

98,80 87,05 60,97 7,84

% % % Tahun

99,80 92,61 78,17 84,57

71 24

Tahun Orang

69 16

Tahun Orang

97,18 133,33

200

Orang

168

Orang

116,00

10,10

%

11,70

%

115,84

60.000

Orang

111.613

Orang

186,02

28

Unit

35

Unit

125,00

46,00

Ton

81,64

Ton

177,48

44.000,00

Ton

43.304,00

Ton

98,42

75,00

%

75,00

%

100,00

100

Unit

58

Unit

58,00

5

Dok

11

Dok

220,00

3.2.2 Indikator Kinerja Ekonomi Makro Daerah Indikator

kinerja

ekonomi

makro

daerah

keberhasilan pembangunan perekonomian daerah.

memberikan

gambaran

Selain itu, indikator ini

juga dipergunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat secara umum.

Beberapa indikator yang sering kali

dipergunakan sebagai instrumen ukuran tingkat keberhasilan pembangunan perekonomian daerah meliputi : a.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan.

Laju pertumbuhan

ekonomi suatu daerah memberikan gambaran ringkas akan perubahan keadaan

perekonomian

suatu

daerah

baik

berupa kemajuan atau

kemunduran komponen-komponen struktur perekonomian daerah.

Pada


tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mencapai 6,24 %, lebih tinggi 0,28 % jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 5,96 %.

b.

Pendapatan Per Kapita Pendapatan per kapita merupakan hasil pembagian pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan per

kapita terdiri dari pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Besaran pendapatan per kapita ini merupakan salah satu indikator makro yang dijadikan dasar bagi pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Semakin tinggi tingkat

pendapatan per kapita semakin tinggi tingkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pendapatan per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun tahunnya.

atas

dasar

harga

konstan

mengalami peningkatan

setiap

Tahun 2011, pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku

Rp 15.117.260 meningkat sebesar Rp 1.828.332 atau 13,76 % jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 13.228.928. Sedangkan pada pendapatan per kapita atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar Rp 303.642 atau 5,88 % sehingga semula pada tahun 2010 sebesar Rp 5.165.367 menjadi Rp 5.469.009 pada tahun 2011.

c.

Laju Inflasi Laju inflasi merupakan indikator yang menunjukkan fluktuasi atau perubahan harga di tingkat produsen.

1) Kenaikan harga bahan bakar

minyak; 2) kenaikan gaji pegawai negeri sipil; 3) kenaikan tarif dasar listrik; dan 4) kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah adalah merupakan sebagian faktor-faktor yang sangat mempengaruhi besaran inflasi yang terjadi. 7,98 %.

Laju inflasi yang terjadi pada tahun 2011 sebesar

Angka ini menurun sebesar 0,53 % jika dibandingkan dengan

angka inflasi yang terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 8,51 %.


d.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Produk domestik regional bruto terdiri dari 1)

produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku; dan 2) produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan.

Produk domestik

regional bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menggambarkan

nilai

tambah

barang

dan

jasa

yang

dihitung

menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dalam hal ini tahun 2000 dipergunakan sebagai tahun dasar.

Produk domestik regional

bruto atas dasar harga berlaku dapat dipergunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan besaran produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan dipergunakan untuk menentukan laju

pertumbuhan

ekonomi.

Selain

sebagai salah satu indikator

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, produk domestik regional bruto juga dapat dijadikan sebagai indikator yang memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah terhadap optimalisasi

pengelolaan

dan

pemanfaatan

sumberdaya

alam

dan

sumberdaya manusia yang dimiliki daerah. Setiap tahunnya, baik produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku maupun produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan selalu mengalami peningkatan.

Tahun 2011, produk domestik

regional bruto atas dasar harga berlaku Rp 3.331.891.000.000 meningkat sebesar Rp 427.397.000.000 atau 14,72 % jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 2.904.494.000.000.

Sedangkan

produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan pada tahun 2010 mencapai angka Rp 1.245.957.000.000 dan mengalami peningkatan sebesar Rp 77.772.000.000 atau 6,24 % sehingga besarannya menjadi sebesar Rp 1.323.729.000.000 pada tahun 2011.


3.3

Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Indikator kinerja sasaran adalah hasil (outcome) dari pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, indikator tersebut merupakan refleksi dari capaian kinerja dari hasil kegiatan atau merupakan fungsi langsung dari keluaran (output) kegiatan. Secara umum, kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung terkait dengan pelaksanaan tugas didalam penyediaan pelayanan publik baik melalui implementasi kegiatan pembangunan dan non pembangunan telah berada pada tingkatan dan berjalan secara baik. terhadap

Namun demikian, jika dikaitkan dengan pelaksanaan tugas

upaya-upaya pencapaian sasaran strategis kabupaten memang diakui

terdapat beberapa sasaran yang belum menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Dan hal ini, menjadi perhatian khusus kabupaten untuk diadakan

perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi dan analisis

pencapaian sasaran diuraikan melalui penjelasan di bawah ini : a. Tujuan dari Misi Pertama : Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia Untuk mewujudkan tujuan dari misi pertama ditetapkan 7 (tujuh) sasaran dengan rincian sebagai berikut : 1.

Meningkatnya

kualitas

pendidikan,

dengan

tingkat

pencapaian indikator

kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Angka kelulusan : - SD - SMP - SM Angka partisipasi kasar : - SD - SMP - SM Angka partisipasi murni : - SD - SMP - SM Angka rata-rata lama sekolah.

2.

3.

4.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3)

(4)

(5)

(6)

Persentase Pencapaian Target (%) (7)

100,00 80,00 92,00

% % %

100,00 97,54 97,16

% % %

100,00 121,93 105,61

120,00 105,00 82,00

% % %

108,12 107,36 90,06

% % %

90,10 102,25 109,83

99,00 94,00 78,00 9,27

% % % Tahun

98,80 87,05 60,97 7,84

% % % Tahun

99,80 92,61 78,17 84,57


(1) 5.

6.

7.

(2) Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan. Persentase tenaga pendidik yang berkompetensi. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana.

Pencapaian

sasaran

(3) 100,00

(4) %

(5) 100,00

(6) %

(7) 100,00

30,00

%

31,00

%

103,33

75,00

%

75,00

%

100,00

strategi

peningkatan

diupayakan

dengan

mutu,

pemerataan, dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan melalui arah kebijakan yaitu 1) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; 2) meningkatkan mutu pendidikan yang didasarkan pada standar nasional pendidikan; 3) meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Sasaran selanjutnya dijabarkan

dengan program-program 1) Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 3) Pendidikan Menengah; 4) Pendidikan Non Formal; 5) Pendidikan Luar Biasa; 6) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7) Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Berdasarkan

akumulasi nilai di atas, maka rata-rata capaian indikator sasaran tersebut sebesar 99,09 %. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2011 yang pada saat itu mencapai 77,95 %, maka terjadi peningkatan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran.

Peningkatan ini

disebabkan terjadinya peningkatan capaian atau realisasi dari target yang direncanakan.

Hal ini terlihat dari angka kelulusan bagi sekolah menengah

yang mencapai 97,16 % dari yang ditargetkan yaitu 92,00 % sehingga persentase pencapaian target sebesar 105,61 %. Kondisi ini juga terjadi pada capaian indikator lainnya seperti angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni,

persentase

disempurnakan,

sekolah

persentase

yang tenaga

menerapkan pendidik

kurikulum

yang

yang

telah

berkompetensi

serta

persentase ketersediaan sarana dan prasarana.


2.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk gemar membaca, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2)

2.

3.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 4.420

(4) Orang

(5) 4.742

(6) Orang


Buku

14.256

Buku

101,83

Unit Unit Unit Unit

1 0 19 174

Unit Unit Unit Unit

100,00 0,00 158,33 112,99

Jumlah pengunjung perpustakaan kabupaten. Jumlah koleksi 14.000 buku perpustakaan kabupaten. Jumlah perpustakaan aktif yang mendapatkan pembinaan : - Kabupaten 1 - Kecamatan 2 - Desa 12 - Sekolah 154

Pencapaian

sasaran

diupayakan

dengan

strategi

peningkatan

kualitas

perpustakaan melalui arah kebijakan yaitu meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana, pembinaan serta penambahan koleksi perpustakaan. Sasaran tersebut kemudian dijabarkan dalam program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Berdasarkan akumulasi nilai di atas, ratarata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 96,74 %. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 91,28 %.

Kondisi ini sangat

dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan, penambahan koleksi buku dan jumlah perpustakaan aktif yang mendapatkan pembinaan.


3.

Meningkatnya kualitas olah raga dan pemuda, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang memadai. Jumlah atlit dan pelatih yang berprestasi : - Atlit - Pelatih Persentase partisipasi masyarakat dalam setiap event olah raga. Kelompok pemuda yang berkualitas.

2.

3.

4.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 75,00

(4) %

(5) 75,00

(6) %


50 40 60,00

Orang Orang %

78 43 64,00

Orang Orang %

156,00 107,50 106,67

200

Orang

256

Orang

128,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan prestasi olah raga dan peningkatan kompetensi kepemudaan, melalui arah kebijakan yaitu 1) peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 2) peningkatan kompetensi dan penghargaan prestasi atlit; 3) menumbuhkembangkan budaya olah raga; 4) peningkatan

pendidikan

dan

pelatihan

pengembangan

kompetensi

kepemudaan.

Sasaran tersebut kemudian dijabarkan dalam program-program

1) Peningkatan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; 2) Peningkatan Kebijakan

Peran dan

Serta

Kepemudaan;

Manajemen

Olah

3)

Raga;

Peningkatan 4)

Pengembangan

Peningkatan

Pembinaan

Pemasyarakatan Olah Raga; 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga. Berdasarkan akumulasi nilai tersebut, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tahun 2012 sebesar 119,63 %.

Angka ini menunjukkan peningkatan

jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, ketersediaan

sarana dan prasarana olahraga yang memadai masih perlu ditingkatkan untuk menunjang peningkatan prestasi olah raga di Kabupaten Belitung. LAKIP 2012, BAB III - 50

4.

Meningkatnya

kualitas kesehatan masyarakat, dengan tingkat pencapaian

indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Umur harapan hidup. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kesakitan endemik : - Malaria per 1.000 penduduk - DBD per 100.000 penduduk Prevalensi kurang gizi pada balita. Ketersediaan standar operasional prosedur : - Dinas Kesehatan - RSUD Ketersediaan jumlah tenaga medis : - Dinas Kesehatan - RSUD Ketersediaan jumlah tenaga paramedis : - Dinas Kesehatan - RSUD

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

Pencapaian

sasaran

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 70

(4) Tahun

(5) 69

(6) Tahun


24

Orang

16

Orang

133,33

200

Orang

168

Orang

116,00

3

Orang

2

Orang

133,33

50

Orang

19

Orang

162,00

1,50

%

0,00

%

200,00

62

SOP

62

SOP

100,00

26

SOP

26

SOP

100,00

20

Orang

25

Orang

125,00

16

Orang

26

Orang

162,50

220

Orang

268

Orang

121,82

186

Orang

192

Orang

103,23

diupayakan

dengan

strategi peningkatan

pelayanan

kesehatan masyarakat melalui arah kebijakan yaitu 1) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan rumah sakit; 2) meningkatkan LAKIP 2012, BAB III - 51

mutu pelayanan kesehatan; 3) meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan; 4) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup sehat.

Sasaran tersebut kemudian dijabarkan dalam program-program 1)

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat; 2) Pelayanan Kesehatan Dasar; 3) Pelayanan Kesehatan Rujukan; 4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 5) Penyehatan Lingkungan; 6) Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; 7) Pengawasan Makanan dan Minuman; 8) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 9) Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 10) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin; 11) Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; 12) Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit; 13) Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan.

Berdasarkan

akumulasi rata-rata nilai capaian indikator kinerja sasaran di atas, kondisi tahun 2012 menunjukkan terjadinya peningkatan capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai angka 129,65 % dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 109,65 %.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang

dilakukan dalam mencapai sasaran telah memberikan kontribusi positif guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

5.

Meningkatnya

kualitas

pemberdayaan

masyarakat,

pemerintahan

desa,

perempuan dan keluarga berencana, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No (1) 1.

2.

Uraian

Nilai

(2) (3) Jumlah desa 49 yang menjadi target pembinaan dan sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. Jumlah akseptor 25.000 keluarga berencana aktif.

Satuan

Nilai

Satuan

(4) Desa / Kelurahan

(5) 49

(6) Desa / Kelurahan

Akseptor

27.544

Akseptor


110,18


(1) 3.

4.

5.

6.

(2) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah desa yang memadai. Jumlah desa / kelurahan yang mendapatkan pembinaan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan. Persentase jumlah keikutsertaan perempuan dalam pembangunan. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa / kelurahan.

(3) 80,00

(4) %

(5) 80,00

(6) %

(7) 100,00

49

Desa / Kelurahan

49

Desa / Kelurahan

100,00

40,00

%

43,00

%

107,50

80,00

%

80,00

%

100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi meningkatkan pengembangan kemandirian masyarakat dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa / kelurahan melalui arah kebijakan yaitu 1) peningkatan kualitas SDM, penguatan

lembaga

dan

perekonomian

masyarakat;

2)

meningkatkan

kompetensi SDM aparatur, sarana / prasarana dan pembinaan pemerintahan desa / kelurahan; 3) meningkatkan pengarusutamaan gender; 4) meningkatkan penanganan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan perempuan; 5) penyediaan alat dan obat kontrasepsi; 6) penyediaan informasi data mikro.

Sasaran tersebut kemudian dijabarkan dalam program-

program 1) Penguatan Kelembagaan Pangarusutamaan Gender dan Anak; 2) Peningkatan Peran Serta dan Keikutsertaan Gender dalam Pembangunan; 3) Keserasian

Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak

dan Perempuan; 4)

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 5) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Berdasarkan akumulasi nilai rata-rata

capaian indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa angka rata-rata capaian tahun 2012 sebesar 102,95 %.

Nilai ini menurun jika dibandingkan LAKIP 2012, BAB III - 53

dengan angka rata-rata tahun sebelumnya yang mencapai 116,30 %. Meskipun demikian, hampir semua indikator sasaran tahun 2012 berada pada angka 100,00 % atau lebih, terutama terjadinya peningkatan pada jumlah akseptor keluarga berencana aktif yang menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengaturan angka kelahiran.

6.

Meningkatnya

kualitas

penanganan

masalah

sosial kemasyarakatan

dan

penanggulangan bencana, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan. Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan. Jumlah lembaga yang menaungi PMKS yang mendapatkan pembinaan intensif. Persentase penanganan korban bencana.

2.

3.

4.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 80,00

(4) %

(5) 80,00

(6) %


200

Orang

200

Orang

100,00

5

Lembaga

5

Lembaga

100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan mutu pelayanan dan

rehabilitasi

kesejahteraan

penanggulangan bencana

sosial

dan

peningkatan

kesiapsiagaan

melalui arah kebijakan yaitu 1) meningkatkan

kualitas sarana dan prasarana pelayanan; 2) pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia PMKS; 3) penguatan kapasitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); 4) memperluas akses pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial; 5) meningkatkan kualitas SDM, ketersediaan

sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana.

Sasaran tersebut


kemudian Miskin,

dijabarkan dengan program-program 1) Pemberdayaan Fakir Komunitas

Adat

Terpencil (KAT)

dan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 3) Penanggulangan Korban Bencana; 4) Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan

Sosial;

5)

Pembinaan

Anak

Terlantar;

6)

Pembinaan

Penyandang Cacat dan Trauma; 7) Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tahun 2012 sebesar 100,00 %. Angka ini sama dengan tingkat capaian indikator tahun sebelumnya.

7.

Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No (1) 1.

2.

Uraian (2) Frekuensi pembinaan nilai-nilai keagamaan. Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan keagamaan.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 5

(4) Kali

(5) 5

(6) Kali


5

Kelompok

5

Kelompok

100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi harmonisasi kehidupan umat beragama dan pemahaman nilai-nilai keagamaan melalui arah kebijakan yaitu meningkatkan pemahaman umat beragama terhadap ajaran agamanya dan menjaga kerukunan umat beragama. dijabarkan Beragama.

dengan

program-program

Sasaran tersebut kemudian

Peningkatan

Kualitas

Kehidupan

Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja sasaran mencapai

100,00 % sama dengan tingkat capaian indikator kinerja sasaran pada tahun sebelumnya.


b. Tujuan dari Misi Kedua : Terwujudnya perekonomian rakyat yang mandiri. Untuk mewujudkan tujuan dari misi kedua ditetapkan 8 (delapan) sasaran dengan rincian sebagai berikut : 1.

Meningkatnya

perekonomian

rakyat

berbasis

pertanian,

dengan

tingkat

pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase peningkatan produksi pertanian : - Perkebunan rakyat - Tanaman pangan hortikultura - Peternakan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pertanian : - Perkebunan rakyat - Tanaman pangan hortikultura - Peternakan Jumlah kelembagaan penyuluhan yang terbentuk. Peningkatan kelas kelompok tani : - Pemula - Lanjut - Madya Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular.

2.

3.

4.

5.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3)

(4)

(5)

(6)

Persentase Pencapaian Target (% ) (7)

5,00

%

10,00

%

200,00

3,00

%

5,00

%

166,67

1,00

%

2,00

%

200,00

3,00

%

4,00

%

133,33

6,00

%

12,00

%

200,00

4,00 3

% Lembaga

5,00 3

% Lembaga

125,00 100,00

164 28 5 100,00


223 0 0 100,00


135,98 0,00 0,00 100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan produktivitas pertanian melalui arah kebijakan memperkuat sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana, permodalan dan kelembagaan pertanian.

Sasaran

dijabarkan dengan program-program 1) Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2) LAKIP 2012, BAB III - 56

Peningkatan Ketahanan Pangan; 3) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan; 4) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan;

5)

Peningkatan

Produksi

Pertanian

/

Perkebunan;

6)

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan; 7) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

Berdasarkan akumulasi nilai tersebut

di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian indikator sasaran tahun 2012 mencapai angka 123,73 %. sebelumnya yaitu 100,00

Angka ini meningkat dibandingkan tahun

%.

Peningkatan ini turut dipengaruhi oleh

peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian serta peningkatan produksi pertanian.

2.

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya hutan, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Luasan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi. Cakupan pengawasan dan pengamanan sumberdaya hutan.

2.

Pencapaian

sasaran

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 175

(4) Ha

(5) 286

(6) Ha


75,00

%

75,00

%

100,00

diupayakan

dengan

strategi

mengembangkan

pola

pengelolaan sumberdaya hutan berbasis ramah lingkungan, kelestarian dan berkelanjutan melalui arah kebijakan meningkatkan pengawasan, pemanfaatan dan

pengelolaan sumberdaya hutan.

Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan

program-program 1) Perencanaan dan Pengembangan Hutan; 2) Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan; 3) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 4) Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran

tahun 2012 sebesar 131,70 %. tahun sebelumnya yaitu 101,36 %.

Angka ini meningkat dibandingkan kondisi Peningkatan ini dipengaruhi oleh luasan

hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi. LAKIP 2012, BAB III - 57

3.

Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis kelautan dan perikanan, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Jumlah produksi perikanan budidaya. Jumlah produksi perikanan tangkap. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana : - Perikanan budaya - Perikanan tangkap

2.

3.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 46,00

(4) Ton

(5) 81,64

(6) Ton


44.000,00

Ton

43.304,00

Ton

98,42

80,00

%

85,00

%

106,25

80,00

%

80,00

%

100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan melalui arah kebijakan 1) memperkuat sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana, permodalan dan kelembagaan kelautan dan perikanan; 2) meningkatkan kerjasama antar sektor, masyarakat dan

stakeholder

dalam

pemanfaatan,

pengawasan,

pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

pengendalian

dan

Sasaran selanjutnya

dijabarkan dengan program-program 1) Pengembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan; 2) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar; 3) Pengembangan Perikanan Tangkap; 4) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; 5) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; 6) Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat;

7)

Pemberdayaan

Pengendalian

Sumberdaya

Masyarakat

Kelautan;

8)

dalam

Peningkatan

Pengawasan

dan

Kesadaran

dan

Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut; 9) Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut.

Berdasarkan

akumulasi nilai di atas, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tahun 2012 sebesar 120,54 %. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya LAKIP 2012, BAB III - 58

mencapai 117,54 %. kegiatan-kegiatan

Hal ini turut dipengaruhi oleh optimalisasi pelaksanaan

yang

mendukung

pengembangan

perikanan

budidaya

sehingga terjadi lonjakan peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2012 ini.

4.

Meningkatnya pengelolaan kepariwisataan daerah, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah destinasi wisata yang layak dikunjungi. Jumlah jenis kesenian yang dikenal wisatawan.

2.

3.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 60.000

(4) Orang

(5) 111.613

(6) Orang


28

Unit

35

Unit

125,00

20

Jenis

41

Jenis

205,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi optimalisasi potensi wisata daerah melalui arah kebijakan yaitu 1) mengembangkan dan melestarikan potensi

budaya

daerah

dan

pembinaan

nilai-nilai

tradisional;

2)

mengembangkan daerah tujuan wisata dan objek wisata; 3) meningkatkan jaringan kerjasama antar stakeholder, informasi dan promosi kepariwisataan; 4) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku wisata dan masyarakat. Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan program-program 1) Pengembangan Kemitraan; 2) Pengembangan Destinasi Pariwisata; 3) Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata; 4) Peningkatan SDM Terkait Sektor Pariwisata; 5) Peningkatan

Kepedulian

Peningkatan

Keamanan

terhadap dan

Pembangunan

Kenyamanan

Kepariwisataan;

Wisatawan;

7)

6)

Pengelolaan

Kawasan Wisata; 8) Pengembangan Nilai Budaya; 9) Pengelolaan Kekayaan Budaya; 10) Pengelolaan Keragaman Budaya.

Jika dibandingkan dengan

tahun sebelumnya, angka rata-rata indikator kinerja sasaran tahun 2012 LAKIP 2012, BAB III - 59

mengalami peningkatan, dimana tahun sebelumnya hanya mencapai 161,79 % menjadi 172,01 % tahun berikutnya.

Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh

capaian indikator -indikator strategis terutama peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2012 yang mencapai 111.613 (seratus sebelas ribu enam ratus tiga belas) orang yang berada jauh di atas target yang direncanakan.

5.

Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang unggul dan mandiri, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Pertumbuhan KUMKM : - Koperasi - UMKM Jumlah KUMKM aktif yang mendapat pembinaan.

2.

Pencapaian

sasaran

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3)

(4)

(5)

(6)


205 3.250 3.500

Unit Unit Unit

197 2.728 2.925

Unit Unit Unit

96,10 83,94 83,57

diupayakan

dengan

strategi

menumbuhkembangkan

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) melalui arah kebijakan

yaitu

peningkatan

penguatan

pemasaran dan kewirausahaan KUMKM.

kelembangaan,

permodalan,

Sasaran tersebut selanjutnya

dijabarkan dengan program-program 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan;

2)

Lembaga Ekonomi Perdesaan; 3) Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi; 4) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. 2012 sebesar 87,87 %.

Rata-rata capaian indikator sasaran tahun

Angka ini meningkat jika dibandingkan rata-rata

capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai 74,85 %.

Peningkatan ini

disebabkan oleh meningkatnya laju pertumbuhan KUMKM dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


6.

Meningkatnya kualitas perdagangan, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku. Persentase ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya yang ditera. Persentase ketersediaan pasar yang memadai.

2.

3.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 60,00

(4) %

(5) 50,00

(6) %


70,00

%

50,00

%

71,43

70,00

%

60,00

%

85,71

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan kualitas sistem distribusi pasar dan perlindungan konsumen melalui arah kebijakan yaitu pengendalian dan pengawasan kemetrologian dan peredaran barang / jasa serta peningkatan sarana dan prasarana. dengan

program-program 1)

Perdagangan;

2)

Sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan

Perlindungan

Konsumen

dan Pengamanan

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 3)

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Berdasarkan akumulasi nilai

di atas, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 80,16 % pada tahun 2012.

Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang

mencapai angka 100,00 %.

Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor

indikator kinerja sasaran tahun 2012 dimana sebagian realisasinya berada di bawah target yang direncanakan.


7.

Meningkatnya

kualitas

penanaman

modal,

dengan

tingkat

pencapaian


Uraian

(1) 1.

(2) Persentase tingkat kepatuhan PMA / PMDN / Non PMA / Non PMDN menaati aturan yang berlaku. Persentase investor yang mendapatkan fasilitas pelayanan perizinan.

2.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 85,00

(4) %

(5) 80,00

(6) %


100,00

%

100,00

%

100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan daya tarik investasi melalui arah kebijakan yaitu peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dengan program-program

1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Berdasarkan nilai di atas diketahui bahwa

rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tahun 2012 sebesar 97,06 %. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 75,00 %.

Peningkatan pelayanan terhadap investor turut mempengaruhi angka

capaian indikator kinerja sasaran terhadap kualitas penanaman modal.

8.

Meningkatnya kualitas tenaga kerja, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Pelatihan tenaga kerja terampil.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 90

(4) Orang

(5) 90

(6) Orang



(1) 2. 3.

4.

5.

(2) Pengawasan tenaga kerja. Persentase tingkat penanganan perselisihan hubungan industrial. Jumlah penyerapan tenaga kerja padat karya produktif. Jumlah perusahaan yang menerapkan K3.

(3) 50,00

(4) %

(5) 50,00

(6) %

(7) 100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

176

Orang

176

Orang

100,00

2

Buah

2

Buah

100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui arah kebijakan yaitu 1) peningkatan kualitas sumberdaya manusia;

2)

membangun

sistem informasi ketenagakerjaan daerah dan

penciptaan lapangan kerja; 3) peningkatan pengawasan ketenagakerjaan; 4) peningkatan pembinaan hubungan industrial.

Sasaran tersebut selanjutnya

dijabarkan dengan program-program 1) Peningkatan Kesempatan Kerja; 2) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 3) Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 4) Perlindungan

Tenaga

Ketenagakerjaan.

Kerja

dan

Pengembangan

Sistem

Pengawasan

Berdasarkan akumulasi nilai di atas, diketahui bahwa rata-

rata nilai capaian indikator kinerja sasaran tahun 2012 mencapai 100,00 %, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 85,00 %. demikian,

mengingat

betapa

kompleksnya

permasalahan

Meskipun

ketenagakerjaan

khususnya angka pengangguran dan lapangan kerja, maka kerja keras pemerintah daerah masih sangat dibutuhkan terutama dalam implementasi kebijakan dan program terkait ketenagakerjaan daerah.


c. Tujuan dari Misi Ketiga : Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tujuan dari misi ketiga ditetapkan 11 (sebelas) sasaran dengan rincian sebagai berikut : 1.

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase tingkat kesesuaian penjenjangan pendidikan aparatur terhadap kebutuhan daerah. Jumlah aparatur yang mendapatkan penjenjangan pendidikan ke strata yang lebih tinggi. Persentase tingkat kesesuaian penempatan dan penjenjangan karir pegawai terhadap kompetensi pegawai.

2.

3.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 80,00

(4) %

(5) 80,00

(6) %


450

Orang

555

Orang

123,33

80,00

%

80,00

%

100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan kompetensi aparatur melalui arah kebijakan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja aparatur.

Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan program 1)

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 2) Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS; 3) Peningkatan Kapasitas SDA Aparatur. Pada tahun sebelumnya, ratarata capaian indikator kinerja sasaran mencapai 49,13 % dan pada tahun 2012 capaian indikator kinerja sasaran meningkat tajam menjadi 107,78 %. Hal ini LAKIP 2012, BAB III - 64

disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah aparatur yang mendapatkan penjenjangan pendidikan ke strata yang lebih tinggi seperti tabel di atas.

2.

Meningkatnya tata kelola aparatur, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase ketersediaan sistem informasi kepegawaian yang memadai. Persentase kesesuaian formasi terhadap kebutuhan pegawai daerah. Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai. Persentase penanganan kasus hukum aparatur.

2.

3.

4.

Pencapaian

sasaran

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 80,00

(4) %

(5) 80,00

(6) %


100,00

%

100,00

%

100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

100,00

%

0,00

%

0,00

diupayakan

dengan

strategi

peningkatan

pelayanan

aparatur melalui arah kebijakan 1) pengembangan sistem informasi dengan dukungan aparatur yang memadai; 2) pengembangan aparatur; 3) peningkatan apresiasi kepada aparatur; 4) advokasi hukum terhadap aparatur. selanjutnya

dijabarkan

dengan

program Pembinaan

dan

Sasaran

Pengembangan

Aparatur. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran mencapai 75,00 %.


3.

Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 10,10

(4) %

(5) 11,70

(6) %


Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui arah kebijakan optimalisasi pengelolaan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sasaran selanjutnya

dijabarkan dengan program 1) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah; 3) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 4) Optimalisasi Penerimaan Daerah.

Capaian indikator kinerja sasaran ini

melampaui target yang diharapkan dengan capaian sebesar 115,84 %. dibandingkan

dengan

mengalami

penurunan.

kebijakan

pusat

tahun sebelumnya, Penurunan

terhadap

ini

pengelolaan

Jika

capaian indikator ini memang disebabkan keuangan

adanya daerah

perubahan sehingga

mempengaruhi aliran anggaran pada alokasi pendapatan daerah. Dilain pihak, jika dilihat lebih jauh lagi dimana realisasi capaian indikator melampaui target, tentunya hal ini secara sederhana menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah telah berada dalam kategori baik.


4.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan daerah dan aturan terkait. Ketersediaan perangkat sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Ketersediaan dokumen data dan informasi aset daerah.

2.

3.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 5

(4) Dokumen

(5) 6

(6) Dokumen


1

Paket

1

Paket

100,00

1

Dokumen

1

Dokumen

100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi melalui arah kebijakan membangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terpadu dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas SDM.

Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan program

1) Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah; 2)

Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah; 3) Optimalisasi Penerimaan Daerah. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran mencapai 106,67 %, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


5.

Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(2) (3) Pemeriksaan 75 reguler. Persentase 100,00 penanganan kasus tertentu. Persentase 70,00 penyelesaian hasil pemeriksaan. Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi auditor dan P2UPD : - Auditor 17 - P2UPD 5

(4) Paket

(5) 78

(6) Paket


%

100,00

%

100,00

%

69,00

%

98,57

Orang Orang

15 5

Orang Orang

88,24 100,00

No (1) 1. 2.

3.

4.

Uraian

Pencapaian

sasaran

diupayakan

dengan

strategi

pengembangan

sistem

pengawasan dengan arah kebijakan 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan; 2) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur serta sarana prasarana pengawasan.


program 1) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan

KDH;

2)

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; 3) Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Jika melihat tahun sebelumnya

maka rata-rata capaian indikator kinerja sasaran mengalami peningkatan, semula 84,31 % dan menjadi 98,16 % pada tahun 2012.

Pada dasaranya

berkurangnya hasil temuan pemeriksaan tentunya menurunkan jumlah tindak lanjut

hasil

pemeriksaan.

Disisi

lain,

berkurangnya

hasil

temuan

menunjukkan semakin membaiknya kinerja aparatur didalam pengelolaan kinerja dan keuangan daerah.


6.

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dan masyarakat yang memadai. Persentase cakupan keterjangkauan pelayanan publik. Persentase tingkat kelancaran operasional pelaksanaan tugas DPRD. Frekuensi pembinaan masyarakat. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan lahan pembangunan.

2.

3.

4.

5.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 90,00

(4) %

(5) 90,00

(6) %


100,00

%

100,00

%

100,00

100,00

%

74,69

%

74,69

12

Kali

4

Kali

33,33

70,00

%

70,00

%

100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi penataan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik melalui arah kebijakan 1) meningkatkan pelayanan publik yang efisien, efektif dan transparan, dengan dukungan profesionalisme SDM dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai; 2) memperluas akses pelayanan publik; 3) penguatan kapasitas lembaga perwakilan daerah; 4) penetapan standar pelayanan minimal.


program-program 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 5) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; 6) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat

Daerah;

7)

Pembinaan

Perangkat

Daerah

dalam

Pelaksanaan Otonomi Daerah; dan 8) Pengadaan Tanah untuk Pemerintahan dan Pembangunan.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran mencapai LAKIP 2012, BAB III - 69

81,60 % pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya kinerja pemerintah daerah berkaitan dengan kualitas pelayanan publik.

7.

Terwujudnya

kelembagaan

daerah

yang

proporsional,

dengan

tingkat

pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase SKPD yang telah tertata sesuai dengan hasil analisis penataan kelembagaan dan aturan perundangundangan yang berlaku.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 100,00

(4) %

(5) 100,00

(6) %


Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi pengembangan organisasi daerah melalui arah kebijakan penataan organisasi kelembagaan daerah. Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan program Penataan Kelembagaan. Angka rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tidak mengalami perubahan sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 100,00 %.

8.

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

SKPD,

dengan

tingkat

pencapaian


Uraian

(1) 1.

(2) Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 100,00

(4) %

(5) 100,00

(6) %



Pencapaian

sasaran

diupayakan

dengan

strategi

penyempurnaan

sistem

pelaporan kinerja dan keuangan SKPD melalui arah kebijakan peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan SKPD.

Sasaran selanjutnya

dijabarkan dengan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Angka rata-rata capaian indikator kinerja

sasaran tidak mengalami perubahan sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 100,00 %.

9.

Meningkatnya kualitas produk hukum daerah, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan. Persentase tingkat kesesuaian materi produk hukum daerah. Persentase tingkat penyebar luasan informasi produk hukum daerah.

2.

3.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 300

(4) Buah

(5) 431

(6) Buah


100,00

%

100,00

%

100,00

85,00

%

85,00

%

100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan produk hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat melalui arah kebijakan penguatan substansi materi, tata kelola dan penyebarluasan aturan hukum daerah.

Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan program-

program 1) Penataan Peraturan Perundang-undangan; dan 2) Penyelesaian Sengketa Hukum.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tahun 2011

sebesar 98,90 %, selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 114,56 % pada tahun 2012.


10. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil : - KTP - Kartu Keluarga - Akta Pencatatan Sipil

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3)

(4)

(5)

(6)


80,00 80,00 80,00

% % %

84,80 78,38 89,38

% % %

106,00 97,98 111,73

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui arah kebijakan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan dukungan kemampuan dan profesionalitas sumberdaya manusia yang memadai.

Sasaran dijabarkan dengan program-program 1) Peningkatan

Ragam dan Bentuk Sosialisasi; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat-Surat Keterangan Kependudukan; 3) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana / Perangkat Pendukung Pelayanan

Administrasi

Kantor

dan

Pelaksanaan

Sistem

Informasi

Administrasi Kependudukan; 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendataan, Pendaftaran, Perekaman / Pencatatan dan Penyajian Data Kependudukan; 5) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Operasional; 6) Penataan Persebaran Penduduk yang Serasi, Selaras dan Seimbang dengan Kualitas dan Daya Dukung Alam serta Daya Tampung Lingkungan; 7) Penataan Administrasi Kependudukan.

Rata-rata capaian

indikator kinerja sasaran pada tahun 2011 sebesar 93,80 % sedangkan pada tahun 2012 menjadi 105,23 %. capaian indikator kinerja

Dari data di atas terlihat adanya kenaikan

secara keseluruhan,

hal ini dipengaruhi oleh


peningkatan

kualitas

pelayanan

sehingga

meningkatkan

kesadaran

dan

kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.

11. Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan pasar dan pertamanan, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana pasar dengan layak dan baik. Persentase penanganan pelanggaran ketertiban pasar. Persentase tingkat pemeliharaan taman. Ketersediaan taman baru.

2.

3.

4.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 80,00

(4) %

(5) 80,00

(6) %


100,00

%

100,00

%

100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

1

Taman

1

Taman

100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi 1) mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan pasar; dan 2) peningkatan kualitas keindahan dan kenyamanan taman, melalui arah kebijakan 1) mengembangkan sarana dan prasarana pasar; 2) penertiban dan pengendalian ketertiban pasar; dan 3) pemeliharaan dan peningkatan taman.


program-program 1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 2) Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan; dan 3) Penataan Taman. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 100,00 %, sama dengan tahun sebelumnya.


12. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No (1) 1.

2.

3.

4.

5.

Uraian

Nilai

(2) (3) Ketersediaan 11 dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat. Persentase 80,00 tingkat sinergisitas program pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya. Persentase 100,00 ketersediaan media pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah yang akuntabel. Persentase 100,00 tingkat kejelasan pemanfaatan ruang. Ketersediaan 9 dokumen pengembangan kebijakan fisik prasarana wilayah, sumberdaya alam, ekonomi dan sosial budaya.

Pencapaian

sasaran

Satuan

Nilai

Satuan

(4) Dokumen

(5) 11

(6) Dokumen


%

80,00

%

100,00

%

100,00

%

100,00

%

100,00

%

100,00

Dokumen

10

Dokumen

111,11

diupayakan

dengan

strategi

memperkuat

sistem

perencanaan pembangunan daerah melalui arah kebijakan 1) meningkatkan LAKIP 2012, BAB III - 74

akurasi data dan informasi perencanaan daerah sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional; 2) sinkronisasi dan fasilitasi program pembangunan; 3) peningkatan kualitas pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah; pengembangan

4) peningkatan penataan dan pemanfaatan ruang dan

wilayah

strategis;

dan

5)

pengembanngan

kebijakan

perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana, ekonomi, sosial budaya. Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan program-program 1) Perencanaan Pembangunan

Daerah;

2)

Kerjasama

Pembangunan;

3)

Perencanaan

Pembangunan Ekonomi; 4) Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 5) Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya; 6) Perencanaan Tata Ruang; 7) Pemanfaatan Ruang; 8) Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 9) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam; 10) Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pengembangan Data / Informasi.

Pembangunan

Daerah;

dan

11)


tahun sebelumnya sebesar 100,00 %, selanjutnya tidak mengalami perubahan tetap sebesar 100,00 % pada tahun 2012, kestabilan capaian indikator kinerja sasaran tetap terjaga melalui peningkatan kualitas kinerja SKPD terkait.

13. Meningkatnya

kualitas pengelolaan kearsipan, dengan tingkat pencapaian


Uraian

(1) 1.

(2) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang memadai sesuai standar.

Pencapaian

sasaran

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 80,00

(4) %

(5) 80,00

(6) %

diupayakan

dengan

strategi


peningkatan

kualitas

penyimpanan dan pemeliharaan serta tingkat keamanan arsip daerah melalui arah kebijakan meningkatkan kompetensi SDM aparatur pengelola kearsipan dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Sasaran


selanjutnya

dijabarkan

dengan

program

Perbaikan

Sistem Administrasi

Kearsipan dan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah. Capaian indikator kinerja sasaran meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2011 sebesar 70,00 % menjadi 100,00 % pada tahun 2012. Ketersediaan sarana dan prasarana dengan dukungan sumberdaya aparatur yang memadai mempengaruhi capaian indikator kinerja sasaran.

d. Tujuan dari Misi Keempat : Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur wilayah dan perdesaan. Untuk mewujudkan tujuan dari misi keempat ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran dengan rincian sebagai berikut : 1.

Meningkatnya jaringan transportasi darat antar wilayah dan perdesaan, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


Jalan dan jembatan berkondisi baik : - Jalan - Jembatan

75,00 80,00

% %

68,40 91,83

% %

91,20 114,79

Peningkatan jalan dan jembatan : - Jalan - Jembatan

17,75 75

Km M

17,33 200

Km M

97,63 266,67

Pemeliharaan jalan dan jembatan : - Jalan - Jembatan

286 976

Km M

359 793

Km M

125,52 81,25

No

Uraian

(1) 1.

2.

3.

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat yang memadai melalui arah kebijakan pembangunan, jembatan.

peningkatan

dan

pemeliharaan

infrastruktur

jalan

dan

Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan program-program 1)

Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 3) Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan; dan 4) Pembangunan LAKIP 2012, BAB III - 76

Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan.

Pada tahun sebelumnya,

rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 68,00 % dan pada tahun 2012

mengalami peningkatan capaian indikator kinerja sasaran menjadi

sebesar 129,51 %.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah

satu syarat bagi keberhasilan pembangunan sektor ekonomi dan sektor lainnya.

2.

Meningkatnya

kualitas

lingkungan

perumahan

dan

permukiman,

dengan

tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Ketersediaan rumah layak huni. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas dasar dan pendukung bagi perumahan dan permukiman.

2.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 100

(4) Unit

(5) 58

(6) Unit


70,00

%

70,00

%

100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan kualitas sarana dan

prasarana

perumahan

dan

permukiman

melalui

arah

kebijakan

pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana perumahan dan pemukiman.

Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan program-program 1)

Pengembangan Infrastruktur Perdesaan;

2) Pembangunan Perumahan; 3)

Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial; 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian Masyarakat; 6) Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong; dan 7) Pembangunan Turap / Talud / Brojong.

Rata-rata

capaian indikator kinerja sasaran sebesar 79,00 %, angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan jumlah rumah

layak huni yang dibangun merupakan faktor penyebab menurunnya capaian indikator kinerja sasaran.

Selain daerah, pihak swasta juga ikut memberikan


bantuan pembangunan rumah layak

huni tentunya hal ini berpengaruh

terhadap jumlah rumah layak huni yang dibangun oleh daerah.

3.

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik. Persentase saluran sekunder yang berfungsi dengan baik.

2.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 70,00

(4) %

(5) 70,00

(6) %


70,00

%

70,00

%

100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan sarana prasarana irigasi

dan

saluran

sekunder

melalui

arah

kebijakan

pembangunan,

peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan saluran sekunder. Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan program-program 1) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 2) Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; 3) Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Lainnya; 4) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; dan 5) Pengendalian Banjir. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 100,00 %, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 91,18 %.


4.

Meningkatnya infrastruktur bangunan, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase ketersediaan sarana prasarana infrastruktur bangunan yang berkualitas.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 70,00

(4) %

(5) 100,00

(6) %


Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan sarana prasarana infrastruktur bangunan melalui arah kebijakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur bangunan.

Sasaran selanjutnya

dijabarkan dengan program-program 1) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 2) Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; 3) Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau

dan

Sumberdaya

Lainnya;

4)

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; dan 5) Pengendalian Banjir. Pencapaian rata-rata indikator kinerja sasaran mencapai 142,86 %.

Hal ini

memperlihatkan dukungan pemerintah daerah kepada infrastruktur bangunan sangat besar demi kemajuan dan pembangunan daerah.

5.

Meningkatnya

kualitas

transportasi

daerah,

dengan

tingkat

pencapaian


Uraian

(1) 1.

(2) Persentase ketersediaan sarana prasarana transportasi yang memadai : a. Terminal

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3)

(4)

(5)

(6)


75,00

%

75,00

%

100,00


(1)

2.

3.

4.

5.

(2) b. Ramburambu c. Lampu lalu lintas d. Perparkiran e. Guardriil dan delianator f. Pita penggaduh Persentase kendaraan yang diuji laik jalan. Persentase sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor. Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan laut : a. Pelabuhan Tanjung Batu b. Pelabuhan Tanjung Ru Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan udara.

Pencapaian

sasaran

(3) 65,00

(4) %

(5) 50,00

(6) %

(7) 76,92

45,00

%

30,00

%

66,67

80,00 65,00

% %

80,00 65,00

% %

100,00 100,00

45,00

%

45,00

%

100,00

75,00

%

75,00

%

100,00

78,00

%

100,00

%

128,21

75,00

%

75,00

%

100,00

80,00

%

80,00

%

100,00

60,00

%

0,00

%

0,00

diupayakan

dengan

strategi

peningkatan

sistem

transportasi lokal (tatralok) daerah melalui arah kebijakan 1) meningkatkan kompetensi SDM aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pelayanan

dan

penyempurnaan

sistem

tatralok

transportasi

darat;

2)

meningkatkan kompetensi SDM aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dan penyempurnaan sistem tatralok transportasi laut; dan 3) meningkatkan kompetensi SDM aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dan penyempurnaan sistem tatralok transportasi udara.

Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan program-program

1) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2) Pengendalian dan LAKIP 2012, BAB III - 80

Pengamanan Lalu Lintas; 3) Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; dan 4) Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Rata-rata capaian

indikator kinerja sasaran sebesar 88,35 %.

6.

Meningkatnya

kualitas

jaringan

telekomunikasi dan

informatika

daerah,

dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase tingkat ketersediaan fasilitas telekomunikasi. Jumlah aparatur terampil di bidang kominfo yang memadai.

2.

Pencapaian

sasaran

telekomunikasi

dan

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 75,00

(4) %

(5) 80,00

(6) %


7

Orang

5

Orang

71,43

diupayakan

dengan

strategi

informatika

melalui

arah

pengembangan

kebijakan

sistem

pengembangan

kebijakan, kompetensi SDM pengelola dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana serta mengupayakan keterjangkauan komunikasi dan informasi. Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.


sebesar 89,05 %, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 58,82 %.

7.

Terpenuhinya kebutuhan energi dan jaringan listrik serta sarana penerangan lampu jalan, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Ketersediaan tenaga terampil di bidang energi dan ketenagalistrikan.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 2

(4) Orang

(5) 2

(6) Orang



(1) 2.

3.

(2) Persentase ketersediaan jaringan listrik pedesaan. Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Pencapaian

sasaran

(3) 70,00

(4) %

(5) 60,00

(6) %

(7) 85,71

90,00

%

85,00

%

94,44

diupayakan

dengan

strategi

memperluas

jangkauan

pelayanan energi dan jaringan listrik serta sarana penerangan lampu jalan melalui arah kebijakan 1) meningkatkan kompetensi SDM, kualitas kerjasama dengan pihak ketiga dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana energi dan penyediaan jaringan listrik; dan 2) menyediakan dan memperluas jangkauan ketersediaan penerangan jalan umum (PJU). dijabarkan

dengan

Ketenagalistrikan.

program

Pembinaan

dan

Sasaran selanjutnya

Pengembangan

Bidang

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran di atas sebesar

90,08 %.

8.

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja di bawah ini : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Ketersediaan tenaga trampil pengawas pertambangan. Persentase jangkauan penertiban pertambangan. Persentase Penanganan kasus pertambangan. Persentase tingkat kepatuhan pelaku tambang.

2.

3.

4.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 2

(4) Orang

(5) 1

(6) Orang


80,00

%

80,00

%

100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

70,00

%

60,00

%

85,71


Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi pengendalian pengelolaan pertambangan dan reklamasi melalui arah kebijakan meningkatkan kualitas SDM, pembinaan, pengawasan, aktifitas pertambangan dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana yang memadai serta penyebarluasan informasi mengenai regulasi yang mengindahkan prinsip-prinsip konservasi dan fungsi lingkungan.

Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan program Pengawasan

dan Pembinaan Tambang.

Capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2011

sebesar 62,50 %, pada tahun 2012 terdapat peningkatan menjadi 83,93 %.

9.

Tertatanya

sumberdaya lingkungan,

dengan tingkat pencapaian indikator

kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat : - Penilai Amdal - Penyusun Amdal - PPLHD Konservasi sumber air baku. Persentase penanganan pengaduan kasus pencemaran. Jumlah perusahaan yang memenuhi uji sampel. Edukasi lingkungan terhadap lembaga pendidikan dan masyarakat. Pengawasan pencemaran lingkungan.

2. 3.

4.

5.

6.

Pencapaian pengelola,

sasaran

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3)

(4)

(5)

(6)

Persentase Pencapaian Target (% ) (7)

3 2

Orang Orang

5 2

Orang Orang

166,67 100,00

3 1

Orang Lokasi

5 1

Orang Lokasi

166,67 100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

17

Perusahaan

12

Perusahaan

70,59

4

Kali

4

Kali

100,00

26

Perusahaan

26

Perusahaan

100,00

diupayakan

dengan

strategi

peningkatan

kualitas

pengelolaan dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan

melalui arah kebijakan 1) meningkatkan kompetensi SDM, dengan dukungan LAKIP 2012, BAB III - 83

ketersediaan sarana prasarana pengelolaan lingkungan; dan 2) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, pengolahan limbah, mengembangkan ruangan terbuka hijau dan konservasi sumberdaya alam. dijabarkan

dengan

program-program 1)

Sasaran selanjutnya

Pengendalian

Pencemaran

dan

Pengrusakan Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Pengendalian Polusi; 3) Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan; 4) Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam; 5) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; dan 6) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Capaian indikator

kinerja sasaran pada tahun 2012 sebesar 113,00 %. 10. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan. Persentase penanganan sampah per hari. Ketersediaan tenaga petugas kebersihan.

2.

3.

4.

Pencapaian

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 85,00

(4) %

(5) 85,00

(6) %


85,00

%

85,00

%

100,00

85,00

%

85,00

%

100,00

142

Orang

142

Orang

100,00

sasaran diupayakan dengan strategi peningkatan mekanisme

pengelolaan persampahan melalui arah kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelola kebersihan, dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pasar.


pada tahun 2012 sebesar 100,00 %, meningkat jika dibandingkan dengan LAKIP 2012, BAB III - 84

tahun sebelumnya yang hanya mencapai 96,56 %, hal ini menunjukkan pengelolaan kebersihan daerah semakin membaik dari tahun ke tahun.

e. Tujuan dari Misi Kelima : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Untuk mewujudkan tujuan dari misi kelima ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan rincian sebagai berikut : 1.

Meningkatnya kualitas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Persentase pembinaan terhadap LSM dan ORMAS. Persentase penanganan permasalahan terkait isu strategis daerah.

2.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 100,00

(4) %

(5) 100,00

(6) %


100,00

%

100,00

%

100,00

Pencapaian sasaran diupayakan dengan strategi harmonisasi kehidupan antar kelompok masyarakat yang berlandaskan kepada ketertiban dan keamanan lingkungan

serta

perlindungan

masyarakat

melalui

arah

kebijakan

meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan mendorong terciptanya lingkungan kondusif untuk

mengantisipasi terjadinya konflik

dan masalah startegis.

Sasaran selanjutnya dijabarkan dengan program-program 1) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; 2) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; 3) Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

4)

Pendidikan

Politik

Masyarakat;

5)

Peningkatan

Pemberantasan Penyakit Masyarakat; dan 6) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tahun

sebelumnya sebesar 100,00 %, selanjutnya tidak mengalami perubahan tetap sebesar 100,00 % pada tahun 2012.


2.

Meningkatnya kualitas penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi No

Uraian

(1) 1.

(2) Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi kepamongprajaan. Persentase penanganan kasus pelanggaran peraturan daerah. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

2.

3.

Pencapaian

sasaran

pengawasan

dan

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 50

(4) Orang

(5) 44

(6) Orang


90,00

%

68,29

%

75,88

60,00

%

55,00

%

91,67

diupayakan penertiban

dengan

strategi

pelaksanaan

peningkatan

peraturan

daerah

kualitas dan

penanggulangan bahaya kebakaran melalui arah kebijakan meningkatkan kompetensi SDM

aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana dan

prasarana penertiban dan pelayanan yang memadai serta meningkatkan intensitas pengawasan dan penertiban.


program-program 1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2) Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; dan 3) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Angka rata-rata capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 ini sebesar 85,19 %.

3.4

Analisis Capaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung telah merumuskan tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan daerah yaitu terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik.

Dari tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran

strategis, yaitu : 1. Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah, sasaran ini dicapai dengan strategi

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

pendapatan

asli

dengan

arah


kebijakannya optimalisasi pengelolaan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, melalui implementasi program-program sebagai berikut 1) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah; 3) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 4) Optimalisasi Penerimaan Daerah.

Berkaitan

dengan sasaran strategi di atas ditetapkan indikator capaian kinerja persentase peningkatan

pendapatan

asli

daerah

dibandingkan

tahun

sebelumnya.

Berdasarkan data dan informasi yang ada maka rata-rata capaian indikator kinerja keuangan tersebut pada tahun 2012 sebesar 115,84 %, indikator ini menunjukkan perkembangan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun semakin membaik.

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, sasaran ini dicapai dengan strategi pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi dengan arah kebijakan membangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terpadu dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas SDM melalui

implementasi

Manajemen

Investasi

Pembinaan

Peningkatan

Sasaran

1)

2)

1)

Pengelolaan Keuangan Daerah; 3) Optimalisasi Penerimaan Daerah. indikator-indikator

Daerah;

berikut

Fasilitasi

memiliki

dan

sebagai

dan

ini

Aset

program-program

ketersediaan

dokumen

pengelolaan

keuangan daerah dan aturan terkait; 2) ketersediaan perangkat sistem informasi pengelolaan keuangan daerah; dan 3) ketersediaan dokumen data dan informasi aset daerah.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tersebut mencapai

100,00 %, berdasarkan nilai ini terlihat bahwa pengelolaan aset dan keuangan daerah juga semakin menuju ke arah yang lebih baik.

Selain indikator di atas, beberapa indikator yang dipergunakan sebagai alat ukur akuntabilitas kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut : 3.4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Secara umum, daerah menempatkan arah dan kebijakan pendapatannya kepada peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui :


a.

Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan strategi dan prioritas : 1.

Optimalisasi

pungutan

pajak

dan

retribusi

daerah

melalui

peningkatan kualitas pelayanan didasarkan atas penyempurnaan dan perbaikan

rangkaian

prosedur,

mekanisme

dan

tata

cara

pemungutan pajak dan retribusi; 2.

Peningkatan kesadaran para wajib pajak / retribusi daerah akan kewajibannya melalui penerapan sanksi dan insentif;

3.

Pelaksanaan sistematis

rangkaian dan

pengawasan

berkelanjutan

untuk

dan

pengendalian

mengantisipasi

secara

terjadinya

penyimpangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 4.

Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan / aset daerah dan potensi pendapatan daerah lainnya berkaitan penyertaan modal yang didasarkan atas kemampuan keuangan daerah dan nilai tambah pada pendapatan daerah;

5.

Pengembangan, inovasi dan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah baru terkait dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan alokasi pendapatan daerah;

6.

Evaluasi kebijakan dan ketetapan yang tertuang dalam produkproduk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka

penyempurnaan dan diorientasikan kepada peningkatan

pendapatan asli daerah.

b.

Optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Pendapatan daerah tersusun oleh 1) pendapatan asli daerah; 2) dana perimbangan; dan 3) lain-lain pendapatan yang sah.

Pada Tahun Anggaran

2012, pendapatan asli daerah memiliki target sebesar Rp 56.356.732.381,00 dengan realisasi sebesar Rp 65.870.655.152,92 maka persentase pencapaian LAKIP 2012, BAB III - 88

target sebesar 117,00 %, sedangkan untuk dana perimbangan memiliki target Rp 444.143.964.919,00 terealisasi Rp 452.999.841.712,00 atau 101,99 %, dan lain-lain pendapatan yang sah memiliki target sebesar Rp 76.535.031.240,00 dengan realisasi Rp 77.784.826.925,62 atau 101,63 %.

Berdasarkan

akumulasi komponen pendapatan di atas maka pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2012 memiliki target Rp 577.035.728.540,00 dengan realisasi sebesar Rp 596.655.323.790,54 atau 103,40 %.

Jika dibandingkan dengan

Tahun Anggaran 2011 maka terjadi peningkatan pendapatan daerah baik pada target anggaran maupun pada realisasi anggaran, dimana pada tahun tersebut pendapatan daerah memiliki target sebesar Rp 488.143.979.213,00 dengan realisasi sebesar Rp 540.752.664.414,55 atau 110,78 %. mengacu

Dengan demikian,

kepada informasi di atas bahwa pengelolaan sumber-sumber

pendapatan daerah sudah berada pada tingkatan baik. Rincian target, realisasi dan persentase pencapaian target per komponen pendapatan daerah dijelaskan tabel berikut ini : Tabel 3.2 Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 No

Uraian

Target (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pedapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah

1.1.4

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4

Realisasi (Rupiah) (4)


21.397.356.700,00 15.691.520.325,00 3.000.000.000,00

24.779.779.805,20 15.487.987.088,72 4.061.589.232,21

115,81 98,70 135,39

16.267.855.356,00 56.356.732.381,00

21.541.299.026,79 65.870.655.152,92

132,42 116,88

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

63.397.775.919,00

72.253.652.712,00

113,97

341.680.009.000,00 39.066.180.000,00

341.680.009.000,00 39.066.180.000,00

Jumlah Dana Perimbangan

444.143.964.919,00

452.999.841.712,00

100,00 100,00 101,99

0,00 0,00 24.400.362.000,00

0,00 0,00 26.774.292.624,62

0,00 0,00 109,73

25.030.271.000,00

25.030.271.000,00

100,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus


(1) 1.3.5

(2) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

(3) 27.104.398.240,00

(4) 25.980.263.301,00

(5) 95,85

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

76.535.031.240,00

77.784.826.925,62

101,63

577.035.728.540,00

596.655.323.790,54

103,40

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

3.4.2 Target dan Realisasi Belanja Mengacu kepada karakteristik dan potensi daerah maka kebijakan belanja daerah diarahkan kepada : a.

Pembiayaan

penyelenggaraan

tugas-tugas

pemerintahan

yang

berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan pelayanan yang berkualitas melalui pembiayaan belanja tidak langsung;

b.

Pembiayaan

belanja

pembangunan

yang

berorientasi

kepada

penyelesaian berbagai permasalahan daerah dan kemampuan untuk memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik berupa 1) penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) penyediaan fasilitas sosial dan umum; 3) penyediaan infrastruktur sosial ekonomi

kemasyarakatan;

4)

dukungan

terhadap

penyelenggaraan

kegiatan-kegiatan khusus yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi; dan 5) pengembangan ekonomi lokal dan daya saing ekonomi berbasis

kesejahteraan

masyarakat;

melalui

pembiayaan

belanja

langsung yang diimplementasikan kepada pembiayaan program prioritas daerah dan program pendukung program prioritas daerah;

c.

Pembiayaan

belanja

daerah

berbasis

disiplin

anggaran,

efisiensi,

efektivitas, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

Belanja daerah tersusun oleh belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada Tahun Anggaran 2012, alokasi belanja tidak langsung memiliki target sebesar Rp 263.606.825.790,0 terealisasi Rp 241.144.694.480,86 dengan persentase pencapaian target 91,48 %, sedangkan untuk belanja langsung memiliki target Rp 395.601.624.477,00 terealisasi Rp 338.727.444.397,66 atau 85,62 %. Berdasarkan akumulasi komponen belanja di atas maka belanja LAKIP 2012, BAB III - 90

daerah pada tahun 2012 memiliki target Rp 659.208.450.267,00 dengan realisasi sebesar Rp 579.872.138.878,52 atau 87,96 %. Mengacu kepada data di atas terlihat bahwa realisasi anggaran belanja masih di bawah target.

Hal

ini terjadi lebih diakibatkan oleh adanya penghematan anggaran karena terjadinya efisiensi dan tidak mempengaruhi volume program dan kegiatan yang telah ditargetkan. diakibatkan

adanya

Secara umum, penghematan yang terjadi lebih

upaya

efisiensi

yang

dijalankan

oleh

Pemerintah

Kabupaten Belitung tanpa mengurangi volume maupun bobot kinerja urusan dan atau unit / satuan kerja secara keseluruhan.

Rincian target, realisasi dan

persentase pencapaian target per komponen belanja daerah dijelaskan tabel berikut ini : Tabel 3.3 Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 No

Uraian

(1)

(2)

(3)

(4)

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja T ak Terduga

241.082.167.290,00 0,00 288.000.000,00 3.622.522.500,00 7.500.000,00 0,00

222.729.088.810,00 0,00 136.757.500,00 2.568.322.525,00 7.500.000,00 0,00

47,49 70,90 100,00 0,00

15.606.636.000,00

15.606.627.409,00

92,39

2.1.7

2.1.8

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Realisasi (Rupiah)


Target (Rupiah)

92,39

3.000.000.000,00

96.398.236,86

3,21

Jumlah Belanja Tidak Langsung

263.606.825.790,00

241.144.694.480,86

91,48

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah Belanja Langsung

54.453.694.365,00 131.937.602.912,00 209.210.327.200,00 395.601.624.477,00

47.152.806.685,00 108.336.806.899,70 183.237.830.812,96 338.727.444.397,66

86,59 82,11 87,59 85,62

JUMLAH BELANJA DAERAH

659.208.450.267,00

579.872.138.878,52

87,96

SURPLUS / (DEFISIT)

(82.172.721.727,00)

16.783.184.912,02


3.4.3 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan kepada penanggulangan dan penyehatan defisit yang terjadi pada anggaran.

Optimalisasi pembiayaan

daerah diarahkan melalui : a.

Optimalisasi penerimaan

pembiayaan

prioritas

efektivitas

efisiensi

dan

daerah,

dengan strategi dan

penggunaan

dana

sisa

lebih

perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan rill belanja daerah;

b.

Minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah,

dengan strategi dan

prioritas selektif dan berdasarkan pendekatan analisa ekonomi didalam penyertaan modal.

Pembiayaan

daerah

terdiri

dari

penerimaan

dan

pengeluaran

daerah.

Penerimaan daerah memiliki target Rp 146.477.636.809,00 pada tahun 2012 dan terealisasi sebesar Rp 146.477.636.808,78 dengan persentase pencapaian target 100,00 %, sedangkan pada pengeluaran daerah memiliki target sebesar Rp 3.700.000.000,00 terealisasi Rp 3.635.400.000,00 atau 98,25 %. Mengacu kepada data di atas maka pembiayaan daerah pada tahun 2012 memiliki target Rp 142.777.636.809,00 terealisasi Rp 142.842.236.808,78 atau 100,05 %. Rincian target, realisasi dan persentase pencapaian target per komponen pembiayaan daerah dijelaskan tabel berikut ini : Tabel 3.4 Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012 No

Uraian

Target (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)


146.477.636.809,00

146.477.636.808,78

100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran T ahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Realisasi (Rupiah)


(1) 3.1.6

(2) Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Daerah

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Pengeluaran Daerah Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Hutang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Daerah Pembiayaan Netto

(3)

(4)

(5) 0,00

0,00

0,00

146.477.636.809,00

146.477.636.809,00

100,00

0,00 3.700.000.000,00

0,00 3.635.400.000,00

0,00 98,25

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.700.000.000,00

3.635.400.000,00

98,25

142.777.636.809,00

142.842.236.808,78

100,05


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 dibangun dan dikembangkan dalam rangka pencapaian perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan program yang telah disusun dalam perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2012.

Selain itu pula, laporan ini juga berperan sebagai

kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong demi terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance).

Dalam perspektif yang luas juga berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Didalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 sebanyak 40 (empat puluh) sasaran yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014.

Sasaran tersebut didukung

dengan indikator kinerja beserta target kinerja untuk tahun 2012.

Pemerintah Kabupaten

Belitung telah melaksanakan sasaran-sasaran tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012.

Secara umum, pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan yang terangkum didalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah telah menunjukkan hasil yang baik dan ini semua tentunya terlihat melalui nilai capaian indikator kinerja sasaran strategis daerah yang berhasil dicapai.

Namun begitu, upaya-

upaya perbaikan kualitas kinerja pemerintah daerah masih sangat perlu terus ditingkatkan sehingga pada saat nantinya tingkatan kualitas kinerja pemerintah daerah mampu berada pada tingkatan tertinggi. Dilain pihak,

kami menyadari bahwa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 yang telah disusun ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga diharapkan pada Tahun Anggaran 2013 perlu dilakukan penyempurnaan yang lebih baik dalam hal penetapan rencana kinerja maupun dalam hal pengumpulan data pencapaian kinerjanya. LAKIP 2012, BAB IV - 94

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung serta seluruh masyarakat Kabupaten Belitung yang telah membantu di dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012,

dengan

harapan

semoga

Pemerintah

Kabupaten

Belitung

dapat

lebih

mengoptimalkan kinerjanya dimasa mendatang dalam rangka mencapai visi Kabupaten Belitung yaitu ”terwujudnya masyarakat Kabupaten Belitung yang mandiri, maju dan sejahtera, berdaya saing dan bermartabat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan potensi daerah yang berpijak pada kerangka pembangunan sektoral, regional dan global”.

LAKIP 2012, BAB IV - 95

LAMPIRAN I VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2010-2014 VIS I

:

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Belitung yang mandiri, maju dan sejahtera, berdaya saing dan bermartabat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan potensi daerah yang berpijak pada kerangka pembangunan sektoral, regional dan global .

MIS I I

:

Menyiapkan sumberdaya manusia yang mampu mengelola dan menangkap nilai tambah sebesar-besarnya yang terwujud dari aktivitas yang dilaksanakan.

Tujuan (1) M eningkatnya sumberdaya manusia

kualitas

1.

S asaran (2) M eningkatnya kualitas pendidikan.

S trategi (3) Peningkatan pemerataan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.

1. 2. 3.

Arah Kebijakan (4) M eningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. M eningkatkan mutu pendidikan yang didasarkan pada standar pendidikan nasional. M eningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

2.

M eningkatnya kesadaran masyarakat untuk gemar membaca.

Peningkatan kualitas perpustakaan.

M eningkatkan kualitas SDM , sarana dan prasarana serta penambahan koleksi perpustakaan.

3.

M eningkatnya kualitas olah raga dan pemuda.

1. Peningkatan prestasi olah raga.

1. 2. 3.

4. M eningkatnya masyarakat.

kualitas

kesehatan

Peningkatan sarana dan prasarana olah raga. Peningkatan kompentensi dan penghargaan prestasi atlit. M enumbuhkembangkan budaya olah raga.

2. Peningkatan kompetensi kepemudaan.

Peningkatan pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi kepemudaan.

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

1. 2. 3. 4.

LAKIP 2012, LAMPIRAN I - 96

M eningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan rumah sakit. M eningkatkan mutu pelayanan kesehatan. M eningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan. M eningkatkan kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup sehat.

(1) 5.

(2) M eningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana.

1. M eningkatkan masyarakat.

(3) pengembangan

2. M eningkatkan kualitas desa / kelurahan.

kemandirian

kinerja pemerintahan

3. M eningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4. M eningkatkan akses pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

6. M eningkatnya kualitas penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan penanggulangan bencana.

1. Peningkatan mutu pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

(4) Peningkatan kualitas SDM , penguatan lembaga dan perekonomian masyarakat. M eningkatkan kompetensi SDM aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan desa / kelurahan. 1. 2.

Peningkatan kualitas penyuluhan dan ketersediaan sarana prasarana pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 1. 2. 3. 4.

2. Peningkatan bencana. 7.

M eningkatnya kualitas umat beragama.

kehidupan

kesiapsiagaan

Harmonisasi kehidupan umat pemahaman nilai-nilai keagamaan.

M eningkatkan pengarusutamaan gender. M eningkatkan penanganan dan Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan perempuan.

M eningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia PM KS. Penguatan kapasitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PM KS). M emperluas akses pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

penanggulangan

M eningkatkan kualitas SDM , ketersediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana.

beragama

M eningkatkan pemahaman umat beragama terhadap ajaran agamanya dan menjaga kerukunan umat beragama.


dan

MIS I II

:

Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah yang berpijak pada aspek kelestarian lingkungan.

Tujuan (1) Terwujudnya perekonomian rakyat yang mandiri.

S asaran (2) M eningkatnya perekonomian rakyat berbasis pertanian.

S trategi (3) Peningkatan produktivitas pertanian.

Arah Kebijakan (4) M emperkuat sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana, permodalan dan kelembagaan pertanian.

2.

M eningkatnya sumberdaya hutan.

M engembangkan pola pengelolaan sumberdaya hutan berbasis ramah lingkungan, kelestarian dan berkelanjutan.

M eningkatkan pengawasan, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan.

3.

M eningkatnya perekonomian rakyat berbasis kelautan dan perikanan.

1.

pengelolaan

Peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan.

1.

2.

4.

M eningkatnya kepariwisataan daerah.

pengelolaan

Optimalisasi potensi wisata daerah.

1. 2. 3. 4.

5.

M eningkatnya industri potensi sumberdaya lokal.

berbasis

M enumbuhkembangkan dan industri.

meningkatkan skala

6.

M eningkatnya perekonomian rakyat berbasis Koperasi dan Usaha M ikro Kecil M enengah (KUM KM ) yang unggul dan mandiri.

M enumbuhkembangkan koperasi dan UM KM .

7.

M eningkatnya kualitas perdagangan.

Peningkatan kualitas sistem distribusi pasar dan perlindungan konsumen.


M emperkuat sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana, permodalan dan kelembagaan kelautan dan perikanan. M eningkatkan kerjasama antar sektor, masyarakat dan stakeholder dalam pemanfaatan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. M engembangkan dan melestarikan potensi budaya daerah dan pembinaan nilai-nilai tradisional. M engembangkan daerah tujuan wisata dan objek wisata. M eningkatkan jaringan kerjasama antar stakeholder, informasi dan promosi kepariwisataan. M eningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku wisata dan masyarakat.

1. 2.

M emotivasi penumbuhan dan pengembangan industri. Peningkatan sarana prasarana, produktivitas dan daya saing IKM . 3. Pengembangan kawasan strategis. Peningkatan penguatan kelembagaan, permodalan, pemasaran dan kewirausahaan KUM KM .

Pengendalian dan pengawasan kemetrologian dan peredaran barang / jasa serta peningkatan sarana dan prasarana.

(1) 8.

(2) M eningkatnya kualitas penanaman modal.

(3) Peningkatan daya tarik investasi.

9.

M eningkatnya kualitas tenaga kerja.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

(4) Peningkatan iklim investasi yang kondusif.

1. 2. 3. 4.

10. Berkembangnya daerah transmigrasi.

Pemberdayaan masyarakat transmigrasi.


Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. M embangun sistem informasi ketenagakerjaan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan. Peningkatan pembinaan hubungan industrial.

M eningkatkan sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana, permodalan, dan kelembagaan masyarakat transmigrasi.

MIS I III

:

Meningkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja pemerintahan daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan (1) Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik.

1.

2.

S asaran (2) M eningkatnya kualitas aparatur.

M eningkatnya tata kelola aparatur.

3.

M eningkatnya pendapatan asli daerah.

4.

5.

6.

kinerja

S trategi (3) Peningkatan kompetensi aparatur.

Arah Kebijakan (4) M eningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja aparatur.

Peningkatan pelayanan aparatur.

penerimaan

Intensifikasi dan daerah.

1.

Pengembangan sistem informasi dengan dukungan aparatur yang memadai.

2. 3. 4.

Pengembangan aparatur. Peningkatan apresiasi kepada aparatur. Advokasi hukum terhadap aparatur.

ekstensifikasi pendapatan asli

Optimalisasi pengelolaan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

M eningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi.

M embangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terpadu dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas SDM .

M eningkatnya kualitas pengawasan yang efektif.

Pengembangan sistem pengawasan.

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas.

Penataan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik.

1.

M eningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan.

2.

M eningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur serta sarana prasarana pengawasan.

1.

M eningkatkan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan, dengan dukungan profesionalisme SDM dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. M emperluas akses pelayanan publik. Penguatan kapasitas lembaga perwakilan daerah. Penetapan standar pelayanan minimal.

2. 3. 4. 7.

Terwujudnya kelembagaan yang proporsional.

daerah

8.

M eningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.

Pengembangan organisasi kelembagaan daerah.

Penyempurnaan sistem keuangan SKPD.

pelaporan

kinerja


Penataan organisasi kelembagaan daerah.

dan

Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan SKPD.

(1)

(2) produk

(3) Peningkatan produk hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.

(4) Penguatan substansi materi, tata kelola dan penyebarluasan aturan hukum daerah.

10. M eningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Peningkatan sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

M eningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan dukungan kemampuan dan profesionalitas sumberdaya manusia yang memadai.

11. M eningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan pasar dan pertamanan.

1. M ewujudkan keamanan lingkungan pasar.

1. 2.

9.

M eningkatnya hukum daerah.

kualitas

12. M eningkatnya kualitas pemakaman umum.

area

13. M eningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

dan

kenyamanan

2. Peningkatan kualitas keindahan dan kenyamanan taman.

Pemeliharaan dan peningkatan taman.

Peningkatan penataan area pemakaman.

M eningkatkan ketersediaan pemakaman umum.

M emperkuat daerah.

sistem

perencanaan

pembangunan

1.

2. 3. 4. 5.

14. M eningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan.

M engembangkan sarana dan prasarana pasar. Penertiban dan pengendalian ketertiban pasar.

Peningkatan kualitas penyimpanan dan pemeliharaan serta tingkat keamanan arsip daerah.


sarana

dan

prasarana

M eningkatkan akurasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional. Singkronisasi dan fasilitasi program pembangunan. Peningkatan kualitas pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah. Peningkatan penataan dan pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah strategis. Pengembangan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana, ekonomi, sosial budaya.

M eningkatkan kompetensi SDM aparatur pengelola kearsipan dengan dukungan ketersediaan sarana / prasarana yang memadai.

MIS I IV

:

Mempercepat laju pembangunan kawasan perdesaan yang berorientasi pada keunggulan komparatif masing-masing wilayah.

Tujuan (1)

S asaran (2) M eningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

S trategi (3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.

Arah Kebijakan (4) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana perumahan dan pemukiman.

2.

M eningkatnya irigasi.

jaringan

Peningkatan sarana prasarana irigasi dan saluran sekunder.

Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana irigasi dan saluran sekunder.

sarana

3.

M eningkatnya bangunan.

infrastruktur

Peningkatan sarana prasarana infrastruktur bangunan.

Pembangunan, peningkatan dan prasarana infrastruktur bangunan.

sarana

4.

M eningkatnya kualitas transportasi daerah.

1.

kualitas

Peningkatan daerah.

sistem transportasi lokal (tatralok)

1.

2.

3.

5.

M eningkatnya telekomunikasi daerah.

6.

Terpenuhinya kebutuhan energi dan jaringan listrik serta sarana penerangan lampu jalan.

7.

Terwujudnya sumberdaya berwawasan berkelanjutan.

kualitas jaringan dan informatika

pengelolaan mineral yang lingkungan dan

Pengembangan informatika.

sistem

telekomunikasi

dan

M emperluas jangkauan pelayanan energi dan jaringan listrik serta sarana penerangan lampu jalan.

Pengendalian reklamasi.

pengelolaan

pertambangan


dan

pemeliharaan

sarana

M eningkatkan kompetensi SDM aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dan penyempurnaan sistem tatralok transportasi darat. M eningkatkan kompetensi SDM aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dan penyempurnaan sistem tatralok transportasi laut. M eningkatkan kompetensi SDM aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dan penyempurnaan sistem tatralok transportasi udara.

Pengembangan kebijakan, kompetensi SDM pengelola dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana serta mengupayakan keterjangkauan komunikasi dan informasi. 1.

M eningkatkan kompetensi SDM , kualitas kerjasama dengan pihak ketiga dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana energi dan penyediaan jaringan listrik.

2.

M enyediakan dan memperluas jangkauan ketersediaan Penerangan Jalan umum (PJU).

M eningkatkan kualitas SDM , pembinaan, pengawasaan aktivitas pertambangan dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana yang memadai serta penyebarluasan informasi mengenai regulasi yang mengindahkan prinsipprinsip konservasi dan fungsi lingkungan.

(1) 8.

(2) Tertatanya sumberdaya lingkungan.

(3) Peningkatan kualitas pengelola, pengelolaan dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.

1.

2.

9.

M eningkatnya kualitas pengelolaan persampahan.

Peningkatan mekanisme pengelolaan persampahan.


(4) M eningkatkan kompetensi SDM , dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan lingkungan. M engendalikan pencemaran lingkungan hidup, pengolahan limbah, mengembangkan ruang terbuka hijau dan konservasi sumberdaya alam.

M eningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelola kebersihan, dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

MIS I V

:

Menciptakan rasa ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Tujuan (1) Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

1.

2.

S asaran (2) M eningkatnya kualitas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

S trategi (3) Harmonisasi kehidupan antar kelompok masyarakat yang berlandaskan kepada ketertiban dan keamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat.

Arah Kebijakan (4) M eningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan mendorong terciptanya lingkungan kondusif untuk mengantisipasi terjadinya konflik dan masalah strategis.

M eningkatnya kualitas penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum.

Peningkatan kualitas pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah dan penanggulangan bahaya kebakaran.

M eningkatkan kompetensi SDM aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana penertiban dan pelayanan yang memadai serta meningkatkan intensitas pengawasan dan penertiban.


SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2010 -2014

No (1) 1.

S asaran (2) M eningkatnya kualitas pendidikan.

S trategi (3) Peningkatan mutu, pemerataan, dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.

Indikator Kinerja (Outcome)

Arah Kebijakan

1.

2.

3.

(4) M eningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. M eningkatkan mutu pendidikan yang didasarkan pada standar nasional pendidikan. M eningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

(5) 1. Persentase angka kelulusan : - SD - SM P - SM 2. Angka partisipasi kasar : - SD - SM P - SM 3. Angka partisipasi murni : - SD - SM P - SM 4. Angka rata-rata lama sekolah. 5. Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan. 6. Persentase tenaga pendidik yang berkompetensi. 7. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana.

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (6) (7)

100,00 % 75,00 % 90,00 %

100,00 % 85,00 % 95,00 %

117,00 % 104,00 % 77,00 %

118,00 % 105,52 % 92,00 %

99,00 % 92,00 % 73,00 % 9,15 Tahun

99,27 % 98,00 % 88,00 % 9,47 Tahun

75,00 %

95,00 %

10,00 %

35,00 %

70,00 %

80,00 %


Program Pembangunan Daerah (8) 1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Pendidikan M enengah 4. Pendidikan Non Formal 5. Pendidikan Luar Biasa 6. Peningkatan M utu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. M anajemen Pelayanan Pendidikan

Bidang Urusan (9) Urusan Wajib Pendidikan

S KPD Penanggung Jawab (10) Dinas Pendidikan

(1) 2.

3

(2) M eningkatnya kesadaran masyarakat untuk gemar membaca.

M eningkatnya kualitas olah raga dan pemuda.

(3) Peningkatan kualitas perpustakaan.

1. 2.

Peningkatan prestasi olah raga. Peningkatan kompetensi kepemudaan.

(4) M eningkatkan kualitas SDM , sarana dan prasarana, pembinaan serta penambahan koleksi perpustakaan.

1.

2.

3.

4.

Peningkatan sarana dan prasarana olah raga. Peningkatan kompentensi dan penghargaan prestasi atlit. M enumbuhkembangkan budaya olah raga. Peningkatan pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi kepemudaan.

(5) 1. Jumlah pengunjung perpustakaan kabupaten. 2. Jumlah koleksi buku perpustakaan kabupaten. 3. Jumlah perpustakaan aktif yang mendapatkan pembinaan : - Kabupaten - Kecamatan - Desa - Sekolah

(6) 4.420 Orang

(7) 5.500 Orang

14.000 Buku

18.000 Buku

1 Unit 2 Unit 12 Unit 154 Unit

1 Unit 2 Unit 30 Unit 178 Unit

1. Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang memadai.

60,00 %

80,00 %

50 Orang 40 Orang 60,00 %

255 Orang 120 Orang 80,00 %

80 Orang

700 Orang

2. Jumlah atlit dan pelatih yang berprestasi - Atlit - Pelatih 3. Persentase partisipasi masyarakat dalam setiap event olah raga. 4. Kelompok pemuda aktif yang berkualitas.


(8) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

(9) Urusan Wajib Perpustakaan

(10) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan

1. Peningkatan pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 2. Peningkatan peran serta kepemudaan 3. Peningkatan pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga 4. Peningkatan pembinaan pemasyarakatan olah raga. 5. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pemuda dan Olah Raga

(1) 4.

(2) M eningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

(3) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

1.

2.

3.

4.

(4) M eningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan rumah sakit. M eningkatkan mutu pelayanan kesehatan. M eningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan. M eningkatkan kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup sehat.

(5) 1. Umur harapan hidup. 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. 3. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. 4. Angka kesakitan endemik per 1. 000 / per 100.000 penduduk : - M alaria per 1.000 - DBD per 100.000 5. Prevalensi gizi kurang pada balita. 6. Ketersediaan standar operasional prosedur : - Dinas Kesehatan - RSUD 7. Ketersediaan jumlah tenaga medis : - Dinas Kesehatan - RSUD 8. Ketersediaan jumlah tenaga paramedis : - Dinas Kesehatan - RSUD

(6) 69 Tahun

(7) 71,27 Tahun

10 Orang

3 Orang

210 Orang

190 Orang



10 SOP

62 SOP

10 SOP

26 SOP

16 Orang

23 Orang

10 Orang

20 Orang

218 Orang

224 Orang

136 Orang

186 Orang


(8) 1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya M asyarakat 2. Pelayanan Kesehatan Dasar 3. Pelayanan Kesehatan Rujukan 4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5. Penyehatan Lingkungan 6. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 7. Pengawasan M akanan dan M inuman 8. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan M asyarakat 9. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk M iskin 11. Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 13. Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan.

(9) Urusan Wajib Kesehatan

(10) 1) Dinas Kesehatan; 2) Rumah Sakit Daerah

(1) 5.

(2) M eningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana.

(3) 1. M eningkatkan pengembangan kemandirian masyarakat. 2. M eningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa / kelurahan. 3. M eningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(4) Peningkatan kualitas SDM , penguatan lembaga dan perekonomian masyarakat. M eningkatkan kompetensi SDM aparatur, sarana / prasarana dan pembinaan pemerintahan desa / kelurahan. M eningkatkan pengarusutamaan gender. M eningkatkan penanganan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan perempuan. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi. Penyediaan informasi data mikro.

(5) 1. Jumlah desa yang menjadi target pembinaan dan sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. 2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah desa yang memadai. 3. Jumlah desa / kelurahan yang mendapatkan pembinaan terkait penyelenggraan pemerintahan desa / kelurahan. 4. Persentase jumlah keikutsertaan perempuan dalam pembangunan. 5. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat. 6. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa / kelurahan.

(6) 42 Desa / Kelurahan

(7) 49 Desa / Kelurahan

70,00 %

85,00 %

42 Desa / Kelurahan

49 Desa / Kelurahan

35,00 %

49,00 %

85,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %


(8) 1. Penguatan Kelembagaan Pangarusutamaan Gender dan Anak 2. Peningkatan Peran Serta dan Keikutsertaan Gender dalam Pembangunan 3. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 4. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 5. Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

(9) 1) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 3) Urusan Wajib Pemberdayaan M asyarakat dan Desa

(10) Badan Pemberdayaan M asyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana

(1) 6.

(2) M eningkatnya kualitas penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan penanggulangan bencana.

1.

2.

(3) Peningkatan mutu pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

(4) M eningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia PM KS. Penguatan kapasitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PM KS). M emperluas akses pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. M eningkatkan kualitas SDM , ketersediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana.

(5) 1. Persentase ketersediaan sarana dan prasana pelayanan. 2. Jumlah PM KS yang mendapat pembinaan. 3. Jumlah lembaga yang menaungi PM KS yang mendapatkan pembinaan intensif. 4. Persentase penanganan korban bencana 5. Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan keagamaan.

M eningkatkan pemahaman umat beragama terhadap ajaran agamanya dan menjaga kerukunan umat beragama.

1. Frekuensi pembinaan nilainilai keagamaan. 2. Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan keagamaan.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

M eningkatnya kualitas kehidupan umat beragama.

Harmonisasi kehidupan umat beragama dan pemahaman nilai-nilai keagamaan.

(6) 70,00 %

(7) 100,00 %

1744 Orang

2.109 Orang

10 Lembaga

11 Lembaga

100,00 %

100,00 %

5 Kelompok

5 Kelompok

5 Kali

5 Kali

5 Kelompok

5 Kelompok


(8) 1. Pemberdayaan Fakir M iskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial (PM KS) 2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Penanggulangan Korban Bencana 4. Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial 5. Pembinaan Anak Terlantar 6. Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma 7. Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

(9) 1) Urusan Wajib Sosial; 2) Urusan Wajib Ketenagakerjaan; 3) Urusan Pilihan Transmigrasi; 4) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

(10) 1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan M asyarakat

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Kepegawaian dan Persandian

1) Sekretariat Daerah; 2) Kecamatan

(1) 8.

(2) M eningkatnya perekonomian rakyat berbasis pertanian.

(3) Peningkatan produktivitas pertanian.

(4) M emperkuat sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana, permodalan, dan kelembagaan pertanian.

(5) 1. Persentase peningkatan produksi pertanian : - Perkebunan rakyat - Tanaman pangan holtikultura - Peternakan 2. Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian : - Perkebunan rakyat - Tanaman pangan holtikultura - Peternakan 3. Jumlah kelembagaan penyuluhan yang terbentuk. 4. Peningkatan kelas kelompok tani : - Pemula - Lanjut - M adya 5. Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular.

(6)

(7)

10,00 %

25,00 %

10,00 %

15,00 %

11,00 %

15,00 %

5,00 %

15,00 %

20,00 %

50,00 %

15,00 % 2 Lembaga

20,00 % 3 Lembaga

142 Kelompok 28 Kelompok 5 Kelompok 100 %

178 Kelompok 37 Kelompok 8 Kelompok 100 %


(8) 1. Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Peningkatan Ketahanan Pangan 3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 4. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 5. Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 6. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan 7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

(9) Urusan Pilihan Pertanian

(10) Dinas Pertanian dan Kehutanan

(1) 9.

10.

(2) M eningkatnya pengelolaan sumberdaya hutan.

(3) M engembangkan pola pengelolaan sumberdaya hutan berbasis ramah lingkungan, kelestarian dan berkelanjutan.

(4) M eningkatkan pengawasan, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan.

(5) 1. Luasan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi.

(6) 175 Ha

(7) 775 Ha

2. Cakupan pengawasan, dan pengamanan sumberdaya hutan.

60,00 %

85,00 %

M eningkatnya perekonomian rakyat berbasis kelautan dan perikanan.

Peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan.

1.

1. Jumlah produksi perikanan budidaya. 2. Jumlah produksi perikanan tangkap. 3. Persentase ketersediaan sarana prasarana : - Perikanan budidaya - Perikanan tangkap

31,50 Ton

60,00 Ton

43.000 Ton

45.000 Ton

60,00 %

100,00 %

75,00 %

100,00 %

2.

M emperkuat sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana, permodalan, dan kelembagaan kelautan dan perikanan. M eningkatkan kerjasama antar sektor, masyarakat dan stakeholder dalam pemanfaatan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.


(8) 1. Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya

(9) Urusan Pilihan Kehutanan

(10) Dinas Pertanian dan Kehutanan

1. Pengembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan 2. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 3. Pengembangan Perikanan Tangkap 4. Optimalisasi Pengolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 5. Pemberdayaan Ekonomi M asyarakat Pesisir 6. Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan M aritim kepada M asyarakat

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

(1)

11.

(2)

M eningkatnya pengelolaan kepariwisataan daerah.

(3)

Optimalisasi potensi wisata daerah.

(4)

1.

2.

3.

4.

(5)

M engembangkan dan melestarikan potensi budaya daerah dan pembinaan nilainilai tradisional. M engembangkan daerah tujuan wisata dan objek wisata. M eningkatkan jaringan kerjasama antar stakeholder, informasi dan promosi kepariwisataan. M eningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku wisata dan masyarakat.

1. 2.

Jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah destinasi wisata yang layak dikunjungi.

(6)

(7)

(8) 7. Pemberdayaan M asyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 8. Peningkatan Kesadaran dan penegakan Hukum dalam pendayaagunaan Sumberdaya Laut 9. Peningkatan M itigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

(9)

50.000 Orang 27 Unit

343.000 Orang 32 Unit

1. Pengembangan Kemitraan 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata 4. Peningkatan SDM Terkait Sektor Pariwisata 5. Peningkatan Kepedulian terhadap Pembangunan Kepariwisataan

1) Urusan Pilihan Pariwisata; 2) Urusan Wajib Kebudayaan


(10)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

(1)

(2)

(3)

(4) 3.

12.

M eningkatnya industri berbasis potensi sumberdaya lokal.

M enumbuhkembangkan dan meningkatkan skala industri.

1.

2.

3.

13.

M eningkatnya perekonomian rakyat berbasis Koperasi dan Usaha M ikro Kecil M enengah (KUM KM ) yang unggul dan mandiri.

M enumbuhkembangkan koperasi dan UM KM .

M emotivasi penumbuhan dan pengembangan industri. Peningkatan sarana prasarana produktivitas dan daya saing IKM . Pengembangan kawasan strategis.

Peningkatan penguatan kelembangaan, permodalan, pemasaran dan kewirausahaan KUM KM .

(5) Jumlah jenis kesenian yang dikenal wisatawan.

1. Persentase pertumbuhan jumlah industri. 2. Jumlah pelaku usaha kecil menengah yang mendapatkan pembinaan. 3. Jumlah pelaku usaha kecil menengah yang mendapatkan tambahan keterampilan. 1. Pertumbuhan KUM KM : - Koperasi - UM KM 2. Jumlah KUM KM aktif yang mendapat pembinaan.

(6) 20 Jenis

(7) 30 Jenis

(8) 6. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan 7. Pengelolaan Kawasan Wisata 8. Pengembangan Nilai Budaya 9. Pengelolaan Kekayaan Budaya 10. Pengelolaan Keragaman Budaya

(9)

(10)

4,00 %

32,00 %

Urusan Pilihan Perindustrian

227 Unit

300 Unit

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman M odal

150 Orang

300 Orang

1. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 3. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 4. Penataan Struktur Industri

1. Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan 2. Lembaga Ekonomi Perdesaan 3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Urusan Wajib Koperasi dan usaha Kecil M enengah


180 Unit 2.541 Unit

205 Unit 3.150 Unit

70 Unit

140 Unit


(1)

14.

15.

16.

(2)

M eningkatnya kualitas perdagangan.

M eningkatnya kualitas penanaman modal.

M eningkatnya kualitas tenaga kerja.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) 4. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil M enengah

Peningkatan kualitas sistem distribusi pasar dan perlindungan konsumen.

Pengendalian dan pengawasan kemetrologian dan peredaran barang / jasa serta peningkatan sarana dan prasarana.

1. Persentase tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku. 2. Persentase ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera. 3. Persentase ketersediaan pasar yang memadai

30,00 %

60,00 %

Urusan Pilihan Perdagangan

0,00 %

50,00 %


20,00 %

60,00 %

1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

1. Persentase tingkat kepatuhan PM A / PM DN / Non PM A / Non PM DN mentaati aturan yang berlaku. 2. Persentase investor yang mendapatkan fasilitas pelayanan perizinan.

80,00 %

95,00 %

Urusan Wajib Penanaman M odal daerah


0,00 %

100,00 %

1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Pelatihan tenaga kerja terampil. 2. Pengawasan tenaga kerja. 3. Persentase tingkat penanganan perselisihan hubungan industrial. 4. Jumlah penyerapan tenaga kerja padat karya produktif

40 Orang

465 Orang

15,00 %

45,00 %

Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigasi

100,00 %

100,00 %

1. Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

100 Orang

203 Orang

Peningkatan tarik investasi.

Peningkatan produktivitas kerja.

daya

tenaga

Peningkatan iklim investasi yang kondusif.

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 2. M embangun sistem informasi ketenagakerjaan daerah dan penciptaan lapangan kerja. 3. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan.


(9)

(10)

(1)

(2)

(3)

(4) 4. Peningkatan pembinaan hubungan industrial.

(5) 5. Jumlah perusahaan yang menerapkan K3.

(6) 2 Perusahaan

(7) 6 Perusahaan

(8) 3. Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 4. Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

(9)

(10)

17.

Berkembangnya daerah transmigrasi.

Pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

M eningkatkan sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana, permodalan, dan kelembagaan masyarakat transmigrasi.

Jumlah pemanfaatan potensi lahan tidur.

5 Ha

12 Ha

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Urusan Pilihan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

18.

M eningkatnya kualitas kinerja aparatur.

Peningkatan kompetensi aparatur.

M eningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja aparatur.

1. Persentase tingkat kesesuaian penjenjangan pendidikan aparatur terhadap kebutuhan daerah. 2. Jumlah aparatur yang mendapatkan penjenjangan pendidikan ke strata yang lebih tinggi. 3. Persentase tingkat kesesuaian penempatan dan penjenjangan karir pegawai terhadap kompetensi pegawai.

75,00 %

85,00 %

1. Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS 2. Peningkaan Kapasitas SDA Aparatur

201 Orang

580 Orang


1) Kantor Pendidikan dan Pelatihan; 2) Badan Kepegawaian Daerah; 3) Sekretariat KORPRI

80,00 %

85,00 %


(1) 19.

20.

(2) M eningkatnya tata kelola aparatur.

M eningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah.

(3) Peningkatan pelayanan aparatur.

Intensifikasi ekstensifikasi pendapatan daerah.

dan asli

(4) 1. Pengembangan sistem informasi dengan dukungan aparatur yang memadai. 2. Pengembangan aparatur. 3. Peningkatan apresiasi kepada aparatur. 4. Advokasi hukum terhadap apaatur.

Optimalisasi pengelolaan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(5) 1. Persentase ketersediaan sistem informasi kepegawaian yang memadai. 2. Persentase kesesuaian formasi terhadap kebutuhan pegawai daerah. 3. Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai. 4. Persentase aparatur yang mendapatkan penghargaan. 5. Persentase penanganan kasus hukum aparatur. Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

(6) 70,00 %

(7) 85,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

85,00 %

95,00 %

100,00 %

100,00 %

5,90 %

7,18 %


(8) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

(9) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Kepegawaian dan Persandian

(10) 1) Kantor Pendidikan dan Pelatihan; 2) Badan Kepegawaian Daerah; 3) Sekretariat KORPRI

1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4. Optimalisasi Penerimaan Daerah


1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2) Dinas Pertambangan dan Energi; 3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 5) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6) Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan;

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) 7) Badan Lingkungan Hidup Daerah; 8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 9) Rumah Sakit Umum Daerah; 9) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman M odal; 10) Dinas Pertanian dan Kehutanan; 11) Dinas Kesehatan; 12) Dinas Kelautan dan Perikanan; 13) Dinas Pemuda dan Olah Raga; 14) Sekretariat Daerah; 15) Dinas Pekerjaan Umum

21.

M eningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi.

M embangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terpadu dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana dan peningkatan kualitas SDM .

1. Ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan daerah dan aturan terkait. 2. Ketersediaan perangkat sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. 3. Ketersediaan dokumen data dan informasi aset daerah.

5 Dokumen

5 Dokumen

5 Paket


Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1. Peningkatan M anajemen Aset dan Investasi Daerah 2. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Optimalisasi Penerimaan Daerah


(1) 22.

(2) M eningkatnya kualitas pengawasan yang efektif.

(3) Pengembangan sistem pengawasan.

1.

2.

23.


Penataan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik.

1.

2. 3.

4.

(4) M eningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan. M eningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur serta sarana prasarana pengawasan.

M eningkatkan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan, dengan dukungan profesionalisme SDM dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. M emperluas akses pelayanan publik. Penguatan kapasitas lembaga perwakilan daerah. Penetapan standar pelayanan minimal.

(5) 1. Pemeriksaan reguler. 2. Persentase penanganan kasus tertentu 3. Persentase penyelesaian hasil pemeriksaan. 4. Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi auditor dan sertifikasi P2UPD : - Auditor - P2UPD

1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dan masyarakat yang memadai. 2. Persentase cakupan keterjangkauan pelayanan publik. 3. Persentase tingkat kelancaran operasional pelaksanaan tugas DPRD. 4. Frekuensi pembinaan masyarakat. 5. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan lahan pembangunan.

(6) 72 Paket

(7) 84 Paket

100,00 %

100,00 %

40,00 %

75,00 %

17 Orang 5 Orang

23 Orang 11 Orang

90,00 %

95,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

12 Kali

12 Kali

70,00 %

90,00 %


(8) 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

(9) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Kepegawaian dan Persandian

(10) Inspektorat

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


Seluruh SKPD

(1)

(2)

24.

Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional.

25.

26.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pengembangan organisasi kelembagaan daerah.

Penataan organisasi kelembagaan daerah.

Persentase SKPD yang telah tertata sesuai dengan hasil analisis penataan kelembagaan dan aturan perundangundangan yang berlaku.

100,00 %

100,00 %

Penataan Kelembagaan


Sekretariat Daerah

M eningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.

Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD.

Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan SKPD.

Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel.

100,00 %

100,00 %

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Seluruh SKPD

M eningkatnya kualitas produk hukum daerah.

Peningkatan produk hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.

Penguatan substansi materi, tata kelola dan penyebarluasan produk hukum daerah.

1. Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan. 2. Persentase tingkat kesesuaian materi produk hukum daerah. 3. Persentase tingkat penyebar luasan informasi produk hukum daerah.

300 Buah

1.500 Buah

100,00 %

80,00 %

90,00 %


Sekretariat Daerah

100,00 %

1. Penataan Peraturan Perundangundangan 2. Penyelesaian Sengketa Hukum


(8) 7. Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah 8. Pengadaan Tanah untuk Pemerintahan dan Pembangunan

(9)

(10)

(1) 27.

(2) M eningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

(3) Peningkatan sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

(4) M eningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan dukungan kemampuan dan profesionalitas sumberdaya manusia yang memadai.

(5) Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil : - KTP - Kartu Keluarga - Akta Pencatatan Sipil

(6)

(7)

60,00 % 65,00 % 55,00 %

85,00 % 85,00 % 85,00 %


(8) 1. Peningkatan Ragam dan Bentuk Sosialisasi 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat-Surat Keterangan Kependudukan 3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana / Perangkat Pendukung Pelayanan Administrasi Kantor dan Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendataan, Pendaftaran, Perekaman / Pencatatan dan Penyajian Data Kependudukan 5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Operasional

(9) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

(10) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(1)

(2)

(3)

28.

M eningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan pasar dan pertamanan.

M ewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan pasar.

Peningkatan kualitas keindahan dan kenyamanan taman.

(4)

1.

2.

M engembangkan sarana dan prasarana pasar. Penertiban dan pengendalian ketertiban pasar.

Pemeliharaan dan peningkatan taman.

(5)

(6)

(7)

(8) 6. Penataan Persebaran Penduduk yang Serasi, Selaras dan Seimbang dengan Kualitas dan Daya Dukung Alam serta Daya Tampung Lingkungan 7. Penataan Administrasi Kependudukan

(9)

(10)

Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana pasar dengan layak dan baik. 2. Persentase penanganan pelanggaran ketertiban pasar. 1. Persentase tingkat pemeliharaan taman. 2. Ketersediaan taman baru.

75,00 %

90,00 %

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan

100,00 %

100,00 %

1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan. 3. Penataan Taman.

100,00 %

100,00 %

28 Taman

34 Taman

1.


(1) 29.

(2) M eningkatnya kualitas area pemakaman umum.

(3) Peningkatan penataan area pemakaman.

(4) M eningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman umum.

(5) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum yang memadai.

(6) 75,00 %

(7) 90,00 %

30.

M eningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

M emperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah.

1.

1. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat. 2. Persentase tingkat sinergisitas program pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya. 3. Persentase ketersediaan media pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah yang akuntabel. 4. Persentase tingkat kejelasan pemanfaatan ruang. 5. Ketersediaan dokumen pengembangan kebijakan fisik prasarana wilayah, sumberdaya alam, ekonomi dan sosial budaya.

6 Dokumen

5 Dokumen

78,00 %

85,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

1 Dokumen

12 Dokumen

2.

3.

4.

5.

M eningkatkan akurasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional. Sinkronisasi dan fasilitasi program pembangunan. Peningkatan kualitas pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah. Peningkatan penataan, pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah strategis. Pengembangan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana, ekonomi, sosial budaya.


(8) Pengelolaan Pemakaman

Area

1. Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kerjasama Pembangunan 3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4. Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 6. Perencanaan Tata Ruang 7. Pemanfaatan Ruang 8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 10. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Pengembangan Data / Informasi

(9) Urusan Wajib Lingkungan Hidup

(10) Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan

1) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan; 2) Urusan Wajib Penataan Ruang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(1) 31.

(2) M eningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan.

(3) Peningkatan kualitas penyimpanan dan pemeliharaan serta tingkat keamanan arsip daerah.

(4) M eningkatkan kompetensi SDM aparatur pengelola kearsipan dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

(5) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang memadai sesuai standar.

32.

M eningkatnya jaringan transportasi darat antar wilayah dan perdesaan.

Peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi darat yang memadai.

Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan.

1. Jalan dan jembatan berkondisi baik : - Jalan - Jembatan 2. Peningkatan jalan dan jembatan : - Jalan - Jembatan 3. Pemeliharaan jalan dan jembatan : - Jalan - Jembatan

33.

M eningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.

Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana perumahan dan pemukiman.

(6) 25,00 %

(7) 85,00 %

75,00 % 80,00 %

95,00 % 95,00 %

17,75 Km 978 M

32 Km 1.222 M

286 Km 976 M

465 Km 1.100 M

1. Ketersediaan rumah layak huni.

106 Unit

500 Unit

2. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas dasar dan pendukung bagi perumahan dan permukiman.

70,00 %

90,00 %


(8) 1. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

(9) Urusan Wajib Kearsipan

(10) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 4. Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

1. Pengembangan Infrastruktur Perdesaan 2. Pembangunan Perumahan 3. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian M asyarakat

1) Urusan Wajib Pekerjaan Umum; 2) Urusan Wajib Perumahan


(1)

(2)

(3)

(4)

34.

M eningkatnya kualitas jaringan irigasi.

Peningkatan sarana prasarana irigasi dan saluran sekunder.

Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan saluran sekunder.

1. Persentase irigasi berfungsi baik. 2. Persentase sekunder berfungsi baik.

Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur bangunan.

35.

M eningkatnya infrastruktur bangunan.

Peningkatan prasarana infrastruktur bangunan.

sarana

(5)

(6)

(7)

(8) 6. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong 7. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

(9)

(10)

jaringan yang dengan

70,00 %

90,00 %



saluran yang dengan

70,00 %

90,00 %

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase ketersediaan sarana prasarana infrastruktur bangunan yang berkualitas.

70,00 %

90,00 %

1. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 2. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Lainnya 3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air M inum dan Air Limbah 4. Pengendalian Banjir




(1) 36.

(2) M eningkatnya kualitas transportasi daerah.

(3) Peningkatan sistem transportasi lokal (tatralok) daerah.

1.

(4) M eningkatkan kompetensi SDM aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dan penyempurnaan sistem tatralok transportasi darat.

(5) 1.

Persentase tingkat ketersediaan sarana prasarana transportasi yang memadai : - Terminal - Rambu-rambu - Lampu lalu lintas - Perparkiran - Guardriill dan delianator - Pita Penggaduh

2.

2.

3.

M eningkatkan kompetensi SDM aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dan penyempurnaan sistem tatralok transportasi laut. M eningkatkan kompetensi SDM aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dan penyempurnaan sistem tatralok transportasi udara.

Persentase kendaraan yang di uji laik jalan. 3. Persentase sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor. Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan laut : - Pelabuhan Tanjung Batu - Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan udara.

(6)

(7)

75,00 % 50,00 % 30,00 % 80,00 % 50,00 %

100,00 % 70,00 % 55,00 % 90,00 % 90,00 %

30,00 % 78,00 %

60,00 % 85,00 %

75,00 %

90,00 %

60,00 %

75,00 %

80,00 %

90,00 %

60,00 %

100,00 %


(8) 1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 3. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 4. Peningkatan Pelayanan Angkutan

(9)

(10)

(1) 37.

38.

(2) M eningkatnya kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika daerah.

(3) Pengembangan sistem telekomunikasi dan informatika.


M emperluas jangkauan pelayanan energi dan jaringan listrik serta sarana penerangan lampu jalan.

(4) Pengembangan kebijakan, kompetensi SDM pengelola dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana serta mengupayakan keterjangkauan komunikasi dan informasi.

(5) 1. Persentase tingkat ketersediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Jumlah aparatur trampil di bidang kominfo yang memadai.

(6) 30,00 %

(7) 75,00 %

50 Orang

150 Orang

1.

M eningkatkan kompetensi SDM , kualitas kerjasama dengan pihak ketiga dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana energi dan kelistrikan dan penyediaan jaringan listrik. M enyediakan dan memperluas jangkauan ketersediaan penerangan jalan umum.

1. Ketersedian tenaga terampil di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Persentase ketersediaan jaringan listrik pedesaan. 3. Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

2 Orang

12 Orang

60,00 %

90,00 %

80,00 %

90,00 %

M eningkatkan kualitas SDM pembinaan, pengawasaan aktivitas pertambangan dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana yang memadai serta penyebarluasan informasi mengenai regulasi yang mengindahkan prinsipprinsip konservasi dan fungsi lingkungan.

Ketersediaan tenaga trampil pengawas pertambangan. Persentase jangkauan penertiban pertambangan. Persentase penanganan kasus pertambangan. Persentase tingkat kepatuhan pelaku tambang.

2 Orang

4 Orang

80,00 %

90,00 %

100,00 %

100,00 %

70,00 %

85,00 %

2.

39.

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya mineral yang berwawasan lingkungan dan keberkelanjutan.

Pengendalian pengelolaan pertambangan reklamasi.

dan


(8) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan M edia M assa

(9) Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

(10) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya M ineral

Dinas Pertambangan dan Energi

Pengawasan dan Pembinaan Tambang

Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya M ineral

Dinas Pertambagan dan Energi

(1) 40.


(3) Peningkatan kualitas pengelola, pengelolaan dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.

1.

2.

(4) M eningkatkan kompetensi SDM , dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan lingkungan. M engendalikan pencemaran lingkungan hidup, pengolahan limbah, mengembangkan ruang terbuka hijau dan konservasi sumberdaya alam.

1.

2. 3.

4.

5.

6.

41.

M eningkatnya kualitas pengelolaan persampahan.

Peningkatan mekanisme pengelolaan persampahan.

M eningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelola kebersihan, dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

(5) Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat : - Penilai Amdal - Penyusun Amdal - PPLHD Konservasi sumber air baku Persentase penanganan pengaduan kasus pencemaran. Jumlah perusahaan yang memenuhi uji sampel. Edukasi lingkungan terhadap lembaga pendidikan dan masyarakat. Pengawasan pencermaran lingkungan.

1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan. 2. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan.

(6)

(7)

3 Orang 2 Orang 3 Orang

7 Orang 4 Orang 7 Orang

1 Lokasi

2 lokasi

100,00 %

100,00 %

5 Perusahaan

35 Perusahaan

1 Kali

5 Kali

5 Perusahaan

35 Perusahaan

85,00 %

90,00 %

85,00 %

100,00 %


(8) 1. Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Pengendalian Polusi 3. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan 4. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam 5. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 6. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

(9) Urusan Wajib Lingkungan hidup

(10) Badan Lingkungan Hidup daerah

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pasar.

Urusan Wajib Lingkungan Hidup


(1)

42.

(2)

M eningkatnya kualitas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

(3)

Harmonisasi kehidupan dan kerukunan antar kelompok masyarakat yang berlandaskan kepada ketertiban dan keamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat.

(4)

(5) 3. Persentase penanganan sampah per hari. 4. Ketersediaan tenaga petugas kebersihan.

M eningkatkan nilainilai kebangsaan dan mendorong terciptanya lingkungan kondusif untuk mengantisipasi terjadinya konflik dan masalah strategis.

1. Persentase pembinaan terhadap LSM dan ORM AS. 2. Persentase penanganan permasalahan terkait isu strategis daerah.

(6) 75,00 %

(7) 85,00 %

142 Orang

142 Orang

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %


(8)

1. Pemberdayaan M asyarakat untuk M enjaga Ketertiban dan Keamanan 2. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4. Pendidikan Politik M asyarakat 5. Peningkatan Pemberantasan Penyakit M asyarakat 6. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

(9)

(10)

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan M asyarakat

(1) 43.

(2) M eningkatnya kualitas penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum.

(3) Peningkatan kualitas pengawasan, penertiban pelaksanaan peraturan daerah dan penanggulangan bahaya kebakaran.

(4) M eningkatkan kompetensi SDM aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana penertiban dan pelayanan yang memadai serta meningkatkan intensitas pengawasan dan penertiban.

1.

2.

3.

(5) Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi kepamongprajaan. Persentase penanganan kasus pelanggaran peraturan daerah. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

(6) 50 Orang

(7) 99 Orang

100,00 %

100,00 %

50,00 %

80,00 %


(8) 1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

(9) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

(10) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

LAMPIRAN II RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012 No (1) 1.

2

3.

Sasaran Strategis (2) Meningkatnya kualitas pendidikan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk gemar membaca.

Meningkatnya kualitas olah raga dan pemuda.

Indikator Kinerja

Target Nilai (4)

Satuan (5)

100,00 80,00 97,16

% % %

120,00 105,00 82,00

% % %

99,00 94,00 78,00 9,27 100,00

% % % Tahun %

30,00 75,00

% %

1. Jumlah pengunjung perpustakaan kabupaten. 2. Jumlah koleksi buku perpustakaan kabupaten. 3. Jumlah perpustakaan aktif yang mendapatkan pembinaan - Kabupaten - Kecamatan - Desa - Sekolah

4.420 14.000

Orang Buku

1 2 12 154

Unit Unit Unit Unit


75,00

%

(3) 1. Persentase angka kelulusan : - SD - SMP - SM 2. Angka partisipasi kasar : - SD - SMP - SM 3. Angka partisipasi murni : - SD - SMP - SM 4. Angka rata-rata lama sekolah. 5. Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan. 6. Persentase tenaga pendidik yang berkompetensi. 7. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana.

LAKIP 2012, LAMPIRAN II - 130

(1)

4.

5.

(2)

(3) 2. Jumlah atlit dan pelatih yang berprestasi - Atlit - Pelatih 3. Persentase partisipasi masyarakat dalam setiap event olah raga. 4. Kelompok pemuda yang berkualitas .

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

1. Umur harapan hidup. 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. 3. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. 4. Angka kesakitan endemik per 1.000 penduduk / per 100.000 penduduk - Malaria per 1000 penduduk - DBD per 100.000 penduduk 5. Prevalensi gizi kurang pada balita. 6. Ketersediaan standar operasional prosedur - Dinas Kesehatan - RSUD 7. Ketersediaan jumlah tenaga medis - Dinas Kesehatan - RSUD 8. Ketersediaan jumlah tenaga paramedis - Dinas Kesehatan - RSUD

Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana.

1. Jumlah desa yang menjadi target pembinaan dan sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. 2. Jumlah akseptor keluarga berencana aktif 3. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah desa yang memadai. 4. Jumlah desa / kelurahan yang mendapatkan pembinaan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan.


(4)

(5)

50 40 60,00

Orang Orang %

200

Orang

70 24 200

Tahun Orang Orang

3 50 1,50

Orang Orang %

62 26

SOP SOP

20 16

Orang Orang

220 186

Orang Orang

49

Desa / Kelurahan

25.000 80,00

akseptor %

49

Desa / Kelurahan

(1)

(2)

(3) jumlah keikutsertaan perempuan dalam

5. Persentase pembangunan. 6. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa / kelurahan. 6

Meningkatnya kualitas penanganan masalah kemasyarakatan dan penanggulangan bencana.

sosial

1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan. 2. Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan. 3. Jumlah lembaga yang menaungi PMKS yang mendapatkan pembinaan intensif. 4. Persentase penanganan korban bencana

(4) 40,00

(5) %

80,00

%

80,00 200 5

% Orang Lembaga

100,00

%

5 5

Kali Kelompok

5,00 3,00 1,00

% % %

7.

Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama.

1. Frekuensi pembinaan nilai-nilai keagamaan. 2. Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan keagamaan

8.


1. Persentase peningkatan produksi pertanian. - Perkebunan rakyat - Tanaman Pangan Hortikultura - Peternakan 2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pertanian - Perkebunan rakyat - Tanaman Pangan Hortikultura - Peternakan 3. Jumlah kelembagaan penyuluhan yang terbentuk. 4. Peningkatan kelas kelompok tani - Pemula - Lanjut - Madya 5. Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular.

3,00 6,00 4,00 3

% % % Lembaga

164 28 5 100,00


1. Luasan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi. 2. Cakupan pengawasan dan pengamanan sumberdaya hutan.

175 75,00

Ha %

9.



(1) 10.

(2) Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis kelautan dan perikanan.

(3) 1. Jumlah produksi perikanan budidaya. 2. Jumlah produksi perikanan tangkap. 3. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana - Perikanan Budidaya - Perikanan Tangkap

(4) 46,00 44.000,00

(5) Ton Ton

80,00 80,00

% %

11.

Meningkatnya pengelolaan kepariwisataan daerah.

1. Jumlah kunjungan wisatawan. 2. Jumlah destinasi wisata yang layak dikunjungi. 3. Jumlah jenis kesenian yang dikenal wisatawan.

60.000 28 20

Orang Unit Jenis

12.

Meningkatanya perekonomian rakyat berbasis Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang unggul dan mandiri.

1. Pertumbuhan KUMKM - Koperasi - UMKM 2. Jumlah KUMKM aktif yang mendapat pembinaan.

205 3.250 3.500

Unit Unit Unit

Meningkatnya kualitas perdagangan.

1. Persentase tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku. 2. Persentase Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera. 3. Persentase ketersediaan pasar yang memadai.

60,00

%

70,00

%

70,00

%

1. Persentase tingkat kepatuhan PMA / PMDN / Non PMA / Non PMDN mentaati aturan yang berlaku. 2. Persentase investor yang mendapatkan fasilitas pelayanan perizinan.

85,00

%

100,00

%

90 50,00 100,00

Orang % %

176 2

Orang Buah

13.

14.

15.

Meningkatnya kualitas penanaman modal.

Meningkatnya kualitas tenaga kerja.

1. Pelatihan tenaga kerja terampil. 2. Pengawasan tenaga kerja. 3. Persentase tingkat penanganan perselisihan hubungan industrial. 4. Jumlah penyerapan tenaga kerja padat karya produktif. 5. Jumlah perusahaan yang menerapkan K3.


(1) 16.

17.

(2) Meningkatnya kualitas kinerja aparatur.

Meningkatnya tata kelola aparatur.

(3) 1. Persentase tingkat kesesuaian penjenjangan pendidikan aparatur terhadap kebutuhan daerah. 2. Jumlah aparatur yang mendapatkan penjenjangan pendidikan ke strata yang lebih tinggi. 3. Persentase tingkat kesesuaian penempatan dan penjenjangan karir pegawai terhadap kompetensi pegawai.

(4) 80,00

(5) %

450

Orang

80,00

%

1. Persentase ketersediaan sistem informasi kepegawaian yang memadai. 2. Persentase kesesuaian formasi terhadap kebutuhan pegawai daerah. 3. Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai. 4. Persentase penanganan kasus hukum aparatur.

80,00

%

100,00

%

100,00

%

100,00

%

18.

Meningkatnya penerimaan PAD.

Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

10,10

%

19.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.


5

Dok

1

Paket

1

Paket

Pemeriksaan reguler. Persentase penanganan kasus tertentu. Persentase penyelesaian hasil pemeriksaan. Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi auditor dan P2UPD - Auditor - P2UPD

75 100,00 70,00

Paket % %

17 5

Orang Orang

1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dan masyarakat yang memadai.

90,00

%

20.

21.

Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif.

1. 2. 3. 4.



(1)

(2) 2. 3. 4. 5.

(3) Persentase cakupan keterjangkauan pelayanan publik. Persentase tingkat kelancaran operasional pelaksanaan tugas DPRD Frekuensi pembinaan masyarakat. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan lahan pembangunan.

(4) 100,00 100,00

(5) % %

12 70,00

Kali %

22.

Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional.

Persentase SKPD yang telah tertata sesuai dengan hasil analisis penataan kelembagaan dan aturan perundangundangan yang berlaku.

100,00

%

23.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.

Persentase ketersediaan laporan keuangan SKPD yang akuntabel.

dan

100,00

%

24.

Meningkatnya kualitas produk hukum daerah.

1. Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan. 2. Persentase tingkat kesesuaian materi produk hukum daerah. 3. Persentase tingkat penyebarluasan informasi produk hukum daerah.

300 100,00

Buah %

85,00

%

80,00 80,00 80,00

% % %

80,00

%

100,00 100,00 1 11

% % Taman Dokumen

25.

26.

27.

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan pasar dan pertamanan.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

progresif kinerja

Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. - KTP - Kartu Keluarga - Akta Pencatatan Sipil 1. Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana pasar dengan layak dan baik. 2. Persentase penanganan pelanggaran ketertiban pasar. 3. Persentase tingkat pemeliharaan taman. 4. Ketersediaan taman baru. 1. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat.


(1)

(2) 2. 3. 4. 5.

(3) Persentase tingkat sinergisitas program pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya. Persentase ketersediaan media pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel. Persentase tingkat kejelasan pemanfaatan ruang. Ketersediaan dokumen pengembangan kebijakan fisik prasarana wilayah, sumberdaya alam, ekonomi dan sosial budaya.

28.

Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan.

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang memadai sesuai standar.

29.

Meningkatnya jaringan transportasi darat antar wilayah dan perdesaan.

1. Jalan dan jembatan berkondisi baik - Jalan - Jembatan 2. Peningkatan jalan dan jembatan - Jalan - Jembatan 3. Pemeliharaan jalan dan jembatan - Jalan - Jembatan

(4) 80,00

(5) %

100,00

%

100,00 9

% Dokumen

80,00

%

75,00 80,00

% %

17,75 75

km m'

286 976

km m'

30.

Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

1. Ketersediaan rumah layak huni. 2. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas dasar dan pendukung bagi perumahan dan permukiman.

100 70,00

Unit %

31.

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.

1. Persentase jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik. 2. Persentase saluran sekunder yang berfungsi dengan baik.

70,00 70,00

% %

32.

Meningkatnya infrastruktur bangunan.

Persentase ketersediaan sarana bangunan yang berkualitas.

70,00

%


prasarana

infrastruktur

(1) 33.

(2) Meningkatnya kualitas transportasi daerah.

1.

2. 3. 4.

5.

(3) Persentase ketersediaan sarana prasarana transportasi yang memadai a. Terminal b. Rambu-rambu c. Lampu lalu lintas d. Perparkiran e. Guardriil dan delianator f. Pita penggaduh Persentase kendaraan yang diuji laik jalan. Persentase sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor. Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan laut a. Pelabuhan Tanjung Batu b. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan udara.

(4)

(5)

75,00 65,00 45,00 80,00 65,00 45,00 75,00 78,00

% % % % % % % %

75,00 80,00 60,00

% % %

34.

Meningkatnya kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika daerah.

1. Persentase tingkat ketersediaan fasilitas telekomunikasi. 2. Jumlah aparatur terampil di bidang kominfo yang memadai.

75,00 7

% Orang

35.


1. Ketersedian tenaga terampil di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Persentase ketersediaan jaringan listrik pedesaan. 3. Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

2

Orang

70,00 90,00

% %

1. 2. 3. 4.

2 80,00 100,00 70,00

Orang % % %

36.

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya mineral yang berwawasan lingkungan dan keberkelanjutan.

Ketersediaan tenaga terampil pengawas pertambangan. Persentase jangkauan penertiban pertambangan. Persentase penanganan kasus pertambangan. Persentase tingkat kepatuhan pelaku tambang.


(1) 37.


(4)

(5)

3 2 3 1 100,00 17 4

Orang Orang Orang lokasi % Buah kali

6.

(3) Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat - Penilai Amdal - Penyusun Amdal - PPLHD Konservasi sumber air baku. Persentase penanganan pengaduan kasus pencemaran. Jumlah perusahaan yang memenuhi uji sampel. Edukasi lingkungan terhadap lembaga pendidikan dan masyarakat. Pengawasan pencemaran lingkungan.

26

Buah

1.

2. 3. 4. 5.

38.

Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan.

1. 2. 3. 4.

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan. Persentase penanganan sampah per hari. Ketersediaan tenaga petugas kebersihan.

85,00 85,00 85,00 142

% % % Orang

39.

Meningkatnya kualitas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

1. Persentase pembinaan terhadap LSM dan ORMAS. 2. Persentase penanganan permasalahan terkait isu strategis daerah.

100,00 100,00

% %

40.

Meningkatnya kualitas penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum.

1. Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi kepamongprajaan. 2. Persentase penanganan kasus pelanggaran peraturan daerah. 3. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

50

Orang

90,00

%

60,00

%


LAMPIRAN III PENETAPAN KINERJA No (1)

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya kualitas pendidikan

Program / Kegiatan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

100,00

%

- SMP

80,00

%

- SMA

97,16

%

(3)

(2)

1. Persentase angka kelulusan : - SD

2. Persentase angka partisipasi kasar : - SD

120,00

%

105,00

%

- SM

82,00

Keuangan

Keu

Fisik

(Rupiah)

(Rupiah)

(%)

(%)

(7)

(8)

(9)

(10)

: Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan

: Pengadaan Buku Administrasi

8.985.000

8.985.000

100,00

100,00

Pendidikan TK 513.800.000

99,13

100,00

%

Kegiatan

: Pengadaan Sarana Bermain TK

407.130.000

403.535.670

99,12

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Meubeulair TK

123.570.000

122.221.500

98,91

100,00

Kegiatan

: Insentif Pendidikan PAUD

248.100.000

244.500.000

98,55

100,00

57.125.000

54.437.500

95,30

100,00

60.000.000

56.035.000

93,39

100,00

% %

- SM

78,00

%

9,27

Tahun

100,00

%

menerapkan kurikulum yang telah

(11) Dinas

518.300.000

94,00

SKPD

Pendidikan

: Penyelenggaraan PAUD

99,00

(DABA) Kegiatan

disempurnakan 6. Persentase tenaga pendidik yang

Anggaran

Kegiatan

- SMP 4. Angka rata-rata lama sekolah. 5. Persentase sekolah yang

(6) 1. Program

- SMP 3. Angka partisipasi murni : - SD

Realisasi

Plafon

Target

Indikator Kinerja

: Pembinaan Administrasi TK Pembina Selat Nasik dan TK

30,00

%

75,00

%

Pembina Badau

berkompetensi 7. Persentase ketersediaan sarana dan

Kegiatan

: Optimalisasi GOPTKI

prasarana 2. Program

: Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Dinas

Sembilan Tahun Kegiatan

: Pemberian Bantuan Beasiswa

Pendidikan 412.520.000

412.520.000

100,00

100,00

1.592.529.600

1.577.586.100

99,06

100,00

195.140.000

193.935.000

99,38

100,00

56.926.000

40.718.000

71,53

100,00

Kurang Mampu dan Prestasi SD Kegiatan

: Biaya Penunjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs

Kegiatan

: Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI

Kegiatan

: Olimpiade Sains SD/MI

LAKIP 2012, LAMPIRAN III - 139

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Beasiswa Prestasi dan Kurang

(7)

(8)

(9)

(10)

182.629.000

182.629.000

100,00

100,00

176.557.500

108.657.500

61,54

100,00

(11)

Mampu SMP Kegiatan

: Peningkatan Prestasi Bidang Seni dan Kreatifitas SD

Kegiatan

: Ujian Nasional SMP/MTs

37.800.000

35.115.000

92,90

100,00

Kegiatan


93.050.000

92.467.500

99,37

100,00

17.480.000

9.712.850

55,57

100,00

8.243.265.250

6.737.133.125

81,73

100,00

Pendidikan SD dan SMP Kegiatan

: Pengadaan Instalasi Listrik SD dan SMP

Kegiatan

: Kegiatan DAK 2012

Kegiatan

: Olimpiade Sains SMP/MTs

25.364.800

16.664.800

65,70

100,00

Kegiatan

: Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP

94.994.000

49.794.000

52,42

100,00

Kegiatan

: Kajian Regrouping SD dalam Kabupaten Belitung

17.500.000

17.500.000

100,00

100,00

Kegiatan

: Liga Pendidikan Indonesia SMP dan SM

330.600.000

254.700.000

77,04

100,00

Kegiatan

: Bintek KTSP Berbasis Karakter Bangsa SMP

36.610.000

30.455.000

83,19

100,00

Kegiatan

: BOS SD/MI (DABA)

968.892.000

946.716.000

97,71

100,00

Kegiatan

: BOS SMP/MTs (DABA)

700.380.000

683.364.000

97,57

100,00

Kegiatan

: Lanjutan Kegiatan DAK Tahun

9.299.320.000

8.475.059.591

91,14

100,00

2011 3. Program

: Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Beasiswa Kurang Mampu dan

(7)

(8)

(9)

(10)

311.290.000

300.000.000

96,37

100,00

1.664.126.400

1.661.096.400

99,82

100,00

(11)

Prestasi SM Kegiatan

: Biaya Penunjang Pendidikan SMA/MA/SMK

Kegiatan

: Pelaksanaan UN SMA/MA/SMK

77.750.000

54.250.000

69,77

100,00

Kegiatan

: Olimpiade Sains SMA

45.520.000

35.720.000

78,47

100,00

Kegiatan


22.800.000

22.800.000

100,00

100,00

312.260.000

310.138.400

99,32

100,00

Pendidikan SMA dan SMK Negeri Kegiatan

: Pengadaan Meubeulair SMA/SMK

Kegiatan

: Cerdas Cermat SLTA

41.095.000

24.740.000

60,20

100,00

Kegiatan

: Olimpiade Sains Terapan SMK

32.425.000

20.362.500

62,80

100,00

Kegiatan

: Festival dan Lomba Seni Siswa

56.622.500

47.722.500

84,28

100,00

Nasional (FL2SN) SMA Kegiatan

: Lomba Keterampilan Siswa SMK

41.377.500

34.777.500

84,05

100,00

Kegiatan

: BOS Sekolah Menengah (DABA)

750.204.000

750.132.000

99,99

100,00

Kegiatan

: Optimalisasi SMK Program

267.496.500

234.500.500

87,66

100,00

Pariwisata

4. Program

: Pendidikan Non Formal

Dinas Pendidikan

Kegiatan

: Penyelenggaraan Ujian Paket

130.480.000

80.460.000

61,66

100,00

A, B dan C 5. Program

: Pendidikan Luar Biasa

Dinas Pendidikan

Kegiatan

: Optimalisasi PLB (DABA)


65.200.000

65.200.000

100,00

100,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

6. Program

Kegiatan

(7)

(8)

(9)

(10)

: Peningkatan Mutu Pendidik

Dinas

dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan

: Workshop Pembelajaran Guru

57.816.000

53.539.500

92,60

100,00

98.135.000

97.884.125

99,74

100,00

1.215.900.000

1.052.150.000

86,53

100,00

95.247.000

90.233.000

94,74

100,00

1.021.200.000

775.200.000

75,91

100,00

Bahasa Inggris SD Kegiatan

: Bintek Guru Mapel IPA dan Matematika Guru SD

Kegiatan

: Kesejahteraan Tenaga Guru, Pegawai Tidak Tetap TK/SD Negeri/Swasta

Kegiatan

: Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi

Kegiatan

: Kesejahteraan Tenaga Guru, Pegawai Tidak Tetap SMP/SM Negeri/Swasta

Kegiatan

: Penilaian Kinerja Sekolah

28.575.000

14.330.000

50,15

100,00

Kegiatan

: Sosialisasi dan Sertifikasi Guru

16.050.000

10.550.000

65,73

100,00

Kegiatan

: Penilaian Angka Kredit

16.350.000

16.350.000

100,00

100,00

877.710.000

875.760.000

99,78

100,00

77.830.000

77.580.000

99,68

100,00

152.275.000

148.195.000

97,32

100,00

Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Pamong Belajar dan Penilik Kegiatan

: Peningkatan Kualifikasi Guru Pendidikan Agama Islam SD

Kegiatan

: Bintek Manajemen Guru dan Kepala TK

Kegiatan

(11)

: Workshop Penyusunan dan


(1)

(3)

(2)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

49.575.000

30.820.000

62,17

100,00

3.030.840.000

2.443.140.000

80,61

100,00

(11)

Verifikasi KTSP SD/MI Kegiatan

: Olimpiade Sains Guru SMP/SMA

Kegiatan

: Subsidi Guru, Guru Sekolah Swasta, GTT Sekolah Negeri, Guru Terpencil dan PTT Sekolah Negeri (DABA)

7. Program

: Manajemen Pelayanan

Dinas

Pendidikan Kegiatan

: Pembinaan dan Pemeliharaan

Pendidikan 23.010.000

22.766.250

98,94

100,00

58.170.000

57.670.000

99,14

100,00

Jardiknas Kab. Belitung Kegiatan

: Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kegiatan

: Seleksi Calon Kepala Sekolah

17.025.000

15.925.000

93,54

100,00

Kegiatan

: Sosialisasi dan Pelaksanaan

43.900.000

40.760.000

92,85

100,00

10.000.000

10.000.000

100,00

100,00

261.960.000

261.760.000

99,92

100,00

183.780.000

0

0,00

0,00

Akreditasi Sekolah Kegiatan

: Pembuatan Profil Pendidikan Tahun 2012

Kegiatan

: Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi

Kegiatan

: Bantuan Untuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (DABA)

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk gemar membaca

1. Jumlah pengunjung perpustakaan kabupaten

4.420

2. Jumlah koleksi buku perpustakaan

14.000

kabupaten

Orang

1. Program

: Pengembangan Budaya Baca

Kantor

dan Pembinaan Perpustakaan

Kearsipan dan

Buku

Perpustakaan Kegiatan

: Pengadaan Buku Perpustakaan

3. Jumlah perpustakaan aktif yang


72.325.000

69.111.000

95,56

100,00

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

- Kabupaten

1

Unit

- Kecamatan - Desa

2

Unit

12

Unit

- Sekolah

154

Unit

mendapatkan pembinaan

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kegiatan

: Story Telling dan Story Reading

46.175.000

46.173.500

100,00

100,00

Kegiatan

: Pengiriman Peserta Duta Baca

21.560.000

11.179.000

51,85

100,00

166.440.000

161.340.000

96,94

100,00

(11)

Anak dan Remaja Kegiatan

: Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah dan Desa

3. Meningkatnya kualitas olah raga dan pemuda

1. Ketersediaan sarana dan prasarana

75,00

%

1. Program

: Peningkatan Peran Serta

Dinas

Kepemudaan

olah raga yang memadai

Pemuda dan

2. Jumlah atlit dan pelatih yang

Olahraga

berprestasi - Atlit

50

Orang

- Pelatih

40

Orang

60,00

%

3. Persentase partisipasi masyarakat dalam setiap event olah raga

Kegiatan

: Pengemblengan PASKIBRAKA

532.429.750

506.182.750

95,07

100,00

Kegiatan

: Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

87.068.300

86.139.700

98,93

100,00

Kegiatan

: Festival Vocal Group Pemuda

53.074.800

53.074.800

100,00

100,00

Kegiatan

: Pembinaan Mental Spiritual

91.502.600

91.128.600

99,59

100,00

80.741.800

79.761.800

98,79

100,00

77.418.200

75.912.950

98,06

100,00

179.654.200

85.119.700

47,38

100,00

prasarana olah raga. 4. Kelompok pemuda aktif yang

200

Orang

Pemuda

berkualitas Kegiatan

: Pembinaan MarchingBand dan Paduan Suara

Kegiatan

: Diklat Managemen Organisasi Kepemudaan

Kegiatan

: Seleksi POSPEDA dan Pengiriman POSPEDA Tingkat Propinsi Kabupaten Belitung Tahun 2011

Kegiatan

: Lomba Seni dan Karya Tulis Ilmiah

23.233.200

23.226.200

99,97

100,00

Kegiatan

: Kuliah Umum Penanggulangan

23.945.000

22.759.070

95,05

100,00

43.210.800

30.932.200

71,58

100,00

Kenakalan Remaja Kegiatan

: Jambore Pemuda Tahun 2012


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Optimalisasi Program Gerakan

(7)

(8)

(9)

(10)

450.000.000

446.598.521

99,24

100,00

200.080.800

176.625.800

88,28

100,00

(11)

Pramuka Kegiatan

: Optimalisasi Program Organisasi Kepemudaan

2. Program

: Pembinaan dan Pemasyarakatan

Dinas

Olahraga

Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: Peningkatan Prestasi Olahraga

1.666.886.900

1.288.389.176

77,29

100,00

Pelajar Kegiatan

: Bintek Peningkatan SDM Olahraga

67.964.800

62.205.800

91,53

100,00

Kegiatan

: Pembinaan Klub Olahraga Pelajar

102.939.800

90.268.200

87,69

100,00

Kegiatan

: Pemberdayaan Olahraga

364.835.000

344.007.250

94,29

100,00

25.800.000

25.797.000

99,99

100,00

45.700.000

43.020.000

94,14

100,00

Masyarakat Kegiatan

: Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Masyarakat

Kegiatan

: Bintek Olahraga Rekreasi dan Tradisional

4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

1. Umum harapan hidup 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 3. Angka kematian ibu melahirkan

70

Tahun

24

Orang

200

Orang

1. Program

: Peningkatan Kapasitas

Dinas

Sumberdaya Masyarakat Kegiatan

: Pelatihan Petugas Penjamah Makan

Kesehatan 13.300.000

13.200.000

99,25

100,00

140.000.000

122.609.000

87,58

100,00

Minum dan Industri Rumah Tangga

per 100.000 kelahiran hidup 4. Angka kesakitan endemik

Pangan (P-IRTP)

- Malaria per 1.000 penduduk

3

Orang

- DBD per 100.000 penduduk 5. Prevalensi kurang gizi pada balita 6. Ketersediaan standar operasional

50

Orang

1,50

%

Kegiatan

: Pendidikan Beasiswa Diploma (D III) Kebidanan


(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

62

SOP

26

SOP

20

Orang

16

Orang

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

prosedur - Dinas Kesehatan - RSUD 7. Ketersediaan jumlah tenaga medis - Dinas Kesehatan - RSUD

2. Program

Dinas Kesehatan

Kegiatan

8. Ketersediaan jumlah tenaga

: Pelayanan Kesehatan Dasar : Peningkatan Perbaikan Gizi

98.920.000

97.315.000

98,38

100,00

20.700.000

20.520.000

99,13

100,00

512.250.000

506.408.400

98,86

100,00

878.709.000

877.408.000

99,85

100,00

32.266.800

32.236.800

99,91

100,00

Masyarakat Miskin Kegiatan

: Kalibrasi Alat Kesehatan

Kegiatan

: Pengadaan Bahan Laboratorium dan

paramedis - Dinas Kesehatan - RSUD

220

Orang

186

Orang

Bahan Habis Pakai untuk Puskesmas Kegiatan

: Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan (DAK + APBD)

Kegiatan

: Pelaksanaan Crash Program Campak (CPC) Putaran I & II

Kegiatan

: Audit Maternal Perinatal

37.050.000

23.750.000

64,10

100,00

Kegiatan

: Optimalisasi Pelayanan

96.000.000

79.800.000

83,13

100,00

13.653.334.162

13.550.628.528

99,25

100,00

205.020.000

196.170.000

95,68

100,00

276.000.000

255.224.040

92,47

100,00

15.925.000

15.813.000

99,30

100,00

1.019.641.000

1.019.340.300

99,97

100,00

348.505.200

316.100.000

90,70

100,00

Kesehatan Masyarakat Kegiatan

: Jaminan Kesehatan Belitung

Kegiatan

: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung

Kegiatan

: Pelayanan Askes Sosial

Kegiatan

: Perbaikan Alat Kesehatan

Kegiatan

: Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan

Kegiatan

: Optimalisasi Program Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Belitung

3. Program

: Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Dinas

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

91,69

100

(11) Kesehatan

Kegiatan

: Fasilitasi dan Sertifikasi Puskesmas

128.200.000

117.548.000

Air Saga dan Tanjungpandan

4. Program

: Pencegahan dan Pengendalian

Dinas

Penyakit

Kesehatan

Kegiatan

: Survey IMS dan HIV AIDS

65.565.000

65.395.000

99,74

100,00

Kegiatan

: Pemeriksaan Jentik Berkala

146.800.000

120.550.000

82,12

100,00

Kegiatan

: Pemberantasan Penyakit

709.140.000

575.085.000

81,10

100,00

Malaria dan DBD dan Pengadaan Mesin Fogging Kegiatan

: Pemeriksaan Kesehatan Haji

12.002.000

12.002.000

100,00

100,00

Kegiatan

: Pelaksanaan Imunisasi BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Campak, TT dan DT

42.177.500

33.521.500

79,48

100,00

Kegiatan

: Optimalisasi Program Komite Penanggulangan AIDS Daerah

150.000.000

96.246.000

64,16

100,00

Kabupaten Belitung

5. Program

: Penyehatan Lingkungan

Dinas Kesehatan

Kegiatan

: Pemeriksaan Kualitas Air

15.470.000

15.314.800

99,00

100,00

Kegiatan

: Pengelolaan Limbah Medis

14.514.000

14.514.000

100,00

100,00

Puskesmas

6. Program

: Promosi Kesehatan dan

Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan

: Evaluasi Upaya Kesehatan


Kesehatan 78.275.000

52.720.000

67,35

100,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Masyarakat Kegiatan

: Promosi Kesehatan

20.400.000

20.400.000

100,00

100,00

Kegiatan

: Survey PHBS

10.945.000

10.945.000

100,00

100,00

Kegiatan

: Pengembangan Media Promosi

55.450.000

53.530.000

96,54

100,00

dan Informasi Hidup Sehat

Kegiatan

: Pembinaan Kesejahteraan

43.230.000

20.420.000

47,24

50,00

Masyarakat

7. Program

Rumah Sakit Umum Daerah

Kecamatan Tanjungpandan

: Pelayanan Kesehatan Rujukan


Kegiatan

: Pengadaan Alat-Alat Kesehatan

2.772.620.000

2.455.602.750

88,57

100,00

2.654.771.000

1.710.000

0,06

0,06

236.100.000

236.100.000

100,00

100,00

Lanjutan 2011 (DAK + APBD) Kegiatan

: Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun 2012 (DAK + APBD)

Kegiatan

8. Program

: Kunjungan Dokter Tamu

: Pelayanan Kesehatan bagi

Rumah Sakit

Penduduk Miskin Kegiatan

: Penyediaan Jasa RS, Operasional

Umum Daerah 10.875.514.815

8.361.182.085

76,88

100,00

10.000.000

1.500.000

15,00

100,00

Askes Sosial dan Jamkesmas Kegiatan

: Penyediaan Jasa Penguburan Jenazah

9. Program

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit



(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Pembuatan Saluran dan

(7)

(8)

(9)

(10)

43.417.000

35.417.000

81,57

100,00

746.841.000

620.141.860

83,04

100,00

283.980.000

178.331.000

62,80

100,00

291.000.000

280.917.000

96,54

100,00

90.000.000

89.979.000

99,98

100,00

(11)

Penampungan Air Bersih Kegiatan

: Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Kegiatan

: Pemeliharaan Kebersihan Rumah Sakit

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan RS

Kegiatan

: Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kegiatan

: Penyediaan Oksigen dan Gas

608.750.000

608.745.000

100,00

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Makanan Pasien

900.000.000

822.494.954

91,39

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Perlengkapan

163.330.000

137.542.102

84,21

100,00

1.340.517.000

1.268.467.000

94,63

100,00

35.000.000

34.848.000

99,57

100,00

Rumah Tangga RS Kegiatan

: Pengadaan Obat dan Bahan Material Pendukung RS

Kegiatan

: Rehabilitasi Sedang Ambulance RSUD

10. Program

: Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Kegiatan

: Biaya Jasa Pemeriksaan

5.000.000

4.037.000

80,74

100,00

Sampel Air

5.

Meningkatnya kualitas pemberdayaan

1. Jumlah desa yang menjadi target

masyarakat, pemerintahan desa,

pembinaan dan sosialisasi terkait

perempuan dan KB

pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

49

Desa/ 1. Kelurahan

Program

: Penguatan Kelembagaan Pangarusutamaan Gender dan Anak


BPMPDPKB

(1)

(3)

(2) 2.

Jumlah akseptor keluarga berencana

(4) 25.000

(6)

(5) Akseptor

Kegiatan

aktif 3. Persentase ketersediaan sarana dan

(8)

(9)

(10)

69.265.000

61.785.500

89,20

100,00

30.590.000

29.464.800

96,32

100,00

80,00

% Kegiatan

: Evaluasi Pokja Pengarusutamaan Gender dan Anak

memadai 49

Desa/ Kelurahan

mendapatkan pembinaan terkait

2. Program

penyelenggaraan pemerintahan

: Peningkatan Kapasitas

BPMPDPKB

Aparatur Desa

desa/kelurahan 5. Persentase jumlah keikutsertaan

40,00

%

perempuan dalam pembangunan 6. Cakupan penyediaan informasi

80,00

%

Kegiatan

: Verifikasi Rancangan Peraturan

77.415.000

70.105.000

90,56

100,00

85.600.000

71.825.000

83,91

100,00

Daerah

data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan

(11)

(Parlemen Anak)

prasarana pemerintah desa yang 4. Jumlah desa/kelurahan yang

: Fasilitasi Kelembagaan Anak

(7)

Kegiatan

: Penetapan dan Evaluasi Dana Alokasi Dana Desa Kabupaten Belitung Tahun 2012

Kegiatan

: Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

90.795.000

82.447.500

90,81

100,00

Kegiatan

: Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2013

74.715.000

65.846.000

88,13

100,00

Kegiatan

: Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa

66.515.000

58.537.500

88,01

100,00

Kegiatan

: Pembinaan Administrasi dan

71.915.000

68.270.000

94,93

100,00

858.620.000

519.380.000

60,49

100,00

89.035.000

86.525.000

97,18

100,00

234.280.000

226.110.000

96,51

100,00

31.340.000

30.840.000

98,40

100,00

Keuangan Pemerintahan Desa Kegiatan

: Penghargaan Kepada Perangkat Desa dan Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan

: Pembinaan dan Pengukuhan Kelurahan

Kegiatan

: Penyusunan Perencanaan Kantor Desa dan Kelurahan

Kegiatan

: Penyediaan Sarana Kantor


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

97.823.000

84.773.700

(9)

(10)

86,66

100,00

(11)

Kelurahan Kegiatan

: Verifikasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa

3. Program

: Peningkatan Keberdayaan

BPMPDPKB

Masyarakat Perdesaan Kegiatan:

Pembentukan dan Sosialisasi

33.140.000

24.510.000

73,96

100,00

Kelompok Kerja Operasional Profil Desa

4. Program

: Pelayanan Kontrasepsi

Kegiatan

: Pelayanan Kontrasepsi

31.120.000

24.731.000

79,47

100,00

Kegiatan

: Bulan Bhakti Gotong Royong

27.220.000

26.950.000

99,01

100,00

157.579.600

108.622.200

68,93

100,00

72.475.000

64.457.200

88,94

100,00

125.024.800

84.054.800

67,23

100,00

18.401.600

11.285.800

61,33

100,00

25.970.000

24.020.500

92,49

100,00

BPMPDPKB

Masyarakat Tahun 2012 Kegiatan

: Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

Kegiatan

: Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kegiatan

: Gelar Teknologi Tepat Guna ( TTG)

Kegiatan

: Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan

: Fasilitasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganann Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO)


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Sosialisasi Kader Pemberdayaan

(7)

(8)

(9)

(10)

63.850.000

30.150.000

47,22

100,00

(11)

Masyarakat Kegiatan

: Penyusunan Profil Desa

160.520.000

155.024.500

96,58

100,00

Kegiatan

: Optimalisasi Program PKK

432.955.000

379.186.459

87,58

100,00

5. Program

: Pengembangan Pusat Pelayanan

BPMPDPKB

Informasi dan Konseling KRR Kegiatan

: Pengembangan dan Pembinaan

20.850.000

20.810.000

99,81

100,00

PIK Remaja

6. Program

: Penyiapan Tenaga Pendamping

BPMPDPKB

Kelompok Bina Keluarga Kegiatan

7. Program

: Tribina Keluarga (BKB,BKR, BKL)

21.420.000

21.320.000

99,53

100,00

: Pengembangan Model Operasional

BPMPDPKB

BKB Posyandu Padu Kegiatan

: Kelompok Kerja Operasional

22.140.000

14.190.000

64,09

100,00

Posyandu 8. Program

: Pembinaan Peran Serta Masyarakat

BPMPDPKB

dalam Pelayanan KB/KR Kegiatan

: Jambore Institusi Masyarakat

42.702.000

40.832.000

95,62

100,00

215.579.000

214.809.000

99,64

100,00

80.810.000

80.710.000

99,88

100,00

Peduli KB Kegiatan

: Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Program KB Tk. Desa Orientasi PPKBD dan Sub PPKBD

Kegiatan

: Evaluasi Program Keluarga


(1)

(3)

(2)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Kegiatan

: Evaluasi dan Pembinaan Program

150.427.500

143.945.500

95,69

100,00

200.000.000

190.887.315

95,44

100,00

Pemberdayaan Perempuan Kegiatan

: Optimalisasi Program Dharma Wanita

6. Meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan penanggulangan bencana

1. Persentase ketersediaan sarana dan

80,00

%

1. Program

2. Jumlah PMKS yang mendapat

200

Orang

5

Lembaga

pembinaa 3. Jumlah lembaga yang menaungi PMKS yang mendapatkan

Kegiatan

: Pembinaan Taruna Siaga Bencana

Kegiatan

: Kesiapsiagaan Penanggulangan

bencana

Dinsosnakertrans

103.153.000

76.364.000

74,03

100,00

90.400.000

18.788.000

20,78

100,00

62.700.000

51.192.500

81,65

100,00

Bencana

pembinaan intensif 4. Persentase penanganan korban

: Penanggulangan Korban Bencana

prasarana pelayanan

100,00

% Kegiatan

: Pengadaan Bahan Bantuan untuk Korban Bencana Sosial

2. Program

: Pemberdayaan Lembaga

Dinsosnakertrans

Kesejahteraan Sosial Kegiatan

: Pembinaan Nilai-nilai

137.103.000

79.573.000

58,04

100,00

40.415.000

40.415.000

100,00

100,00

Kepahlawanan Kegiatan

3. Program

: Pendataan PMKS

: Pembinaan Penyandang Cacat

Dinsosnakertrans

dan Trauma Kegiatan

: Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat


25.350.000

22.285.000

87,91

100,00

(1)

(3)

(2)

7. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama.

1. Frekuensi pembinaan nilai-nilai

(4)

(5)

5

Kali

(6)

1. Program

pembinaan keagamaan

(8)

(9)

(10)

: Peningkatan Kualitas

5

(11)

Sekretariat

Kehidupan Beragama

keagamaan 2. Jumlah kelompok yang mendapatkan

(7)

Daerah

Kelompok Kegiatan

: Mushabaqoh Tilawatil Quran

419.130.000,00

329.636.500

78,65

100,00

215.000.000,00

190.336.750

88,53

100,00

457.396.000

256.343.000

56,04

100,00

1.192.100.000

1.143.435.000

95,92

100,00

124.925.000

112.175.000

89,79

87,50

(MTQ) Tk. Kabupaten dan Pengiriman ke Tk. Propinsi Kegiatan

: Safari Jum'at dan Safari Romadhon Bupati/Wakil Bupati Belitung dan Unsur Muspida Kabupaten Belitung

Kegiatan

: Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan

Kegiatan

: Optimalisasi TPA/TKA/TPQ se Kabupaten Belitung

Kegiatan

: Pembinaan Keagamaan


Kegiatan


75.815.000

72.240.000

95,28

100,00

Kecamatan Membalong

Kegiatan

: Safari Ramadhan Camat

26.120.000

23.470.000

89,85

100,00

78.370.000

50.337.500

64,23

100,00

Membalong

Kegiatan


Kecamatan Badau

Kegiatan

: Penyelenggaraan MTQ/STQ, FASI

43.670.000

42.620.000

97,60

100,00

(Festival Anak Sholeh)

Kegiatan


Kecamatan Sijuk

45.588.000

45.298.000

99,36

100,00

Kecamatan Selat Nasik


(1)

(3)

(2)

8. Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis pertanian.

1. Persentase peningkatan produksi pertanian - Perkebunan rakyat - Tanaman pangan holtikultura - Peternakan 2. Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian - Perkebunan rakyat - Tanaman pangan holtikultura - Peternakan 3. Jumlah kelembagaan penyuluhan yang terbentuk

(4)

(6)

(5)

1. Program 5,00 3,00 1,00

% % %

3,00 6,00 4,00 3

% % % Lembaga

- Pemula

164

Kelompok

- Lanjut

28

Kelompok

- Madya

5

Kelompok

100,00

%

penyakit hewan menular

(8)

(9)

(10)

: Peningkatan Ketahanan Pangan

(11)

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kegiatan

: Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan dan Pokja Mandiri Pangan

50.560.000

18.032.000

35,66

100,00

Kegiatan

: Lomba Cipta Menu

53.850.000

44.971.000

83,51

100,00

Kegiatan

: Pemberdayaan Komisi Pupuk dan Pestisida

26.765.000

19.715.000

73,66

100,00

Kegiatan

: Pengendalian DAS dan Pengembangan Hutan

1.492.945.400

274.054.000

18,36

18,36

55.870.000

6.880.000

12,31

12,31

4. Peningkatan kelas kelompok tani

5. Persentase penanganan kasus

(7)

Mangrove (DAK+APBD) Kegiatan

2. Program

: Pendukung DAK Kehutanan

: Peningkatan Produksi Pertanian


Kegiatan

: Pemeliharaan Kebun Induk

323.410.000

220.816.250

68,28

100,00

362.703.800

327.192.000

90,21

100,00

Karet dan Lada Kegiatan

: Pemeliharaan dan Operasional Unit Perbenihan

Kegiatan

: Pemeliharaan Ranch Peternakan

101.503.000

92.028.500

90,67

100,00

Kegiatan

: Peningkatan Produksi

320.590.000

314.750.000

98,18

100,00

4.803.150.000

4.487.732.000

93,43

100,00

46.650.000

34.805.000

74,61

100,00

104.407.900

84.157.000

80,60

100,00

Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan Kegiatan

: Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK+APBD)

Kegiatan

: Penilaian Usaha Perkebunan

Kegiatan

: Pengembangan Perbenihan


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

55.920.900

55.659.000

99,53

100,00

338.600.000

243.490.000

71,91

100,00

49.715.000

45.370.000

91,26

100,00

33.127.550

33.127.500

100,00

100,00

(11)

Tanaman Pangan dan Hortikultura Kegiatan

: Optimalisasi Laboratorium Kultur Jaringan

Kegiatan

: Pengembangan Tanaman Hortikultura

Kegiatan

: Pemberdayaan Tim Pelaksana (TIMLAK) Program P2BN

Kegiatan

: Penyelesaian Hutang Belanja Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian (DAK+APBD) TA. 2011

3. Program

: Pemberdayaan Penyuluh Pertanian


Kegiatan

: Peningkatan Kinerja Penyuluhan

178.293.000

173.199.000

97,14

100,00

dan Peningkatan Kualitas serta Produksi Pertanian 4. Program

: Pencegahan dan Penanggulangan

Dinas Pertanian

Penyakit Kegiatan

: Pengendalian OPT Ramah

dan Kehutanan 117.240.000

109.081.000

93,04

100,00

118.687.500

111.067.500

93,58

100,00

256.683.600

238.636.000

92,97

100,00

158.775.000

124.029.000

78,12

100,00

Lingkungan dan Optimalisasi Laboratorium Pengamatan Hama/Penyakit Kegiatan

: Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan

Kegiatan

: Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Kegiatan

: Pembuatan Rencana Teknis


(1)

(3)

(2)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

RPH

9. Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan

1. Luasan hutan dan lahan kritis yang

175

Ha

1. Program

2. Cakupan, pengawasan, dan

: Perencanaan dan

Dinas Pertanian

Pengembangan Hutan

direhabilitasi. 75,00

dan Kehutanan

% Kegiatan

pengamanan sumberdaya hutan

: Fasilitasi Hutan Tanaman

40.865.000

35.591.000

87,09

100,00

Rakyat

2. Program

: Perlindungan dan Konservasi

Dinas Pertanian

Sumberdaya Hutan Kegiatan

: Operasional Pengamanan


57.990.000

69,20

100,00

Kawasan Hutan dan Hasil Hutan

10. Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis kelautan dan perikanan

1. Jumlah produksi perikanan budidaya 2. Jumlah produksi perikanan tangkap

46,00

Ton/Tahun

44.000

Ton

3. Persentase ketersediaan sarana

1. Program

: Pengembangan SDM Sektor

Dinas Kelautan

Kelautan dan Perikanan Kegiatan

: Pelatihan Teknis Budidaya Ikan

Kegiatan

: Bimtek dan Sosialisasi

dan Perikanan 22.200.000

20.678.000

93,14

100,00

158.150.000

136.411.000

86,25

100,00

prasarana - Perikanan budidaya

80,00

%

- Perikanan tangkap

80,00

%

Perikanan

2. Program

: Pengembangan Budidaya Laut


Kegiatan

3. Program

: Budidaya Rumput Laut

251.960.000

247.925.000

98,40

100,00

: Pengembangan Budidaya Air Tawar


Kegiatan

: Pelayanan UPTD BBI Membalong


367.295.000

325.701.335

88,68

100,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) 4. Program

(7)

(8)

(9)

(10)

: Pengembangan Budidaya Air

Dinas Kelautan

Payau Kegiatan

5. Program

: Produksi Bibit Ikan Kerapu

(11)


392.439.719

81,90

100,00

: Pengembangan Perikanan Tangkap


Kegiatan

: Pelayanan UPTD PPI

286.405.000

140.321.500

48,99

100,00

2.065.475.000

1.976.678.000

95,70

100,00

255.320.000

164.320.000

64,36

100,00

94.760.000

92.160.000

97,26

100,00

206.460.000

177.769.000

86,10

100,00

32.710.000

31.710.000

96,94

100,00

92.420.000

91.850.000

99,38

100,00

71.672.600

69.723.000

97,28

100,00

Selat Nasik Kegiatan

: Pembangunan Dermaga Tambat Labuh Kapal Nelayan (DAK dan APBD)

Kegiatan

: Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK dan APBD)

Kegiatan

: Pengadaan GPS dan Fishpinder (Sisa DAK 2009)

Kegiatan

: Pengadaan Rumpon (Sisa DAK 2009)

Kegiatan

: Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan

Kegiatan

: Pengadaan Lampu Celup Penangkapan Ikan

Kegiatan

: Pendampingan PUMP Perikanan Tahun 2012

6. Program

Kegiatan

: Pengembangan Pengolahan dan

Dinas Kelautan

Pemasaran Produksi Perikanan

dan Perikanan

: Pelayanan UPTD Pengolahan Hasil Perikanan


549.630.000

494.702.362

90,01

100,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Pengadaan Bahan Promosi

(7)

(8)

(9)

(10)

112.080.000

101.480.000

90,54

100,00

53.950.000

41.032.000

76,06

100,00

209.360.000

189.210.000

90,38

100,00

196.720.000

161.517.500

82,11

100,00

438.464.000

355.226.000

81,02

100,00

95.620.000

46.502.000

48,63

100,00

(11)

Investasi Kelautan dan Perikanan Kegiatan

: Pembinaan Usaha Perikanan dan Pelayanan Perizinan

Kegiatan

: Pengadaan Sarana Pemasaran Sederhana (DAK dan APBD)

Kegiatan

: Rehabilitasi Bangunan Pabrik Es Tanjung Binga (DAK dan APBD)

Kegiatan

: Pengadaan Sarana dan Prasarana Depo Rumput Laut (Sisa DAK 2009)

Kegiatan

: Pameran Kelautan dan Perikanan 2012

7. Program

: Pemberdayaan Ekonomi

Dinas Kelautan

Masyarakat Pesisir Kegiatan

: Pembangunan dan Rehabiltasi

dan Perikanan 1.671.494.000

1.449.433.000

86,71

100,00

87.660.000

78.410.000

89,45

100,00

85.430.000

82.166.000

96,18

100,00

Dermaga Nelayan (DAK dan APBD) Kegiatan

: Pengadaan Jangkar dan Pelampung Tanda

Kegiatan

: Pembuatan Lampu Tanda Masuk Kapal Nelayan

8. Program

: Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kelautan

dalam Pengawasan dan

dan Perikanan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kegiatan

: Pembuatan Masterplan


313.380.000

306.630.000

97,85

100,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

55.200.000

52.558.000

95,21

100,00

314.880.000

301.750.000

95,83

100,00

54.240.000

46.084.000

84,96

100,00

(11)

Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung Kegiatan

: Pembinaan Kelembagaan Pengawasan

Kegiatan

: Pembuatan DED Kawasan Minapolitan Kabupaten Belitung

Kegiatan

: Pembuatan DED Talud dan Tambat Labuh

9. Program

: Peningkatan Kesadaran dalam Penegakan Hukum Pengelolaan Sumberdaya Alam Kelautan dan Perikanan

Kegiatan

: Patroli Kapal Pengawas

Kegiatan

: Pengadaan Kapal Pengawas (DAK dan APBD)

Kegiatan

: Pengadaan Perahu Motor


344.950.000

343.360.000

99,54

100,00

1.522.100.000

1.495.758.000

98,27

100,00

329.430.000

326.032.000

98,97

100,00

218.370.000

204.469.000

93,63

100,00

127.345.000

82.430.000

64,73

100,00

Pengawasan (DAK dan APBD) Kegiatan

: Pembangunan Bangunan Pos Pengawas (DAK dan APBD)

11. Meningkatnya pengelolaan kepariwisataan daerah

1. Jumlah kunjungan wisatawan 2. Jumlah destinasi wisata yang layak dikunjungi 3. Jumlah jenis kesenian yang dikenal wisatawan

60.000 28

Orang Unit

20

Jenis

Kegiatan

: Pengadaan Sarana Pos Pengawas

1. Program

: Peningkatan Destinasi Pariwisata

Kegiatan

: Pengadaan Kamera Wisata Bawah Air

85.344.000

72.950.000

85,48

100,00

Kegiatan

: Pembinaan Homestay

34.875.000

32.140.000

92,16

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Sarana Permainan

223.495.000

217.995.000

97,54

100,00



(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Sosialisasi Kesenian Daerah dan Nilai-nilai Tradisional serta

(7)

(8)

(9)

(10)

17.170.000

16.160.000

94,12

100,00

101.115.000

100.867.000

99,75

100,00

58.615.000

51.990.000

88,70

100,00

(11)

Peninggalan Situs Kepurbakalaan Kegiatan

: Pembuatan Pagar Rumah Adat

Kegiatan

: Pengadaan Lampu Selang

2. Program

: Peningkatan SDM Terkait

Dinas

Sektor Pariwisata

Kebudayaan dan Pariwisata

Kegiatan

: Pemilihan dan Pembinaan

169.260.000

154.348.800

91,19

100,00

Bujang dan Dayang Belitong serta Pengiriman Putri Indonesia dan Putri Pariwisata 3. Program

: Peningkatan Kepedulian terhadap

Dinas

Pembangunan Kepariwisataan


Kegiatan

: Workshop Sadar Wisata dan

90.950.000

61.289.500

67,39

100,00

Cipta Sapta Pesona Belitung

4. Program

: Peningkatan Keamanan dan

Dinas

Kenyamaan Wisatawan


Kegiatan

: Optimalisasi Keamanan dan

12.000.000

8.475.000

70,63

100,00

Kenyamanan Obyek Wisata

5. Program

: Pengelolaan Kawasan Wisata

Dinas Kebudayaan dan

Kegiatan

: Penyediaan Makanan Hewan

400.995.000

385.920.798

96,24

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Sarana Pendukung

122.330.000

107.325.000

87,73

100,00

UPTD Taman Hiburan dan Museum


Pariwisata

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Pembuatan Landasan Container

(7)

(8)

52.025.000

49.335.000

(9)

(10)

94,83

100,00

(11)

Sampah

6. Program

: Pengembangan Nilai Budaya

Dinas Kebudayaan dan

Kegiatan

: Pertunjukan Seni dan Budaya

289.067.000

227.920.000

78,85

100,00

99.765.000

96.808.000

97,04

100,00

82.940.000

82.190.000

99,10

100,00

399.170.000

339.446.500

85,04

100,00

451.470.000

195.606.000

43,33

100,00

20.475.000

14.930.000

72,92

100,00

116.815.000

92.195.000

78,92

100,00

Pariwisata

Kabupaten Belitung Kegiatan

: Pembuatan Media Promosi Pariwisata

Kegiatan

: Pembuatan Booklet

Kegiatan

: Paket Acara Kesenian "Pesona Budaya Belitung"

Kegiatan

: Sail Indonesia/Sail Morotai 2012

Kegiatan

: Optimalisasi Pengelolasan Website Pariwisata

Kegiatan

: Pagelaran Seni Budaya Belitong di Jakarta

7. Program

: Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kegiatan

: Festival Serumpun Sebalai

120.654.000

90.790.000

75,25

100,00

Kegiatan

: Pembinaan dan Administrasi PNPM Pariwisata 2012 Kabupaten Belitung

36.040.000

30.160.000

83,68

100,00

Kegiatan

: Pembinaan Travel Agent

35.190.000

25.167.050

71,52

100,00

Kegiatan

: Festival Seni Keagamaan

47.325.000

26.400.000

55,78

100,00

Kegiatan

: Festival Tradisi Bahari

88.330.000

79.743.000

90,28

100,00



(1)

(3)

(2)

12. Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang unggul dan mandiri

(4)

(5)

- Koperasi

205

Unit

- UMKM

3.250

Unit

3.500

Kop

1. Pertumbuhan KUMKM

2. Jumlah KUMKM aktif yang

(6)

1. Program

(7)

(8)

(9)

(10)

: Peningkatan Kualitas

(11)

Disperindagkop

Kelembagaan Koperasi

dan PM

Kegiatan

: Pelatihan Akuntansi Koperasi

57.432.000

52.858.000

92,04

100,00

Kegiatan

: Optimalisasi Tenaga Penyuluh

225.060.000

152.560.000

67,79

110.110.000

108.110.000

98,18

100,00

54.800.000

46.070.000

84,07

100,00

261.029.000

218.289.500

83,63

100,00

106.683.000

103.327.000

96,85

100,00

mendapat pembinaan KUMKM dan IKM Tingkat Kecamatan Kegiatan

: Koordinasi Pemberdayaan KUMKM

Kegiatan

: Magang Batik

Kegiatan

: Pelatihan Kerajinan Gerabah dan Rotan

Kegiatan

: Pelatihan Kewirausahaan KUMKM

2. Program

: Pengadaan Tanah untuk

Disperindagkop

Pemerintahan dan Pembangunan Kegiatan

: Pembebasan Tanah Kawasan

dan PM 2.072.300.000

16.037.500

0,77

20,00

Industri Tahap II

13. Meningkatnya kualitas perdagangan

1. Persentase tingkat kepatuhan pedagang

60,00

%

1. Program

70,00

%

Kegiatan

: Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Disperindagkop dan PM

terhadap aturan yang berlaku 2. Persentase ukuran, takaran,

: DED Pengembangan Jalan

53.010.000

52.078.250

98,24

100,00

1.352.850.000

1.307.175.000

96,62

100,00

Lingkungan Pasar Tradisional

timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera 3. Persentase ketersediaan pasar yang

70,00

%

Kegiatan

: Pembanguan Pasar Tradisional

memadai


(1)

(3)

(2)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

14. Meningkatnya kualitas penanaman modal.

1. Persentase tingkat kepatuhan PMA/

85,00

%

1. Program

: Studi Kawasan Ekonomi Khusus

(7) 300.500.000

(8) 286.090.000

(9)

(10)

95,20

100,00

: Peningkatan Promosi dan

Disperindagkop

Kerjasama Investasi

PMDN/Non PMA/Non PMDN

(11)

dan PM

mentaati aturan yang berlaku 2. Persentase investor yang

100,00

%

Kegiatan

: Pengelolaan Website

Kegiatan

: Peningkatan Pengawasan

18.900.000

18.900.000

100,00

100,00

248.380.000

247.980.000

99,84

100,00

104.710.000

0

0,00

0,00

mendapatkan fasilitas pelayanan perizinan

Peredaran Barang dan Jasa Kegiatan

: Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya

Kegiatan

: Promosi SDA Kabupaten Belitung

281.200.000

215.077.400

76,49

100,00

Kegiatan

: Belitung Expo 2012

119.160.000

70.460.000

59,13

100,00

Kegiatan

: Pameran Sail I Morotai 2012

62.275.000

1.515.000

2,43

2,00

Kegiatan

: Pembanguanan Sarana dan

57.780.000

54.760.000

94,77

100,00

830.446.000

737.101.000

88,76

100,00

735.040.000

0

0,00

0,00

98.590.000

79.125.000

80,26

100,00

Prasarana Workshop Gerabah Kegiatan

: Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan untuk Pengujian Alat-alat ukut (DAK+APBD)

Kegiatan

: Biaya Opersional Pabrik Bioethanol

Kegiatan

: Pameran Belitung Exotic Culture and Culinary 2012

2. Program

: Peningkatan Iklim Investasi

Disperindagkop

dan Realisasi Investasi Kegiatan

: Temu Usaha Besar dan Usaha


dan PM 21.360.000

20.594.000

96,41

100,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

98,05

100,00

(11)

Kecil Kegiatan

15. Meningkatnya kualitas tenaga kerja

1. Pelatihan tenaga kerja terampil. 2. pengawasan tenaga kerja.

90 50,00

Orang %

3. Persentase tingkat penanganan perselisihan hubungan industrial 4. Jumlah penyerapan tenaga kerja karya produktif 5. Jumlah perusahaan yang menerapkan K3

100,00

%

176

Orang

2

Buah

1. Program

: Optimalisasi Galery KUMKM

122.964.000

120.564.000

: Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan

: Pemanfaatan Potensi Lahan Tidur di Desa Eks Trans dengan Pola Padat Karya Produktif

87.383.600

85.512.000

97,86

100,00

Kegiatan

: Diklat Keterampilan Ketenagakerjaan

253.848.750

234.185.000

92,25

100,00

Kegiatan

: Optimalisasi Tim Raskin

167.844.000

161.809.000

96,40

100,00

47.289.000

12.434.000

26,29

100,00

102.000.000

80.481.000

78,90

100,00

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Belitung Kegiatan

: Program Keluarga Harapan

Kegiatan

: Perlindungan dan Penanganan PMKS

2. Program

: Perlindungan dan Pengembangan

Dinas Sosial,

Lembaga Ketenagakerjaan

Tenaga Kerja Transmigrasi

Kegiatan

: Optimalisasi Kegiatan Dewan Pengupahan dan Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

105.200.000

100.160.000

95,21

100,00

Kegiatan

: Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Ketenagakerjaan

60.600.000

58.810.000

97,05

100,00

Kegiatan

: Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen

47.400.000

46.678.000

98,48

100,00

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan


(1)

(3)

(2)

16. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur.

1. Persentase tingkat kesesuaian

(4)

(5)

80,00

%

(6)

1. Program

(7)

(8)

42.570.000

26.388.500

(9)

(10)

(11)

61,99

100,00

Sekretariat

: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

penjenjangan pendidikan aparatur terhadap kebutuhan daerah 2. Jumlah aparatur yang mendapatkan

450

Orang

Kegiatan

: Pelantikan Kepala Desa Terpilih Tahun 2012

penjenjangan pendidikan ke strata

Daerah

yang lebih tinggi 3. Persentase tingkat kesesuaian penempatan dan penjenjangan karir

80,00

% Kegiatan

: Pelatihan Asuhan Persalinan Normal

34.650.000

34.650.000

100,00

100,00

pegawai

Dinas Kesehatan

pegawai terhadap kompetensi Kegiatan

: Pelatihan Pengelola Program

20.000.000

17.652.000

88,26

100,00

21.405.000

21.373.500

99,85

100,00

59.230.000

56.750.000

95,81

100,00

53.345.000

49.225.000

92,28

100,00

Kesehatan Keselamatan Kerja Puskesmas Kegiatan

: Revitalisasi Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA-KB

Kegiatan

: Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Kegiatan

: Pelatihan Manajemen Standar Asuhan Kebidanan

Kegiatan

: Diklat Prajabatan Golongan III

556.750.000

487.786.750

87,61

100,00

Kegiatan

: Diklat Prajabatan Golongan I dan II

937.415.000

805.686.500

85,95

100,00

Kegiatan

: Pengiriman Pejabat Mengikuti Diklatpim

112.500.000

103.875.000

92,33

100,00

Kegiatan

: Diklat Teknis Lingkungan Hidup

92.000.000

33.529.500

36,45

100,00

BLHD

Kegiatan

: Fasilitasi Sumber Daya Aparatur

50.000.000

39.301.800

78,60

100,00

BAPPEDA


Kantor Diklat

(1)

(3)

(2)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

17. Meningkatnya tata kelola aparatur

1. Persentase ketersediaan sistem

80,00

%

1. Program

informasi kepegawaian yang memadai 2. Persentase kesesuaian formasi

(8)

19.783.200

19.000.000

(9)

(10)

(11)

96,04

100,00

Kelurahan Kota

: Pembinaan dan Pengembangan

Kantor

Aparatur 100,00

%

100,00

%

100,00

%

terhadap kebutuhan pegawai daerah 3. Persentase penanganan kasus

: Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan Tingkat Kelurahan (DABA)

(7)

Kegiatan

: Pengelolaan Pegawai Tugas Belajar

Diklat 622.400.000

471.600.000

75,77

100,00

185.350.000

173.200.000

93,44

71,00

dan Ikatan Dinas pada IPDN

pelanggaran disiplin pegawai 4. Persentase penanganan kasus hukum

Kegiatan

aparatur

: Penerimaan/Pengiriman Pegawai Tugas Belajar

Kegiatan

: Pengelolaan Ijin Belajar

202.750.000

125.250.000

61,78

98,50

Kegiatan

: Pengelolaan Peningkatan Kualitas

595.000.000

579.204.000

97,35

88,23

1.368.515.000

1.354.365.000

98,97

94,00

200.000.000

147.471.000

73,74

100,00

114.712.500

98.043.500

85,47

100,00

189.937.500

152.586.250

80,33

100,00

26.910.000

17.550.000

65,22

100,00

Pendidikan Formal Tenaga Pendidik Kegiatan

: Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Paramedis

Kegiatan

: Diklat Teknis/Fungsional Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di Luar Daerah

Kegiatan

: Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Pertama/Dasar

Kegiatan

: Diklat Penyusunan Spesifikasi dan HPS

Kegiatan

: Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Badan Kepegawaian Daerah

Kegiatan

: Penilaian dan Pertimbangan Usulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan


122.440.000

90.056.000

73,55

100,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Penyusunan Uraian Tugas dan

(7)

(8)

(9)

(10)

200.585.000

196.703.600

98,06

100,00

(11)

Beban Kerja SKPD Kegiatan

: Uji Kemampauan Calon Pejabat Struktural Eselon IV

219.165.000

143.708.850

65,57

100,00

Kegiatan

: Uji Kemampauan dan Konseling Pejabat Struktural

541.680.000

516.173.000

95,29

100,00

Kegiatan

: Sosialisasi Peraturan Disiplin PNS

64.815.000

46.712.700

72,07

100,00

Kegiatan

: Bimtek Pemutahiran Database SIMPEG dan SAPK

111.690.000

105.050.000

94,05

100,00

Kegiatan

: Pengelolaan Website

50.960.000

50.810.000

99,71

100,00

Kegiatan

: Bimbingan Teknis Penyusunan

70.401.000

68.060.950

96,68

100,00

59.500.000

22.045.900

37,05

50,00

89.040.000

84.264.400

94,64

100,00

47.240.000

38.568.100

81,64

100,00

Formasi PNS Kegiatan

: Seleksi CPNS Formasi Honorer

Kegiatan

: Perhitungan Kebutuhan PNS Daerah

Kegiatan

: Penyelenggaraan Musyawarah Korpri Kabupaten Belitung

Kegiatan

: Penyelenggaraan Event

Korpri 83.073.200

68.041.975

81,91

100,00

100.000.000

0

0,00

100,00

Olahraga dan Seni Anggota Korpri Kabupaten Belitung Kegiatan

: Peningkatan Kesadaran Hukum dan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Anggota Korpri


Sekretariat

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Penyelenggaraan Senam Pagi

(7)

(8)

(9)

(10)

13.200.000

12.135.250

91,93

100,00

250.000.000

125.000.000

50,00

100,00

188.000.000

187.570.000

99,77

100,00

213.872.500

198.654.500

92,88

100,00

(11)

Anggota Korpri Kegiatan

: Pemberian Uang Duka dan Kesehatan Anggota Korpri

Kegiatan

: Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai yang Purna Tugas

Kegiatan

: Fasilitasi Penyelenggaraan Pekan Olahraga Korpri Provinsi (PORPROV)

18. Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah

1. Persentase peningkatan pendapatan

10,10

%

1. Program

: Peningkatan dan Pengembangan

DPPKAD

Pengelolaan Keuangan Daerah

asli daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya Kegiatan

: Optimalisasi Penerimaan Pajak

252.850.000

170.203.300

67,31

100,00

755.242.500

607.116.750

80,39

100,00

130.370.000

26.510.000

20,33

100,00

616.480.000,00

574.948.200

93,26

100,00

Daerah dan PBB tahun 2012 Kegiatan

: Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kegiatan

: Penyusunan Pedoman Sistim dan Prosedur Penatausaan dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan

: Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan dan

Sekretariat Daerah

Barang Daerah Kegiatan

: Penyusunan Laporan Capaian dan

23.200.000,00

21.665.500

93,39

100,00

Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan

19. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1. Ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan daerah dan aturan terkait.

5

Dokumen

1. Program

: Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah


Dinas Pendapatan,

(1)

(2)

(3) 2. Ketersediaan perangkat sistem

(4)

(5)

1

Paket

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

67,98

100,00

Keuangan dan

Pengelolaan Kegiatan

informasi pengelolaan keuangan daerah. 3. Ketersediaan dokumen data dan

(6)

: Penyusunan Laporan Barang

122.800.000

83.485.000

Milik Daerah tahun 2012 1

Aset Daerah

Dokumen Kegiatan

informasi aset daerah.

: Sertifikasi Aset Tanah Milik

371.850.000

35.779.805

9,62

100,00

46.200.000

37.200.000

80,52

100,00

371.030.000

22.895.000

6,17

100,00

28.000.000

3.281.250

11,72

100,00

30.440.000

6.483.000

21,30

100,00

125.850.000

20.927.500

16,63

100,00

Pemerintah Daerah Kegiatan

: Peningkatan Sistem Sofware Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan

: Inventarisasi Barang Milik Daerah

Kegiatan

: Penyusunan Standar HSU Tahun 2013

Kegiatan

: Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Kegiatan

: Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah

20. Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif

1. Pemeriksaan reguler. 2. Persentase penanganan kasus tertentu 3. Persentase penyelesaian hasil pemeriksaan 4. Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi auditor dan P2UPD

75 100,00 70,00

Paket % %

Kegiatan

: Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

124.570.000

30.337.000

24,35

100,00

Kegiatan

: Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah

163.170.000

96.667.000

59,24

100,00

Kegiatan

: Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

74.695.000

42.985.750

57,55

100,00

1. Program

Kegiatan

: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negaran dan Daerah


Inspektorat

73.000.000

13.350.000

18,29

50,00

(1)

(3)

(2) - Auditor - P2UPD

(4)

(5)

17 5

Orang Orang

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kegiatan

: Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

827.225.000

732.189.950

88,51

100,00

Kegiatan

: Penanganan Pemeriksaan Kasus dan Khusus di Wilayah Kab Belitung

501.350.000

500.991.625

99,93

100,00

Kegiatan

: Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP, Irjen

122.425.000

91.137.949

74,44

100,00

(11)

Kementrian, Inspektorat Propinsi Propinsi dan Inspektorat Kab. Belitung 2. Program

: Peningkatan Profesionalisme

Inspektorat

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan

: Pengiriman Peserta Diklat

225.000.000

138.135.300

61,39

100,00

Jabatan (JFA) dan Diklat Teknis Lainnya

3. Program

: Penataan dan Penyempurnaan

Sekretariat

Kebijakan Sistem dan Prosedur

Daerah

Pengawasan Kegiatan

: Pelaporan dan Evaluasi

60.200.000,00

39.158.000

65,05

100,00

200.000.000

193.461.159

96,73

100,00

Kegiatan-kegiatan Pembangunan Kabupaten Belitung

21. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas


90,00

%

1. Program

: Pelayanan Administrasi Perkantoran

prasarana aparatur dan masyarakat yang memadai 2. Persentase cakupan keterjangkauan

100,00

%

3. Persentase tingkat kelancaran

Kegiatan

: Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke

pelayanan publik 100,00

%

Luar Daerah

operasional pelaksanaan tugas


Dinas Pendidikan

(1)

(2)

(3) DPRD 4. Frekuensi pembinaan masyarakat 5. Persentase tingkat pemenuhan

(4)

(5)

12 70,00

Kali %

(6) Kegiatan

: Cetak dan Penggandaan

Kegiatan

: Penyediaan Bahan Bacaan

(7)

(8)

(9)

(10)

92.500.000

88.269.750

95,43

100,00

4.500.000

4.478.000

99,51

100,00

dan Peraturan Perundang-

kebutuhan lahan pembangunan Kegiatan

: Penyediaan Alat Tulis Kantor

83.600.000

82.708.000

98,93

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Jasa Komunikasi,

91.000.000

69.937.148

76,85

100,00

216.600.000

216.600.000

100,00

100,00

13.000.000

2.785.000

21,42

100,00

20.000.000

19.939.500

99,70

100,00

7.500.000

6.552.000

87,36

100,00

4.500.000

435.435

9,68

100,00

13.750.000

8.240.000

59,93

100,00

369.480.000

366.480.000

99,19

100,00

197.850.000

107.064.000

54,11

100,00

29.150.000

19.124.500

65,61

100,00

62.750.000

59.063.725

94,13

100,00

55.100.000

51.153.650

92,84

100,00

Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan

: Kesejahteraan Non PNS

Kegiatan

: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan

: Penyediaan Spanduk, Umbulumbul dan Bendera

Kegiatan

: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan

: Pengadaan Makanan dan Minuman Kantor

Kegiatan

: Pengelolaan UPTD Kecamatan Tanjungpandan

Kegiatan

: Pengelolaan UPTD Kecamatan Sijuk


(11)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Pengelolaan UPTD Kecamatan

(7)

(8)

(9)

(10)

57.150.000

51.255.750

89,69

100,00

54.550.000

49.386.500

90,53

100,00

93.500.000

89.153.500

95,35

100,00

(11)

Membalong Kegiatan

: Pengelolaan UPTD Kecamatan Badau

Kegiatan

: Penyediaan Alat Tulis Kantor Untuk Dinas Kesehatan

Kegiatan

: Pengelolaan dan Pemeliharaan

37.295.000

35.165.000

94,29

100,00

32.917.000

32.319.000

98,18

100,00

20.990.000

20.718.500

98,71

100,00

21.755.000

21.257.500

97,71

100,00

22.660.000

21.666.500

95,62

100,00

20.205.000

20.101.500

99,49

100,00

18.580.000

18.491.500

99,52

100,00

Rutin Berkala Peralatan Kantor untuk Puskesmas Tanjungpandan Kegiatan

: Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor untuk Puskesmas Air Saga

Kegiatan

: Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor untuk Puskesmas Tanjung Binga

Kegiatan

: Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor untuk Puskesmas Sijuk

Kegiatan

: Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor untuk Puskesmas Perawas

Kegiatan

: Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor untuk Puskesmas Badau

Kegiatan

: Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor


Dinas Kesehatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

23.168.000

22.692.500

97,95

100,00

20.302.000

20.039.000

98,70

100,00

11.950.000

11.772.000

98,51

100,00

10.395.000

9.985.500

96,06

100,00

34.835.000

31.655.000

90,87

100,00

110.280.000

104.760.000

94,99

100,00

216.400.000

197.565.036

91,30

100,00

221.305.000

189.469.400

85,61

100,00

18.000.000

17.831.450

99,06

100,00

122.291.000

122.198.000

99,92

100,00

55.972.000

49.477.000

88,40

100,00

untuk Puskesmas Simpang Rusa Kegiatan

: Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor untuk Puskesmas Membalong

Kegiatan

: Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor untuk Puskesmas Selat Nasik

Kegiatan

: Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor untuk Gudang Farmasi

Kegiatan

: Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor untuk Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor untuk Dinas Kesehatan

Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan

: Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah

Kegiatan

: Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan

: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan

: Penyediaan Makanan dan


(11)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Minuman Kegiatan

: Penyediaan Bahan Bacaan dan

3.000.000

2.897.000

96,57

100,00

6.100.000

6.081.000

99,69

100,00

Peraturan Perundang-undangan Kegiatan

: Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih untuk Dinas Dinas Kesehatan

Kegiatan

: Kesehateraan Non PNS

930.600.000

872.100.000

93,71

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Pembuatan

30.000.000

29.900.000

99,67

100,00

106.613.000

52.444.500

49,19

100,00

Spanduk

Kegiatan

: Optimalisasi Pelayanan Kesehatan RSUD

Kegiatan


743.000.000

649.177.351

87,37

100,00

40.000.000

39.012.050

97,53

100,00


: Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik

Kegiatan


82.000.000

81.959.250

99,95

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Barang Cetakan

200.000.000

199.970.075

99,99

100,00

3.000.000

2.689.000

89,63

100,00

276.766.000

240.858.200

87,03

100,00

215.000.000

205.948.007

95,79

100,00

1.683.000.000

1.637.000.000

97,27

100,00

dan Penggandaan Kegiatan

: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan

: Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan

: Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan




(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Penyediaan Jasa Administrasi

(7)

(8)

(9)

(10)

72.870.000

70.670.000

96,98

100,00

25.950.000

25.950.000

100,00

100,00

96.000.000

70.750.000

73,70

100,00

113.500.000

13.302.000

11,72

12,00

113.850.000

69.207.018

60,79

100,00

(11)

Keuangan Kegiatan

: Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Kredit (PAK) RSUD Kabupaten Belitung

Kegiatan

: Pengiriman Pegawai Mengikuti Diklat, Bintek, Sosialisasi Keluar Daerah

Kegiatan

: Persiapan Penilaian RSUD Menjadi BLUD

Kegiatan

: Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

dan Kehutanan

Kegiatan


60.000.000

54.334.450

90,56

100,00

Kegiatan


110.000.000

102.624.000

93,29

100,00

12.000.000

11.754.000

97,95

100,00

319.300.000

310.327.500

97,19

100,00

15.000.000

14.991.000

99,94

100,00

3.600.000

3.590.000

99,72

100,00

115.200.000

115.200.000

100,00

100,00

81.840.000

63.120.000

77,13

100,00



Kegiatan

: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah

Kegiatan


Kegiatan

: Pembuatan Spanduk Umbulumbul dan Bendera

Kegiatan

: Kesejahteraan Pegawai Non PNS

Kegiatan



Dinas Pertanian

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Keuangan Kegiatan


10.000.000

9.949.000

99,49

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Komponen Instalasi

10.000.000

10.000.000

100,00

100,00

76.000.000

57.899.185

76,18

100,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan

: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

dan Perikanan

Kegiatan


65.400.000

65.400.000

100,00

100,00

Kegiatan


40.000.000

38.168.550

95,42

100,00

Kegiatan


28.500.000

27.781.000

97,48

100,00

5.000.000

4.567.500

91,35

100,00

6.000.000

5.990.000

99,83

100,00

4.000.000

3.784.500

94,61

100,00

3.000.000

2.979.000

99,30

100,00

20.800.000

20.400.000

98,08

100,00

305.000.000

304.314.700

99,78

100,00

91.020.000

86.220.000

94,73

100,00


: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan

: Penyediann Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera

Kegiatan

: Penyedian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah

Kegiatan



Dinas Kelautan

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Penyediaan Jasa Komunikasi

(7)

(8)

52.200.000

29.273.875

(9)

(10)

56,08

100,00

Sumber Daya Air dan Listrik

(11) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kegiatan


45.540.000

45.540.000

100,00

100,00

Keuangan Kegiatan

: Komponen Instalasi Listrik

15.000.000

13.003.000

86,69

100,00

Kegiatan


33.400.000

31.035.500

92,92

100,00

Kegiatan

: Rapat-rapat Koordinasi dan

340.500.000

334.091.800

98,12

100,00

5.400.000

5.294.000

98,04

100,00

12.000.000

11.988.000

99,90

100,00

Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


52.500.000

52.491.000

99,98

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Spanduk Umbul-

10.000.000

4.725.000

47,25

100,00

93.000.000

89.650.000

96,40

100,00

668.795.000

599.158.602

89,59

100,00

1.322.320.000

917.801.134

69,41

100,00

67.700.000

44.803.500

66,18

100,00

umbul dan Bendera Kegiatan


Kegiatan

: Optimalisasi UPTD Museum

Kegiatan

: Optimalisasi UPTD Taman Hiburan

Kegiatan

: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan

: Kesejahteraan non PNS

40.200.000

40.200.000

100,00

100,00

Kegiatan


74.000.000

74.000.000

100,00

100,00



(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kegiatan


26.000.000

23.750.000

91,35

100,00

Kegiatan


68.000.000

68.000.000

100,00

100,00

10.000.000

10.000.000

100,00

100,00

10.000.000

10.000.000

100,00

100,00

10.000.000

3.600.000

36,00

100,00

92.000.000

60.887.651

66,18

100,00

58.560.000

45.615.000

77,89

100,00

475.000.000

440.684.742

92,78

100,00

10.000.000

7.170.000

71,70

100,00

600.000

16.000

2,67

100,00

(11)



Kegiatan

: Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kegiatan

: Penyediann Umbul-umbul, Spanduk dan Bendera

Kegiatan

: Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

Kegiatan


Kegiatan

: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi di Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan


Kegiatan


Dinas Sosial Tenaga Kerja

Kegiatan


36.900.000

28.204.581

76,44

100,00


: Penyediaan Jasa Pengelola

39.180.000

39.180.000

100,00

100,00

59.340.000

58.075.500

97,87

100,00

Keuangan Daerah dan Barang Daerah Kegiatan



dan Transmigrasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Penyediaan Barang Cetakan dan

(7)

(8)

(9)

(10)

33.810.000

19.851.000

58,71

100,00

8.383.500

8.137.000

97,06

100,00

7.935.000

7.929.000

99,92

100,00

3.000.000

2.950.000

98,33

100,00

12.280.000

11.855.000

96,54

100,00

229.475.000

200.757.400

87,49

100,00

8.000.000

6.510.000

81,38

100,00

(11)

Penggandaan Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Kegiatan

: Pembuatan Spanduk, Umbulumbul dan Bendera

Kegiatan


65.400.000

65.400.000

100,00

100,00

Kegiatan

: Rapat Koordinasi dan

55.000.000

40.613.611

73,84

100,00

18.500.000

18.492.400

99,96

100,00

3.600.000

3.516.000

97,67

100,00


: Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan


Kegiatan


92.400.000

92.137.075

99,72

100,00

Kegiatan


23.500.000

22.000.000

93,62

100,00



Dispora

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan


(7)

(8)

(9)

(10)

10.000.000

9.980.000

99,80

100,00

6.000.000

5.982.600

99,71

100,00

4.500.000

0

0,00

0,00

10.000.000

9.975.000

99,75

100,00

21.000.000

20.967.000

99,84

100,00

(11)

Listrik dan Penerangan Kantor Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Surat Menyurat

Kegiatan


Kegiatan

: Pengadaan Makan dan Minuman Kantor

Kegiatan


78.000.000

71.500.000

91,67

100,00

Kegiatan


35.040.000

30.720.000

87,67

100,00

10.000.000

9.631.250

96,31

100,00

27.600.000

27.600.000

100,00

100,00

Keuangan Kegiatan

: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Ikhtisar Keuangan

Kegiatan


Badan Kesbangpol

Kegiatan

: Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan

150.000.000

143.992.000

95,99

100,00

35.000.000

34.849.250

99,57

100,00

Luar Daerah Kegiatan



: Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai

17.000.000

15.809.500

93,00

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik

21.600.000

12.374.484

57,29

100,00


Linmas

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan


(7)

(8)

(9)

(10)

3.000.000

2.930.000

97,67

100,00

(11)

Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan

: Pengadaan Alat Tulis Kantor

40.000.000

38.290.000

95,73

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Alat-Alat Listrik

7.500.000

6.015.500

80,21

100,00

7.000.000

6.646.500

94,95

100,00

11.500.000

10.250.000

89,13

100,00

33.120.000

31.800.000

96,01

100,00

15.500.000

7.184.049

46,35

100,00

dan Elektronik Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Spanduk, UmbulUmbul dan Bendera

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


24.100.000

22.548.200

93,56

100,00

Kegiatan


22.500.000

22.278.000

99,01

100,00

11.000.000

10.264.500

93,31

100,00

7.000.000

6.995.500

99,94

100,00

12.500.000

12.436.800

99,49

100,00

45.060.000

31.860.000

70,71

100,00



Kegiatan

: Penyediaan Peralatan dan Pembersih Kantor

Kegiatan


Kegiatan



Satpol PP

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan


Kegiatan

: Pengadaan Spanduk, Umbul-

(7)

(8)

(9)

(10)

12.600.000

12.600.000

100,00

100,00

3.000.000

2.900.000

96,67

100,00

3.000.000

2.963.000

98,77

100,00

324.000.000

324.000.000

100,00

100,00

70.488.000

48.800.000

69,23

100,00

200.000.000

177.464.300

88,73

100,00

112.200.000

112.200.000

100,00

100,00

1.107.500.000

758.016.036

68,44

100,00

(11)

Umbul dan Bendera Kegiatan

: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan

: Kesejahteraan Tenaga Operasional Lapangan

Kegiatan

: Penerimaan Tenaga Operasional Lapangan

Kegiatan

: Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan

: Optimalisasi Penanggulangan Kebakaran

Kegiatan

: Penyediaan Jasa Telekomunnikasi Sumber Daya

Daerah

Air dan Listrik Kegiatan

: Pengendalian Agenda Kegiatan

60.000.000

55.200.000

92,00

100,00

72.000.000

66.500.000

92,36

100,00

201.600.000

176.400.000

87,50

100,00

Di Lingkungan Setda Kabupaten Belitung Kegiatan

: Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

Kegiatan

: Penyediaan Petugas Kebersihan Rumah Dinas KDH/WKDH dan Sekda

Kegiatan

: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

202.200.000

128.968.058

63,78

100,00

Kegiatan


200.000.000

116.649.500

58,32

100,00


Sekretariat

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan


(7)

(8)

(9)

(10)

115.000.000

68.949.650

59,96

100,00

150.000.000

138.895.175

92,60

100,00

80.000.000

67.809.250

84,76

100,00

555.600.000

304.500.000

54,81

100,00

970.000.000

811.349.100

83,64

100,00

1.750.000.000

1.486.038.883

84,92

100,00

202.400.000

202.300.000

99,95

100,00

5.000.000

1.614.580

32,29

100,00

185.000.000

142.706.250

77,14

100,00

375.000.000

60.441.500

16,12

100,00

87.500.000

56.261.270

64,30

100,00

103.875.000

94.545.000

91,02

100,00



Kegiatan


Kegiatan

: Pelayanan Pejabat Daerah, Tamu/Sosial

Kegiatan


Kegiatan

: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Jasa Paket/ Pengiriman

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Kegiatan

: Penyediaan jasa Transportasi dan Akomodasi

Kegiatan

: Penyediaan Biaya PBB

Kegiatan

: Penyediaan Spanduk UmbulUmbul, Bendera, Baliho dan Plakat


(11)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kegiatan

: Penyediaan Bahan Bacaan

155.000.000

136.019.250

87,75

100,00

Kegiatan

: Penyediaan bahan Referensi

10.000.000

8.559.500

85,60

100,00

296.000.000

114.012.926

38,52

100,00

(11)

Hukum dan Perundang-undangan

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan Kegiatan

Sekretariat DPRD

3.000.000

45.650

1,52

100,00


62.000.000

57.335.200

92,48

100,00


118.000.000

92.064.750

78,02

100,00

30.000.000

18.308.000

61,03

100,00

50.260.000

48.500.000

96,50

100,00

200.000.000

145.208.500

72,60

100,00

220.000.000

150.562.730

68,44

100,00

17.500.000

17.435.000

99,63

100,00

293.400.000

292.150.000

99,57

100,00

61.440.000

61.440.000

100,00

100,00

167.160.000

67.800.000

40,56

100,00



Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan


Kegiatan

: Kesejahteraan Non PNS Pegawai

Kegiatan


Kegiatan



DPPKAD

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Keuangan Kegiatan


130.350.000

84.854.297

65,10

100,00

84.000.000

83.197.735

99,04

100,00

105.000.000

84.491.000

80,47

100,00

10.000.000

5.505.560

55,06

100,00

5.200.000

5.122.700

98,51

100,00

10.000.000

942.856

9,43

100,00

8.500.000

6.944.000

81,69

100,00

Sumber Air dan Listrik Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Biaya Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul, dan Bendera

Kegiatan


Kegiatan


157.000.000

78.081.000

49,73

100,00

Kegiatan


540.000.000

487.037.700

90,19

100,00

142.800.000

127.800.000

89,50

100,00

Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah Kegiatan


Kegiatan


36.000.000

36.000.000

100,00

100,00

Kegiatan


20.000.000

5.421.000

27,11

100,00

Kegiatan


180.000.000

155.184.100

86,21

100,00


Inspektorat

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

33.500.000

30.650.610

91,49

100,00

7.500.000

5.565.000

74,20

100,00

5.000.000

2.050.000

41,00

100,00

46.500.000

25.469.233

54,77

100,00

16.690.000

5.834.000

34,96

100,00

(11)

Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Spanduk, Umbulumbul, dan Bendera

Kegiatan

: Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik

Kegiatan

: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Kegiatan


27.750.000

22.443.500

80,88

100,00

Kegiatan


18.500.000

17.176.020

92,84

100,00


: Kesejahteraan NonPNS

27.600.000

27.600.000

100,00

100,00

Kegiatan


27.500.000

17.478.361

63,56

63,56


Kantor Pelayanan Terpadu

Kegiatan


33.360.000

32.560.000

97,60

97,60

Keuangan Kegiatan


25.000.000

24.999.600

100,00

100,00

Kegiatan


18.000.000

16.499.825

91,67

91,67

10.000.000

9.999.000

99,99

99,99


: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan


Satu Pintu

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kantor Kegiatan


4.000.000

2.387.000

59,68

59,68

9.510.000

9.152.500

96,24

96,24

70.000.000

50.245.000

71,78

71,78

27.600.000

27.600.000

100,00

100,00

6.250.000

2.600.000

41,60

41,60

10.500.000

10.499.000

99,99

99,99

2.000.000

1.254.560

62,73

100,00


: Penyediaan Makan dan Minum Harian

Kegiatan

: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Dinas Kependudukan

Kegiatan


26.000.000

24.576.391

94,52

100,00



Sipil 30.540.000

30.540.000

100,00

100,00

Keuangan Kegiatan


28.000.000

20.050.550

71,61

100,00

Kegiatan


28.000.000

19.132.750

68,33

100,00

3.000.000

2.513.000

83,77

100,00

4.000.000

3.264.150

81,60

100,00



Kegiatan



dan Catatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Penyediaan Spanduk, Umbul-

(7)

(8)

(9)

(10)

3.000.000

1.430.000

47,67

100,00

3.600.000

3.292.000

91,44

100,00

7.500.000

7.070.000

94,27

100,00

175.000.000

144.433.243

82,53

100,00

40.200.000

40.200.000

100,00

100,00

1.200.000

1.200.000

100,00

83,33

36.000.000

17.703.095

49,18

100,00

(11)

Umbul dan Bendera Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan


26.000.000

21.989.750

84,58

100,00

Kegiatan


39.660.000

39.260.000

98,99

100,00

Keuangan Kegiatan


12.600.000

12.600.000

100,00

100,00

Kegiatan


15.000.000

11.477.250

76,52

100,00

6.000.000

4.592.500

76,54

100,00

6.000.000

5.532.000

92,20

100,00

3.000.000

2.605.000

86,83

100,00

6.000.000

5.860.500

97,68

100,00



Kegiatan

: Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih

Kegiatan


Kegiatan



Kantor Diklat

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Rapat-Rapat Koordinasi dan

(7)

(8)

(9)

(10)

175.000.000

174.767.000

99,87

100,00

38.000.000

36.675.100

96,51

100,00

(11)

Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan


Badan Kepegawaian

Kegiatan


28.500.000

25.017.250

87,78

100,00

22.000.000

11.003.000

50,01

100,00

7.000.000

2.534.000

36,20

100,00

10.000.000

9.727.800

97,28

100,00

10.000.000

5.569.500

55,70

100,00

Daerah



Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor

Kegiatan

: Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik

Kegiatan


7.000.000

4.075.000

58,21

100,00

Kegiatan


116.000.000

75.182.293

64,81

100,00

Kegiatan


52.860.000

49.080.000

92,85

100,00

52.800.000

46.500.000

88,07

100,00

295.000.000

277.923.825

94,21

100,00

44.800.000

44.565.000

99,48

100,00

32.520.000

32.145.000

98,85

100,00

Keuangan Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan

: Penyediaan Barang Cetak dan


BPMPDPKB

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

26.600.000

22.593.215

84,94

100,00

14.375.000

9.910.000

68,94

100,00

9.900.000

9.632.500

97,30

100,00

3.000.000

2.527.000

84,23

100,00

26.150.000

21.030.500

80,42

100,00

8.000.000

7.882.500

98,53

100,00

362.400.000

351.381.991

96,96

100,00

(11)



Kegiatan

: Penyediaan Spanduk, Umbul Umbul dan Bendera

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai

Kegiatan


Kegiatan

: Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah

Kegiatan


57.900.000

57.900.000

100,00

100,00

Kegiatan


70.500.000

43.020.000

61,02

100,00

Kegiatan


24.500.000

15.413.587

62,91

100,00


Kantor Kearsipan dan Perpustakaan

Kegiatan

: Penyediaan Peralatan Kebersihan

9.000.000

8.510.200

94,56

100,00

dan Bahan Pembersih Kegiatan


29.000.000

28.546.000

98,43

100,00

Kegiatan


40.500.000

32.655.000

80,63

100,00

dan Penggandaan


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Penyediaan Komponen Listrik/

(7)

(8)

(9)

(10)

7.500.000

6.909.000

92,12

100,00

4.000.000

4.000.000

100,00

100,00

12.500.000

10.145.100

81,16

100,00

110.000.000

109.898.600

99,91

100,00

40.200.000

40.200.000

100,00

100,00

4.200.000

4.200.000

100,00

100,00

30.420.000

30.420.000

100,00

100,00

8.000.000

2.880.000

36,00

100,00

(11)

Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Pengadaan Spanduk dan Bendera

Dinas Kebersihan

Kegiatan


30.500.000

14.977.314

49,11

100,00



42.000.000

38.780.300

92,33

100,00

Kegiatan


33.400.000

30.252.750

90,58

100,00

51.780.000

51.780.000

100,00

100,00

10.000.000

5.354.700

53,55

100,00

3.800.000

3.497.000

92,03

100,00



Kegiatan

: Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik

Kegiatan

: Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan


Pasar dan Pertamanan

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kegiatan


40.000.000

28.318.500

70,80

100,00

Kegiatan


81.000.000

53.643.000

66,23

100,00

10.000.000

1.949.500

19,50

100,00

15.000.000

11.278.300

75,19

100,00

74.500.000

57.082.969

76,62

100,00

(11)

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Kegiatan

: Pengendalian, Pelayanan Kebersihan dan Persampahan

Kegiatan

: Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor

Kegiatan


Kegiatan


56.500.000

52.381.490

92,71

100,00

Kegiatan


41.000.000

40.614.250

99,06

100,00

15.000.000

14.991.500

99,94

100,00

6.900.000

6.683.000

96,86

100,00

30.000.000

28.762.500

95,88

100,00

405.000.000

393.666.000

97,20

100,00



Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah

Kegiatan


67.800.000

65.700.000

96,90

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Peralatan

10.000.000

10.000.000

100,00

100,00

15.000.000

14.995.000

99,97

100,00

Kebersihan dan Bahan Pembesih Kegiatan

: Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera


BAPPEDA

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan


(7)

(8)

(9)

(10)

49.350.000

46.740.000

94,71

100,00

149.820.000

139.820.000

93,33

100,00

(11)

Keuangan

Kegiatan


Kegiatan


155.000.000

154.905.000

99,94

100,00

Kegiatan


127.500.000

86.907.633

68,16

100,00

15.000.000

14.712.500

98,08

100,00

95.000.000

93.818.250

98,76

100,00

385.000.000

370.037.601

96,11

100,00

4.000.000

3.310.000

82,75

100,00

4.000.000

3.999.200

99,98

100,00

4.500.000

2.175.000

48,33

100,00

15.000.000

14.949.150

99,66

100,00

46.500.000

43.350.000

93,23

100,00


: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Lampu Kantor

Kegiatan


Kegiatan

: Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Umbul-Umbul, Spanduk dan Bendera

Kegiatan


Kegiatan




(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kegiatan

: Promosi Potensi Daerah

20.000.000

12.000.000

60,00

100,00

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/Berkala

20.065.000

19.694.800

98,15

100,00

(11)

Peralatan Kantor

Kegiatan


40.200.000

40.200.000

100,00

100,00

Kegiatan


70.200.000

50.412.313

71,81

100,00

7.000.000

7.000.000

100,00

100,00

BLHD



Kegiatan


33.180.000

32.946.135

99,30

100,00

Kegiatan


49.020.000

43.020.000

87,76

100,00

Perkantoran Kegiatan

: Belanja Cetak dan Penggandaan

25.500.000

25.170.000

98,71

100,00

Kegiatan


4.000.000

3.815.500

95,39

100,00

4.000.000

3.448.000

86,20

100,00

21.000.000

18.500.000

88,10

100,00

192.000.000

177.621.500

92,51

100,00

4.500.000

3.955.000

87,89

100,00

311.000.000

310.734.400

99,91

100,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Elektronik Kegiatan

: Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

Kegiatan


Kegiatan

: Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan


Kegiatan



Dishubkominfo

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan


135.500.000

126.982.964

93,71

100,00

20.000.000

15.285.500

76,43

100,00

273.900.000

257.550.000

94,03

100,00


: Penyediaan Makan dan Minum Pegawai

Kegiatan


Kegiatan


80.000.000

67.545.000

84,43

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Umbul-Umbul Spanduk dan Bendera

18.000.000

17.225.000

95,69

100,00

Kegiatan


20.000.000

15.991.100

79,96

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik dan Penerangan

20.000.000

14.323.000

71,62

71,62

12.500.000

10.996.000

87,97

100,00

Bangunan Kantor Kegiatan


Kegiatan


85.000.000

69.497.650

81,76

100,00

Kegiatan


71.040.000

55.860.000

78,63

100,00

10.000.000

1.500.000

15,00

15,00

36.000.000

15.819.243

43,94

100,00

Keuangan Kegiatan

: Pengiriman Pegawai Diklat/ Kursus

Kegiatan



Kegiatan



43.000.000

30.905.500

71,87

100,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan


(7)

(8)

(9)

(10)

70.000.000

14.935.000

21,34

100,00

11.000.000

371.000

3,37

100,00

22.000.000

15.640.500

71,09

100,00

300.000.000

277.340.676

92,45

100,00

70.200.000

70.200.000

100,00

100,00

16.000.000

6.816.000

42,60

100,00

8.000.000

400.000

5,00

100,00

46.620.000

41.220.000

88,42

100,00

4.000.000

3.483.000

87,08

100,00

(11)


: Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik

Kegiatan


Kegiatan

: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih

Kegiatan

: Pembuatan Spanduk Umbulumbul dan Bendera

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


11.128.000

10.435.975

93,78

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Bahan Cetakan dan

10.000.000

6.406.500

64,07

100,00

Sekretariat Korpri



2.500.000

2.443.050

97,72

100,00

Kegiatan


3.000.000

360.000

12,00

100,00

5.000.000

4.275.700

85,51

100,00


: Penyediaan Peralatan Kenersihan Bahan Pembersih Kantor


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan


(7)

(8)

(9)

(10)

2.000.000

0

0,00

100,00

4.000.000

2.050.000

51,25

100,00

20.000.000

0

0,00

100,00

47.040.000

16.680.000

35,46

100,00

40.000.000

29.253.000

73,13

100,00

3.150.000

3.150.000

100,00

100,00

38.600.000

28.140.500

72,90

100,00

(11)

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Elektronik Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan



Kegiatan


27.000.000

17.147.870

63,51

100,00

36.000.000

32.400.000

90,00

100,00

15.925.000

11.451.000

71,91

100,00

6.000.000

3.670.000

61,17

100,00

6.000.000

5.728.000

95,47

100,00

3.600.000

2.122.000

58,94

100,00



Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan



(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kegiatan


14.000.000

12.710.000

90,79

100,00

Kegiatan


45.000.000

31.992.000

71,09

100,00

3.000.000

2.970.000

99,00

99,00

55.200.000

55.200.000

100,00

100,00

(11)

Konsultasi dalam dan Luar Daerah Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


8.400.000

5.909.864

70,36

100,00

Kegiatan


16.500.000

14.838.000

89,93

100,00

Kegiatan


36.000.000

36.000.000

100,00

100,00

Kegiatan


40.200.000

40.200.000

100,00

100,00

Kegiatan


28.200.000

22.147.000

78,54

100,00

Kegiatan


6.000.000

5.547.000

92,45

100,00

6.000.000

5.896.500

98,28

100,00

3.000.000

2.928.000

97,60

100,00


: Penyediaan Peralatan Kebersihan Bahan Pembersih

Kegiatan


Kegiatan


24.360.000

24.283.500

99,69

100,00

Kegiatan


55.000.000

30.542.000

55,53

100,00

Konsultasi dalam dan Luar Daerah


Kecamatan Membalong

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Penyediaan Spanduk, Umbul

(7)

(8)

(9)

(10)

7.500.000

5.370.000

71,60

100,00

10.000.000

7.861.387

78,61

100,00

(11)

Umbul dan Bendera

Kegiatan

: Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan

: Penyedia Alat Kebersihan

Sijuk 4.200.000

3.595.000

85,60

100,00


: Penyedia Alat Tulis Kantor

23.000.000

17.286.475

75,16

100,00

Kegiatan

: Penyedia Barang Cetakan dan

16.000.000

13.104.000

81,90

100,00

3.500.000

2.878.000

82,23

100,00

42.600.000

42.600.000

100,00

100,00

3.000.000

2.942.000

98,07

100,00

17.000.000

15.179.500

89,29

100,00

52.000.000

37.722.000

72,54

100,00


: Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan

: Kesejahtaraan Non PNS

Kegiatan

: Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan

: Penyedia Makan dan Minum Pegawai

Kegiatan

: Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan

: Penyedia Spanduk, UmbulUmbul, Bendera

5.000.000

4.935.000

98,70

100,00

Kegiatan

: Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

27.780.000

27.780.000

100,00

100,00

Kegiatan

: Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

8.000.000

5.986.805

74,84

100,00


Kecamatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kecamatan Badau

Kegiatan


12.900.000

10.175.793

79

100,00

Kegiatan


19.800.000

12.692.000

64,10

100,00

Kegiatan


8.400.000

6.641.000

79,06

100,00

Kegiatan


3.000.000

1.625.000

54,17

100,00

4.800.000

3.528.000

73,50

100,00

4.200.000

2.617.000

62,31

100,00

11.400.000

9.529.000

83,59

100,00

65.000.000

26.973.000

41,50

100,00

5.400.000

1.590.000

29,44

100,00

36.000.000

36.000.000

100,00

100,00



Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


40.200.000

38.100.000

94,78

100,00

Kegiatan


16.200.000

12.082.942

74,59

100,00





23.580.000

23.580.000

100,00

100,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kegiatan


22.440.000

22.332.000

99,52

100,00

Kegiatan


13.200.000

12.872.500

97,52

100,00

Kegiatan


3.600.000

3.580.000

99,44

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

3.600.000

3.128.000

86,89

100,00

19.800.000

16.499.000

83,33

100,00

68.400.000

44.583.000

65,18

100,00

7.800.000

7.652.000

98,10

100,00

37.800.000

37.800.000

100,00

100,00

3.600.000

3.597.000

99,92

100,00

144.900.000

144.900.000

100,00

100,00

(11)

undangan Kegiatan


Kegiatan

: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Ke Keluar Daerah

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kegiatan


Kegiatan


22.000.000

20.089.475

91,32

100,00

Kegiatan


12.600.000

10.812.750

85,82

100,00

11.400.000

11.039.000

96,83

100,00

32.000.000

29.545.000

92,33

100,00



Kegiatan

: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


Kelurahan Kota

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan


(7)

(8)

(9)

(10)

15.000.000

9.107.380

60,72

100,00

4.800.000

4.789.000

99,77

100,00

6.000.000

5.985.000

99,75

100,00

4.800.000

4.750.260

98,96

100,00

3.000.000

2.978.000

99,27

100,00

31.440.000

30.840.000

98,09

100,00

8.800.000

7.252.786

82,42

100,00

5.075.000

5.072.500

99,95

100,00

(11)



Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


24.600.000

24.580.250

99,92

100,00

Kegiatan


12.300.000

11.804.000

95,97

100,00

6.000.000

5.995.000

99,92

100,00

3.000.000

2.995.000

99,83

100,00

12.400.000

12.385.000

99,88

100,00



Kegiatan


Kegiatan



Kelurahan Parit

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

30.000.000

27.970.000

93,23

100,00

6.000.000

6.000.000

100,00

100,00

174.300.000

174.300.000

100,00

100,00

6.500.000

6.443.500

99,13

100,00

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kegiatan


24.600.000

23.400.000

95,12

100,00

Kegiatan


22.000.000

15.204.352

69,11

100,00

(11)

Kelurahan Tanjungpendam

Kegiatan


12.000.000

6.689.750

55,75

100,00



11.400.000

5.351.000

46,94

100,00

Kegiatan


22.000.000

6.540.000

29,73

100,00

15.000.000

2.756.180

18,37

100,00

4.800.000

1.708.500

35,59

100,00

6.000.000

5.270.000

87,83

100,00

4.800.000

3.563.000

74,23

100,00

3.000.000

700.000

23,33

100,00



Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Spanduk, Umbulumbul, dan Bendera

Kegiatan


Kegiatan



(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

34.200.000

18.355.000

53,67

100,00

(11)



Kegiatan


22.000.000

15.101.600

68,64

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan

12.000.000

9.264.975

77,21

100,00

Kegiatan


11.400.000

99.210.000

870,26

100,00

Kegiatan


22.000.000

4.996.400

22,71

100,00

Kegiatan


15.000.000

1.234.580

8,23

100,00

4.800.000

905.000

18,85

100,00

6.000.000

5.965.000

99,42

100,00

4.800.000

3.502.300

72,96

100,00

3.000.000

3.000.000

100,00

100,00

34.200.000

15.699.750

45,91

100,00

Kelurahan Kampong Damai



Kegiatan


Kegiatan

: Penyedian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


22.000.000

15.101.600

68,64

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Barang Cetak dan

12.000.000

9.264.975

77,21

100,00

Kelurahan Kampong


Damai

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

11.400.000

99.210.000

870,26

100,00

22.000.000

4.996.400

22,71

100,00

15.000.000

1.234.580

8,23

100,00

4.800.000

905.000

18,85

100,00

6.000.000

5.965.000

99,42

100,00

4.800.000

3.502.300

72,96

100,00

3.000.000

3.000.000

100,00

100,00

34.200.000

15.699.750

45,91

100,00

22.000.000

20.659.750

93,91

100,00

(11)

Penggandaaan Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Penyedian peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kelurahan Pangkal Lalang

Kegiatan


12.000.000

8.304.500

69,20

100,00

11.400.000

10.084.500

88,46

100,00

22.000.000

3.678.000

16,72

100,00



Kegiatan



(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan


(7)

(8)

(9)

(10)

15.000.000

1.665.418

11,10

100,00

4.800.000

4.793.600

99,87

100,00

6.000.000

6.000.000

100,00

100,00

4.800.000

4.793.600

99,87

100,00

3.000.000

2.325.000

77,50

100,00

34.200.000

21.825.000

63,82

100,00

(11)



Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


22.000.000

19.338.005

87,90

100,00

Kegiatan


12.000.000

10.975.000

91,46

100,00

Kelurahan Paal Satu



11.400.000

9.348.000

82,00

100,00

Kegiatan


22.000.000

13.175.000

59,89

100,00

15.000.000

2.067.920

13,79

100,00

4.800.000

4.398.200

91,63

100,00

6.000.000

6.000.000

100,00

100,00



Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Spanduk, Umbul-


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

umbul, dan Bendera Kegiatan


4.800.000

4.399.660

91,66

100,00

3.000.000

2.714.000

90,47

100,00

34.200.000

21.130.000

61,78

100,00

22.000.000

17.733.500

80,61

100,00



Kegiatan


Kegiatan


Kelurahan Lesung Batang

Kegiatan


12.000.000

5.740.000

47,83

100,00



11.400.000

9.886.000

86,72

100,00

Kegiatan


22.000.000

6.034.000

27,43

100,00

15.000.000

1.238.120

8,25

100,00

4.800.000

3.162.000

65,88

100,00

6.000.000

3.100.000

51,67

100,00

4.800.000

4.340.000

90,42

100,00

3.000.000

1.860.000

62,00

100,00

34.200.000

15.900.000

46,49

100,00

Konsultasi dalam dan Luar Daerah Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan



(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

16.000.000

8.257.500

(9)

(10)

51,61

100,00

(11)

Keuangan

2. Program

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

: Pemeliharaan Gedung Kantor

Dinas Pendidikan

Kegiatan

: Pengadaan Sarana dan

323.375.000

317.164.100

98,08

100,00

308.230.000

292.303.901

94,83

100,00

41.840.000

35.840.000

85,66

100,00

Prasarana Kantor Kegiatan

: Pembangunan Kantin Sekolah SMA Negeri 2 Tanjungpandan (DABA)

Kegiatan

: Penyediaan Fasilitas Penunjang English Teaching Assistant Volunteer

Kegiatan

: Pembangunan Pagar Sekolah

357.430.000

355.550.000

99,47

100,00

Kegiatan


81.050.000

81.050.000

100,00

100,00

Gedung Kantor Kegiatan

: Pemasangan dan Tambah Daya

58.985.000

54.869.000

93,02

100,00

515.900.000

507.246.100

98,32

100,00

2.098.279.500

1.792.823.186

85,44

100,00

42.275.000

35.266.600

83,42

100,00

258.680.000

123.231.000

47,64

100,00

1.216.395.000

994.970.375

81,80

100,00

Listrik Kegiatan

: Pengadaan Sarana Kantor

Kegiatan

: Pembangunan Gedung dan Pengadaan Alat Kesehatan

Kegiatan

: Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua (2)

Kegiatan

: Pengadaan Alat Labotarorium Kesehatan Daerah

Kegiatan



Dinas Kesehatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

16.542.500

16.447.750

99,43

100,00

2.642.640.000

2.385.852.643

90,28

100,00

(11)

Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan

: Pengadaan Sarana Kantor untuk Puskesmas

Kegiatan

: Pembangunan Baru Puskesmas Tanjung Binga (DAK)

Kegiatan

: Pemasangan Baru Jaringan Listrik

11.100.000

9.763.000

87,95

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Jasa Konsultasi

76.650.000

76.650.000

100,00

100,00

405.940.000

374.784.500

92,33

100,00

Perencanaan untuk Puskesmas Tanjung Binga dan Perawas

Kegiatan

: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional


Kegiatan


118.354.000

77.759.460

65,70

100,00

Kegiatan


218.260.000

167.440.950

76,72

100,00

60.590.000

58.901.000

97,21

100,00

55.000.000

54.352.000

98,82

100,00

Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan


Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan



314.973.600

93,32

100,00

30.735.000

30.190.000

98,23

100,00

10.000.000

6.100.000

61,00

100,00



Kegiatan

: Pemasangan Listrik Rumah Dinas Selat Nasik


Dinas Pertanian

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan


(7)

(8)

65.250.000

55.553.000

(9)

(10)

(11)

85,14

100,00

Dinas Kelautan




14.337.500

85,90

100,00

239.740.000

203.626.200

84,94

100,00

104.780.000

97.306.000

92,87

100,00

105.780.000

104.384.000

98,68

100,00

Peralatan Kantor Kegiatan

: Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan

: Pengadaan Sarana Prasarana Pondok Wisata (Sisa DAK 2009)

Kegiatan

: Pengadaan Alat Selam (Sisa DAK 20009)

Kegiatan

: Pembuatan Taman Kantor DKP

104.780.000

102.465.000

97,79

100,00

Kegiatan

: Pembuatan Tempat Parkir

102.930.000

102.630.000

99,71

100,00

156.510.000

122.905.450

78,53

100,00

278.950.000

251.313.500

90,09

100,00

Sepeda Motor Kegiatan


Kegiatan


Dinas Kebudayaan

Kegiatan


60.500.000

56.701.000

93,72

100,00

109.545.000

85.935.000

78,45

100,00



Kegiatan


30.000.000

28.510.000

95,03

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

204.420.000

182.604.500

89,33

100,00


dan Pariwsata

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Pembuatan DED Renovasi Gedung Kantor

Kegiatan

: Pembuatan Bangunan Parkir

Kegiatan

: Rehab Lantai Kantor

Kegiatan

(7)

(8)

(9)

(10)

105.195.000

103.494.000

98,38

100,00

93.730.000

92.446.000

98,63

100,00

174.135.000

171.937.500

98,74

100,00

: Pembuatan Tanda Nama dan Taman Kantor

52.960.000

52.213.000

98,59

100,00

Kegiatan


32.016.000

31.429.000

98,17

100,00

Kegiatan


135.330.000

110.850.550

81,91

100,00

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor

24.580.000

22.830.000

92,88

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Sarana dan

52.475.000

50.510.000

96,26

100,00

200.640.000

178.592.000

89,01

100,00

165.450.000

156.425.000

94,55

100,00

(11)


Prasarana Kantor Kegiatan


Kegiatan

: Peningkatan Gedung Kantor

Dinas Sosial, Tenaga Kerja

Kegiatan

: Pengadaan Kendaraan Dinas/

49.920.000

43.208.000

86,55

100,00

Operasional Kegiatan


61.211.500

51.350.000

83,89

100,00

Kegiatan


60.000.000

56.523.745

94,21

100,00

62.220.000

44.614.300

71,70

100,00




dan Transmigrasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan


(7)

(8)

(9)

(10)

13.300.000

6.385.000

48,01

100,00

181.608.000

148.193.350

81,60

100,00

51.030.000

44.018.900

86,26

100,00

125.866.750

125.009.400

99,32

100,00

2.579.700.000

2.383.641.000

92,40

100,00

7.640.000

7.600.000

99,48

100,00

(11)

Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan


Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Kegiatan

: Pemeliharaan Bangunan GOR dan Stadion Tanjungpandan

Kegiatan

: Pembangunan Gedung Kantor Dispora Kabupaten Belitung

Kegiatan


Dinas Pemuda dan Olahraga



90.646.700

74.131.700

81,78

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Sarana Prasarana

30.155.000

30.055.000

99,67

100,00

82.710.000

62.197.655

75,20

100,00

18.000.000

14.270.000

79,28

100,00

35.000.000

34.310.400

98,03

100,00

81.120.000

76.510.000

94,32

100,00

42.290.000

38.575.000

91,22

100,00

Kesbangpollinmas

SAR Kabupaten Belitung Kegiatan


Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan


Kegiatan

: Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua

Kegiatan



Satpol PP

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Pengadaan Sarana dan Perlengkapan

(7)

(8)

(9)

(10)

153.880.000

142.690.000

92,73

100,00

(11)

Pemadam Kebakaran Kegiatan


15.000.000

14.971.000

99,81

100,00

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

205.500.000

140.559.150

68,40

100,00

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor

10.255.000

10.225.000

99,71

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Kendaraan Dinas

2.046.460.000

1.826.194.916

89,24

100,00

Jabatan dan Operasional Kegiatan

: Pengadaan Pakaian Dinas KDH/

Daerah 50.110.000

46.000.000

91,80

100,00

15.000.000

10.500.000

70,00

100,00

183.715.000

150.024.000

81,66

100,00

70.275.000

61.220.000

87,11

100,00

200.000.000

83.919.000

41,96

100,00

106.000.000

82.253.500

77,60

100,00

45.000.000

31.771.000

70,60

100,00

WKDH dan Ajudan Kegiatan

: Penyediaan Gas

Kegiatan

: Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati

Kegiatan

: Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Bupati

Kegiatan

: Penataan Jaringan dan Instalasi Listrik Setda dan Rumah Dinas Bupati

Kegiatan

: Pengadaan Prasarana Mess Perwakilan Belitung di Kemayoran

Kegiatan

: Pembuatan Sumur Bor Asrama Mahasiswa Bogor


Sekretariat

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Pengadaan Sarana Pendukung

(7)

(8)

(9)

(10)

97.520.000

86.730.000

88,94

100,00

53.950.000

51.620.000

95,68

100,00

55.000.000

52.800.000

96,00

100,00

314.405.000

277.210.000

88,17

100,00

490.000.000

439.774.614

89,75

100,00

1.285.950.000

941.203.215

73,19

100,00

22.950.000

21.075.000

91,83

100,00

104.500.000

103.951.000

99,47

100,00

1.415.230.000

1.228.673.000

86,82

100,00

(11)

Mess Pemda Tanjungpandan Kegiatan

: Penyusunan Detail Engenering Desain (DED) Interior Kantor Bupati Belitung

Kegiatan

: Pengadaan Sarana Gedung Nasional

Kegiatan

: Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Pembuatan/Penyekatan Ruang Tunggu Sekretariat Daerah

Kegiatan

: Pembangunan Gudang Rumah Dinas Bupati

Kegiatan


Kegiatan

: Penyediaan Gas

16.000.000

1.560.000

9,75

100,00

Kegiatan


35.000.000

34.853.000

99,58

100,00

725.500.000

690.878.000

95,23

100,00

20.000.000

0

0,00

0,00

40.000.000

33.863.000

84,66

100,00

Sekretariat DPRD



Kegiatan

: Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor

Kegiatan

: Pemeliharaan Peralatan Gedung


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kantor Kegiatan


607.160.000

435.414.625

71,71

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Rumah Jaga Kantor

101.970.000

101.520.000

99,56

100,00

Kegiatan

: Pembuatan Tempat Parkir

171.270.000

155.551.000

90,82

100,00

Kegiatan


344.330.000

312.494.000

90,75

100,00

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

100.000.000

11.597.700

11,60

100,00

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

163.830.000

74.027.150

45,19

100,00

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/berkala

33.700.000

23.746.900

70,47

100,00

92.940.000

90.160.000

97,01

100,00

180.140.000

99.500.000

55,23

100,00

50.950.000

49.490.000

97,13

100,00

DPPKAD


: Pengadaan Meubelair dan Partisi

Kegiatan

: Peningkatan Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan

: Penataan Gedung Kantor

Kegiatan

: Pengadaan Mesin Kompresor

2.000.000

2.000.000

100,00

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Kendaraan Dinas/

255.280.000

181.862.000

71,24

100,00

91.490.000

83.440.350

91,20

100,00

16.150.000

13.422.500

83,11

100,00

120.627.500

82.892.400

68,72

100,00

Operasional

Kegiatan


Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/ Berkala


Inspektorat

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

35.000.000

15.240.500

43,54

100,00

60.640.000

56.708.000

93,52

100,00

(11)

Kendaraan Dinas/Operasioal Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Kantor

Kegiatan


Kantor Pelayanan

Kegiatan

: Penataan Halaman Kantor

70.500.000

69.500.000

98,58

100,00

Terpadu Satu Pintu

Kegiatan

: Pemerliharaan Rutin/Berkala

9.560.000

9.460.000

98,95

98,95

24.480.000

18.230.550

74,47

74,47

42.930.000

27.778.700

64,71

64,71

118.525.000

115.320.000

97,30

100,00


: Pemerliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan

: Pemerliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan


Kegiatan

: Pembuatan Loket Pelayanan

34.285.000

33.575.000

97,93

100,00

Kegiatan


20.000.000

19.205.700

96,03

100,00

76.370.000

56.411.100

73,87

100,00

36.740.000

25.273.000

68,79

100,00

60.000.000

48.660.000

81,10

100,00

61.825.000

55.775.000

90,21

100,00

Disdukcapil



Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

: Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor


Kantor Diklat

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kegiatan

: Pengadaan Meubelair

79.425.000

73.665.000

92,75

100,00

Kegiatan


10.000.000

9.801.000

98,01

100,00

(11)


: Pemerliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

38.310.000

27.819.000

72,62

100,00

Kegiatan

: Pemerliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

10.700.000

6.530.000

61,03

100,00

Kegiatan


330.417.000

288.126.700

87,20

100,00

Kegiatan


67.915.000

43.982.000

64,76

100,00

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

22.000.000

21.995.400

99,98

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Peralatan dan Instalasi

83.742.500

80.404.300

96,01

100,00

473.270.000

463.825.000

98,00

100,00

181.840.000

177.350.000

97,53

100,00

18.025.000

17.946.000

99,56

100,00

131.490.000

85.971.775

65,38

100,00

61.250.000

56.140.000

91,66

100,00

BKD

Jarkom, Internet dan Telepon Kegiatan

: Penataan Halaman dan Pembangunan Prasarana Kantor

Kegiatan


Kegiatan

: Operasional Local Area Network (LAN)

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan



BPMPDPKB

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

27.840.000

24.377.000

87,56

100,00

9.900.000

9.880.000

99,80

100,00

(11)

Roda 2 Kegiatan


Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor

Kegiatan


94.830.000

93.250.000

98,33

100,00

Kegiatan

: Penyusunan Rencana Detail

50.000.000

49.400.000

98,80

100,00

Depo Arsip Kegiatan


Kantor Arsipus

55.000.000

53.816.100

97,85

100,00



63.755.000

58.435.000

91,66

100,00

Kegiatan


79.635.000

56.349.550

70,76

100,00

10.305.000

9.014.100

87,47

100,00

65.470.000

63.158.000

96,47

100,00


: Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan


Dinas Kebersihan

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin dan Berkala

806.242.400

511.731.445

63,47

100,00


: Pemeliharaan Rutin dan Berkala

Pertanian 11.000.000

6.960.000

63,27

100,00

18.750.000

18.408.800

98,18

100,00

150.525.000

131.373.150

87,28

100,00

Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan

: Pengadaan Kendaraan Roda 2

Kegiatan

: Rehabilitasi Gedung Kantor


Pasar dan

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan


(7)

(8)

(9)

(10)

(11) BAPPEDA

110.000.000

107.165.000

97,42

100,00

133.385.000

82.596.950

61,92

100,00

33.575.000

33.012.000

98,32

100,00



Kegiatan


Kegiatan


182.020.000

178.749.000

98,20

100,00

Kegiatan


375.780.000

350.408.701

93,25

100,00

Kegiatan

: Penambahan Daya dan Rehab

75.870.000

73.843.000

97,33

100,00

Jaringan Listrik

Kegiatan


276.760.000

272.153.000

98,34

100,00

Kegiatan


273.890.000

214.365.550

78,27

100,00

663.200.000

659.240.000

99,40

4.875.000

3.510.000

72,00

16.339.100.000

9.274.303.100

56,76

963.200.000

939.575.000

97,55

100,00

463.590.000

444.176.000

95,81

100,00

Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Kegiatan

: Pembangunan Prasarana Penunjang Kantor Dinas PU

Kegiatan

: Pembangunan Gedung Kantor

100,00

100,00

Diklat Pemkab Belitung 100,00 Kegiatan

: Pembangunan Gedung Rumah Sakit Daerah

Kegiatan

: Pembangunan Kantor Lurah Lesung Batang

Kegiatan

: Pembangunan Pagar Bangunan Pemerintah


DINAS PU

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Penyiapan Lahan Lokasi

(7)

(8)

(9)

(10)

359.090.000

355.333.000

98,95

100,00

23.000.000

22.985.000

99,93

100,00

93.305.000

65.219.400

69,90

100,00

(11)

Gedung Diklat

Kegiatan


BLHD



Kegiatan


23.090.000

22.900.000

99,18

100,00

Kegiatan


46.950.000

35.550.000

75,72

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium Lingkungan

99.600.000

96.480.000

96,87

100,00

Kegiatan

: DED Rehab Gedung BLHD Kabupaten Belitung

46.590.000

0

0,00

0,00

Kegiatan

: Pembuatan Pet dan Pintu Workshop Pengelolaan Limbah

46.750.000

46.548.000

99,57

100,00

Kegiatan


163.515.000

135.797.600

83,05

100,00

50.000.000

41.870.500

83,74

100,00

70.000.000

47.400.000

67,71

100,00

Kendaraan Dinas/Operasional dan STNK Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan kantor

Kegiatan


Kegiatan


274.160.000

233.066.250

85,01

100,00

Kegiatan

: Penambahan Ruang Kerja dan Gudang

215.760.000

213.488.000

98,95

100,00


Dishubkominfo

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kegiatan

: Renovasi Jaringan Listrik UPTD Terminal

30.000.000

23.144.150

77,15

100,00

Kegiatan


38.500.000

0

0,00

0,00

Kegiatan


152.985.000

123.811.400

80,93

100,00

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

20.000.000

13.572.000

67,86

100,00

Kegiatan


87.540.000

78.060.000

89,17

100,00

Kegiatan


187.620.000

158.446.025

84,45

100,00

Kegiatan

: Pembangunan Pagar

105.075.000

103.466.000

98,47

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 (empat)

365.900.000

328.900.000

89,89

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor

113.385.000

108.820.000

95,97

100,00

Kegiatan


17.325.000

16.745.000

96,65

100,00

Kegiatan


62.190.000

28.300.000

45,51

80,00

Kegiatan


6.700.000

6.450.000

96,27

100,00

Kegiatan


10.000.000

9.980.000

99,80

100,00

Kegiatan


12.460.000

7.025.000

56,38

55,00


(11)


Sekretariat Korpri


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kecamatan Membalong

Kegiatan


30.345.000

30.315.000

99,90

100,00

Kegiatan

: Pembuatan Sumur Gali

25.070.000

24.790.000

98,88

100,00

Kegiatan

: Pembuatan Papan Nama Permanen Kantor

16.370.000

16.320.000

99,69

100,00

Kegiatan


18.800.000

18.700.000

99,47

100,00

Kegiatan


61.050.000

58.531.050

95,87

100,00

8.135.000

4.105.000

50,46

100,00

Kendaraan Dinas /Operasional Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor

Kegiatan


91.275.000

89.827.500

98,41

100,00

Kegiatan


97.800.000

86.526.200

88,47

100,00

8.905.000

5.105.000

57,33

100,00

28.830.000

23.820.000

82,62

8750,00

8.155.000

2.116.000

25,95

100,00

44.834.700

65,23

100,00

2.373.000

39,55

100,00

Kecamatan Sijuk



Kegiatan


Kegiatan


Kecamatan Badau



68.730.000


: Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor


6.000.000

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


Kegiatan


67.575.000

66.640.000

98,62

100,00

Kegiatan


19.800.000

19.777.700

99,89

100,00

Kegiatan


127.872.000

114.214.500

89,32

100,00

Kegiatan


7.700.000

7.421.000

96,38

100,00

Kegiatan

: Pembangunan Talud Penahan

101.675.000

101.172.000

99,51

100,00

101.730.000

101.562.000

99,83

100,00

18.480.000

17.114.700

92,61

100,00

34.000.000

34.000.000

100,00

100,00

27.197.500

27.035.000

99,40

100,00

3.000.000

3.000.000

100,00

100,00

4.550.000

4.480.000

98,46

100,00

Tanah dan Semen Beton Tumbuk Halaman Depan Kantor Kegiatan

: Pembangunan Pagar dan Gapura Permanen Kantor

Kegiatan


Kelurahan Kota



Kegiatan

: Pengadaan Papan Nama Perangkat Kelurahan

Kegiatan

: Penambahan Daya Jaringan Listrik Kantor

Kegiatan


Kegiatan


15.000.000

14.990.000

99,93

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Sarana dan Prasarana

19.261.000

17.840.100

92,62

100,00


Kelurahan Parit

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kantor Kegiatan


18.480.000

15.017.400

81,26

100,00

Kegiatan


61.705.000

55.835.000

90,49

100,00


Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/berkala

15.200.000

5.000.000

32,89

100,00

3.150.000

2.025.000

64,29

100,00

4.000.000

3.601.000

90,03

100,00


: Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor

Kegiatan

: Penambahan Daya Listrik Kantor

Kegiatan


17.195.000

16.199.000

94,21

100,00

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin Berkala

405.000

270.000

66,67

100,00

61.705.000

56.517.500

91,59

100,00

Kendaraan Dinas

Kegiatan



Kegiatan


15.200.000

8.222.500

54,10

100,00

3.150.000

1.250.000

39,68

100,00

17.195.000

750.000

4,36

100,00

405.000

405.000

100,00

100,00

68.752.000

64.045.150

93,15

100,00



Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan



Kelurahan

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

15.200.000

14.950.000

98,36

100,00

3.150.000

3.150.000

100,00

100,00

17.340.000

16.850.000

97,17

100,00

540.000

270.000

50,00

100,00

(11) Pangkal Lalang

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


61.705.000

56.315.000

91,26

100,00

Kegiatan


15.200.000

15.200.000

100,00

100,00

3.150.000

2.887.500

91,67

100,00

4.000.000

3.812.000

95,30

100,00

Kelurahan Paal Satu



Kegiatan

: Penambahan Daya Listrik Kantor

Kegiatan


17.195.000

16.449.000

95,66

100,00

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin Berkala

405.000

270.000

66,67

100,00

61.705.000

58.784.000

95,27

100,00

Kendaraan Dinas

Kegiatan



Kegiatan


15.200.000

875.000

5,76

100,00


: Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Kantor

3.150.000

2.740.000

86,98

100,00

Kegiatan


17.195.000

16.945.000

98,55

100,00


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

3. Program

: Peningkatan Disiplin Aparatur

(7)

(8)

(9)

(10)

405.000

270.000

66,67

100,00

(11)

Kegiatan

: Pengadaan Pakaian Dinas

477.120.000

476.720.000

99,92

100,00

Dinas Pendidikan

Kegiatan

: Pengadaan Pakaian Dinas Harian

157.200.000

147.693.575

93,95

100,00

Dinkes

Kegiatan


187.100.000

147.453.834

78,81

100,00

dan Pakaian Kerja

Kegiatan

: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

60.000.000

51.562.500

85,94

100,00

Kegiatan

: Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

41.675.000

30.947.000

74,26

100,00

Kegiatan


21.200.000

21.162.900

99,83

100,00

Beserta Kelengkapannya

Kegiatan

: Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai

Kegiatan





103.803.000

95.236.000

91,75

100,00

DKPP

15.200.000

13.975.500

91,94

100,00

BAPPEDA

Beserta Perlengkapannya

Kegiatan


24.000.000

23.892.000

99,55

100,00

Dinas PU

Kegiatan

: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

18.400.000

17.572.500

95,50

100,00

Disbudpar


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


Kegiatan

: Pengadaan pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

15.600.000

15.600.000

100,00

100,00

Kegiatan


18.400.000

15.985.000

86,88

100,00

Beserta Perlengkapannya Kegiatan


Dinas Sosnakertrans

8.800.000

6.851.250

77,86

100,00

Dispora

42.400.000

37.290.000

87,95

100,00

Dishubkominfo

16.400.000

16.400.000

100,00

100,00


Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan


Dinas Pertamben

10.000.000

9.600.000

96,00

100,00

Kesbangpollinmas

153.185.000

77.527.000

50,61

100,00

Satpol PP

61.840.000

56.745.000

91,76

100,00

Sekretariat

Pegawai

Kegiatan

: Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan


Kegiatan

: Pengadaan Peralatan Pendukung

Daerah 64.580.000

42.280.000

65,47

100,00

206.380.000

189.670.000

91,90

100,00

Disiplin Pegawai

Kegiatan



Sekretariat DPRD

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Pembuatan Pin/Emblem

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

112.760.000

7.092.000

6,29

100,00

85.600.000

80.488.000

94,03

100,00

DPPKAD

Anggota DPRD Kabupaten Belitung

Kegiatan


Kegiatan


18.000.000

16.940.000

94,11

100,00

Inspektorat

Kegiatan


14.400.000

13.464.000

93,50

100,00

KPTSP

Kegiatan


8.800.000

8.030.000

91,25

100,00

Disdukcapil

Kegiatan


4.800.000

4.000.000

83,33

100,00

Kantor Diklat

Kegiatan

: Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

13.600.000

13.430.000

98,75

100,00


Kegiatan

: Pengadaan Peralatan Pendukung Disiplin Aparatur

16.580.000

11.237.000

67,77

100,00

Kegiatan


16.400.000

14.000.000

85,37

100,00

BPMPDPKB

7.600.000

5.950.000

78,29

100,00

Kantor Arsipus

11.200.000

10.800.000

96,43

100,00

BLHD


Kegiatan


Kegiatan



(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


Kegiatan


11.200.000

9.750.000

87,05

100,00

Kegiatan


12.000.000

11.310.000

94,25

100,00

Kecamatan Membalong

Kegiatan

: Pengadaaan Pakaian Dinas

10.000.000

8.280.000

82,80

100,00


Kegiatan


Sijuk

7.600.000

6.930.000

91,18

100,00


Kegiatan



7.200.000

6.460.000

89,72

100,00



4.800.000

4.800.000

100,00

100,00


Kegiatan

Kecamatan Badau


Kegiatan

Kecamatan

Kelurahan Kota

4.000.000

4.000.000

100,00

100,00

4.000.000

2.000.000

50,00

100,00

Kelurahan Parit

Beserta Perlengkapannya

Kegiatan



Kegiatan


4.000.000

0

0,00

0,00


Kegiatan


4.000.000

800.000

20,00

100,00



(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kegiatan


4.000.000

2.800.000

70,00

100,00

Kelurahan Paal Satu

Kegiatan


4.000.000

800.000

20,00

100,00


4. Program

: Peningkatan Kualitas Pelayanan

Sekretariat

Publik Kegiatan

: Peningkatan Kesadaran

Daerah 180.000.000

149.163.500

82,87

100,00

69.850.000

54.149.000

77,52

100,00

Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa Kegiatan

: Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Publik

Kegiatan

: Press Gathering

453.100.000

276.637.000

61,05

100,00

Kegiatan

: Pengelolaan Layanan Pengadaan

671.295.000

530.000.002

78,95

100,00

66.040.000

38.093.650

57,68

100,00

228.160.000

227.337.350

99,64

100,00

Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kegiatan

: Pelaksanaan Pemberian Izin Hiburan dan Dispensasi Kelas Jalan

Kegiatan

: Rehab Mess Kali Baru III Jakarta

Kegiatan

: Rehab Mobil Jenazah

50.000.000

49.682.500

99,37

100,00

Kegiatan

: Rehab Gedung PWRI Kabupaten

89.510.000

88.702.000

99,10

100,00

98.943.200

74.943.200

75,74

100,00

300.000.000

6.500.000

2,17

100,00

Belitung Kegiatan

: Pengadaan Sarana untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Kegiatan

: Penggantian Bumi Bangunan dan Tanam Tumbuhan Tahun 2012


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess/Asrama Milik Pemkab

(7)

(8)

(9)

(10)

215.000.000

170.509.400

79,31

100,00

48.520.000

31.270.475

64,45

100,00

208.860.000

0

0,00

100,00

1.047.936.000

926.937.300

88,45

100,00

113.000.000

108.370.000

95,90

100,00

131.548.000

98.197.600

74,65

100,00

152.400.000

75.655.500

49,64

100,00

198.050.000

182.181.750

91,99

100,00

(11)

Belitung Kegiatan

: Pembinaan dan Pengendalian Daerah Kabupaten Belitung

Kegiatan

: Pembuatan Buletin Pemkab Belitung

Kegiatan

: Pengelolaan Informasi dan Kehumasan

Kegiatan

: Pengelolaan Website Pemkab Kabupaten Belitung

Kegiatan

: Optimalisasi Kinerja Tim Pembina UKS Kabupaten Belitung

Kegiatan

: Optimalisasi Local Area Network (LAN) Setda

Kegiatan

: Optimalisasi Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Pendistribusian BBM

Kegiatan

: Iuran Keanggotaan APKASI

15.975.000

15.000.000

93,90

100,00

Kegiatan

: Pemeliharaan Gedung Mess II

79.510.000

77.064.000

96,92

100,00

18.255.000

17.754.000

97,26

100,00

Jalan A. Yani Tanjungpandan

Kegiatan

: Pengadaan Brosur/Pamflet dan Banner

Kantor Pelayanan Terpadu

Kegiatan

: Pengadaan Material Pendukung

19.875.000

19.875.000

100,00

100,00

55.250.000

51.250.000

92,76

92,76

Perizinan Kegiatan

: Fasilitasi Tim Pemeriksaan


Satu Pintu

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

99,78

100,00

(11)

Lapangan Untuk Perizinan

Kegiatan

: Pembinaan Perangkat Desa dan

9.130.000

9.110.000

Kelurahan Kegiatan

: Evaluasi Perkembangan Desa/


24.530.000

24.529.500

100,00

100,00

74.400.000

71.397.500

95,96

100,00

14.210.000

14.210.000

100,00

100,00

75.050.000

71.410.000

95,15

95,00

Kelurahan Tingkat Kecamatan Kegiatan

: Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya

Kegiatan

: Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kegiatan

: Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaa Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan

: Seleksi Bujang Dayang

31.675.000

31.075.000

98,11

100,00

Kegiatan

: Pembinaan Kesehatan Masyarakat

27.240.000

23.984.000

88,05

100,00

Kecamatan Membalong

Kegiatan

: Pembinaan Pemberdayaan

34.340.000

33.670.000

98,05

100,00

83.830.000

72.025.000

85,92

100,00

45.630.000

39.089.500

85,67

100,00

45.575.000

41.707.500

91,51

100,00

Masyarakat dan PKK Kegiatan

: Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

Kegiatan

: Pembinaan dan Evaluasi Kegiataan PNMP-PISEW Kecamatan

Kegiatan

: Pembinaan dan Seleksi Bujang Dayang Belitong Kecamatan

Kegiatan

: Pembinaan Pemerintahan Desa

36.620.000

27.252.500

74,42

100,00

Kegiatan

: Musrenbang Kecamatan

14.060.000

13.590.000

96,66

100,00


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: MTQ dan Fasi Tingkat

(7)

(8)

48.910.000

48.010.000

(9)

(10)

(11)

98,16

100,00

Kecamatan

Kecamatan Sijuk Kegiatan

: Pembinaan Administrasi

Sijuk 15.725.000

15.725.000

100,00

100,00

Pemerintahan Desa Kegiatan

: Safari Ramadhan dan Safari Jum'at

39.450.000

34.750.000

88,09

100,00

Kegiatan

: Musrenbang

16.520.000

16.520.000

100,00

100,00

Kegiatan

: Gelar Teknologi Tepat Guna

20.287.500

17.162.500

84,60

100,00

Kegiatan

: Pemilihan Bujang Dayang

12.825.000

12.725.000

99,22

100,00

35.402.000

24.018.000

67,84

100,00

38.737.500

36.937.500

95,35

100,00

57.737.500

51.657.500

89,47

100,00

Belitong Tingkat Kecamatan Sijuk Kegiatan


Kegiatan

: Pembinaan dan Administrasi PNPM-PISEW Kecamatan Sijuk

Kegiatan

: Pembinaan Nilai-Nilai Kebangsaan

Kegiatan

: Evaluasi Perkembangan Desa

15.675.000

14.625.000

93,30

100,00

Kegiatan

: Buang Jong

28.275.000

27.975.000

98,94

100,00

Kegiatan

: Pembinaan Pemuda dan

102.400.000

102.000.000

99,61

100,00

14.762.000

13.962.000

94,58

100,00

14.235.000

7.355.000

51,67

100,00

Olahraga Kegiatan

: Penyusunan Profil Kecamatan Sijuk

Kegiatan

: Pemilihan Bujang Dayang


Kecamatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

Belitong Tingkat Kecamatan Kegiatan

: Sosialisasi Kamtibmas

Kegiatan

(11) Badau

8.350.000

5.977.500

71,59

100,00


17.071.000

6.555.000

38,40

100,00

Kegiatan

: Pemberdayaan Masyarakat dan PKK

19.115.000

12.865.000

67,30

100,00

Kegiatan

: Pembinaan Administrasi dan

50.245.000

10.530.000

20,96

46,43

69.880.000

55.455.000

79,36

100,00

11.270.000

9.865.000

87,53

100,00

Pemberdayaan Kegiatan

: Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan

Kegiatan

: Musrenbang Tk. Kecamatan & Pengembangan Kreatifitas Masyarakat

Kegiatan

: Pembinaan Olahraga

64.550.000

63.500.000

98,37

100,00

Kegiatan

: Pembinaan dan Administrasi

40.439.400

30.455.000

75,31

100,00

14.501.500

14.300.000

98,61

100,00

Kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan

Kegiatan

: Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kegiatan

: Evaluasi Perkembangan Desa

15.255.000

15.255.000

100,00

100,00

8.255.000

8.255.000

100,00

100,00

69.225.000

61.147.000

88,33

100,00

11.215.000

11.215.000

100,00

100,00

Tingkat Kecamatan Kegiatan

: Pemilihan Bujang Dayang Belitong Tingkat Kecamatan

Kegiatan

: Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan

Kegiatan

: Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu



(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Napak Tilas dan Renungan Suci

(7)

(8)

(9)

(10)

46.265.000

45.665.000

98,70

100,00

37.080.000

36.372.600

98,09

100,00

(11)

Perjuangan Rakyat Mendanau Kegiatan

: Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan Selat Nasik

Kegiatan

: Pemberdayaan dan Percepatan Pembangunan Masyarakat Kelurahan (DABA)

50.000.000

50.000.000

100,00

100,00

Kelurahan Kota

Kegiatan

: Program Pembinaan Kelurahan

34.715.000

33.440.000

96,33

100,00

Kelurahan Parit

50.000.000

47.876.000

95,75

100,00

156.300.000

145.050.000

92,80

100,00

Tingkat Provinsi Kegiatan

: Pemberdayaan dan Percepatan Pembangunan Masyarakat Kelurahan (DABA)

Kegiatan



Kegiatan

: Pembinaan Pengawasan dan

22.566.400

21.968.000

97,35

100,00

102.150.000

102.150.000

100,00

100,00

Pelaporan Tingkat Kelurahan (DABA)

Kegiatan



Kegiatan

: Pembinaan, Pengawasan dan

22.566.400

21.366.400

94,68

100,00

273.900.000

252.950.000

92,35

100,00


Kegiatan

: Kesejahteraan non PNS



(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan


Kegiatan


(7)

(8)

(9)

(10)

(11) Keluarahan

174.300.000

161.550.000

92,69

100,00

22.566.400

22.540.000

99,88

100,00

90,20

100,00

Paal Satu Pelaporan Tingkat Kelurahan (DABA)

Kegiatan


162.300.000

146.400.000


Kegiatan


23.958.000

23.140.000

96,59

100,00


5. Program

: Peningkatan Kapasitas Lembaga

Sekretariat

Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan

: Pembahasan Rancangan

DPRD 1.013.650.000

322.623.400

31,83

100,00

Peraturan Daerah Kegiatan

: Fasilitasi Rapat-rapat DPRD

331.190.000

104.550.000

31,57

100,00

Kegiatan

: Penyediaan Jasa Asuransi

449.780.000

426.780.000

94,89

100,00

35.000.000

29.147.000

83,28

100,00

1.736.500.000

1.515.410.200

87,27

100,00

3.874.698.550

3.158.896.200

81,53

100,00

Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga Kegiatan

: Penyediaan Plakat dan Bahan Dokumentasi

Kegiatan

: Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan

: Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

6. Program

: Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Pembinaan, Pengawasan dan

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

22.566.000

22.213.000

98,44

100,00

Kelurahan Parit

29.524.400

28.650.000

97,04

100,00


Kegiatan

: Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan Tingkat Kelurahan


(DABA)

7. Program

: Pengadaan Tanah untuk

Dinas

Pembangunan Kepentingan

Pendidikan

Umum Kegiatan

: Pembebasan Lahan Sekolah dan

262.280.000

232.576.500

88,67

100,00

7.437.500.000

4.728.318.841

63,57

100,00

Pembuatan DED

Kegiatan

: Pembebasan Lahan/Ganti Rugi


Kegiatan

: Pembebasan Lahan Lokasi

1.393.500.000

113.600.000

8,15

100,00

Wisata Tanjung Kelayang

8. Program


Kegiatan

: Promosi Daerah

15.000.000

15.000.000

100,00

100,00

Dindik

Kegiatan


20.000.000

19.997.500

99,99

100,00

Dispertahut

Kegiatan


15.000.000

14.955.000

99,70

100,00

DKP

Kegiatan


15.000.000

12.000.000

80,00

100,00

Disbudpar


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

15.000.000

15.000.000

100,00

100,00

Kesbangpollinmas

303.550.000,00

149.198.455

49,15

100,00

Sekretariat Daerah

Kegiatan


Kegiatan

: Pameran Tingkat Kabupaten dan Nasional

Kegiatan


15.000.000

14.980.000

99,87

100,00

Disdukcapil

Kegiatan


15.000.000

15.000.000

100,00

100,00

BLHD

Kegiatan


15.000.000

15.000.000

100,00

100,00


Kegiatan


15.000.000

15.000.000

100,00

100,00

Kantor Arsipus

Kegiatan

: Promosi Pembangunan

326.000.000

251.781.500

77,23

100,00

BAPPEDA

Kegiatan


30.000.000

15.650.000

52,17

50,00


Kegiatan


44.550.000

26.130.000

58,65

100,00

Kecamatan Membalong

Kegiatan


57.986.500

57.986.500

100,00

100,00

Kecamatan Sijuk

Kegiatan


30.000.000

1.932.500

6,44

66,66

Kecamatan Badau

Kegiatan


41.925.000

3.826.000

9,13

100,00


Kegiatan

: Pentas Seni dan Budaya Masyarakat


27.175.000

27.169.000

99,98

100,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


22. Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional

1. Persentase SKPD yang telah tertata

100,00

%

Kegiatan


15.000.000

15.000.000

100,00

100,00

Kelurahan Kota

Kegiatan


15.000.000

14.993.000

99,95

100,00

Kelurahan Parit

Kegiatan


15.000.000

15.000.000

100,00

100,00


1. Program

: Penataan Kelembagaan

Daerah Kegiatan

kelembagaan dan aturan perundang-

1. Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel

: Evaluasi Kelembagaan Tahun

98.740.000,00

0

0,00

0,00

2012

undangan yang berlaku.

23. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Sekretariat

sesuai dengan hasil analisis penataan

100,00

%

1. Program

: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.000.000

9.700.000

97,00

100,00

Dinas Pendidikan

Kegiatan

: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

15.000.000

14.575.000

97,17

100,00

Dinas Kesehatan

Kegiatan


10.500.000

8.700.000

82,86

100,00


Kegiatan

: Penyusunan Laporan Capaian

10.000.000

9.340.000

93,40

100,00

Dinas Pertanian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi


dan Kehutanan

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

62,67

100,00

Dinas Kelautan

Kinerja SKPD

Kegiatan


7.500.000

4.700.000

Kinerja dan Realisasi SKPD

Kegiatan


dan Perikanan

10.000.000

7.637.500

76,38

100,00

Disbudpar

10.000.000

9.500.000

95,00

100,00

Diperindagkop

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Kegiatan

: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

dan PM

Kinerja SKPD

Kegiatan

: Penyusunan Laporan Kinerja

10.000.000

8.450.000

84,50

100,00

Dinsosnakertrans

dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Kegiatan


10.000.000

8.815.000

88,15

100,00

Badan Kesbangpol Linmas

Kegiatan

: Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan

10.000.000

8.376.250

83,76

100,00

Satpol PP

Kegiatan

: Penyusunan LPPD Tahun 2011 Dalam Rangka EKPPD 2012 Kabupaten Belitung

95.000.000,00

92.672.750

97,55

100,00

Sekretariat Daerah

Kegiatan

: Penyusunan LAKIP Setda Kabupaten Belitung

46.660.000,00

37.325.000

79,99

100,00

Kegiatan

: Penyusunan Informasi LPPD

56.465.000,00

49.673.000

87,97

100,00

Tahunan Kabupaten Belitung


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2012

Kegiatan


(7)

(8)

(9)

(10)

89.647.300,00

0

0,00

0,00

16.431.000

8.223.000

50,05

100,00


(11)

Sekretariat DPRD

Kinerja SKPD DPPKAD Kegiatan

: Penyusunan Laporan Keuangan

176.050.000

124.858.875

70,92

100,00

10.000.000

8.200.000

82,00

100,00

Inspektorat

10.000.000

6.222.400

62,22

62,22

KPTSP

10.000.000

9.200.000

92,00

100,00

Disdukcapil

10.000.000

7.248.250

72,48

100,00

Kantor

Daerah

Kegiatan

: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan

: Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan


Kegiatan


Diklat

Kinerja SKPD

Kegiatan


10.000.000

8.867.200

88,67

100,00

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan




10.000.000

6.700.000

67,00

100,00

BPMPDPKB

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

Kegiatan


(7)

(8)

10.000.000

6.600.000

(9)

(10)

66,00

100,00

Kantor


Kearsipan dan

Kinerja SKPD

Perpustakaan


10.000.000

8.800.000

88,00

100,00



Badan Lingkungan

Kinerja SKPD

Kegiatan

(11)

Hidup Daerah

10.000.000

8.565.000

85,65

100,00

DKPP

Kinerja dan Keuangan Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan


15.000.000

14.124.250

94,16

100,00

BAPPEDA

Kegiatan

: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

10.000.000

4.200.000

42,00

100,00

Dinas PU

Kegiatan

: Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

10.000.000

8.200.000

82,00

100,00

Dishubkominfo

Kegiatan


10.000.000

8.200.000

82,00

100,00


Kegiatan


10.000.000

0

0,00

0,00

Sekretariat Korpri

Kegiatan

: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

9.700.000

9.475.000

97,68

100,00


Kegiatan


10.000.000

8.885.000

88,85

100,00

Kinerja dan Keuangan SKPD


Kecamatan Membalong

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan


(7)

(8)

10.000.000

7.700.000

(9)

(10)

(11)

77,00

100,00

Kecamatan


Sijuk

Keuangan

Kegiatan


10.000.000

5.700.000

57,00

100,00

Kinerja dan Keuangan

Kegiatan


Kecamatan Badau

10.000.000

7.620.000

76,20

100,00



Kinerja SKPD

Kegiatan


10.000.000

8.603.400

86,03

100,00


Kelurahan Kota

Kinerja SKPD

Kegiatan


10.000.000

8.700.000

87,00

100,00

Kelurahan Parit

Kegiatan

: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

10.000.000

6.124.500

61,25

100,00


Kegiatan

: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD

10.000.000

10.000.000

100,00

100,00


Kegiatan


10.000.000

6.033.000

60,33

100,00


Kegiatan


10.000.000

7.199.225

71,99

100,00

Kelurahan

Kinerja dan Iktisar Realisasi


Paal Satu

(1)

(3)

(2)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

10.000.000

6.533.500

(9)

(10)

65,34

100,00

(11)

Kinerja SKPD

Kegiatan



Kinerja SKPD

24. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah

1. Jumlah produk hukum daerah yang

300

Buah

1. Program

2. Persentase tingkat kesesuaian

100,00

%

85,00

%

materi produk hukum daerah 3. Persentase tingkat penyebar luasan informasi produk hukum daerah

: Penataan Peraturan Perundang-

Sekretariat

undangan

dihasilkan. Kegiatan

: Pembentukan Produk Hukum Daerah

Kegiatan

: Sosialisasi Produk Hukum

Daerah 440.505.000,00

271.312.750

61,59

100,00

68.061.625,00

62.125.000

91,28

100,00

73.811.625,00

60.689.000

82,22

100,00

26.830.375,00

21.644.000

80,67

100,00

133.050.875,00

118.130.000

88,79

100,00

23.411.625,00

16.489.000

70,43

100,00

Daerah di Media Cetak Kegiatan

: Kodifikasi Produk Hukum Daerah Tahun 2011

Kegiatan

: Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Kegiatan

: Penyuluhan Hukum Terpadu

Kegiatan

: Pembuatan Katalog Produk Hukum

2. Program

: Penyelesaian Sengketa

Sekretariat

Hukum Kegiatan

: Penyelesaian Kasus Gugatan

Daerah 298.521.625

47.804.000

16,01

100,00

Terhadap Pemerintah Daerah

25. Meningkatnya kualitas pelayanan

1. Persentase penduduk yang memiliki

1. Program

: Peningkatan Kualitas Pelayanan


Dinas

(1)

(3)

(2) kepndudukan dan catatan sipil.

(4)

(6)

(5)

dokumen kependudukan dan

Pendataan, Pendaftaran,

pencatatan sipil

Perekaman/Pencatatan dan

- KTP

80,00

%

- Kartu Keluarga

80,00

%

- Akta Pencatatan Sipil

80,00

%

(7)

(8)

(9)

(10)

Kependudukan dan Catatan

Penyajian Data Kependudukan Kegiatan

: Penyediaan Jasa Petugas Perekaman/

(11)

Sipil 330.000.000

325.000.000

98,48

98,48

9.000.000

8.760.000

97,33

97,33

Input Data Penduduk dan Layanan Dokumen Kependudukan Kegiatan

: Digitalisasi Dokumentasi Akta Catatan Sipil

26. Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan pasar dan pertamanan.

1. Persentase terpeliharanya sarana

80,00

%

1. Program

dan baik 2. Persentase penanganan pelanggaran ketertiban pasar 3. Persentase tingkat pemeliharaan taman 4. Ketersediaan taman baru

pembangunan daerah.

1. Ketersediaan dokumen perencanaan

Dinas Kebersihan,

100,00

%

Kegiatan

: Pemeliharaan Pasar Pujasena

171.490.000

149.688.400

87,29

100,00

100,00

%

Kegiatan

: Pembuatan Kanopi Pasar

154.075.000

131.673.275

85,46

100,00

1

Taman 2. Program

27. Meningkatnya kualitas perencanaan

: Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

dan prasarana pasar dengan layak

11

Dokumen

80,00

%

: Penataan Taman

Kegiatan

: Pemeliharaan Taman

104.098.750

14.102.000

13,55

100,00

Kegiatan

: Penanaman Taman Median Jalan

196.300.000

187.701.900

95,62

100,00

1. Program

: Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan

: Fasilitasi DAK dan TP

115.260.000

84.807.300

73,58

100,00

Kegiatan

: Review RPJMD Kabupaten

126.917.500

97.269.200

76,64

100,00

309.920.000

261.334.450

84,32

100,00

program pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan

Belitung 2012-2014

lainnya 3. Persentase ketersediaan media

100,00

% Kegiatan

pertanggungjawaban penyelenggara 4. Persentase tingkat kejelasan

: Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

pemerintah daerah yang akuntabel 100,00

%

Belitung dan LAKIP Tahun 2011



BAPPEDA

pembangunan daerah yang akurat 2. Persentase tingkat sinergisitas

Pasar dan Pertamanan

(1)

(2)

(3) pemanfaatan ruang 5. Ketersediaan dokumen

(4)

(5)

9

Dokumen

(6)

Kegiatan

: Penyusunan Kebijakan Umum APBD

(7)

(8)

(9)

(10)

150.370.000

112.300.000

74,68

100,00

277.270.000

207.996.950

75,02

100,00

79.370.000

55.629.000

70,09

100,00

(11)

Dan Prioritas Plafon Anggaran

pengembangan kebijakan fisik prasarana wilayah, sumber daya alam, ekonomi dan sosial budaya

Kegiatan

: Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2013

Kegiatan

: Survei Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah

2. Program

: Perencanaan Pembangunan

BAPPEDA

Ekonomi Kegiatan

: Studi Kelayakan Pengembangan

218.410.000

199.522.100

91,35

100,00

354.160.000

256.571.300

72,45

100,00

Wisata Kolong Eks Tambang Kegiatan

: Fasilitasi Program Pembangunan Bidang Ekonomi

3. Program


BAPPEDA

Sosial Budaya Kegiatan

: Koordinasi Penanggulangan

153.112.500

119.303.500

77,92

100,00

256.760.000

209.886.650

81,74

100,00

169.800.000

118.075.400

69,54

100,00

92.275.000

67.827.500

73,51

100,00

Kemiskinan Kegiatan

: Pembinaan Dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW

Kegiatan

: Pembinaan dan Administrasi PNPM Mandiri Perkotaan dan Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)/ Neighbourhood Development (ND)

Kegiatan

: Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Studi Kelayakan Pengembangan

(7)

356.500.000

(8)

333.595.000

(9)

(10)

93,58

100,00

(11)

Potensi Wisata Pemanfaatan Jasa Lingkungan

4. Program


BAPPEDA

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan

: Fasilitasi Program Pengembangan

75.600.000

29.023.900

38,39

100,00

Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

5. Program

: Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan

: Fasilitasi BKPRD Kabupaten

Kegiatan

: Penyusunan Sinergitas Program

BAPPEDA 103.100.000

71.189.200

69,05

100,00

60.130.000

56.440.650

93,86

100,00

167.325.000

143.290.500

85,64

100,00

197.640.000

185.360.850

93,79

100,00

86.130.000

84.678.600

98,31

100,00

70.280.000

63.222.800

89,96

100,00

Dan Kegiatan SKPD Kegiatan

: Penyusunan Data Statistik Pembangunan Kabupaten Belitung

Kegiatan

: Studi Kelayakan Revitalisasi Desa Juru Seberang

Kegiatan

: Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung Tahun 2011

Kegiatan

: Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

6. Program

: Pengendalian Pemanfaatan Ruang


BAPPEDA

(1)

(3)

(2)

(4)

(6)

(5) Kegiatan

: Penyusunan Pelaporan Advis

(7)

(8)

(9)

(10)

54.330.000

54.281.700

99,91

100,00

333.380.000

320.252.850

96,06

100,00

(11)

Penggunaan Lahan Kegiatan

: Identifikasi dan Studi Lahan Kritis/Lahan Marginal

28. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan


80,00

%

1.

Program

: Perbaikan Sistem Administrasi

Kantor

Kearsipan

prasarana pengelolaan kearsipan

Kearsipan dan Perpustakaan

yang memadai sesuai standar Kegiatan

: Pembinaan Petugas Kearsipan SKPD

14.015.000

14.015.000

100,00

100,00

Kegiatan

: Praktek Sistem Administrasi

60.200.000

48.275.600

80,19

100,00


2.

Program

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kantor

Sarana dan Prasarana

Kearsipan dan


Perpustakaan

: Pemeliharaan Buku

16.000.000

14.138.975

88,37

100,00

Perpustakaan dan Arsip

29. Meningkatnya jaringan transportasi

1. Jalan dan jembatan berkondisi baik :

1. Program

: Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dinas PU

darat antar wilayah dan perdesaan - Jalan

75,00

%

- Jembatan

80,00

%

17,75

Km

75

M

Kegiatan

- Jalan

286

Km

Kegiatan

- Jembatan

976

M

2. Peningkatan jalan dan jembatan - Jalan - Jembatan

Kegiatan

: Peningkatan Jembatan Sungai

31.892.075.000

31.728.845.830

99,49

100,00

: Pembangunan Jalan Kabupaten

7.240.265.000

7.177.407.200

99,13

100,00

: Pembangunan Jalan Kabupaten

6.820.775.000

6.817.900.000

99,96

100,00

4.096.470.000

3.959.422.000

96,65

100,00

Padang Tahun ke-2 (DABA+APBD)

3. Pemeliharaan jalan dan jembatan (DABA+APBD) Kegiatan

: Pembangunan Jalan Poros Desa (DAK+APBD)


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Kegiatan

: Pembangunan Dermaga Juru

(7)

(8)

(9)

(10)

153.440.000

153.030.000

99,73

100,00

1.561.065.500

1.484.109.000

95,07

100,00

614.700.000

607.714.000

98,86

100,00

1.332.752.050

1.326.770.050

99,55

100,00

2.060.913.400

1.998.038.400

96,95

100,00

4.748.400.000

4.645.330.000

97,83

100,00

(11)

Seberang Kegiatan

: Pembangunan Rumah Layak Huni

Kegiatan

: Pembangunan Rumah Layak Huni (DABA)

Kegiatan

: Penanganan Jalan Lingkungan (DABA)

Kegiatan

2. Program

: Peningkatan Jalan Lingkungan

: Rehabilitasi / Pemeliharaan

Dinas

Jalan dan Jembatan Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin Jalan

Pekerjaan Umum 918.100.000

915.444.000

99,71

100,00

547.725.000

546.593.000

99,79

100,00

206.090.000

205.928.000

99,92

100,00

970.275.000

967.055.000

99,67

100,00

288.045.000

285.545.000

99,13

100,00

25.503.750.000

25.248.233.000

99,00

100,00

7.460.481.000

7.447.105.000

99,82

100,00

Kabupaten Dalam Kecamatan Tanjungpandan Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Dalam Kec. Sijuk

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Dalam Kec. Badau

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Dalam Kec.Membalong

Kegiatan

: Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Dalam Kec. Selat Nasik

Kegiatan

: Pemeliharaan Berkala Jalan (APBD)

Kegiatan

: Pemeliharaan Berkala Jalan


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(DAK+APBD)

3. Program

Kegiatan

30. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

1. Ketersediaan rumah layak huni. 2. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas dasar dan pendukung bagi perumahan dan permukiman

100 70,00

Unit %

1. Program

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan : Perencanaan Jalan (Bidang Bina Marga)

Dinas Pekerjaan Umum 259.610.000

256.257.000

98,71

100,00

: Pengembangan Infrastruktur Perdesaan


Kegiatan

: Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan PNPM-PISEW

165.000.000

103.059.850

62,46

100,00

Kegiatan

: Biaya Operasional Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

89.800.000

70.753.100

78,79

100,00

2. Program

: Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian Masyarakat

Kegiatan

: Pengadaan Pendukung Kolam Kolong Keramik

Kegiatan

: Pembangunan Fasilitas Dan


509.300.000

498.528.000

97,88

100,00

1.063.200.000

1.015.892.000

95,55

100,00

913.200.000

848.051.000

92,87

100,00

235.380.000

214.040.000

90,93

100,00

409.090.000

403.166.000

98,55

100,00

Sarana Penunjang Lokasi Kolong Keramik Kegiatan

: Pembangunan Pagar Kolong Keramik (DABA)

Kegiatan

: Penataan Simpang Lima Tanjungpandan

Kegiatan

: Pembersihan Lahan untuk Pembangunan Petak Toko


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Simpang Lima

3. Program

: Pembangunan Saluran Drainase/

Dinas

Gorong-Gorong Kegiatan

: Pembangunan Saluran Drainase

Pekerjaan Umum 423.947.900

388.746.200

91,70

100,00

511.745.000

441.467.000

86,27

100,00

Lingkungan Kegiatan

: Pembangunan Saluran Drainase Sekunder Desa Air Saga (DABA)

Kegiatan

: Pembangunan Saluran Drainase Jalan

565.650.000

564.675.000

99,83

100,00

Kegiatan

: Normalisasi Saluran Drainase

513.200.000

508.791.000

99,14

100,00

889.337.000

880.541.000

99,01

100,00

Sekunder Kegiatan

4. Program

: Pembangunan Saluran Drainase Sekunder

: Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

Kegiatan

: Pembangunan Talud Sungai Penyairan Sijuk

Kegiatan

: Pembangunan Talud Penahan Dinding Aliran Sungai Desa Pangkalalang

Kegiatan 5. Program

: Pembangunan Talud Abrasi Pantai

Dinas Pekerjaan Umum 1.268.131.000

1.058.830.000

83,50

100,00

193.010.000

191.495.000

99,22

100,00

1.145.545.000

943.575.000

82,37

100,00

: Perencanaan Teknis


Kegiatan

: Penyusunan Perencanaan Teknis

708.045.000

663.482.000

93,71

100,00

158.440.000

149.875.000

94,59

100,00

Bidang Cipta Karya Kegiatan

: Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota


(1)

(3)

(2)

31. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

1. Persentase jaringan irigasi yang

(4)

(5)

70,00

%

(6)

1. Program

(8)

(9)

(10)

: Pengembangan dan Pengelolaan

70,00

%

(11)

Dinas

Jaringan Irigasi, Rawa dan

berfungsi dengan baik 2. Persentase saluran sekunder yang

(7)

Pekerjaan Umum

Jaringan Pengairan Lainnya

berfungsi dengan baik Kegiatan

: Rehabilitasi Saluran Irigasi

2.983.784.000

2.837.370.000

95,09

100,00

(DAK+APBD)

32. Meningkatnya infrastruktur bangunan

1. Persentase ketersediaan sarana

70,00

%

1. Program

: Pengembangan Kinerja

prasarana infrastruktur bangunan

Pengelolaan Air Minum dan

yang berkualitas

Limbah Kegiatan

: Pembangunan SPAM Pedesaan


957.455.000

882.845.000

92,21

100,00

974.441.000

0,00

0,00

0,00

813.200.000

802.203.000

98,65

100,00

(DAK+APBD) Kegiatan

: Pembangunan Sanitasi Permukiman (DAK+APBD)

Kegiatan

: Pembangunan Fasilitas Penyanggah TPA (DDUB APBN)

Kegiatan

: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kab. Belitung (DDUPB APBN)

2.129.450.000

1.855.691.000

87,14

100,00

Kegiatan

: Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Sijuk (DABA)

1.064.775.000

973.660.000

91,44

100,00

2. Program

Kegiatan

: Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku : Pekerjaan Galian Dan Timunan Kawasan BLK Desa Keciput


Dinas Pekerjaan Umum 713.200.000

680.421.000

95,40

100,00

(1)

(3)

(2)

33. Meningkatnya kualitas transportasi daerah.

(4)

(6)

(5)

1. Persentase tingkat ketersediaan

1. Program

(7)

(8)

(9)

(10)

: Pengendalian dan Pengamanan

Dinas

Lalu Lintas

sarana prasarana transportasi yang

(11)

Perhubungan. Komunikasi dan

memadai a. Terminal

75,00

%

Kegiatan

: Pemeliharaan Peralatan

b. Rambu-rambu

65,00

%

c. Lampu lalu lintas

45,00

%

d. Perparkiran

80,00

%

e. Guardrill dan Delianator

65,00

%

f. Pita penggaduh 2. Persentase kendaraan di uji laik

45,00

%

75,00

%

Kegiatan

: Pengelolaan Perparkiran

78,00

%

Kegiatan

: Pengadaan dan Pemasangan

446.900.000

425.090.000

95,12

100,00

107.580.300

96.767.625

89,95

100,00

271.875.000

0,00

0,00

0,00

85,25

100,00

Informatika

Perhubungan Darat dan Laut Kegiatan

: Pengadaan dan Pemasangan Deliniator

jalan 3. Persentase sarana dan prasarana

GuardRail (DAK+APBD)

pengujian kendaraan bermotor 4. Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan laut a. Pelabuhan Tanjungbatu b. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru' 5. Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan udara

246.597.000

210.228.225

75,00 80,00

% %

2. Program

60,00

%

Kegiatan

: Pengadaan Bahan Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor

62.356.100

61.480.000

98,60

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Analyzer (CO/HC Tester)

180.258.000

86.899.000

48,21

100,00

3. Program

: Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

: Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan.

Kegiatan

: Koordinasi Penyelenggaraan

81.766.600

80.674.100

98,66

100,00

Angkutan Lebaran Terpadu

Komunikasi dan Informatika

Tahun 2012

34. Meningkatnya kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika

1. Persentase tingkat ketersediaan sarana dan prasarana telekomunikasi

daerah.

2. Jumlah aparatur terampil di bidang kominfo

75,00 7

%

1. Program

: Pengembangan Komunikasi,

Sekretariat

Informasi dan Media Masa

Daerah

Orang Kegiatan

: Revitalisasi Radio Siaran Pemerintah


99.950.000,00

98.250.000

98,30

100,00

(1)

(3)

(2)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Pengelolaan dan Pemeliharaan

(7)

(8)

20.829.600

20.479.600

(9)

(10)

98,32

100,00

Website Dishubkominfo

(11)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Kegiatan

: Pengadaan Jaringan LAN/

203.265.400

185.165.400

91,10

100,00

68.775.800

65.816.800

95,70

100,00

6.824.292.150

6.811.449.650

99,81

100,00

52.815.100

51.565.100

97,63

100,00

52.815.100

51.585.100

97,67

100,00

52.815.100

51.465.100

97,44

100,00

Informatika

WLAN Dishubkominfo Kegiatan

: Pelatihan Pengelolaan Website

Kegiatan

: Pembangunan Gedung UPT Pelabuhan Tanjung Batu

Kegiatan

: Studi Kelayakan Manajemen Lalu Lintas Kawasan Boulevard dan Simpang Masjid Kampung Ujung

Kegiatan

: Studi Kelayakan Rute Angkutan Penyeberangan Tanjung Ru Pulau Mendanau (Selat Nasik)

Kegiatan

: Penyusunan DED Renovasi Terminal Tanjungpandan Kabupaten Belitung

35. Terpenuhinya kebutuhan energi dan jaringan listrik serta sarana penerangan lampu jalan

1. Ketersediaan tenaga terampil di bidang energi dan ketenagalistrikan 2. Persentase ketersediaan jaringan

2

Orang

1. Program

jalan umum (PJU)

Dinas Pertambangan

70,00

%

Kegiatan

listrik pedesaan 3. Persentase ketersediaan peneragan

: Penyediaan Energi Listrik : Pemeliharaan Rutin Penerangan

158.350.000

105.548.300

66,66

100,00

14.575.000

3.375.000

23,16

0,00

Jalan Umum (PJU) 90,00

% Kegiatan

: Penambahan Instalasi Baru PJU Koridor Simpang BadauJembatan Air Raya

Kegiatan

: Penambahan Jaringan Listrik SUTR

108.650.000

104.874.500

96,53

100,00

Kegiatan

: Revitalisasi Lampu Penerangan

210.250.000

186.404.000

88,66

100,00

179.540.000

157.265.300

87,59

100,00

Jalan Umum (PJU) Kegiatan

: Pemasangan Jaringan Listrik


Energi

(1)

(3)

(2)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

SUTM BLK Agrowisata Kegiatan

: Penyediaan Jasa Listrik Lampu

2.500.000.000

2.338.788.465

93,55

100,00

211.340.000

200.141.800

94,70

100,00

Jalan Kegiatan

: Pemantauan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

36. Terwujudnya pengelolaan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan dan keberkelanjutan

37. Tertatanya sumberdaya lingkungan

1. Ketersediaan tenaga terampil pengawas pertambangan 2. Persentase jangkauan penertiban pertambangan 3. Persentase penanganan kasus pertambangan 4. Persentase tingkat kepatuhan pelaku tambang

2

Orang

80,00

%

100,00

%

70,00

%

1. Jumlah aparatur yang memiliki

1. Program

: Pemanfaatan Sumber Daya Mineral

Kegiatan

: Penyusunan Data Informasi Sumber Daya Mineral

1. Program

- Penilai Amdal

3

Orang

- Penyusun Amdal

2

Orang

kasus pencemaran 4. Jumlah perusahaan yang memenuhi

334.540.000

304.287.500

90,96

100,00

: Pengendalian Pencemaran dan

BLHD

Pengrusakan Lingkungan Hidup

sertifikat

- PPLHD 2. Konservasi sumber air baku 3. Persentase penanganan pengaduan


3

Orang

1

Lokasi

100,00

%

17

Buah

Kegiatan

: Operasional Workshop

83.230.000

61.895.000

74,37

100,00

89.276.000

81.140.750

90,89

100,00

135.240.000

117.080.000

86,57

100,00

93.525.000

91.357.400

97,68

100,00

63.250.000

53.889.000

85,20

100,00

Pengelolaan Limbah Kegiatan

: Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup

Kegiatan

: Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

uji sampel 5. Edukasi lingkungan terhadap

4

Kali

lembaga pendidikan dan masyarakat 6. Pengawasan pencemaran lingkungan

26

Buah

Kegiatan

: Workshop Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Masyarakat

Kegiatan

: Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)


(1)

(3)

(2)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Pengadaan Alat Pengelolaan

(7)

(8)

(9)

(10)

2.044.360.000

1.454.017.000

71,12

100,00

248.048.000

232.422.000

93,70

100,00

131.662.500

125.062.500

94,99

100,00

200.420.000

197.301.000

98,44

100,00

68.520.000

41.186.750

60,11

100,00

(11)

Sampah (DAK+APBD) Kegiatan

: Pengadaan Peralatan Sampling dan Uji Kerusakan Tanah (DAK+APBD)

Kegiatan

: Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan

: Sosialisasi Program Adiwiyata

Kegiatan

: Optimalisasi Laboratorium Lingkungan

2. Program Kegiatan

38. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan


85,00

%

1. Program

85,00

216.120.000

125.322.000

57,99

100,00

: Pengembangan Kinerja

Dinas Kebersihan

%

prasarana kebersihan. 3. Persentase penanganan sampah per hari 4. Ketersediaan tenaga petugas

: Fasilitasi Penetapan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)

BLHD

Pengelolaan Persampahan

prasarana kebersihan. 2. Persentase pemeliharaan sarana dan

: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

85,00

%

142

Orang

Pasar dan Kegiatan

: Kesejahteraan Petugas Kebersihan

Kegiatan

: Pengadaan Peralatan Petugas

1.927.700.000

1.832.250.000

95,05

100,00

56.250.000

45.992.500

81,76

100,00

Kebersihan

kebersihan Kegiatan

: Rehabilitasi Berat Bak Mobil Sampah

57.025.000

54.951.000

96,36

100,00

Kegiatan

: Pemeliharaan Sarana Kebersihan

55.810.000

54.620.000

97,87

100,00

Kegiatan

: Penyuluhan Kebersihan

13.329.750

12.252.500

91,92

100,00

Kegiatan

: Pengadaan Papan Himbauan

52.235.000

51.493.700

98,58

100,00


Pertamanan

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Optimalisasi TPA

Kegiatan

: Pendataan Retribusi Penyewa

(7)

(8)

(9)

(10)

113.400.000

33.800.000

29,81

100,00

11.537.750

11.327.150

98,17

100,00

451.380.000

410.243.200

90,89

100,00

(11)

Petak Toko dan Persampahan Kegiatan

39. Meningkatnya kualitas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

1. Persentase pembinaan terhadap

100,00

%

1. Program

LSM dan ORMAS 2. Persentase penanganan permasalahan

100,00

%

: Pengadaan Kendaraan Truk Tinja

: Pemberdayaan Masyarakat

Badan

untuk Menjaga Ketertiban dan

Kesbangpol

Keamanan

dan Linmas

terkait isu strategis daerah Kegiatan

: Pelatihan Dasar Linmas

120.010.000

118.860.000

99,04

100,00

Kabupaten Belitung Tahun 2012

2. Program

Kegiatan

: Pencegahan Dini dan

Badan

Penanggulangan Korban

Kesbangpol

Bencana Alam

dan Linmas

: Pelatihan Selam Satlak

89.642.500

83.403.000

93,04

100,00

Penanggulangan Bencana Tahun 2012

3. Program

: Pengembangan Wawasan

Badan

Kebangsaan

Kesbangpol dan Linmas

Kegiatan

: Pembinaan dan Evaluasi Forum

76.678.750

74.828.750

97,59

100,00

74.800.000

74.050.000

99,00

100,00

32.630.000

31.580.000

96,78

100,00

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Belitung Kegiatan

: Pembinaan dan Evaluasi Forum Pembauran Kebangsaaan (FPK)

Kegiatan

: Orientasi Wawasan Kebangsaan


(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Kegiatan

: Pembinaan Kepada Masyarakat

(7)

(8)

(9)

(10)

68.740.000

65.040.000

94,62

100,00

43.500.000

42.800.000

98,39

100,00

(11)

terhadap Pemahaman Aliran Keagamaan Kegiatan

: Pembinaan Genderang dan Sangkakala (Gersang)

4. Program

: Pendidikan Politik Masyarakat

Badan Kesbangpol

Kegiatan

: Pembinaan LSM, Ormas dan

24.505.000

24.505.000

100,00

100,00

60.455.750

60.455.750

100,00

100,00

21.651.500

21.651.500

100,00

100,00

dan Linmas

OKP Kegiatan

: Optimalisasi Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2012

Kegiatan

: Bintek Administrasi Keuangan Parpol

Kegiatan

: Optimalisasi Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012

62.235.000

62.235.000

100,00

100,00

Kegiatan

: Bintek Penanganan Konflik dan Isu Strategis

65.490.000

65.489.575

100,00

100,00

Kegiatan

: Pendataan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

45.410.000

45.410.000

100,00

100,00

5. Program

Kegiatan

: Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat : Pendayagunaan Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)


Badan Kesbangpol dan Linmas 181.220.000

181.194.000

99,99

100,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5) 6. Program

40. Meningkatnya kualitas penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum

1. Jumlah aparatur yang memiliki

50

Orang

90,00

%

60,00

%


(9)

(10)

: Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 33.930.000

33.030.000

97,35

100,00

Kegiatan

: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (FKDM)

31.172.500

31.172.500

100,00

100,00

Kegiatan

: Dukungan Operasional Linmas dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012

148.500.000

148.500.000

100,00

100,00

1. Program

(11) Badan Kesbangpol dan Linmas

: Penanggulangan Kenakalan Remaja

Kegiatan

pelanggaran Perda

(8)

Kegiatan

kompetensi kepamong-prajaan 2. Persentase penanganan kasus

(7)

: Peningkatan Keamanan dan

Satuan Polisi

Kenyamanan Lingkungan

Pamong Praja

: Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah

prasarana pemadam kebakaran


252.900.000

250.979.000

99,24

100,00

LAMPIRAN IV PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 Target No

Sasaran Strategis

(1) (2) 1. Meningkatnya kualitas pendidikan.

2.

3.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk gemar membaca.

Meningkatnya kualitas olah raga dan pemuda.

Realisasi

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

Persentase Pencapaian Target (%)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

100,00 80,00 97,16

% % %

100,00 97,54 97,16

% % %

100,00 121,93 100,00

120,00 105,00 82,00

% % %

108,12 107,36 90,06

% % %

90,10 102,25 109,83

99,00 94,00 78,00 9,27 100,00

% % % Tahun %

98,80 87,05 60,97 7,84 100,00

% % % Tahun %

99,80 92,61 78,17 84,57 100,00

30,00

%

31,00

%

103,33

75,00

%

75,00

%

100,00

1. Jumlah pengunjung perpustakaan kabupaten. 2. Jumlah koleksi buku perpustakaan kabupaten. 3. Jumlah perpustakaan aktif yang mendapatkan pembinaan - Kabupaten - Kecamatan - Desa - Sekolah

4.420 14.000

Orang Buku

4.742 14.256

Orang Buku

107,29 101,83

1 2 12 154

Unit Unit Unit Unit

1 0 19 174

Unit Unit Unit Unit

100,00 0,00 158,33 112,99


75,00

%

75,00

%

100,00

Indikator Kinerja

(3) 1. Persentase angka kelulusan : - SD - SMP - SM 2. Persentase angka partisipasi kasar : - SD - SMP - SM 3. Angka partisipasi murni : - SD - SMP - SM 4. Angka rata-rata lama sekolah. 5. Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan. 6. Persentase tenaga pendidik yang berkompetensi. 7. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana.

2. Jumlah atlit dan pelatih yang berprestasi

LAKIP 2012 , LAMPIRAN IV - 263

(1)

4.

5

(2)

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana.

(3) - Atlit - Pelatih 3. Persentase partisipasi masyarakat dalam setiap event olah raga. 4. Kelompok pemuda yang berkualitas. 1. Umur harapan hidup. 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. 3. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. 4. Angka kesakitan endemik per 1.000 penduduk / per 100.000 penduduk - Malaria per 1.000 penduduk - DBD per 100.000 penduduk 5. Prevalensi gizi kurang pada balita. 6. Ketersediaan standar operasional prosedur - Dinas Kesehatan - RSUD 7. Ketersediaan jumlah tenaga medis - Dinas Kesehatan - RSUD 8. Ketersediaan jumlah tenaga paramedis - Dinas Kesehatan - RSUD 1. Jumlah desa yang menjadi target pembinaan dan sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. 2. Jumlah akseptor keluarga berencana aktif. 3. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah desa yang memadai. 4. Jumlah desa / kelurahan yang mendapatkan pembinaan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan. 5. Persentase jumlah keikutsertaan perempuan dalam pembangunan. 6. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa / kelurahan.

(4) 50 40 60,00

(5) Orang Orang %

(6) 78 43 64,00

(7) Orang Orang %

(8) 156,00 107,50 106,67

200

Orang

256

Orang

128,00

70 24

Tahun Orang

69 16

Tahun Orang

98,57 133,33

200

Orang

168

Orang

116,00

3 50 1,50

Orang Orang %

2 19 0,00

Orang Orang %

133,33 162,00 200,00

62 26

SOP SOP

62 26

SOP SOP

100,00 100,00

20 16

Orang Orang

25 26

Orang Orang

125,00 162,50

220 186

Orang Orang

268 192

Orang Orang

121,82 103,23

49

Desa / Kelurahan

49

Desa / Kelurahan

100,00

25.000 80,00

Akseptor %

27.544 80,00

Akseptor %

110,18 100,00

49

Desa / Kelurahan

49

Desa / Kelurahan

100,00

40,00

%

43,00

%

107,50

80,00

%

80,00

%

100,00


(1) 6

(2) Meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan penanggulangan bencana.

(3) 1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan. 2. Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan. 3. Jumlah lembaga yang menaungi PMKS yang mendapatkan pembinaan intensif. 4. Persentase penanganan korban bencana.

7.

Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama.

1. Frekuensi pembinaan nilai-nilai keagamaan. 2. Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan keagamaan

8.


1. Persentase peningkatan produksi pertanian - Perkebunan rakyat - Tanaman Pangan Hortikultura - Peternakan 2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pertanian - Perkebunan rakyat - Tanaman Pangan Hortikultura - Peternakan 3. Jumlah kelembagaan penyuluhan yang terbentuk. 4. Peningkatan kelas kelompok tani - Pemula - Lanjut - Madya 5. Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular.

9.


10. Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis kelautan dan perikanan.

1. Luasan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi 2. Cakupan pengawasan dan pengamanan sumberdaya hutan 1. Jumlah produksi perikanan budidaya. 2. Jumlah produksi perikanan tangkap. 3. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

80,00

%

80,00

%

100,00

200 5

Orang Lembaga

200 5

Orang Lembaga

100,00 100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

5 5

Kali Kelompok

5 5

Kali Kelompok

100,00 100,00

5,00 3,00 1,00

% % %

10,00 5,00 2,00

% % %

200,00 166,67 200,00

3,00 6,00 4,00 3

% % % Lembaga

4,00 12,00 5,00 3

% % % Lembaga

133,33 200,00 125,00 100,00

164 28 5 100,00


223 0 0 100,00


135,98 0,00 0,00 100,00

175

Ha

286

Ha

163,40

75,00

%

75,00

%

100,00

46,00 44.000,00

Ton Ton

81,64 43.304,00

Ton Ton

177,48 98,42


(1)

(2)

11. Meningkatnya pengelolaan kepariwisataan daerah.

(3) - Perikanan Budidaya - Perikanan Tangkap 1. Jumlah kunjungan wisatawan. 2. Jumlah destinasi wisata yang layak dikunjungi. 3. Jumlah jenis kesenian yang dikenal wisatawan.

(4) 80,00 80,00

(5) % %

(6) 85,00 80,00

(7) % %

(8) 106,25 100,00

60.000 28

Orang Unit

111.613 35

Orang Unit

186,02 125,00

20

Jenis

41

Jenis

205,00

205 3.250 3.500

Unit Unit Unit

197 2.728 2.925

Unit Unit Unit

96,10 83,94 83,57

12. Meningkatanya perekonomian rakyat berbasis Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang unggul dan mandiri.

1. Pertumbuhan KUMKM - Koperasi - UMKM 2. Jumlah KUMKM aktif yang mendapat pembinaan.

13. Meningkatnya kualitas perdagangan.

1. Persentase tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku. 2. Persentase Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera. 3. Persentase ketersediaan pasar yang memadai.

60,00

%

50,00

%

83,33

70,00

%

50,00

%

71,43

70,00

%

60,00

%

85,71

1. Persentase tingkat kepatuhan PMA / PMDN / Non PMA / Non PMDN mentaati aturan yang berlaku. 2. Persentase investor yang mendapatkan fasilitas pelayanan perizinan.

85,00

%

80,00

%

94,12

100,00

%

100,00

%

100,00

1. Pelatihan tenaga kerja terampil. 2. Pengawasan tenaga kerja. 3. Persentase tingkat penanganan perselisihan hubungan industrial. 4. Jumlah penyerapan tenaga kerja padat karya produktif. 5. Jumlah perusahaan yang menerapkan K3.

90 50,00 100,00

Orang % %

90 50,00 100,00

Orang % %

100,00 100,00 100,00

176

Orang

176

Orang

100,00

2

Buah

2

Buah

100,00

1. Persentase tingkat kesesuaian penjenjangan pendidikan aparatur terhadap kebutuhan daerah.

80,00

%

80,00

%

100,00

14. Meningkatnya kualitas penanaman modal.

15. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.

16. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur.


(1)

(2)

17. Meningkatnya tata kelola aparatur.

(3) 2. Jumlah aparatur yang mendapatkan penjenjangan pendidikan ke strata yang lebih tinggi. 3. Persentase tingkat kesesuaian penempatan dan penjenjangan karir pegawai terhadap kompetensi pegawai.

(4) 450

(5) Orang

(6) 555

(7) Orang

(8) 123,33

80,00

%

80,00

%

100,00

80,00

%

80,00

%

100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

100,00

%

0,00

%

0,00

Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

10,10

%

11,70

%

115,84


5

Dok

6

Dok

120,00

1

Paket

1

Paket

100,00

1

Paket

1

Paket

100,00

75 100,00 70,00

Paket % %

78 100,00 69,00

Paket % %

104,00 100,00 98,57

17 5

Orang Orang

15 5

Orang Orang

88,24 100,00

90,00

%

90,00

%

100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

1. Persentase ketersediaan sistem informasi kepegawaian yang memadai. 2. Persentase kesesuaian formasi terhadap kebutuhan pegawai daerah. 3. Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai. 4. Persentase penanganan kasus hukum aparatur.

18. Meningkatnya penerimaan PAD.

19. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

20. Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif.

21. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas.

1. 2. 3. 4.

Pemeriksaan reguler. Persentase penanganan kasus tertentu. Persentase penyelesaian hasil pemeriksaan. Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi auditor dan P2UPD - Auditor - P2UPD

1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dan masyarakat yang memadai. 2. Persentase cakupan keterjangkauan


(1)

(2)

22. Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional.

23. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.

24. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah.

25. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

26. Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan pasar dan pertamanan.

27. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

(3) pelayanan publik. 3. Persentase tingkat kelancaran operasional pelaksanaan tugas DPRD. 4. Frekuensi pembinaan masyarakat. 5. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan lahan pembangunan. Persentase SKPD yang telah tertata sesuai dengan hasil analisis penataan kelembagaan dan aturan perundangundangan yang berlaku. Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel. 1. Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan. 2. Persentase tingkat kesesuaian materi produk hukum daerah. 3. Persentase tingkat penyebar luasan informasi produk hukum daerah. 1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil - KTP - Kartu Keluarga - Akta Pencatatan Sipil 1. Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana pasar dengan layak dan baik. 2. Persentase penanganan pelanggaran ketertiban pasar. 3. Persentase tingkat pemeliharaan taman. 4. Ketersediaan taman baru. 1. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat. 2. Persentase tingkat sinergisitas program pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

100,00

%

74,69

%

74,69

12 70,00

Kali %

4 70,00

Kali %

33,33 100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

300

Buah

431

Buah

143,67

100,00

%

100,00

%

100,00

85,00

%

85,00

%

100,00

80,00 80,00 80,00

% % %

84,80 78,38 89,38

% % %

106,00 97,98 111,73

80,00

%

80,00

%

100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

100,00 1

% taman

100,00 1

% taman

100,00 100,00

11

Dokumen

11

Dokumen

100,00

80,00

%

80,00

%

100,00


(1)

(2)

28. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan.

29. Meningkatnya jaringan transportasi darat antar wilayah dan perdesaan.

(3) 3. Persentase ketersediaan media pertanggung jawaban penyelenggara pemerintah daerah yang akuntabel. 4. Persentase tingkat kejelasan pemanfaatan ruang. 5. Ketersediaan dokumen pengembangan kebijakan fisik prasarana wilayah, sumberdaya alam, ekonomi dan sosial budaya. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang memadai sesuai standar. 1. Jalan dan jembatan berkondisi baik - Jalan - Jembatan 2. Peningkatan jalan dan jembatan - Jalan - Jembatan 3. Pemeliharaan jalan dan jembatan - Jalan - Jembatan

(4) 100,00

(5) %

(6) 100,00

(7) %

(8) 100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

9

Dokumen

10

Dokumen

111,11

80,00

%

80,00

%

100,00

75,00 80,00

% %

68,40 91,83

% %

91,20 114,79

17,75 75

km m'

17,33 200

km m'

97,63 266,67

286 976

km m'

359 793

km m'

125,52 81,25

30. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

1. Ketersediaan rumah layak huni. 2. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas dasar dan pendukung bagi perumahan dan permukiman.

100 70,00

Unit %

58 70,00

Unit %

58,00 100,00

31. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.

1. Persentase jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik. 2. Persentase saluran sekunder yang berfungsi dengan baik.

70,00

%

70,00

%

100,00

70,00

%

70,00

%

100,00

Persentase ketersediaan sarana prasarana infrastruktur bangunan yang berkualitas.

70,00

%

100,00

%

142,86

75,00 65,00

% %

75,00 50,00

% %

100,00 76,92

32. Meningkatnya infrastruktur bangunan.

33. Meningkatnya kualitas transportasi daerah.

1. Persentase ketersediaan sarana prasarana transportasi yang memadai. a. Terminal b. Rambu-rambu


(1)

(2)

(4) 45,00 80,00 65,00 45,00 75,00 78,00

(5) % % % % % %

(6) 30,00 80,00 65,00 45,00 75,00 100,00

(7) % % % % % %

(8) 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 128,21

75,00 80,00 60,00

% % %

75,00 80,00 0,00

% % %

100,00 100,00 0,00

1. Persentase tingkat ketersediaan fasilitas telekomunikasi. 2. Jumlah aparatur terampil di bidang kominfo yang memadai.

75,00

%

80,00

%

106,67

7

Orang

5

Orang

71,43

1. Ketersedian tenaga terampil di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Persentase ketersediaan jaringan listrik pedesaan. 3. Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

2

Orang

2

Orang

100,00

70,00

%

60,00

%

85,71

90,00

%

85,00

%

94,44

2

Orang

1

Orang

50,00

80,00

%

80,00

%

100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

70,00

%

60,00

%

85,71

3 2 3 1

Orang Orang Orang lokasi

5 2 5 1

Orang Orang Orang lokasi

166,67 100,00 166,67 100,00

2. 3. 4.

5.

34. Meningkatnya kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika daerah.

35. Terpenuhinya kebutuhan energi dan jaringan listrik serta sarana penerangan lampu jalan.

36. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya mineral yang berwawasan lingkungan dan keberkelanjutan.

37. Tertatanya sumberdaya lingkungan.

(3) c. Lampu lalu lintas d. Perparkiran e. Guardriil dan delianator f. Pita penggaduh Persentase kendaraan yang diuji laik jalan. Persentase sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan laut a. Pelabuhan Tanjung Batu b. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan udara.

1. Ketersediaan tenaga terampil pengawas pertambangan. 2. Persentase jangkauan penertiban pertambangan. 3. Persentase penanganan kasus pertambangan. 4. Persentase tingkat kepatuhan pelaku tambang. 1. Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat - Penilai Amdal - Penyusun Amdal - PPLHD 2. Konservasi sumber air baku.


(1)

(2)

38. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan.

39. Meningkatnya kualitas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

40. Meningkatnya kualitas penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum.

(3) 3. Persentase penanganan pengaduan kasus pencemaran. 4. Jumlah perusahaan yang memenuhi uji sampel. 5. Edukasi lingkungan terhadap lembaga pendidikan dan masyarakat. 6. Pengawasan pencemaran lingkungan.

(4) 100,00

(5) %

(6) 100,00

(7) %

(8) 100,00

17

Buah

12

Buah

70,59

4

kali

4

kali

100,00

26

Buah

26

Buah

100,00

1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan. 2. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan. 3. Persentase penanganan sampah per hari 4. Ketersediaan tenaga petugas kebersihan.

85,00

%

85,00

%

100,00

85,00

%

85,00

%

100,00

85,00 142

% Orang

85,00 142

% Orang

100,00 100,00

1. Persentase pembinaan terhadap LSM dan ORMAS. 2. Persentase penanganan permasalahan terkait isu strategis daerah.

100,00

%

100,00

%

100,00

100,00

%

100,00

%

100,00

50

Orang

44

Orang

88,00

90,00

%

68,29

%

75,88

60,00

%

55,00

%

91,67

1. Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi kepamongprajaan. 2. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda. 3. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.


PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents