PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( Survey pada SKPD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya )
AI YETI RAHAYU NPM. 113403112
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi
ABSTRAK Dibimbing oleh : H. Tedi Rustendi, S.E., M.Si., Ak. Rita Tri Yusnita, S.E., M.M Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Pemerintah dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, (2) hubungan kualitas sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi informasi, (3) hubungan kualitas sumber daya manusia dengan pengendalian internal pemerintah, (4) hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan pengendalian internal pemerintah, (5) Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal pemerintah baik secara parsial dan simultan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan survey. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini SKPD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi informasi kuat (2) Hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan pengendalian internal pemerintah kuat (3) Hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan pengendalian internal pemerintah kuat (4) kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kata Kunci : Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Pemerintah, Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. ABSTRACT
Guidance by : H. Tedi Rustendi, S.E., M.Si.Ak Rita Tri Yusnita, S.E., M.M The research objective to know (1) Quality of Human Resources, Utilization of Information Technology, Government Internal Control and reliability of local government financial reporting, (2) The relationship between quality of human resources with utilization of information technology, (3) The relationship between quality of human resources with government internal control, (4) The relationship between utilization of information technology with government internal control, (5) influence of the quality of human resources, utilization of information technology and government internal control in both partial and simultaneous to reliability of local government financial reporting at Work Unit District Tasikmalaya. The method used in this research is descriptive approach verification survey. Data was collected through primary data is data obtained directly from Work Unit District Tasikmalaya and secondary data is data obtained from field research. The results showed that : (1) The relationship between the quality of human resources with utilization of information technology is strong (2) The relationship between quality of human resources withgovernmentinternal control is strong (3) The relationship between utilization of information technology withgovernment internal control is strong (4) quality of human resources and utilization of information technology insignificant influence on the reliability of local government financial reporting, governmentinternal control significantlyaffect on the reliability of local government financial reporting. The quality of human resources, utilization of information technology and governmentinternal control significantly influence toreliability of local government financial reporting. Keyword: Quality of Human Resources, Utilization of Information Technology, GovernmentInternal Control, reliability of local government financial reporting
PENDAHULUAN Penerapan standar akuntasi dalam penatausahaan dan pelaporan laporan keuangan diharapkan dapat tercapainya akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan pemerintah daerah. Munculnya Undang-Undang dibidang keuangan negara seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, merupakan elemen untuk terciptanya good governance dan good goverment dalam pemerintahan daerah.
Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpanganpenyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance goverment) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan belum memperoleh opini WTP adalah karena lemahnya pengawasan internal, penyajian yang belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kurang memadainya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana hubungan antara kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2.
Bagaimana hubungan antara kualitas sumber daya manusia dan pengendalian internal pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3.
Bagaimana hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4.
Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal pemerintah secara parsial
terhadap
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 5.
Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi
dan
pengendalian
internalpemerintah
secara
simultan
terhadap
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan survey. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu
rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu veriabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri).Metode verifikatif adalah menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan (Ruri, 2013). Cara survei merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Jika pernyataan diajukan dalam bentuk lisan maka disebut wawancara, sedangkan jika diajukan secara tertulis disebut kuesioner (Anwar, 2014:105). Operasionalisasi Variabel Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independennya adalah Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) dan Pengendalian Internal Pemerintah (X3). Sedangkan variabel dependennya adalah Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel Operasion al Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)
Definisi
Dimensi
Kemampuan 1. Pendidikan 1. sumber daya manusia untuk melaksanakan 2. tugas dan tanggungjawa 3. b yang diberikan 4. kepadanya 2. Pendidikan 1. dengan bekal dan pendidikan, Pelatihan pelatihan, dan 2. pengalaman yang cukup memadai. 3. (Sumber : 3. Pengalama 1. Widodo (2001, n di bidang dalam Fadila keuangan 2013)) 2.
Indikator
Ukura n
Keuangan Skor atau nonkeuangan Bidang pendidikan Tingkat pendidikan Masa kerja Sering mengadakan diklat Jumlah peserta diklat Hasil diklat Memahami teori keuangan Memahami aturan pembuatan laporan
Skala Pengukur an Interval
Pemanfaata n Teknologi Informasi (X2)
Pengendali an Internal (X3)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangk an dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. (Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005)
1. Pengelolaa n data dan informasi serta proses kerja secara elektronik
Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakian memadai atas tercapainya
1. Lingkunga n Pengendali an
2. Pemanfaat an kemajuan teknologi informasi
2. Penilaian Resiko
keuangan 1. Fasilitas komputer 2. Siklus akuntansi dilakukan secara komputerisa si 3. Pemeliharaa n dan perbaikan dilakukan secara teratur dan tepat waktu 1. Fasilitas internet 2. Menggunak an software yang sesuai dengan peraturan perundangundangan 3. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi 1. Pendelegasi an wewenang dan tanggung jawab yang tepat 1. Penetapan tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan dan penetapan tujuan pada tingkat
Skor
Interval
Skor
Interval
Keterandal an Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggaraka n secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008) Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat
3. Kegiatan Pengendali an
4. Informasi dan Komunika si
1. Andal
kegiatan 2. Mengelola Resiko Selama Perubahan 1. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian 2. Dokumentas i yang baik atas Sistem Pengendalia n Intern Serta Transaksi dan Kejadian Penting 1. Bentuk dan Sarana Komunikasi
1. Penyajian jujur 2. Dapat diverifikasi 3. Netralitas
Skor
Interval
diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. (Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)
Paradigma Penelitian X1
є
X2
Y
X3 Gambar 1.1 Paradigma Penelitian Uji Hipotesis H0 : ρYX1 ρYX2 = 0
Kualitas sumber daya manusia tidak memiliki hubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi
Hɑ : ρYX1 ρYX2 ≠ 0
Kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi
H0 : ρYX1 ρYX3 = 0
Kualitas sumber daya manusia tidak memiliki hubungan pemerintah
dengan
pengendalian
internal
Hɑ : ρYX1 ρYX3 ≠ 0
Kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan dengan pengendalian internal pemerintah
H0 : ρYX2 ρYX3 = 0
Pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki hubungan
dengan
pengendalian
internal
informasi
memiliki
pengendalian
internal
pemerintah Hɑ : ρYX2 ρYX3 ≠ 0
Pemanfaatan hubungan
teknologi dengan
pemerintah H0 : ρYX1 = 0
Kualitas sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh
terhadap
keterandalan
pelaporan
keuangan pemerintah daerah Hɑ : ρYX1 ≠ 0
Kualitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh
terhadap
keterandalan
pelaporan
keuangan pemerintah daerah H0 : ρYX2 = 0
Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
Hɑ : ρYX2 ≠ 0
Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh
terhadap
keterandalan
pelaporan
keuangan pemerintah daerah H0 : ρYX3 = 0
Pengendalian internal pemerintah secara parsial tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
Hɑ : ρYX3 ≠ 0
Pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap
keterandalan
pelaporan
keuangan
pemerintah daerah H0 : ρYX1 = ρYX2 = ρYX3 = 0
Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal secara
simultan
keterandalan daerah
tidak
pelaporan
berpengaruh keuangan
terhadap pemerintah
Hɑ : ρYX1 = ρYX2 = ρYX3 ≠ 0 Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah PEMBAHASAN Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dalam perhitungan yang penulis lakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi dan untuk mengetahui besarnya hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat diketahui dan dihitung dengan menggunakan SPSS 16.0. Untuk melihat hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi maka dapat dilihat dari nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS 16.0 (lampiran 3 halaman138) yaitu sebesar 0,542. Positifnya nilai rmenunjukkan bahwa hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki hubungan positif artinya bahwa ketika Kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator pendidikan, pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan yang memadai maka Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat dilakukan dengan baik. Dilihat dari besarnya nilai r (korelasi) yaitu sebesar 0,542 termasuk dalam kategori pengaruh yang kuat. Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Pengendalian Internal Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dalam perhitungan yang penulis lakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Pengendalian Internal Pemerintah dan untuk mengetahui besarnya hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Pengendalian Internal Pemerintah dapat diketahui dan dihitung dengan menggunakan SPSS 16.0. Untuk melihat hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Pengendalian Internal Pemerintah maka dapat dilihat dari nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS 16.0 (lampiran 3 halaman 139) yaitu sebesar 0,526. Positifnya nilai rmenunjukkan bahwa hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Pengendalian Internal Pemerintah memiliki hubungan positif artinya bahwa ketika Kualitas Sumber Daya Manusia memadai maka lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal dapat dicapai dengan maksimal. Dilihat dari besarnya nilai r (korelasi) yaitu sebesar 0,526 termasuk dalam kategori pengaruh yang kuat. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Pengendalian Internal Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dalam perhitungan yang penulis lakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengendalian Internal Pemerintah dan untuk mengetahui
besarnya
hubungan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
terhadap
Pengendalian Internal Pemerintah dapat diketahui dan dihitung dengan menggunakan SPSS 16.0. Untuk melihat hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengendalian Internal Pemerintah maka dapat dilihat dari nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS 16.0 (lampiran 3halaman 140) yaitu sebesar 0,774. Positifnya nilai rmenunjukkan bahwa hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Pengendalian Internal Pemerintah memiliki hubungan positif artinya bahwa ketika melakukan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan mengelola data dan informasi serta proses kerja secara elektornik serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan baik maka kegiatan Pengendalian Internal dapat dilakukan dengan maksimal. Dilihat dari besarnya nilai r (korelasi) yaitu sebesar 0,774 termasuk dalam kategori pengaruh yang kuat. Pengaruh Secara Parsial Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dalam perhitungan yang penulis lakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah dan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara parsial Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diketahui dan dihitung dengan menggunakan SPSS 16.0. Untuk melihat pengaruh secara parsial Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah maka dapat dilihat dari nilai koefisien beta yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS 16.0 (lampiran 3 halaman 142) yaitu sebesar –0,042. Negatifnya nilai koefisien beta menunjukkan bahwa pengaruh secara parsial Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan
Pemerintah mempunyai pengaruh negatif artinya bahwa Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah akan baik meskipun Kualitas Sumber Daya Manusia tidak demikian. Sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (r2) yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS 16.0 yaitu sebesar 0,001764 atau 0,1764%. Hasil ini berarti secara parsial Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah sebesar 0,1764% dan sisanya 99,8236% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti. Berdasarkan hasil perhitungan untuk analisa jalur, diketahui besarnya total pengaruh secara parsial Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 0,01886472 atau -1,886472%. Hal ini dilihat dari pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah adalah sebesar 0,1764%. Sedangkan pengaruh tidak langsung Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah adalah sebesar -2,062872%. Dengan demikian secara parsial variabel Kualitas Sumber Daya Manusia akan mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah sebesar -1,886472%. Selanjutnya untuk melihat signifikasi dari besarnya pengaruh tersebut maka dilakukan uji t. Maka hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16.0 (lampiran 3 halaman 142) diperoleh nilai thitung sebesar -0,271. Nilai thitung yang didapat dari uji t adalah sebesar -0,271 jika dibandingkan dengan dk = n-k-1 = 16-2-1 = 13 didapat ttabel sebesar 2,160 (lampiran 4 halaman 144). Jikan dibandingkan dengan ttabel maka diperoleh bahwa thitung (-0,271) < ttabel (2,160) atau jika dibandingkan dengan signifikasi diperoleh hasil uji sig sebesar 0,791 lebih besar dari tingkat ɑ = 0,05. Karena thitung< ttabel atau karena nilai sig 0,791 lebih besar dari tingkat ɑ = 0,05, maka dari hasil pengujian tersebut mengandung makna bahwa kaidah keputusan Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% Kualitas Sumber Daya Manusia secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain Kualitas Sumber Daya Manusia secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten
Tasikmalaya. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ruri Windiastuti (2013) yang mengemukakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irene Fransiska Ponamon (2014) bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengaruh
Secara
Parsial
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Terhadap
Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dalam perhitungan yang penulis lakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial Pemanfaatan Teknologi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah dan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara parsial Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diketahui dan dihitung dengan menggunakan SPSS 16.0. Untuk melihat pengaruh secara parsial Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah maka dapat dilihat dari nilai koefisien beta yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS 16.0 (lampiran 3 halaman 142) yaitu sebesar 0,058. Positifnya nilai koefisien beta menunjukkan bahwa pengaruh secara parsial Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah mempunyai pengaruh positif artinya bahwa ketika Pemanfaatan Teknologi Informasi baik maka Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah pun akan baik. Sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (r2) yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS 16.0 yaitu sebesar 0,003364 atau 0,3364%. Hasil ini berarti secara parsial Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah sebesar 0,3364% dan sisanya 99,6636% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti. Berdasarkan hasil perhitungan untuk analisa jalur, diketahui besarnya total pengaruh secara parsial Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 0,041279296 atau 4,1279296%. Hal ini dilihat dari pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah adalah sebesar
0,3364%. Sedangkan pengaruh tidak langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah adalah 3,7915296%. Dengan demikian secara parsial variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi akan mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah sebesar 4,1279296%. Selanjutnya untuk melihat signifikasi dari besarnya pengaruh tersebut maka dilakukan uji t. Maka hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16.0 (lampiran 3 halaman 142) diperoleh nilai thitung sebesar 0,280. Nilai thitung yang didapat dari uji t adalah sebesar 0,280 jika dibandingkan dengan dk = n-k-1 = 16-2-1 = 13 didapat ttabel sebesar 2,160 (lampiran 4 halaman 144). Jika dibandingkan dengan ttabel maka diperoleh bahwa thitung (0,280) < ttabel (2,160) atau jika dibandingkan dengan signifikasi diperoleh hasil uji sig sebesar 0,784 lebih besar dari tingkat ɑ = 0,05. Karena thitung< ttabel atau karena nilai sig 0,784 lebih besar dari tingkat ɑ = 0,05, maka dari hasil pengujian tersebut mengandung makna bahwa kaidah keputusan Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ruri Windiastuti (2013) yang mengemukakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irene Fransiska Ponamon (2014) bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengaruh
Secara
Parsial
Pengendalian
Internal
Pemerintah
Terhadap
Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dalam perhitungan yang penulis lakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara parsial Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diketahui dan dihitung dengan menggunakan SPSS 16.0.
Untuk melihat pengaruh secara parsial Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah maka dapat dilihat dari nilai koefisien beta yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS 16.0 (lampiran 3 halaman 142) yaitu sebesar 0,874. Positifnya nilai koefisien beta menunjukkan bahwa pengaruh secara parsial Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh positif artinya bahwa ketika Pengendalian Internal Pemerintah baik maka Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah pun akan baik. Sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (r2) yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS 16.0 (lampiran 3 halaman 142) yaitu sebesar 0,763876 atau 76,3876%. Hasil ini berarti secara parsial Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah sebesar 76,3876% dan sisanya 23,6124% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti. Berdasarkan hasil perhitungan untuk analisa jalur, diketahui besarnya total pengaruh secara parsial Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 0,7838032 atau 78,38032%. Hal ini dilihat dari pengaruh Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 76,3876%. Sedangkan pengaruh tidak langsung Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 1,99272%. Dengan demikian secara parsial variabel Pengendalian Internal Pemerintah akan mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 78,38032%. Selanjutnya untuk melihat signifikasi dari besarnya pengaruh tersebut maka dilakukan uji t. Maka hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16.0 (lampiran 3 halaman 142) diperoleh nilai thitung sebesar 4,274. Nilai thitung yang didapat dari uji t adalah sebesar 4,274 jika dibandingkan dengan dk = n-k-1 = 16-2-1 = 13 didapat ttabel sebesar 2,160 (lampiran 4 halaman 144). Jikan dibandingkan dengan ttabel maka diperoleh bahwa thitung (4,274) > ttabel (2,160) atau jika dibandingkan dengan signifikasi diperoleh hasil uji sig sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat ɑ = 0,05.
Karena thitung< ttabel atau karena nilai sig 0,001 lebih kecil dari tingkat ɑ =0,05, maka dari hasil pengujian tersebut mengandung makna bahwa kaidah keputusan Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% Pengendalian Internal Pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain Pengendalian Internal Pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa SistemPengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakian memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Ruri Windiastuti (2013) yang mengemukakan bahwa Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irene Fransiska Ponamon (2014) bahwa Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Serta hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zuliarti (2012) bahwa Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengaruh Secara Simultan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi
Informasi
dan
Pengendalian
Internal
Pemerintah
Terhadap
Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Besarnya pengaruh secara simultan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 80,6217776% sedangkan 19,3782224% adalah pengaruh lain yang tidak diteliti. Ini terlihat dari penelitian yang
telah dilaksanakan dimana pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia -1,886472%, Pemanfaatan Teknologi Informasi 4,1279296% sedangkan Pengendalian Internal Pemerintah sebesar 78,38032%. Sehingga dapat dilihat pengaruh ketiga variabel begitu kuat terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan, maka dilakukan pengeujian hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F yaitu untuk menguji apakan terdapat pengaruh secara signifikan antara Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pengaruh secara simultan dapat dilihat pada hasil perhitungan SPSS 16.0 (lampiran 3 halaman 141) dimana R Square (R2) yaitu sebesar 0.807 dan sisanya 0.193 dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Fhitung sebesar 16,685 kriteria penolakan Ho. Jika Fhitung> Ftabel dengan mengambil taraf signifikan ɑ sebesar 5%, maka dari tabel distribusi F-Snedecordiperoleh Fɑ ; k; (n-k-1) = 16-2-1 = 13 adalah sebesar 3,81 atau cukup melihat sig F yaitu 0,000 < ɑ (0,05) menunjukkan signifikan. Dikarenakan 16,685 lebih besar dari 3,81 dan sig F sebesar 0,000 < 0,05, maka kriteria Ho ditolak atau dengan kata lain Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal pemerintah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki hubungan positif dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Artinya bahwa ketika
Kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator pendidikan, pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan yang memadai maka Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat dilakukan dengan baik. 2.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki hubungan positif dengan Pengendalian Internal Pemerintah. Artinya bahwa ketika Kualitas Sumber Daya Manusia memadai maka lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal dapat dicapai dengan maksimal.
3.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki hubungan positif dengan Pengendalian Internal Pemerintah. Artinya bahwa ketika melakukan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan mengelola data dan informasi serta proses kerja secara elektornik serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan baik maka kegiatan Pengendalian Internal dapat dilakukan dengan maksimal.
4.
Berdasarkan hasil penelitian ternyata Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sementara itu Pengendalian Internal Pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Di samping itu, terdapat faktor lain yang tidak penulis teliti yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah daerah seperti ketepatwaktuan, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, peneliti mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemanjuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya maupun pada peneliti selanjutnya, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
a.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar menganggarkan dana untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, sehingga subbagian keuangan memiliki sumber daya pendukung operasional dan staff dalam jumlah yang cukup.
b.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang usang/rusak secara teratur dan tepat waktu sehingga subbagian keuangan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat diselesaikan tepat waktu.
c.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dan pengendalian dalam organisasi pemerintah, sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
d.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu, sehingga transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.
2.
Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian dapat dilakukan pada ruang lingkup yang lebih menyeluruh dan mendalam, karena penelitian ini hanya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dan dapat memasukkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah daerah seperti ketepatwaktuan, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
DAFTAR PUSTAKA Ariesta, Fadila. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Padang : Universitas Negeri Padang.
Karmila et al. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Riau : Universitas Riau. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Ponamon, Irene Fransiska. 2014. Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Manado : tidak diterbitkan. Rachmawati, Annisa. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sanusi, Anwar. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Sinta et al. 2014. Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sugandi, Joe. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Riau : Universitas Riau. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semarang: Universitas Diponegoro. Trisaputra, Andri. 2013. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Kauangan Pemerintah Daerah. Padang: Universitas Negeri Padang. Windiastuti, Riri. 2013. Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Skripsi Ekonomi Widyatama. Bandung: Universitas Widyatama. Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi FE UMK. UMK Kudus: Universitas Muria Kudus. www.tasikmalayakab.go.id
