7. URUSAN PERUMAHAN. a. Program dan Kegiatan

IV.B.7. Urusan Wajib Perumahan

7. URUSAN PERUMAHAN Perumahan selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya. Pemenuhan kebutuhan papan harus didukung dengan akses prasarana dan sarana air limbah pemukiman dan persampahan, yang erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta kemiskinan. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian telah membuktikan bahwa semakin besar akses penduduk kepada fasilitas prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase serta pemahaman tentang hygiene semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit yang ditularkan memaui air (waterborne diseses) Dengan terciptanya kualitas lingkungan yang sehat, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dapat memberikan indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berarti bahwa hasil atau dampak pembangunan yang dalam skala luas sudah dirasakan oleh masyarakat. Salah satu indikator dalam SPM bidang perumahan adalah tersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai, dimana PSU yang cukup penting adalah ketersediaan sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan orang dan lingkungan. Dalam urusan Perumahan tahun anggaran 2013 ini Pemerintah Kabupaten masih memusatkan perhatian pada Penataan lingkungan perumahan yang mendukung terciptanya kualitas lingkungan sehat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pemenuhan bidang perumahan juga dihadapkan pada jumlah penduduk yang terus meningkat yang menuntut pertambahan jumlah rumah baru, sementara itu Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan yang memiliki lahan terbatas, serta kondisi backlog rumah yang cukup besar pada tahun-tahun sebelumnya masih belum juga terselesaikan. Menilik kondisi tersebut, dengan capaian rasio rumah layak huni per jumlah total rumah sebesar 0,72, maka sektor perumahan telah menjadi perhatian serius karena jika semakin lama tidak ditangani maka permasalahan yang terjadi justru semakin menggunung, dan akan semakin berat bagi daerah dalam melakukan perbaikan untuk mencapai kinerja yang optimal di sektor perumahan. Untuk mensikapi kondisi tersebut mutlak perlu adanya suatu perencanaan yang komprehensif, terintegratif antar sektor, implementatif serta sesuai kebutuhan lokal.

a. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pelaksanaan urusan perumahan, pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.921.145.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.795.330.440,00 atau 61,46 % dari rencana. Proporsi realisasi belanja urusan perumahan tersebut adalah 0,18 % dari total realisasi belanja APBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,00. Alokasi anggaran urusan perumahan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

95


Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.B.7.1 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan tahun 2013 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Program Pengembangan Perumahan

Realisasi (Rp)

2.921.145.000

1.795.330.440

50.000.000

25.317.000

250.000.000

248.904.000

250.000.000

249.211.000

30.000.000

6.399.000

Program Lingkungan Sehat Perumahan

2.341.145.000

1.265.499.440

a. Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) b. Penataan Lingkungan Pemukiman ( Bantuan Provinsi )

1.267.320.000

1.255.799.840

1.073.825.000

9.699.600

a. Sosialisasi Peraturan Perundangundangan di Bidang Perumahan b. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat d. Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung 1

Alokasi (Rp)

B

Belanja Tidak Langsung

-

-

1

Belanja Gaji Pegawai

-

-

2

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

-

-

3

Belanja Tak Terduga

-

-

2.921.145.000

1.795.330.440

Jumlah total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

Seperti terlihat pada tabel alokasi urusan Perumahan 2013 di atas, alokasi anggaran perumahan sebesar Rp 2.921.145.000 meningkat 36,87% dari tahun 2012, namun tingkat realisasi anggaran urusan perumahan menurun dari 98,13% di tahun 2012 menjadi 61,46 % di tahun 2013. Dari alokasi Anggaran Perumahan sebesar Rp 2.921.145.000.00, 43,38% anggaran bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi dan hanya 19,86% yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo. Selebihnya sebesar 36,76% merupakan anggaran Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Pengembangan Perumahan Program ini dilaksanakan dalam rangka fasilitasi pemerintah untuk pengembangan perumahan, kegiatan yang dilaksanakan meliputi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan bidang Perumahan, Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung, Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya serta Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana.


96


Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perumahan dan Peraturan Bangunan Gedung dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan dan menyamakan pemahaman serta mensinergikan kegiatan para stakeholder baik masyarakat, swasta maupun pemerintah tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan tersebut juga menfasilitasi survey harga satuan untuk bahan penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN 2014) HSBGN tersebut digunakan sebagai dasar perhtungan bangunan gedung 2014 Untuk kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya sasaran yang dituju adalah meningkatkan kondisi kualitas fisik rumah berupa lantai dan atau dinding dan atau atap menjadi lebih layak huni. Kegiatan ini disinergikan dengan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, yakni penerima bantuan adalah warga yang masuk dalam daftar PS2 di lokasi PNPM Mandiri Perkotaan yang dalam PJM Pronangkis terdapat perbaikan rumah. Kegiatan Fasilitasi dan Stmulasi Pembangunan Perumahan dilaksanakan di 2 Kelurahan dan 2 Desa, Kelurahan Mlipak dan dan Kelurahan Sambek serta Desa Wonosari dan Desa Pancurwening dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 248.904.000,00 (99,56%) diterimakan kepada 40 KK masing-masing 10 KK di 2 Desa dan 2 Keluarahan tersebut. Selain kegiatan tersebut pada program pengembangan perumahan ada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana, dalam pelaknaannya juga mencoba mensinergikan dengan Kegiatan SLBM. Dimana Lokasi penerima bantuan kegiatan ini adalah di wilayah kegiatan lokasi SLBM, yakni warga yang masuk dalam PS2. Hal ini dilakukan dalam rangka mencoba menuntaskan program sanitasi sekaligus. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kondisi fisik rumah menjadi lebih sehat dan responsif gender serta mendukung kelestarian lingkungan. Kegiatan yang dilakukan meliputi upaya peningkatan kualitas rumah agar menjadi lebih sehat dengan menjaga kelestarian lingkungan dengan konsep green bulding melalui bantuan material untuk meningkatkan kualitas/pembangunan kamar mandi/wc, dapur, penambahan kapasitas pencahayaan alami dan sirkulasi udara. Seperti halnya Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perumahan, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat, lokasi kegiatan masih dilakukan di wilayah perkotaan yakni di Kelurahan Wonosobo Barat, Kelurahan Wonosobo Timur, Kelurahan Jaraksari dan Keurahan Kalianget dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 249.211.000,00 (99,68%) diterimakan kepada 10 KK di masing-masing 4 Kelurahan tersebut.

Program Lingkungan Sehat Perumahan Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan pokok dengan sasaran pokok adalah pencapaian indikator peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), kegiatan-kegiatan tersebut adalah Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) dan Perbaikan Sarpras Lingkungan Permukiman.


97


Seperti halnya tahun lalu, dalam mengejar ketertinggalan dalam penanganan masalah sanitasi di wilayah perkotaan tahun ini masih dilakukan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi. Pelaksanaan kegiatan SLBM dilaksanakan di 4 lingkungan kelurahan, diantaranya adalah Kelurahan Wonosobo Barat, Kelurahan Wonosobo Timur, Keluarahan Kalianget dan Kelurahan Jaraksari, dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 1.255.799.840,00, berupa bantuan langsung masyarakat yang diterimakan kepada KSM Sumber Asih, KSM Karangkajen, KSM Wargasari dan KSM Sejahtera, dengan output berupa pembangunan 9 unit septictank komunal yang dapat melayani 500 KK atau sekitar 2258 jiwa di lingkungan tersebut. Kegiatan ini akan terus dilakukan agar penerapan pola pemberdayaan masyarakat sebagai subjek maupun objek dalam peningkatan kesehatan sanitasi dapat tercapai serta dalam rangka pengentasan masalah sanitasi di wilayah perkotaan. c. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Capaian kinerja urusan perumahan dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut : Tabel IV.B.7.2 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013

No.

1 2 3 4 5 6 7

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Rasio jumlah rumah per jumlah KK Rasio rumah layak huni per jumlah total rumah Jumlah kompleks perumahan yang dibangun pengembang % luasan permukiman kumuh % Rmh tangga pengguna air bersih % taman lingkungan/ruang terbuka hijau dari luasan pemukiman Jumlah sarana pelayanan penanganan bencana kebakaran

Capaian Kinerja 2011 0,90

2013 1,01

0,72

0,724

17

22

0,25% 80,14%

0,25% 89,21%

30,36 %

38,57 %

1

2

Sumber: Bappeda, Bapermasdes DPU, BLH (Analisis, 2014)

Dalam upaya pemerintah mencukupi kebutuhan rumah, pemerintah kabupaten memberikan kemudahan perijinan bagi pengembang perumahan. Kemudahan perijinan tersebut juga tidak terlepas dari rencana tata ruang dan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan ijin bagi pengembang perumahan untuk membangun perumahan di 4 lokasi yang tersebar di Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kejajar, sehingga total perumahan yang terbangun sampai dengan 2013 ada 22 perumahan. Upaya pemerintah lainnya dalam pencapaian indikator rasio jumlah rumah layak huni


98


pada tahun 2013 ini adalah ada sekitar 1.034 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Kabupaten Wonosobo, mendapatkan alokasi dana untuk perbaikan rumah layak huni. Dari 1.034 KK, 790 KK melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp 5.925.000.000,00 atau rata-rata 7,5 juta rupiah per KK, 48 KK melalui Program TMMD, 102 KK melalui program ADD dan sisanya 94 KK melalui program pemugaran rumah yang didanai APBD yang dikelola Bapermasdes dan DPU. Dari beberapa program tersebut berhasil menambah nilai capaian sebesar 0,0048 atau sekitar 0,43% dari jumlah rumah. Belum bisa mendongkrak capaian rumah layak huni per jumlah total rumah. Masih ada 18.840 rumah tidak layak huni belum tertangani. Ditambah angka kenaikan jumlah rumah per tahun mengalami peningkatan 0,45% atau sebesar 960 rumah, yaitu pada tahun 2012 sebesar 213.509 rumah meningkat menjadi 214.469 rumah (sumber data sangat sementara dari BPS) pada tahun 2013 dengan jumlah KK 210.700 (sumber data sangat sementara dari BPS) Untuk capaian rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan hal ini berdasarkan data dari PDAM Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, jumlah pelanggan/sambungan air mengalami peningkatan, dari 69.076 sambungan di tahun 2012 menjadi 69.575 sambungan di tahun 2013. Selain itu pada tahun yang sama ada 33 Desa yang masuk pada penanganan kegiatan PAMSIMAS baik perluasan maupun pengembangan air bersih, selain program pengembangan air bersih yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Pada tahun 2013 ini juga terjadi peningkatan capaian indikator pada ruang terbuka hijau seperti yang tertera pada Master Plan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdapat 38,57% dari 30,36% di tahun 2012, hal ini disebabkan karena peningkatan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan seperti yang telah dilakukan oleh kegiatan P2KH pada pembangunan taman kartini dan taman disamping masjid jami’ dan halaman pendopo kabupaten. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana kebakaran, pada tahun anggaran ini UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Wonosobo menambah peralatan berupa pengadaan selang pemadam kebakaran, yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja pemadam kebakaran. d. Permasalahan dan Solusi Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat kita akan sanitasi yang layak dan tingginya angka rumah tidak layak huni masih menjadikan masalah ini sebagai isu utama dalam capaian urusan perumahan bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dalam penanganan masalah sanitasi, setidaknya ada 2 (dua) program utama yang bisa kita jadikan andalan, yaitu SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) dan PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman). Namun demikian percepatan dan penyebarluasan program ini masih memerlukan banyak dukungan sumber daya, baik berupa pendanaan maupun peran aktif berbagai stakeholder untuk bersama pemerintah melaksanakan kedua program tersebut. Mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki pemerintah baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya-upaya terobosan yang bersifat merubah paradigma dalam pengembangan sanitasi lingkungan. Beberapa upaya bisa dilakukan terhadap pengembangan sanitasi lingkungan berskala komunitas berbasis masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan


99


pengelolaan. Selain itu untuk menuntaskan pembangunan sanitasi diperlukan integrasi antar Program maupun antar kegiatan. Terkait dengan terbatasnya dana, strategi yang juga dilakukan dalam pengentasan masalah sanitasi adalah dengan melakukan tahapan prioritas penannganan. Tahap awal pengentasan masalah sanitasi diprioritaskan diwilayah perkotaan dengan kepadataan tinggi. Pengembangan sanitasi lingkungan berskala komonitas sangat tepat dilakukan diwilayah perkotaan. Namun permasalahan yang timbul adalah terbatasnya lahan yang tersedia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong milik umum/individu maupun jalan lingkungan yang telah disepakati bersama. Dalam rangka pencapaian indikator dalam SPM Bidang Perumahan, maka kedepan perlu dilaksanakan sebuah strategi yang mementingkan keterpaduan semua sumber daya, termasuk juga sumber data yang akurat dalam pencapaian indikator sasaran program terkait Urusan Perumahan sebagaimana telah disampaikan pada LKPJ tahun lalu masih relevan untuk dijadikan pijakan yaitu :  Penanganan terintegrasi dengan program lain Sosialisasi dan pengarusutamaan penanganan urusan perumahan dengan indikator utama berupa penanganan rumah tidak layak huni dan penyediaan lingkungan permukiman yang aman dan sehat melalui sarana prasarana dan utilitas pada program-program pemberdayaan dan pemanfaatan ADD dapat memperluas sasaran program dan meningkatkan pembiayaan. Untuk itu seluruh program-program kemiskinan harus lebih fokus pada penaganan rumah tidak layak huni seperti PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Perdesaan maupun penggunaan Dana ADD. Penanganan pemugaran rumah tidak layak huni dan sanitasi komunal juga merupakan salah satu sasaran penanganan Forum Kemitraan Bidang Infrastruktur Berkelanjutan. Seperti halnya disampaikan tahun yang lalu bahwa pencapaian indikator SPM bidang perumahan harus terintegrasi dengan program yang lain, tahun 2013 ini Pemerintah Kabupaten sudah berupaya mengintergrasikan kegiatan tersebut dengan kegiatan lain seprti kegiatan SLBM dan PNPM Mandiri Perkotaan. Dan untuk menanganai msalah kemeiskinan upaya yang dilakukan adalah dengan penerima bantuan adalah PS2  Penanganan langsung pada sasaran Upaya peningkatan kemampuan kepemilikan rumah merupakan salah satu strategi yang perlu dikembangkan. Hal ini dapat dilaksanakan melalui upaya peningkatan akses kredit kepemilikan rumah dimana pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan penjamin pelaksanaan program. Kerjasama dengan perbankan merupakan salah satu jalan yang sangat mungkin ditempuh.


100

7. URUSAN PERUMAHAN. a. Program dan Kegiatan

Recommend Documents