IV.C.7. Urusan Pilihan Perdagangan
7. URUSAN PERDAGANGAN Peran urusan perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas pentingnya sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Secara kualitas semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Sektor perdagangan di Kabupaten Wonosobo lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung dan eceran tradisional dengan komoditas utama hasil pertanian dan produk hasil usaha kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM sebagai pelaku industri kreatif merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekspor maupun pasar domestik dengan didukung penataan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk domestik. Untuk itu Isu strategis RPJMD 2010-2015 adalah : 1) Penguatan struktur perekonomian
desa dan kota berbasis potensi lokal, 2) Penguataan sistem perdagangan berbasis potensi dan sumber daya alam sekitar serta perlindungan produsen pertanian hasil bumi, 3) Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya alam menuju ketahanan pangan. Dengan strategi dan arah kebijakan peningkatan efektifitas dan efisiensi perdagangan.
a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pada tahun 2011 pembangunan perdagangan di Kabupaten Wonosobo difokuskan untuk peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, pengembangan infrastruktur perdagangan, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 telah dialokasikan sebesar Rp. 1.390.000.000 atau sebesar 0,14% dari total APBD Tahun 2011. Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.381.735.265 atau 99,40%. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
249
IV.C.7. Urusan Pilihan Perdagangan
Tabel IV.C.7.1 Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan Tahun 2011 No.
Program
I 1
Belanja Langsung Pengembangan Kualitas Produk/SDM dan Penguasaan Teknologi Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri Pengembangan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Perdagangan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan penghasilan Belanja Hibah Total
2 3 4 II 1 2 3
Alokasi (Rupiah) 1.390.000.000 720.000.000 210.000.000 290.000.000 170.000.000 1.390.000.000
Realisasi (Rupiah) 1.381.735.265 718.244.000 209.030.000 288.211.400 166.249.865 1.381.735.265
Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2010 (diolah)
b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang efisien dan efektif serta mengembangkan sistem usaha dan lembaga perdagangan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Melalui program ini Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : (1) Pengembangan Pasar lelang Daerah, maksud diadakannya pasar lelang adalah terciptanya transparansi mekanisme pembentukan harga sehingga akan meningkatkan potensi rebut tawar petani dan mendorong peningkatan mutu dan produksi. Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Terminal Agribisnis (STA) Soropadan Temanggung untuk Pasar lelang Forward serta di Hotel Borobudur Magelang dan Kantor Disperindag Provinsi Jateng Semarang Lt 5 untuk komoditi Beras dan Jagung. Dengan harapan akan terbukanya transaksi usaha dan promosi produk, akan terjadi penawaran secara terbuka antara pembeli dan penjual yang ditentukan oleh harga tertinggi serta meningkatkan pendapatan petani. (2) Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri, bertujuan Memberikan informasi kepada masyarakat umum/ konsumen serta IKM/UKM dengan melibatkan 50 orang peserta dalam kegiatan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri. Dengan harapan agar masyarakat/konsumen menanamkan arti mencintai produk sendiri melalui gerakan Aku Cinta Indonesia. (3) Pembinaan Distribusi Usaha, melalui pembinaan dengan cara pemberian wawasan pengetahuan agar pelaku usaha tetap eksis dalam menghadapi persaingan usaha akibat pengaruh globalisasi, sehingga pelaku usaha dapat mengetahui kondisi usahanya dan dapat mengembangkan usahanya. (4) Peningkatan Mutu Produk, bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen serta peningkatan akses pasar. (5) Promosi/Misi Dagang Nasional/Regional, merupakan agenda rutin Pemkab Wonosobo dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Wonosobo. Dengan promosi ini maka akan LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
250
IV.C.7. Urusan Pilihan Perdagangan
memberikan dampak pada terbukanya akses pasar, meningkatnya akses pasar dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha. (6) Pemantauan Distribusi dan Informasi Harga KEPOKMAS, dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perkembangan harga ratarata kebutuhan pokok masyarakat pada tingkat konsumen/pengecer di Kabupaten Wonosobo, yang pada gilirannya dapat menjadi masukan Pemerintah dalam mengambil kebijakan lebih lanjut. Kegiatannya berupa memantau perkembangan harga dan distribusi kepokmas di pasar–pasar tradisional, agen, distributor, pangkalan LPG 3 kg se Kabupaten Wonosobo di mana hasil monitoring tersebut diolah untuk dijadikan laporan data informasi harga kepokmas. Melalui kegiatan tersebut maka akan tersed ia d ata informasi harg a d an kelancar an d istrib usi, seb ag ai b ahan evaluasi untuk melakukan lang kah–lang kah konkr it dalam menind aklanjuti per kemb ang an harga beb erap a komod iti yang fluktuatif se r ta menghindari terjadinya gejolak harga yang mencolok khususnya komoditi barang kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS). (6) Promosi Misi dagang IKM Skala Nasional dan Regional, merupakan pameran tingkat nasional diikuti oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, UMKM dll, pameran dilaksanakan selama dua kali yaitu International Ethnic Culture Festival di Komplek Monumen Serangan Oemoem 1 Maret Malioboro Yogyakarta tanggal 7-9 Oktober 2011 dan Invesda Expo 2011 di Gedung Jogja Expo Center (JEC) 13-16 Oktober 2011. Dengan mengikutsertakan IKM binaan Cipta Selaras, Wondi Craft, Sensasi Dieng, Batik Yohana Wiera serta promosi potensi investasi, budaya dan pariwisata Wonosobo. (7) Promosi melalui Pameran Expo, dilakukan dalam rangka pengenalan produk UMKM melalui gelar produk sehingga mampu meningkatkan akses pasar maupun omset penjualan produk berlokasi di JCC Jakarta yang diwakili oleh 4 UMKM.
Program Pengembangan Infrastruktur Perdagangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) perdagangan dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengembangan infrastruktur di sektor perdagangan melalui beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar, Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar dan Pengadaan Alat-alat kebersihan Pasar yang kesemuanya bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menyediakan tempat transaksi yang lebih layak bagi pedagang dan masyarakat. Di samping itu juga untuk meningkatkan daya saing dan eksistensi pasar tradisional melalui perwujudan pasar tradisional yang bersih, aman dan nyaman.
Program Pengembangan Kualitas Produk/SDM dan Penguasaan Teknologi Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan kewirausahaan dalam mengembangkan produk (diversifikasi produk) serta meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi yang berbasis pada kebutuhan dunia usaha dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing (kompetitif) di pasaran.
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
251
IV.C.7. Urusan Pilihan Perdagangan
Melalui program ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain : 1) Peningkatan Mutu, Standarisasi Produk IKM, (2) Peningkatan Sarana Pembinaan IKM di Lingkungan IHT, (3) Peningkatan dan Pengembangan Klaster Meubel/Kayu Olahan, (4) Peningkatan Kualitas dan Keamanan Produk Agro Industri Skala Kecil Menengah, (5) Pelatihan pengolahan Gula Semut IK Gula Kelapa, (6) Pelatihan pengembangan Teknologi IKM Perbengkelan, (8) Pelatihan Peningkatan dan pengembangan Industri Makanan dan Minuman, (9) Pengembangan Klaster IKM Potensi Pande Besi. Inti dari kegiatan tersebut adalah pelatihan manajemen dan ketrampilan bagi IKM dengan harapan akan meningkatkan kualitas produk sehingga akan tumbuh wirausaha yang dapat bersaing di pasar
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program ini bertujuan untuk memberdayakan lembaga perlindungan konsumen, peningkatan kapasitas kelembagaan yang menangani sengketa dagang dan perlindungan industri dalam negeri serta pengawasan barang beredar. Sasaran program ini adalah meningkatnya daya saing berbasis efisiensi dan meningkatnya perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dilakukan melalui upaya perlindungan produsen domestik, perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan kemetrologian. Dalam upaya perlindungan konsumen telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu : (1) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, dalam bentuk : Operasi pemberantasan barang kena cukai illegal yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan se Wilayah Kabupaten Wonosobo dan tingkat Kecamatan oleh Tim Kabupaten secara rutin dengan sasaran Pasar, grosir, toko, warung, pengecer maupun pedagang kaki lima. (2) Operasional dan Monitoring Pita Cukai Ilegal, di 15 Kecamatan Se Kabupaten Wonosobo selama 10 Bulan yaitu mulai tanggal 1 Februari 2011 s/d 19 November 2011 dengan hasil berkurangnya perdagangan tanpa pita cukai illegal di 15 kecamatan. (3) Peningkatan Pengawasan Barang Beredar, kegiatan yang dilakukan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk di beberapa tempat pelaku usaha baik pasar tradisional maupun modern untuk mengetahui tentang produk barang/jasa yang diedarkan agar sesuai dengan standar yang diberlakukan. Sehingga akan diketahui barang/jasa yang diedarkan di pasar oleh para pelaku usaha, terjaganya standarisasi barang/jasa di pasaran serta barang/jasa yang beredar sesuai dengan mutu sehingga masyarakat tidak dirugikan. (4) Sosialisasi Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk memberikan wawasan kepada aparatur/petugas yang kompeten dan kepada pelaku usaha agar lebih melaksanakan kewajibannya dalam berusaha serta bagi konsumen agar mengetahui hak mereka yang diakibatkan dengan barang/jasa yang diterimanya sesuai ketentuan Undang-Undang. (5) Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Sosialisasi Perlindungan Konsumen, berupa pengadaan alat untuk pendukung kegiatan agar kegiatan sosialisasi lebih mudah dan lancar sehingga penyebaran informasi tentang perlindungan konsumen bisa terlaksana.
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
252
IV.C.7. Urusan Pilihan Perdagangan
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tabel. IV.C.7.2 Capaian kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2011 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah
No.
Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD
1
Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan) / (Jumlah total PDRB)x100% Ekspor Bersih Perdagangan nilai ekspor bersih Rp = nilai ekspor – nilai impor
2
Capaian Kinerja 2010
2011
11,28%
12,02%**
$ 19.669.332,78
$ 11.981.524,43
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan **) data sangat sementara
Capaian kinerja urusan perdagangan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB, yang pada tahun 2011 rata-rata menyumbang 12,02%. Jika dibandingkan tahun 2010 mengalami kenaikan 6,56%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya pertumbuhan penduduk Kabupaten Wonosobo yang semakin meningkat yang diikuti oleh meningkatnya kebutuhan sehingga daya beli masyarakat di Kabupaten Wonosobo juga mengalami peningkatan. Kontribusi tersebut harus tetap dipertahankan/ditingkatkan dengan cara meningkatkan nilai tambah produk-produk perdagangan dan memperbaiki kualitas fasilitas infrastruktur perdagangan, karena perdagangan sangat mengandalkan mobilitas yang tinggi. Sedangkan nilai ekspor pada tahun 2011 sebesar $ 11.984.059,93 nilai ini menurun . 39,12% dibandingkan tahun 2010. Demikian pula nilai impor juga mengalami penurunan yang cukup significant sebesar 82,36% sehingga nilai ekspor bersih di tahun 2011 menurun 39,09%. Karena adanya penurunan permintaan ekspor. Untuk pengembangan infrastruktur perdagangan yang terkait dengan pembangunan dan rehabilitasi pasar sampai tahun 2011 jumlah pasar daerah ada 9 buah dengan daya tampung (kios, los, PKL) sebesar 3.278 buah, sedangkan jumlah pasar desa sampai 2011 ada 40 buah dengan daya tampung (kios, los, PKL) sejumlah 4.331 buah. Dibandingkan tahun 2010 jumlah pasar daerah menurun 25% sedangkan jumlah pasar desa naik 2,56% sementara daya tampun baik pasar daerah maupun pasar desa relatif tetap dari taahun 2010 sampai 2011.
c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan umum yang muncul pada urusan perdagangan antara lain : Belum efisien dan efektifnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan masih rendahnya kesadaran pemakaian produksi dalam negeri. Terbatasnya Koperasi.
akses permodalan terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
253
IV.C.7. Urusan Pilihan Perdagangan
Masih terbatasnya ragam komoditas ekspor non migas dengan nilai tambah yang rendah.
Upaya yang perlu dilakukan adalah:
dalam pembangunan urusan perdagangan kedepan
Mengintegrasikan perdagangan antar dan intra wilayah melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga salah satunya dengan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur perdagangan. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik. Melakukan revitalisasi kredit usaha rakyat serta menyediakan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistem bagi hasil, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai agunan. Meningkatkan produk ekspor non migas yang bernilai tambah terutama untuk produk lokal dengan memanfaatkan teknologi.
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
254