7. URUSAN PERDAGANGAN

IV.C.7. Urusan Pilihan Perdagangan

7. URUSAN PERDAGANGAN Perdagangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, utamanya dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Perdagangan dan investasi merupakan dua faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Percepatan pembangunan sektor perdagangan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam pembentukan PDRB menunjukkan bahwa peran perdagangan semakin penting dalam pertumbuhan ekonomi baik secara kualitas maupun kuantitas. Peningkatan tersebut didukung oleh oleh sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan. Sektor UMKM sebagai pelaku industri kreatif merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekspor maupun pasar domestik dengan didukung penataan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk domestik. Berkembangnya toko modern di Kabupaten Wonosobo menunjukkan semakin banyaknya investor yang turut meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi. Perlu digarisbawahi bahwa berkembangnya toko modern tersebut harus diimbangi dengan adanya regulasi agar tidak mematikan usaha perdagangan lokal yang sudah tumbuh terlebih dahulu. Oleh karena itu upaya penataan dan peningkatan fasilitas perdagangan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sektor perdagangan domestik. Untuk itu Isu strategis RPJMD 2010-2015 adalah : 1) Penguatan struktur perekonomian desa dan kota berbasis potensi lokal, 2) Penguatan sistem perdagangan berbasis potensi dan sumber daya alam sekitar serta perlindungan produsen pertanian hasil bumi, 3) Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya alam menuju ketahanan pangan. Dengan strategi dan arah kebijakan peningkatan efektifitas dan efisiensi perdagangan. Sejalan dengan isu strategis diatas, prioritas RKPD 2013 adalah : 1) Meningkatnya ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi. 2) Meningkatnya ekspor ke LN. 3) Meningkatnya kemampuan pelaku ekspor. 4) Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM). a. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pelaksanaan urusan perdagangan, pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.677.071.685,- dan terealisasi sebesar Rp 7.233.972.141,-. Proporsi realisasi belanja tersebut 0,73% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,-. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

281


Tabel IV.C.7.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan Tahun 2013 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

B

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri Pengembangan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Perdagangan Pengembangan Usaha Perdagangan Masyarakat Belanja Tidak Langsung

1

2 3 4 5

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

2.962.282.360

2.762.695.060

621.917.360

610.107.160

70.000.000

69.420.000

265.000.000

259.749.000

1.805.365.000

1.624.168.900

200.000.000

199.200.000

4.714.789.325

4.471.327.081

Belanja Pegawai

4.714.789.325

4.471.327.081

Gaji dan Tunjangan

4.078.848.000

3.982.267.482

576.737.325

429.859.600

59.204.000

59.199.999

Tambahan Penghasilan Insentif Pajak/Retribusi Daerah 2

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

-

-

3

Belanja Tak Terduga

-

-

7.677.071.685

7.233.972.141

Jumlah Total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program ini bertujuan untuk memberdayakan lembaga perlindungan konsumen, peningkatan kapasitas kelembagaan yang menangani sengketa dagang dan perlindungan industri dalam negeri serta pengawasan barang beredar. Sasaran program ini adalah meningkatnya daya saing berbasis efisiensi dan meningkatnya perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dilakukan melalui upaya perlindungan produsen domestik, perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan kemetrologian. Dalam upaya perlindungan konsumen telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu : 1) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT), di 15 Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo melalui monitoring secara kontinyu dengan hasil berkurangnya perdagangan tanpa pita cukai ilegal di 15 kecamatan. 2) Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, kegiatan yang dilakukan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk di beberapa tempat pelaku usaha baik pasar tradisional maupun modern untuk mengetahui tentang produk barang/jasa yang diedarkan agar sesuai dengan standar yang diberlakukan. Hasil dari kegiatan ini adalah terjaganya standarisasi barang/jasa di pasaran serta barang/jasa yang beredar sesuai dengan mutu memenuhi syarat layak pakai dan layak konsumsi sehingga masyarakat tidak dirugikan.


282


3) Pengawasan Barang Bersubsidi, berupa kegiatan pembinaan dan pemantauan pada agen-agen barang bersubsidi agar diketahui disparitas harga dan perbedaan pelayanan barang bersubsidi. Tujuannya agar pasokan dan standar barang/jasa tetap terjaga sehingga ada kenyamanan konsumen dalam memenuhi kebutuhan barang bersubsidi. 4) Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kemetrologian, berupa kegiatan pembinaan dan pengawasan mengenai tera ulang alat-alat ukur/takar/timbang agar memenuhi syarat kemetrologian. 5) Fasilitasi Perlindungan Konsumen, berupa pengadaan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan agar kegiatan rapat dan sosialisasi lebih mudah dan lancar sehingga penyebaran informasi tentang perlindungan konsumen bisa terlaksana. 6) Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen, diikuti oleh 20 orang 7) Pembinaan Perlindungan Konsumen Berbasis Gender dan Bagi Generasi Muda, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan konsumen terutama wanita dan generasi muda agar konsumen tidak dirugikan oleh produsen. 8) Fasilitasi Kegiatan PPNS dan PPBJ Bidang Perdagangan, merupakan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha. 9) Pembuatan Database Distribusi, merupakan kegiatan pendataan distribusi barang dan jasa yang tersedia di pasaran. 10) Pembangunan Ruang BPSK dalam rangka tercapainya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekspor keluar negeri dan mengembangkan informasi usaha perdagangan. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan antara lain : 1) Pengembangan Database Pelaku Usaha Perdagangan, merupakan kegiatan pendataan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Wonosobo. 2) Standarisasi Mutu Produk Perdagangan, kegiatan ini berupa sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang standar barang dan jasa, diikuti 20 orang peserta. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang efisien dan efektif serta mengembangkan sistem usaha dan lembaga perdagangan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Melalui program ini Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : 1) Fasilitasi Pasar Lelang Daerah, berupa kegiatan konsultasi dan kajian tentang rancangan pembentukan kelembagaan perlindungan konsumen, sehingga akan terjaga standarisasi barang/jasa di pasaran. 2) Monitoring Harga Kepokmas dan Barang Strategis Lainnya, dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perkembangan harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat pada tingkat konsumen/pengecer di Kabupaten Wonosobo, yang pada gilirannya dapat menjadi masukan Pemerintah dalam mengambil kebijakan lebih lanjut. LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

283


Kegiatannya berupa monitoring harga kepokmas dan barang strategis lainnya yang dilaksanakan di pasar daerah se Kabupaten Wonosobo, di mana hasil monitoring tersebut diolah untuk dijadikan laporan data informasi harga kepokmas. Melalui kegiatan tersebut maka akan tersedia data informasi harga dan kelancaran distribusi, sebagai bahan evaluasi untuk melakukan langkah–langkah konkrit dalam menindaklanjuti perkembangan harga beberapa komoditi yang fluktuatif serta menghindari terjadinya gejolak harga yang mencolok khususnya komoditi barang kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS). 3) Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan retribusi dan kenyamanan pedagang maupun pembeli sehingga akan meningkatkan PAD. 4) Expo Perdagangan, berupa kegiatan pameran untuk mempromosikan produkproduk unggulan Kabupaten Wonosobo di Batam, dengan harapan akan meningkatkan mutu dan daya saing produk serta membuka akses pasar bagi produk-produk Wonosobo. 5) Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, bertujuan untuk meningkatkan kecintaan dan konsumsi produk dalam negeri sehingga akan meningkatkan devisa Negara. 6) Operasional Bantuan Pasar Desa, berupa kegiatan sosialisasi Perbup Wonosobo No. 35 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan pasar desa, diikuti 35 pengelola pasar desa serta pendampingan bagi 2 pasar desa yang mendapat bantuan pembangunan prasarana pasar dari APBD Provinsi yaitu Pasar Balekambang Kecamatan Selomerto dan Pasar Lamuk Kecamatan Kaliwiro. Program Pengembangan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Perdagangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) perdagangan dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan pengembangan infrastruktur di sektor perdagangan melalui beberapa kegiatan yaitu : 1) Pengadaan Alat-alat Kebersihan Pasar, bertujuan untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan pasar. 2) Revitalisasi Pasar Tradisional (DAK), berupa rehab los areal bongkar muat, penambahan los, kios dan areal parkir. 3) Revitalisasi Pasar Se Kabupaten Wonosobo, berupa rehab di 6 pasar yaitu Pasar Induk Wonosobo, Pasar Hewan Wonolelo, Pasar Sayur Wringinanom, Pasar Kaliwiro, Pasar Selomerto dan Pasar Sapuran. 4) Perbaikan Pasar Kertek, berupa rehab pintu dan atap Pasar Unggas Kertek. 5) Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran, bertujuan untuk meningkatkan keamanan Pasar Induk Wonosobo. 6) Sosialisasi dan Relokasi Pasar Tradisional, berupa sosialisasi kepada para pedagang di Pasar Siwuran Garung 7) Perbaikan Pintu dan Instalasi Air/Listrik Pasar Induk, bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasar.


284


8) Pengadaan Sarana Pendataan Pelaku Usaha Perdagangan, kegiatan ini mendukung adanya peningkatan pelayanan aparat terhadap pelaku usaha perdagangan. Kegiatan tersebut kesemuanya bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menyediakan tempat transaksi yang lebih layak bagi pedagang dan masyarakat. Di samping itu juga untuk meningkatkan daya saing dan eksistensi pasar tradisional melalui perwujudan pasar tradisional yang bersih, aman dan nyaman.

Program Pengembangan Usaha Perdagangan Masyarakat Program ini bertujuan untuk memicu pelaku bisnis dan pemilik modal untuk menanamkan modalnya guna membuka peluang usaha-usaha mandiri yang bisa mencukupi kebutuhan sektor perdagangan yang ada di Kabupaten Wonosobo sehingga pemenuhan kebutuhan barang dan jasa oleh pelaku perdagangan di Kabupaten Wonosobo tidak perlu lagi didatangkan dari luar daerah/wilayah. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu Study Pengembangan Pasar, kegiatan tersebut menghasilkan dokumen berupa data base maupun kajian yang nantinya berguna sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.

c. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tabel IV.C.7.2 Capaian kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2013 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah No. 1

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan) / (Jumlah total PDRB)x100%

Capaian Kinerja 2012 11,35%

2013** 253.634,67 ____________ x 100% 2.179.015,39 = 11,64%

Sumber : BPS (2014) **) data sangat sementara

Tabel IV.C.7.3 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan berdasarkan RPJMD 2010-2015 No.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah laporan/kejadian kelangkaan bahan pokok Jumlah sarana perdagangan Jumlah pelaku perdagangan Jumlah pelaku perdagangan yang memiliki SIUP % volume komoditas untuk keperluan ekspor Nilai ekspor ($) Jumlah negara tujuan Jumlah komoditas Jumlah pelaku ekspor Jumlah usaha dagang kecil Jumlah usaha dagang menengah Jumlah UDKM yang dibina dan berkembang

Capaian Pembangunan 2012 2013 12 18 4 5 13.736 14.052 13.736 14.052 3% 4% 40.430.534 41.896.600 12 8 7 6 6 8 5.200 5.926 975 1.061 85 85

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2014) LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

285


Penyelenggaraan urusan perdagangan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB, yang pada tahun 2013 rata-rata menyumbang 11,64%. Jika dibandingkan tahun 2013 mengalami kenaikan 0,29%. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat yang diikuti peningkatan daya beli masyarakat akibat adanya pertumbuhan penduduk. Kenaikan kontribusi tersebut harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan cara meningkatkan nilai tambah produk-produk perdagangan dan memperbaiki kualitas infrastruktur perdagangan. Target capaian kinerja berdasarkan RPJMD sebagian besar sudah terlampaui, sehingga diharapkan sektor perdagangan ini akan dapat dioptimalkan melalui peningkatan daya saing dan akses pasar yang didukung adanya infrastruktur yang memadai. Untuk pengembangan infrastruktur perdagangan yang terkait dengan pembangunan dan rehabilitasi pasar sampai tahun 2013 jumlah pasar daerah ada 19 buah dengan daya tampung (kios, los, PKL) sebesar 8.554 buah, sedangkan jumlah pasar desa sampai 2013 ada 49 buah serta terjadi peningkatan jumlah pasar modern.

d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan umum yang muncul pada urusan perdagangan antara lain :  Sistem distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat yang belum efektif dan efisien dan masih rendahnya kesadaran pemakaian produksi dalam negeri.  Terbatasnya akses permodalan terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan Koperasi.  Masih minimnya ragam komoditas ekspor non migas dengan nilai tambah yang rendah.  PKL dan Parkir kendaraan yang kurang tertata di lingkungan pasar. Upaya yang perlu dilakukan adalah:

dalam pembangunan urusan perdagangan kedepan

 Mengembangkan jaringan distribusi perdagangan untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga salah satunya dengan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur perdagangan.  Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik dan kampanye Gerakan Cinta Produk Dalam Negeri.  Mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku perdagangan maupun koperasi.  Meningkatkan produk ekspor non migas yang bernilai tambah terutama untuk produk lokal dengan memanfaatkan teknologi.  Mengatur dan merelokasi PKL dan Parkir yang berada di lingkungan pasar.


286

7. URUSAN PERDAGANGAN

Recommend Documents