b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan urusan perikanan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011

C. URUSAN PILIHAN 1. Urusan Perikanan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan a) Pengembangan bibit ikan unggul b) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan c) Pengembangan usaha dan agribisnis perikanan d) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan (DAK) e) Pengembangan pakan ikan alternatif 2) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan a) Evaluasi pelaku usaha perikanan b) Pelatihan dan Pembinaan teknologi perikanan 3) Program Optimalisasi

Pengelolaan

dan Pemasaran

Produksi

Perikanan a) Optimalisasi peran kelembagaan pemasaran b) Gerakan pemasyarakatan hasil perikanan 4) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar a) Pemetaan potensi pengembangan perikanan b) Restocking perairan umum b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan urusan perikanan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan a) Diseminasi budidaya Lele Sangkuriang 1 kali, pembuatan brosur teknologi budidaya lele Sangkuriang 1000 lembar, pembelian calon induk 3.000 ekor dan pembelian pakan ikan 100 zak, pembelian benih calon induk Nila 200 kg, sosialisasi teknologi, 1 kali, pembuatan brosur teknologi budidaya ikan nila 500 lembar. b) Sosialisasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) 2 kali, pembuatan brosur CBIB 750 eksemplar, Pembuatan buku saku pengendalian

penyakit

ikan

250

buku,

pengadaan

alat

laboratorium perikanan 1 paket, magang teknologi perbenihan 354


bagi petugas 1 angkatan, magang bududaya ikan untuk petani 1 angkatan, kursus pembenihan rakyat (UPR) 1 angkatan, kursus petani ikan 2 angkatan, kursus manajerial kelompok 1 angkatan. c) Pengembangan

usaha

dan

agribisnis

perikanan

berupa,

pengelolaan administrasi 12 bulan, pembuatan brosur UPP 1.000 lembar dan pembuatan buletin tiga bulanan OVA 2.000 lembar d) Pengembangan BBI lokal 2 unit, pengembangan kawasan budidaya air tawar 10 unit, pembangunan pendopo penyuluhan 2 unit, pengembangan kawasan perbenihan (UPR) 8 kecamatan, penyediaan sarana prasarana pemasaran dan peningkatan mutu hasil

perikanan

1

paket,

penyediaan

sarana

prasarana

penyuluhan perikanan 8 paket e) Terlaksananya uji coba pakan alternatif berupa sosialisasi teknologi pembuatan pakan alternatif 1 kali, pembuatan brosur teknologi pembuatan pakan ikan alternatif 1.000 lembar, pembelian benih ikan uji 4.000 ekor, pembelian pakan ikan uji 20 zak. 2) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan a) Evaluasi pelaku usaha perikanan berupa, evaluasi kelompok tani di 17 kelompok, evaluasi UPR se-Kab. Sleman 17 kecamatan, pemberdayaan petani pembenih ikan berupa sarasehan udang galah 6 kali dan sarasehan gurami 6 kali. b) Dem mina padi kolam dalam 3 unit. 3) Program Optimalisasi

Pengelolaan

dan Pemasaran

Produksi

Perikanan a)

Optimalisasi

peran

kelembagaan

pemasaran

berupa,

pengelolaan UPT PBPP 12 bulan, optimalisasi 5 unit BBI, pembelian pakan 348 zak dan cetak brosur 1.000 lembar. b)

Diversifikasi Pengolahan dan Kampanye Makan Ikan berupa, 18 kali

lomba

masak,

penyusunan

buku

resep

100

eks,

pemasyarakatan hasil perikanan 4 kali, sarasehan pasar ikan 355


kelompok 6 kali, sosialisasi gizi ikan 1 kali, kampanye makan ikan 6 kali. Gerakan cinta ikan berupa, lomba lukis cinta ikan 1 kali, pembuatan brosur cinta ikan 400 lembar dan pembuatan buku gambar gerakan cinta ikan 525 buku. 4) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar a) Perencanan pembangunan perikanan 4 unit dan pendataan perikanan di 17 kecamatan. b) Restocking perairan umum berupa, penebaran 900 kg benih di perairan umum. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perikanan sebagaimana buku lampiran) Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung peningkatan produksi ikan sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.35. Perkembangan Produksi Ikan Tahun 2007– 2011 No.

Produksi Ikan

1.

Ikan Konsumsi (ton)

2.

Ikan Hias (ekor)

3.

Benih Ikan (ekor)

2007

2008

2009

2010

2011

8.148,85

10.297,78

12.425,90

14.574,68

18.364,10

7.818.000

9.278.860

9500000

11.445.500

11.909.300

532.156.500 704.545.000

789367500 785.857.500 840.182.800

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Peningkatan jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2011 sebesar 26,0%, produksi ikan hias meningkat sebesar 4,05%, dan produksi benih ikan meningkat sebesar 6,91%. Peningkatan produktifitas perikanan tersebut dikarenakan adanya peningkatan produktivitas kolam, jumlah kelompok pembudidaya meningkat 7,24% menjadi 415 kelompok, peningkatan produktivitas alat tangkap perairan umum, serta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pembudidayaan ikan. Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2011 meningkat 3,93% menjadi 27,78 kg/kapita/tahun dari 26,73 kg/kapita/tahun pada tahun 2010.

356


Tingkat konsumsi tahun 2011 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi Provinsi DIY sebesar 12,80 kg/kapita/tahun. Keberhasilan urusan perikanan dapat pula dilihat dari prestasi yang diraih oleh beberapa kelompok tani ikan sebagai berikut: 1) Juara I Nasional, kategori Kelembagaan UPP dalam rangka Penghargaan Adibakti Mina Bahari atas nama UPP Sembada Sleman. 2) Juara I Nasional, Kategori Inovasi UMKM Pengolah Hasil Perikanan atas nama Nurul

Indah Khasanah, ST, Kayan, Gg. Mlati,

Condongcatur, Depok. 3) Juara V Nasional, kategori Kelembagaan UPR dalam rangka Penghargaan Adibakti Mina Bahari atas nama UPR Yasa Mina, Cangakan, Kalitirto, Berbah. 4) Juara

I

Tingkat

Provinsi,

Kinerja

Kelembagaan

Kelompok

Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Budidaya Nila, atas nama KPI Tegal Makmur, Ngawen, Tegal, Trihanggo, Gamping. 5) Juara I Tingkat Provinsi, Kinerja Kelembagaan Unit Perbenihan Rakyat (UPR), atas nama KPI Mina Jaya, Kaliwaru, Selomartani, Kalasan. 6) Juara

II

Tingkat

Provinsi,

Kinerja

Kelembagaan

Kelompok

Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Budidaya Nila, atas nama KPI Mina Rejeki, Bedilan, Margokaton, Seyegan. 7) Juara III Tingkat Provinsi, Lomba UKM Pengolah Hasil Perikanan, atas nama Aray D. Harjunathin, S.Pd., Perum Sidoarum Blok III Godean. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan perikanan adalah Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, 357


Perikanan,

dan

Kehutanan

Kabupaten

Sleman.

Secara

rinci,

kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perikanan di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 60 orang (1 kepala dinas, 17 orang bidang perikanan, 22 orang pengembangan budidaya perikanan, 20 orang penyuluh perikanan). Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan perikanan menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perikanan sebesar Rp4.221.798.380,00 realisasi Rp3.804.837.975,00 atau 90,12%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, anggaran sebesar Rp3.883.798.380,00 realisasi Rp3.471.692.600,00 atau 89,39%. 2) Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan, anggaran sebesar Rp88.000.000,00 realisasi Rp86.145.000,00 atau 97,89%. 3) Program Optimalisasi Perikanan,

anggaran

Pengelolaan sebesar

dan Pemasaran Rp190.000.000,00

Produksi realisasi

Rp189.700.000,00 atau 99,84%. 4) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar,

anggaran

sebesar

Rp60.000.000,00

realisasi

Rp57.300.375,00 atau 95,50%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan Perikanan melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perikanan di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir. 358


h. Permasalahan dan Solusi 1) Masalah sumber air yang semakin terbatas baik dari jumlah maupun

kualitasnya masih menjadi permasalahan penting, terutama di wilayah Sleman barat dimana kegiatan budidaya perikanan sebagian besar bergantung pada pengairan dari saluran Van der Wijck dan Selokan Mataram. Saat ini kedua saluran terganggu alirannya karena adanya timbunan material vulkanik erupsi Merapi berupa pasir dan batu. Selain mendesain ulang jaringan irigasi, solusi lain yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik petani maupun pembudidaya ikan untuk memilih komoditas yang dapat tumbuh baik dengan sumber air terbatas seperti ikan gurami dan lele.

Selain itu, perlu ditingkatkan peran

organisasi pemakai air (P3A). 2) Tingginya harga pakan pabrikan masih menjadi permasalahan dalam

budidaya perikanan, antisipasi yang telah dilakukan dengan mengembangkan

pakan

alternatif

yang

bisa

mengurangi

ketergantungan terhadap bahan baku pakan impor. 2. Urusan Pertanian a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani: a) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis b) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis c) Peningkatan kemampuan lembaga petani d) Sekolah Lapang Petani e) Pembinaan dan pengembangan GAPOKTAN f) Pemberdayaan Petani g) Pembinaan dan Evaluasi P3A h) Pemberdayaan LKM, Gapoktan dan P3A i) Pembinaan dan pengembangan Gapoktan

359


2) Program Peningkatan

Pemasaran

Hasil Produksi

Pertanian/

Perkebunan a) Fasilitas kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi oeternakan komplementer b) Promosi atas hasil produk pertanian/perkebunan unggulan daerah c) Pemasyarakatan hasil pembangunan pertanian d) Pengembangan pertanian wisata e) Diversivikasi pengolahan hasil pertanian f) Pengembangan agribisnis pertanian g) Pembinaan panen dan pasca panen h) Pembinaan panen dan pasca panen tembakau 3) Program Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan tepat guna a) Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna b) Pelatihan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam c)

Bimbingan SPO-GAP (Standar Procedure Operational-Good Agriculture Practices)

d) Penyusunan SOP tembakau rakyat e) Dem area tembakau 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan a) Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan b) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan c) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan d) Pengelolaan Lahan air e) Perlindungan tanaman f)

Pengembangan kentang dataran medium

g) Pengembangan pembibitan krisan h) Pengembangan pupuk organik i)

Akselerasi tebu rakyat

j)

Penyedian benih unggul bermutu perkebunan

k) Reklamasi lahan perkebunan 360


l)

Perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan

m) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan perkebunan n) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim perkebunan o) Pembuatan gudang penyimpanan tembakau 5) Program

Pemberdayaan

Penyuluhan

Pertanian/Perkebunan

Lapangan a) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan b) Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan c)

Pemberdayaan kelompok dan UPT BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan)

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak a) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak b) Pengawasan peredaran produk asal hewan dan obat-obatan c)

Optimalisasi UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan

d) Pengelolaan klinik hewan e) Penanganan penyakit menular ternak 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan a) Pengembangan agribisnis peternakan 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian a) Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer b) Diversifikasi pengolahan dan kampanye produk peternakan c)

Optimalisasi pengembangan pemotongan hewan

budidaya

peternakan

dan

9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan: a) Pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna.

361


b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan urusan pertanian sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a) Pelatihan pengurus kelompok petani kecil (KPK) 3 angkatan, magang petani dan pelaku agribisnis 2 angkatan, dan pelatihan dan bimbingan pertanian organik 2 angkatan. b) Pembinaan manajemen kewirausahaan 2 angkatan. c)

Evaluasi kelompok tani kelas pemula dan lanjut 34 kelompok, evaluasi kelompok Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi tingkat Kabupaten 7 kelompok, evaluasi kelompok PMI padi tingkat Provinsi 1 kelompok, penghargaan bagi kelompok berprestasi 15 kelompok, peningkatan kelas kelompok 50 kelompok, partisipasi pada pekan daerah dan pekan nasional petani masing-masing 1 unit.

d) Sekolah

lapang

tata

guna

air

1

angkatan,

pembinaan

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) 1 angkatan, dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu 4 angkatan. e) Evaluasi

gabungan

kelompok

tani

17

kecamatan,

Pendampingan Gapoktan 86 desa, Pelatihan pengelolaan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaaan Swadaya (P4S) 1 kali, pelatihan manajemen Gapoktan 2 angkatan. f)

Pelatihan penyusunan Participatory Rural Appraisal (PRA)

2

angkatan, penyusunan rencana kerja penyuluhan desa 86 desa. g) Pertemuan koordinasi P3A tingkat kabupaten 6 kali, pertemuan awal/sosialisasi 8 kali, Pertemuan pembinaan dan evaluasi P3A tingkat kecamatan,

Pertemuan pembinaan dan evaluasi P3A

tingkat kabupaten 8 kali, Pertemuan persiapan dan evaluasi P3A tingkat provinsi 2 kali, pembinaan dan evaluasi P3A tingkat provinsi 1 kali, Pertemuan persiapan dan evaluasi P3A tingkat nasional 2 kali, pembinaan dan evaluasi P3A tingkat nasional 1 kali, penghargaan pembinaan dan evaluasi P3A tingkat kabupaten 1 paket. 362


h) Pemberdayaan P3A dan Kelompok Tani 4 kali i) Pembinaan dan pengembangan Gapoktan 1 kali 2) Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/

Perkebunan a) Fasilitasi kerjasama regional, nasional, internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan melalui forum komunikasi pertanian dan kehutanan 1 kali, forum komunikasi tiga bulanan (5 bidang) 20 kali, forum komunikasi penyuluh 2 kali dan forum komunikasi Petugas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) 2 kali. b) Temu usaha dan temu bisnis 2 kali, pasar tani 4 kali, dan promosi dan pengembangan pertanian dan kehutanan 1 kali. c)

Pemasyarakatan hasil pembangunan pertanian terdiri dari Agro and Food Expo 1 kali, Hari Pangan Sedunia 1 kali dan Pameran Potensi Pembangunan 1 kali.

d) Pengembangan pertanian wisata berupa lomba numbuk padi 1 kali, lomba ngluku 1 kali, lomba ani-ani 1 kali. e) Diversifikasi

pengolahan

hasil

pertanian

berupa

lomba

pengolahan makanan basah dan kering tingkat kecamatan 17 kali, tingkat kabupaten 1 kali, dan cetak buku resep sebanyak 30 buku. f)

Pengembangan agribisnis pertanian, terdiri dari : Pengembangan sistem informasi harga pasar 12 kali, analisis usaha tani 6 komoditi, temu asosiasi pertanian 27 kali, pengelolaan kebun Sub Terminal Agribisnis (STA) 12 kali.

g) Pelatihan panen dan pasca panen

dan pengolahan hasil

perkebunan 2 unit, temu usaha perkebunan 1 angkatan. h) Pembinaan panen dan pasca panen tembakau 1 angkatan. 3) Program Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan a) Siaran pedesaan 10 kali, pembuatan leaflet 4.250 lembar, siaran televisi 5 kali, penyediaan sarana/media penyuluhan bagi 114 penyuluh dan temu teknis penyuluh 7 kali. b) Pelatihan penerapan teknologi budidaya 24 kali. 363


c)

Bimbingan SPO-GAP sebanyak 3 angkatan.

d) Penyusunan SOP Tembakau rakyat 1 buah. e) Dem area tembakau nikotin rendah 2 kelompok. 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan a) Pelatihan tanaman hias, tanaman pisang 2 unit, dan pengadaan tanaman pisang 800 batang. b) Seleksi penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan di 17 kecamatan, pengadaan pompa air 2 unit, pembangunan dam parit 1 unit dan pembuatan sumur dangkal 2 unit, layanan administrasi mendukung prasarana dan sarana pertanian (PSP) 1 paket. c)

Pengembangan tanaman buah unggulan: salak madu 500 batang dan salak pondoh 1.500 batang.

d) Pengembangan pertanian hemat air 1 unit, pelatihan pengurus P3A 4 kali dan pemberian badan hukum pada 5 P3A. e) Pelaksanaan pertemuan petandu tingkat kabupaten 2 kali, pertemuan petandu tingkat UPT Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan

dan

Kehutanan

(BP3K)

8

kali,

gerakan

pengendalian OPT 35 kelompok, pembuatan leaflet 1.000 lembar,

pembelian

obat-obatan

1

paket,

kompensasi

penangkapan tikus 50.200 ekor, pembelian sarana pertanian (mistblower) 1 paket, pelatihan perbanyakan agensia hayati Tricoderma/ Gliocladium 1 angkatan, pembongkaran pisang terserang hama 200 batang, pembelian applaud 300 kg dan BPMC 300 liter, pengembangan kentang dataran medium berupa dem kentang dataran medium 1 unit dan sekolah lapang 2 unit. f)

Pengembangan pemanfaatan

pembibitan laboratorium

krisan, kultur

pembibitan/pembelian planlet 1 paket

berupa jaringan

optimalisasi 1

paket,

dan pembelian bibit

indukan krisan 1 paket. g) Pelatihan dan bimbingan pertanian organik/sekolah lapang pupuk organik 2 angkatan, fasilitasi pupuk organik 20 Ha. 364


h) Bimbingan teknis dan evaluasi budidaya tebu 1 paket dan penyusunan rancangan teknis pengelolaan tebu 1 unit. i)

Identifikasi dan inventarisasi pohon induk 2 jenis dan pemurnian benih tanaman tembakau rakyat 2 unit.

j)

Reklamasi lahan kopi, tebu dan mendong 3 Ha.

k)

Pengamatan

OPT

tanaman

perkebunan

17

kecamatan,

pengendalian hama bubuk buah kopi dengan penarik hypotan 4 kelompok, pengendalian hama uret pada tanaman tebu 4 kelompok, pembelian obat-obatan 1 paket. l)

Penyusunan SOP Kopi 1 paket, pemeliharaan tanaman perkebunan di kebun Sawungan 6.700 m2, dan pembuatan pagar kebun Sawungan 20 m2.

m) Bimbingan dan pembinaan teknis budidaya tanaman tembakau rakyat

10

kelompok,

bimbingan

dan

pembinaan

teknis

intensifikasi pasca kepras mendong 4 kelompok, dan pembuatan SOP tembakau kadar nikotin rendah 1 unit. n) Pembuatan gudang penyimpanan tembakau rajang 1 unit. 5) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan a) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan, berupa pelatihan penyuluh swakarsa 2 kali, Forum teknis penyuluh TPH 9 kali. b) Penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan 17 kecamatan, penyusunan programa penyuluhan tingkat UPT BP3K 8 unit, penyusunan programa penyuluhan tingkat kabupaten 1 unit. c)

Perjalanan tetap petugas lapangan 153 orang, pemberdayaan kelompok 8 paket, koordinasi tingkat UPT BP3K dengan kelompok 8 unit, dan demplot di UPT BP3K 8 unit.

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak a) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak berupa, pemerikasaan specimen lab. diagnostik 801 sampel, pemantauan pasar hewan kurban 2 kali, pengendalian 365


penyakit zoonosa 12 kali, pemeriksaan hewan kurban 17 kecamatan, pembelian bahan obat-obatan 1 paket, pembelian bahan/alat laboratorium 1 paket, pembuatan peta penyakit 2011 dan peta potensi peternakan 20 eksemplar, pemeriksaan sampel lab rujukan diagnostic 75 sampel, sosialisasi peduli Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) 6 kecamatan, sosialisasi pemotongan hewan kurban 17 kecamatan, pembuatan buku tata cara pemotongan hewan kurban 1.500 eksemplar. b) Pengawasan peredaran produk asal hewan dan obat-obatan berupa

pembelian

alat

laboratorium

peternakan

1

unit,

pengawasan RPH/RPA 7 kali, pengawasan pemotongan hewan di RPH 12 kali, pengawasan peredaran daging tingkat kecamatan 6 kali, pengawasan obat hewan 6 kali, sosialisasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 2 kali, pembinaan NKV 8 kali, sosialisasi dokter hewan praktek 3 kali, pembinaan dokter hewan praktek 6 kali, pengawasan peredaran daging di supermarket dan hotel 6 kali, pembelian bahan laboratorium 1 paket, pemeriksaan daging 550 sampel, pemeriksaan telur 550 sampel, pengujian residu antibiotika 20 sampel, pengujian cemaran mikroba 20 sampel, pengujian kandungan formalin 25 sampel. c)

Optimalisasi UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan berupa, pemantauan dan pelayanan kesehatan 6 kali, pemeriksaan kebuntingan 1.112 ekor, penanganan gangguan alat reproduksi 627 ekor, pengambilan dan pemeriksaan specimen 1.480 sampel, pemantauan kematian ternak 6 kali, pemantauan post vaksinasi antraks 8 kali, pelayanan puskeswan keliling 96 kali, vaksinasi Newcastle Desease (ND) 76.189 dosis, pengadaan bahan dan obat-obatan 1 paket, pengadaan bahan laboratorium 1 paket, pengadaan papan nama 3 buah, pengadaan leaflet 2.000 lembar, rakor pra vaksinasi antraks 2 kali, sosialisasi antrak 17 kali, rakor 12 kali, konsumsi evaluasi puskeswan tingkat provinsi 1 kali, evaluasi puskeswan tingkat nasional 1 366


kali, monitoring pos keswan 12 kali, pengadaan perlengkapan kerja 36 buah, pengadan lemari obat 1 buah, filing cabinet 2 buah, alat-alat kedokteran hewan 1 paket, kompensasi paska vaksinasi antrak 1 paket. d) Pengelolaan klinik hewan berupa pembelian bahan obat-obatan 1 paket, pembelian pakan hewan kesayangan 1 paket, pengadaan alat-alat kedokteran 1 paket, pengadaan bahan laboratorium 1 paket, pengadaan sarana kerja 1 unit. e) Penanganan penyakit menular berupa, pengasapan di 17 kecamatan, pengadaan bahan dan obat-obatan 2 paket, pengadaan bahan lab 1 paket, sosialisasi Avian Influenza (AI) 34 lokasi,

rakor

dengan

kader

17 kecamatan, pemeliharan

peralatan dapur 1 buah, perawatan alat laboratorium 3 buah, pengadaan perangkat komputer 1 unit. Pengadaan bahan dan obat-batan

panyakit

antrak

1

paket,

pengadaan

bahan

laboratorium 1 paket, sosialisasi antraks 34 desa, rakor 3 kali, pengadaan perlengkapan kerja lapangan 1 paket. 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan a) Pengembangan

agribisnis

peternakan

berupa

peningkatan

pelayanan usaha peternakan dan pengembangan ternak besar, kecil

dan unggas, koordinasi pertemuan petugas

12 kali,

pembinaan inseminasi buatan (IB) 51 kelompok, pengawasan peredaran mutu bibit ternak unggas dan pakan 2 paket, penyusunan data IB-Pemeriksa Kebuntingan (PKB)-Kelahiran ternak 12 bulan, pemeriksaan sampel pakan 20 sampel, pertemuan penyelesaian ternak pengembangan 10 kelompok, pengadaan straw sapi potong 2.000 straw, kandang jepit untuk IB 5 buah, penyusunan data Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) 1 paket, peningkatan kualitas ternak kecil 5 kelompok, pengadaan alat kedokteran 1 paket.

367


8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan a) Inventarisasi usaha peternakan ayam pedaging (plasma/mandiri) 17 kecamatan, apresiasi SOP ayam pedaging dari perusahaan inti 1 kali, desain packaging telur asin dari mendong/bambu 1 kali. b) Apresiasi pengolah pasca panen 1 kali, apresiasi pemotong unggas 1 kali, bantuan pembelian bahan perbaikan Tempat Pemotongan Unggas (TPU) dan Intalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sederhana 1 paket, kampanye minum susu bagi anak SD di 3 SD, kampanye makan daging kelinci di 17 kecamatan, demo pengolahan hasil peternakan 3 jenis, evaluasi pengolahan pasca panen dan kampanye hasil olahan 1 kali, sertifikasi pendampingan NKV hasil pasca panen dan olahan hasil peternakan 30 orang. c) Pengelolaan, pemeliharaan RPH dan pengembangan budidaya peternakan 12 bulan. 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan a) Apresiasi peternak babi dan ayam 3 kali, pembuatan leaflet 1.500 lembar, pembangunan biodigester peternakan babi dan ayam 3 unit, demplot pengendalian bau dan lalat pada peternakan ayam 3 unit. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pertanian sebagaimana buku lampiran) Program dan kegiatan urusan pertanian pada tahun 2011 mampu mendukung produksi tanaman pangan berupa padi sawah dan ladang sebanyak 232.713 ton untuk pemenuhan kebutuhan beras di Kabupaten Sleman dan kabupaten lain di Provinsi DIY. Sementara produksi beberapa tanaman pangan lainnya mengalami penurunan karena terjadinya fenomena perubahan iklim yang ekstrim (curah hujan sangat tinggi) dan serangan organisme pengganggu tanaman yang semakin meningkat. Perkembangan beberapa produk tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut:

368


Tabel 3.36. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2007-2011 (dalam ton) No Produk 2007 2008 2009 2010 2011 1. Padi sawah 242.684 267.607 268.075 264.317 231.374 2. Padi ladang 194 1.321 1.329 1.756 1.339 3. Beras 153.535 169963 170.263 168.158 147.075 4. Jagung 26.629 30.896 32.712 31.703 38.111 5. Kedelai 705 1.130 772 698 775 6. Ubi kayu 19.923 24.449 26.153 20.868 14.741 7. Pisang 12.049 12.351 12.319 10.020 6.276 8. Rambutan 15.734 16.119 19.748 16.722 16.432 9. Cabe 3.741 3.754 3.951 4.123 4.053 10. Kacang Panjang 1.377 1.938 2.141 2.463 1.876 11. Salak 57.605 58.217 58.599 56.554 33.340 Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Komoditas perkebunan yang mengalami peningkatan produksi yang berarti adalah tembakau rakyat sebesar 65,17% dan Tembakau Virginia sebesar 714,28% karena kemarau yang panjang, sehingga tembakau mengalami pertumbuhan yang optimal. Tabel 3.37. Perkembangan Produksi Perkebunan Tahun 2007-2011 (dalam kwintal) No.

Produk

2007

2008

1. Kelapa 83.417,20 83.694,05 2. Kopi 883,45 861,30 3. Tembakau rakyat 6.255,45 6.830,30 4 Tembakau virginia 1.997,00 2.242,55 5. Mendong 28.476,00 30.325,00 6. Tebu 54.224,69 53.907,54 Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2009

2010

2011

83.105,75 528,65 7.600,00 1.831,45 33.744,00 53.911,11

81.642,73 578,60 495,30 1.041,50 31.309,00 48.956,65

79.098,00 123,00 818,10 8.480,70 25.951,00 48.171,00

Di bidang peternakan terjadi perkembangan jumlah populasi ternak sebagaimana tabel berikut. Tabel 3.38. Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2007-2011 (ekor) No. Ternak 2007 2008 2009 2010 1. Sapi Potong 47.352 51.514 54.921 47.909 2. Sapi Perah 5.589 5.465 5.265 3.134 3. Kerbau 3.474 3.387 3.266 3.193 4. Kambing 32.354 35.075 36.152 31.837 5. Domba 56.997 68.955 71.623 64.853 6. Ayam Buras 1.571.706 1.599.729 1.615.285 1.477.278 7. Ayam Petelur 1.540.932 1.885.432 1.993.395 1.433.704 8. Ayam Pedaging 2.681.775 2.795.899 2.977.735 2.522.194 9. Itik 195.848 199.645 212.967 200.883 10. Burung Puyuh 901.425 948.591 949.478 879.397 Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2011 51.706 3.522 707 35.732 70.698 1.538.058 1.668.820 2.713.870 205.815 916.305

369


Tabel 3.39. Perkembangan Produksi Hasil Ternak (dalam ton) No.

Ternak

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Telur

17.523,72

19.449,16

19.550,57

18.133,88

17.647,00

2.

Susu

6.687,88

5.712,16

5.527,41

4.597,59

2.756,63

3.

Daging

20.515,81

21.558,31

21.776,59

21.348,85

19.749,19


Dari data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah populasi ternak secara umum mengalami peningkatan, sedangkan produksi telur, susu dan daging pada tahun 2011 mengalami sedikit penurunan karena belum pulihnya populasi ternak di wilayah sentra produksi susu dan telur (Cangkringan dan Pakem) akibat erupsi Merapi pada tahun 2010. Keberhasilan urusan pertanian dapat dilihat dari prestasi yang diraih yakni: 1) Penghargaan Kepala Dinas Berprestasi dalam rangka Pekan Nasional Pertanian di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, atas nama Ir. S. Riyadi Martoyo, MM. 2) Penyuluh Pertanian Berprestasi dalam rangka Pekan Nasional Pertanian di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, atas nama Sumarsini, SP. 3) Penyuluh Pertanian Berprestasi dalam rangka Pekan Nasional Pertanian di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, atas nama Rini Tri Puspanti, S.Pt. 4) Juara III, Lomba Situs Web Kementerian Pertanian, kategori SKPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota atas nama Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman. 5) Penghargaan Tingkat Provinsi Pelaku Usaha Agribisnis Hortikultura Berprestasi, kategori PMD komoditas tanaman hias, atas nama Siswiyanto, Wonokerso, Hargobinangun, Pakem. 6) Penghargaan Tingkat Provinsi kepada Pelaku Usaha Agribisnis Hortikultura, kategori Penangkar Komoditas Sayuran atas nama PT. Bumi Pusaka, Pedak, Sinduharjo, Ngaglik.

370


7) Penghargaan Tingkat Provinsi Pelaku Usaha Agribisnis Hortikultura Berprestasi, kategori Asosiasi Komoditas Buah-buahan, atas nama Paguyuban Mitra Turindo, Kembang, Wonokerto, Turi. 8) Penghargaan Tingkat Provinsi Pelaku Usaha Agribisnis Hortikultura Berprestasi, kategori Gapoktan komoditas Sayuran, atas nama “Sejo Manunggal Karyo”, Bandulan, Sukoharjo, Ngaglik. 9) Juara I Tingkat Provinsi, Pelaku Usaha Agribisnis Hortikultura, kategori PMD komoditas sayuran dan tanaman obat, atas nama Agus Setyawan, Sawungsari, Hargobinangun, Pakem. 10) Juara I Tingkat Provinsi, Pelaku Usaha Agribisnis Hortikultura, kategori Kelompok Tani komoditas Buah-buahan, atas nama KT “Tani Rukun”, Krasaan, Jogotirto, Berbah. 11) Juara I Tingkat Provinsi, Pelaku Usaha Agribisnis Hortikultura, kategori Kelompok Tani komoditas Tanaman Hias, atas nama Kelompok Wanita Tani (KWT) Kaliurang Selatan, Hargobinangun, Pakem. 12) Juara I Tingkat Provinsi, Lomba Petugas Berprestasi Pendamping Komoditas Unggulan (Tebu), atas nama Drs. Prayogo. 13) Juara I Tingkat Provinsi, Lomba Cipta Menu beragam, berigizi, dan berimbang (3B) Berbasis Sumberdaya Lokal, atas nama PKK Kecamatan Depok. 14) Juara I Tingkat Provinsi, Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), kategori PTT Kedelai, atas nama KT “Margo Mulyo”, Bendungan, Sumberharjo, Prambanan. 15) Juara II Tingkat Provinsi, Lomba Agribisnis Peternakan, Kategori Ternak

Sapi,

atas

nama

KT

Taruna

Mandiri,

Ngalian,

Widodomartani, Ngemplak. 16) Juara II Tingkat Provinsi, Lomba Agribisnis Peternakan, Kategori Ternak Kambing, atas nama KT Tejo Manunggal, Kuton, Tegaltirto, Berbah. 17) Juara II Tingkat Provinsi, Lomba Petugas Berprestasi Pendamping Komoditas Unggulan (Tembakau), atas nama Sariyo.

371


18) Juara III Tingkat Provinsi, Pelaku Usaha Agribisnis Hortikultura, kategori Champion komoditas sayuran dan tanaman obat, atas nama Simpang, Klumprit I, Wukirharjo, Prambanan. 19) Juara III Tingkat Provinsi, Lomba Dokter Hewan, atas nama drh. Setyo Budi Suroso. 20) Juara III Tingkat Provinsi, Kelompok Tani Komoditas Unggulan (Tembakau) atas nama KT Tani Makmur, Plumbon Cilik, Mororejo, Tempel. 21) Juara III Tingkat Provinsi, Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), kategori PTT Padi, atas nama KT “Sumber Mulyo”, Berjo, Sumberharjo, Prambanan. 22) Juara III Tingkat Provinsi, Pelaku Usaha Agribisnis Hortikultura, kategori Kelompok Tani komoditas Tanaman Hias, atas nama KWT Gondang Asri, Gondang, Umbulharjo, Cangkringan. c. SKPD Penyelenggara Urusan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman, penyelenggara urusan pertanian adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,

Bidang

Peternakan

dan

Bidang

Kehutanan

dan

Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan pertanian di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta Peternakan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 251 orang (1 kepala dinas, bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura 26 orang, bidang Peternakan 30 orang, bidang Kehutanan dan Perkebunan 25 orang, bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 24 orang, UPT Pasar Hewan 14 orang, UPT Pelayanan Kesehatan Hewan 26 orang, Terminal Agribisnis 7 orang, Pengawas Mutu Hasil Pertanian 17 orang, Penyuluh 372


Peternakan 21 orang, Medis Veteriner 2 orang, Penyuluh Perkebunan 16 orang, Penyuluh Tanaman Pangan dan Holtikultura 42 orang). Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan pertanian menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanian terdiri dari bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan sebesar Rp4.362.604.393,00

realisasi Rp3.928.848.050,00 atau

90,06%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1) Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani,

anggaran

Rp488.320.000,00 dengan realisasi Rp461.712.500,00 atau 94,55% 2) Program

Peningkatan

Pertanian/Perkebunan,

Pemasaran

anggaran

Hasil

Rp942.343.143,00

Produksi dengan

realisasi Rp840.396.900,00 atau 89,18% 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, anggaran Rp360.000.000,00 dengan realisasi Rp319.745.250,00 atau 88,82%. 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, anggaran Rp1.301.941.250,00 dengan realisasi Rp1.096.232.900,00 atau 84,20%. 5) Program

Pemberdayaan

Lapangan,

anggaran

Penyuluhan

Pertanian/Perkebunan

Rp405.000.000,00

dengan

realisasi

Rp398.250.500,00 atau 98,33% 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

Rp525.000.000,00 dengan realisasi Rp487.946.450,00 atau 92,94%. 7) Program

Peningkatan

Produksi

Hasil

Peternakan,

anggaran

Rp120.000.000,00 dengan realisasi Rp115.197.000,00 atau 96,00% 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, anggaran Rp120.000.000,00 dengan realisasi Rp111.760.550,00 atau 93,13% 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, anggaran Rp100.000.000,00 dengan realisasi Rp97.606.000,00 atau 97,61%.

373


f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan Pertanian melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pertanian di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Produksi dan produktivitas pertanian khususnya tanaman pangan mengalami penurunan. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan berupa wereng telah membuat sekitar 2.700 ha tanaman padi mengalami puso. Pada musim kemarau terjadi kesulitan air akibat penjadwalan buka tutup Selokan Van der Wijck dan karena timbunan lahar dingin di saluran masuk Selokan Mataram, meyebabkan petani kehilangan satu kali musim tanam. Hal tersebut ditambah fenomena iklim yang semakin ekstrim. Upaya untuk meminimalkan kerugian yang diderita petani adalah dengan memberikan bantuan paket-paket kegiatan seperti bantuan sarana produksi, reklamasi lahan dan rehabilitasi saluran irigasi. 3. Urusan Kehutanan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan: a) Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan b) Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan: a) Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan b) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

374


c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam gerakan rehabilitasi hutan dan lahan d) Peningkatan pemanfaatan hutan dan lahan (sisa DAK 2010) 3) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan: a) Pemberdayaan penyuluh dan kelompok tani kehutanan b. Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan: a) Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan berupa temu usaha kehutanan 1 kali b) Penyegaran petugas penerbit Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) 1 angkatan, pembinaan dan pendampingan pejabat penerbit SKAU 2 kali, pembelian sarana dan prasarana tata usaha kayu 1 unit, penyelenggaraan pelayanan tata usaha kayu 12 bulan, pembinaan penatausahaan hasil hutan 12 bulan. 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan: a) Penanaman tanaman Aren 3 lokasi. b) Penyiangan, pendangiran, dan pemupukan tanaman hutan rakyat 110.000 batang, monitoring dan evaluasi 1 unit. c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) dalam puncak penghijauan dan konservasi alam nasional 1 kali. d) Konservasi tanah dan air 1 paket, pembuatan bangunan sipil teknis 1 paket, sarana dan prasarana penyuluhan (kendaraan roda 4) 1 unit, petak pengalaman penyuluh 15 unit, administrasi kegiatan 1 paket. 3) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan a) Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan (RPPK) 15 unit, pengkajian Partisipatif Penghijauan Desa (P3D) 15 unit. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan sebagaimana buku lampiran) Erupsi Merapi yang terjadi pada akhir tahun 2010 berdampak pada masih luasnya lahan kritis yang ada seluas 7.265,5 ha. Pada tahun 375


2011 kondisi tersebut turun 4,13% menjadi seluas 6.965,51 ha, disamping itu luas hutan rakyat dari 3.327,4 ha meningkat 19,53% menjadi 3.977,40 ha pada tahun 2011. Tabel 3.40. Perkembangan Data Kehutanan No

2007

2008

2009

2010

Luas lahan (Ha)

5.575,75

5.810,14

5.899,15

5.057,62

5.707,61

TNGM :

1.729,91

1.729,91

1.729,91

1.728,38

1.728,38

- Hutan lindung

1.446,65

1.446,65

1.446,65

1.446,65

1.446,65

- Cagar Alam

164,6425

164,6425

164,6425

164,6425

164,6425

- Taman Wisata

118,6135

118,6135

118,6135

118,6135

118,6135

b

Hutan Rakyat

3.844,00

4.078,40

4.167,41

3.327,41

3.977,40

c

Hutan Kota

1 a

2011

1,83

1,83

1,83

1,83

Luas lahan kritis (Ha)

6.437,00

6.237,00

6.237,00

7.265,51

6.965,51

a

Potensi kritis

2.668,00

2.581,91

2.581,91

2.721,91

2.721,91

b

Agak kritis

2.929,00

2.984,25

3.017,34

3.017,34

3.017,34

c

Kritis

556,00

442,09

415,00

1.175,51

875,75

d

Sangat kritis

284,00

231,75

225,75

350,75

350,75

1.730

2.775

4.030

3.510

3.250

2

3

TAHUN ANGGARAN

URAIAN DATA

Produksi Madu Lebah (kg)

1,83


Prestasi yang diraih di bidang kehutanan adalah juara II Tingkat Provinsi DIY, Kelompok Tani Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) atas nama KT Margo Makmur, Dayakan, Sumberharjo, Prambanan. c. SKPD Penyelenggara Urusan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman, penyelenggara urusan Kehutanan adalah Bidang Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kehutanan di Bidang Kehutanan

dan

Perkebunan

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan berjumlah 41 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan 376


urusan kehutanan menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir. e.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kehutanan sebesar Rp577.147.520,00 realisasi Rp463.910.500,00 atau 80,38%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut : 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, anggaran Rp68.000.000,00 dengan realisasi Rp60.947.500,00 atau 89,63 %. 2) Program

Rehabilitasi

Hutan

dan

Lahan,

anggaran

Rp497.147.520,00 dengan realisasi Rp391.113.000,00 atau 78,67% 3) Program Perencanaan

dan

Pengembangan

Hutan

anggaran

Rp12.000.000,00 dengan realisasi Rp11.850.000,00 atau 98,75%. f.

Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan Kehutanan melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kehutanan di Bidang Kehutanan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Rehabilitasi hutan rakyat yang rusak akibat erupsi Merapi belum sepenuhnya dapat memperbaiki kondisi hutan rakyat, karena timbunan material tersebut tidak bisa ditanami tanaman keras dan menambah luasan lahan kritis. Upaya yang dilakukan adalah penanaman pohon penghijauan dan konservasi tanah di lahan kritis dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. 4. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral a. Program dan Kegiatan 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan a) Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C (BGGC). 377


b) Sosialisasi Regulasi Kegiatan Penambangan BGGC. c) Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan BGGC. d) Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan. e) Pengelolaan perizinan usaha bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). f) Perencanaan dan pengembangan bidang pertambangan. 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan a) Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat melalui pemantauan dan pengendalian kegiatan pertambangan rakyat. b) Monitoring

Evaluasi

dan

Pelaporan

Dampak

Kerusakan

Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat. 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan i. Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan. 4) Program Pengembangan Energi Terbarukan a) Pemantauan dan pengendalian pendistribusian minyak dan gas. b) Pengembangan energi alternatif. c) Operasional dan pemeliharaan energi terbarukan. b. Realisasi Program dan Kegiatan 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan a) Penyusunan kajian teknis Perda Pertambangan 1 dokumen. b) Sosialisasi penyuluhan penambang binaan 3 kali, terbentuknya 60 kelompok penambang. c) Pemantauan dan pengendalian BGGC 54 kali, pemantauan dan pengendalian air tanah 40 kali. d) Pendataan

volume

produksi

bahan

galian

dan

volume

pemanfaatan air tanah 2 dokumen. e) Pengelolaan SIP 17 izin, SIPA 41 izin, penyuluhan perizinan 1 kali. f) Penyusunan peta rencana wilayah pertambangan 10 dokumen dan peta rencana normalisasi DAS berhulu di Gunung Merapi 10 Dokumen. 378


2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan a) Pengawasan dan penertiban kasus bidang ESDM 8 kasus dan pelaporan hasil penyelesaian kasus bidang ESDM 5 eksemplar. b) Pemantauan dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan rakyat di 3 Kecamatan serta pelaporan hasil evaluasi sebanyak 5 eksemplar buku. 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan a) Penyediaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah dan Menengah (JTR-JTM) untuk 60 KK di 2 Kecamatan (Gamping dan Minggir). 4) Program Pengembangan Energi Terbarukan a) Pemantauan dan pengendalian penggunaan energi di 3 SPPBE dan 13 Agen. b) Pembangunan PLTS 12 unit. c) Operasional dan pemeliharaan PLTS 10 unit dan Biogas 3 unit. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral sebagaimana buku lampiran). Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, diperoleh data perkembangan hasil terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.41. Perkembangan Hasil yang terkait dengan urusan SDAEM No

Uraian Data

1. PLTS 2. PLTMH 3. Biogas 4. SPBU 5. Agen Minyak Tanah ( subsidi) 6. SPPBE 7. Agen LPG 3 Kg Sumber: Dinas SDAEM

2007 147 unit 2 unit 42 unit 21 buah 11 buah 1 buah --

2008 161 unit 3 unit 63 unit 25 buah 11 buah 2 buah --

Tahun 2009 181 unit 3 unit 109 unit 35 buah 13 buah 3 buah 14 buah

2010 173 unit 3 unit 113 unit 35 buah -3 buah 17 buah

2011 185 Unit 3 Unit 163 Unit 33 Buah -3 Buah 17 Buah

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan kegiatan urusan energi dan sumberdaya mineral adalah Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada Dinas 379


Sumber Daya Air, Energi dan Mineral, berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sumber Daya Air, Energi dan Mineral sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan energi dan sumberdaya mineral di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral berjumlah 18 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral anggaran sebesar Rp1.273.654.650,00 terealisasi

sebesar

Rp1.134.196.975,00

atau

89,05%. Secara rinci anggaran masing-masing program sebagai berikut: 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, anggaran

sebesar

Rp689.200.000,00

terealisasi

sebesar

Rp571.623.725 atau 82,94% 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi

Merusak

Rp155.286.650,00

Lingkungan,

terealisasi

sebesar

anggaran

sebesar

Rp146.561.700,00

atau

94,38%. 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dengan anggaran Rp199.388.000,00 terealisasi sebesar Rp190.146.350,00 atau 95,36%. 4) Program Pengembangan Energi Terbarukan , anggaran sebesar Rp229.780.000,00

terealisasi

sebesar

Rp225.865.200,00

atau

98,30%.

f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Sumberdaya Air, Energi dan Mineral. 380


g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Energi dan Sumberdaya mineral di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Wilayah Usaha Pertambangan sampai saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah, sehingga izin pertambangan tidak bisa dikeluarkan. Saat ini wilayah usaha pertambangan di sekitar Gunung Merapi belum ditetapkan oleh pemerintah, sehingga setiap kali ada yang mengajukan izin harus menunggu adanya rekomendasi dari Pemerintah Pusat. Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan usaha pertambangan sangat mendesak untuk direalisasikan. Selain itu pemerintah pusat diharap untuk segera menyerahkan

urusan

pertambangan ke daerah dengan menerbitkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). 2) Erupsi Merapi menyebabkan kondisi aliran sungai tidak normal karena tertutup material vulkanik sehingga dilakukan normalisasi aliran sungai untuk mengantisipasi dampak bahaya sekunder letusan Merapi. 5. Urusan Pariwisata a. Program dan Kegiatan 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a)

Peningkatan

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

pemasaran pariwisata b)

Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

c)

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri

d)

Pengembangan statistik kepariwisataan

e)

Pelatihan pemandu wisata terpadu

f)

Pengkajian

dan

penelitian

pemanfaatan

dana

promosi

pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a)

Pengembangan daerah tujuan wisata 381


b)

Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi

c)

Pengelolaan dan pengembangan Museum Gunung Merapi

d)

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

3. Program Pengembangan Kemitraan a)

Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya.

b)

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya.

c)

Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang pariwisata.

b. Realisasi Program dan Kegiatan 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a) Pembuatan materi promosi berupa 4.000 eksemplar leaflet, 2.000 eksemplar booklet, 4 buah banner, 1.000 buah tas promosi, 500 buah kalender meja, 500 unit CD interaktif, 500 eksemplar calendar event dan Pelaksanaan pengelolaan website. b) Pelaksanaan Gebyar Obyek dan Daya Tarik Wisata di 2 lokasi yaitu di Tlogoputri dan Gardu Pandang Kaliurang. c) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara 1 (satu) paket, berupa Pameran Potensi Daerah di Komplek Gedung Serba Guna

Kabupaten

Sleman,

Pameran

Nusantara

Expo

di

Ambarukmo Plaza Yogyakarta, Pameran Gebyar Wisata Banten di Ruko Alam Sutera Tangerang Selatan, dan Pameran Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta Convention Centre. Pelaksanaan travel dialog ke Kudus Jawa Tengah, Bogor dan Sukabumi Jawa Barat, Sidoarjo dan Mojokerto Jawa Timur, serta Palembang Sumatera Selatan. Pelaksanaan analisa pasar di Makassar dan Farm Trip 4 kali. Pelaksanaan promosi melalui media elektronik berupa 8 kali jumpa pers, 1 kali talk show di televisi, 2 kali talk show di radio, serta 1 kali penulisan artikel budaya dan pariwisata di media cetak.

382


d) Penyusunan 1 (satu) buku statistik kebudayaan dan pariwisata sesuai

keadaan dan perkembangan

terkini

yang

dicetak

sebanyak 50 eksemplar. e) Pelaksanaan 2 kali pelatihan pemandu wisata terpadu. f) Penyusunan 1 dokumen pengkajian dan penelitian pemanfaatan dana promosi pariwisata. 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a) Pelaksanaan lomba desa wisata 1 kali dan pelatihan bagi masyarakat desa wisata 3 kali, serta penataan dan pemeliharaan 2 obyek dan daya tarik wisata yaitu Menara Pandang Kaliurang dan Tlogoputri. b) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perijinan usaha pariwisata 2 kali, pengawasan dan pelayanan perijinan pariwisata 4 kali, dan pengklasifikasian 10 tempat usaha pariwisata. c) Pengelolaan dan pengembangan Museum Gunung Merapi 12 bulan. d) Pelaksanaan 1 paket pembangunan Kawasan Wisata Gunung Bangkel tahap 2 di Kecamatan Berbah. 3. Program Pengembangan Kemitraan a) Pelaksanaan pembinaan petugas desa wisata 4 kali, fasilitasi pertemuan forum komunikasi desa wisata 4 kali, operasional petugas pengamanan wisata dan polisi pariwisata 6 kali, pembinaan usaha wisata 72 kali. b) Pelaksanaan

fasilitasi

forum

komunikasi

pelaku

industri

pariwisata 3 kali. c) Pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM pelaku usaha bidang pariwisata 2 kali. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata sebagaimana buku lampiran)

c. SKPD Penyelenggara Urusan

383


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten

Sleman,

penyelenggara urusan pariwisata adalah Bidang Pengembangan Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan Pariwisata di Bidang Bidang Pengembangan Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata berjumlah 34 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan pariwisata menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pariwisata sebesar Rp1.557.366.500,00 realisasi Rp1.545.527.150,00 atau

99,24%.

Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, anggaran sebesar Rp514.170.000,00 realisasinya Rp509.956.300,00 atau 99,18%. 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, anggaran sebesar Rp874.971.500,00 realisasinya Rp867.945.850,00 atau sebesar 99,20%. 3. Program

Pengembangan

Kemitraan,

anggaran

sebesar

Rp168.125.000,00 realisasinya Rp167.625.000,00 atau 99,64%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan pariwisata melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dan pelaku wisata dengan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 384


1) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku wisata terutama di desa wisata yang berimplikasi pada lemahnya manajemen usaha pariwisata. Upaya yang ditempuh adalah pembinaan kepada pelaku wisata melalui pelatihan dan penyuluhan. 2) Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana pendukung yang terdapat di obyek wisata. Upaya yang dilakukan adalah perbaikan dan melengkapi sarana prasarana pariwisata. 3) Belum pulihnya tingkat kunjungan wisatawan, upaya yang dilakukan adalah dengan promosi pariwisata. 6. Urusan Perindustrian a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi a) Pengembangan kapasitas pranata pengukuran standarisasi, pengujian dan kualitas melalui penerapan dan pengembangan Gugus Kendali Mutu (GKM) dan sosialisasi dan fasiltasi sertifikasi halal. b) Pengembangan sistem inovasi teknologi melalui pelatihan peningkatan mutu dan desain IK produk pasir semen, pelatihan peningkatan mutu abon air tawar, pelatihan peningkatan packing keripik jamur, dan pelatihan inovasi produk banthak. 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a) Pembinaan kemampuan teknologi industri. b) Pelatihan peningkatan ketrampilan teknologi Industri Kecil (IK) dan Industri Rumah Tangga (IRT) di lingkungan pabrik rokok di Kecamatan Berbah. c) Pelatihan peningkatan ketrampilan teknologi IK dan IRT di lingkungan pabrik rokok di Kecamatan Mlati. b. Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi a) Penerapan dan pengembangan Gugus Kendali Mutu (GKM) terhadap 2 unit usaha dan sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal 1 angkatan dengan peserta 50 orang.

385


b) Pelatihan peningkatan mutu dan desain Industri Kecil (IK) produk pasir semen 1 angkatan (15 orang) di Padukuhan Kentingan Sindumartani Ngemplak, pelatihan peningkatan mutu abon air tawar di Padukuhan Sukodono Donokerto Turi 1 angkatan (15 orang),

pelatihan

peningkatan

packing

keripik

jamur

di

Padukuhan Pentingsari Umbulharjo Cangkringan 1 angkatan, dan pelatihan inovasi produk banthak 1 angkatan (15 orang) di Padukuhan Ngasem Sindumartani Ngemplak. 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a) Pemberian bantuan teknologi IK ATBM kepada 10 orang di Padukuhan Sejati desa Sumberarum Moyudan. b) Peningkatan ketrampilan teknologi olahan ikan di Padukuhan Cangakan Baran Kalitirto dan packing produk mete di Padukuhan Sribit Sendangtirto masing-masing 1 angkatan sebanyak 15 orang. c) Pelatihan teknologi batik di Padukuhan Getas Tlogoadi dan anyam tas di Padukuhan Jaten Sendangdadi masing-masing 1 angkatan sebanyak 15 orang. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan sebagaimana buku lampiran) c. SKPD Penyelenggara Urusan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman,

penyelenggara

urusan

perindustrian

adalah

Bidang

Perindustrian. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perindustrian di Bidang Perindustrian

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Koperasi

berjumlah 15 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan perindustrian menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir. 386


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perindustrian sebesar Rp283.811.000,00 realisasi Rp264.123.900,00 atau

93,06%. Secara

rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi anggaran sebesar

Rp106.311.000,00

realisasi

Rp100.609.000,00

atau

94,64%. 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri anggaran sebesar

Rp177.500.000,00

realisasi

Rp163.514.900,00

atau

92,12%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan Perindustrian melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

Perindustrian,

prasarana Dinas

pendukung

Perindustrian,

penyelenggaraan

Perdagangan

dan

urusan Koperasi

sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Ketergantungan bahan baku dari luar daerah bagi industri tertentu. Upaya yang ditempuh adalah penggunaan bahan baku substitusi dan kerjasama dengan daerah lain. 2) Produk industri yang dihasilkan kurang dapat memenuhi selera pasar, baik dari sisi desain, kreasi, maupun kualitas. Solusi yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang bergerak di bidang industri kreatif, disamping itu juga meningkatkan kualitas produk dengan inovasi teknologi. 7. Urusan Perdagangan a. Program dan Kegiatan 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa b) Fasilitasi sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 387


2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a) Pengembangan data base informasi potensi unggulan b) Pembangunan promosi perdagangan internasional c) Pelatihan manajemen ekspor impor d) Fasilitasi Kabupaten Expo 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan a) Fasilitasi modal usaha bagi PKL dan asongan b) Pendataan pedagang kaki lima c) Pelayanan Taman Kuliner Condongcatur d) Penataan pedagang kaki lima e) Monev bantuan modal bagi pedagang 5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi a) Sosialisasi pemeliharaan bangunan b) Kajian pengembangan pasar c) Pemeliharaan bangunan pasar d) Pendampingan pembangunan pasar e) Pembangunan pasar f) Rehabilitasi pasar tradisional 6) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar a) Peningkatan pelayanan pedagang pasar b) Pembinaan pedagang pasar c) Pembinaan pengelola pasar desa d) Penataan pedagang dan tempat dagangan e) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan pengurus paguyuban pedagang pasar b. Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a) Monitoring

barang

yang

rusak

dan

kadaluwarsa

di

35

toko/swalayan dan 7 UPT Pasar, monitoring harga 20 komoditas yang terdiri dari sembako dan barang strategis lainnya, monitoring 388


barang dalam pengawasan berupa pupuk dan gas, identifikasi produk impor dari Cina untuk komoditi makanan dan minuman, alas kaki, elektronik, mainan, dan kosmetik, serta pendataan 6 gudang. b) Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk 14 merk dagang terdaftar dan 1 paten hak cipta. 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a) Penyusunan data ekspor impor sebanyak 45 eksportir, 3 importir, dan 34 UKM Non Surat Keterangan Asal (SKA), pelayanan permohonan perijinan Angka Pengenal Importir (API) 8 ijin, serta Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) 3 ijin. b) Fasilitasi Pameran Produk Ekspor (PPE) di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta 5 UKM, pameran International Furniture & Craft Fair Indonesia (IFFINA) di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta 5 UKM, pameran International Handycraft Trade Fair (INACRAFT) di JCC Senayan Jakarta 6 UKM, pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta 21 UKM, pameran Interior & Craft (ICRA) di Jakarta Convention Center Jakarta 6 UKM, dan pameran Jogja Export Expo (JEE) di Jogja Expo Center Yogyakarta 6 UKM. c) Pelatihan manajemen ekspor impor terhadap 25 pengusaha. d) Fasilitasi Kepesertaan Kabupaten Sleman dalam Kabupaten Expo 2011 di Jakarta. 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kajian pengaruh keberadaan toko dan pasar modern terhadap toko dan pasar tradisional di wilayah aglomerasi perkotaan. 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan : a) Fasilitasi penguatan modal bagi PKL di 6 lokasi yaitu PKL di Jl. Samirin, PKL Tirta Arum, PKL Denggung, PKL Pasar Gentan, PKL Pasar Sambilegi, dan PKL Pasar Gamping. b) Pelaksanaan pendataan PKL

di wilayah 5 kecamatan yaitu

Kecamatan Sleman, Ngemplak, Godean, Prambanan dan Berbah. c) Pelaksanaan pelayanan Taman Kuliner Condongcatur 12 bulan. 389


d) Pelaksanaan penataan PKL di Pasar Condongcatur, Pasar Sambilegi, dan Kecamatan Depok serta penataan dan pembinaan PKL di wilayah 16 kecamatan. e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan modal bagi pedagang di 6 pasar yaitu Pasar Gamping, Pasar Kejambon, Pasar Pakem, Pasar Turi, Pasar Bronggang, dan Pasar Ngablak. 5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi a) Sosialisasi pemeliharaan bangunan pasar dan rehab di 4 pasar (Pasar

Cebongan,

Pasar

Tempel,

Pasar

Godean,

Pasar

Prambanan) dan Taman Kuliner. b) Penyusunan kajian pengembangan pasar potensial sebagai pasar percontohan. c) Pemeliharaan bangunan pasar di 7 UPT Pelayanan Pasar. d) Pendampingan pembangunan 2 pasar yaitu Pasar Sambilegi dan Pasar Gamping. e) Pembangunan 2 pasar yaitu rehabilitasi Pasar Sambilegi dan revitalisasi Pasar Gamping f) Rehabilitasi 7 pasar tradisional yaitu Pasar Tempel, Pasar Pakem, Pasar Kejambon, Pasar Jangkang, Pasar Condongcatur, Pasar Desa Kalitirto, dan Pasar Desa Berbah. 6) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar: a) Peningkatan pelayanan pedagang pasar di 40 pasar dan Taman Kuliner. b) Pelaksanaan pembinaan pedagang pasar di 8 UPT. c) Pelaksanaan pembinaan kepada pengelola pasar desa sebanyak 30 orang. d) Pelaksanaan

penataan

tempat

dagangan

dan

jenis

mata

dagangan di 7 UPT Pelayanan Pasar. e) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan pengurus paguyuban pasar di 11 pasar yaitu Pasar Tegalsari, Pasar Turi, Pasar Kejambon, Pasar Jangkang, Pasar Pakem, Pasar Gentan, Pasar Godean, Pasar Gamping, Pasar Sambilegi, Pasar Kalasan, dan Pasar Kebonagung. 390


c. SKPD Penyelenggara Urusan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman,

penyelenggara

urusan

perdagangan

adalah

bidang

perdagangan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perdagangan di Bidang Perdagangan berjumlah 14 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan perdagangan menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perdagangan sebesar Rp4.463.874.080,00 realisasi Rp4.101.035.400,00 atau 91,87%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, anggaran sebesar Rp139.622.500,00 realisasi Rp125.696.600,00 atau 90,03%. 2) Program Peningkatan sebesar

dan

Rp602.565.000,00

Pengembangan realisasi

Ekspor

anggaran

Rp588.988.400,00

atau

97,75%. 3) Program

Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan

Dalam

Negeri

anggaran sebesar Rp49.667.000,00 realisasi Rp45.667.000,00 atau 91,95%. 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan anggaran sebesar

Rp380.086.750,00

realisasi

Rp354.062.350,00

atau

93,15%. 5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi anggaran sebesar Rp2.712.327.830,00 realisasi Rp2.576.466.750,00 atau 94,99%. 391


6) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar anggaran sebesar

Rp579.605.000,00

realisasi

Rp410.154.300,00

atau

70,76%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan Perdagangan melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

Perdagangan sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Menurunnya ekspor produk UKM Kabupaten Sleman sebagai dampak krisis ekonomi global. Solusi yang ditempuh adalah meningkatkan kegiatan promosi. 2) Rendahnya daya saing produk Sleman di pasar global maupun nasional terutama dalam mengimbangi produk-produk impor. Upaya yang telah dilakukan melalui peningkatan mutu produk. 3) Masih lemahnya pelaku usaha dalam membaca peluang pasar. Solusi yang ditempuh melalui pengembangan jejaring kerja. 4) Kondisi sebagian pasar tradisional yang sudah tidak lagi mampu secara

optimal

pedagang

mengakomodasi kebutuhan dan kenyamanan

serta tuntutan pengunjung yang membutuhkan akses

yang praktis dan nyaman dalam berbelanja. Solusi yang ditempuh dengan

pendampingan

pembangunan

pasar,

pemeliharaan

bangunan pasar dan membuat kajian dan rehabilitasi beberapa pasar tradisional. 8. Urusan Ketransmigrasian a. Program dan Kegiatan Program Transmigrasi Regional 1) Penyuluhan transmigrasi regional 2) Bimbingan petugas pendaftaran dan validasi minat transmigrasi 3) Penyiapan pelayanan penempatan calon transmigran 4) Fasilitasi pengembangan usaha bagi transmigran paska penempatan 5) Fasilitasi Forum Mitra Makarya Muktitama

392


b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Transmigrasi Regional 1) Penyuluhan transmigrasi di 50 lokasi yang diikuti oleh 1.250 orang peserta. 2) Bimbingan teknis petugas pendaftaran 17 peserta Petugas Tekhnis Pelayanan Penempatan Tranmigrasi (PTP2T) dari 17 kecamatan, dan

bimbingan teknis petugas

Pos

Pelayanan Transmigrasi

(Posyantrans) yang dilaksanakan 2 angkatan dengan jumlah peserta 86 orang. 3) Pendaftaran dan seleksi calon transmigran 157 orang dan terseleksi 125

calon

transmigran,

dilaksanakan

4

Pembinaan

angkatan

dengan

calon jumlah

transmigran peserta

yang

160

KK,

penyerahan bantuan modal kerja dan bantuan alat kepada 70 KK calon transmigran. 4) Monitoring dan evaluasi transmigran penetapan tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 dengan pemberian bantuan kepada transmigran di 6 kabupaten yaitu Sabung dan Serat Ayon Kabupaten Sambas Kalimantan Barat 15 KK, Sungai Rambutan Kabupaten Ogan Ilir 20 KK, Tanjung Beringin Kabupaten Ogan Komering Ilir 5 KK dan Keban Kabupaten Musi Banyuasin 2 KK, Bandung Marga Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu 7 KK, Mahalona Kabupaten Luwu Timur Sulawesi

Selatan

5

KK,

dan

penyerahan

bantuan

modal

pengembangan usaha bagi transmigran kepada 10 transmigran di Simpang Tiga Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 5 KK dan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Bungo Jambi 5 KK. 5) Penjajakan ke calon lokasi transmigrasi pada 3 lokasi (Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Timur, Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Bengkalis Riau), yang ditindaklanjuti dengan 2 buah MoU penempatan calon transmigrasi untuk tahun 2011 dan 2012 dengan Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Timur dan Kabupaten Bengkalis Riau. c. SKPD Penyelenggara Urusan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata 393


Kerja

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Sosial

Kabupaten

Sleman,

penyelenggara urusan transmigrasi adalah Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan ketransmigrasian di Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berjumlah 17 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan

ketransmigrasian

menurut

golongan

dan

pendidikan

sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan transmigrasi sebesar Rp294.095.500,00 realisasi Rp258.944.200,00 atau 88,05%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan Transmigrasi melalui sinkronisasi usulan hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Penempatan calon transmigran telah ditentukan berdasarkan kuota dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga tidak dapat mengakomodasi tingginya minat calon transmigran dari Kabupaten Sleman. Solusi yang dilakukan adalah mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai besaran kuota. 2) Pemerintah daerah tujuan transmigrasi tidak memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam MoU/nota kesepahaman. Solusinya adalah melakukan koordinasi dengan Ditjen P2KTrans Kemenakertrans untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dengan pemerintah daerah tujuan.

394


3) Batalnya keberangkatan calon transmigran karena alasan pribadi. Solusi yang dilakukan adalah dengan memperketat seleksi calon transmigran.

395

b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan urusan perikanan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Recommend Documents