2. URUSAN KESEHATAN. a. Program dan Kegiatan

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memenuhi setiap warga negara Indonesia akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, menyadari bahwa kesehatan merupakan investasi untuk menghasilkan penduduk yang sehat, produktif dan berdaya saing, maka pembangunan kesehatan menjadi prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah. Relevan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo terus berupaya agar pelayanan kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh semua warga masyarakat. Dalam dokumen RPJMD 2010-2015 juga sudah ditegaskan bahwa bahwa sasaran utama pembangunan kesehatan adalah (1) peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat; (2) perbaikan gizi mayarakat (3) pencegahan dan penanggulangan penyakit; (4) penyehatan lingkungan; (5) pelaksanaan program kesehatan preventif terpadu yang meliputi peningkatan desa siaga aktif dan perilaku hidup bersih dan sehat-PHBS; (6) pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan; dan (7) pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan. Upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan ini dilaksanakan dengan penyediaan minimal satu pelayanan kesehatan dasar di setiap desa, dan sampai saat ini Kabupaten Wonosobo sudah menyediakan sarana kesehatan dasar berupa 201 PKD, 43 puskesmas pembantu dan 24 puskesmas dengan 7 puskesmas rawat inap. Sedangkan untuk tingkat rujukan sudah ada 1 Rumah sakit Umum Daerah dengan pelayanan spesialis yang cukup banyak dibanding dengan RSU pemerintah di sekitarnya. Meskipun pada beberapa aspek pembangunan urusan kesehatan di Kabupaten Wonosobo terus menunjukkan perbaikan, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama. Permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah belum optimalnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, belum optimalnya kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi, masih terbatasnya tenaga medis dan paramedis dan belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta masih tingginya kejadian penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan urusan kesehatan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan peningkatan desa siaga aktif, pencegahan dan penanggulangan penyakit, perbaikan gizi masyarakat serta meningkatkan peran tenaga kesehatan untuk meningkatkan keberdayaan sarana kesehatan dasar terutama di daerah pedesaan.

a. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pelaksanaan urusan kesehatan, pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 122.425.539.460,- dan terealisasi sebesar Rp 115.158.470.904 atau sebesar 94,07% dari rencana. Proporsi realisasi belanja urusan kesehatan tersebut adalah 11,65% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program dan 162 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Setjonegoro dan SETDA (Bagian Kesejahteraan Rakyat) dan Kecamatan Sapuran. Adapun rincian dan realisasi anggaran untuk urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

44


Tabel IV.B.2.1 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2013 No.

Program

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

A

Belanja Langsung

68.570.928.480

66.329.175.715

1

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

33.992.969.160

32.971.095.009

2

Program obat dan perbekalan kesehatan

18.332.817.732

18.284.943.991

3

583.680.000

548.696.900

4

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

282.500.000

241.038.550

5

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

123.500.000

121.609.500

6

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

378.820.000

360.291.180

6.212.212.062

5.718.438.574

2.524.533.350

2.132.184.244

74.560.000

67.499.098

349.667.746

300.582.276

3.060.000.000

3.003.315.285

519.672.880

496.436.538

1.460.995.550

1.417.042.570

650.000.000

642.364.000

25.000.000

23.638.000

53.224.610.980

48.829.295.189

7 8 9 10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

15

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Sumberdaya Kesehatan

B

Belanja Tidak Langsung

1

Belanja Pegawai

50.724.610.980

46.329.695.243

Gaji dan Tunjangan

46.748.240.000

42.868.614.443

3.566.826.000

3.196.200.800

409.544.980

264.880.000

2.500.000.000

2.499.599.946

-

-

122.425.539.460

115.158.470.904

11 12 13

14

Tambahan Penghasilan Insentif Pajak/Retribusi Daerah 2

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

3

Belanja Tak Terduga Jumlah Total

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bagi masyarakat ditingkat dasar (Puskesmas, Pustu dan PKD) maupun rujukan (Rumah Sakit). Pada tahun 2013, program upaya kesehatan masyarakat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 33.992.969.160,00 dan dilaksanakan dalam wujud 62 kegiatan, dimana 60 diantaranya LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

45


dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan 2 kegiatan oleh RSUD Setjonegoro. Serapan anggaran program ini adalah 96,9% atau sebesar Rp 32.971.095.009,00. Beberapa kegiatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan antara lain: peningkatan layanan kesehatan di 24 puskesmas, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan jaringannya, evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan serta kegiatankegiatan lainnya yang berhubungan dengan kefarmasian, kesehatan anak dan lansia serta JAMKESDA. Sasaran program upaya Kesehatan masyarakat juga ditujukan kepada kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) dan masyarakat yang menderita gangguan jiwa. Melalui kegiatan fasilitasi komisi daerah (komda) lansia, terbentuk wadah koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Sementara itu, kegiatan fasilitasi Tim Pelaksanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) bertujuan untuk membebaskan Wonosobo dari kasus pasung dengan memberikan pendampingan kepada pihak keluarga penderita gangguan jiwa. Sementara itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Setjonegoro difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit serta peningkatan pelayanan kesehatan rujukan. Pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Setjonegoro dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (DBHCHT) dengan anggaran Rp 1.500.000.000,00 . Fokus pemenuhan sarana prasarana di RSUD Setjonegoro antara lain alat kesehatan Paru dan Jantung di Klinik Paru dan Instalasi Pelayanan Intensif (ICU-ICCU).

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya untuk memenuhi kecukupan obat dan perbekalan kesehatan melalui pengadaan obat generik esensial dan perbekalan kesehatan baik untuk rumah sakit maupun puskesmas, pustu dan PKD. Untuk kebutuhan obat diluar obat generik dilakukan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan diluar DOEN bagi pelayanan kesehatan dasar serta pengembangan Puskesmas Rawat Inap. Untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, Dinas Kesehatan dan RSUD Setjonegoro telah melakukan kegiatan pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi, pelatihan dan manajemen kefarmasian di sarana kesehatan dasar, serta pengelolaan vaksin, obat dan perbekalan kesehatan. Sementara itu, untuk menjaga kualitas jamu/obat tradisional yang beredar di masyarakat, Dinas Kesehatan melakukan kegiatan pembinaan dan pengendalian distribusi obat, jamu/obat tradisional. Dengan meningkatnya kualitas dan keamanan sediaan obat maupun peredaran jamu/obat tradisional diharapkan kesehatan masyarakat menjadi lebih terlindungi.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Secara umum kegiatan pada program ini terbagi dalam beberapa kelompok kegiatan yaitu kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pengembangan dan pembinaan desa siaga, pembinaan pos kesehatan pondok pesantren (Poskestren), fasilitasi penyelenggaraan unit kesehatan sekolah (UKS) serta pengembangan dan Pelatihan Program Pengembangan dan Program terintegrasi dalam rangka pembentukan posyandu model.


46


Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dalam rangka menangani permasalahan gizi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2013 telah melaksanakan kegiatan antara lain pemantauan status gizi dan konsumsi gizi di masyarakat dengan kelompok sasaran anak SD dan santri, serta pencegahan dan penanggulangan KEP (Kurang Energi dan Protein) melalui PMT (Pemberian Makanan Tambahan), penimbangan serta pemetaan daerah rawan pangan. Untuk mencegah dan menanggulangi kasus GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) dilakukan upaya pemantauan garam beryodium tingkat pasar. Hal ini bertujuan untuk memastikan garam yang beredar di masyarakat telah mengandung unsur yoduim, sehingga kasus kekurangan garam beryodium yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan kecerdasan masyarakat dapat dicegah. Untuk memperbaiki dan meningkatkan gizi bayi, balita dan ibu hamil telah dilakukan melalui upaya antara lain: (1) Mengingat pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk meningkatkan status gizi dan kekebalan tubuh bayi, dilakukan kegiatan peningkatan ASI ekslusif di masyarakat, (2) Untuk menurunkan kasus anemia pada remaja putri dan ibu hamil dilaksanakan pemberian tablet besi folat (Fe), (3) Untuk pencegahan dan penanggulangan kekurangan viamin A dilaksanakan dengan pemberian kapsul vitamin A pada bayi, balita dan ibu nifas. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program pengembangan lingkungan sehat bertujuan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan dan penyakit degeneratif yang diakibatkan oleh makanan. Untuk itu, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: kampanye stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan), sosialisasi dan pengawasan kualitas air minum, serta sosialisasi jamban sehat. Untuk meningkatkan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat di wonosobo dilakukan upaya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dan bahan berbahaya Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) serta upaya deteksi dini dan pengawasan keamanan pangan jajan anak sekolah dari bahan berbahaya.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dimaksudkan untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular melalui kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC, kusta, DBD, malaria, Cikungunya, filariasis, HIV/AIDS dan IMS, ISPA dan diare serta kegiatan pelayanan imunisasi bagi bayi dan balita yang meliputi hepatitis, campak, polio, dipteri, pertusis dan tetanus. Kegiatan penangulangan TBC dilaksanakan untuk mencegah penularan TBC di masyarakat dengan penemuan kasus TBC sedini mungkin untuk dilakukan pengobatan dengan strategi DOTS (Direct Observed Treatment Short)-Course Chemotherapy). Pencegahan dan penanggulangan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS dilaksanakan dengan meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS serta pelacakan penderita untuk dilakukan upaya pembinaan. Sementara itu, untuk pencegahan penyakit tidak menular dan penyakit degeneratif, upaya yang dilakukan antara lain melalui surveilans dan pengendalian penyakit tidak menular dan pemeriksaan deteksi dini kanker pada wanita melalui posbindu.


47


Program Pelayanan Administrasi perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran bertujuan menyediakan sumberdaya dalam pelaksanaan urusan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun anggaran 2013, Dinas Kesehatan dan RSUD Setjonegoro mendapatkan alokasi dana Rp 6.212.212.062,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan masing-masing 13 macam kegiatan antara lain: penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah. Nilai serapan anggaran pada program ini adalah sebesar Rp 5.718.438.574 atau terserap 92,05%.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan yaitu: pengadaan dan pemeliharaan rutin/berkala. Kegiatan pengadaan barang meliputi pengadaan meubelair, sedangkan pemeliharaan rutin/berkala mencakup pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, alat-alat kantor, rumah dinas gedung kantor, rumah jabatan dinas dan perlengakapan gedung kantor. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Setjonegoro ini berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 2.132.184.244,00 atau sekitar 84,46% dari total alokasi Rp 2.524.533.350,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengadaan yaitu: pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu pada Dinas Kesehatan dan pengadaan pakaian kerja lapangan pada RSUD Setjonegoro. Program yang mendapatkan alokasi anggaran Rp 74.560.000,00 ini berhasil terealisasi sebesar 90,53% atau sebesar Rp 67.499.098,00.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Program yang bertujuan untuk meningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan ini, berhasil terealisasi sebesar Rp 300.582.276,00 atau terserap 85,96%. Melalui pendidikan dan pelatihan formal ini, diharapkan kapasitas sumberdaya dalam melaksanakan pelayanan dan penanganan terhadap pasien dapat meningkat.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit Program yang mendapatkan anggaran Rp 3.060.000.000,00 ini difokuskan pada pemenuhan sarana prasarana di RSUD Setjonegoro berupa alat kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Instalasi Bedah Sentral (IBS). Melalui pemenuhan kebutuhan


48


peralatan kesehatan penunjang tersebut diharapkan pelayanan dan keselamatan pasien dapat meningkat. Alokasi anggaran kegiatan yang terdiri dari bantuan provinsi sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan dana pendamping Rp 60.000.000,00 ini berhasil terealisasi sebesar 98,15% atau Rp 3.003.315.285,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dalam menyelesaikan masalah kesehatan, peran stakeholder lain penting untuk ikut dilibatkan. Program yang terimplementasi dalam kegiatan dengan pengampu kegiatan RSUD Setjonegoro dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra) Sekretariat Daerah Wonosobo ini mendapatkan alokasi anggaran Rp 519.672.880,00. Bentuk dan tujuan kegiatan yang dilakukan adalah: kegiatan kemitraan peningkatan pelayanan spesialisasi yang dilaksanakan RSUD Setjonegoro bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien, dan kegiatan fasilitasi komisi penanggulangan HIV AIDS Daerah oleh Bagian Kesra bertujuan untuk pencegahan penyakit AIDS. Realisasi anggaran kegiatan pada program ini adalah Rp 496.436.538,00 atau sebesar 95,53%. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Sarana dan prasarana kesehatan rujukan utamanya di RSUD Setjonegoro terus ditingkatkan melalui pengadaan alat-alat kesehatan, terutama pemenuhan alat kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), ICU/ICCU dan pelayanan penunjang kesehatan. Program yang mendapatkan alokasi anggaran Rp 1.460.995.550,00 ini berhasil terealisasi 96,99% atau sebesar Rp 1.417.042.570,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Sarana

dan

Prasarana

Program ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan khususnya di tingkat dasar serta meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelaksanaan program yang dijabarkan dalam 5 kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 650.000.000,00 yang antara lain digunakan untuk pengadaan sarana prasarana puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan poliklinik kesehatan desa (PKD), peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, serta pengadaan fasilitas persalinan dan alat pelayanan persalinan di Puskesmas Sukoharjo I. Realisasi anggaran dari kegiatan tersebut adalah Rp 642.364.000,00 atau terserap sebesar 98,83%. Program Sumberdaya Kesehatan Program sumberdaya kesehatan dilaksanakan dalam wujud kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan (SIK). Kegiatan yang dianggarkan Rp 25.000.000,00 ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan database kesehatan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar koordinasi dan perencanaan pembangunan kesehatan melalui keluaran profil kesehatan. Realisasi anggaran dari kegiatan tersebut adalah Rp 23.638.000,00 atau terserap sebesar 94,55%.

c. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Capaian Kinerja urusan kesehatan dapat dilihat pada beberapa kesehatan yang tersaji pada tabel berikut :


indikator kinerja

49


Tabel IV.B.2.2 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Capaian Kinerja

No.

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD

1

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu)/ (jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama) x 100 % Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu)/ (Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama) x 100 % Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (Jumlah Desa / Kelurahan UCI) / (Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan) x 100 % Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) / (Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama) x 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positif (Jumlah penderita TBC BTA positif yang ditemukan)/(Jumlah penderita TBC BTA positif yang ditangani)

107,36%

100%

311 ---- x 100% 311 = 100 %

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (Jumlah penderita DBD yang ditemukan dan ditangani sesuai SOP di satu wilayah Kerja selama 1 thn)/ (Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama) x 100 % Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1)/ (Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota) x 100 %

100%

89 --- x 100% 89 = 100 %

10,72%

134.357 --------- x 100% 422.269 = 31,82%

2

3

4

5

6

7


2012

2013 3.214 --------- x 100% 2.851 = 112,72%

98,88%

13.050 -------- x 100% 13.112 = 99,53%

98,87%

100%

265 ----- x 100% 265 = 100% 11 ---- x 100% 11 = 100%

50


No.

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD

8

Cakupan kunjungan bayi (Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu)/ (Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama) x 100 %

Capaian Kinerja 2012 100,92%

2013 13.562 ------- x 100% 12.820 = 105,79 %

Sumber : Dinas Kesehatan, 2014

Tabel IV.B.2.3 Capaian kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013 berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD 2010-2015 No.

Indikator

Satuan

2012

2013

1

Angka Kematian Bayi

per mil kelahiran hidup

12,98

13,1

2

Angka Kematian Ibu

per seratus ribu kelahiran hidup

129,07

84,25

3

Angka Harapan Hidup

Tahun

70,48

70.64

4

Prevalensi Gizi Kurang

%

2,35

2,49

Sumber : Dinas Kesehatan, 2014

Pembangunan urusan kesehatan pada tahun 2013 terus menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 84,25 (per seratus ribu kelahiran hidup) dan meningkatnya angka harapan hidup menjadi 70,64 tahun. Menurunnya angka kematian ibu sejalan dengan semakin meningkatnya capaian pembangunan kesehatan dalam hal cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (meningkat menjadi 112,72% di tahun 2013), dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (meningkat menjadi 99,53% di tahun 2013). Arah perbaikan juga ditunjukkan oleh beberapa indikator pelayanan kesehatan lainnya, antara lain: meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien masyarakat miskin menjadi 31,82%, cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) meningkat menjadi 100% dan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100%. Selanjutnya, terdapat beberapa indikator yang berhasil mempertahankan 100% cakupan layanannya selama tahun 2013 yaitu dalam hal pengendalian penyakit menular yang dapat dilihat dari cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positif serta cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD. Namun demikian pembangunan urusan kesehatan di Kabupaten Wonosobo masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu tinginya angka kematian bayi (AKB) yang meningkat dari 12,98 permil kelahiran hidup menjadi 13,1 per mil kelahiran hidup dan meningkatnya prevalensi gizi kurang dari 2,35 menjadi 2,49 di tahun 2013. Pada angka kematian bayi meskipun mengalami kenaikan, tetapi mengalami penurunan jumlah kasus dari tahun 2012 yang berjumlah 181 kasus menjasi 171 kasus di tahun 2013. Sementara itu, pada angka prevalensi gizi kurang, walaupun terjadi kenaikan prosentase, tetapi prosentase tersebut masih lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 9,3. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan terus berupaya menekan angka tersebut melalui peningkatan cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal, LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

51


meningkatkan cakupan kunjungan neonatal,menurunkan angka anemia pada ibu hamil dan remaja putri, meningkatkan peran dan fungsi posyandu serta memberikan edukasi dan informasi mengenai resiko tinggi kehamilan.

d. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan dalam urusan kesehatan antara lain : 1. Permasalahan kematian bayi yang cukup tinggi disebkan salah satunya karena Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Hal ini dipengaruhi oleh Pengetahuan ibu dan keluarga tentang resiko tinggi kehamilan masih terbatas sehingga kemauan memeriksakan kehamilan secara lengkap ke tenaga kesehatan khususnya bidan dan menggunakan fasilitas kesehatan untuk melahirkan masih kurang. 2. Kesadaran sebagian masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masih kurang. 3. Tingginya stigma dan diskriminasi terhadap HIV/AIDS, Pengembangan dan penguatan pelayanan penanggulangan HIV/AIDS belum bisa optimal, serta erbatasnya SDM di puskesmas yang sudah terlatih dalam penanggulangan HIV/AIDS 4. Belum optimalnya standarisasi pelayanan kesehatan di Puskesmas. 5. Kurang optimalnya pelayanan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)

Beberapa solusi pemecahan yang dapat dilakukan diantaranya: 1. Revitalisasi Posyandu dan peran kader, partisipasi keluarga, tokoh masyarakat dan peran aktif tenaga puskesmas dan bidan desa terus ditingkatkan dalam peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga tentang bahaya resiko tinggi kehamilan sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan ibu hamil yang mau memeriksakan kehamilannya secara lengkap. 2. Peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait perilaku hidup bersih dan sehat serta Penggiatan sosialisasi tentang HIV/AIDS ke masayarakat dan sekolah-sekolah. 3. Pelatihan atau Job training bagi petugas puskesmas untuk peanggulangan penyakit. 4. Pelaksanaan akreditasi Puskesmas yang menyeluruh sampai puskesmas benar-benar terstandarisasi. 5. Revitalisasi PKD dimulai dari perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarananya dilanjutkan dengan pemenuhan tenaga bidan desa sampai standar operasional presedur pelanannya agar pelayanan PKD menjadi optimal.


52

2. URUSAN KESEHATAN. a. Program dan Kegiatan

Recommend Documents