b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perumahan adalah sebagai berikut:

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009

7. Urusan Perumahan a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman a) Pembangunan dan rehabilitasi kantor dinas. b) Pembangunan dan rehabilitasi kantor kecamatan. c) Rehabilitasi rumah dinas pejabat. d) Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan. e) Pembangunan dan rehabilitasi pasar. f) Pembangunan obyek wisata. g) Penataan halaman stadion. h) Pembangunan jalan dan jembatan desa. i) Penyediaan PSD rusunawa. j) Pengelolaan rusunawa. k) Penyediaan air bersih dan sanitasi. l) Penyediaan saluran air limbah. m) Pembinaan teknis bangunan. n) Pembangunan gedung laundry RSUD. o) Pembangunan drainase tersier. p) Penunjangan bantuan stimulan rumah swadaya q) Pemasangan lampu stadion 2) Program Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan fasilitasi pemugaran rumah KK miskin 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

dengan

kegiatan

pendampingan

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MP b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perumahan adalah sebagai berikut:

150


1) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman a) Pembangunan dan rehabilitasi kantor dinas sebanyak 13 paket yaitu Kantor BAPPEDA, Gedung BLK, Gedung Peradilan Anak, Kantor P3BA, Ruang Seksi Sarpras P3BA, Kantor Catatan Sipil, Ruang pelayanan IMB, Talud Dinas P2KPM, Halaman BKD, kantin Sekda, Bidang Pariwisata, tempat parkir Dinas Pendidikan, dan kamar mandi Aula BAPPEDA. b) Pembangunan dan rehabilitasi kantor kecamatan sebanyak 5 paket yaitu Kantor Kecamatan Godean, Kantor Kecamatan Moyudan, Kantor Kecamatan Depok, rumah dinas Camat Ngemplak dan pembongkaran rumah dinas Camat Sleman. c) Rehabilitasi rumah dinas pejabat sebanyak 3 paket, yaitu rumah dinas bupati, rumah dinas wakil bupati, dan mushola rumah dinas pejabat. d) Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan sebanyak 17 paket yaitu gedung TK PKK, SD Gemawang, pagar SMP 1 Sleman, ruang klas SMA 1 Sleman, ruang klas SMP 1 Minggir, ruang klas SMP 1 Seyegan, laboratorium SMP 4 Gamping, ruang klas

SMP

1

Cangkringan,

pagar

SMA

1

Cangkringan,

laboratorium THP SMK 1 Cangkringan, ruang klas SMA 1 Turi, TPA Dharma Wanita, pagar SD Gemawang, penyempurnaan TK PKK, Mushola dan doorlop TK SD model. e) Rehabilitasi pasar sebanyak 5 paket, terdiri dari Pasar Balangan, Pasar

Pakem,

Pasar

Sleman,

Pasar

Sambilegi

dan

pembangunan pos keamanan Pasar Hewan Ambarketawang Gamping. f) Pembangunan obyek wisata camping ground Cangkringan dan gardu pandang Boyong Pakem. g) Pengaspalan keliling dan penataan halaman parkir stadion. h) Pembangunan jalan seluas 21.143 m2 dan jembatan jalan akses MGM.

151


i) Pembangunan

prasarana dasar rusunawa, terdiri dari talud

sepanjang 450 m, penyiapan lahan 2 lokasi, penyambungan listrik PLN 4 lokasi, jaringan air bersih 2 lokasi, pamasangan lampu taman 15 unit, sumur resapan 64 unit, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 1 unit dan penyusunan dokumen UKL-UPL. . j) Pengelolaan rusunawa Gemawang, Sinduadi, Mlati4 unit . k) Pembangunan jaringan air bersih sepanjang 11.433 m, jaringan air limbah 5.000 m dan pengadaan pipa dan water meter untuk masyarakat 1 paket. l) Pembangunan saluran air limbah sepanjang 2.354 m. m) Pembinaan teknis bangunan sebanyak 60 pemohon. n) Pembangunan gedung laundry RSUD 1 paket. o) Pembangunan drainase tersier UNY sepanjang 650 m p) Fasilitasi bantuan stimulan rumah swadaya dari Kementrian Perumahan Rakyat sebayak 100 rumah 2) Program

Penanggulangan

Kemiskinan

terealisasi

fasilitasi

pemugaran rumah KK miskin sebanyak 17 rumah dan bantuan semen untuk pemugaran rumah sebanyak 14.200 zak. 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

terealisasi

fasilitasi

pelaksanaan

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MP sebanyak 15 kecamatan dan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas 2 desa ( Margokaton dan Margoagung) Seyegan. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan sebagaimana buku lampiran) Program dan kegiatan urusan perumahan sebagian besar tercapai secara optimal didukung oleh sarana dan prasarana serta kinerja aparat. Kegiatan yang tidak terealisasi adalah pemasangan lampu

152


stadion karena dua kali gagal lelang akibat tidak ada yang memenuhi ketentuan teknis. Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perumahan mampu mendukung penyediaan sarana dan prasarana perumahan dengan dibangunnya Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebanyak 4 twin block beserta prasarana dasarnya di Dusun Dabag, Condongcatur, Depok. Untuk mendukung penyediaan sarana perumahan yang layak bagi masyarakat miskin telah diberikan bantuan semen untuk pemugaran rumah sebanyak 14.450 zak, pembangunan rumah sebanyak 17 rumah dan stimulan perumahan swadaya 100 rumah. Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat terutama di tingkat kecamatan telah dibangun dan direhabilitasi kantor Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok, Kecamatan Godean dan Kecamatan Moyudan. Sampai dengan tahun 2009 kantor kecamatan yang memenuhi standar sebanak 4 kecamatan. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan perumahan adalah Bidang Permukiman Dinas

Permukiman,

Prasarana

Wilayah

dan

Perhubungan

(Kimpraswilhub). Dinas ini dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 25/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan.

153


Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagaian urusan dinas di bidang permukiman. Dalam melaksanankan tugasnya bidang permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan dan pengendalian bangunan 2) Pengelolaan,

pembinaan

dan

pengendalian

perumahan

dan

permukiman 3) Penyelenggaraan

perizinan,

pengawasan

dan

pengendalian

bangunan 4) Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perumahan adalah sebagai berikut: Tabel 3.22. SDM Penyelenggara Urusan Perumahan Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 1 2 SMP 2 3 SMA 30 4 Sarmud/D3 4 5 Strata 1 8 6 Strata 2 7 Jumlah 52 Sumber: Dinas Kimpraswilhub

No 1. 2. 3. 4.

Golongan I II III IV

Jumlah

Jumlah 0 19 31 2

52

Adapun pejabat struktural penyelenggara urusan perumahan terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perumahan sebesar Rp38.352.330.000,00 realisasi Rp27.554.985.148,00 atau 71,85%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

154


1) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman, anggaran sebesar Rp36.772.326.000,00 realisasi Rp26.403.981.948,00 atau 71,80% 2) Program

Penanggulangan

Kemiskinan,

anggaran

sebesar

Rp1.086.004.000,00 realisasi Rp986.518.650,00 atau 90,84% 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa,

anggaran

sebesar

Rp494.000.000,00

realisasi

Rp164.484.550,00 atau 33,30% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan perumahan dilaksanakan secara partisipatif diawali dengan identiikasi permasalahan dan kebutuhan prasarana dan sarana perumahan. Dalam penyelenggaraan urusan perumahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten

Sleman

membangun

jaringan

kerjasama

dengan

stakeholders antara lain pengusaha pengembang perumahan, PLN, KP2KS, PDAM, dan perbankan. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perumahan sebagai berikut: Tabel 3.23. Sarana dan Prasarana Urusan Perumahan No. Jenis Jumlah 1. Kantor 2. Kendaraan roda 4 3. Kendaraan roda 2 4. Komputer/Laptop 5. Printer 6. Stabilizer/UPS 7. Scanner 8. Plotter 9. Meja gambar 10. Kursi gambar 11. Handycam 12. Kamera digital Sumber: Dinas Kimpraswilhub 2009

1 unit 1 unit 4 unit 11/2 buah 6 buah 5 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah

Keterangan 1.539 M2

155


h. Permasalahan dan Solusi 1) Jumlah kebutuhan rumah di Kabupaten Sleman apabila dihitung dari jumlah kepala keluarga yang ada sebanyak 255.555 unit. Jumlah rumah yang ada sebanyak 246.730 unit (hasil survey Pemerintah Provinsi DIY mengenai jumlah bangunan), sehingga kekurangan rumah tinggal sebanyak 8,825 unit. Sebagian besar kepala keluarga yang belum memiliki rumah tinggal adalah masyarakat yang kurang mampu. Solusi yang ditempuh adalah pengembangan rumah susun dengan memanfaatkan dana APBN. 2) Masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 16.967 unit terutama pada masyarakat kurang mampu atau miskin. Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas bangunan dengan cara memberikan bantuan dan fasilitasi pemugaran rumah melalui swadaya masyarakat. 3) Sarana dan prasarana lingkungan permukiman berupa jalan poros desa sepanjang 2.046,5 km (kondisi beraspal: 760,851 km, conblock: 105,2 km, corblock: 156,4 km, makadam: 147,9 km, tanah: 876,37 km) dan drainase sepanjang 252.447 m (kondisi drainase terbuka: 55.462 m, tertutup: 104.783 m, tanah: 92.202 m) masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Solusi yang dilakukan adalah dengan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perumahan dengan skala prioritas yang ketat, mengoptimalkan peran serta masyarakat dengan pemberian stimulan swadaya masyarakat.

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga a. Program dan Kegiatan 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga a) Fasilitasi dan evaluasi olah raga karyawan dan masyarakat b) Pembinaan Klub Olah Raga Pelajar (KOP) di kecamatan 2) Program Peningkatan Prestasi Olah Raga dengan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Fasilitasi Pekan Olahraga

156


Pelajar Nasional (POPNAS ) dan Kejuaraan Tingkat Kabupaten (Kejurkab) 3) Program Peningkatan Pembinaan dan Peran Generasi Muda a) Pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna b) Fasilitasi kegiatan pemuda dan remaja c) Kegiatan dan pembinaan Kepemimpinan bagi pemuda d) Pembinaan kelompok anti narkoba e) Lomba baris berbaris tata upacara bendera f) Pemilihan dan pelatihan Paskibraka g) Pembinaan generasi muda 4) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah dengan kegiatan penyusunan profil pemuda dan olah raga b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pendidikan, pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut: 1) Program Pembinaan Olahraga dan Pemasyarakatan Olah Raga a) Koordinasi dan pengiriman peserta porseni ponpes sebanyak 3 kali, koordinasi olah raga karyawan dan masyarakat dan Tri Lomba Juang sebanyak 4 kegiatan. b) Pembinaan Klub Olah Raga Pelajar (KOP) di 16 Kecamatan, sebanyak 17 klub (6 klub sepak bola, 6 klub cabang bola voli, 5 klub cabang tenis meja). 2) Program Peningkatan Prestasi Olah Raga terealisasi fasilitasi POPNAS dan Kejurkab, terlaksananya seleksi dan pembinaan POPDA untuk 9 cabang olah raga 3) Program Peningkatan Pembinaan dan Peran Generasi Muda a) Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor, Karang Taruna dan Petugas Sosial Masyarakat (PSM) 3 kali; pelatihan organisasi dan manajemen bagi anggota Karang Taruna sebanyak 30 orang; bantuan usaha pemberdayaan bagi 40 Karang Taruna

157


Desa; kemah bhakti Karang Taruna peduli lingkungan 1 kali di Kecamatan Seyegan; (Forum Komunikasi Karang Taruna ) FKKT Kabupaten sleman 2 kali b) Koordinasi dan monitoring kegiatan pemuda dan remaja sebanyak 3 kali ; sarasehan dan dialog pemuda sebanyak 1 kali. c) Kajian manajemen dan kepemimpinan pemuda sebanyak 20 buku, koordinasi, monitoring dan evaluasi manajemen dan kepemimpinan pemuda, sebanyak 4 kali. d) Pembinaan kelompok narkoba dan sweeping siswa pada jam sekolah sebanyak 20 kelompok. e) Lomba baris berbaris sebanyak 60 pleton inti (tonti) dan lomba tata upacara di 40 sekolah. f) Pemilihan 200 orang Paskibraka, pelatihan bagi 100 orang calon paskibraka ke tingkat propinsi dan terkirimnya 4 orang calon paskibraka tingkat Propinsi. g) Pembinaan budi pekerti pemuda sebanyak 85 orang, kemah bakti sebanyak 60 regu, pembinaan organisasi kepemudaan 50 orang, dan sosialisasi kepemimpinan pemuda terhadap 50 orang. 4) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah terealisasi buku profil pemuda dan olahraga sebanyak 10 buku. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

kepemudaan dan olahraga sebagaimana buku lampiran) Program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga sebagian besar tercapai secara optimal didukung oleh sarana dan prasarana serta kinerja aparat. Berbagai program dan kegiatan di atas mampu mendukung

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

bidang

kepemudaan dan olahraga meningkat setiap tahun. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana olahraga yang merata di seluruh wilayah. Beberapa sarana olahraga yang berada di wilayah Kabupaten Sleman

158


memiliki standar nasional maupun internasional misalnya Stadion Sepakbola Maguwoharjo, Stadion UNY dan GOR UNY. Prestasi yang dicapai Kabupaten Sleman dalam urusan Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2009 antara lain Juara III Olimpiade Olahraga Siswa nasional SD

cabang Renang Putri atas nama Anancy Reza

Ngarbingan dari SDN Gentan Ngaglik, Juara III Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD cabang Karate Putra atas nama Willi Adhimas Rahmawan dari SD N Kenaran 2 Prambanan, Juara III Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD cabang Karate Putri atas nama Arrindha Shinta Maharani dari SD Muhammadiyah Sleman, Juara III Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD cabang Tenis Putri atas nama Ayu Maharani Gempita Swatantri dari SD N Jatisawit Gamping, dan Juara III Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD cabang Catur Perorangan Putra atas nama Awang Putra Sembada dari SD N Gendengan. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga adalah Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (PLSPO) Dinas Pendidikan, Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Keluarga Berencana, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Perangkat Daerah, dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan; Keputusan Bupati Sleman Nomor 31/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Keluarga Berencana ; Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

159


Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga serta mempunyai fungsi antara

lain

penyelenggaraan,

pembinaan

dan

pengembangan

pendidikan pemuda dan olahraga Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana di bidang sosial serta mempunyai fungsi antara lain penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang kesejahteraan rakyat serta mempunyai fungsi antara lain pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi kegiatan pemuda dan olahraga d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut: Tabel 3.24. SDM Penyelenggara Urusan Pemuda dan Olahraga Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 1. I 2 SMP 2. II 3 SMA 13 3. III 4 D1 4 4. IV 5 D2 6 Sarmud/D3 2 7 Strata 1 18 8 Strata 2 1 Jumlah 38 Jumlah Sumber : Dinas Pendidikan, Dinas Nakersos KB, Bagian Kesra

Jumlah 4 32 2

38

160


Pejabat struktural penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga terdiri dari 2 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp1.429.902.000,00 realisasi Rp 1.376.245.500,00 atau 96,25%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, anggaran sebesar Rp182.802.000,00 realisasi Rp177.182.000,00 atau 96,93% 2) Program

Peningkatan

Prestasi

Olah

Raga,

anggaran

sebesar

Rp471.730.000,00 realisasi Rp441.405.000,00 atau 93,57% 3) Program

Peningkatan

Prestasi

Olah

Raga,

anggaran

sebesar

Rp760.370.000,00 realisasi Rp744.188.500,00 atau 97,87% 4) Program Pengembangan Data,Informasi dan Statistik Daerah,anggaran Rp15.000.000,- realisasi 13.470.000 atau 89,80% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan secara partisipatif diawali dengan masukan permasalahan dan usulanusulan dari seluruh TK, SD, SMP, SMA/SMK, rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan secara multi sektoral. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:

161


Tabel 3.25. Sarana dan Prasarana Urusan Kepemudaan dan Olahraga No. 1. 2. 3. 4.

Jenis Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Komputer Laptop

Jumlah 3 unit 8 unit 5 unit 2 unit

Keterangan

5. Mesin ketik manual 3 unit 6. LCD 2 unit Sumber : Dinas Pendidikan, Dinas Nakersos KB, Bagian Kesra

h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi oleh urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun 2009 antara lain : 1. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan. Upaya yang telah ditempuh adalah meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitasi kegiatan kepemudaan. 2. Masih kurangnya penghargaan terhadap prestator. Upaya yang dilakukan dengan memberikan reward kepada prestator .

9. Urusan Penanaman Modal a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a) Koordinasi penanaman modal tingkat kabupaten, provinsi dan pusat b) Pemantauan,

pembinaan,

dan

pengawasan

pelaksanaan

penanaman modal c) Pengelolaan

dokumen

penanaman

modal

perusahaan

Penanaman Modal Asing (PMA ) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) d) Identifikasi/penyusunan profil potensi investasi e) Pembuatan materi promosi investasi f) Indovest 2009 di Jakarta g) Indonesia Today 2009 di Singapura

162


h) Invesda Expo 2009 di Yogyakarta i) Investor Gathering di Jakarta j) Pengiriman misi investasi k) Forum komunikasi investasi l) Promosi investasi tingkat internasional 2009 b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan penanaman modal adalah sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a) Koordinasi penanaman modal tingkat kabupaten 8 kali, tingkat provinsi 11 kali, dan tingkat pusat 7 kali b) Pemantauan,

pembinaan,

dan

pengawasan

pelaksanaan

penanaman modal terhadap 68 PMA/PMDN c) Pengelolaan dokumen penanaman modal perusahaan PMA dan PMDN sebanyak 72 dokumen d) Identifikasi/penyusunan 1 buah profil potensi investasi e) Pembuatan

materi

promosi

investasi

Kabupaten

Sleman

sebanyak 1.000 buku f) Keikutsertaan Kabupaten Sleman pada pameran investasi Indovest 2009 pada tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus 2009 bertempat di Jakarta Convention Center Jakarta g) Keikutsertaan Kabupaten Sleman pada pameran investasi Indonesia Today 2009 pada tanggal 7 sampai dengan 10 Mei 2009 bertempat di Singapura h) Keikutsertaan Kabupaten Sleman pada pameran investasi Invesda Expo 2009 pada tanggal 6 sampai dengan 9 Agustus 2009 bertempat di Jogja Expo Center Yogyakarta i) Investor gathering di Jakarta pada tanggal 25 November 2009 j) Pengiriman misi investasi ke Jakarta 5 kali dan ke Semarang 1 kali k) Pelaksanaan forum komunikasi investasi 1 kali

163


l) Keikutsertaan Kabupaten Sleman dalam promosi investasi tingkat internasional di Den Haag Belanda (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagaimana buku lampiran) Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman selama 3 tahun terakhir antara tahun 2007 – 2009, baik investasi PMA maupun PMDN cenderung mengalami penurunan dalam hal capaian jumlah unit usaha maupun nilai investasi dari PMA dan PMDN. Sedangkan untuk penanaman modal Non PMA-PMDN dari 5 tahun terakhir menunjukan kecenderungan naik, baik dari jumlah unit usaha maupun nilai investasinya. Hal tersebut dikarenakan perubahan jumlah unit usaha PMA dan PMDN bukan semata-mata adanya penutupan usaha, tetapi juga dikarenakan adanya pengalihan status dari PMA dan PMDN ke Non PMA-PMDN. Pada tahun 2009 jumlah unit usaha PMA sebanyak 33 unit usaha dengan nilai investasi mencapai US$148.233.330,00 dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6.107 orang. Untuk jumlah unit usaha PMDN pada tahun 2009 mencapai 31 unit usaha dengan nilai investasinya mencapai Rp321.546.544.000,00 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 9.065 orang. Tabel 3.26. Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, dan Tenaga Kerja Tahun 2005 – 2009 TAHUN No Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 1 1.

2

3

4

5

6

7

Jumlah Unit Usaha a. PMA

35

38

36

35

33

b. PMDN

39

38

36

32

31

24.408

25.653

26.779

27.783

28.320*

c. Non PMA-PMDN

164


1

2

2.

Nilai Investasi

3

5

6

7

a. PMA (Juta US$)

149,58

149,43

148,82

148,67

148,24

b. PMDN (Milyar Rp)

507,71

355,15

344,99

323,07

321,55

1.459,83 1.712,88

1.864,63

1.983,93*

c. Non PMA-PMDN (Milyar Rp)

3.

4

1.265,76

Tenaga Kerja (org) a. PMA

5.640

6.243

6.163

6.113

6.107

b. PMDN

9.869

9.438

9.387

9.131

9.065

c. Non PMA-PMDN 182.833 Sumber: Dinas P2KPM, Kabupaten Sleman.

192.554

201.832

209.581

215.237*

*) Data sementara

Pencapaian nilai investasi tahun 2009 untuk Investasi Non PMA-PMDN mencapai Rp1.983.930.216.000,00 dengan jumlah usaha sebanyak 28.320 unit usaha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 215.237 orang. Gambaran kondisi tersebut sebagaimana grafik berikut. Grafik 13. Capaian Investasi PMDN dan Non PMA-PMDN Tahun 2005-2009 1,712.88

2000 1,265.76

1500 1000

507.71

500

1,983.93

1,864.63

1,459.83

355.15

344.99

323.07

321.55

0 2005

2006

2007

PMDN (m ilyar Rp)

2008

2009

Non Fas (m ilyar Rp)

Sumber: Dinas P2KPM Grafik 14. Capaian Investasi PMA Tahun 2005-2009 150,000,000 149,500,000 149,000,000 148,500,000 148,000,000 147,500,000

2005

2006

2007

2008

2009

PMA (US$) 149,578,990149,433,330148,823,330 148,673,330148,233,330

Sumber: Dinas P2KPM

165


Grafik 15. Capaian Penyerapan Tenaga Kerja PMA/PMDN dan Non PMA-PMDN Tahun 2005-2009 215,237

209,581

250000 182,833

200000

192,544

192,554

150000 100000 50000

9,701 5,836

9,438 6,243

9,387 6,163

2005

2006

2007

9,131 6,113

9,065 6,107

2008

2009

0

PMA

PMDN

Non PMA-PMDN

Sumber: Dinas P2KPM

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan penanaman modal adalah Bidang Penanaman Modal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Penanaman Modal (P2KPM). Dinas ini dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas P2KPM. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penanaman modal dengan fungsi: 1) Penyelenggaraan promosi, 2) Penyelenggaraan pengembangan investasi, 3) Penyelenggaraan dan pengendalian perizinan. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

166


Tabel 3.27. SDM Penyelenggara Urusan Penanaman Modal Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No 1 SD 1. 2 SMP 2. 3 SMA 4 3. 4 Sarmud/D3 1 4. 5 Strata 1 4 6 Strata 2 3 Jumlah 12 Sumber: Dinas P2KPM


Jumlah 1 10 1

Jumlah

12

Pejabat struktural dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 2 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal sebesar Rp671.302.000,00, realisasi Rp615.179.400,00 atau 91,64% melalui pelaksanaan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan urusan penanaman modal dilaksanakan dengan identifikasi dan inventarisasi potensi yang diawali dari rapat kerja dinas dan

jajaran

kecamatan,

kecamatan, sebagai

musrenbang

bahan

desa,

penyusunan

serta

Renja

musrenbang

SKPD.

Dalam

pelaksanaan urusan penanaman modal melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain instansi terkait, Kadinda, Small Medium Enterprise Development Center (SMEDC) UGM,

dan Lembaga

pengabdian masyarakat perguruan tinggi. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagai berikut:

167


Tabel 3.28. Sarana dan Prasarana Urusan Penanaman Modal No. Jenis Jumlah 1. Gedung 2. Kendaraan roda 4 3. Kendaraan roda 2 4. Komputer 5. Mebelair Sumber: Dinas P2KPM

Keterangan

1 unit 1 unit 2 unit 2 unit 52 unit

200 m2

h. Permasalahan dan Solusi Terjadinya penurunan penanaman modal PMA dan PMDN dikarenakan adanya

perusahaan

(terutama

perusahaan

dari

Amerika)

yang

mengalami kesulitan modal sebagai dampak krisis global dan adanya perusahaan yang pindah ke Jakartauntuk efisiensi tetapi produksi tetap dipasok dari Kabupaten Sleman. Solusi yang dilakukan antara lain pemberian insentif/fasilitas dan promosi penanaman modal untuk meningkatkan penanaman modal Non PMA-PMDN.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah a. Program dan Kegiatan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan a) Pembinaan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) KK Miskin b) Pelatihan ketrampilan industri kecil bagi KK miskin 2) Program Pengembangan Kewirausahaan UKM dengan kegiatan diklat tentang jiwa kewirausahaan bagi UKM 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a) Evaluasi kinerja koperasi b) Pembuatan aplikasi akuntan simpan pinjam bagi koperasi fungsional c) Fasilitasi penyelesaian masalah koperasi d) Pembubaran koperasi beku e) Diklat perkoperasian f) Bimbingan manajemen bagi koperasi pasif

168


4) Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM dengan kegiatan penerbitan badan hukum koperasi 5) Program Penyiapan Sumberdaya Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi a) Penunjangan dan monitoring penguatan modal koperasi dan UKM b) Penunjangan dan monitoring pensertifikatan tanah UMK 6) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah dengan kegiatan updating data base koperasi 7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan penyebarluasan pedoman pengelolaan koperasi b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut: 1) Program Penanggulangan Kemiskinan terealisasi pembinaan dan pemberian bantuan alat produksi wajan dan milkcan bagi 120 KK miskin 2) Program Pengembangan Kewirausahaan UKM terealisasi diklat jiwa kewirausahaan bagi 44 UKM 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a) Penilaian kesehatan Koperasi Sinpan Pinjam (KSP)/Usaha Sinpan Pinjam (USP) dan koperasi berprestasi kepada 50 koperasi b) Pembuatan 1 paket aplikasi akuntansi simpan pinjam bagi koperasi konvensional c) Fasilitasi penyelesaian masalah koperasi bagi 9 koperasi d) Pembubaran 18 koperasi beku e) Diklat perkoperasian bagi 20 orang pengurus dan 22 orang pengawas koperasi, Total Motivation Training bagi 22 peserta, bintek penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi 22

169


peserta, bintek pemeringkatan koperasi bagi 22 peserta, dan bintek kesehatan koperasi bagi 22 peserta f) Bimbingan manajemen bagi 20 koperasi pasif 4) Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM terealisasi penyuluhan tentang tata cara mendirikan koperasi terhadap 37 koperasi, rapat anggota pendirian koperasi terhadap 18 koperasi, penelitian badan hukum koperasi terhadap 11 koperasi, serta pelantikan pengurus dan pengawas koperasi pada 14 koperasi 5) Program Penyiapan Sumberdaya Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi a) Penyaluran kredit penguatan modal bagi 20 koperasi dan 10 PK, monitoring dan evaluasi penguatan modal koperasi dan UKM bagi 20 koperasi dan 20 PK b) Pensertifikatan tanah bagi 100 bidang tanah UMK 6) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah terealisasi pendataan 561 koperasi 7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa terealisasi pembuatan 100 eksemplar leaflet, 140 eksemplar buku pegangan pengurus, 140 eksemplar buku pegangan pengawas, 45 eksemplar

pedoman

SOP

koperasi

syariah,

110

eksemplar

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, 200 eksemplar tata cara pendirian koperasi, dan 110 eksemplar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana buku lampiran) Pelaksanaan program dan kegiatan di atas mampu meningkatkan jumlah lembaga, anggota dan volume usaha koperasi. Pertumbuhan jumlah koperasi pada tahun 2008 sebesar 587 unit menjadi 601 unit atau meningkat 2,33% pada tahun 2009. Perkembangan jumlah

170


anggota koperasi juga mengalami kenaikan sebesar 428 orang atau 0,20% dari 208.407 orang pada tahun 2008 meningkat menjadi 218.835 orang pada tahun 2009. Perkembangan volume usaha mengalami kenaikan sebesar 27,71%, pada tahun 2008 sebesar Rp656.431.240,00 menjadi Rp671.888.372,00 pada tahun 2009. Grafik 16. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2005-2009 620 587

600 580

546

560

601

561

530

540 520 500 480 2005

2006

2007

2008

2009

Sumber: Dinas P2KPM Sleman Grafik 17. Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2005-2009 218,407

220000 215000

208,159

210000 205000

201,551

199,095

199,415

2005

2006

200000 195000 190000 185000 2007

2008

2009

Sumber: Dinas P2KPM Sleman Grafik 18. Perkembangan Volume Usaha Koperasi Tahun 2005-2009 (ribu rupiah) 656,431,240 671,888,372

700,000,000 600,000,000 500,000,000

449,393,364

514,010,938

372,601,397

400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 2005

2006

2007

2008

2009

Sumber: Dinas P2KPM Sleman

171


Tahun 2009 dari 601 koperasi terdapat koperasi aktif sebanyak 481 (80,03%), koperasi pasif 29 (4,83%), dan koperasi beku 91 (15,14%). Dibandingkan data tahun 2008 jumlah koperasi aktif di tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 39,71%, jumlah koperasi pasif turun 85,92% dan jumlah koperasi beku tetap. Grafik 19. Jumlah Koperasi Aktif, Pasif, dan Beku Tahun 2005-2009 481

500 400 300

290

265

247 187

200

245 223

187 96

100

94

206 93

91

91 29

0 2005

2006

2007 Aktif

Pasif

2008

2009

Beku

Sumber: Dinas P2KPM Sleman

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan,

Perindustrian,

Koperasi,

dan

Penanaman

Modal

(P2KPM). Dinas ini dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas P2KPM. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan fungsi: 1) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan koperasi pengusaha kecil dan menengah, 2) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan usaha koperasi pengusaha kecil dan menengah,

172


3) Penyelenggaraan,

penyuluhan,

pendidikan,

dan

pelatihan

perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut: Tabel 3.29. SDM Penyelenggara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD 1. I 2 SMP 2. II 1 3 SMA 7 3. III 15 4 Sarmud/D3 4. IV 1 5 Strata 1 9 6 Strata 2 1 Jumlah 17 Jumlah 17 Sumber: Dinas P2KPM

Pejabat struktural penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil

dan

menengah

sebesar

Rp542.000.000,00

realisasi

Rp530.078.250,00 atau 97,80%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program

Penanggulangan

Kemiskinan,

anggaran

sebesar

Rp69.000.000,00 realisasi Rp68.374.975,00 atau 99,09% 2) Program Pengembangan Kewirausahaan UKM, anggaran sebesar Rp35.000.000,00 realisasi Rp34.870.000,00 atau 99,63% 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,anggaran sebesar Rp313.500.000,00 realisasi Rp305.245.275,00atau 97,37% 4) Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM,

anggaran

sebesar

Rp15.000.000,00

realisasi

Rp14.985.000,00 atau 99,90%

173


5) Program Penyiapan Sumberdaya Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi,

anggaran

sebesar

Rp60.500.000,00

realisasi

Rp57.603.000,00 atau 95,21% 6) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah, anggaran Rp29.000.000,00 realisasi Rp29.000.000,00 atau 100% 7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, anggaran Rp20.000.000,00 realisasi Rp20.000.000,00 atau 100% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan secara partisipatif, diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyusunan renja SKPD diawali dengan evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan untuk melayani masukan dari koperasi dan usaha kecil menengah. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai berikut. Tabel 3.30. Sarana dan Prasarana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. Jenis Jumalh Keterangan 1. Gedung 1 unit 200 m2 2. Kendaraan roda 4 1 unit 3. Kendaraan roda 2 4 unit 4. Komputer 3 unit 5. Mebelair 50 unit Sumber: Dinas P2KPM

h. Permasalahan dan Solusi Masih terdapat 91 koperasi beku, namun regulasi tentang pembubaran koperasi belum ada dari Pemerintah Pusat. Solusi dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait.

174


11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Fasilitasi petugas P4 dan pembinaan wawasan tentang tugas teknis pencatatan perkawinan b) Penunjang pelayanan akta catatan sipil c) Jemput bola akta kematian 2) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan a) Pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil b) Pembinaan

dan

penunjang

pelayanan

administrasi

kependudukan c) Sosialisasi

Perda

dan

Keputusan

Bupati

tentang

penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil 3) Program Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan fasilitasi KK dan KTP bagi keluarga miskin 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan dan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan b) Pengelolaan kepegawaian c) Penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi d) Penyediaan alat tulis kantor, barang, cetakan dan penggandaan e) Koordinasi dan konsultasi f) Fasilitasi rapat dan tamu g) Penyediaan jasa administrasi keuangan h) Penyediaan jasa kebersihan 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a) Pengadaan sarana dan prasarana kerja b) Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan

175


7) Program

Peningkatan,

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan perencanaan kerja SKPD b) Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD c) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Fasilitasi bagi petugas Petugas Pembantu Penyelenggara Perkawinan (P4) dan pembinaan wawasan tentang tugas teknis pencatatan perkawinan 40 orang b) Penunjang pelayanan akta catatan sipil terdiri dari : akta kelahiran rutin 10.068 lembar, akta kelahiran terlambat 16.793 lembar, akta perkawinan rutin 993 lembar, akta perkawinan terlambat 33 lembar, akta perceraian rutin 47 lembar, akta perceraian terlambat 17 lembar, akta kematian rutin 481 lembar, akta kematian terlambat 3.100 lembar, akta pengakuan dan pengesahan anak 7 lembar, akta pengangkatan anak rutin 11 lembar, akta pengangkatan anak terlambat 12 lembar, akta perubahan nama 22 lembar, petikan II kelahiran 264 lembar, petikan II perkawinan 14 lembar, surat-surat keterangan 14.899 lembar, blangko laporan 35.755 lembar, legalisasi akta catatan sipil 35.207 lembar. c) Jemput bola akta kematian 20 desa di 8 kecamatan, yaitu di Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan Tempel, Kecamatan Berbah, Kecamatan Turi, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Sleman. 2) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan a) Penataan dan penjilidan 750 buku dokumen kependudukan dan catatan sipil.

176


b) Pembinaan

dan

penunjang

pelayanan

administrasi

kependudukan terdiri dari: KTP 210.728 lembar, KK (Kartu Keluarga) 101.931 lembar, KIPEM 4.200 lembar, Surat-surat Kependudukan 18.174 lembar, SKPPS 125 lembar, Surat Izin Menjadi Penduduk DIY 2.590 lembar, Surat Izin Menjadi Penduduk Luar DIY 6.793 lembar. c) Sosialisasi

Perda

dan

Keputusan

Bupati

tentang

penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil bagi 108 orang. 3) Program Penanggulangan Kemiskinan terealisasi fasilitasi KK (Kartu Keluarga) bagi 2.839 KK keluarga miskin. 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, 2.599 surat, 8 DPA, 100 boks arsip dan 12 kali laporan. b) Pengelolaan kepegawaian 33 orang c) Jasa langganan listrik, telepon, air , dan surat kabar selama 12 bulan. d) Pengadaan barang dan jasa kantor terdiri dari: KTP 240.000 lembar, KK 143.500 lembar, KIPEM 10.000 lembar, SKTT 300 lembar, SKPPS 300 lembar, SKPPT 300 lembar, Blangko Kutipan 29.700 lembar, Buku Register 435 lembar. e) Koordinasi dan konsultasi ke Cirebon dan Tulungagung f) Fasilitasi rapat 8 kali. g) Jasa administrasi keuangan 24 orang 12 bulan. h) Terlaksananya

kebersihan

kantor,

pembelian

peralatan

kebersihan, bahan pembersih, dan pembayaran jasa petugas kebersihan 1 orang 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a) Pengadaan sarana dan prasarana kerja, 1 unit laptop, 3 buah lemari. b) Pemeliharaan 1 unit mobil, 6 unit sepeda motor, 6 unit komputer, dan 1 unit gedung.

177


6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak direalisasikan. 7) Program

Peningkatan,

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Laporan perencanaan kerja 10 dokumen,RKA 5 dokumen, DPPA 5 dokumen dan DPA 5 dokumen. b) Laporan bulanan SKPD 84 dokumen, laporan tahunan SKPD 7 dokumen, LAKIP 7 dokumen, Berita Acara 10 dokumen dan laporan barang 4 kali. c) Laporan keuangan bulanan 48 dokumen, laporan keuangan tahunan 4 dokumen, catatan atas laporan keuangan 4 dokumen. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

kependudukan dan catatan sipil sebagaimana buku lampiran) Sebagian besar pencapaian keluaran program kegiatan urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2009 di Kabupaten Sleman mencapai 100%. Pelaksanaan program kegiatan relatif berjalan lancar, didukung oleh sarana dan prasarana kerja, kinerja aparat, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Walaupun ada dua kegiatan yang tingkat capaian keluarannya tidak mencapai 100% yaitu kegiatan Pembinaan dan Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan tingkat capaian keluaran sebesar 86,10% karena banyaknya penduduk yang migrasi keluar daerah tetapi tidak melapor, yang berdampak pada dokumen kependudukan yang bersangkutan tidak diperpanjang. Hal inilah yang menyebabkan target retribusi tidak tercapai. Dan kegiatan Fasilitasi KK dan KTP Bagi Keluarga Miskin dengan tingkat capaian keluaran sebesar 24,69% karena proses pendataan dan distribusi yang dilakukan oleh pedukuhan dan desa tidak optimal.

178


Selain 2 kegiatan yang tidak dapat mencapai target keluaran 100% tersebut diatas,

terdapat satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan,

yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, karena tidak ada program diklat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan jumlah pencapaian dari tahun sebelumnya, dalam pelayanan kependudukan dan catatan sipil terutama dalam layanan akta catatan sipil yang meningkat sebesar 52,55% dari 20.688 orang pada tahun 2008 menjadi 31.560 orang di tahun 2009. Grafik 20. Layanan Akta Catatan Sipil Tahun 2005-2009 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

31,560

17,415

15,804

2005

2006

18,115

2007

20,688

2008

2009

Layanan Akta Catatan Sipil

Sumber : Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Keberhasilan ini juga ditunjang oleh kegiatan-kegiatan seperti adanya sosialisasi dan jemput bola akta kematian kepada masyarakat dan masyarakat sadar akan arti pentingnya memiliki identitas diri berupa akta-akta kependudukan dan catatan sipil. Walapun terjadi sedikit penurunan layanan administrasi kependudukan khususnya layanan KTP menurun sebesar 13,55% dari 243.766 di tahun 2008 menjadi 210.728 di tahun 2009.

179


Grafik 21. Layanan KTP Tahun 2005-2009 243,766

250,000 200,000

198,859

194,636

2005

2006

216,320

210,728

150,000 100,000 50,000 0 2007

2008

2009

Layanan KTP


Layanan KK juga menurun sebesar 26,08% dari 137.896 KK di tahun 2008 menjadi 101.931 KK di tahun 2009 karena banyaknya penduduk yang migrasi keluar daerah tetapi tidak melapor, sihingga dokumen kependudukan yang bersangkutan tidak diperpanjang. Grafik 22. Layanan Kartu Keluarga Tahun 2005-2009 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

137,896 119,606 101,931 77,551 61,541

2005

2006

2007

2008

2009

Layanan KK


c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Kantor ini dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 44/Kep.KDH/A/2003 tentang

180


Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil dengan fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil, 2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil, 3) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. d. Sumber Daya Manusia Kondisi pegawai pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebanyak 33 orang, meliputi 1 orang Kepala Kantor (eselon III), 1 orang Ka. Sub. Bag (eselon IV), 4 orang ka. Sie. (eselon IV), 1 orang

arsiparis dan 27 orang

staf. Pejabat struktural

penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil terdiri dari 1 orang pejabat eselon III dan 5 orang pejabat eselon IV. Sumber daya manusia penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut: Tabel 3.31. SDM Penyelenggara Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No. 1 2 3 4 5 6

Jenis Pendidikan SD SMP SMA Sarmud/D3 Strata 1 Strata 2 Jumlah

Jumlah SDM Jumlah 2 13 2 16 33

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 1 7 24 1

33


181


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp1.661.403.250,00 realisasi Rp1.584.045.505,00 atau 95,34%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, anggaran sebesar Rp148.750.000,00 realisasi Rp 148.699.940,00 atau 99,97%. 2) Program

Peningkatan

Administrasi

Pemerintahan,

anggaran

Rp182.214.000,00 dengan realisasi Rp151.432.900,00 atau sebesar 83,11%. 3) Program

Penanggulangan

Kemiskinan,

anggaran

sebesar

Rp12.655.000,00 dengan realisasi Rp11.650.000,00 atau sebesar 92,06%. 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp1.214.544.100,00 dengan realisasi Rp1.190.343.355,00 atau sebesar 98,01%. 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan anggaran sebesar Rp60.543.000,00 realisasi nya sebesar Rp52.707.260,00 atau sebesar 87,06%. 6) Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian

Kinerja

Rp29.747.150,00

dan

Keuangan,

realisasinya

dengan

sebesar

anggaran

sebesar

Rp29.212.050,00

atau

sebesar 98,20%. f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan urusan kependudukan dan catatan sipil diawali dengan evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan untuk melayani administrasi kependudukan dan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Sistem Administrasi Kependudukan dan dilaksanakan melalui rapat kerja dinas dan

jajaran

kecamatan,

musrenbang

desa,

serta

musrenbang

kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD.

182


g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut: Tabel 3.32. Sarana dan Prasarana Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No. Jenis Jumlah Keterangan 1.

Kantor /gedung

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Komputer/Laptop Mesin ketik Meja pelayanan kerja Kursi tamu Kursi tunggu Lemari Filing kabinet Ov proyektor Kamera Kursi kerja Rak arsip Kursi rapat

1 unit

325 M2

2 unit 9 unit 12 unit 8 unit 47 unit 40 unit 11 unit 17 buah 10 buah 3 unit 1 buah 78 buah 4 buah 24 buah


h. Permasalahan dan Solusi Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi

Kependudukan mensyaratkan bahwa dokumen kependudukan antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana. Hal ini menyebabkan berbagai pelayanan atas dokumen kependudukan semakin lama karena sebelum pemberlakuan undang-undang tersebut, beberapa dokumen cukup ditandatangani oleh camat. Disamping pelayanan semakin lama, juga menyebabkan pelayanan menjadi relatif lebih mahal, karena ada biaya tambahan yang harus dianggarkan oleh pemerintah.

Solusi yang

dilakukan adalah dengan mengatur kembali mekanisme dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pembinaan aparat pelaksana pendaftaran penduduk dan catatan sipil di tingkat desa secara berkelanjutan, sosialisasi peraturan perundang-undangan baik kepada petugas pelaksana maupun masyarakat

183


12. Urusan Ketenagakerjaan a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja a) Fasilitasi penyediaan kesempatan kerja b) Bimbingan petugas pendaftaran calon transmigrasi c) Pemantauan transmigran yang kembali d) Pendampingan operasional padat karya e) Pengelolaan transmigrasi 2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja a) Pemeriksaan dan pengujian alat dan tempat kerja di perusahaan b) Pengawasan, pembinaan norma kerja dan Kesehatan

Kerja

(K3)

serta

Keselamatan dan

identifikasi

wajib

lapor

ketenagakerjaan c) Fasilitasi jaminan kesehatan sosial tenaga kerja bagi tenaga kontrak dan honorer d) Fasilitasi penyusunan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) e) Pendataan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) f)

Mediasi penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Industrial (PHI)/ Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dan bimbingan teknis

3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja a) Fasilitasi Forum ketenagakerjaan Kabupaten Sleman b) Fasilitasi Forum Mitra Makarya Muktitama 4) Program Peningkatan Kualitas Calon Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja a) Pembinaan LPK dan perluasan jaringan informasi bursa kerja b) Pelatihan institusional, non institusional, swadana, dan difabel c) Monitoring lulusan dan promosi pelatihan d) Kerjasama pelatihan di perusahaan e) Pengembangan Bursa Kerja Khusus (BKK) f) Uji kompetensi dan sertifikasi bidang otomotif, listrik, telematika, dan menjahit

184


g) Sosialisasi standarisasi dan sertifikasi h) Penyusunan modul Compentece Based Training (CBT) i) Pengiriman pemagangan instruktur di perusahaan 5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 7) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja a) Pelayanan penempatan tenaga kerja program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 300 orang dan program Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 600 orang, pembinaan dan penempatan calon TKI ke luar negeri 200 orang, pemberian dana pinjaman TKI ke luar negeri 50 orang, pembinaan bagi TKM 20 orang, bantuan modal usaha bagi TKM 20 orang b) Pembimbingan 103 orang petugas pendaftaran transmigrasi dan pemantauan transmigrasi kembai tingkat kecamatan/desa c) Pelaksanaan kegiatan padat karya produktif di 26 desa. d) Sosialisasi dan penyuluhan ketransmigrasian di 40 desa, seleksi dan validasi 565 KK data calon transmigran, pembinaan dan motivasi 270 KK transmigran yang telah berhasil, pemberian bantuan bagi 16 KK yang siap diberangkatkan, monitoring dan evaluasi transmigrasi di 2 kabupaten penempatan tahun 20052006 2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja a) Pemeriksaan peralatan dan tempat kerja di 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja 1 kali, dan pembelian alat penyalur petir dan listrik

185


b) Pengawasan kondisi norma kerja dan norma K3 di 75 perusahaan, upacara pembukaan bulan K3 dan demonstrasi penanggulangan kebakaran 1 kali, rapat koordinasi panitia pembinaan K3 70 orang, identifikasi 50 perusahaan baru yang belum melaksanakan wajib lapor . c) Pembayaran jaminan kesehatan sosial bagi 506 tenaga kontrak dan honorer d) Pembinaan dan penyusunan PP/PKB/PKWT di 60 perusahaan, pembinaan Lembaga Ketrampilan Swasta (LKS) Bipartit di 20 perusahaan, pembinaan danperizinan bagi perusahaan penyedia tenaga

kerja

di

10

perusahaan,

perivikasi

20

Serikat

Pekerja/Serikat Buruh, studi banding bagi 12 orang anggota LKS Tripartit dan mediator disnaker dan perusahaan, deteksi untuk pencegahan PHI di 28 perusahaan, 4 buah rekomendasi penyelesaian HI e) Pendataan KHL pada 9 sektor usaha 1 kali, survey KHL ke 3 pasar 1 kali f)

Pelaksanaan mediasi penyelesaian 35 kasus PHI/PHK , pembimbingan pengajuan gugatan ke pengadilan untuk 180 orang di 60 perusahaan , temu konsultasi asosiasi mediator HI 4 kali

3) Program Peningkatan Informasi Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja a) Fasilitasi forum ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman sebanyak 4 kali pertemuan b) Fasilitasi forum mitra makarya muktitama di 3 provinsi calon lokasi penerima transmigrasi asal Sleman yaitu Provinsi Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan 4) Program Peningkatan Kualitas Calon Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja a) Pembinaan pengurus LPK dan BKK di 45 lembaga, sosialisasi BKK sebanyak 45 angkatan, dan forum komunikasi LPK dan BKK sebanyak 45 angkatan

186


b) Pelatihan kerja institusional sub kejuruan bagi 112 orang, pelatihan kerja non institusional sub kejuruan bagi 324 orang, pelatihan kerja swadana untuk kejuruan bagi 125 orang, dan pelatihan kerja difabel bagi 40 orang. c) Monitoring lulusan dan promosi pelatihan 609 orang di 17 kecamatan, penyuluhan ke SLTA dan lembaga/organisasi 5 kali 20 lembaga, d) Pemagangan atau praktek kerja bagi 25 orang tenaga kerja e) Peningkatan informasi lapangan kerja dan penempatan lulusan BLK sebanyak 150 orang f)

Uji kompetensi pelatihan kerja( automotive, listrik, telematika dan menjahit) bagi 80 orang, sertifikasi pelatihan 1.180 orang

g) Pembinaan LPK swasta sebanyak 25 LPK h) Penyusunan modul CBT kejuruan otomotif, listrik, tekmek, aneka kejuruan, pertanian, tata niaga, dan bangunan i)

Pemagangan 10 orang instruktur / pelatih di perusahaan

5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Layanan surat-menyurat, pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan b) Pembayaran langganan listrik, telepon, dan media cetak 12 bulan c) Pembayaran bendahara dan pengurus barang 12 bulan d) Pengadaan barang cetakan, ATK, alat listrik dan elektronik, dan penggandaan 12 bulan e) Pelayanan kebersihan kantor 12 bulan f)

Rapat dinas dan penerimaan tamu 12 bulan

g) Koordinasi dan konsultasi 12 bulan h) Tertib administrasi kepegawaian dan penilaian agka kredit 12 bulan i)

Fasilitasi jasa keamanan 12 bulan

6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi pemeliharaan kendaraan roda dua 12 unit, kendaraan roda empat 6 unit, dan gedung 17 unit

187


7) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Dokumen RKA, DPA, Renja SKPD, dan Program Kerja SKPD masing-masing 1 dokumen b) Laporan Bulanan SKPD 12 buku, laporan tahunan SKPD 1 buku, dan LAKIP 1 buku c) Laporan keuangan dan laporan realisasi fisik dan keuangan 12 bulan (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

ketenagakerjaan sebagaimana buku lampiran) Program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan pada tahun 2009 mampu mendukung penyerapan tenaga kerja 90,27% dari total angkatan kerja 468.024 orang dengan peningkatan jumlah orang yang bekerja sebanyak 41.710 orang dari 380.780 orang tahun 2008 menjadi 422.490 orang pada tahun 2009. Selain itu, program dan kegiatan ini mampu mendukung upaya penurunan jumlah orang yang tidak bekerja (penganggur) dari 11,70% menjadi 10,77 %. Perluasan lapangan kerja dilaksanakan melalui program pelayanan penempatan tenaga kerja terdaftar (AKAL, AKAD, dan AKAN) dengan dukungan peran sektor swasta dan masyarakat. Kegiatan ini mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja terdaftar dari 4.074 pada tahun 2008 menjadi 5.335 orang pada tahun 2009. Tabel 3.33. Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2005-2009 Tahun No Uraian 2005 2006 2007 1 AKL 3.350 3.796 3.568 2 AKAD 1.094 579 355 3 AKAN 704 186 344 4 Jumlah 5.148 4.561 4.267 Sumber : Dinas Nakersos KB

2008 3.344 602 148 4.094

2009 4.799 398 138 5.335

188


Grafik 23. Angkatan Kerja Tahun 2005-2009 500,000

468,024 425,338 421,690 409,298 387,641 422,490 375,242 380,780 358,908 400,000 346,198

300,000 200,000 100,000

50,390

41,443

46,448

44,558

45,534

0 2005

2006 angkatan kerja

2007 bekerja

2008

2009

tidak bekerja

Sumber : Dinas Nakersos KB c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan ketenagakerjaan adalah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana (Nakersos KB) dan Balai Latihan Kerja (BLK).

SKPD ini

dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; Keputusan Bupati Sleman Nomor 31/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana; dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 45/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Latihan Kerja. Bidang

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dengan fungsi: 1) Penyelenggaraan dan pembinaan, pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan. 2) Penyelenggaraan

dan

pembinaan

hubungan

industrial

dan

kesejahteraan pekerja.

189


3) Penyelenggaraan dan pembinaan penempatan dan perluasan tenaga kerja. 4) Penyelenggaraan dan pembinaan transmigrasi. Balai Latihan Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelatihan tenaga kerja dengan fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan tenaga kerja. 2) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. 3) Pelaksanaan pelayanan umum bidang pelatihan tenaga kerja. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut. Tabel 3.34. SDM Penyelenggara Urusan Ketenagakerjaan Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No 1 SD 1 1. 2 SMP 5 2. 3 SMA 36 3. 4 Sarmud/D3 9 4. 5 Strata 1 46 6 Strata 2 1 Jumlah 98 Sumber : Dinas Nakersos KB dan BLK


Jumlah 1 11 83 3

Jumlah

98

Pejabat struktural penyelenggara urusan ketenagakerjaan terdiri dari Pejabat di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Keluarga Berencana dan Balai Latihan Kerja terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 18 orang pejabat eselon IV, dan 46 pejabat fungsional . e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan sebesar

Rp3.005.732.400,00

realisasi

Rp2.735.618.839,00

atau

190


91,01%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program

Peningkatan

Kesempatan

Kerja,

anggaran

sebesar

Rp337.350.000,00 realisasi Rp318.004.250,00 atau 94,27% 2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja, anggaran sebesar Rp528.616.000,00 realisasi Rp473.473.980,00 atau 89,57% 3) Program Peningkatan Informasi Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja, anggaran sebesar Rp76.457.400,00 realisasi Rp75.492.400,00 atau 98,74% 4) Program Peningkatan Kualitas Calon Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja, anggaran sebesar Rp1.434.600.000,00 realisasi Rp1.322.919.125,00 atau 92,22% 5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp206.809.000,00 realisasi Rp157.690.272,00 atau 76,25% 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, anggaran sebesar Rp388.900.000,00 realisasi Rp358.971.737 atau 92,30% 7) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp33.000.000,00 realisasi Rp29.067.075,00 atau 88,08% f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyusunan renja SKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan. Perencanaan juga dilakukan melalui pendataan kebutuhan tenaga kerja, jumlah angkatan kerja, jumlah pencari kerja/penganggur serta dengan melakukan kajian kebutuhan pelatihan kerja sesuai perkembangan kebutuhan pasar kerja dan minat masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, dari perencanaan hingga

191


pelaksanaan dan evaluasi, juga dibangun jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan dan bursa kerja untuk peningkatan kemampuan maupun penyerapan tenaga kerja. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

ketenagakerjaan sebagai berikut: Tabel 3.35. Sarana dan Prasarana Urusan Ketenagakerjaan No. Jenis Jumlah 2 unit S 1. Kantor 7 unit u 2. Kendaraan roda 4 3. Kendaraan roda 2 9 unit m 4. Komputer/Laptop 14/2 buah S 6. Peralatan mesin teknologi mekanik 1 perangkat 7. Peralatan aneka kejuruan 1 perangkat S 8. Peralatan bangunan 1 perangkat u 9. Peralatan listrik 1 perangkat 10. Peralatan pertanian 1 perangkat m 11. Peralatan otomotif 1 perangkat S 12. Peralatan tata niaga 1 perangkat Sumber: Dinas Nakersos KB dan Balai Latihan Kerja

Keterangan

h. Permasalahan dan Solusi 1) Terdapat kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dan tenaga kerja. Solusi yang dilakukan adalah dengan membuka akses informasi peluang kerja. 2) Terjadi peningkatan kasus kecelakaan kerja di perusahaan. Solusi yang ditempuh dengan pemeriksaan peralatan dan tempat kerja, pengawasan

penerapan

norma

kerja

dan

norma

K3,

dan

mengikutsertakan tenaga kerja sebagai peserta Jamsostek. 3) Masih rendahnya kualifikasi kemampuan dan daya saing calon tenaga kerja. Solusi yang ditempuh dengan meningkatkan kualitas pelatihan dan tenaga kerja yang disesuaikan dengan permintaan pasar/ bursa kerja, serta pemagangan / kerja praktek di perusahaan.

192


13. Urusan Ketahanan Pangan a. Program dan Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1) Analisis kebijakan pengembangan pangan lokal 2) Peningkatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 3) Pemantauan kegiatan kelompok tani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kecamatan Sleman 4) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Mlati 5) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Gamping 6) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Godean 7) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Moyudan 8) Pemberdayaan P3A di Kecamatan Minggir 9) Musyawarah pembangunan pelaku pertanian di Kecamatan Minggir 10) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Seyegan 11) Pembinaan petani dan kelompoktani di Kecamatan Tempel 12) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Tempel 13) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Turi 14) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Pakem 15) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Cangkringan 16) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan P3A di Kecamatan Ngemplak 17) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Kecamatan Ngemplak 18) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Ngaglik 19) Peningkatan ketersediaan pangan di Kecamatan Depok 20) Fasilitasi Pemberdayaan kelompoktani/P3A di Kecamatan Depok 21) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Berbah 22) Fasilitasi P3A di Kecamatan Prambanan 23) Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan 24) Pengawasan Mutu, Konsumsi dan Keamanan Pangan 25) Revitalisasi Lumbung Pangan 26) Dem Kentang Dataran Medium

193


27) Pendampingan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penanganan Daerah Rawan Pangan 28) Pendampingan Peningkatan Ketahanan Pangan Peternakan b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut: Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1) Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) terlaksana sebanyak 12 kali dan dokumen laporan pelaksanaan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 10 dokumen. 2) Analisis kebijakan pengembangan pangan lokal, tersusun dokumen kajian pengembangan pangan lokal 1 dokumen. 3) Pemantauan kegiatan kelompok tani dan P3A di Kecamatan Sleman 2 kali mencakup 10 kelompok tani. 4) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Mlati 5 kali. 5) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Gamping 2 kali. 6) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Godean 2 kali. 7) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Moyudan 1 kali. 8) Pemberdayaan P3A di Kecamatan Minggir 2 kali. 9) Musyawarah pembangunan pelaku pertanian di Kecamatan Minggir 2 kali. 10) Fasilitasi

Pemberdayaan P3A di Kecamatan Seyegan di 5 desa

dengan P3A sebanyak 32 kelompok. 11) Pembinaan kelompok tani dan lumbung pangan di Kecamatan Tempel, masing-masing 3 kali. 12) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Tempel 2 kali. 13) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Turi 2 kali dan 1 buku data kelompok P3A. 14) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Pakem 4 kali. 15) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Cangkringan 4 kali.

194


16) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan P3A di Kecamatan Ngemplak 5 kali. 17) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan KTNA di Kecamatan Ngemplak 4 kali. 18) Fasilitasi Pemberdayaan P3A

di Kecamatan Ngaglik 2 kali

koordinasi. 19) Peningkatan ketersediaan pangan di Kecamatan Depok koordinasi 4 kali . 20) Fasilitasi Pemberdayaan kelompoktani/P3A di Kecamatan Kalasan koordinasi 4 kali . 21) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Berbah koordinasi

3

kali. 22) Fasilitasi P3A di Kecamatan Prambanan koordinasi 3 kali. 23) Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP), tersusun laporan tahunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebanyak 1 dokumen. Pemanfaatan data SKPG dapat mengidentifikasi daerah rawan pangan di Kabupaten Sleman sebanyak 12 kelompok ( desa rawan pangan ). 24) Pengembangan konsumsi pangan masyarakat sebanyak 3 kali; uji bahan pangan sebanyak 1 paket; apresiasi mutu dan keamanan pangan

sebanyak

1

kali;

pembinaan

dan

pengembangan

ketersediaan pangan sebanyak 1 kali; pembinaan distribusi dan pengendalian harga pangan sebanyak 12 kali; pengembangan cadangan pangan sebanyak 10 kelompok dan apresiasi cadangan pangan sebanyak 1 kali. 25) Pendataan kelompok lumbung pangan di 17 kecamatan; kegiatan pembinaan kelompok lumbung pangan sebanyak 4 kali serta koordinasi evaluasi kinerja kelompok lumbung sebanyak 4 kali, 26) Dem Kentang Dataran Medium seluas 2 Ha wilayah Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem.

195


27) Magang bagi petugas dan pengurus kelompok ke desa mandiri pangan sebanyak 2 desa; kegiatan kampanye pangan 3 B (Beragam, Bergizi dan Berimbang) di sekolah sebanyak 3 kali dan kegiatan Intervensi daerah potensi rawan pangan 2 desa (Desa Sumberrejo, Tempel dan Desa Wukirharjo Prambanan). 28) Pengendalian penyakit hewan 1 paket; penerapan higiene sanitasi susu 1 paket dan fasilitasi administrasi kegiatan 1 paket. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan ketahanan pangan sebagaimana buku lampiran) Pelaksanaan program kegiatan urusan wajib ketahanan pangan berjalan optimal didukung oleh regulasi,sarana dan prasarana kerja, peran serta masyarakat peduli pangan, pihak akademisi serta seluruh anggota dan kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman. Semua kegiatan pada program peningkatan ketahanan pangan mampu mencapai target capaian keluaran yang direncanakan senilai 100%. Tersusunnya 1 dokumen kajian kebijakan pengembangan pangan lokal menjadi salah satu bahan perumusan kebijakan pengembangan pangan lokal, sekaligus mendukung program penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi. Terlaksananya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan mendukung keterpaduan

kegiatan

peningkatan

ketahanan

pangan

aspek

ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan serta aspek konsumsi pangan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh beberapa intansi terkait. Semua kegiatan peningkatan ketahanan pangan berupa fasilitasi pemberdayaan kelompoktani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD 17 kecamatan,

196


mampu direalisasikan 100 % sesuai target keluaran baik cakupan volume kegiatan koordinasi, kegiatan musyawarah pembangunan pelaku pertanian, kegiatan pembinaan dan pemantauan maupun jumlah kelompok sasaran. Kegiatan koordinasi peningkatan ketersediaan pangan di Kecamatan Depok

sebanyak 4 kali, mampu mendukung

pencapaian target pemantauan ketersediaan pangan 80 %. Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP) terlaksana melalui terwujudnya 1 unit Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2009. Melalui analisis data SKPG pada gabungan indikator pertanian, indikator sosial ekonomi dan indikator kesehatan

didapatkan informasi

bahwa ke 17 kecamatan di

Kabupaten Sleman termasuk peta hijau ( artinya wilayah dengan resiko kerawanan pangan dan gizi ringan ), sedangkan jumlah desa dengan kategori peta merah ( resiko rawan pangan dan gizi tinggi) meliputi Desa Caturharjo, Desa Sumberrejo, Desa Mororejo, Desa Wukirharjo, Desa Wukirsari, Desa Sendangmulyo. Keenam desa dimaksud pada indikator pangan dan indikator kesehatan menunjukkan skor I artinya resiko ringan , namun dilihat dari indikator ekonomi menunjukkan skor 4 ( jumlah KK Miskin > 40 % , resiko tinggi

rawan pangan dan gizi ).

Dengan program pemberdayaan masyarakat serta penanganan daerah rawan pangan, mampu mengurangi jumlah desa dengan jumlah KK Miskin > 40 %. Tahun 2008 masih menyisakan 7 desa , berkurang menjadi 6 desa dengan jumlah KK Miskin > 40 %.

Pengembangan

kinerja

lumbung

pangan

ditunjukkan

dengan

peningkatan 1 lumbung pangan dari kategori sederhana menjadi maju pada tahun 2009. Data lumbung disajikan pada tabel berikut.

197


Tabel 3.36. Jumlah Lumbung Pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2009 No Kecamatan Jumlah Lumbung Pangan Sederhana Maju Moderen 1 Gamping 2 1 2 Godean 1 3 Minggir 5 4 Moyudan 4 5 Seyegan 3 6 Mlati 2 7 Tempel 11 8 Sleman 10 9 Ngaglik 8 10 Turi 11 Pakem 4 12 Cangkringan 5 13 Ngemplak 11 14 Depok 15 Kalasan 16 Berbah 3 17 Prambanan 1 Jumlah 71 Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab.Sleman

Jumlah 3 1 5 4 3 2 11 10 8 4 5 11 3 1 71

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan antara lain dapat dilihat dari penerimaan penghargaan ketahanan pangan tingkat Nasional Tahun 2009 sebanyak 8 kategori ( terbanyak antar kabupaten/ kota se Indonesia ) berdasarkan SK Mentan Nomor: 3856/Kpts/KP.450/11/2009 dan SK Mentan Nomor: 3857/Kpts/KP.450/ 11/2009. Jumlah Penerima penghargaan ketahanan pangan tingkat Nasional tahun 2009 mengalami peningkatan sejumlah 2 kategori dibandingkan dengan tahun 2008. Adapun data prestator penghargaan ketahanan pangan tingkat Nasional adalah sebagai berikut: 1) Budi Santosa, SP Kategori Petugas pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Hortikultura. 2) H. Musrin, B.Sc. - Trumpon, Desa Merdikorejo, Tempel. Kategori Kelompok Agribisnis Hortikultura – Tanaman Buah ( Perorangan )

198


3) Asosiasi Petani Krisan (APRISTA) – Hargobinangun, Pakem Kategori

Kelompok

Agribisnis

Hortikultura

–

Tanaman

Hias

(Kelompok) 4) H. Madyo Wardoyo – Ketua KPTR Sidomakmur, Sariharjo, Ngaglik Kategori kelompok pengembang perkebunan. 5) Tarminanto - Ketua P3A “ Sidomulyo “ , Bangunkerto, Turi Kategori Perkumpulan Petani Pemakai Air. 6) KUB Kebun Makmur - Desa Hargobinangun, Pakem. 7) Kelompok Wanita “ KSP KARTINI “ , Desa Hargobinangun, Pakem. Kategori kelompok masyarakat - kelompok binaan PKK. 8) Kelompok Lumbung Pangan “ SEKENG RUKUN “ , Desa Trihanggo, Gamping. Khusus untuk kategori kelompok masyarakat – kelompok binaan PKK merupakan penghargaan kelima tahun berturut-turut diperoleh

wakil

dari Kabupaten Sleman sejak tahun 2005. Prestasi lain di bidang ketahanan pangan tingkat Nasional , yaitu Penghargaan Peningkatan Produksi Pangan di atas 5 % yang disampaikan oleh Presiden RI pada pertengahan tahun 2009 di Boyolali, Jawa Tengah. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan ketahanan pangan adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman. SKPD ini dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 27/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas

199


Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang perekonomian daerah dengan fungsi: 1) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi peningkatan produksi daerah dan potensi perekonomian. 2) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi peningkatan usaha perekonomian. 3) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi peningkatan sarana perekonomian. Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang pertanian dan kehutanan dengan fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan perhutanan. 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan perhutanan. 3) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut: Tabel 3.37. SDM Penyelenggara Urusan Ketahanan Pangan Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 8 1. I 2 SMP 11 2. II 3 SMA 152 3. III 4 Sarmud/D3 96 4. IV 5 Strata 1 167 6 Strata 2 22 Jumlah 459 Jumlah Sumber: Bagian Perekonomian dan Dinas Pertanian dan Kehutanan

Jumlah 8 100 328 20

459

200


Adapun pejabat struktural penyelenggara urusan ketahanan pangan terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 7 orang pejabat eselon III ,31 orang pejabat eselon IV , 12 orang pejabat fungsional penyuluh ahli, 108 orang pejabat fungsional penyuluh terampil, 18 orang pejabat fungsional Pengamat Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan 1 orang pejabat fungsional Arsiparis. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketahanan pangan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh SKPD Bagian Perekonomian, SKPD Dinas Pertanian dan Kehutanan serta 17 SKPD Kecamatan sebesar Rp511.110.000,00 , realisasi Rp 456.892.650,00 atau 89,39%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan ketahanan pangan diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan,

sebagai

bahan

penyusunan

Renja

SKPD.

Dalam

mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan secara partisipatif melalui pertemuan kelompok tani dengan didampingi oleh PPL yang disinkronkan dengan program Dinas Pertanian dan Kehutanan. Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dilaksanakan secara multi sektor yang difasilitasi oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasinya, telah dibangun jaringan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri mapun Swasta, perusahaan swasta serta dengan Balai Pusat Penelitian Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan ketahanan pangan sebagai berikut:

201


Tabel 3.38. Sarana dan Prasarana Urusan Ketahanan Pangan No. Jenis Jumlah 1. 2.

Kantor BBI

5 unit 5 unit

3.

BPP

8 unit

4.

Poskeswan

9 unit

5.

Laboratorium Kesehatan Hewan

2 unit

6.

RPH

2 unit

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 22. 23. Sumber:

Keterangan 3.407 M2 BBI Moyudan, BBI Godean, BBI Pakem, BBI Berbah, BBI Ngemplak BPP Pakem, BPP Seyegan, BPP Berbah, BPP Moyudan, BPP Sleman, BPP Godean, BPP Ngemplak, BPP Prambanan Poskeswan Prambanan, Poskeswan Ngemplak, Poskeswan Pakem, Poskeswan Turi, Poskeswan Tempel, Poskeswan Seyegan, Poskeswan Sleman, Poskeswan Ngaglik, Poskeswan Gamping Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Laboratorium Kesehatan Hewan Type C RPH Mancasan, RPH Kentungan

Gudang obat 1 unit Kendaraan roda 2 229 unit Kendaraan roda 4 13 unit Komputer 62 unit Mesin ketik 49 buah LCD 8 buah Kamera 15 buah Handycam 5 buah Wireless 18 unit GPS 7 buah Alat laboratorium keswan 13 paket Peralatan medis veteriner 11 paket Milk can 8 buah Timbangan ternak 1 buah Soil Moisture Tester 10 buah Alat Tester Rendemen 3 buah Alat Ukur Tanah 1 buah Bagian Perekonomian dan Dinas Pertanian dan Kehutanan

202


h. Permasalahan dan Solusi Secara umum permasalahan dan solusi bidang ketahanan pangan adalah sebagai berikut: 1) Sebagian besar kelompok lumbung pangan sebagai lembaga pengelola cadangan pangan masyarakat masih termasuk kategori sederhana, solusi peningkatan kegiatan pemberdayaan kelompok lumbung pangan yang lebih mengarah pada orientasi bisnisekonomis serta mampu berperan sebagai Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP), Bantuan Langsung Masyarakat Sistem Tunda Jual, dan kegiatan LDPM. 2) Harga hasil pertanian relatif berubah-ubah karena pada komoditas tertentu waktu panen bersamaan, produksi melimpah, penanganan pasca panen belum memadai padahal produk pertanian umumnya mudah rusak, pola konsumsi yang masih tergantung

beras,

pemahaman nilai gizi yang rendah, dan banyaknya produk pangan instant

dan

awetan.

Solusinya

dengan

penumbuhan

dan

pemberdayaan asosiasi pengolah hasil pertanian dan asosiasi pemasaran produk, meningkatkan kualitas produk pertanian dan mengembangkan pertanian organik serta merubah perilaku untuk mengkonsumsi produk pertanian lokal serta peningkatan peran Sub Terminal Agribisnis. 3) Pengetahuan

sebagian

masyarakat

tentang

manajemen

pemeliharaan bibit, pakan, perkandangan, kesehatan, sanitasi dan pemasaran ternak yang benar masih rendah, solusinya dengan pendampingan dan pembinaan kelompok untuk meningkatkan pengetahuan petani

tentang manajemen pemeliharaan ternak

maupun peningkatan pelayanan pos kesehatan hewan. 4) Akses petani ke sumber permodalan masih rendah, solusinya dengan memfasilitasi kelompok tani untuk mendapatkan kemudahan pinjaman modal yang didukung dengan peningkatan kinerja berbagai jenis Lembaga Keuangan Mikro di wilayah pedesaan.

203


5) Pola konsumsi pangan masyarakat belum sesuai dengan Pola Pangan Harapan ( AB3 = Aman, Berragam, Bergizi dan Berimbang). Solusi yang dilakukan peningkatan konsumsi pangan lokal dengan dukungan Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG), penumbuhan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) serta penanganan/ intervensi daerah rawan pangan dan gizi.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan a) Fasilitasi dan evaluasi program pemberdayaan perempuan. b) Pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang perekonomian bagi kelompok PKK Padukuhan c) Pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan kesetaraan KB pria 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan fasilitasi perlindungan perempuan dan lansia 3) Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak dengan kegiatan fasilitasi perlindungan anak b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan a) Fasilitasi dan evaluasi program pemberdayaan perempuan di 3 desa. b) Pendampingan

pemberdayaan

perempuan

di

bidang

perekonomian bagi PKK padukuhan di 699 Padukuhan. c) Pembinaan pengurus 17 kelompok pria peduli KB bagi 515 orang

204


2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi

perlindungan

perempuan

dan

lansia

di

bidang

penghapusan KDRT 1 kali. 3) Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak Fasilitasi perlindungan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 6 kali, lokakarya issue trafiking 1 kali dan forum penanganan korban KDRT 1 kali. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana buku lampiran) c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD

penyelenggara

Perlindungan

Anak

urusan

adalah

Pemberdayaan

Bagian

Perempuan

Kesejahteraan

Rakyat

dan pada

Sekretariat Daerah dan Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana. Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman serta Keputusan Bupati Sleman Nomor 31/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang kesejahteraan rakyat dengan fungsi antara lain pelaksanaan analisis

dan

penyiapan

rancangan

kebijakan

serta

pelayanan

administrasi kegiatan pemberdayaan perempuan.

205


Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Nakersos KB di bidang keluarga berencana dengan fungsi antara

lain

penyelenggaraan

pemberdayaan

keluarga

dan

penyelenggaraan dan pengembangan ketahanan keluarga. d. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

manusia

penyelenggara

urusan

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut: Tabel 3.39. SDM Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD 1. I 2 SMP 2. II 4 3 SMA 2 3. III 8 4 Sarmud/D3 2 4. IV 3 5 Strata 1 9 6 Strata 2 2 Jumlah 15 Jumlah 15 Sumber: Dinas Nakersos KB dan Bagian Kesra

Adapun pejabat struktural

penyelenggara urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 2 orang pejabat eselon III dan 2 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp129.130.000,00 realisasi Rp127.930.000,00 atau 99,07%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan,

anggaran

sebesar

Rp89.130.000,00

realisasi

Rp87.930.000,00 atau 98,65%

206


2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, anggaran sebesar Rp20.000.000,00 realisasi Rp20.000.000,00 atau 100% 3) Program

Peningkatan

Kualitas

Perlindungan Anak,

anggaran

sebesar Rp20.000.000,00 realisasi Rp20.000.000,00 atau 100% f. Proses Perencanaan Proses

perencanaan

urusan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak dengan penyerapan masukan dari bawah disertai dengan kompilasi data yang sudah terinventarisasi. Dinas Nakersos KB maupun Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun usulan program dan kegiatan. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut. Tabel 3.40. Sarana dan Prasarana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 3 unit 3. Kendaraan roda 2 3 unit 4. Komputer/Laptop 4/1 buah 5. LCD 1 buah 6. OHP 1 buah Sumber: Dinas Nakersos KB dan Bagian Kesra

h. Permasalahan dan Solusi 1) Masih adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan dan anak. Solusinya dengan sosialisasi tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, fasilitasi terhadap lembagalembaga advokasi perlindungan anak dan perempuan, serta mengintensifkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

207


2) Masih terdapat bias gender yang terjadi di masyarakat. Solusinya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan

gender,

menggiatkan

pelaksanaan

Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) kepada masyarakat.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana a) Fasilitasi

kegiatan

Keluarga

Berencana

(KB)/Kesehatan

Reproduksi (KR) b) Pembinaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera c) Pembinaan perlindungan hak-hak Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) d) Pembinaan dan pengendalian program KB e) Pelaksanaan Bhakti TNI KB Terpadu 2) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB, KR dengan kegiatan fasilitasi peningkatan peran Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) dalam pelaksanaan KB 3) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Keluarga a) Analisa dan penyajian data KB/KS b) Fasilitasi KIE melalui media cetak, elektronik dan kesenian tradisional b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana a) Pembekalan tentang perkembangan Fasilitasi kegiatan keluarga berencana (KB)/kesehatan reproduksi (KR)

49 kali di tingkat

208


kabupaten dan kecamatan serta pembinaan bagi 560 calon penganten/Pasangan Usia Subur (PUS) di 17 kecamatan. b) Pembinaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di 17 kecamatan. c) Pembinaan perlindungan hak-hak KRR di 17 sekolah. d) Pembinaan dan pengendalian program KB di 17 kecamatan. e) Pelaksanaan Bhakti TNI KB Terpadu 1 kali. 2) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB dan KR terealisasi fasilitasi peningkatan peran Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) dalam pelaksanaan KB bagi 86 koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), 1.316 PPKBD, dan 7.415 sub PPKBD. 3) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Keluarga a) Analisa

dan

penyajian

data

KB/KS

(Keluarga

Berencana/Keluarga Sejahtera) sejumlah 24 kali yang meliputi 17 kecamatan. b) Fasilitasi KIE melalui media cetak, elektronik dan kesenian tradisional di 17 lokasi. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana buku lampiran) Program dan kegiatan di bidang KB dapat meningkatkan jumlah peserta KB aktif sebanyak 1.307 peserta (meningkat 1,11%), sehingga pada tahun 2009 jumlah peserta KB aktif mencapai 119.189 peserta. Dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 149.229 pasangan maka tingkat prevalensi peserta KB aktif mencapai 79,83%, menurun 0,16% dari tahun 2008 sebesar 79,99%. Sementara keikutsertaan pria dalam KB pada tahun 2009 sebanyak 8.338 peserta (6,99% dari peserta KB aktif). Perkembangan peserta KB aktif dan KB baru dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam grafik berikut

209


Grafik 24. Perkembangan Jumlah Peserta KB Aktif dan Baru Tahun 2005-2009 150000

116,229

113,296

111,218

117,882

119,189

10,664

10,630

100000 9,014

50000

10,910

8,297

0 2005

2006

2007 Aktif

2008

2009

Baru

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana

Perkembangan

keikutsertaan

KB

pria

dan

wanita

mengalami

peningkatan dari tahun 2008, jumlah KB pria 8.087 meningkat menjadi 8.338 (3,10%) dan KB wanita 109.795 meningkat menjadi 110.851 (0,96%). Perkembangan keikutsertaan KB dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 25. Perkembangan Jumlah Peserta KB Pria dan Wanita Tahun 2005-2009 103.334

120000

109795

108.385

105.131

110851

100000 80000 60000 40000 8.165

20000 7.884

7.844

8.338

8.087

0 2005

2006 KB Pria

2007

2008

2009

KB Wanita

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana

Keberhasilan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, selain dilihat dari tingkat partisipasi aktif peserta KB juga dapat dilihat dari berbagai prestasi yang telah dicapai antara lain : Juara I Tingkat Propinsi DIY pada Kejuaraan PIK KRR oleh SMA Muh. Pakem, Juara III Tingkat Propinsi DIY pada Kejuaraan Kelompok Pria Peduli KB oleh Kelompok KB Pria Cangkringan, Juara II Tingkat Propinsi DIY pada Kejuaraan KB Perusahaan oleh PT. Mitra Adi Jaya, Juara I Tingkat Propinsi

DIY

pada

Kejuaraan

PPKBD

oleh

Keluarga

Dwi

210


Raharjo/Mujirah dari Padosan Pakembinangun Pakem, Juara II Tingkat Propinsi DIY pada Lomba Bina Lingkungan Keluarga oleh BLK Mulia Sari, Juara II Tingkat Nasional pada Lomba Kelompok BKB oleh BKB Flamboyan dari Dusun Bumirejo Bangunkerto Turi. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana. Dinas ini dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 31/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Nakersos KB di bidang keluarga berencana dengan fungsi: 1) Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga. 2) Penyelenggaraan dan pengembangan ketahanan keluarga. 3) Penyelenggaraan dan peningkatan kualitas keluarga. 4) Penyusunan data dan informasi. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah sebagai berikut: Tabel 3.41. SDM Penyelenggara Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD 1. I 2 SMP 2. II 3 SMA 34 3. III 73 4 Sarmud/D3 8 4. IV 12 5 Strata 1 40 6 Strata 2 3 Jumlah 85 Jumlah 85 Sumber: Dinas Nakersos KB

211


Adapun pejabat struktural penyelenggara urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga

Sejahtera

sebesar

Rp618.376.000,00

realisasi

Rp602.283.320,00 atau 97,40%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana, anggaran sebesar Rp472.059.000,00 realisasi Rp458.904.420,00 atau 97,21% 2) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB, KR, anggaran sebesar Rp52.817.000,00 realisasi Rp52.592.000,00 atau 99,57% 3) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Keluarga, anggaran sebesar Rp93.500.000,00 realisasi Rp90.786.900,00 atau 97,10% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan penyerapan masukan dari bawah disertai dengan kompilasi data yang sudah terinventarisasi. Dinas Nakersos KB menyusun usulan program dan kegiatan, khusus untuk program KB terlebih dahulu dipresentasikan di BKKBN (tingkat provinsi) dalam rapat kerja daerah, guna mensinkronkan program kabupaten dan provinsi. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai berikut.

212


Tabel 3.42. Sarana dan Prasarana Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 2 unit 3. Kendaraan roda 2 77 unit 4. Komputer/Laptop 10/2 buah 5. LCD 1 buah Sumber: Dinas Nakersos KB

h. Permasalahan dan Solusi Jumlah PUS sebanyak 149.229 pasangan yang mengikuti program KB belum maksimal.

Solusinya

dengan meningkatkan sosialisasi dan

advokasi kepada PUS.

16. Urusan Perhubungan a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dengan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan a) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) b) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) c) Program Peningkatan Manajemen Lalu Lintas dengan kegiatan pembinaan tertib lalulintas 3) Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas a) Operasional dan pemeliharaan terminal b) Monitoring dan pengawasan angkutan lebaran dan tahun baru c) Pembinaan perbengkelan d) Pengelolaan perparkiran e) Pemantauan emisi gas buang f) Pengelolaan dan operasional pengujian kendaraan bermotor g) Perawatan alat uji kendaraan h) Operasional pemeriksaan kelaikan kendaraan wisata sekolah

213


4) Program Pembentukan produk hukum, penegakan hukum, dan hak asasi manusia dengan kegiatan penyusunan raperda emisi gas buang b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perhubungan adalah sebagai berikut : 1) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas terealisasi pembangunan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas terdiri dari rambu 85 unit, marka jalan 1.000 m2, pemasangan flashing 2 unit, Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ) 10 unit, Modul LED untuk trafic light 6 unit, Battery MF 12 Volt/42 AH sebanyak 30 unit, tiang lengkung sebanyak 2 unit, counting down timer sebanyak 2 unit, dan rambu lalu lintas portabel sebanyak 40 unit. 2) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan a) Pemeliharaan rutin LPJU 1.500 titik dan survey rutin LPJU di 17 kecamatan, terpasangnya LPJU baru 10 titik, dan KwH meter pada 10 kelompok LPJU. b) Pemasangan LPJU baru 200 titik. 3) Program Peningkatan Manajemen Lalu Lintas melalui kegiatan pembinaan tertib lalu lintas terealisasi patroli dan pengamanan lalu lintas sebanyak 2.304 kali, penyuluhan tertib lalu lintas 800 kali, survey lalulintas 440 kali, tersusunnya database lalu lintas sebanyak 1 unit dan raperda tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebanyak 10 buku . 4) Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas a) Operasional dan pemeliharaan 5 terminal (Prambanan, Jombor, Condongcatur, Pakem, dan Gamping) ; pembuatan drainase pemeliharaan aspal, dan penyediaan sarana prasarana di Terminal Jombor

214


b) Monitoring dan pengawasan angkutan lebaran dan tahun baru berupa monitoring untuk 145.500 kendaraan, peta informasi lebaran 500 lembar, dan pakaian kerja lapangan 35 buah c) Pembinaan perbengkelan untuk 75 bengkel d) Operasional 288 pengelola parkir, penerbitan 183 izin parkir, pengadaan rompi parkir 600 buah, pakaian kerja 10 buah, dan helm standar 10 buah e) Pemantauan emisi gas buang untuk 500 kendaraan f) Pengelolaan dan operasional pengujian kendaraan bermotor 18.000 kendaraan, pengadaan plat uji 36.000 keping, baut seng 750 gross, stiker uji samping 22.000 pasang, formulir uji 450 buku, buku uji 7.000 buku, blangko retribusi 680 buku, kartu registrasi 8.500 buku, dan pakaian kerja 28 buah. g) Perawatan alat uji kendaraan bermotor 9 unit. h) Pengujian kendaraan wisata di sekolah untuk 300 lokasi dan 4 buah handy talky 5) Program Pembentukan produk hukum, penegakan hukum, dan hak asasi manusia terealisasi penyusunan raperda emisi gas buang 10 buku. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

perhubungan sebagaimana buku lampiran) Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan pada tahun 2009 telah mampu meningkatkan kualitas sarana perhubungan yang terpasang menjadi lebih baik daripada tahun 2008, antara lain berupa: a. rambu-rambu lalu lintas sebanyak 945 buah atau meningkat 26,84%; b. marka jalan sepanjang 159 km atau meningkat 25,19%; c. APILL sebanyak 10 unit atau meningkat 50%; d. flasing light sebanyak 8 unit atau meningkat 166,6%; e. cermin tikungan sebanyak 22 atau meningkat 1000%; f. RPPJ sebanyak 190 unit atau meningkat 11,7%.

215


Sarana perhubungan seperti LPJU yang terpasang sebanyak 9.192 unit atau meningkat 0,5% dari tahun 2008. Persentase terpasangnya lampu penerang jalan pada jalan strategis dalam kondisi baik meningkat dari 88% menjadi 90%. Persentase kendaraan yang diuji menurun sebesar 0,08% dari 18.051 kendaraan pada tahun 2008 menjadi 18.000 kendaraan pada tahun 2009, artinya hal tersebut dapat sebagai indikator bahwa kendaraan wajib uji yang beroperasi di Kabupaten Sleman telah relatif aman dan terjamin. Pada

tahun

2009

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

urusan

perhubungan telah melayani armada bus antar kota antar propinsi sebanyak 30.570 kendaraan, antar kota dalam propinsi sebanyak 101.241 kendaraan, dan angkutan pedesaan sebanyak 104.544 kendaraan, serta melayani penumpang sebanyak 2.074.941 orang. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan perhubungan adalah Bidang Perhubungan dan Sarana Wilayah pada Dinas Kimpraswilhub. Dinas ini dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 26/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan. Bidang Perhubungan dan Sarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas

Dinas

Permukiman,

Prasarana

Wilayah

dan

Perhubungan di bidang perhubungan dan sarana wilayah dengan fungsi:

216


1) Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan. 2) Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian angkutan dan terminal. 3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 4) Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penerangan jalan umum. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perhubungan adalah sebagai berikut: Tabel 3.43. SDM Penyelenggara Urusan Perhubungan Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 3 3 SMA 38 4 Sarmud/D3 4 5 Strata 1 8 6 Strata 2 2 Jumlah 55 Sumber: Dinas Kimpraswilhub

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 28 26 1

55

Adapun pejabat struktural penyelenggara urusan perhubungan terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 5 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perhubungan sebesar Rp9.161.726.000,00 realisasi Rp8.627.711.239,00 atau 94,17%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas, anggaran sebesar Rp783.400.000,00 realisasi Rp661.982.000,00 atau 84,50%

217


2) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anggaran sebesar Rp6.487.642.000,00 realisasi Rp6.346.508.289,00 atau 97,82% 3) Program Peningkatan Manajemen Lalu Lintas, anggaran sebesar Rp280.060.000,00 realisasi Rp129.093.500,00 atau 46,09% 4) Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas, anggaran sebesar Rp1.560.624.000,00 realisasi Rp1.440.853.300,00 atau 92,33% 5) Program Pembentukan produk hukum, penegakan hukum, dan hak asasi

manusia,

anggaran

sebesar

Rp50.000.000,00

realisasi

Rp49.274.150,00 atau 98,55% f. Proses Perencanaan Berdasarkan usulan masyarakat dan pertimbangan teknis dilakukan survey kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana perhubungan. Selanjutnya berdasarkan data dan permasalahan yang diperoleh

dari

hasil

menyempurnakan

survey

rencana

disusun

kerja,

rencana

dilaksanakan

kerja. diskusi

Untuk dengan

stakeholders di antaranya organda, koperasi angkutan penumpang, dan perguruan tinggi. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

perhubungan sebagai berikut: Tabel 3.44. Sarana dan Prasarana Urusan Perhubungan No. Jenis Jumlah 1 2 3 1. Kantor Bidang perhubungan dan 1 unit sarana wilayah 2. UPTD pengujian kendaraan 1 unit 3. 4. 5.

Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Komputer/Laptop

Keterangan 4 500 M2 450 M2

5 unit 6 unit 6 unit

218


1 2 6. LCD 7. Alat uji kendaraan 8. Alat uji traffic light 9. Alat uji emisi 10. Timbangan portable Sumber: Dinas Kimpraswilhub

3

4 4 item 1 unit 2 unit 1 unit

h. Permasalahan dan Solusi 1) Masih kurangnya kesadaran sopan santun masyarakat dalam berlalu lintas. Solusinya melakukan sosialisasi dan pembinaan tertib berlalu lintas kepada masyarakat. 2) Tidak seimbangnya fasilitas parkir yang tersedia dengan kebutuhan parkir, baik diatas badan jalan maupun diluar badan jalan, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan ketentuan tata cara parkir. Solusinya Optimalisasi kapasitas parkir yang ada, dengan melakukan pembinaan terhadap pengelola parkir

mengenai tata

cara parkir dan pengaturan parkir, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi perparkiran. 3) Masih ada pemahaman masyarakat bahwa pajak LPJU langsung dapat dinikmati dengan ketersediaan LPJU. Solusi yang ditempuh adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : a) Penyediaan dan pengelolaan jasa surat menyurat, arsip dan Perpustakaan. b) Penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi c) Pelayanan jasa administrsi keuangan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan alat tulis kantor barang cetakan dan penggandaan f) Fasilitas rapat dan tamu, ekstra fooding dan makan minum rapat g) Koodinsi dan konsultasi

219


h) Penyediaan jasa keamanan i) Pengelolaan kepegawaian 2) Program peningkatan sarana dan prasarana kantor dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja 3) Program peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur : a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya b) Peningkatan

kapasitas

aparatur

bidang

komunikasi

dan

informatika 4) Program

Peningkatan

pengembangan

sistem

perencanaan

pelaporan dan caaian kinerja dan keuangan : a) Penyusunan kerja SKPD b) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD c) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran 5) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah : a) Pengelolaan sistem informasi penggajian. b) Pembuatan framework ( kerangka kerja ) pembangunan sistem informasi yang bersifat opensources di Sleman dan prototype 6.) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : a) Pengelolaan aplikasi sistem informasi dan prangkat lunak berlisensi b) Pengelolaan internet dan intranet c) Pemasangan sub PABX dan jaringan ekstension kecamatan d) Pengembangan sarana prasarana pelayanan telekomunikasi e) Pengembangan dan pengelolaan program interoperability grant Pengelolaan telekomunikasi f)

Implemenetasi Paket A Information Communication Technology (ICT) proyek Sustainable Capacity Building for Dezentralisation (SCBD)

g) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan komputer

220


h) Pengelolaan dan pengembangan data center sebagai pusat data / informasi dan pusat pengelolaan jaringan komputer i) Pelayanan informasi berbasis SIM / call center j) Pengelolaan Telekomunikasi b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) pengelolaan perpustakaan, arsip, dan surat menyurat 12 bulan terdiri 119 surat masuk dan 594 surat keluar. b) jasa langganan telepon, air, listrik, koran, koneksi internet frekuensi dan transponder serta sewa colocation repeater sirine di 2 tempat selam 12 bulan. c) Pembayaran

honorarium

bendaharawan

dan

pembantu

belanja

peralatan

bendaharawan 4 orang 12 bulan d) Pembayaran

jasa

kebersihan

3

bulan,

kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan e) Penyediaan alat tulis, barang cetakan, alat listrik, perangko, materai dan benda pos lainnya 12 bulan f)

Fasilitasi rapat dan tamu 12 bulan serta pemberian extra fooding pada 83 orang karyawan selama 12 bulan.

g) Koordinasi dan konsultasi 5 kali bagi 7 orang h) Pembayaran 1 orang jasa keamanan kantor selama 3 bulan, 1 orang penjaga sirine peringatan dini bencana Gunung Merapi selama 12 bulan, pengadaan 1 stel pakaian seragam satpam dan kelengkapannya. i) Pengelolaan kepegawaian 30 orang 12 bulan, general check up bagi 24 pegawai. 2) Program peningkatan sarana dan prasarana kantor terealisasi pemeliharaan sarana dan rasarana kerja alat komunikasi 119 unit,

221


jaingan instalasi telepon 1 unit, jaringan komputer di 50 instansi, pengantian WAN/LAN di 7 lokasi, kendaraan bermotor 8 unit, gedung, dan komputer 20 unit. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) workshop, seminar, dan lokakarya ICT bagi 22 orang b) Bimtek pemasangan jaringan komputer (trouble shooting LAN) 20 orang, bimtek pengoperasian internet 20 orang, pelatihan kataya 22 orang, pelatihan pengelola sub domain 21 orang, pelatihan bidang e- government dan IT 2 orang. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja, terealisasi : a) Dokumen rencana kerja tahun 2010 dan dokumen RKA/DPA SKPD masing-masing 1 dokumen b) Laporan pelaksanaan tugas pemerintahan 12 dokumen, LAKIP 1 dokumen, laporan tahunan SKPD 1 dokumen c) Laporan keuangan dan realisasi anggaran 1 dokumen 5) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah terealisasi data/informasi gaji 13.300 pegawai yang up to date

selama 12

bulan, pengelolaan aplikasi sistem informasi penggajian bagi 13.300 pegawai dari seluruh SKPD, serta tersdianya pedoman framework pembangunan sistem informasi yang bersifat opensource dan prototype. 6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, terealisasi : a) Aplikasi sistem informasi perangkat desa 1 paket, aplikasi sistem informasi

untk

pencari

kerja

1

paket,

software

untuk

pemrograman desktop / delphi 1 unit yang terkelola dengan baik dan bertambahnya 2 unit lisensi software MS office 2007. b) Publikasi data up to date pelayanan email/surat warga/buku tamu secara kontinyu selama 12 bulan 307 email, upload berita terbaru 600 kali/berita, dan pengelolaan email 17 kecamatan selama 12 bulan.

222


c) Terpasangnya sub PABX dan jaringan ekstension kecamatan yang terdiri dari IP PABX di 11 kecamatan dan telepon ekstension 11 kecamatan. d) Pengembangan sarana prasarana pelayanan telekomunkasi yang

meliputi

:tersandinya

informasi

melalui

jaraingan

telekomuniksi selama 12 bulan, UMPC dan software encryption standard 1 unit, HT support encryption 2 unit, storage 1 GB 25 unit, modem dial up 1 unit, sosialisasi masalah security jaringan untuk 34 pegawai di 17 kecamatan, seminar persandian 3 orang, seminar security jaringan 4 orang, pemasangan cryptophone dan UPS di 10 titik sub repeater 2 unit, ekstension VOIP di 12 kecamatan dan 18 instansi, akses poin Kepuharjo 1 unit, penarikan KU 2 unit dari Setda-Bappeda dan Kimpraswil-P3BA sepanjang 1.350 meter,

rak server dan penataan jaringan

telepon 400 SST di Setda, ruangan permanen dan sirine di Tritis 1 paket, housing kamera di kaliadem, terpasangnya card AX 100 interkoneksi di 17 kecamatan dan telematika, pemancar FM informasi darurat 1 paket dan 1 unit AC ½ Pk untuk pendingin peralatan sandi. e) Pengelolaan

program

interoperability

grant

1

paket,

dan

peningkatan pengetahuan tentang software GIS pada 8 pegawai f) Implementasi paket A: ICT Proyek SCBD dengan penyediaan 1 set perangkat NOC yang memadai. g) Pengelolaan dan pengembangan inftrastruktr jaringan komputer melalui pemasangan hotspot terintegrasi di Bappeda, BPKKD, Setwan, Setda, rumah dinas bupati, dan oproom, serta pemasangan perangkat BTS di 3 kecamatan dan desa Hargobinangun. h) Perangkat data center 1 paket dan server dan aplikasi sistem CPNS online 1 unit. i) Pelayanan informasi berbasis SIM / Call center yang meliputi pelayanan komunikasi berbasis sistem informasi selama 12

223


bulan, pelayanan cepat dan tepat selama 12 bulan, ruangan call center ber AC, dan peningkatan kualitas SDM bagi 7 pegawaii dalam memberikan layanan pada masyarakat. j) Pengelolaan dan pelayanan telekomunikasi selama 24 jam nonstop selama 12 bulan yang terdiri dari 4.910 faks dan 143.734 telepon, monitoring jaring rakom 17 kecamatan, pelayanan perbaikan telepon maksimal 3 hari dan pemeliharaan central PABX 24 jam selama 12 bulan dan bantuan kmonukasi selama 12 bulan. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebagaimana buku lampiran) Pelaksanaan program kegiatan urusan komunikasi dan informatika berjalan optimal didukung oleh sarana dan prasarana kerja, serta kinerja aparat yang makin meningkat. Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika mampu meningkatkan pelayanan telekomunikasi dan informasi antar instansi maupun masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman, serta penerapan e-government di Kabupaten Sleman. Peralatan PABX alcatel yang telah digunakan cukup memenuhi kebutuhan telepon di instansi. Dengan sisitem PABX komunikasi antar instansi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Peralatan sistem PABX yang dapat dikembangkan menjadi 500 ekstensi. Saat ini jumlah ektensi yang terpasang sebanyak 273 ekstensi. Seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah terpenuhi. Untuk selanjutnya akan dikembangkan sampai kecamatan. Saat ini telah terpasang telepon ekstensi dengan VoIP di 17 kecamatan.

224


Untuk lebih meningkatkan pelayanan telekomunikasi, telah tersedia 4 buah repeater dengan frekuensi kerja yang berbeda yang dipasang di di

Kaliurang.

Sarana

telekomunikasi

monitoring 17 kecamatan oleh Dinas

tersebut P3BA,

digunakan

untuk

Dinas Pol PP dan

Ketertiban Masyarakat, PMI, kecamatan dan instansi lainnya. Salah satu repeater diintegrasikan dengan jaringan telepon sehingga dapat dipakai sebagai komunikasi radio dan untuk menelepon. Untuk memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat di sekitar wilayah rawan bencana Merapi telah dipasang sirene tanda bencana alam yang ditempatkan di Balai Istirahat Kaliurang (BIK), Wara Kaliurang, Tritis, dan Kalitengah. Saat ini juga telah dioperasionalkan mobil telekomunikasi peralatan komunikasi meliputi telepon ekstension, radio komunikasi, serta peralatan komunikasi yang akan dikembangkan sebagai alat komunikasi data. Dengan adanya peralatan komunikasi data/voice yang bersifat mobile diharapkan dapat dikembangkan sebagai sarana sosialisasi IT pada masyarakat. Pengelolaan berita yang bersifat rahasia khususnya yang menyangkut kestabilan negara juga dilakukan dengan baik melalui persandian. Dengan ini kebocoran berita dapat diminimalisir. Pengembangan infrastruktur jaringan komputer terus dilakukan yang meliputi pengembangan jaringan komputer internal instansi (dalam instansi) dan antar instansi. Saat ini seluruh instansi telah terhubung secara on line. Selanjutnya akan dikembangkan secara bertahap pada Puskesmas. Pengembangan perangkat lunak juga terus dilakukan yakni dengan pengembangan /penambahan perangkat lunak original yang dibutuhkan seperti MS Windows, MS Office dsb dan penegmbangan aplikasi sistem informasi.

225


Untuk pengembangan/penambahan aplikasi sistem informasi dilakkan secara bertahap terpadu dan terintegrasi. Untuk itu telah diterapkan standarissasi jenis jenis perangkat lunak standard yang harus dipakai untuk pengembangan aplikasi. Pengembangan sistem informasi (SIM) terus dilakukan. Pada tahun 2009 telah ditambah 3 SIM

yakni Sim

pencari kerja, Sim Perangkat Desa dan SIM CPNS on line. Sehingga sampai tahun 2009 telah terdapat 19 SIM , yakni : 1) Sistem Informasi Kepegawaian 2) Sistem Informasi Penggajian 3) Sistem Informasi Baperjakat 4) Sistem Informasi Dokumentasi Hukum 5) Sistem Informasi Perpustakaan 6) Sistem Informasi Aset Daerah 7) Sistem Informasi Layanan Industri (TDI dan IUI) 8) Sistem Informasi Kependudukan (SAK) 9) Sistem Informasi Layanan Catatan Sipil 10) Sistem Informasi Arsip Dinamis In-Aktif 11) Sistem Informasi Profil Daerah 12) Sistem Informasi Perizinan Pertanahan 13) Sistem Informasi Kesehatan 14) Sistem Informasi Pelatihan (BLK) 15) Sistem Informasi Keuangan Daerah 16) Sistem Informasi SMS Gateway 17) Sistem Informasi Pencari Kerja 18) Sistem Informasi Perangkat Desa 19) Sistem Informasi CPNS on line. Perkembangan

informatika

di

Kabupaten

Sleman

mendukung terwujudnya e-gov di Kabupaten Sleman.

telah

mampu

Portal internet

www.slemankab.go.id terus dikembangkan. Saat ini website ini memiliki 37 sub domain yan dikelola oleh masing masing instansi. Koneksi internet berkapasitas 1.3 Mbps yang dipakai secara bersama sama oleh 250 komputer di seluruh instansi.

226


c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan komunikasi dan informatika adalah Kantor Telekomunikasi dan Informatika. Kantor ini dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 41/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Telekomunikasi dan Informatika. Kantor Telekomunikasi dan Informatika memiliki

tugas

membantu

bupati

dalam

menyelenggarakan

pemerintahan daerah di bidang telekomunikasi dan informatika dengan fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis bidang telekomunikasi dan informatika. 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang telekomunikasi dan informatika. 3) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan telekomunikasi dan informatika adalah sebagai berikut: Tabel 3.45. SDM Penyelenggara Urusan Telekomunikasi dan Informatika Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 0 1. I 2 SMP 2 2. II 3 SMA 15 3. III 4 Sarmud/D3 4 4. IV 5 Strata 1 5 6 Strata 2 4 Jumlah 30 Jumlah Sumber: Kantor Telekomunikasi dan Informatika

Jumlah 1 11 17 1

30

Pejabat struktural penyelenggara urusan telekomunikasi dan informatika terdiri dari 1 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV.

227


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp2.821.233.650,00 realisasi Rp2.688.980.970,00 atau 95,31 %. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp557.803.650,00 realisasi Rp535.788.495,00 atau 96,05% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor anggaran sebesar Rp300.365.000 realisasi Rp291.049.625 atau 96,90 % 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp69.225.000 realisasi Rp65.500.600 atau 94,62% 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja anggaran sebesar Rp39.400.000,00 realisasi Rp38.003.750,00 atau 96,46%. 5) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah, anggaran sebesar Rp215.000.000,00 realisasi Rp210.765.000,00 atau 98,03% 6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, anggaran sebesar Rp1.639.440.000,00 realisasi Rp1.547.873.500,00 atau 94,41% f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan dengan identifikasi kebutuhan dan perkembangan teknologi yang melibatkan berbagai stake holder yakni perguruan tinggi dan pakar telekomunikasi, LSM serta diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Dalam penyusunan perencanaan juga senantiasa

berkordinasi dengan Depkominfo, Depdagri, Bkosurtanal,

dan pemerintah propinsi.

228


g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut: Tabel 3.46. Sarana dan Prasarana Urusan Komunikasi dan Informatika No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 2 unit 192 M2 2. Kendaraan roda 4 2 unit 3. Kendaraan roda 2 6 unit 4. Komputer/Laptop 24 unit 5. Faximile 3 buah 6. Radio Komunikasi 309 unit 7. Server data base/back up/web 12 unit internet/DMS/proxy 8. Siskomdagri 1 unit 9. Sirene 4 unit 10 Sarana telekomunkasi 109 unit 11 Tower sirine 4 unit 12 Sarana Teknologi Informasi 83 unit 13 Kamera Pengamat Gunung 3 unit Merapi 14 Mesin foto copy 1 unit 15 Switching jaringan telepon 2 unit 16 Telepon wire les mobile 3 unit Sumber: Kantor Telekomunikasi dan Informatika

h. Permasalahan dan Solusi Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat kurang mampu diikuti oleh sebagian SDM. Upaya yang dlakukan adalah kerjasama dengan stakeholder dan instansi.

18. Urusan Pertanahan a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Tertib Pemanfaatan Dan Penggunaan Tanah a) Monitoring dan evaluasi tata guna tanah. b) Pemanfaatan penggunaan penguasaan dan pemilikan tanah melalui perizinan. c) Penunjangan LMPDP

229


d) Pengawasan/penertiban pemanfaatan tanah dan inventarisasi tanah kosong e) Pemutakhiran Data, Pengukuran dan Pematokan Sultan Ground. f) Pemetaan Tanah Sultan Ground g) Pensertifikatan Tanah Kas Desa h) Pengadaan dan Pemasangan Patok Batas Tanah Kas Desa dan Sultan Ground i) Pengendalian, Pemanfaatan, Penggunaan, Penguasaan dan pemilikan tanah (P4T) Tanah Kas Desa (TKD) dan Sultan Ground (SG) 2) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan a) Ploting IPPT dan pembuatan lampiran peta IPPT b) Pengelolaan sub domain [email protected] dan SIM Pertanahan c) Penyebarluasan informasi pertanahan 3) Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan a) Inventarisasi peta persil tanah kas desa b) Penyelesaian masalah pertanahan c) Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan d) Monitoring dan pembinaan perolehan tanah 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan dan pengelolaan jasa surat menyurat, arsip dan perpustakaan. b) Penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi listrik, gas, air, dan media cetak. c) Penyedia jasa administrasi keuangan. d) Penyedia jasa kebersihan dan jaga kantor. e) Penyedia alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan. f) Fasilitasi rapat tamu. g) Koordinasi dan konsultasi. h) Pengelolaan kepegawaian.

230


5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dengan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pertanahan 7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja a) Penyusunan perencanaan kerja SKPD b) Penyusunan laporan capaian kinerja c) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran 8) Program

Intensifikasi

dan

Ekstensifikasi

Sumber-sumber

Pendapatan Daerah dengan kegiatan intensifikasi retribusi IPPT 9) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan a) Pengkajian Keputusan Bupati Nomor 53/Kep.KDH/2003 b) Penyusunan rancangan kebijakan dominasi fungsi penatagunaan tanah b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan dalam urusan pertanahan adalah sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Tertib Pemanfaatan Dan Penggunaan Tanah. a) Terlaksananya monitoring dan evaluasi tata guna tanah RDTR Kawasan Tumbuh Cepat, Banyuraden dan Nogotirto RUTRK dan RDTRK Ibukota Kabupaten Sleman. b) Terselesaikannya permohonan IPPT sebanyak 920 pemohon dan target keputusan Bupati sebanyak 254 buah dan proses peninjauan sebanyak 894 buah. c) Terlaksananya studi komparasi, metting, workshop regional, nasional dan pelatihan 3 kali, terkoreksinya peta dasar Kabupaten Sleman 376,35 kilometer dan evaluasi hasil pekerjaan konsultan IDC dari pusat.

231


d) Terlaksananya pengawasan pemanfaatan tanah 79 lokasi dan inventarisasi tanah kosong di 3 kecamatan. e) Terlaksananya pemutakhiran data, pengukuran dan pematokan sultan ground yang digunakan pemerintah daerah di 25 desa. f) Terlaksananya pemetaan tanah sultan ground di 29 desa. g) Pensertifikatan tanah kas desa sebanyak 200 bidang. h) Terpasangnya patok batas TKD sebanyak 2500 buah dan diterbitkannya surat ukur TKD sebanyak 500 bidang. i) Terbitnya rekomendasi izin pemanfaatan TKD sebanyak 30 buah dan rekomendasi izin pemanfaatan/penggunaan SG sebanyak 16 buah. 2) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan a) Tersusunnya ploting dan pembuatan peta lampiran SK IPPT sebanyak 753 buah. b) Terkelolanya sub domain [email protected] dan SIM Pertanahan. c) Terlaksananya pameran potensi Sleman, publikasi media radio 6 kali, leaflet 5000 lembar, profil BPPD 150 eksemplar, sosialisasi langsung kepada masyarakat di 6 kecamatan, iklan layanan masyarakat 6 paket, publikasi media cetak 3 kali, iklan media cetak 3 kali, profil audio visual 1 buah dan papan informasi 6 buah. 3) Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan a) Terlaksananya inventarisasi peta persil tanah kas desa sebanyak 1200 bidang. b) Terselesaikannya 16 masalah pertanahan c) Tersusunnya neraca penatagunaan tanah di 1 kecamatan, terlaksananya penyuluhan pertanahan sebanyak 23 kali, dan penelitian masalah pertanahan sebanyak 20 perkara d) Terlaksananya monitoring pemanfaatan tanah sebanyak 4 kali dan pembinaan perolehan tanah untuk 30 badan hukum 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

232


a) Terkelolanya jasa surat menyurat sebanyak 5.100 buah b) Tersedianya jasa langganan pemasangan instalasi listrik, gas, air, dan media cetak 12 bulan c) Terbayarnya tunjangan bendahara dan pengurus barang 10 orang untuk 12 bulan d) Terbayarnya tenaga kontrak petugas kebersihan dan jaga kantor 3 orang e) Tersedianya ATK dan barang cetakan sebanyak 10 macam f) Terfasilitasinya rapat dan tamu sebanyak 30 kali g) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sebanyak 255 kali h) Terkelolanya kepegawaian 12 bulan 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja berupa kendaraan roda dua 9 unit, roda empat 5 unit, gedung dan alat kantor 6) Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

dengan

Pengembangan

Sistem

terlaksananya diskusi pertanahan dan out bound 7) Program

Program

Peningkatan

Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja a) Tersusunnnya RKA 1 buku, Renja SKPD 1 buku dan Program Kerja 1 buku b) Tersusunnya laporan bulanan sebanyak 12 kali, laporan tahunan 1 kali, dan LAKIP 1 buku c) Tersusunnya pelaporan keuangan dan

realisasi

anggaran

sebanyak 12 kali dan laporan fisik dan keuangan 12 kali 8) Program

Intensifikasi

dan

Ekstensifikasi

Sumber-sumber

Pendapatan Daerah dengan penyelesaian kasus tunggakan IPPT sebanyak 40 kasus 9) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan a) Tersusunnya draft rancangan Keputusan Bupati 1 buah. b) Tersusunnya kajian akademis dan draft peraturan tentang Kebijakan Dominasi Fungsi Penggunaan Tanah 1 buah.

233


(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan sebagaimana buku lampiran) Pelaksanaan urusan pertanahan pada tahun 2009 telah telah berhasil diproses

permoonan

izin

peruntukan

penggunaan

tanah

(IPPT)

sebanyak 1.057 buah, 746 buah disetujui (70,57%), 184 buah ditolak (17,4%) dan 127 buah

dalam proses (12,02%) sebagaimana

digambarkan dengan grafik berikut. Grafik 26. Kondisi Perizinan Pemanfaatan Tanah Tahun 2009 dalam proses 12.02% ditolak 17.41%

disetujui 70.58% disetujui ditolak

dalam proses

Sumber: BPPD Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan melalui pendataan, pengukuran, dan pensertifikatan. Ketersediaan data terus diupayakan dengan inventarisasi peta persil tanah kas desa sebanyak 1.200 bidang di Kecamatan Mlati dan

penyusunan neraca

penatagunaan tanah di Kecamatan Berbah. Guna kepastian status tanah yang dimanfaatkan pemerintah daerah dan tanah kas desa sampai tahun 2009 dilakukan proses sertifikasi tanah kas desa yang sebanyak 217 bidang, pemrosesan 16 rekomendasi izin pakai (kekancingan) tanahtanah Sultan Ground, dan pemrosesan permohonan izin Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa 25 izin Gubernur meliputi pelepasan sebanyak 11 izin, sewa menyewa sebanyak 12 izin, dan perubahan peruntukan sebanyak 2 buah izin.

234


c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan pertanahan adalah Badan Pengendalian Pertanahan Daerah. Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 37/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengendalian Pertanahan Daerah. Badan Pengendalian Pertanahan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian pertanahan daerah, dengan fungsi sebagai: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pertanahan daerah, 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pengendalian pertanahan daerah, 3) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan pertanahan adalah sebagai berikut: Tabel 3.47. SDM Penyelenggara Urusan Pertanahan Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No 1 SD 1. 2 SMP 2 2. 3 SMA 15 3. 4 Sarmud/D3 3 4. 5 D4 2 6 Strata 1 18 7 Strata 2 8 Jumlah 46 Sumber: Badan Pengendalian Pertanahan Daerah


Jumlah

Jumlah 7 34 5

46

235


Pejabat struktural penyelenggara urusan pertanahan terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III dan 8 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanahan sebesar Rp2.875.088.500,00 realisasi Rp2.578.178.083,00 atau 89,67%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Tertib Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah, anggaran sebesar Rp1.364.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.126.591.075,00 atau 82,55% 2) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, anggaran sebesar

Rp254.200.000,00

realisasi

Rp243.555.100,00

atau

95,81% 3) Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan, anggaran sebesar Rp605.320.000,00 realisasi Rp595.384.000,00 atau 98,35% 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp197.850.000,00 realisasi Rp187.177.733,00 atau 94,60% 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, anggaran sebesar Rp200.788.850,00 realisasi Rp200.058.350,00 atau 99,63% 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya, anggaran sebesar Rp50.600.000,00 realisasi Rp Rp50.075.500,00 atau 98,96% 7) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp92.550.000,00 realisasi Rp90.481.975,00 atau 97,76% 8) Program

Intensifikasi

dan

Ekstensifikasi

Sumber-sumber

Pendapatan Daerah, anggaran sebesar Rp40.000.000,00 realisasi Rp40.000.000 atau 100% 9) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, anggaran sebesar Rp69.100.000,00 realisasi Rp61.063.000 atau 88,36%

236


f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan pertanahan diawali dengan pemetaan permasalahan pertanahan termasuk pemeringkatan prioritas yang harus segera diatasi. Dari pemeringkatan tersebut disusun program dan kegiatan yang dapat mengatasi masalah serta mengangkat porensi agar permasalahan pertanahan dapat diatasi. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pertanahan sebagai berikut: Tabel 3.48. Sarana dan Prasarana Urusan Pertanahan No. Jenis Jumlah 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 5 buah 3. Kendaraan roda 2 10 buah 4. Filling cabinet 19 buah 5. Komputer/Laptop 18 buah Sumber: Badan Pengendalian Pertanahan Daerah

Keterangan

h. Permasalahan dan Solusi 1) Pengendalian

dan

pengawasan

terhadap

pemanfaatan

dan

pemilikan tanah belum optimal. Solusi yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan berupa pemberian surat peringatan serta melakukan koordinasi dengan aparat terkait dalam pengawasan pemanfaatan tanah. 2) Banyaknya pelanggaran pembangunan perumahan yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan. Solusi yang dilakukan adalah pemantauan terhadap perumahan yang telah dibangun serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2007 tentang Pengembangan Perumahan. 3) Banyak permohonan izin pendirian bangunan yang diajukan masyarakat setelah bangunan berdiri dan tidak sesuai dengan tata ruang maupun teknis bangunan. Solusi yang telah dilakukan adalah

237


memberikan sanksi berupa denda berkelanjutan sampai bangunan memenuhi syarat teknis dan untuk pelanggaran tata ruang dilakukan pengkajian atas pelanggaran dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial untuk proses perizinannya.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Program dan Kegiatan 1) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal a) Peningkatan kapasitas linmas b) Operasional linmas dan kesiapsiagaan linmas c) Pelatihan pengamanan Pemilu 2009 d) PAM Pemilu 2009 e) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat a) Sosialisasi pemahaman kehidupan demokrasi dan HAM b) Peningkatan peran serta orkesmas (cek matrik) c) Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam politik d) Fasilitasi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2009 e) Forum komunikasi antar partai f) Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik g) Forum Kerukunan Umat Beragama 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi negara bagi aparat dan tokoh masyarakat b) Peningkatan wawasan kebangsaan c) Pendataan dan pemantauan WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan lembaga asing d) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan bimbingan teknis korsik Pemda Sleman

238


b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut : 1) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan tindak kriminal a) Terlaksananya pembinaan Linmas tingkat Kabupaten 1 kali, pembinaan Linmas tingkat kecamatan 17 kali dan optimalisasi Rupusdalkom 12 laporan b) Terlaksananya pengerahan anggota Linmas 48 kali, karyabakti Linmas dalam rangka TMMD 2 kali, fasilitasi dan koordinasi kasatgas Linmas Desa dan Kasii Trantib Kecamatan 2 kali serta implementasi wawasan kebangsaan 8 kali c) Terlaksananya pelatihan PAM Pemilu 2009 sebanyak 4 kali d) Terlaksananya pengamanan pemilu 2009 e) Terlaksananya

rakor

KOMINDA

12

kali

dan

pembinaan

ketrampilan intelejen 1 kali 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat a) Terlaksananya sosialisasi pemahaman kehidupan demokrasi dan HAM di 4 kecamatan b) Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pendataan organisasi perempuan di 2 kecamatan c) Terfasilitasinya penyelenggaraan Pemilu 2009 tiga tahap d) Terlaksananya forum komunikasi antar partai 34 partai sebanyak 2 kali e) Terverifikasinya bantuan keuangan kepada partai politik 10 kali f) Terfasilitasinya Forum Kerukunan Umat Beragama 1 kali 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi negara bagi aparat dan tokoh masyarakat di 2 kecamatan dan forum pembauran kebangsaan 2 kali

239


b) Terlaksananya

peningkatan

wawasan

kebangsaan

di

3

kecamatan, Deni Ceni Intelejen di wilayah rawan konflik SARA dan unjuk rasa 22 kali, monitoring dan update data OT 2 kali, serta PKBN 1 kali c) Terlaksananya

pendataan

dan

pemantauan

WNA/WNI

keturunan, NGO (LSM) dan lembaga asing 21 kali d) Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 12 kali 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan terlaksananya bimbingan teknis korsik Pemda Sleman 12 kali (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan sebagaimana buku lampiran) Keberhasilan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tercermin dengan kondisi kehidupan sosial politik di wilayah Kabupaten Sleman yang kondusif. Pada tahun 2009, pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilu presiden wakil presiden secara langsung berjalan dengan lancar. Hal tersebut tidak terlepas dari peran serta aktif pemerintah daerah dari tingkat kabupaten hingga desa sesuai kewenangannya dalam pemberian dukungan pelaksanaan pemilu. Upaya-upaya yang Sleman

dalam

terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

menjaga

stabilitas

dengan

terus

meningkatkan

pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi bagi aparat dan tokoh masyarakat. Dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial politik telah diupayakan langkah-langkah monitoring, deteksi dini dan pencegahan melalui forum kewaspadaan dini masyarakat serta mengefektifkan kinerja Badan Komunitas Intelijen Daerah (BAKOMINDA). Disamping itu upaya lain yang ditempuh dengan cara deteksi dini dan cegah dini wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya SARA, pengamanan pemilihan kepala desa, penanggulangan huru hara, patroli sambang desa, pengamanan hari besar.

240


c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat, dibentuk berdasar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/A/2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat. Dinas Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang administrasi publik dan politik dalam negeri. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi: 1) penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan 2) penyelenggaraan peningkatan wawasan kebangsaan 3) penyelenggaraan potensi dan latihan 4) penyelenggaraan operasional perlindungan masyarakat. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut. Tabel 3.49. SDM Penyelenggara Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD 1. I 1 2 SMP 61 2. II 83 3 SMA 119 3. III 84 4 Sarmud/D3 2 4. IV 8 5 Strata 1 54 6 Strata 2 2 Jumlah 176 Jumlah 176 Sumber: Dinas Pol PP dan Tibmasy

241


Pejabat struktural penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III dan 15 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam

Negeri

sebesar

Rp3.880.253.475,00,

realisasi

Rp3.216.139.200,00 atau 82,88%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, anggaran sebesar Rp506.630.000,00 realisasi Rp497.793.000,00 atau 98,25 % 2) Program

Pendidikan

Politik

Masyarakat

anggaran

sebesar

Rp3.184.148.475,00 realisasi Rp2.545.167.175,00 atau 79,93% 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, anggaran sebesar Rp185.475.000,00 realisasi Rp134.504.025,00 atau 72,51% 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp40.000.000,00 realisasi Rp38.670.000,00 atau 96,67% f. Proses Perencanaan Proses penyusunan program dan kegiatan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilakukan melalui deteksi dini dan analisis kondisi sosial politik di masyarakat dengan melibatkan Forum Kewaspadaan Dini dan Bakominda yang terdiri dari multi stakeholders antara lain Polres, Kodim, Kejaksaan, BIN, dan Kantor Imigrasi untuk menentukan skala prioritas program agar tercapai situasi keamanan dan lingkungan yang kondusif. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah sebagai berikut:

242


Tabel 3.50. Sarana dan Prasarana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Mobil 2 Baik 2. Sepeda motor 3 Baik 3. Pesawat HT 23 Baik 4. Tenda Pleton 1 Sumber: Dinas Pol PP dan Tibmasy. h. Permasalahan dan Solusi Masih tingginya kasus-kasus tindakan kriminal dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sleman. Solusi yang telah dilakukan adalah

meningkatkan

koordinasi

antar

aparat

keamanan

dan

meningkatkan pembinaan kepada masyarakat.

243

b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perumahan adalah sebagai berikut:

Recommend Documents