RINGKASAN EKSEKUTIF
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal
Tahun
2011
adalah
perwujudan
kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. 2. Menindaklanjuti Instruksi Presiden R.I. No. 7 Tahun 1999, LAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum merupakan sarana atau media akuntabilitas untuk mereview kebijakan, program, kegiatan, dan umpan balik bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance). LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2011 juga merupakan gambaran pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal pada tahun tersebut, sekaligus menjadi faktor pendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal dalam rangka memberikan dukungan dan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum. 3. LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2011 adalah bentuk dukungan administrasi sesuai dengan Undang-undang No. 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden R.I. Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
08/PRT/M/2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
ii
Umum. Dalam Paragraf 5 Pasal 30 Peraturan Presiden R.I. Nomor No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kementerian. 4. Terhadap pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugasnya tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi koordinasi kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum, koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pekerjaan Umum, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum, pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum. 5. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal di atas, disusun rencana strategis untuk jangka waktu lima tahun sebagai arahan penyelenggaraan tugas Sekretariat Jenderal berupa visi, misi, tujuan, sasaran strategis sampai dengan output kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan tugas administrasi, perencanaan, kelembagaan dan manajemen sumber daya, serta koordinasi pelaksanaan tugas-tugas kementerian. 6. Visi Sekretariat Jenderal mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 adalah ”Terwujudnya Sekretariat Jenderal Sebagai Pendukung Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum Yang Berkualitas, Bersih dan Terdepan”.
iii
7. Misi Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan visi di atas adalah: Mewujudkan Manajemen Fungsional dan Sumberdaya Yang Profesional, Akuntabel dan inovatif Untuk Mendukung Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum. 8. Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum adalah Undang-undang No. 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden R.I. Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2010, Peraturan Menteri PU Nomor 23/PRT/2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 02/PRT/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014. 9. Kebijakan Sekretariat Jenderal mencakup kebijakan makro dan kebijakan operasional. Kebijakan makro berisi strategi pendekatan melalui manajemen sumber daya, manajemen aset, dan manajemen kelembagaan. Kebijakan operasional merupakan kebijakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan. Kebijakan operasional adalah kebijakan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang meliputi 3 (tiga) tujuan yaitu pertama, mengembangkan manajemen fungsional di bidang pekerjaan umum yang integratif, transparan
dan
akuntabel.
Kedua,
mengembangkan
manajemen
sumberdaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja produktivitas dan profesionalitas SDM serta pengembangan kelembagaan yang efektif dan efisien. Ketiga, Meningkatkan pelayanan administrasi pimpinan yang prima dan penyediaan informasi publik yang akurat dan andal.
iv
10. Untuk melaksanakan kebijakan dan program Sekretariat Jenderal tersebut, sasaran kegiatan yang hendak dicapai dalam lingkup Sekretariat Jenderal meliputi tiga sasaran strategis. Pelaksanaan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal dikelompokkan ke dalam kegiatan pelaksana unit kerja di Biro PKLN, Keuangan, Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana (Ortala), Umum, Hukum, Pusat Pengolahan Data (Pusdata), Pusat Komunikasi Publik (Puskompu), Pusat Kajian Strategis (Pustra), Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) dan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN). 11. Berdasarkan data rangkuman pencapaian kinerja, terlihat bahwa pelaksanaan 2 (dua) program yang meliputi 12 (dua belas) kegiatan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut tergambar untuk masing masing indikator kinerja output, pencapaian kinerja bervariasi dari 0 – 200%. Sehingga secara umum kinerja output adalah berkategori sedang sampai dengan berhasil. Sedangkan untuk pencapaian kinerja outcome, pencapaiannya bervariasi dari 75 – 172% secara individual rata-rata menunjukkan hasil yang baik. 12. Dari 94 indikator output dalam lingkup Sekretariat Jenderal, tergambar bahwa untuk masing-masing kegiatan hasil pencapaian output dan outcome-nya dalam satu tahun anggaran sangat bervariasi. Secara umum pencapaian kinerja output dibandingkan dengan rencana pencapaian (target) Renstra Sekretariat Jenderal bervariatif. Sedangkan dibandingkan dengan rencana pencapaian (target) tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2011 tercatat memiliki nilai sangat baik berada pada kisaran nilai 90%. Untuk pencapaian kinerja outcome kegiatan, dapat disimpulkan bahwa secara menyeluruh pencapaian kinerja rata-rata baik yang dipresentasikan secara kuantitatif.
v
13. Untuk pencapaian kinerja program yang terbagi dalam 2 (dua) program, terlihat nilai pencapaian kinerjanya sebagai berikut : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum tercapai 96,81%, serta Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum tercapai 100,04%. 14. Secara umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum telah dapat memenuhi seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam 3 (tiga) tujuan, 2 (dua) program, dan 12 (dua belas) kegiatan dengan nilai pencapaian kinerja rata-rata baik, yang dipresentasikan secara kuantitatif sebagai akumulatif hasil nilai pencapaian kinerja kegiatan yang merupakan kegiatan pembinaan dan pembangunan prasarana fisik. 15. Dari kedelapan indikator kinerja utama Sekretariat Jenderal, kesemuanya telah dapat dicapai dengan kinerja baik. Secara rinci capaian tersebut adalah: dokumen perencanaan dan pemograman (jangka menengah dan tahunan) dengan capaian 100%, dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, keuangan dan barang milik negara (BMN) dan laporan triwulan dengan capaian 100%, peraturan perundang-undangan bidang PU dan permukiman dengan capaian 100%, sumber daya manusia (SDM) aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan dengan capaian 96%, pegawai yang terlayani administrasi kepegawaianya serta jumlah tata laksana standar operasional prosedur (SOP) yang disusun dengan capaian 75%, peta profil infrastruktur dan jaringan local area network (LAN) dengan capaian 100%, layanan informasi publik dengan capaian 172%, serta bangunan gedung kantor Kementerian PU yang ditingkatkan dan dipelihara dengan capaian 97,12%..
vi
16. Seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2011 seperti diuraikan di atas, dibiayai oleh anggaran Pemerintah sebesar Rp. 843.970.981.000,-. Dari keseluruhan anggaran tersebut, jumlah penyerapan anggaran Rupiah Murni mencapai Rp. 783.702.341.000,- atau sekitar 92,86%.
vii
