2013 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI BELANJA PERJADIN

DAFTAR ISI 1. SE DJPB NO.S-2056/PB/2013 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI BELANJA PERJADIN. 2. SE DJPB No.S-4599 TENTANG PENJELASAN LEBIH LANJUT PENGGUNAAN AKUN PERJADIN 3. SE DPJBN No S-2519-PB-2013 TENTANG PENEGASAN SURAT MENTERI KEUANGAN NOMOR S-2056/MK.5_/013 4. PMK NO. 113 THN 2012 - PERJADIN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 5. PER DJPB NO. 22 THN 2013 - KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJADIN DN BAGI PEJABAT NEGARA, PEG NEGERI, DAN PT 6. KASUS -KASUS PERJALANAN DINAS

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor Sifat Lampiran Hal

: S- 2056 /MK.5/2013 : Segera : 2 (Dua) Lembar : Langkah-Langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas

18 Maret 2013

Yth-. Para Menteri/Pimpinan Lembaga di Jakarta

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi belanja perjalanan dinas, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1.

Saat ini pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan tugas di dalam kota di luar kantor berupa biaya transport dalam kota dan kegiatan yang dilaksanakan dengan paket meeting (fullboard/fullday/halfday) dibebankan pada belanja barang operasional/non operasional.

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap mengatur bahwa pelaksanaan tugas di dalam kota di luar kantor dan kegiatan yang dilaksanakan dengan paket meeting (fullboard/fullday/halfday) di hotel atau tempat menginap lainnya memenuhi kriteria perjalanan dinas, yaitu melakukan pekerjaan di luar kantor yang disertai dengan surat tugas, diberikan biaya transportasi/biaya penginapan/uang harian/uang saku.

3.

Selanjutnya agar pelaksanaan dan pembebanan biaya perjalanan dinas menjadi lebih tertib dan terkendali, diminta agar Saudara selaku Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Saudara untuk mengambil Iangkahlangkah sebagai berikut: a. Melakukan revisi alokasi biaya pada: No 1.

2.

Uraian

Penggunaan Akun SemuIa

enjacli

Belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan operasional satker

Akun 521119

Akun 524113

Belanja Barang Operasional Lainnya

Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota

Belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional satker termasuk uang saku dan paket meeting (kontraktual)

Akun 521219

Akun 524114

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota


Keterangan: 1)

Akun 524113 merupakan akun baru yang digunakan untuk mencatat pengeluaran biaya perjalanan dinas berupa bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan operasional satker.

2)

Akun 524114 merupakan akun baru yang digunakan untuk mencatat pengeluaran biaya perjalanan dinas paket meeting berupa biaya transport, uang saku dan paket meeting/kontraktual yang dilakukan di dalam kota.

b. KPA menyampaikan usulan revisi anggaran pada huruf a kepada Kepala Kanwil DJPBN dilengkapi dengan dokumen berupa: 1)

Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula menjadi); dan

2)

Arsip Data Komputer RKA-K/L DIPA Revisi.

c. Dalam hal DIPA satker tidak terdapat biaya perjalanan dinas pada akun belanja 521119 dan 521219, KPA menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Terdapat Biaya Perjalanan Dinas Pada Akun Belanja 521119 dan 521219 kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat (Format Pernyataan sebagaimana terlampir).

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terimakasih.

Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Suprijanto

-NIP. 19530814 197507 1 001 Tembusan : 1. Menteri Keuangan; 2. Direktur Jenderal Anggaran; 3. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4. Para Kepala KPPN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan seluruh Indonesia.


KOP SURAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

(1) (2)

SURAT PERNYATAAN NOMOR • ( 3)

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

(4)

NIP

(5)

Jabatan

(6)

Unit Organisasi

( 7)

Kementerian/Lembaga

(8)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam DIPA Nomor: Kerja

(10) , Kementerian Negara/Lembaga

Satuan

( 9) (11)

tidak

terdapat biaya perjalanan dinas pada akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya) dan 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(12) Yang Membuat Pernyataan,

(13)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN

[1]

Diisi kop surat dan nama satuan kerja.

[2]

Diisi nama kementerian negara/lembaga dari satuan kerja.

[3]

Diisi nomor surat pemyataan.

[4]

Diisi nama pejabat yang membuat pernyataan.

[5]

Diisi NIP pejabat yang membuat pernyataan

[6]

Diisi nama jabatan pejabat yang membuat pernyataan

[7]

Diisi unit organisasi satuan kerja

[5]

Diisi kementerian negara/lembaga organisasi satuan kerja

[9]

Diisi nomor DIPA satuan kerja

[10]

Diisi nama satuan kerja

[11]

Diisi nama kementerian negara/lembaga

[12]

Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat penyataan

[13]

Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang membuat surat pernyataan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN Gedung Prijadi Praplosuhardjo III JI. Budi Ulomo No.6 Jakarta 10710 Kolak Pos 1495 Telepon 021- 3847068,021- 3449230 pes.5500 Faksimile021- 3864776

Nomor Sifat Lampiran Hal

: s4599/PB/2013 : Penting/Segera : 1 (satu) berkas : Penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan dinas berdasarkan Surat Menkeu No. S-2056/MK.5/2013

Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian Negara/Lembaga, 2. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, 3. Wakil Kepala Kepolisian Negara RI, dan 4. Wakil Kepala Bidang Administrasi PPATK. Jakarta

Sehubungan

dengan

terbitnya

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

PMK-113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.5/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang langkah-Iangkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas, dengan ini disampaikan bahwa: 1. Bagi Satuan kerja yang terdapat alokasi akun untuk perjalanan dinas baik dalam kota maupun luar kota, dan belum melakukan revisi DIPA tahun 2013 sebagaimana maksud Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.5/2013, revisi dilaksanakan sesuai dengan penjelasan dan ilustrasi lebih lanjut sebagaimana terlampir. 2. Bagi satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang telah melakukan revisi DIPA tahun 2013 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.5/2013, maka dapat menggunakan revisi DIPA tersebut sebagai dasar pelaksanaan anggarannya. 3. Mulai tahun anggaran 2014, belanja perjalanan dinas dalam negeri agar menggunakan akun sebagaimana terlampir. 4. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan mengenai standar biaya. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Agus Suprijanto L NIP. 19530814 1~7507 1 001 Tembusan: 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia.

Lampiran Surat DirekturJenderal Perbendaharaan Nemer

Tanggal:

S-04,"99 IPB/2013 .3 Juli 2013

Belanja Perjalanan Biasa Pengeluaran untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi: a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) Pengumandahan (Detasering); c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; e) Memperoleh pengobatan; f)

Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Kesehatan Pegawai Negeri; g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h) Mengikuti diklat;

Majelis

Penguji

i)

MenjempuUmengantarkan Negara/Pegawai Negeri perjalanan dinas; atau

ke tempat pemakaman jenazah Pejabat yang meninggal dunia dalam melakukan

j)

MenjempuUmengantarkan

ke

tempat

pemakaman

jenazah

Pejabat

Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. 524112

Belanja Perjalanan Tetap Pengeluaran untuk perjalanan memperhatikan jumlah pejabat

dinas tetap yang yang melaksanakan

dihitung dengan perjalanan dinas.

Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh: Perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya. 524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi: a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) Pengumandahan (Detasering); c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

d) Menghadap

Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap

seorang dokter penguji kesehatan; e) Memperoleh pengobatan; f)

Mendapatkan

pengobatan

berdasarkan

keputusan

Majelis

Penguji

jenazah

Pejabat

Kesehatan Pegawai Negeri; g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h) Mengikuti diklat; i)

Menjemput/mengantarkan

ke

Negara/Pegawai

yang

Negeri

tempat

pemakaman

meninggal

dunia

dalam

melakukan

perjalanan dinas. 524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Pengeluaran

untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar,

dan sejenisnya

yang dilaksanakan

dibiayai seluruhnya

di dalam kota satker penyelenggara

oleh satker penyelenggara,

serta yang dilaksanakan

dan di

dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi: a) Biaya transportasi

peserta, panitia/moderator,

dan/atau

narasumber

baik

yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b) Biaya paket meeting (halfday/ful/day/ful/board); c)

Uang saku peserta,

panitia/moderator

dan/atau

narasumber

baik yang

berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja; d) Uang

harian

dan/atau

dan/atau narasumber

biaya

penginapan

peserta,

panitia/moderator,

yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. 524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Pengeluaran

untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar,

dan sejenisnya

yang dilaksanakan

di luar kota satker penyelenggara

dan

dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi: a) Biaya transportasi

peserta, panitia/moderator,

dan/atau

narasumber

baik

yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b) Biaya paket meeting (ful/board); c) Uang saku peserta,

panitia/moderator

dan/atau

narasumber

baik yang

berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; d) Uang

harian

dan/atau

biaya

penginapan

peserta,

panitia/moderator,

dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

Rincian Biaya Perjalanan Sejenisnya

Dinas Jabatan Yang Mengikuti

No.

Jenis Kegiatan

1.

Yang dilaksanakan di dalam kantor (di luar jam kerja) Satker Penyelenggara a.

Kode akun

2.

Keterangan

524114

Uang Transpor pegawai

Yang dilaksanakan di luar kantor dan di dalam kota Satker Penyelenggara a.

Uang Saku Rapat Halfda y/Ful/da y/Ful/board

Paket

c.

d.

e.

Uang Transpor pegawai i. Melewati batas kota/luar kota ii. Dalam kota

Biaya paket Halfda y/Ful/da y/Ful/board

a.

di

meeting luar

kota

Uang saku Paket Ful/board i. Melewati batas kota/luar kota ii. Dalam kota

b. Uang Harian c.

d.

e.

Uang Transport pegawai i. Melewati batas kota/luar kota ii. Dalam kota Biaya Penginapan i. Melewati batas kota/luar kota ii. Dalam kota (Iebih dari 8 jam) Biaya paket meeting (ful/board)

Untuk peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber

524114 524114

Biaya Penginapan i. Melewati batas kota/luar kota ii. Dalam kota (Iebih dari 8 jam)

Yang dilaksanakan Penyelenggara

524114 524114

b. Uang Harian

3.

Dan

524114 521111/521211

Uang saku rapat

b. Biaya konsumsi rapat c.

Kegiatan Rapat, Seminar,

524114 524114 524114

Satker

524119 524119 524119 524119 524119 524119 524119 524119

peserta, Untuk panitia/moderator, dan narasumber


SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2008; b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; c. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);


-22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010. MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. 2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. 3. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.


-34. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 5. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. 6. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 9. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. 10. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas. 11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 13. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 14. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja. 15. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas. 16. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.


-417. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu. 18. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi. 19. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 20. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran. BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan b. Perjalanan Dinas Pindah. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;


-5b. c. d.

ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga; efisiensi penggunaan belanja negara; dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas. BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi: a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; dan b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota. (2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam. Pasal 5 Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka: a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; c. Pengumandahan (Detasering); d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;


-6h. i. j.

k.

mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; mengikuti pendidikan dan pelatihan; menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman. Pasal 6

(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas. (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a.

kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan; b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja; c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan; atau d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/ Pejabat Eselon II. (3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut: a.

Pemberi tugas;

b.

Pelaksana tugas;

c.

Waktu pelaksanaan tugas; dan

d.

Tempat pelaksanaan tugas.

(5) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas dimaksud pada ayat (1), dilakukan: a.

sebagaimana

Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; atau


-7b.

Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam,

Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD. (6) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD. (7) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 7 (1) Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut. (2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat Tugas. BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 8 (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponenkomponen sebagai berikut: a. uang harian; b. biaya transpor; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau f. biaya menjemput/mengantar jenazah. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a.

uang makan;

b.

uang transpor lokal; dan

c.

uang saku.

(3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:


-8a.

perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;

b.

retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya. (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas. (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan. (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak. (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah. (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


-9Pasal 9 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 10 (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu: a. Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara; b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara; dan c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I. (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. (3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. (4) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/ kepatutan/tugas yang bersangkutan. (5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:


- 10 a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil. Pasal 11 (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara. (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DIPA satuan kerja Pelaksana SPD. (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.


- 11 (4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. Pasal 12 Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian. Pasal 13 (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan. (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai. Pasal 14 (1) Dalam ( hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi 1 jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD ) dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota. (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa: a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau


- 12 b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada DIPA satuan kerja berkenaan. (4) Tambahan ( uang harian, biaya penginapan, uang representasi, 3 dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana ) dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf k. (5) Dalam ( hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah 4 hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus ) mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PPK. (6) Ketentuan ( pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, 5 uang representasi, dan sewa kendaraan dalam ) Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k. Pasal 15 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja penerbit SPD. BAB VI PERJALANAN DINAS PINDAH Pasal 16 (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah. (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD. (4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


- 13 Pasal 17 (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah. (2) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka: a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan Pindah; b. pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap; c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap; d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau f. pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali. (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan UndangUndang Perkawinan yang berlaku; b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.


- 14 (4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang. (5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan I. BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH Pasal 18 (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut: a. biaya transpor pegawai; b. biaya transpor keluarga; c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau d. uang harian. (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 19 Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). Pasal 20 (1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai berikut: a. biaya transpor pegawai; b. biaya transpor keluarga yang sah; c. uang harian; dan/atau d. biaya pengepakan dan angkutan barang.


- 15 (2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf e sebagai berikut: a. biaya transpor keluarga; b. uang harian; dan/atau a. biaya pengepakan dan angkutan barang. (3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut: a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru; b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung; c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusan KPA; atau d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara. Pasal 21 Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas. Pasal 22 (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) didasarkan pada: a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; b. volume barang; dan c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.


- 16 (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang. Pasal 23 (1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan. (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. (3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam jarak: a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa/ Madura; atau b. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar Pulau Jawa/Madura. (4) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 24 Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DIPA satuan kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah/ mutasi. BAB VIII PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 25 (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan. (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan. (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.


- 17 (4) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diatur sebagai berikut: a. untuk huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia; b. untuk huruf b, huruf c, dan huruf e berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama. Pasal 26 (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS). (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui: a. perikatan dengan penyedia jasa; b. Bendahara Pengeluaran; atau c. Pelaksana SPD. (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. Pasal 27 (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran. (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah; b. fotokopi SPD; c. kuitansi tanda terima uang muka; dan d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas. Pasal 28 (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.


- 18 (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan. Pasal 29 (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel. Pasal 30 (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian. (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK. Pasal 31 (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Negara ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD. (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Negara melalui PPK. (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan: a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu. (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.


- 19 (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS. Pasal 32 Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 33 (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan. (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund.


- 20 BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 34 (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD; b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas; c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: a. Fotokopi surat keputusan pindah; b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang; c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian; d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.


- 21 Pasal 35 (1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. (3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/ SP2D) LS Perjalanan Dinas. Pasal 36 Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. BAB X PENGENDALIAN INTERNAL Pasal 37 Lembaga menyelenggarakan (1) Menteri/Pimpinan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas. (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 38 (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).


- 22 (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PPK dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkutan. (4) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan. Pasal 39 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 Ketentuan mengenai satuan volume barang sebagai dasar perhitungan biaya pengepakan dan biaya angkutan barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI digunakan sebagai dasar penyusunan Standar Biaya pengepakan dan angkutan barang dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. Pasal 41 Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap; dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


- 23 Pasal 43 Peraturan Menteri diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 678

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP


Kementerian Negara/Lembaga: ...............................

Lembar Ke Kode No Nomor

: : :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 1 2 3

Pejabat Pembuat Komitmen Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas a.

Pangkat dan Golongan

a.

b.

Jabatan/Instansi

b.

c.

Tingkat Biaya Perjalanan Dinas

c.

4

Maksud Perjalanan Dinas

5

Alat angkutan yang dipergunakan

6 7

a.

Tempat berangkat

a.

b.

Tempat Tujuan

b.

a.

Lamanya Perjalanan Dinas

a.

b.

Tanggal berangkat

b.

c.

Tanggal harus kembali/tiba di

c.

tempat baru *) 8

Pengikut :

Nama

Tanggal Lahir

1. 2. 3. 4. 5. 9

10

Pembebanan Anggaran a.

Instansi

a.

b.

Akun

b.

Keterangan lain-lain coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Tanggal Pejabat Pembuat Komitmen

(……………………..…………) NIP

Keterangan


-2I.

II.

Tiba di Pada Tanggal Kepala

: : :

Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala

: : :

(………………...…………….......................) NIP Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala

III.

(……………………………..……………) NIP Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :

(……………………………………………..) NIP Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala

IV.



V.



VI.

(……………………………..…………) NIP Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal :

(……………………………………………..) NIP Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen

VII. VIII.

(…………………………..……………) (………………………………………….) NIP NIP Catatan Lain-Lain PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturanperaturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP


RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPD Nomor Tanggal No.

: :

PERINCIAN BIAYA

JUMLAH

JUMLAH :

Rp

KETERANGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Terbilang

Telah dibayar sejumlah Rp……………………

………….…, tanggal, bulan, tahun Telah menerima jumlah uang sebesar Rp……………...……………………....

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

(…..……………………..) NIP

(…….………………..) NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih

: Rp …………………………. : Rp …………………………. : Rp ………………………….


(………………………………………..) NIP MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP


I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan

a.

b. c.

d. e.

f.

g.

h.

i. j.

Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering). Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Jumlah Hari yang dibayarkan

Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah

Uang Harian

Biaya Penginapan

Biaya Transpor Pegawai

√

√

√

Sesuai penugasan

-

√ 1)

√ 1)

√ 1)

Sesuai penugasan

-

√

√ 2)

√ 3)

Maksimal 90 (sembilan puluh) hari

-

√

√

√

2 (dua) hari

-

√

√

√

Sesuai penugasan

-

√

√

√

Sesuai penugasan

-

√

√

√

Sesuai penugasan

-

√

√

√

Maksimal 2 (dua) hari

-

√

Sesuai penugasan

-

√

Maksimal 3 (tiga) hari

√

√

4)

√

√

5)

√


-2-


k.

Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Uang Harian

Biaya Penginapan


√

√

√




√

Keterangan: 1. √

1)

:

Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. √

2)

: Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.

3. √

3)

: Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.

4. √

4)

: Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.

5. √

5)

: Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saa kepulangan.

6. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.


-3II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM


a.

b. c.

d. e.

f.

g.

h.

i. j.

Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (detasering). Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.



Uang Harian

Biaya Penginapan


√

√

√

Sesuai penugasan

-

√ 1)

√ 1)

√ 1)

Sesuai penugasan

-

√

√ 2)

√ 3)

Maksimal 90 (sembilan puluh) hari

-

√

√

√

2 (dua) hari

-

√

√

√

Sesuai penugasan

-

√

√

√

Sesuai penugasan

-

√

√

√

Sesuai penugasan

-

√

√

√

Maksimal 2 (dua) hari

-

√

Sesuai penugasan

-

√


√

√

4)

√

√

5)

√


-4-

k.

Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

√

√

√


√

Keterangan: 1. √ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. : Biaya Penginapan diberikan dalam hal selama masa Pengumandahan (Detasering) tidak 2. √ 2) tersedia rumah dinas. : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan. 3. √ 3) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan. 4. √ 4) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat 5. √ 5 kepulangan. 6. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya. 7. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. 8. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang. 9. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.


-5III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM Jenis Perjalanan Dinas Jabatan


√

Sesuai Penugasan

-

Perjalanan Biasa.

b.

Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

√ 1)

√ 1)

-

Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.

√

Keberangkatan dan Kepulangan

-

Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.

√

Sesuai Penugasan

-

Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.

√

Sesuai Penugasan

-

Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.

√

Sesuai Penugasan

-

Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.

√

Keberangkatan dan Kepulangan

-

Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

√

Sesuai Penugasan

-

Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

√

Dibayarkan 1 (satu) kali

√

Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

√

Dibayarkan 1 (satu) kali

√

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Jabatan

Jumlah yang Dibayarkan

a.

c.

Dinas

Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota


-6Keterangan : 1. √

1)

: Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum sesuai Standar Biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. 3. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin. 4. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i dan pegawai/keluarga paling banyak untuk 4 (empat) orang.

huruf

j

diberikan

biaya transpor

5. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c dan huruf g adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP


FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA

NO

PEJABAT NEGARA

TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS

1

2

3

4

5

6

1.

Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/ Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara

A

Bisnis

VIP/ Kelas I A

Spesial/ Eksekutif

Sesuai kenyataan

2.

Pejabat Pejabat Pejabat setara

Negara Lainnya, Eselon II, dan Lainnya yang

B

Ekonomi

Kelas I B

Eksekutif

Sesuai kenyataan

3.

Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I

C

Kelas II A

Eksekutif

Sesuai kenyataan

M

MODA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA

KAPAL LAUT

KERETA API/BUS

LAINNYA 7

Ekonomi


LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP


RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA I. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA) KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

UANG TRANSPOR PEGAWAI

UANG SAKU RAPAT

UANG HARIAN

1. Peserta

-

√

2. Panitia / Moderator

-

-

3. Narasumber

-

-

√

1)

-

√

3)

BIAYA PENGINAPAN

I. MELEWATI BATAS KOTA √

1)

-

√ √

II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM 1. Peserta

√

2)

-


-

-

3. Narasumber

-

-

√

3)

-

√

3)

√

4)

√

4)

III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM 1. Peserta 2. Panitia / Moderator 3. Narasumber

√

2)

-

-

√

3)

-

Keterangan: 1. √1) :

Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.

2. √2)

: Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya.

3. √3)

: Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya.

4. √4)

: Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.

5. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.


-2II. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN) KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

UANG SAKU PAKET FULLBOARD

UANG SAKU PAKET FULLDAY/ HALFDAY

UANG TRANSPOR PEGAWAI

BIAYA PENGINAPAN

UANG HARIAN1)

I. MELEWATI BATAS KOTA 1. Peserta

√

3)

-

√

2)

√

√


√

3)

-

√

2)

√

√

-

√

2)

√

√

3. Narasumber

-

II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM 1. Peserta

√

3)

√

3)

√

√

4)

√

2. Panitia/ Moderator

√

3)

√

3)

√

√

4)

√

√

√

4)

√

3. Narasumber

-

-

III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM 1. Peserta

-

√

3)

√

-

-

2. Panitia/ Moderator

-

√

3)

√

-

-

3. Narasumber

-

√

-

-

-

Keterangan: 1. √ 1) : Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. 2. √

2)

:

Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.

3. √

3)

:

Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya.

4. √

4)

:

Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

5. Uang Saku Paket Fullboard/Fullday/Halfday mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya 6. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.


LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP


SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG GOLONGAN PELAKSANA SPD URAIAN/TUJUAN

GOLONGAN GOLONGAN GOLONGAN GOLONGAN IV III II I

Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan 1.

Pegawai yang berkeluarga dengan anak

25 m³

20 m³

15 m³

10 m³

2.

Pegawai yang berkeluarga tanpa anak

15 m³

12 m³

9 m³

6 m³

3.

Pegawai yang tidak berkeluarga

5 m³

4 m³

3 m³

2 m³


LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP


SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN NOMOR......................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ……………………………………………………………(1)

NIP

: ……………………………………………………………(2)

Jabatan

: ……………………………………………………………(3)

Unit Organisasi

: ……………………………………………………………(4)

Kementerian/Lembaga : ……………………………………………………………(5) menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama: Nama

: ……………………………………………………………(6)

NIP

: ……………………………………………………………(7)

Jabatan

: ……………………………………………………………(8)

Unit Organisasi

: ……………………………………………………………(9)

Kementerian/Lembaga : …………………………………………………………..(10) dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu .………………............................................................ ......................................................(11)................................................................... .............................. Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

…………………………………...(12) Y Yang Membuat Pernyataan

… …………………………………..(13)


-2PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN [1]

Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu: a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Satuan Kerja berkenaan; b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja; c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup eselon II/setingkat eselon II berkenaan; atau d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.

[2]

Diisi NIP atasan Pelaksana SPD

[3]

Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD

[4]

Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD

[5]

Diisi nama kementerian negara/lembaga dari atasan Pelaksana SPD

[6]

Diisi nama Pelaksana SPD

[7]

Diisi NIP Pelaksana SPD

[8]

Diisi jabatan Pelaksana SPD

[9]

Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPD

[10]

Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari Pelaksana SPD

[11]

Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas

[12]

Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat penyataan

[13]

Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP


SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………………………(1) NIP : ……………………………………………………………(2) Jabatan : ……………………………………………………………(3) Satker : ……………………………………………………………(4) Kementerian/Lembaga : ……………………………………………………………(5) menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: .........tanggal.......... dan SPD Nomor.........tanggal...........atas nama: Nama : ……………………………………………………………(6) NIP : ……………………………………………………………(7) Jabatan : ……………………………………………………………(8) Satker : ……………………………………………………………(9) Kementerian/Lembaga : …………………………………………………………..(10) dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ............. tanggal ......... Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa ………….(11)….. dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp......................(12)…........., sehingga dibebankan pada DIPA Nomor: ............... tanggal................Satker ............................(13). Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara. …………………………………...(14) Y Yang Membuat Pernyataan … …………………………………..(15)


-2PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN [1]

Diisi nama PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[2]

Diisi NIP PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[3]

Diisi jabatan PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[4]

Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[5]

Diisi nama kementerian negara/lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[6]

Diisi nama Pelaksana SPD

[7]

Diisi NIP Pelaksana SPD

[8]

Diisi jabatan Pelaksana SPD

[9]

Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[10]

Diisi nama kementerian negara/lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[11]

Diisi transpor yang digunakan

[12]

Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya

[13]

Diisi nomor DIPA, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[14]

Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat penyataan

[15]

Diisi tanda tangan dan nama jelas PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

dan

penginapan

yang

tidak


dapat

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP


DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : …………………………………………………...…………………… NIP : …………………………………………………...…………………… Jabatan : …………………………………………………...…………………… berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor………. tanggal …………, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1.

Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi: No

Uraian

Jumlah

Jumlah 2.

Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui/Menyetujui: Pejabat Pembuat Komitmen,

……………………………… NIP …………………………

………….…, tanggal, bulan, tahun Pelaksana SPD,

……………………………… NIP ………………………… MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 22/PB/2013 TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

a. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap telah diatur prinsip-prinsip, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; b. bahwa dalam rangka penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dipandang perlu diatur dalam suatu aturan pelaksanaan; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. 2. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. 3. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. 4. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi. 5. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. 6. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas. -2-

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 9. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 10. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 11. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja. 12. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas. 13. Tempat pindah.

Tujuan

Pindah

adalah

tempat/Kota

tujuan

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga; c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas. (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh: a. atasan Pelaksana SPD dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas; b. PPK dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas; c. PPSPM dalam melakukan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran; d. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana SPD; dan e. Pelaksana SPD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

-3-

(3) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut: a. kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap; b. tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama; c. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai; d. tidak terdapat Perjalanan Dinas keluar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di kantor; e. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia. (4) Dalam rangka menjaga terpenuhinya pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3): a. Penerbit Surat Tugas: 1) melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas di lingkup wilayah kerjanya; 2) membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Kota hanya sampai dengan 8 jam, kecuali pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud memang sangat diperlukan penyelesaiannya lebih dari 8 jam; dan 3) memastikan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota sampai dengan 8 jam sesuai Surat Tugas yang dibuktikan dengan Form Bukti Kehadiran dan menjadi bagian atau lampiran pada Surat Tugas. b. PPK melakukan: 1) pengujian kesesuaian pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan pencapaian kinerja; 2) pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan tetap memprioritaskan pencapaian kinerja; dan 3) pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. c. Pelaksana SPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai tugas yang diberikan; 2) segera kembali ke tempat kedudukan semula apabila kinerja telah tercapai; dan 3) segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

-4-

d. PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian sesuai tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (5) Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat: a. bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu; b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark up); c. pelaksanaan Perjalanan Dinas rangkap pada waktu yang sama; dan/atau d. pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas. (6) Monitoring penerbitan Surat Tugas dan Form Bukti Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan tata cara pengisiannya mengikuti contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB III PENERBITAN SURAT TUGAS Pasal 3 (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas. (2) Dalam hal Pelaksana SPD tidak mempunyai atasan, Surat Tugas diterbitkan oleh penerbit Surat Tugas pada pihak penyelenggara kegiatan. BAB IV PENERBITAN SURAT PERJALANAN DINAS Pasal 4 (1) Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD oleh PPK. (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD. (3) Pembebanan terhadap biaya Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan oleh PPK dalam Surat Tugas. Pasal 5 (1) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas diselenggarakan dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya dengan beban biaya oleh satuan kerja penyelenggara, penerbitan SPD dapat dibuat secara kolektif dengan melampirkan daftar peserta yang telah disahkan oleh PPK pada satuan kerja penyelenggara.

-5-

(2) SPD dibuat sesuai dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (3) Daftar peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB V KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA Pasal 6 (1) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). (2) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kegiatan sosialisasi/ bimbingan teknis/ diseminasi/ workshop/ Focus Group Discussion (FGD)/ pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan di dalam atau di luar kantor penyelenggara kegiatan. b. konsinyering; dan c. rapat di dalam kantor di luar jam kerja. (3) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menghasilkan output berupa: a. Transkrip hasil rapat; b. Notulensi rapat; dan/atau c. Laporan. (4) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan: a. Surat undangan yang ditandatangani oleh serendahrendahnya pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; b. Surat Tugas bagi peserta; dan c. Daftar hadir rapat (absensi). (5) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan di luar kantor dengan ketentuan: a. berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; dan b. fasilitas di kantor tidak mencukupi. (6) Fasilitas di kantor tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuktikan dengan surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan. (7) Surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. -6-

(8) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan di dalam kota atau di luar kota penyelenggara kegiatan. (9) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar kota, selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. melibatkan kantor vertikal; b. berskala regional/nasional/internasional; dan/atau c. mendapat persetujuan dari PPK dengan pertimbangan: 1) dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar Kota satuan kerja penyelenggara, atau 2) diselenggarakan pada lokasi yang terdekat dengan Kota satuan kerja penyelenggara. Pasal 7 (1) Pihak penyelenggara dapat membentuk panitia untuk kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. (3) Narasumber untuk setiap materi pada kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya diatur sebagai berikut: a. Narasumber setingkat pejabat eselon I dan pejabat eselon II dapat membawa maksimal 2 (dua) orang pendamping sebagai narasumber; b. Narasumber setingkat pejabat eselon III dapat membawa maksimal 1(satu) orang pendamping sebagai narasumber; atau c. Narasumber setingkat pejabat eselon IV kebawah tanpa pendamping. (4) Dalam hal kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya memerlukan instruktur, jumlah instruktur disesuaikan dengan kebutuhan materi yang disampaikan narasumber. Pasal 8 (1) Uang saku rapat dapat diberikan kepada peserta rapat yang diselenggarakan di dalam kantor di luar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c. (2) Uang saku rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. (3) Pemberian uang saku rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, diberikan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dilaksanakan minimal 4 (empat) jam di luar jam kerja; dan -7-

b. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. (4) Satu orang peserta rapat hanya berhak mendapatkan uang saku rapat satu kali dalam satu hari. (5) Uang saku rapat hanya dapat dibayarkan untuk rapat yang diselenggarakan di luar jam kerja pada hari kerja satuan kerja bersangkutan.

BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 9 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponenkomponen sebagai berikut: a. uang harian; b. biaya transpor; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau f. biaya menjemput/mengantar jenazah. Pasal 10 (1) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. (2) Uang harian yang dibayarkan secara lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan. (3) Besaran pemberian uang harian untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dan melewati batas Kota diberikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. (4) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas. (5) Pertanggungjawaban uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan. (6) Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan paket meeting (fullboard/ fullday/ halfday) dibayarkan sebesar uang saku paket meeting (fullboard/ fullday/ halfday) sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan rapat, seminar, dan sejenisnya. (7) Bagi Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan. -8-

(8) Uang harian dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/ penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara. Pasal 11 Biaya transpor dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari biaya transpor: a. dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam; b. dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam; atau c. melewati batas Kota. Pasal 12 (1) Biaya transpor dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. (2) Pembayaran biaya transpor dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam secara lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan: a. sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan; atau b. sesuai jumlah penugasan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam satu hari. (3) Penugasan yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transpor dalam Kota. (4) Biaya transpor dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam diberikan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. (5) Dalam hal biaya transpor dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam melebihi biaya transpor dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pelaksana SPD diberikan biaya transpor sesuai bukti riil moda transportasi yang digunakan. (6) Biaya transpor melewati batas Kota diberikan sesuai biaya riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 13 (1) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya.

-9-

(2) Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, dengan ketentuan: a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun Pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut. (3) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan untuk: a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama; b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard; dan c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. (4) Bagi Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya penginapan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. (5) Biaya penginapan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan penginapan. (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan sesuai bukti riil. BAB VII PERJALANAN DINAS PINDAH Pasal 14 (1) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka: a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan Pindah; b. pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap; c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap; d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; - 10 -

e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau f. pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali. (2) Tempat tujuan menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Kota tempat pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap; atau b. Kota tempat kelahiran Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang dibuktikan dengan akta kelahiran. (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e disesuaikan dengan ketersediaan dana pada DIPA satuan kerja bersangkutan. Pasal 15 (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DIPA satuan kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah/ mutasi. (2) Dalam hal surat keputusan pindah/mutasi diterbitkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai otorisator yang menerbitkan surat keputusan pindah/ mutasi untuk satuan kerja yang ada di lingkup Kementerian Negara/ Lembaga berkenaan, biaya Perjalanan Dinas Pindah dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja Pelaksana SPD yang dipindah/ dimutasi atau ditetapkan lain oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga.

BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL Pasal 16 (1) Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip Perjalanan Dinas, Menteri/ Pimpinan Lembaga menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas. (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi: a. penyusunan Standard Operating Procedure (SOP); b. penyusunan Rencana Kerja/Proposal/Term of Reference (ToR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB); c. pengawasan penerbitan Surat Tugas; dan d. pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas. (3) Rencana Kerja/ Proposal/ ToR dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh penanggung jawab kegiatan. - 11 -

(4) Rencana Kerja/Proposal/ToR dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling kurang memuat: a. latar belakang; b. tujuan; c. kinerja yang akan dihasilkan; d. bentuk pertanggungjawaban kinerja; e. personel yang melakukan Perjalanan Dinas; f. jumlah hari pelaksanaan; dan g. RAB. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 (1) Dalam rangka memudahkan pemahaman terhadap pengaturan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, beberapa pengaturan dijabarkan lebih lanjut dalam contoh kasus Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (2) Dalam hal diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dapat diatur lebih lanjut melalui surat atau surat edaran yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2013 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

- 12 -

LAMPIRAN I.A PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 22/PB/2013 TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Monitoring Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan (PDJ) untuk Bulan _____________ Tahun ___________

Keterangan : 1. Pelaksanaan tugas ditandai dengan memberi tanda X pada baris Nama Pelaksana Surat Tugas dan kolom Tanggal Pelaksanaan 2. Tidak diperkenankan pemberian tanda X lebih dari 1 kali pada baris dan kolom yang sama -1-

Monitoring Penerbitan Surat Tugas dalam Pelaksanaan PDJ untuk Bulan ____________Tahun ____________ No

Nama Pelaksana SPD/NIP

(1)

(2)

Surat Tugas

Tanggal Pelaksanaan PDJ

Nomor

Tanggal

Mulai

Selesai

(3)

(4)

(5)

(6)

Tujuan

Keterangan *)

(7)

(8)

Keterangan *) : 1. Diisi dengan jenis kegiatan perjalanan dinas, misalnya dalam rangka narasumber/rapat/rapat pimpinan (rapim)/ rapim terbatas/rakor/monev/survei, dsb. 2. Diisi “dibatalkan”, apabila terdapat pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas. 3. Terdapat pelaksanaan tugas awal yang belum selesai tetapi dilanjutkan pelaksanaan tugas lain. 4. Dapat diisi dengan keterangan lainnya.

-2-

LAMPIRAN I.B PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 22/PB/2013 TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Form Bukti Kehadiran Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam Pejabat/Petugas yang mengesahkan No (1)

Pelaksana SPD (2)

Hari (3)

Tanggal Nama

Jabatan

Tanda Tangan

(5)

(6)

(7)

(4)

Keterangan: (1)

Diisi nomor urut.

(2)

Diisi nama Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas.

(3)

Diisi hari pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(4)

Diisi tanggal pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai yang tercantum dalam Surat Tugas.

Untuk angka (3) dan (4), apabila penugasan lebih dari 1 (satu) hari, maka diisi per hari dan per tanggal pelaksanaan Perjalanan Dinas. (5)

Diisi nama pimpinan/pejabat/petugas di Tempat Tujuan Perjalanan Dinas.

(6)

Diisi jabatan pimpinan/pejabat/petugas di Tempat Tujuan Perjalanan Dinas.

(7)

Diisi tanda tangan pejabat sebagaimana dimaksud pada angka (5) yang ditunjuk untuk menandatangani bukti kehadiran pelaksanaan perjalanan dinas.

-- 3 1 --

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 22/PB/2013 TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

CONTOH PENGISIAN FORM MONITORING PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN (PDJ) DAN FORM MONITORING PENERBITAN SURAT TUGAS 1. Berdasarkan disposisi, seorang pegawai bernama Agus ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas selama 3 hari (tanggal 4, 5, dan 6) dengan tujuan Kota Makassar sebagai Narasumber suatu kegiatan bimtek pengelolaan keuangan. Hal-hal yang dilakukan dalam monitoring penerbitan surat tugas: a. Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan monitoring penerbitan surat tugas terlebih dahulu meneliti nama Pelaksana SPD Agus pada Form Monitoring Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan (PDJ) bulan berkenaan. Apakah pada tanggal 4, 5, dan 6 sudah ada penugasan yang ditandai dengan (x). Apabila belum, maka surat tugas atas nama Agus dapat diterbitkan. b. Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh atasan Pelaksana SPD dicatat dalam Form Monitoring Penerbitan Surat Tugas. Selanjutnya tanggal pelaksanaan PDJ dicatat dalam Form Monitoring Pelaksanaan PDJ dengan cara memberi tanda (x) kolom tanggal 4, 5, dan 6. 2. Pada tanggal 10, 11, dan 12 Agus ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas dengan tujuan Bogor dalam rangka seminar dan workshop mengenai pengelolaan barang milik negara. Berdasarkan hasil penelitian pada Form Monitoring PDJ, atas nama Agus pada tanggal 10, 11, dan 12 dimaksud tidak terdapat tanda (x). Sehingga pejabat penerbit surat tugas menerbitkan Surat Tugas untuk Agus dengan nomor ST-002/PA/2012 tanggal 4 November 2012 tujuan Bogor. Namun sebelum tanggal pelaksanaan, Agus tidak dapat berangkat karena harus menyelesaikan tugas-tugas yang mendesak di kantor. Atas hal tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Pada Form Monitoring PDJ agar dilakukan pembatalan pelaksanaan tugas Agus ke Bogor tanggal 10, 11, dan 12 dengan cara mencoret tanda (x) sebagaimana pada contoh format. b. Pada Form Monitoring Penerbitan Surat Tugas, di kolom keterangan agar mencantumkan alasan pembatalan pelaksanaan tugas tersebut. 3. Seorang pegawai kantor pusat bernama Hamid diberi penugasan melakukan pembinaan ke kantor vertikal di Kota Bogor selama 3 hari (tanggal 4, 5, dan 6). Berdasarkan hasil penelitian pada form monitoring PDJ, atas nama Hamid pada tanggal 4, 5, dan 6 dimaksud tidak terdapat tanda (x). Sehingga pejabat penerbit surat tugas menerbitkan Surat Tugas untuk Hamid nomor ST003/PA/2012 tanggal 3 November 2012. Dalam pelaksanaannya, pada tanggal 4 dan 5 Hamid telah menyelesaikan tugasnya dan output kinerja telah tercapai. Sehingga pada tanggal 6, Hamid dapat kembali masuk kantor seperti biasa. Atas hal tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Pada form Monitoring PDJ, agar dilakukan pembatalan pelaksanaan tugas Hamid ke Bogor tanggal 6 dengan cara mencoret tanda (x) sebagaimana pada contoh format. b. Pada form Monitoring Penerbitan Surat Tugas, di kolom keterangan agar mencantumkan alasan pembatalan pelaksanaan tugas pada tanggal 6 disertai keterangan bahwa pada tanggal 6 tersebut pegawai Hamid telah masuk kantor kembali.

-2-

4. Pada tanggal 19, 20, dan 21 seorang pegawai bernama Sari ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas dengan tujuan Bandung. Atas penugasan tersebut pada form Monitoring PDJ telah dilakukan penelitian bahwa Sari tidak ada penugasan pada tanggal 19, 20, dan 21 tersebut. Sehingga pejabat penerbit surat tugas menerbitkan Surat Tugas untuk Sari nomor ST004/PA/2012 tanggal 15 November 2012. Pada tanggal 18 November panitia penyelenggara kegiatan memberitahukan bahwa kegiatan dimaksud diundur pelaksanaannya menjadi tanggal 21, 22, dan 23. Atas hal tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Pada form Monitoring PDJ, agar dilakukan pembatalan pelaksanaan tugas Sari ke Bandung dengan cara mencoret tanda (x) tanggal 19 dan 20, selanjutnya mencantumkan tanda (x) pada tanggal 22 dan 23 sebagaimana pada contoh format. b. Pada form Monitoring Penerbitan Surat Tugas, di kolom keterangan agar mencantumkan hal pembatalan pelaksanaan tugas Sari pada tanggal 19 dan 20, disertai keterangan bahwa kegiatan dimaksud diundur menjadi tanggal 21, 22, dan 23.

c. Melakukan ralat/koreksi atas Surat Tugas Sari nomor ST-004/PA/2012 tanggal 15 November 2012. Ralat/koreksi cukup dilakukan dengan cara mencoret tanggal pelaksanaan semula tanggal 19, 20,dan 21 menjadi tanggal 21, 22, dan 23 (tidak perlu menerbitkan surat tugas yang baru).

-- 3 2 --

Contoh Pengisian Form Monitoring Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan (PDJ) untuk Bulan November Tahun 2012

-- 43 --

Contoh Pengisian Form Monitoring Penerbitan Surat Tugas dalam Pelaksanaan PDJ untuk Bulan November Tahun 2012 No


(1)

(2)

Surat Tugas

Tanggal Pelaksanaan PDJ

Tujuan

Keterangan

(6)

(7)

(8)

4 Nov 2012

6 Nov 2012

Makasar

4 Nov 2012

10 Nov 2012

12 Nov 2012 Bogor

Dibatalkan

ST-003/PA/2012

3 Nov 2012

4 Nov 2012

6 Nov 2012

tgl 6 dibatalkan dan kembali tugas di kantor

ST-004/PA/2012

15 Nov 2012

19 Nov 2012

21 Nov 2012 Bandung

Nomor

Tanggal

Mulai

Selesai

(3)

(4)

(5)

1 Agus/060099754

ST-001/PA/2012

2 Nov 2012

2 Agus/060099754

ST-002/PA/2012

3 Hamid/060091108 4 Sari/0600981202 5 6 .....dst.

-- 45 --

Bogor

Narasumber

tgl penugasan diubah menjadi tgl 21-23

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-22/PB/2013 TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Kementerian Negara/Lembaga: ............................................... (1)

Lembar Ke Kode No Nomor

: : :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 1


……………………………………………………………. .(2)

2

Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas

……………………………………………………………...(3)

3

a.

Pangkat dan Golongan

a.

……………………………………………………(4)

b.

Jabatan/Instansi

b.

……………………………………………………(5)

c.


c.

……………………………………………………(6)

4

Maksud Perjalanan Dinas

…………………………………………………………….(7)

5

Alat angkutan yang dipergunakan

……………………………………………………………(8)

6

a.

Tempat berangkat

a.

……………………………………………………(9)

b.

Tempat Tujuan

b.

…………………………………………………….(10)

a.


a.

…………………………………………………….(11)

b.

Tanggal berangkat

b.

…………………………………………………….(12)

c.

Tanggal harus kembali/tiba di

c.

…………………………………………………….(13)

7

tempat baru *) 8

Pengikut :

Nama

Tanggal Lahir

Keterangan

1. 2. 3.

........................................ (14)

.............................. (15)

........................ (16)

4. 5. 9

10

Pembebanan Anggaran a.

Instansi

a.

…………………………………………………….(17)

b.

Akun

b.

…………………………………………………….(18) …………………………………………………….(19)

Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di

:

Tanggal

.......................... (20) ........................ ..(21)


(…………….…..…. (22) …………………. NIP .......................................................

-1-

I.

II.

Tiba di Pada Tanggal Kepala

: ……. (29) : ……. (30) : ……. (31)

Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala

:

..…………….…….. (23)

: : :

……………………. (24) ……………………. (25) ……………………. (26)

(………………...… (27) …….......................) NIP ………………………………………… (28) Berangkat dari : ……….…………….. (34) Ke : ……….…………….. (35) Pada Tanggal : ……….…………….. (36) Kepala ……….…………….. (37)

III.

(…………….…… (32) …..……..………) NIP ………………………………..... (33) Tiba di : ……. (29) Pada Tanggal : ……. (30) Kepala : ……. (31)

(……………………. (38) .…………………....) NIP ……………………………..……….... (39) Berangkat dari : ……….…………….. (34) Ke : ……….…………….. (35) Pada Tanggal : ……….…………….. (36) Kepala ……….…………….. (37)

IV.

(…………….…… (32) …..……..………) NIP …………………………………..(33) Tiba di : ……. (29) Pada Tanggal : ……. (30) Kepala : ……. (31)


V.

(…………….…… (32) …..……..………) NIP …………………………………..(33) Tiba di : ……. (29) Pada Tanggal : ……. (30) Kepala : ……. (31)


VI.

(…………….…… (32) …..……..………) NIP …………………………………...(33) Tiba di : ……. (40) (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : ……. (41)

(……………………. (38) .…………………....) NIP ……………………………..……….... (39) Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen


VII. VIII.

(………………… (42) ……..……………) (………………..…. (42) …………..………..) NIP …………………………………..(43) NIP …………………………..…………. (43) Catatan Lain-Lain PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

-2-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) Lembar I : (1) Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya. (2) Diisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / jenis PPK kegiatan tertentu apabila dalam satuan kerja terdapat lebih dari 1 (satu) PPK. (3) Diisi nama / NIP pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas (Pelaksana SPD). (4) Diisi pangkat dan golongan Pelaksana SPD. (5) Diisi jabatan / instansi Pelaksana SPD. (6) Diisi tingkat biaya perjalanan dinas Pelaksana SPD. (7) Diisi maksud dari dilaksanakannya perjalanan dinas. (8) Diisi jenis alat angkutan/transpor yang digunakan. (9) Diisi kota tempat kedudukan asal/keberangkatan Pelaksana SPD. (10) Diisi kota tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas. (11) Diisi lama waktu dilaksanakannya perjalanan dinas dengan satuan hari atau jam. (12) Diisi tanggal keberangkatan pelaksanaan perjalanan dinas. (13) Diisi tanggal harus kembali ke tempat kedudukan semula atau tiba di tempat tujuan baru untuk perjalanan dinas pindah. (14) Diisi nama pengikut atau yang turut serta dengan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, khusus untuk perjalanan dinas pindah. Untuk perjalanan dinas jabatan, isian ini dikosongkan. (15) Diisi dengan tanggal lahir pengikut/yang turut serta dengan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, khusus untuk perjalanan dinas pindah. Untuk perjalanan dinas jabatan, isian ini dikosongkan. (16) Diisi hubungan pengikut dengan Pelaksana SPD, khusus untuk perjalanan dinas pindah. Untuk perjalanan dinas jabatan, isian ini dikosongkan. (17) Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas. (18) Diisi kegiatan, output dan akun dalam DIPA yang dibebani. (19) Diisi Nomor dan tanggal Surat Tugas Pelaksana SPD. (20) Diisi tempat penandatanganan SPD. (21) Diisi tanggal penandatanganan SPD. (22) Diisi nama dan NIP PPK yang menandatangani SPD. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) KHUSUS DALAM RANGKA RAPAT, SEMINAR DANSEJENISNYA Lembar I : (1) Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya. (2) Diisi “terlampir”. (3) Diisi “terlampir”. (4) Diisi “terlampir”. (5) Diisi “terlampir”. (6) Diisi “terlampir”. (7) Diisi maksud dari dilaksanakannya perjalanan dinas. (8) Diisi “terlampir”. (9) Diisi “terlampir”. (10) Diisi kota tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya. (11) Diisi “terlampir”. (12) Diisi “terlampir”. (13) Diisi “terlampir”. (14) Tidak perlu diisi/dikosongkan. (15) Tidak perlu diisi/dikosongkan. -3-

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Tidak perlu diisi/dikosongkan. Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya. Diisi kegiatan, output dan akun dalam DIPA yang dibebani. Diisi “terlampir”. Diisi tempat penandatanganan SPD. Diisi tanggal penandatanganan SPD. Diisi nama dan NIP PPK yang menandatangani SPD.

Lembar II : I. Diisi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DIPA Pelaksana SPD (23) Diisi kota tempat kedudukan asal/keberangkatan Pelaksana SPD. (24) Diisi nama tempat tujuan perjalanan dinas Pelaksana SPD. (25) Diisi tanggal keberangkatan perjalanan dinas. (26) Diisi nama jabatan penandatangan SPD di tempat kedudukan asal/keberangkatan. (27) Diisi tanda tangan dan nama Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi Pelaksana SPD atau Atasan Pelaksana SPD (28) Diisi NIP Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi Pelaksana SPD.

(23) (24) (25) (26) (27)

(28)

2. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Penyelenggara Tidak perlu diisi/dikosongkan. Tidak perlu diisi/dikosongkan. Tidak perlu diisi/dikosongkan. Tidak perlu diisi/dikosongkan. Tidak perlu diisi/dikosongkan. (Tidak perlu ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi Pelaksana SPD atau Atasan Pelaksana SPD). Tidak perlu diisi/dikosongkan.

II, III, IV, V Diisi sebagai berikut: (29) Diisi nama tempat tujuan perjalanan dinas Pelaksana SPD. (30) Diisi tanggal tiba di tempat tujuan perjalanan dinas. (31) Diisi nama jabatan penandatangan SPD di tempat tujuan. (32) Diisi tanda tangan dan nama penandatangan SPD di tempat tujuan. (33) Diisi NIP penandatangan SPD di tempat kedudukan tujuan. (34) Diisi nama tempat kedudukan untuk melanjutkan perjalanan dinas. (35) Diisi nama tempat tujuan perjalanan dinas lanjutan. (36) Diisi tanggal keberangkatan perjalanan dinas lanjutan. (37) Diisi nama jabatan penandatangan SPD di lokasi tempat keberangkatan lanjutan. (38) Diisi tanda tangan dan nama penandatangan SPD di tempat lanjutan keberangkatan. (39) Diisi NIP penandatangan SPD di tempat kedudukan untuk melanjutkan perjalanan dinas. VI. (40) (41) (42) (43)

Diisi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DIPA Pelaksana SPD Diisi nama tempat kedudukan semula Pelaksana SPD. Diisi tanggal tiba di tempat kedudukan semula Pelaksana SPD. Diisi tanda tangan dan nama Pejabat Pembuat Komitmen. Diisi NIP Pejabat Pembuat Komitmen.

-4-

(40) (41) (42) (43)

2. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Penyelenggara Tidak perlu diisi/dikosongkan. Tidak perlu diisi/dikosongkan. Tidak perlu diisi/dikosongkan. Tidak perlu diisi/dikosongkan.

-5-

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 22/PB/2013 TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Lampiran SPD Nomor……… Tanggal ………… (1)

(2) (3) (4) (5) (6)

DAFTAR PESERTA KEGIATAN ………………………………… TANGGAL PENYELENGGARAAN …………...SD.……………. KOTA TEMPAT PENYELENGGARAAN……………………… SATUAN KERJA ………………………… KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA……………………… .

No


Pangkat/ Golongan

Jabatan

Tempat Kedudukan Asal

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


Alat Angkutan yang digunakan

(12)

(13)

Surat Tugas

Tanggal

Nomor

Tanggal

Keberangkatan Dari Tempat Kedudukan Asal

(14)

(15)

(16)


Keterangan

(18)

(19)

……………………………………………… PPK SATUAN KERJA PENYELENGGARA

(20)

(21)

(22)

NAMA/NIP

-3-

Tiba Kembali Kedudukan Asal (17)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PESERTA KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA (LAMPIRAN SPD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Diisi nomor dan tanggal Surat Perjalanan Dinas (SPD). Diisi nama/jenis kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya. Diisi tanggal penyelenggaraan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya. Diisi nama kota tempat penyelenggaraan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya. Diisi nama satuan kerja penyelenggara kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya. Diisi nama kementerian negara/lembaga satuan kerja penyelenggara kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya. Diisi nomor urut Diisi nama dan NIP Pelaksana SPD Diisi pangkat dan golongan Pelaksana SPD. Diisi jabatan Pelaksana SPD. Diisi kota tempat kedudukan asal/instansi/satuan kerja Pelaksana SPD. Diisi dengan tingkat biaya perjalanan dinas Pelaksana SPD Diisi alat angkutan yang diigunakan/sesuai dengan bukti riil. Diisi nomor Surat Tugas Pelaksana SPD. Diisi tanggal Surat Tugas Pelaksana SPD. Diisi tanggal keberangkatan dari kota tempat kedudukan asal/instansi/ satuan kerja Pelaksana SPD. Diisi tanggal tiba kembali di tempat kedudukan asal/instansi/satuan kerja Pelaksana SPD. Diisi lama waktu dilaksanakannya perjalanan dinas dengan satuan hari atau jam. Diisi keterangan lain bilamana diperlukan. Diisi kota/tempat kedudukan asal PPK Satuan Kerja penyelenggara, dan tanggal pengesahan PPK. Diisi tanda tangan PPK Satuan Kerja penyelenggara kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya. Diisi nama dan NIP PPK Satuan Kerja penyelenggara kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya.

-- 3 2 --

-2 -

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 22/PB/2013 TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA (SATUAN KERJA)………….(1)

SURAT PERNYATAAN NOMOR ………… (2) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: ............................................ (3)

Jabatan

: …………………………………….. (4)

Satuan Kerja

: ………………………………….…. (5)

Kementerian Negara/Lembaga

:……………………………………… (6)

Unit Organisasi

:……………………………………… (7)

menyatakan

dengan

sesungguhnya

bahwa

fasilitas

di

kantor

satuan

kerja

………….(8)……….. tidak mencukupi untuk menyelenggarakan …………(9)……………, sehingga …………(10)……………. dimaksud dilaksanakan di luar kantor. Demikian

surat

pernyataan

ini

dibuat

dengan

sebenarnya

dan

apabila

dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

..................................... , ............. 20XX Yang membuat pernyataan,

(11)

(nama) NIP. .......................................(12)

- 3 -- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN (1)

Diisi kop surat satuan kerja

(2)

Diisi nomor surat pernyataan

(3)

Diisi nama penanggung jawab kegiatan

(4)

Diisi jabatan penanggung jawab kegiatan

(5)


(6)

Diisi nama kementerian negara/lembaga

(7)

Diisi nama Unit Organisasi atasan penanggung jawab kegiatan

(8)


(9)

Diisi nama/jenis kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya

(10)

Diisi nama/jenis kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya

(11)

Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat penyataan

(12)

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP penanggung jawab kegiatan

2 --- 4

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 22/PB/2012 TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS 1. Contoh kasus sesuai pengaturan pada Pasal 2 ayat (4) huruf a, yaitu : Dalam rangka menjaga terpenuhinya pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), atasan Pelaksana SPD: a. melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas di lingkup wilayah kerjanya; b. dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam Kota hanya sampai dengan 8 jam, kecuali pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud memang sangat diperlukan penyelesaiannya lebih dari 8 jam. Contoh: Dalam Surat Tugas disebutkan pelaksanaan tugas dalam Kota dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, waktu perjalanan dinas jabatan adalah pukul 09.00 s.d 17.00 WIB (8 jam) setiap hari. Atas pelaksanaan tugas tersebut diberikan biaya perjalanan dinas berupa transpor dalam Kota. 2. Contoh kasus sesuai pengaturan pada Pasal 6 ayat (8), yaitu : Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan di dalam kota atau di luar kota penyelenggara kegiatan. Contoh : Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota penyelenggara kegiatan. a. Satker A merupakan satker Kantor Pusat yang berlokasi di kota Jakarta yang mempunyai kantor vertikal di daerah. Satker A menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh satker kantor vertikal. Kegiatan dimaksud dilaksanakan di kota Jakarta selama 3 (tiga) hari menggunakan paket meeting fullboard. Semua biaya kegiatan meeting fullboard yang meliputi biaya transportasi, uang harian dan paket meeting (termasuk biaya penginapan) ditanggung oleh panitia penyelenggara. Pertanggungjawaban semua biaya perjalanan dinas kegiatan meeting fullboard tersebut menggunakan akun belanja perjalanan (akun 524), dengan rincian sebagai berikut: 1) Biaya transportasi seluruh peserta, baik peserta dan panitia dari Jakarta maupun peserta dari luar Jakarta menggunakan akun 524114. 2) Uang harian yang dibayarkan berupa uang saku paket meeting fullboard sesuai standar biaya, baik peserta dan panitia dari Jakarta maupun peserta dari luar Jakarta menggunakan akun 524114. 3) Paket meeting (termasuk biaya penginapan) dibayarkan menggunakan akun 524114. b. Pada contoh kasus Satker A di atas, apabila dalam undangan dicantumkan bahwa panitia penyelenggara hanya menanggung biaya meeting fullboard (termasuk biaya penginapan) dan uang harian, sedangkan biaya transportasi ditanggung oleh masing-masing satker peserta, maka rincian biaya perjalanan dinas dimaksud sebagai berikut: Satker Penyelenggara: 1) Uang harian yang dibayarkan berupa uang saku paket meeting fullboard sesuai standar biaya, baik peserta dan panitia dari Jakarta maupun peserta dari luar Jakarta menggunakan akun 524114. 2) Paket meeting (termasuk biaya penginapan) dibayarkan menggunakan akun 524114. -5-

Masing-masing Satker Peserta: 1) dari Jakarta, biaya transportasi dibebankan pada DIPA Satker Peserta dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan akun 524114, 2) dari luar Jakarta, biaya transportasi dibebankan pada DIPA Satker Peserta dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan akun 524119. Contoh : Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota penyelenggara kegiatan. a. Satker Kantor Pusat suatu K/L di Jakarta menyelenggarakan kegiatan diseminasi dengan mengundang seluruh kantor daerah/perwakilan setiap provinsi. Kegiatan diseminasi dimaksud diselenggarakan di kota Semarang selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan paket meeting fullboard. Semua biaya kegiatan meeting fullboard yang meliputi biaya transportasi, uang harian dan paket meeting (termasuk biaya penginapan) ditanggung oleh panitia penyelenggara. Pertanggungjawaban semua biaya perjalanan dinas kegiatan meeting fullboard tersebut menggunakan akun belanja perjalanan (akun 524), dengan rincian sebagai berikut: 1) Biaya transportasi seluruh peserta, baik peserta dari Semarang, panitia dari Jakarta maupun peserta dari luar Semarang menggunakan akun 524119. 2) Uang harian yang dibayarkan berupa uang saku paket meeting fullboard sesuai standar biaya, baik peserta dari Semarang, panitia dari Jakarta maupun peserta dari luar Semarang menggunakan akun 524119. 3) Paket meeting (termasuk biaya penginapan) dibayarkan menggunakan akun 524119. b. Pada contoh kasus Satker Kantor Pusat di atas, apabila dalam undangan dicantumkan bahwa panitia penyelenggara hanya menanggung biaya meeting fullboard (termasuk biaya penginapan) dan uang harian, sedangkan biaya transportasi ditanggung oleh masing-masing satker peserta, maka rincian biaya perjalanan dinas dimaksud sebagai berikut: Satker Penyelenggara: 1) Uang harian yang dibayarkan berupa uang saku paket meeting fullboard sesuai standar biaya, baik peserta dan panitia dari Jakarta maupun peserta dari Semarang menggunakan akun 524119. 2) Paket meeting (termasuk biaya penginapan) dibayarkan menggunakan akun 524119. Masing-masing Satker Peserta: 1) dari luar Semarang, biaya transportasi dibebankan pada DIPA Satker Peserta dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan akun 524119. 2) dari Semarang, biaya transportasi dibebankan pada DIPA Satker Peserta dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan akun 524114.

3. Contoh kasus sesuai pengaturan pada Pasal 10 ayat (4), yaitu : Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas. Contoh: Pelaksana SPD diundang untuk mengikuti rapat koordinasi selama 3 hari (tanggal 5, 6 dan 7) di Jakarta. Atasan Pelaksana SPD menerbitkan Surat Tugas selama 5 hari, dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 karena Pelaksana SPD dimaksud memerlukan waktu 1 (satu) hari untuk tiba ke tempat tujuan dan 1 (satu) hari untuk kembali ke tempat kedudukan semula. Dalam hal ini kepada Pelaksana SPD dimaksud dibayarkan uang harian untuk tanggal 4 dan tanggal 8, yang dibebankan pada DIPA satuan kerja penyelenggara. Selama rapat koordinasi (tanggal 5, 6, dan 7) diberikan uang harian sebesar uang saku paket fullboard. Untuk itu agar tercapai efisiensi belanja negara, penerbit Surat Tugas harus memperhitungkan apakah keberangkatan - -26-

1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dalam surat tugas disebutkan Pelaksana SPD dimaksud berangkat pada tanggal 5 dan kembali pada tanggal 7, maka kepada Pelaksana SPD dimaksud tidak dibayarkan uang harian untuk tanggal 5 dan tanggal 7, namun hanya dibayarkan uang harian berupa uang saku paket fullboard (tanggal 5, 6, dan 7) sesuai diatur Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. 4. Contoh kasus sesuai pengaturan pada Pasal 10 ayat (5), yaitu : Pertanggungjawaban uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan. Contoh Dalam hal contoh sebagaimana dimaksud pada angka 3, ternyata Pelaksana SPD dimaksud kembali ke tempat tugas (kantor) sebelum berakhirnya masa tugas, maka Pelaksana SPD dimaksud harus mengembalikan uang harian. Sedangkan penambahan uang harian dapat diberikan mengikuti ketentuan dalam Pasal 14 PMK No.113/ PMK.05/2012. 5. Contoh kasus sesuai pengaturan pada Pasal 12 ayat (3), yaitu : Penugasan yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transpor dalam Kota. Contoh: Dalam satu surat tugas disebutkan bahwa Pelaksana SPD melaksanakan kegiatan pembinaan kepada kantor di Kecamatan A, B, dan C yang masih dalam satu Kabupaten/Kota. Kepada Pelaksana SPD tersebut hanya diberikan 1 (satu) kali biaya transpor dalam Kota secara lumpsum sesuai standar biaya. 6. Contoh kasus sesuai pengaturan pada Pasal 12 ayat (5), yaitu : Dalam hal biaya transpor dalam Kota lebih dari 8 jam melebihi biaya transpor dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pelaksana SPD diberikan biaya transpor sesuai bukti riil moda transportasi yang digunakan. Contoh: Pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas dalam Kota lebih dari 8 jam menggunakan moda transportasi pesawat udara sehingga biaya yang diperlukan lebih dari biaya transpor dalam Kota sesuai standar biaya. Kepada Pelaksana SPD diberikan biaya transpor sesuai bukti riil transportasi pesawat udara. 7. Contoh kasus sesuai pengaturan pada Pasal 13 ayat (2), yaitu : Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, dengan ketentuan: a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan. Contoh: Petugas instansi A melakukan pengukuran tanah selama 3 hari di wilayah yang masih dalam satu kabupaten. Dalam melakukan tugasnya, Petugas instansi A tersebut memerlukan menginap. Pada wilayah pengukuran tersebut tidak tersedia hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Petugas instansi A menginap di rumah penduduk. Kepada Petugas instansi A diberikan biaya penginapan sebesar 30% secara lumpsum selama 2 malam.

3 --- 7

b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun Pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut. Contoh: Seorang Pelaksana SPD suatu kementerian negara di Jakarta diperintahkan melaksanakan tugas pembinaan, dan monitoring dan evaluasi ke satuan kerja vertikalnya di Surabaya selama 3 hari. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana SPD dimaksud tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Pelaksana SPD dimaksud tidak dapat menyerahkan kuitansi/bukti riil biaya penginapan. Kepada Pelaksana SPD dimaksud diberikan biaya penginapan sebesar 30% secara lumpsum selama 2 malam. 8. Contoh kasus sesuai pengaturan pada Pasal 13 ayat (3), yaitu : Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan untuk : a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama. b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard. Contoh: Pelaksana SPD sesuai penugasan melaksanakan perjalanan dinas dalam Kota dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat selama 20 hari. Selama melaksanakan perjalanan dinas, Pelaksana SPD dimaksud tidak memerlukan penginapan (pulang ke rumah). Atas pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud kepada Pelaksana SPD tidak diberikan biaya penginapan sebesar 30%.

-- 84 --

PERJALANAN DINAS Pertanyaan: Yth. Helpdesk, Salah satu pejabat di instansi kami akan melakukan perjalanan dinas luar negeri ke London mulai tanggal 10 s/d 15 september 2012. Rute adalah Jakarta - Dubai - London - Dubai Jakarta. Ketika kembali dari London menuju Dubai tgl 15 September, ybs ada urusan pribadi di Dubai selama 2 hari, sehingga tiba di Jakarta tanggal 18 september. Uang harian hanya dibayar sampai tgl 15 September. Bisakah tiketnya dibayarkan s/d tgl 18 september ? Terima kasih Jawaban: Biaya perjalanan dinas diberikan sesuai penugasan, dalam hal Pelaksana SPD tidak langsung kembali ke kedudukan semula, diserahkan kepada kebijakan Atasan yang memberikan penugasan dan PPK. Pelaksana SPD berangkat atas penugasan dan ada urusan pribadi tentunya atas sepengetahuan Atasan.

Pertanyaan: Admin yang terhormat, Dalam PMK.113/2012 Lampiran 1 lembar ke-2 bahwa untuk penandatangan berangkat adalah pejabat struktural tapi kembali/tiba adalah Pejabat Pembuat Komitmen, bagaimana dengan kantor kami yang kantornya terdiri beberapa seksi pengelolaan wilayah dan PPKnya berada terpisah dengan pelaksana dan PPKnya secara struktural bukan atasan langsungnya. apakah harus laporan ke PPK atau cukup kepala Seksi saja mengetahui kembali/tiba-nya, terima kasih Jawaban: Walaupun PPK berada terpisah, SPD tetap harus disampaikan kepada PPK sebagai dasar pembebanan biaya perjadin. SPD merupakan salah satu dokumen yang dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban perjadin Pertanyaan: mohon penjelasan, 1. Terkait transport lokal (dalam kota) dapat dibayarkan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas: apabila Pemegang (penanggung jawab) Kendaraan dinas, karena Kendaraan dinas nya digunakan untuk tugas lain, melakukan dinas dalam kota tanpa menggunakan kendaraan dinas yang merupakan tanggung jawabnya, apakah dapat dibayarkan uang transport dalam kota?? 2. terkait batas kota sesuai PMK 113/2012, DKI jakarta disebut secara spesifik menjadi kesatuan wilayah sehingga tidak termasuk definisi luarkota, kalau untuk perjalanan dari Kota Bandung ke kabupaten bandung, apakah dikategorikan luar kota? ataukah masih kesatuan wilayah pula?? terima kasih

Jawaban: 1. Pada prinsipnya, transport lokal dalam Kota dapat dibayarkan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas. 2. Perjadin yang dilakukan dari Kota Bandung ke Kabupaten Bandung termasuk perjadin melewati batas Kota .

Pertanyaan: yth.helpdesk perbendaharaan..pembayaran uang harian 75% yg dilaksanakan atas perjadin dlm kota itu,mohon diberitahukan dasarnya,karena kami tidak pernah mengetahui adanya aturan itu,baik dari PMK45/2007 dan perubahannya maupun di PMK-113/2012 yg baru ini.terima kasih banyak Jawaban: Uang Harian dalam Kota lebih dari 8 jam diberikan sebesar 75% dari satuan biaya uang perjadin, tercantum dalam Penjelasan mengenai satuan biaya uang transpor kegiatan dalam Kabupaten/Kota (PMK 36/PMK.02/2012 tentang Perubahan Standar Biaya TA 2012).

Pertanyaan: Helpdesk Yth. Berdasarkan pasal 5, PMK 113/2012, bahwa apabila tidak menggunakan biaya peenginapan pelaksana SPD dibayar 30% dari standar biaya. Bagaimana kalau pelaksana SPD melakukan perjalanan diluar kota dan menginap disanak saudara, apakah berhakmenerima 30%? terimakasih Jawaban: Biaya penginapan 30% dibayarkan secara lumpsum diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan perjadin dan tidak menggunakan hak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya, antara lain menginap di rumah orang tua atau sanak saudara

Pertanyaan: Mohon maaf saya bertanya, saya minta aturan mengenai pemberian SPPD dan transport Lokal... yang saya bingungkan mengenai jarak tempuh perjalanan dinas kurang dari 20KM, apakah jarak tempuh tersebut harus dikasih SPPD atau hanya dikasih transport lokal saja??? terima kasih atas petunjuknya Jawaban:

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri agar berpedoman pada PMK 113/PMK.05/2012, dapat diunduh di www.perbendaharaan.go.id. PMK dimaksud mengatur mengenai definisi dan jenis perjadin jabatan dan perjadin pindah, komponen biaya, prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban perjadin Pertanyaan: Apakah pembayaran biaya perjadin bisa dilakukan dengan LS sebelum perjadin dilakukan? Jawaban: Biaya perjadin jabatan bisa dibayarkan dengan mekanisme LS sebelum perjadin jabatan dilakukan Pertanyaan: Didalam RKAKL kami pada kegiatan fullboard dianggarkan uang harian fullboard panitia, ketika akan dicairkan di KPPN, KPPN tdak mau mencairkan uang harian fullboard panitia karena dianggap bahwa panitia telah mendapatkan honor panitia. Mohon penjelasan apakah panitia tetap boleh mendapatkan uang haraian fullboard selain honor panitia. Jawaban: Prinsip pengganggaran berbasis kinerja bahwa honor untuk satu kegiatan tidak dapat dibayarkan dobel. Bagi panitia hanya salah satu yang dibayarkan yaitu honor panitia kegiatan atau uang harian paket fullboard. Pertanyaan: Mat pagi..... KPA kami melakukan perjalanan dinas ke Mahkamah Agung RI (Jakarta) sementara dalam RKA-KL/DIPA kami bahwa perjalanan dinas untuk keluar kota hanya sampai tingkat banding... yang mau ditanyakan apakah perjalanan dinas KPA kami terserbut dapat dibayarkan ?... trims Jawaban: Perjadin yang dilakukan KPA tersebut dapat dibayarkan sepanjang memenuhi salah satu prinsip perjadin antara lain selektif bahwa perjadin hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pertanyaan: Kantor kami memiliki kegiatan ke lapangan diluar kabupaten/kota tepatnya ke desa-desa sekitar DAS dengan menyertakan orang yg memahami medan dilapangan yaitu orang yang berasal dari desa tersebut (A). Apakah orang tersebut (A) berhak mendapatkan perjalanan dinas meskipun bukan berasal dari instansi kami?jika ya, berapa besar uang harian yang didapatkan?100% atau 75%?biaya transportasi ke

lokasi apa boleh dibawarkan jika orang tersebut berangkat dari desa dan lokasi masih dalam wilayah desa yang sama meskipun jauh tempatnya. Jawaban: Kepada si A ditetapkan sebagai Pihak Lain yang melakukan perjadin atas perintah Pejabat Penerbit Surat Tugas, dapat dibayarkan biaya transport dalam Kota karena masih dalam satu Desa. Pertanyaan: Yth. Helpdesk.... Mohon penjelasan mengenai uang saku dan transport paket fullday, dalam akun 521219 terdapat tiga detil yaitu : 1. Paket fullday meeting. 2. Uang saku peserta dan 3. Uang transport peserta. Yang jd pertanyaan : 1. Apakah uang saku peserta dalam akun tersebut dikenakan pajak? 2. Apakah boleh uang saku dan transport peserta di rubah akun menjadi 524119? 3. Apakah paket fulday meeting-nya berupa konsumsi? Terimakasih sebelumnya.... Jawaban: Sesuai PMK 113/PMK.05/2012, uang saku dan transport paket meeting menggunakan akun 524119. Sesuai PMK 262/PMK.02/2010, karena uang saku menggunakan akun 524119, maka uang saku tidak dikenakan pajak. Komponen paket fullday mencakup minuman selamat datang, makan satu kali, rehat kopi dan kudapan dua kali, dan ruang pertemuan (dengan prasarana meeting). Pertanyaan: 1). Dalam lampiran II PMK 113/PMK.05/2012 tentang kuitansi Rincian Biaya perjalanan Dinas apakah sama untuk peng SPJ an mengunakan mekanisme UP, TUP & LS? mohon penjelasan? 2).Dalam peng SPJ an Rincian Biaya perjalanan Dinas untuk mekanisme LS, apakah bendahara pengeluaran boleh tidak tanda tangan?kalau tidak boleh dasar hukumnya apa? 3).Dalam PMK 113/PMK.05/2012 jika ada kegatan di luar kota misalnya paket meeting fullboard selama 2 hari, maka peserta boleh mendapatkan uang harian 2 hari ( 1 hr kedatanggan dan 1 hr kepulangan), dan uang saku luar kota 2 hari, yg saya pertanyakan di dalam SBU 2012 belum mengatur besaran uang saku luar kota?apakah yang dimaksudkan pemberian uang saku dalam PMK 113 ini besaranya sesuai SBU uang saku dalam kota?mohon penjelasan. terimakasih. 4) Dalam PMK 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas Eselon I & II mendapatkan uang representasi dan sewa kendaraan, yang menjadi pertanyaan saya, apakah uang representasi dan sewa kendaraan boleh diberikan walaupun tidak di sebutkan dalam RKAKL?kl boleh dasar hukumya apa? dan apakah harus di revisi dulu RKAKLnya baru diberikan uang representasi dan sewa kendaraan?mohon penjelasan dasar hukumnya.trim Jawaban: 1). Peng-SPJ-an untuk mekanisme UP/TUP, LS adalah sama. Namun untuk mekanisme LS terlebih dahulu membuat perkiraan biaya perjadin. Setelah selesai, kemudian membuat rincian biaya riilnya.

2). Sesuai Lampiran II PMK 113/2012, baik mekanisme LS melalui Bendahara maupun langsung ke rekening Pelaksana SPD, Bendahara Pengeluaran sebagai pejabat yang ditunjuk untuk membayarkan biaya perjadin harus tanda tangan. 3). Kegiatan paket meeting fullboard di luar Kota, peserta diberikan: 1. Transpor pegawai; 2. Uang harian paket fullboard luar Kota selama kegiatan (2 hari) sesuai standar biaya. Dalam PMK 36/2012 tentang Perubahan Standar Biaya TA 2012, uang harian dimaksud adalah uang harian berupa uang saku paket fullboard. Sedangkan uang harian 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan diberikan hanya bagi Pelaksana SPD yang memerlukan waktu 1 hari untuk sampai ke tempat tujuan pelaksanaan kegiatan dan/atau 1 hari untuk kembali ke tempat kedudukan semula. Uang harian dimaksud diberikan 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan, hal tersebut perlu penilaian dari PPK. 4). Sesuai PMK 113/2012 uang representasi dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Es I dan II selama melakukan perjadin, secara lumpsum merupakan batas tertinggi sesuai standar biaya. Sewa kendaraan dapat diberikan kepada Pejabat negara secara at cost berpedoman pada standar biaya. Namun dalam pelaksanaannya dapat diberikan mengacu pada prinsip perjadin yaitu ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja KL.

Pertanyaan: Salam... Apakah dapat dipertanggungjawabkan apabila seorang pegawai melakukan perjalanan dinas, misal di Surat Tugas 1-5 Oktober dari Samarinda- Jakarta, tetapi karena pegawai ybs melanjutkan cuti selama 3 hari di Surabaya maka pulangnya tanggal 8 Okt dari Surabaya. Bagaimana perhitungan perjalanan dinasnya? Apakah tiket/transport dapat di pertanggungjawabkan? Makasih. Jawaban: Dalam Pasal 34 PMK 113/2012, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas antara lain melampirkan dokumen Surat Tugas (ST), dan SPD (SPD ditandatangani PPK dan pejabat di Tempat Tujuan). Mengenai tiket/transport yang tidak sesuai dengan ST, hal tersebut perlu penilaian dari PPK

Pertanyaan: Yth. Helpdesk Ditjen Perbendaharaan, Saya ingin menanyakan terkait dengan uang transpor dalam PMK No. 113 tahun 2012. Jika ada undangan untuk mengikuti Sidang atau Rapat atau Seminar di dalam kota dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari serta perincian sesuai jadwal acara adalah hari pertama

pelaksaan lebih dari 8 jam dan hari kedua hingga keempat pelaksanaan sampai dengan 8 jam. Pertanyaannya adalah: 1. Komponen biaya apa saja yang didapatkan oleh peserta? 2. Untuk uang transpor, apakah diberikan secara harian (uang transpor per hari x 4 hari) atau perkegiatan (cuma uang transpor 1 kali) sebab dalam PMK tersebut tidak dijelaskan detil mslh uang transpor sehingga akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Jawaban: Kegiatan sidang/rapat/seminar dan sejenisnya berpedoman pada Lampiran V PMK 113/2012. 1. Komponen biaya yang dibayarkan kepada peserta adalah uang saku paket meeting halfday/fullday dan uang transpor pegawai. 2. Uang transpor kegiatan dalam Kota dibayarkan per kegiatan dan sesuai PMK No.36/PMK.02/2012 transpor kegiatan dalam Kota tersebut dalam satuan OK (Orang Kegiatan). Pertanyaan: dalam suatu kegiatan Bimtek yg dilaksanakan di luar domisili satker penyelenggara dan diikuti oleh peserta dari berbagai daerah (biaya sepenuhnya ditanggung oleh satker penyelenggara), apakah diperbolehkan/sah bilamana kolom keberangkatan/tiba pada lembar sppd peserta (halaman belakang) ditandatangani oleh dan dibubuhkan stempel Panitia Penyelenggara, bukan ditandatangani oleh pejabat dan distempel Dinas/Kanwil/instansi vertikal setempat dimana kegiatan tsb diselenggarakan. tks atas informasinya. Jawaban: Untuk perjadin yang biayanya dibebankan pada DIPA Satker Penyelenggara, tidak perlu ditandatangani oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk atau Atasan Pelaksana SPD. Pertanyaan: Apakah bisa biaya perjadin dibayarkan LS sebelum perjadin dilaksanakan???? Jawaban: Biaya perjadin jabatan bisa dibayarkan dengan mekanisme LS sebelum perjadin jabatan dilakukan. Pertanyaan: Mohon petunjuknya. Untuk undangan penyelenggaraan rapat dihotel tanpa menginap, pada jadual undangan menyebutkan mendapat makan dan snack. Apakah biaya perjalanan dinas mendapat uang harian dan transport atau hanya uang saku dan transport saja ?! Terimakasih Jawaban:

Perjadin dalam rangka rapat di hotel tanpa menginap (paket meeting halfday/fullday) diberikan biaya: 1. transpor pegawai 2. uang saku (paket halfday/fullday) sesuai standar biaya selama kegiatan rapat Sedangkan uang harian diberikan hanya bagi Pelaksana SPD yang memerlukan waktu 1 (satu) hari untuk sampai ke tempat tujuan pelaksanaan kegiatan dan/atau 1 (satu) hari untuk kembali ke tempat kedudukan semula. Uang harian dimaksud diberikan 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan, hal tersebut perlu penilaian dari PPK. Pertanyaan: Ass. Wr. Wb. 1. Dalam PMK 113, SPD ditandatangani oleh PPK, bagaimana bila PPK dan KPA sedang tidak ada di kantor? apakah artinya SPD tidak dapat diterbitkan? atau KPA harus menerbitkan surat penunjukan Plh. PPK? 2. Penandatangan yang menerangkan bahwa pegawai yang melakukan perjalanan dinas telah kembali ke tempat kedudukan apakah harus PPK sebagaimana diatur dalam PMK 113? kenapa bukan pejabat struktural yang lain sebagaimana halnya ketika pegawai tersebut berangkat dari tempat kedudukan? terima kasih Jawaban: SPD fungsinya adalah untuk pembebanan sehingga dapat dilakukan setelah PPK kembali ke kantor atau KPA dapat menunjuk PPK sementara. Penandatangan yang menerangkan bahwa pegawai yang melakukan perjalanan dinas telah kembali ke tempat kedudukan tidak harus PPK dan dapat dilakukan oleh pejabat struktural. Pertanyaan: Mau menanyakan perihal pemberian uang harian berkaitan dengan perjalanan dinas dalam rangka pelantikan hakim yang dimutasi...oleh karena jauh dari Bantul ke Brebes, apakah PTT (driver) apakah bisa diberikan uang harian? Terimakasih Jawaban: Kepada driver tidak dapat dibayarkan Pertanyaan: Yth Help desk..mohon penjelasan mengenai dokumen yang harus di lengkapi untuk kegiatan perjadin dalam kota yang di bayarkan uang harian 75% ? apakah format SPPD nya menggunakan format yang sama dengan sppd luar kota dalam kegiatan tersebut bolehkah di berikan fasilitas penginapan, karena kegiatannya harus dilaksanakan full sampai malam

Jawaban: Dokumen dan format SPD sama antara dalam Kota sampai dengan 8 jam, lebih dari 8 jam atau luar Kota. Lamanya waktu pelaksanaan perjadin dinyatakan dalam Surat Tugas oleh Atasan Pelaksana SPD. Pemberian fasilitas penginapan berdasarkan penilaian oleh PPK. Pertanyaan: jika dilakukan sosialisasi di luar daerah dan pesertanya dari umum, apakah untuk narasumbernya boleh dibayarkan honor dan perjalanan dinasnya ? (dari sumber dipa yang sama) Jawaban: Narasumber dapat dibayarkan honor narasumber, dan biaya perjalanan dinas (transpor pegawai, biaya penginapan) secara at cost. Pertanyaan: kantor regional bkn terletak di banjar baru, sedangkan KPPN berada di banjarmasin. perjalanan di tempuh dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. apakah untuk kegiatan rutin seperti pengajuan SPM ke KPPN banjarmasin di perbolehkan mendapat transport lokal? Terima kasih sebelumnya Jawaban: Sesuai PMK 113/2012, biaya transpor kegiatan dalam Kota (transpor lokal) dibayarkan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dg surat tugas, dan tidak bersifat rutin. Pengajuan SPM ke KPPN yang bersifat rutin tidak dapat diberikan transport local

Pertanyaan: Apakah biaya penyelenggaraan diklat dapat diberikan uang panjarnya bersamaan dengan pemberian panjar uang harian perjadin untuk mengikuti diklat? Terima Kasih Jawaban: Bisa. Pertanyaan: saya ingin menanyakan, untuk PNS yang melakukan tugas luar yang hanya mendapatkan transport lokal apakah tetap diberikan uang makan atau tidak? kemudian apakah untuk PNS yg melakukan tugas luar dengan menggunakan mobil atau sepeda motor dinas tetap mendapatkan uang tranport lokal? Jawaban:

Sesuai PMK 113/2012, biaya transpor kegiatan dalam Kota dibayarkan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas (motor/sepeda motor). Sesuai PMK 110/2010, tentang tata cara pembayaran uang makan bahwa uang makan tidak dapat dibayarkan antara lain kepada PNS yang melakukan perjalanan dinas Pertanyaan: Assalamu'alaikum Wr.Wb. saya mo konsultasi: Apakah keg. Perjadin di dalam kota yang kurang dari 8 jam hanya mendapat uang transport saja yang besarannya sesuai bukti pengeluaran? Jawaban: Sesuai PMK 113/2012, Perjadin dalam Kota sampai dengan 8 jam diberikan transpor kegiatan dalam Kota secara lumpsum sesuai standar biaya Pertanyaan: RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN) PADA KOLOM UANG HARIAN1) UNTUK YANG MELEWATI BATAS KOTA UNTUK PESERTA DAN PANITIA BERHAK MENDAPATKAN KOMPONEN BIAYA PERJADIN DIANTARANYA UANG SAKU PAKET FLLBOARD, UANG TRANSPOR PEGAWAI, BIAYA PENGINAPAN, DAN UANG HARIAN. KANTOR KAMI BERDOMISILI DI JAKARTA DAN AKAN MELAKSANAKAN KEGIATAN FULLBOARD MEETING SELAMA 5 HARI DI JAWA BARAT, APAKAH KAMI SEBAGAI PENYELENGGARA KEGIATAN DAPAT MEMBERIKAN UANG HARIAN 1 HARI PADA SAAT KEBERANGKATAN DAN 1 HARI PADA SAAT KEPULANGAN KEPADA PESERTA DAN PANITIA DIMANA HAMPIR 80% BERASAL DARI LUAR JAWA BARAT SELAIN MENDAPATKAN UANG SAKU FULLBOARD SESUAI DENGAN PAKET FULLBOARD DAN TRANSPORT. MENGINGAT SELAMA PERJALANAN KE TEMPAT TUJUAN DAN KEMBALI KE TEMPAT ASAL PESERTA DAN PANITIA HARUS MENGELUARKAN UANG OPERASIONAL SELAMA PERJALANAN.. APABILA TIDAK APAKAH TIDAK ADA DISPENSASI MENGINGAT INSTANSI KAMI BELUM MENDAPATKAN REMUNERASI SEPERTI KEMENTERIAN KEUANGAN SEHINGGA PESERTA DAN PANITIA TIDAK HANYA MENDAPATKAN UANG SAKU PAKET FULLBOARD DAN TRANSPOR. TERIMAKASIH Jawaban: Uang harian 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan diberikan bagi Pelaksana SPD yang memerlukan waktu 1 (satu) hari untuk sampai ke tempat tujuan pelaksanaan kegiatan dan/atau 1 (satu) hari untuk kembali ke tempat kedudukan semula. Uang harian dimaksud diberikan 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan. Perlu penilaian dari PPK. Sedangkan selama kegiatan diberikan uang saku paket meeting. Pertanyaan:

yth, helpdesk saya mau bertanya. apabila ada diklat dalam kota dari jam 07.30 s.d. 17.00. termasuk perjalanan dinas jabatan dalam kota lebih dari 8 jam atau kurang dari 8 jam? masih banyak persepsi ttg hal tersebut. karena ada yg menganggap bahwa 8 jam adalah waktu yg ditempuh saat perjalanan pulang pergi. ada yang menganggap 8 jam adalah waktu PP ditambah lamanya kegiatan yang dilaksanakan. mhn konfirmasinya. dan apa yang dibayarkan atas kegiatan tersebut. terima kasih Jawaban: Sesuai PMK 113/2012, perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri Perjadin sampai dengan 8 jam artinya berangkat tugas dari kantor, melaksanakan kegiatan/tugas, dan kembali lagi ke kantor memerlukan waktu 8 jam. Perjadin sampai dg 8 jam dalam rangka diklat dibayarkan uang harian (sebesar uang saku rapat paket meeting), dan biaya transpor pegawai. Pertanyaan: Yth. saya mau menanyakan mengenai biaya penginapan dlm Perjadin. apakah dibayarkan sebesar pegeluaran (at cost) dan boleh melebihi nilai yg ada di SBU.? di PMK 84 biaya penginapan termasuk dalam nilai estimasi tetapi di PMK 36 kurang jelas. jadi apakah boleh melewati harga yg tercantum dalam SBU. Misal di SBU 450.000 dalam realisasi dan pertanggungjawabannya kita menginap dihotel seharga 500.000. Jawaban: Sesuai PMK 113/2012, biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil (at cost), namun tidak boleh melampaui besaran biaya penginapan dalam standar biaya. Pada PMK 36/2012, biaya penginapan masuk ke dalam Lampiran I (batas tertinggi). Pertanyaan: Yth Tim Help Desk 1. Kami sering mendapat undangan pembinaan ke luar kota, dalam undangan disebutkan hanya 1 pegawai yang didanai oleh pengundang (fullboard meeting). Sementara pegawai yg ditugaskan lebih dari 1 pegawai. Apakah pegawai yang menggunakan anggaran DIPA sendiri menggunakan akun 524 atau 521? artinya yang didapat uang saku atau uang harian? bagaimana bentuk pertanggungjawabanya. 2. staf kami mendapat tugas menjadi pengantar SPM ke KPPN. ybs mendapat uang transport lokal saja. apakah termasuk kategori perjadin, sementara ybs hanya sekian jam saja ke KPPN kemudian kembali ke kantor untuk melanjutkan tugas hariannya. Apakah ybs tidak berhak atas uang makan? 3.apabila suatu kegiatan dilakukan bersama2, apakah harus menggunakan paket fullboard. sementara orangnya hanya 6. bila begitu, apakah pihak hotel bersedia melayani fullboard untuk 6 orang saja? 4. rapat dalam kantor mensyaratkan ada pihak di luar eselon 1. apakah undangan tersebut berhak

atas transport lokalnya? Apakah undangan tersebut bisa mendapatkan honor narasumber? 5. Apakah 1 orang berhak atas transport lokal berkali-kali pada hari yang sama dan tujuan/pun tempat yang berbeda, karena memang kenyataannya seperti itu.dan ada surat tugasnya. 6.apakah tidak bisa diatur dengan tegas bahwa eselon yang memiliki sopir tidak berhak atas transport lokal? 7.Kami akan melakukan dinas secara bersama-sama di upt kami yang di luar kota selama 3 hari. Apabila kegiatan tersebut diarahkan dalam bentuk paket fullboard. bagaimana pertanggungjawabannya, sementara upt tsb hanya mengenakan tarif sesuai PNBP. terimakasih atas penjelasannya semoga kami bisa menjadi bagian dari Good governance Jawaban: 1. Sesuai PMK No.113/PMK.05/2012, biaya perjadin jabatan antara lain untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya (paket meeting halfday/fullday/fullboard) baik beban DIPA satker penyelenggara maupun DIPA satker yang diundang, maka biaya perjadin (berupa biaya transpor, uang harian berupa uang saku paket meeting) menggunakan akun 524, kecuali untuk paket meeting berupa biaya akomodasi yang bersifat kontraktual (akun 521) Kepada peserta berhak atas uang harian berupa saku paket fullboard luar kota sesuai standar biaya yang diberikan selama kegiatan. Pertanggungjawaban dengan melampirkan Surat Tugas, SPD, bukti-bukti pengeluaran riil, dan Daftar Pengeluaran Riil. 2. Kepada petugas pengantar SPM dimaksud tidak dapat dibayarkan uang transport lokal, namun yang bersangkutan dapat dibayarkan uang makan karena tugasnya tidak termasuk kriteria perjalanan dinas. Apabila kegiatan mengantar SPM tersebut merupakan kegiatan rutin, maka tidak dapat dibayarkan uang transport lokal karena dalam PMK No.36/2012 dan PMK 113/2012 disebutkan bahwa transpor lokal dalam Kota dapat dibayarkan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. 3. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama di hotel harus menggunakan paket meeting, silakan berkoordinasi dengan pihak hotel. 4. Sesuai Lampiran V PMK 113/2012, kepada peserta undangan rapat dibayarkan: 1) uang transpor pegawai, dan 2) uang saku rapat atau honor narasumber (hanya salah satu yang dibayarkan). 5. Uang transport lokal dibayarkan sesuai jumlah penugasan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam satu hari. Apabila pada hari yang sama ditugaskan ke tempat yang berbeda-beda, namun kinerjanya sama atau masih dalam satu penugasan maka diberikan satu kali biaya transpor lokal. 6. PMK 113/2012 tidak mengatur detail sebagaimana Saudara maksud. Agar pengaturan dimaksud dipertegas dalam SOP pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pada masing-masing K/L atau unit eselon I.

7. Pertanggungjawaban perjadin (paket meeting/fullboard)dengan melampirkan dokumen antara lain surat tugas, SPD (khusus fullboard dapat dibuat secara kolektif disertai daftar peserta yang telah disahkan oleh PPK), bukti-bukti pengeluaran riil, dan daftar pengeluaran riil. Tarif mengacu pada PMK 84/2012 dan PMK 36/2012 untuk tahun anggaran 2012. Pertanyaan: Yth. Hepldesk .. Mohon penjelasan mengenai kasus di bawah ini : 1. Jika kami melakukan perjalanan dinas ke suatu daerah dalam provinsi, selain transport dari tempat berangkat ke lokasi tujuan, apakah juga diperkenankan menggunakan transport dari rumah ke terminal bus? kalau boleh, besaran maksimal biayanya berapa? atau apakah sudah termasuk dalam biaya transport ke lokasi tujuan? 2. Jika kami diundang oleh salah satu lembaga untuk menjadi narasumber atau supervisor dalam suatu kegiatan di Kab. berbeda, kemudian panitia menanggung akomodasi dan konsumsi, selain Honor dan Uang Saku, apakah diperbolehkan juga mendapatkan transport lokal yang dibayarkan secara lumpsum? kalau boleh besaran maksimalnya berapa? Mohon penjelesannya, terima kasih Jawaban: 1. Dalam PMK 113/PMK.05/2012 disebutkan bahwa biaya transpor meliputi perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan (kantor) ke Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan beserta retribusinya. Biaya transpor dibayarkan secara riil (at cost). Sehingga dalam hal ini tidak diperkenankan menggunakan perhitungan biaya transpor dari rumah ke terminal bus. 2. Akomodasi dan konsumsi ditanggung panitia, maka biaya perjadin melewati batas kota/kab (kota/kab yang berbeda) selain honorarium, kepada narasumber/ supervisor dimaksud diberikan biaya transpor (sesuai biaya riil/at cost). Namun apabila perjadin tersebut masih dalam satu kota/kab yang sama, maka selain diberikan honor narasumber, kepada narasumber/ supervisor dimaksud diberikan biaya transpor dalam kota secara lumpsum sesuai standar biaya (PMK 36/PMK.02/2012 maksimal sebesar Rp110.000,-). Salam untuk perjalanan dinas dalam kota dalam rangka inventarisasi BMN dimana karena masalah transportasi sehingga waktu perjalanan dinas selama 1 minggu (menunggu jadwal kapal) apakah menggunakan akun 524111 ataukah 524113? terima kasih Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, pengertian Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi sehingga masih dalam batas wilayah kota/kabupaten yang sama, dan memperhatikan surat Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor S-4599/PB/2013 Tanggal 3 Juli 2013 maka perjalanan dinas tersebut menggunakan akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota).

setelah terbitnya akun 524113 dan 241114 akun 521119 dan akun 521219 digunakan untuk apa saja, mohon contoh Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.05/2013 yang ditindaklanjuti dengan surat Nomor S4599/PB/2013 tentang Penjelasana Lebih Lanjut Penggunaan Akun Perjalanan Dinas Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.05/2013 disebutkan bahwa biaya paket meeting dalam kota dan transpor lokal tidak dibebankan lagi dalam akun 521119 atau 521219 tetapi dibebankan ke dalam akun 524114. Sedangkan akun 524113 digunakan untuk Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Pertanggungjawaban transport lokal Pertanyaan : saya ingin menanyakan apa yang menjadi dasar pencairan uang transport lokal?berapa jarak tempuh atau waktu yang bisa diberikan transport lokal tersebut?dan apakah setelah diberi transport lokal masih bisa di berikan uang makan??terima kasih sebelumnya. Jawaban : Sesuai PMK No.113/PMK.05/2012, biaya transpor kegiatan dalam kota (transpor lokal) diberikan untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 jam, dan tidak dapat dibayarkan uang makannya. Karena sesuai PMK 110/PMK.05/2010 bahwa uang makan tidak dapat dibayarkan antara lain kepada PNS yang sedang melaksanakan perjalanan dinas. Yth helpdesk Dalam melakukan rapat di luar kantor (fullboard) di Jakarta dengan mengundang peserta dari provinsi lain, biaya fullboard ditanggung panitia yg berlokasi kantor di jakarta. Pertanyaannya apakah fullboard peserta luar provinsi dibebankan ke 524114 atau ke 521219 Biaya paket meeting sepanjang dilakukan di kota yang sama dengan lokasi satker bersangkutan, walaupun mengundang peserta dari kota lain maka tetap menggunakan kode akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota). Maaf mau tanya, untuk akun 524114 (perjadin paket meeting dalam kota) :1. Meeting/pertemuan dalam kota, untuk peserta diberikan uang harian atau hanya bantuan transport?2. Pemberian bantuan transport peserta apakah harus menggunakan surat tugas dan SPD dari masing2 peserta? ataukah hanya cukup kwitansi pembayaran bantuan transport saja?3. Apakah bantuan transport peserta tersebut dikenakan pajak? kalo iya berapa besaran pajaknya?4. Apakah anggaran paket meeting bisa digunakan untuk atk, konsumsi, spanduk selain sewa tempat?Terima kasih banyak atas jawabannya. Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 maka peserta kegiatan paket meeting diberikan uang saku dan uang transpor.

Pembayaran uang transpor harus disertai dengan surat tugas dari intansi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Aturan terkait perpajakan untuk lebih jelasnya ditanyakan ke KPP setempat saja tetapi sepanjang yang kami tahu, komponen perjalanan dinas tidak dikenakan pajak. Apakah bisa dicairkan uang saku untuk pelatihan yang dilakukan di laboratorium kantor sendiri yg dilaksanakan selama 10 hari termasuk sabtu dan minggu dan dilakukan melebihi jam kerja pada hari kerja selesai praktikum selesai sekitar jam 16.30 sampai jam 18.00, pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tupoksi. terimakasih Uang saku (paket meeting) tidak dapat diberikan kepada peserta pelatihan yang dilakukan di dalam kantor sendiri, karena tidak memenuhi definisi perjalanan dinas. Sebagai kompensasi atas penugasan di luar jam kerja dan di luar hari kerja, dapat diberikan uang lembur. Apakah pengelola anggaran (KPA/PPK/PPSP/Bendahara Pengeluaran) yang melaksanakan tugas supervisi kegiatan survey yang lamanya kurang dari 8 jam dan diberikan transport lokal, bisa menandatangani dokumen-dokumen keuangan pada hari itu juga? Misalnya kegiatan supervisi itu dari jam 08:00 s/d 12:00, apakah hari itu yang bersangkutan masih boleh menandatangani dokumen-dokumen keuangan? Bagaimana dengan uang makan, apakah bisa dibayarkan atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Pengelola anggaran (KPA/PPK/PPSPM/Bendahara Pengeluaran) dimaksud masih dapat menandatangani dokumen-dokumen keuangan. Sesuai PMK No.110/PMK/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi PNS diatur bahwa uang makan tidak dapat diberikan antara lain kepada PNS yang sedang melakukan perjalanan dinas (termasuk perjadin yang dilakuka di dalam kota sampai dengan 8 jam). Kami yang terdiri dari 5 (lima) orang PNS di Instansi Kami mengikuti Diklat Pusbindiklattren Bappenas di luar daerah selama 14 (empat belas) hari. Biaya Akomodasi dan Konsumsi ditanggung oleh oleh DIPA Bappenas, Sedangkan daerah dibebankan biaya Transport dan Uang Saku. Berapa hari seharusnya kami mendapat uang saku?? karena menurut salah satu sumber, paling lama kami hanya dapat diberikan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari untuk biaya uang saku. Mohon penjelasannya, seharusnya sesuai dengan perundang undangan yang berlaku bagaimana?? Terima Kasih. PMK no. 113/PMK.05/2012 mengatur mengenai pemberian biaya perjadin sumber dana APBN menyatakan bahwa uang harian berupa uang saku untuk kegiatan diklat (paket meeting) diberikan secara lumpsum dengan besaran maksimal sesuai standar biaya, dan berdasarkan jumlah hari riil pelaksanaan kegiatan diklat. selamat sore, mohon arahan, apabila melakukan perjadin yang hanya mendapat uang saku dan transport lokal, apakah boleh pertanggungjawabannya hanya berupa rekap peserta dan tanda tangan peserta tanpa kwitansi satu persatu dari peserta, mohon arahan, trimaksih. Iya bisa, sesuai PMK No. 190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN dalam Pasal 40 ayat (3) disebutkan bahwa pembayaran tagihan melalui/ kepada Bendahara

Pengeluaran (termasuk biaya perjadin) dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah antara lain daftar penerima pembayaran (rekap data pelaksana perjadin yang minimal memuat identitas dan tanda tangan peserta). Selamat siang, mohon arahan, apabila melakukan perjalanan dinas bersama2 dalam satu kegiatan, di dalam kota atau perjadin yang hanya di kenakan transport lokal dan uang saku,apakah pertanggungjawabanya di bolehkan hanya tanda tangan di rekap saja secara bersama sama, dan tidak menggunakan kwitansi perorang atau persatuan? mohon arahan, terimakasih. Iya bisa, karena sesuai PMK No. 190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN dalam Pasal 40 ayat (3) disebutkan bahwa pembayaran tagihan melalui/ kepada Bendahara Pengeluaran (termasuk biaya perjadin) dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah antara lain daftar penerima pembayaran (rekap data pelaksana perjadin yang minimal memuat identitas dan tanda tangan peserta). sesuai surat Menteri Keuangan NO.S-2056/MK.5/2013 bahwasanya, Akun untuk perjalanan transport dalam kota adalah 524113, dalam DIPA kami terdapat akun 524119 ( belanja perjalanan lainnya), pertanyaannya : 1. apakah akun tersebut bisa kami pergunakan untuk belanja transport Operator SAI rekonsiliasi Ke KPPN setempat atau harus di revisi ke akun 524113, sebagai catatan Lokasi KPPN kami adalah dalam kota. 2. Apkah akun 524119 tersebut bisa digunakan untuk belanja transport ke luar kota, misalnya ke kanwil kami di Medan. 3. Apakah transport ke luar kota dokumen pertanggung jawabannya seperti perjalanan Dinas dalam negeri. atas perhatian dan jawaban kami ucapkan terima kasih.. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-4599/PB/2013 tanggal 3 Juli 2013 maka bantuan transpor lokal untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota dapat dibebankan ke dalam akun 524113. Akun 524119 dapat digunakan untuk perjalan dinas ke luar kota sepanjang kegiatan tersebut diselenggarakan secara paket meeting. Namun apabila perjalan dinas tersebut dilaksanakan secara individu dengan melibatkan beberapa pegawai maka pengeluarannya dibebankan ke dalam akun 524111. Yth.Helpdesk Mohon dapat dibantu jawab, staf instansi di Jakarta Pusat mendapatkan tugas ke Jakarta Selatan yang memerlukan (waktu perjalanan dan kegiatannya) dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan dan kembali ke Jakarta Pusat lebih dari 8 jam. 1. Apakah diperbolehkan masuk kategori Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam? Sehingga mendapatkan Uang Harian 75 % dan Bantuan Transport 110.000 2. Apakah yang dimaksud dengan "Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan" ? Mohon dapat diberikan contohnya Terima Kasih 1. Penugasan yang dilakukan di luar kantor, mulai dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula memerlukan waktu lebih dari 8 jam sebagaimana yang Saudara sampaikan merupakan perjalanan dinas jabatan dalam kota lebih dari 8 jam. Atas pelaksanaan perjadin tersebut dapat dibayarkan biaya perjadin meliputi biaya transportasi dalam kota sesuai standar biaya (rp110.000,-) atau secara at cost sesuai bukti pengeluaran yang sah, dan uang harian sebesar 75%. Apabila tidak diperlukan menginap, maka tidak dapat diberikan biaya penginapan dan tidak berhak biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di tempat tujuan. 2. Maksudnya adalah untuk menjalankan tusinya, seorang pegawai/pejabat ditugaskan melakukan perjadin. Misalnya, tusi salah satu

kantor pusat suatu instansi adalah melakukan pembinaan kepada satker vertikalnya di daerah (bagi yang mempunyai kantor vertikal di daerah), maka dalam melakukan pembinaaan tersebut perlu dilakukan secara on the spot yaitu berkunjung langsung ke kantor daerah. Yth, Tim Help Desk. Mohon informasi dan penjelasannya: 1. Satker kami mau mengadakan kegiatan, dikarenakan pembatasan kegiatan di hotel, kami bermaksud mengadakan disalah satu kantor kami di Jakarta Selatan (Satket kami di pusat di Jakarta Pusat). Kegiatan dilaksanakan 2 hari dan tiap harinya 8 jam. Pertanyaanya, dikarenakan bukan paket meeting dihotel, apakah bisa kepada peserta dan panitia diberikan uang saku dan transport? atau bisakah diberikan uang harian? 2. Dari jawaban pertanyaan 1, biaya dibebankan ke akun mana? apakah 521219 atau 524119? 3. Satker kami pernah diundang pada kegiatan yang dilaksanakan di kantor kami di Jakarta Selatan tersebut, kegiatan dilaksanakan dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Apakah peserta dapat diberikan uang harian, uang saku, atau uang saku rapat dalam kantor? Mohon bantuan penjelasan dan arahannya. Terima kasih 1. Sesuai PMK 113/PMK.05/2012 pada Lampiran II huruf Romawi III, disebutkan bahwa kegiatan perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam (yang dilaksanakan tanpa menggunakan paket meeting), hanya diberikan biaya perjadin berupa biaya transportasi kegiatan dalam kota sesuai standar biaya dan tidak diberikan uang harian. 2. Sesuai surat Menteri Keuangan No. 2056/MK.5/2013, biaya perjadin berupa biaya transportasi dalam kota dibebankan pada akun 524113 (akun baru). 3. Kepada peserta yang diundang diberikan biaya transportasi kegiatan dalam kota sebagaimana penjelasan pada angka 1 di atas, sedangkan bagi peserta pengundang/panitia tidak dapat diberikan biaya perjadin karena dilakukan di dalam kantor pengundang. Uang saku rapat di dalam kantor tidak dapat diberikan kepada satker yang diundang maupun kepada satker pengundang/panitia.Uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja diberikan berdasarkan ketentuan dalam PMK 37/PMK.02/ 2012 yaitu melibatkan eselon 1 lainnya, dan dilaksanakan minimal 4 jam di luar jam kerja. Salah satu solusinya, peserta yang diundang diberikan biaya transportasi kegiatan dalam kota, sedangkan peserta pengundang dapat diberikan uang lembur. Helpdesk Yth. Satker kami mengadakan pelatihan/rapat, dimana pesertanya itu berasal dari dalam kota, luar kota dan luar provinsi yang keseluruhan pesertanya itu berasal dari luar satker/kementerian kami, dimana biaya transportasi peserta (PP) ditanggung oleh panitia (MAK 524119) tanpa uang harian (peserta ditanggung akomodasi dan konsumsi oleh panitia), sebagai pertanggungjawaban thdap biaya perjalanan peserta trsbt, surat/dokumen/bukti apa saja yang wajib diminta oleh panitia kepada tiap peserta? Makasih Dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjadin dalam negeri diatur antara lain mengenai kegiatan perjadin dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan menggunakan paket meeting dan biaya penyelenggaraan ditanggung oleh panitia, maka sebagai bukti pertanggungjawaban dari masing-masing peserta cukup berupa Surat Tugas. Sedangkan SPD dan daftar peserta kegiatan/daftar penerima pembayaran dapat dibuat secara kolektif oleh panitia penyelenggara. Mengenai aturan fullboard dan tidak. misal pegawai diberi tugas utk mengikuti seminar/pelatihan dengan biaya pendaftaran 2 juta selama 3 hari di luar kota, dengan fasilitas makan siang saja dan snack. transport dan penginapan diganti (riil) tanpa transport lokal dan makan pagi dan malam. apakah uang harian yang diberikan sesuai aturan fullboard (uang saku saja) atau tidak (uang makan, uang saku dan uang transport lokal)? pejalanan ke tampat tujuan menggunakan KA dengan waktu tempuh (kira2 8,5jam/17 jam PP) apakah perjadinnya ditambah waktu perjalanan atau tidak? terima kasih

Penambahan waktu perjadin diberikan dengan pertimbangan jadwal pelaksanaan kegiatan, waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan, dan transportasi yang digunakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penerbit surat tugas dapat menambahkan waktu perjadin 1 hari sebelum dan/atau 1 hari setelah pelaksanaan kegiatan bilamana diperlukan. Pada prinsipnya, biaya perjadin diberikan sebagai kompensasi atas penugasan yang diberikan kepada Pelaksana SPD (bukan untuk menambah penghasilan), dalam hal perjadin yang dilakukan menggunakan paket meeting (fullboard) dengan biaya transportasi dan penginapan dibayarkan riil, ditanggung makan serta tidak perlu transport lokal karena kegiatan dilakukan di hotel, maka kepada peserta hanya diberikan uang saku sesuai standar biaya. Selamat Pagi Tim Help Desk. "Terima kasih atas penjelasan ttng perbedaan dan peruntukan belanja akun 524119 dan akun 524113. Yang menjadi persoalan bagi kami sekarang adalah perbedaan dan peruntukan belanja akun 524111 dengan akun 524112. Sedianya kami mempunyai belanja akun 524111 yang dalam rkakl diperuntukan untuk perjalanan ke provinsi. Tapi pada pelaksanaannya kami juga sering menggunakan belanja akun tsb untuk perjalanan tetap ke ibu kota kabupaten (daerah kami adalah daerah kepulauan). Yang jadi pertanyaan : 1. Apakah terhadap tindakan tsb kami harus merevisi sebagian anggaran dari akun 524111 ke akun 524112 ? 1. Apakah pembayaran uang harian perjadin dari akun 524111 ataupun akun 524112 dikenakan pajak/pph 21? Tanks atas Penjelasannya Perbedaan akun 524111 dan 524112 adalah tujuan dari kegiatan perjalanan dinas dimaksud. Akun 524111 digunakan untuk pengeluaran perjalanan dinas bagi PNS/pegawai tidak tetap yang secara umum melakanakan tupoksi, sedangkan 524112 digunakan untuk pengeluaran perjalanan dinas yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, pengertian Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi sehingga masih dalam batas wilayah kota/kabupaten yang sama, dan memperhatikan surat Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor S-4599/PB/2013 Tanggal 3 Juli 2013 maka perjalanan dinas tersebut menggunakan akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota). Aturan perpajakn mohon ditanyakan kepada KPP setempat, namun demikian sepengetahuan kami komponen perjalan dinas tidak termasuk yang dikenakan pajak. Assalamu'alaikum, Mohon dijelaskan : 1. Apakah syaratya jika akan menempatkan uang saku di akun 521219 bukan di akun 524114. 2. Apakah jika melaksanakan diklat di gedung milik sendiri termasuk kriteria paket meeting ? Jika bukan paket meeting apakah penempatan akun biayanya seperti kegiatan biasa (non diklat). Terimakasih 1. Sesuai PMK No.113/PMK.05/2012, pemberian uang saku merupakan bagian dari uang harian yang merupakan komponen biaya perjadin, sehingga akun yang digunakan adalah akun perjadin (akun 524). Surat Menteri Keuangan No. 2056/MK.5/2013 tentang langkah-langkah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perjalanan dinas, mengatur bahwa akun 521219 yang digunakan untuk pembebanan biaya perjadin harus direvisi menjadi akun 524113 atau 524114. Dengan demikian biaya perjadin tidak menggunakan akun 521219 lagi. 2. Diklat yang dilaksanakan di gedung sendiri (menggunakan paket meeting atau tidak) tidak termasuk perjadin, agar menggunakan akun 5211xx atau 5212xx.

Terima kasih atas penjelasan ttng perbedaan dan peruntukan belanja akun 524119 dan akun 524113. Yang menjadi persoalan bagi kami sekarang adalah perbedaan dan peruntukan belanja akun 524111 dengan akun 524112. Sedianya kami mempunyai belanja akun 524111 yang dalam rkakl diperuntukan untuk perjalanan ke provinsi. Tapi pada pelaksanaannya kami juga sering menggunakan belanja akun tsb untuk perjalanan tetap ke ibu kota kabupaten (daerah kami adalah daerah kepulauan). Yang jadi pertanyaan, apakah terhadap tindakan tsb kami harus merevisi sebagian anggaran dari akun 524111 ke akun 524112 ? trima kasih atas penjelasannya. Perbedaan akun 524111 dan 524112 adalah tujuan dari kegiatan perjalanan dinas dimaksud. Akun 524111 digunakan untuk pengeluaran perjalanan dinas bagi PNS/pegawai tidak tetap yang secara umum melakanakan tupoksi, sedangkan 524112 digunakan untuk pengeluaran perjalanan dinas yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, pengertian Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi sehingga masih dalam batas wilayah kota/kabupaten yang sama, dan memperhatikan surat Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor S-4599/PB/2013 Tanggal 3 Juli 2013 maka perjalanan dinas tersebut menggunakan akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota). Yang terhormat, Admin. Apakah bisa misalnya A bertugas di kota Padang, sedang izin ke kota Medan, ternyata mendapat perintah untuk melakukan perjalanan dinas menuju jakarta, apakah bisa A langsung berangkat dari kota Medan menuju Jakarta, bagaimana dengan surat tugas dan SPD yang bersangkutan? Terima kasih Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan (kantor/lokasi satker), melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula atas perintah pejabat penerbit surat tugas. Dalam hal si A tidak berangkat dari tempat kedudukan (kantor/lokasi satker), hal tersebut merupakan kewenangan pejabat penerbit surat tugas dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perjadin, termasuk kemungkinan kelengkapan surat tugas dan SPD yang perlu dibawa, dan biaya perjadin. Saya ingin menanyakan, jika pelaksanaan suatu Bimtek atau seminar yang diadakan di tempat yang sama dengan tempat dimana kita menginap, apakah dapat dibayarkan transpor lokal? sementara jadwal acaranya sampai sore..apakah kita dapat membayarkan?atau yang kita bayarkan hanya transpor pulang dan pergi saja. Tks Uang harian digunakan untuk uang saku, uang makan dan transport lokal. Perjadin yang diselenggarakan dengan menggunakan paket meeting (fullboard) yang disediakan penginapan dan makannya, tidak dapat dibayarkan transport lokalnya karena kegiatan dilakukan di hotel sehingga tidak perlu transport lokal untuk mobile. Dengan demikian kepada peserta hanya diberikan uang saku paket meeting secara lumpsum sesuai standar biaya, dan biaya transportasi pergi-pulang ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan yang dibayarkan secara riil.

Kami mengadakan kegiatan fullday yang diselenggarakan di luar kantor. Tempat kami melaksanakan kegiatan berada diluar kabupaten tempat instansi kami berada. Apakah menggunakan MAK 524113,524114 atau 524119? Kegiatan paket meeting di luar kantor yang dilaksanakan di luar kota/kabupaten penyelenggara maka dibebankan ke dalam akun 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota). Apakah pelaksanaan SPD yg tidak menggunakan penginapan (dlm hal ini Ybs. menginap di rumah saudara) bukti pembayarannya diperhitungkan di daftar pengeluaran riil?Atau hanya bila Ybs. menginap di penginapan tetapi tdk memperoleh bukti menginap (voucher) yang perhitungannya diperhitungkan di daftar pengeluaran riil? Pelaksana SPD yang tidak menggunakan penginapan (karena menginap di rumah saudara) dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di tempat tujuan tanpa melampirkan kuitansi/bukti pembayaran hotel, termasuk dalam hal ybs menggunakan hotel/penginapan namun tidak dapat atau tidak memperoleh kuitansi/bukti pembayaran hotel/ penginapan. Besaran biaya penginapan 30% dimaksud dicantumkan dalam daftar pengeluaran riil. terkait surat menkeu S-2056 ttg perubahan akun, utk uang saku rapat didalam kantor diletakan di 52114 apa benar? terima kasih. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4599/PB/2013 Tanggal 3 Juli 2013 tentang Penjelasana Lebih Lanjut Penggunaan Akun Perjalanan Dinas Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.05/2013, uang saku rapat di dalam kantor dibebankan ke dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota). Dalam PMK 113/PMK.02/2012 uang harian 75% dapat diberikan jika : - Perjalanan Dinas dalam kota melebihi 8 Jam pergi pulang. Pertanyaannya : a. Jika didalam satu kota contoh dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan apakah memenuhi kriteria 8 jam ? karena dalam satu slide penjelasan permasalahan Perjadin dari DJB untuk kegiatan audit dpt diberikan apakah untuk kegiatan audit saja dan apakah kondisi jalan jg masuk dlm hitungan 8 jam. b. Biaya transportasi untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenisnya, pengertian sejenis itu yang seperti apa ? apakah (survei, workshop, sosialisasi, seminar) Terima Kasih atas jawaban yang diberikan Salam, "a. Penugasan dalam kota (dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan) lebih dari 8 jam merupakan kewenangan pejabat penerbit surat tugas dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kagiatan, serta waktu yang ditempuh untuk tiba di tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula. b. Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya meliputi: kegiatan sosialisasi/ bimbingan teknis/ diseminasi/ workshop/ Focus Group Discussion (FGD)/ pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan di dalam atau di luar kantor penyelenggara kegiatan, dan rapat di dalam kantor di luar jam kerja. " salam..jika perjalanan dinas dalam kabupaten menggunakan transportasi laut lama perjalanan dari kantor sampai tempat tujuan 4 jam perjalanan (PP) dengan transportasi yang terbatas (mulai ada transport jam 8.30 sedangkan kegiatan monitoring mulai jam 7 pagi) dengan menginap 1 malam..yang mau saya

tanyakan : 1. apakah transport diganti at cost atau sesuai perjalanan dinas dalam kota berdasar pmk? 2.apakah uang hariannya full atau 75%? 3.Apakah biaya penginapan dibayar atau tidak? terima kasih 1. Untuk perjadin yang dilakukan di dalam kota sampai dengan 8 jam, diberikan biaya transpor secara lumpsum sesuai standar biaya. 2 dan 3. Karena mengalami kesulitan transportasi, atas penugasan dimaksud dapat diberikan waktu tambahan 1 hari sebelum pelaksanaan yang dicantumkan dalam surat tugas dan dikarenakan memerlukan menginap maka dapat diberikan uang harian full dan biaya penginapan. Uang harian 75% diberikan untuk perjadin yang dilakukan di dalam kota lebih dari 8 jam dan tidak memerlukan menginap. Menindaklanjuti jawaban dari rekan perbendaharaan mengenai SPJ dari kegiatan Fullboard dimana pengeluaran s/d 50 juta cukup kwitansi saja...lalu bagaimana bila kegiatan Fullboard di LS kan ke KPPN,mau tidak mau KPPN meminta diuraian SPM disebutkan mulai dari Nomor SPK PPK,Berita Acara Serah Terima...sedangkan rekan Perbendaharaan mengatakan cukup kwitansi saja tidak usah membuat dokumen2 penawaran harga dll.mohon penjelasan..tks Mulai TA 2013, tata cara pembayaran atas beban APBN dilaksanakan dengan berpedoman pada PMK no.190/PMK.05/2013. Sesuai PMK dimaksud, format dan petunjuk pengisian SPM LS agar berpedoman pada Lampiran XIII (angka 29), uraian pada belanja cukup mencantumkan uraian jenis belanja saja yaitu "Pembayaran belanja .....(pegawai/barang/modal/ lain-lain) sesuai SK/ST/SPD No...tgl...." untuk yang LS ke Bendahara/Pegawai. Isian silakan dipilih jenis belanja yang sesuai peruntukannya. Yang terhormat Help Desk Kantor kami sedang melaksanakan kegiatan Diklat selama 5 hari yang peserta nya dari instansi dan dilaksanakan di dalam kantor, dari jam 08.00 - 21.00. Pelaksanaan diklatnya sebagian dilaksanakan pada waktu jam kerja (08.00 - 16.00) dan sebagian lagi diluar jam kerja (16.00 lewat). Mohon penjelasan mengenai hal berikut: 1. Apakah panitia yang terlibat berhak mendapat uang saku? kalau berhak, besarannya berapa? Kalau tidak berhak, komponen biaya apa saja yng didapat oleh Panitia? 2. Apakah panitia berhak mendapat uang transport? 3. Kalau panitia tidak berhak mendapat uang transport, apakah panitia dapat tetap menanda tangani daftar hadir yang tentunya akan mendapat uang makan? 4. Apakah peserta dapat diberikan Uang Harian pas 1 hari di awal (saat datang) dan 1 hari di akhir (saat pulang), dan 3 harinya di berikan uang saku? mohon penjelasannya, terima kasih Diklat yang dilaksanakan di dalam kantor dan masih dalam jam kerja (08.00-16.00) tidak termasuk perjadin, sehingga baik peserta dan panitia dari internal satker tidak dapat diberikan biaya perjadin (uang saku dan biaya transportasi). Diklat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja (16.00 lewat) dimaksu juga tidak dapat dibayarkan biaya perjadin (uang saku rapat dan biaya transportasi). Karena pemberian uang saku rapat di dalam kantor di luar jam kerja agar mengikuti ketentuan dalam standar biaya (PMK 37/PMK.02/2012) yaitu antara lain dilaksanakan minimal 4 jam dan melibatkan eselon I lainnya. Karena diklat dimaksud tidak termasuk dalam rangka perjadin, maka panitia dan peserta masih dapat diberikan uang makan. Uang harian 1 hari sebelum dan 1 hari setelah kegiatan tidak dapat diberikan kepada peserta/panitia yang tidak mengalami kesulitan transportasi. Apakah perbedaan antara Transport Lokal dan Transport Dalam kota? Perjalanan Dinas yang dilakukan di Provinsi DKI jakarta Selain uang harian 75% apakah masih bisa diberi tambahan lagi berupa uang transport lokal/Transpot dalam kota dan berapa besarannya?

Transport lokal adalah biaya transportasi yang diberikan kepada Pelaksana SPD untuk melakukan tugas di dalam kota (untuk mobile) di kota tempat tujuan perjalanan dinas, termasuk dalam jenis perjadin luar kota. Sedangkan biaya transport kegiatan dalam kota adalah biaya transportasi yang diberikan kepada Pelaksana SPD yang melaksanakan tugas di dalam kota, termasuk dalam jenis perjadin di dalam kota. Di DIPA satker kami ada akun 524119 belanja perjalanan lainnya, salah satunya berupa perjadin kegiatan pengamanan hutan di wilayah kabupaten. yang jadi masalah yaitu kegiatan ini sifatnya mobile dengan menyusuri sungai dengan perahu dan/atau jalan angkutan dengan mobil menyusur jauh ke pedalaman sehingga menginap di lapangan dengan ikut tidur di rumah penduduk (tentunya membayar). yang ingin kami tanyakan apakah biaya penginapan dibayarkan sebesar tarif hotel di kabupaten setempat ataukah dibayar sebesar 30% nya saja?. Admin mohon agar dijawab secepatnya. Terima kasih. PMK113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri dalam Pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa biaya penginapan sebesar 30% diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan menginap, namun tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya. Dalam hal ini, Pelaksana SPD tersebut dapat menginap di rumah penduduk. Pemberian biaya penginapan sebesar 30% dimaksud dapat dipergunakan sebagai kompensasi kepada penduduk setempat yang rumahnya dipakai sebagai tempat menginap. Biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel/tempat menginap lainnya di kabupaten setempat diberikan secara lumpsum tanpa melampirkan bukti pengeluaran rill yang sah. Yth. Bapak/Ibu, Kami ingin menanyakan apakah pagu paket meeting fullday di luar kota dapat melebihi Standar Biaya? Hal ini kami tanyakan karena kami mempunyai kegiatan pengadaan jasa lainnya yang didalamnya terdapat kegiatan paket meeting yang harus dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama dengan pelaksanaan kegiatan Internasional di Bali. Harga penawaran dari hotel kira-kira 2x lipat dari harga SBU. Kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Pagu paket meeting dalam PMK No. 37/ PMK.02/ 2012 tentang SBU) merupakan Lampiran II (estimasi), yang dalam pelaksanaannya dapat melampaui pagu dalam. Namun hal tersebut menjadi tanggung jawab KPA/PPK dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan ketersediaan anggaran dalam DIPA. Yth. Mohon dijelaskan cara menghitung banyaknya hari dalam perjalanan dinas . Contoh Kami mengadakan perjalanan dinas dari ke Kediri ke Jakarta , berangkat tgl 15 Mei pukul 18.00 dengan kereta Api tiba di jakarta tanggal 16 Mei Pukul 07.00 , sore harinya tgl 16 Mei pukul 18.00 Pulang kembali ke kediri dengan kereta api dan tiba tgl 17 mei pukul 07.00. pertanyaan kami berapa jumlah hari kami mengadakan perjalanan dinas ? terima kasih Jumlah hari perjalanan dinas dimaksud adalah 3 hari (tanggal 15 sd. 17 Mei). Aturan mana yang digunakan untuk perjalanan dinas luar kota dalam rangka Penyusunan PMPRB dimana kegiatan tsb kita memakai akomodasi diklat tidak bayar hanya makan nya kita bayar. Dan Uang Harian mana yang dipergunakan, apakah bisa 75 % dari Satuan UH provinsi ? atau ada ketentuan lain? terima kasih. Perjalanan dinas dalam rangka rapat/pertemuan menggunakan paket meeting yang diatur dalam PMK No.113/PMK.05/2012 dilaksanakan dengan semua biaya penyelenggaraan ditanggung oleh panitia

penyelenggara, maka kepada peserta hanya diberikan uang saku paket meeting sesuai standar biaya. Dalam hal perjadin yang dilaksanakan di luar kota dan tidak ditanggung makannya (hanya akomodasinya yang ditanggung), maka kepada pelaksana SPD dimaksud dapat diberikan uang harian perjadin (full). Mohon penjelasan mengenai biaya perjalanan dinas yang diberikan kepada PNS yang diberi tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan, baik lokasi diklat di dalam kota maupun lokasi diklat yang pelaksanaannya melewati batas kota : 1. Komponen biaya apa saja yang harus diberikan kepada peserta diklat dan besaran indeks 2. Perhitungan hari diklat : a. Apakah hari diklat sebagai dasar perhitungan biaya dihitung berdasarkan hari efektif pembelajaran saja? mengingat ada diklat yang dilaksanakan di luar kota lebih dari 1 minggu, tetapi hari sabtu dan minggu tidak ada proses pembelajaran b. Registrasi dilaksanakan 1 hari sebelum diklat dimulai, apakah hal ini sudah masuk dalam perhitungan hari diklat? Terima kasih atas penjelasan yang akan diberikan 1. Perjalanan dinas dalam rangka diklat menggunakan paket meeting yang diatur dalam PMK No.113/PMK.05/2012 dilaksanakan dengan semua biaya penyelenggaraan ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka kepada peserta hanya diberikan uang saku paket meeting sesuai standar biaya. 2. Penentuan jumlah hari diklat merupakan kewenangan PPK, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan diklat. Uang saku diberikan berdasarkan jumlah hari rill pelaksanaan diklat, termasuk dalam hal 1 hari sebelum pelaksanaan diklat yang diperlukan untuk registrasi. Pertanyaan mengenai Perjalanan Dina Dalam melakukan perjalanan dinas menggunakan pesawat (misal: Makassar-Jakarta PP), bagaimana dengan pertanggungjawaban tiket pesawatnya? saya dengar-dengar bisa hanya menggunakan Tiket Berangkat saja dikali 2 (tidak perlu tiket pulang). Kemudian gimana kalau dinas dari Makassar-jakarta, tapi lewat kota lain pulangnya, misal: Yogyakarta. Apakah bisa dipertanggung jawabkan tiketnya? kan bisa dapat lebih murah harganya. Terima kasih. Mohon pencerahannya. Biaya transportasi kepulangan dibayarkan mengacu pada biaya transportasi kedatangan tanpa melampirkan bukti pengeluaran hanya berlaku untuk kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya menggunakan paket meeting. Tiket kepulangan dimaksud (Jakarta - Makassar via Yogyakarta) dapat dibayarkan, sepanjang lebih efisien. Namun hal tersebut agar diatur secara internal lebih lanjut (SOP) mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Ass. Wr. Wb. Kalau esselon I (Jakarta) mengadakan rapat (3 hari) misal di kota bandung dengan akomodasi tidak di tanggung oleh panitia artinya dibebankan ke peserta dan pesertanya seluruh indonesia termasuk kami yang dari bandung. kalau kami dari bandung apakah boleh mendapatkan uang trasnport perjalanan dinas tidak dan masuk ke akun apakah ? dan bolehkah kita menginap di hotel tersebut juga dan masuk ke akun apa? Sesuai PMK No.113/PMK.05/2012, kepada Pelaksana SPD (dalam kota dan/atau luar kota) diberikan biaya perjalanan dinas antara lain biaya transpor pegawai. Untuk peserta dari Bandung (dalam kota) diberikan biaya transport dalam kota secara lumpsum sesuai standar biaya. Biaya penginapan dapat diberikan apabila diperlukan menginap dan hal tersebut merupakan kewenangan PPK. Akun yang digunakan adalah akun 524111. berdasarkan pasal 12 pmk perjadin menyatakan perjadin yang menggunakan transportasi laut kurang dari 24 jam hanya diberikan uang harian, apakah ini berarti bahwa penggunaan transportasi laut yang kurang

dari 24 jam biaya transportnya diambil dari uang harian? sementara apabila dari lokasi kami untuk menuju kebandara memerlukan perjalanan laut kurang dari 24 jam namun biaya transportnya adalah sebesar 365.000,- terima kasih Biaya transportasi diberikan secara at cost sesuai bukti pengeluaran riil yang sah, antara lain meliputi biaya transportasi yang dikeluarkan dari tempat kedudukan menuju bandara, dari bandara ke tempat tujuan perjadin dan sebaliknya. Dalam hal perjadin menggunakan transportasi laut dimaksud kurang dari 24 jam menuju ke bandara, komponen biaya perjadin yang diberikan meliputi: 1). biaya transportasi (laut) dibayarkan sesuai bukti riil, 2). biaya transportasi lain, misalnya taksi dari darmaga/pelabuhan menuju ke bandara, 3) uang harian perjadin, dan 4) biaya penginapan. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 12 PMK No.113/2012 adalah perjadin yang menggunakan transportasi laut memerlukan waktu lebih dari atau sampai dengan 24 jam, selain diberikan biaya transportasi/tiket sesuai at cost, hanya diberikan uang harian (tidak diberikan biaya penginapan) karena di kapal laut tidak terdapat penginapan dan biaya kapal laut sudah termasuk kamar-kamar menginap. Sesuai edaran surat menteri keuangan terbaru terjadi perubahan akun paket meeting dari akun 521219 menjadi 524114. yang ingin kami tanyakan apakah terkena pajak atau tidak paket meeting fullboard kontraktual dengan pihak hotel setelah terjadi perpindahan akun tersebut. Demikian terima kasih. Ketentuan pengenaan pajak tetap mengikuti ketentuan perpajakan. Dalam hal ini, biaya penginapan dalam bentuk paket meeting dimaksud tetap dikenakan pajak sesuai ketentuan. Yth helpdesk. Saya mau tanya mengenai berkas kelengkapan spd yang kurang lengkap.Misalnya Boarding Pass hilang, Bagaimana jalan keluarnya. Mengelai Laporan perjalanan dinas apakah termasuk berkas pendukung dari spd rangpung? trim Berkas yang hilang dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan pada daftar pengeluaran riil, dan hal dimaksud menjadi bagian tanggung jawab PPK. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang disampaikan kepada pemberi tugas tidak perlu dilampiri dengan berkas pendukung spd rampung, cukup disampaikan kepada PPK. Yth. Admin Di RKAKL kami terdapat kegiatan lapang (*) yang satuan per bidangnya sudah ditentukan RKAKL dengan MAK 521219. bagaimanakah pertanggungjawaban keuangannya apakah cukup dengan SK, Surat Tugas, Daftar Nominatif dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan? ataukah ada hal lain yang harus saya lengkapi? * : Kegiatan Lapang penyuluhan sebesar Rp 80.000,-/bidang, kegiatan lapang pengumpulan data yuridis sebesar Rp 160.000,-/bidang, kegiatan lapang pengukuran sebesar Rp 253.000,-/bidang dan kegiatan panitia A sebesar Rp 80.000,-/bidang Terima kasih Apabila kegiatan lapang tersebut dilakukan dengan bentuk penugasan ke luar kantor, maka kegiatan lapang dimaksud termasuk dalam perjalanan dinas. Sesuai PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pasal 34 disebutkan bahwa pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada PPK dengan melampirkan dokumen berupa Surat Tugas, SPD, bukti pengeluaran riil atas biaya transportasi/biaya penginapan, dan daftar pengeluaran riil. Sedangkan berita acara penyelesaian pekerjaan dimaksud merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yang disampaikan kepada pemberi tugas.

Panitia penyelenggara acara mengundang instansi lain peserta menanggung akomodasi dan konsumsi peserta 1 orang. trus kami datang 2 orang 1 nginap ditempat acara dan 1 nginap di hotel lain apakah peserta 2 orang yang hadiri ini mendapatkan? uang hariannya yang fullboard atau dibedakan? mohon jawabannya Apabila kegiatan lapang tersebut dilakukan dengan bentuk penugasan ke luar kantor, maka kegiatan lapang dimaksud termasuk dalam perjalanan dinas. Sesuai PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pasal 34 disebutkan bahwa pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada PPK dengan melampirkan dokumen berupa Surat Tugas, SPD, bukti pengeluaran riil atas biaya transportasi/biaya penginapan, dan daftar pengeluaran riil. Sedangkan berita acara penyelesaian pekerjaan dimaksud merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yang disampaikan kepada pemberi tugas. Prinsipnya biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan rangkap, apabila komponen biaya perjadin dimaksud telah ditanggung oleh panitia maka tidak dapat dibebankan dalam DIPA satker peserta. Sepanjang biaya penyelenggaraan kegiatan (akomodasi dan konsumsi) ditanggung oleh panitia, peserta hanya diberikan uang saku paket fullboard. Sedangkan kepada peserta yang tidak ditanggung akomodasi dan konsumsinya diberikan uang harian perjadin, selain diberikan komponen biaya perjalanan lain (biaya transportasi secara at cost). Yth. Helpdesk Untuk melaksanakan satu kegiatan di K/L, tetapi tidak tersedia SDM yang memiliki keahlian di bidang itu misal : IT, Hukum, dll, sehingga diperlukan beberapa tenaga ahli sebagai nara sumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Para nara sumber dimaksud bukan dalam kegiatan Seminar, FGD, Sosialisasi dll, melainkan memberikan advise/masukan sesuai keahliannya dan dilaksanakan bukan dalam satu hari melainkan bisa beberapa hari (misal 5 hari) dan beberapa orang sekaligus (misal 5 orang) dan beberapa dari narasumber tersebut berasal dari luar kota atau ditugaskan ke kota lain sehingga diberikan juga SDP (transport Penginapan uang harian). Kami sangat memerlukan penjelasan atas permasalahan tersebut agar pembayarannya akuntabel dan yang ditugaskan tidak disalahkan. Pertanyaan kami : 1. Apakah dengan menugaskan beberapa orang tenaga ahli untuk kegiatan tertentu sesuai keahlian bersangkutan secara bersama-sama bukan dalam seminar, FGD, Sosialisasi atau sejenisnya beberapa jam sehari dapat diberikan honor nara sumber ? 2. Penugasan nara sumber diberikan SDP (transport Penginapan uang harian), tetapi bukan dalam seminar, FGD, Sosialisasi dan sejenisnya selama beberapa hari dapat juga diberikan honor nara sumber ? 3. Apakah unit/bagian tertentu ketika menyampaikan atau mensosialisasikan TUSI-nya ke unit eselon I lainnya Misal : bagian perencanaan mensosialisasikan cara penyusunan KAK,RAB,ROK ke unit eselon I lainnya dapat menjadi nara sumber dan diberikan honor ? 1. Pelaksanaan kegiatan merupakan tahapan untuk mencapai output/kinerja yang tercantum dalam DIPA. Permasalahan yang Saudara sampaikan dimaksud sebaiknya dilakukan dalam bentuk kontrak pengadaan jasa. Jasa keahlian tertentu yang diperlukan dalam rangka mencapai output satker. Meknisme pengadaan jasa agar mengikuti ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam kontrak dicantumkan pertimbangan-pertimbangan penunjukan narasumber, misalnya mengapa harus ditunjuk dari luar kota atau misalnya mengapa kegiatan dilakukan harus ke luar kota. Mencantumkan rincian biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, termasuk biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ke luar kota atau mendatangkan narasumber dimaksud dari luar kota. 2. Untuk kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya yang memerlukan narasumber, selain diberikan honor narasumber, kepada

narasumber dimaksud dapat diberikan biaya perjalanan dinas (uang harian, biaya transportasi). 3. Honor narasumber bisa saja dibayarkan (walaupun materi yang disampaikan berkaitan dengan tusi) karena dalam SBU tidak terdapat pembatasan materi, sepanjang melibatkan eselon I lain. saya ingin bertanya apakah uang makan dibayarkan apabila pagi saya masuk kerja jam.7.30 kemudian saya bertugas dilapangan sebagai panitia pelatihan penyuluhan sensus pertanian di wilayah kabupaten tempat saya kerja dan jam 4 sore saya kembali kekantor lagi untuk absen, kata bendahara saya uang makan tidak di bayarkan kalau ikut jadi panitia penyuluhan sensus pertanian karena sudah diberikan honor rp.200 rb selama 7 hari kerja. tolong di jelaskan karena saya masih kurang jelas mengenai masalah ini. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi PNS menyatakan bahwa uang makan tidak dapat dibayarkan antara lain kepada PNS yang sedang melakukan perjalanan dinas. Sedangkan dalam PMK No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri disebutkan penugasan ke luar kantor (sbg panitia pelatihan penyuluhan) termasuk perjalanan dinas karena meninggalkan kantor dan disertai dengan Surat Tugas. Perjadin dimaksud terdiri dari perjadin dalam kota (lebih dari 8 jam atau sd 8 jam) dan perjadin keluar kota. Sebagai konsekuensi penugasan ke luar kantor tersebut kepada pelaksana SPD diberikan biaya perjalanan dinas (yang bersifat tidak menambah penghasilan), bukan diberikan honor yang bersifat dapat menambah penghasilan.

2013 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI BELANJA PERJADIN

Recommend Documents