Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Dalam Rangka Likuidasi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Barang Milik Negara
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian/Lembaga Surat Menteri Keuangan nomor S-17/MK.6/2015 tentang Tindak Lanjut atas Perubahan Nomenklatur Kementerian terhadap Pengelolaan dan Penatausahaan BMN
TAHAP LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI
Penyelesaian sisa pagu Penyusunan DIPA LK penutup
Penyelesaian Penyusunan aset dan Laporan kewajiban Keuangan Likuidasi
Penyelesaian transaksi2 sebelum Penyusunan LK Penutup
Penetapan penanggung jawab proses likuidasi
3
PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN SETELAH LAPORAN KEUANGAN PENUTUP Penyelesaian Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya EA Penanggungjawab/yang ditunjuk menerima Persediaan, AT dan Aset Lainnya. EA dapat melakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan atas persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sesuai dengan ketentuan
LK PENUTUP
Saldo Persediaan, AT & Aset Lainnya diserahterimakan (Dengan dokumen BAST) kepada EA penanggung jawab/yang ditunjuk. )*
LK LIKUIDASI
4
PENYELESAIAN ASET DAN KEWAJIBAN Penyelesaian Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya
Masih terdapat saldo persediaan, aset tetap dan aset lainnya pada LK Penutup, segera diserahterimakan kepada EA penanggung jawab atau EA yang ditunjuk dengan dokumen BAST.
EA penanggung jawab atau EA yang ditunjuk dapat melakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan atas persediaan, aset tetap dan aset lainnya sesuai ketentuan.
5
Proses Pengalihan BMN pada K/L yang unit Eselon I Dilikuidasi • Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan serah terima BMN. • Unit Eselon I/Satker yang dilikuidasi menyiapkan daftar/rincian barang.
• Unit Eselon I/Satker yang dilikuidasi melakukan pendataan atas dokumen kepemilikan dan status BMN yang sedang dilakukan usulan pengelolaan (penggunaan sementara, dioperasikan pihak lain, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan) • Unit Eselon I/Satker yang dilikuidasi menyusun LBKP per tanggal likuidasi. • Pengguna barang melakukan verifikasi daftar/rincian barang beserta dokumen kelengkapannya.
Tahap Pengajuan Alih Status BMN • BMN yang akan dialihkan harus jelas fisik, administrasi maupun hukum. • Setelah BMN yang akan dialihkan ditentukan, Pengguna Barang mengajukan usulan alih status kepada Pengelola Barang berdasarkan ketentuan pengelolaan BMN.
Tahap Serah Terima BMN • Berdasarkan persetujuan alih status dari Pengelola Barang, KL yang unit eselon I akan dilikuidasi melakukan serah terima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan lampiran daftar rincian barang dan LBKP per tanggal likuidasi. • Penyerahan dimaksud termasuk didalamnya penyerahan wewenang dan tanggung jawab fisik, administrasi dan hukum.
• Berdasarkan BAST, selanjutnya BMN yang telah diserahterimakan dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna unit yang dilikuidasi, termasuk penyusutan BMN serta dicatat dan dilaporkan dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna unit yang menerima pengalihan.
Tindak Lanjut setelah Proses Pengalihan BMN
Penggunaan BMN
• Dalam hal BMN yang akan dialihkan belum diPSP pada KL yang dilikuidasi, makan dilakukan pada KL yang menerima pengalihan.
Pemanfaatan BMN
• Apabila terdapat BMN yang sedang dilakukan pemanfaatan, maka tetap dilaksanakan sampai dengan jangka waktu berakhir. • Hak, kewajiban dan tanggung jawab terkait BMN yang sedang dimanfaatkan beralih kepada KL yang menerima penggabungan, termasuk PNBP.
Tindak Lanjut setelah Proses Pengalihan BMN
Penatausahaan BMN
Pengamanan dan Pemeliharaan BMN
• Setelah dilakukan BAST, maka dilaksanakan dengan menggunakan nomenklatur baru.
• KL yang menerima pengalihan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara BMN yang terima. • Bentuk pengamanan meliputi administrasi, fisik dan hukum.
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 11 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710
TERIMA KASIH
