PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
Akuntabel-Profesional-Integritas-Kebersamaan
DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
PMK 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.
PMK 04/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-42/PB/2014 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Keputusan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi No. 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi No. 68 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Desa, Pdt Dan Transmigrasi Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Struktural Dan Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi 2
Pedoman
ASAL PEROLEHAN
APBN Perolehan Lain yang sah
-
Jenis belanja: - Belanja barang (52) - Belanja modal (53) - Belanja hibah (56) - Bantuan sosial (57) - Belanja Lain-lain (58)
Hibah/sumbangan Perjanjian/kontrak Peraturan perundang-undangan Putusan pengadilan
Termasuk : Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (999.08) BLU
PENGELOLAAN PENGELOLAAN Penggunaan Pemindahtanganan Pemanfaatan - Penjualan - Sewa - Hibah - Pinjam pakai - Tukar-menukar - KSP - PMP - BGS/BSG Penghapusan
RUANG LINGKUP
BMN PERTANGGUNGJAWABAN Aset Lancar Persediaan Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Lain-lain Aset Tidak Berwujud Kerjasama Pihak Ketiga Aset yang tidak digunakan
Slide 4
SIKLUS PENGELOLAAN BMN
PERENCANAAN BMN
Perolehan Lainnya
APBN
STATUS PENGGUNAAN
REGULER: PEMELIHARAAN
INSIDENTIL: PEMANFAATAN
PENGAWASAN & PENGENDALIAN
PENILAIAN
PENATAUSAHAAN
PEMUSNAHAN
PEMINDAHTANGANAN
Sewa Pinjam Pakai BGS/BSG KSP KSP Infrastruktur
Penjualan Hibah Tukar Menukar PMP
PENGHAPUSAN Slide 3
Slide 5
PEMINDAHTANGANAN BMN pengalihan kepemilikan BMN dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah PENGGUNA
Penjualan
• Sebagian T/B • Selain T/B
Hibah
Penyertaan Modal
DPR
BMN
Tanah/bangunan.
dengan persetujuan Pengelola Barang
Tukar Menukar
Persetujuan
PENGELOLA
Nilai
T/B
seluruh
Non T/B
> Rp100 m
Pengelola (Presiden)
T/B & Non T/B
>10M
Pengelola
T/B & Non T/B
≤10M
tidak perlu mendapat persetujuan DPR • sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah; • anggaran pengganti telah ada; • diperuntukkan bagi pegawai negeri; • diperuntukkan bagi kepentingan umum; • yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis
Slide 4
Kewenangan Pengguna Barang KDPDTT (Sesuai Kepmendesa, PDTT no 14 Tahun 2017) PEMINDAHTANGANAN
Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN berupa Tanah Bangunan dan atau bangunan yang memiliki kepemilikan juga BMN selain tanah dan bangunan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000 dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN/Kuasa Pengguna barang (BMN dilingkungan Setjen) atau Sekretaris Unit Eselon 1/Kuasa pengguna barang dilingkungan Ditjen/Badan) dan untuk BMN selain tanah dan bangunan dengan perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000, bongkaran barang BMN, dan BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, dibeli atau diperoleh atas beban APBN dilakukan oeh Direktur Jenderal /Kepala Badan/Kuasa pengguna barang
Penandatanganan naskah/akta hibah, surat pernyataan , surat keterangan, berita acara dan naskah lainnya berupa Tanah bangunan atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan juga untuk selain T/B atau bangunan yang tidak meiliki kepemilikan dengan perolehan diatas Rp. 100.000.000 dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN atau Sekretaris Unit Eselon 1/Kepala Biro SDM dan Umum
Pemberian persetujuan pemindahtanganan BMN dilakukan oleh Sekretaris Jenderal
Penandatanganan surat pernyataan, surat keterangan, surat permohonan penilaian, berita acara dan naskah dinas lainnya terkait pemindahtanganan BMN dengan cara penjualan dan hibah BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN ataupun yang diperoleh dari dari DK/TP dilakukan oleh Direktur yang menangani teknis atau Direktur Jenderal/Kepala Badan
6
Kewenangan Pengguna Barang KDPDTT (Sesuai Kepmendesa, PDTT no 14 Tahun 2017) PENGHAPUSAN
Pengajuan usulan penghapusan BMN karena sebab-sebab lain yang diperkirakan wajar , berupa Tanah, Bangunan dan bangunan lainya yang memiliki bukti kepemilikan ataupun tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp. 100.000.000 dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN atau Sekretaris Unit Eselon 1/ Kuasa Pengguna Barang
Pengajuan usulan penghapusan kepada pengguna barang yang terdiri dari persediaan, aset tetap lainnya, juga T/B tanpa bukti kepemilikan dengan perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000 dilakukan oleh Sekretaris Unit Eselon 1/ Kuasa Pengguna Barang
Pemberian persetujuan penghapusan BMN dilakukan oleh Sekretaris Jenderal
Pengajuan usulan penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya dilakukan oleh Sekretaris Unit Eselon 1/ Kuasa Pengguna Barang
Pengajuan usulan penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Sekretaris Unit Eselon 1/Kepala Biro Keuangan dan BMN
Penetapa keputusan penghapusan BMN dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Inspektur Jenderal
Penandatanganan surat pernyataan, surat keterangan, berita acara dan naskah dinas lainnya terkait penghapusan dilakukan oleh Sekretaris Unit Eselon 1/ Kepala Biro Keuangan dan BMN 7
Jadwal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Triwulan I Unit Organisasi
Tanggal Terima
Proses
Tanggal Kirim
Waktu Pengiriman
UAKPA
-
-
12 April 2XX1
3 hari
UAPPA-W
15 April 2XX1
5 hari
20 April 2XX1
3 hari
UAPPA-E1
23 April 2XX1
3 hari
26 April 2XX1
2 hari
UAPA
28 April 2XX1
8 hari
07 Mei 2XX1
Kemenkeu
07 Mei 2XX1
Jadwal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Semester I Unit Organisasi
Tanggal Terima
Proses
Tanggal Kirim
Waktu Pengiriman
UAKPA
-
-
10 Juli 2XX1
2 hari
UAPPA-W
12 Juli 2XX1
3 hari
15 Juli 2XX1
2 hari
UAPPA-E1
17 Juli 2XX1
3 hari
20 Juli 2XX1
2 hari
UAPA
22 Juli 2XX1
8 hari
26 Juli 2XX1
Kemenkeu
26 Juli 2XX1
Jadwal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Triwulan III Unit Organisasi
Tanggal Terima
Proses
Tanggal Kirim
Waktu Pengiriman
UAKPA
-
-
12 Okt 2XX1
3 hari
UAPPA-W
15 Okt 2XX1
5 hari
20 Okt 2XX1
3 hari
UAPPA-E1
23 Okt 2XX1
4 hari
27 Okt 2XX1
2 hari
UAPA
29 Okt 2XX1
9 hari
07 Nop 2XX1
Kemenkeu
07 Nop 2XX1
Jadwal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Tahunan Unit Organisasi
Tanggal Terima
Proses
Tanggal Kirim
Waktu Pengiriman
UAKPA
-
-
20 Jan 2XX2
3 hari
UAPPA-W
23 Jan 2XX2
6 hari
29 Jan 2XX2
2 hari
UAPPA-E1
02 Feb 2XX2
6 hari
08 Feb 2XX2
2 hari
UAPA
10 Feb 2XX2
17 hari
Tgl Terakhir Feb 2XX2
Kemenkeu
Tgl Terakhir Feb 2XX2
Terima Kasih 14
